Penulis: yamin

Moh. Yamin lahir tanggal 16 Juli 1980 di Sumenep Madura Jawa Timur. Alumni FKIP Universitas Islam Malang 2006 jurusan Bahasa Inggris. Pengalaman Organisasi: Ketua PMII Rayon Al-Kindi FKIP Unisma 2004-2005, Direktur SAINS PMII Koms. PMII Unisma 2005-2006, Ketua MPM Unisma 2004-2005, Sektaris BASIS PMII Cab. Malang 2006-2007, Pendiri Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang dan Ketua Devisi Penerbitan dan Publikasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang 2006-2011. Pekerjaan: Penulis.

Darurat Re-Orientasi Kurikulum di Masa Pandemi

Banjarmasin Post, Sabtu_13 Juni 2020 (baca pada halaman 4 di https://drive.google.com/file/d/14JNKH0nm9R7m3W-8A4kZwhUURAa585XY/view?usp=sharing)

Oleh MOH. YAMIN: Pemerhati pendidikan dan penulis buku-buku pendidikan

Pendidikan menjadi hak setiap anak bangsa untuk menikmatinya tanpa memandang kelas sosial apapun. Setiap warga negara sudah seharusnya dicerahkan oleh negara. Penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan kepentingan di lapangan pun perlu diperhatikan. Ini sebagai upaya untuk bisa menjawab kebutuhan dan setiap pelaksanaan pendidikan yang dilakukan menjadi tepat sasaran dan menjawab persoalan. Kita semua tentu mengharapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus memerhatikan situasi dan kondisi yang terjadi lapangan, apakah situasi dan kondisinya layak digelar pelaksanaan pendidikan atau tidak. Tahun ajaran baru 2020 pun kini sudah di depan mata. Pertanyaannya adalah dalam kondisi pandemi dimana penyebaran dan penularan COVID ’19 yang belum mengalami penurunan, haruskah tahun ajaran baru ini akan dilaksanakan offline dimana semua peserta didik harus kembali ke sekolah? Ini menjadi tugas dan tantangan kita ke depan, terutama pemerintah apakah akan tetap melaksanakan tahun ajaran dengan kembali dan masuk sekolah.

Kontroversi pelaksanaan tahun ajaran ini terus menggelinding seperti bola salju di tengah masyarakat. Sekolah baik itu guru dan tenaga pendidikan lainnya di sekolah, termasuk orang tua siswa pun berpandangan bahwa sangat beresiko tinggi apabila diselenggarakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Ada prediksi kuat, sekolah akan menjadi kluster baru dalam penyebaran wabah virus ini. Oleh sebab itu, marilah untuk memaknai kembali pendidikan secara lebih universal bahwa dimanapun tempat belajar, itulah yang disebut sekolah. Niat dan tujuan berpendidikan kemudian perlu dimaknai sebagai upaya memanusiakan manusia. Karena penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi lebih kepada pemanusiaan manusia secara universal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu merumuskan ulang tujuan dan capaian pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.

Belajar dari Pengalaman

Pengalaman saat dimulainya penyelenggaraan pendidikan online terhitung maret 2020 hingga saat ini, banyak dan sebagian besar orang tua siswa mengeluh bahwa relatif berat melaksanakan pendidikan online dengan tetap mengacu kepada standar capaian dan tujuan pendidikan yang sudah ada. Realitas menunjukkan bahwa siswa terlalu sering mendapatkan tugas yang harus dikerjakan dan kemudian diserahkan ke guru. Ini berat dan memberatkan. Pada sisi lain, guru sebetulnya juga tidak menghendaki itu namun karena kurikulum mengamanatkan itu, mereka pun dengan tetap terpaksa menjalankannya. Dalam kondisi seperti ini, baik guru maupun siswa sebetulnya berada dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan berbeban secara psikologis. Pendidikan dalam situasi seperti ini seperti penjara yang tidak memerdekakan dan menyenangkan. Seharusnya, pendidikan menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan menggembirakan dimana siswa di rumah tetap belajar dengan nyaman dan senang, ini tidak menjadi kenyataan.

Selamatkan Generasi

Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah saat ini berpotensi buruk bagi kebaikan dan kesehatan anak didik dimana tidak menjamin walaupun kondisi di sekolah streril dari penyebaran Covid ’19, terlepas pelbagai perangkat protokol kesehatan sudah siap dan disiapkan secara matang. Anak didik adalah generasi dan aset masa depan. Mereka adalah para anak bangsa yang akan melanjutkan kerja-kerja pembangunan di masa depan. Mereka wajib tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang sehat, tumbuh besar dengan pikiran-pikiran visionernya untuk bangsa. Setiap dari mereka memiliki visi besar untuk membangun negeri ini. Untuk itu, dalam masa pandemi seperti ini, mereka sebaiknya tidak perlu belajar di sekolah, namun cukup belajar di rumah masing-masing. Kita semua juga setuju dan mungkin memiliki pandangan yang sama bahwa apapun kondisinya, belajar di rumah tidak semaksimal di sekolah, akan tetapi itu adalah paling tepat dan terbaik selama masa pandemi ini.

Mungkin yang perlu menjadi catatan bersama adalah orientasi tujuan pendidikan yang setidaknya dirumuskan kembali. Kita tidak berharap banyak saat mereka belajar di rumah, setidaknya mereka sudah mau belajar, itu sudah baik. Yang perlu dipikirkan adalah menyusun indikator capaian belajar selama belajar dari (di) rumah.

Menata Ulang Kurikulum

Selama masa pandemi terus berlangsung, menjadi penting untuk menata ulang kurikulum pendidikan kita dalam rangka menghargai setiap kebebasan hak para siswa termasuk para guru yang sebetulnya juga mengalami tugas berat secara psikologis dalam menjalani proses pendidikan dan pembelajaran. Penataan orientasi kurikulum perlu dimulai dari tujuan pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan kepribadian siswa, bukan lagi pada pencapaian kognitif yang selama ini terjadi, pelaksanaan, dan evaluasi belajar. Pengembangan kepribadian berjalin kelindan dengan sikap dan tindakan kerjasama antara guru dan orang tua selama pendidikan dan pembelajaran online dilangsungkan dimana anak diarahkan kepada kemampuan dirinya untuk bertahan mengembangkan diri sebagai pribadi-pribadi yang tangguh. Setiap anak manusia lahir, tumbuh, berproses, dan dewasa dengan jalannya sendiri.

Dengan memahami landasan filosofis ini, arah kurikulum dituntut untuk menjawab itu. Materi dalam mata pelajaran tidak perlu banyak, namun berbobot sehingga arah dan tujuan pendidikan dan pembelajaran menjadi jelas arah dan targetnya. Untuk itu, semua materi mata pelajaran lebih menitikberatkan kepada penguatan kapasitas diri sehingga mereka tidak merasa bosan di rumah, namun berpandangan bahwa belajar tetap menyenangkan dan menggembirakan. Pendidikan bagi anak adalah sebuah proses pendewasaan diri untuk mau menerima kenyataan hidup sebagai sesuatu hal niscaya. Indikator capaian belajar dan pembelajarannya menjadi perlu dirumuskan secara kualitatif.

Butuh Kesadaran

Apakah ini dapat dilaksanakan atau tidak, ini membutuhkan kesadaran semua pihak bahwa kita tidak bisa menuntut maksimal baik kepada sekolah maupun kepada anak didik dalam menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran selama masa pandemi ini. Kehadiran pemerintah dengan tetap menjalankan pendidikan dan pembelajaran dari rumah selama pandemi di tahun ajaran baru ini pun sudah seharusnya dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelamatkan nasib generasi masa depan. Tidak hanya itu, guru dan perangkat lainnya di sekolah juga perlu diselamatkan sehingga semuanya tetap menjadi baik di tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, kita juga tidak memaksakan diri harus mampu menjawab capaian-capaian pendidikan menuju generasi emas (golden generation) 2045 sesuai dengan visi yang sudah dipasang di dokumen rencana pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun perlu menata ulang capaian pendidikan secara nasional. Semoga…

Rumah, Wajah Sekolah Kita Saat Ini

Harian Banjarmasin Post_Rabu, 29 April 2020 06:31 (https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/29/rumah-wajah-sekolah-kita-saat-ini)

OLEH: MOH YAMIN Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung pertengahan Maret 2020, semua jenjang pendidikan baik sekolah dasar, menengah, maupun atas/sederajat menyelenggarakan program belajar dari rumah.
Kebijakan ini diambil oleh pemerintah setelah wabah virus corona atau Covid-19. Sudah satu bulan lebih, program belajar dari rumah dilangsungkan. Rumah tidak lagi sebagai tempat berkumpul anak bersama keluarga semata, namun semua anak didik belajar dan berproses berpendidikan dari rumah. Kehadiran orang tua sebagai guru, yang menggantikan guru di sekolah menjadi berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ini. Suasana belajar kondusif di rumah menjadi penting untuk dibangun dan dilangsungkan supaya semua anak didik dapat nyaman belajar dan mereka tetap mendapatkan pendidikan dan pembelajaran.

Hal penting dan konkret untuk ditegaskan adalah apakah peran orangtua sebagai guru sudah mampu melaksanakan tugas-tugasnya? Jika selama ini yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik adalah guru di sekolah, kini orang tua harus melakukan metamorfosa diri supaya tidak sebatas sebagai orang tua, namun juga sebagai guru bagi anak-anaknya.

Sudah jamak kita mendengar berita baik dari media cetak maupun televisi, ketika para anak didik di sekolah tidak berhasil dalam mencapai prestasi pendidikan dan pembelajarannya, guru secara umumnya menjadi disalahkan dan dipersalahkan. Selain itu, guru menjadi korban dari “kemarahan” para orang tua walaupun tidak semua orang tua memandang sebelah mata terhadap kerja dan pengadian para guru (baca: realitas).

Kini ketika anak-anak sudah di rumah dan dipaksa harus belajar dari rumah, mampukah para orang tua menjadi guru seperti di sekolah? Seberapa sabar dan telaten para orangtua menjadi guru bagi anak-anaknya. Mari kita semua sebagai orang tua melakukan refleksi diri apakah kita mampu menjadi guru yang seutuhnya bagi para anak-anak kita.

Tidak mudah menjadi guru yang selalu teliti dan telaten dalam mendidik anak-anak. Setiap anak memiliki keunikan belajarnya sendiri dan ini belum lagi terkait dengan “kenakalannya” yang tidak mesti dijawab dengan “kekerasan”. Para guru di sekolah sudah mempraksiskan itu dengan kesabaran tingkat tinggi, apakah para orangtua mampu melakukan itu. Kondisi akademik para orangtua saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi akademik para orang tua jaman dulu ketika tahun 1980’an dimana tidak semua orang pada masa itu menjalani proses pendidikan hingga menengah atas atau pendidikan tinggi. Menyelesaikan pendidikan dasar sudah bagus pada saat itu dan itu pun hanya dapat dihitung dengan jari. Kondisi akademik orang tua saat ini jauh lebih terdidik dan berpendidikan sehingga mereka sudah seharusnya mampu menjadi guru bagi anak-anaknya.

Oleh karenanya, dalam kondisi sedang menjalani belajar dari rumah, saatnya para orang tua mengambil peran strategis untuk mengawal pendidikan anak-anak mereka. Apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak di sekolah tinggal diingatkan kembali, dimonitor kembali, diperdalam kembali, dan begitu seterusnya oleh para orangtua. Kehadiran orangtua sebagai guru satu-satunya dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Boleh saja selama belajar di dan dari rumah, suasana belajar tidak seserius dan seresmi di sekolah, namun subtansi dan tujuan belajar tetap menjadi tujuan utama sehingga selama anak-anak belum bisa kembali ke sekolah dan belajar di sekolah, kehadiran orang tua memiliki kontribusi bagi pendidikan anak-anaknya. Tidak ada alasan bagi orangtua untuk membiarkan anak-anaknya belajar tanpa ada petunjuk dan pemandu. Tidak ada alasan bagi orangtua bahwa selama belajar dari rumah, anak-anaknya tidak dikawal secara serius dan terpola dengan sedemikian rupa. Saatnya orangttua membuktikan bahwa mereka setidaknya bisa mengalami proses menjadi guru untuk anak-anaknya sehingga ketika mereka kembali ke sekolah dan belajar di sekolah, para orang tua mempunya pengalaman yang bermakna bahwa menjadi guru tidak semata membutuhkan pengetahuan akademik saja, namun yang lebih berat dari itu adalah kesabaran, keikhlasan, dan optimisme dalam mendidik.

Menguji Orangtua

Ini menjadi ujian bagi orang tua, apakah mereka mampu menjalani dan menjalankan tugas barunya sebagai guru di rumah. Rumah harus didefinisikan ulang sebagai sekolah yang menjadi ruang dan tempat bagi anak-anaknya melakukan transformasi diri, menggembleng diri menjadi subyek-subyek pembelajar dinamis. Rumah setidaknya menjadi uji coba bagi orang tua apakah mereka sudah menempatkan rumah sebagai sekolah, tempat baru bagi anak-anaknya dalam belajar. Karena mereka sudah mendapat tugas baru sebagai guru, mereka pun sudah selayaknya bisa memberikan input pengetahuan bagi anak-anaknya sehingga mereka menjadi tetap aktif belajar. Dengan berbagai pengetahuan dari mata pelajaran yang diperoleh selama dan di sekolah, orang tua pun perlu melakukan kontekstualisasi pengetahuan tersebut di rumah sehingga pengetahuan mereka menjadi bermakna dan kaya atas pengalaman hidup.

Ada dua perbedaan pendekatan yang kemudian dapat dikenalkan dalam konteks ini untuk mengindentifikasi kurikulum yang berlaku di sekolah dan di rumah. Secara umum, kurikulum di sekolah adalah terbuka dan membuka sebab sudah didesain secara utuh dan berkesinambungan dalam dokumen; ini berbeda dengan kurikulum yang dibangun dan dikembangkan di rumah sebagai ruang bersekolah baru yang lebih dikenal dengan hidden curriculum. Kontekstualisasi pengetahuan dalam kurikulum di rumah masuk dalam hidden curriculum dan inilah tugas orang tua sebagai guru dalam mempraktikkan itu, selain tetap mengawal tahapan pelajaran yang sudah diikuti dan dipelajari di sekolah.

Tantangan bagi Orangtua

Marilah menjadi guru untuk anak-anak agar mereka tetap menjadi pembelajar walaupun tidak bisa belajar di sekolah. Marilah menjadi orang tua guru yang bisa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai edukasi kepada anak-anak kita supaya selama masa wabah ini, mereka tetap menjadi subyek-subyek yang terus hidup dengan pendidikan dan pengetahuannya. Jangan karena sibuk dengan pekerjaan, harus bekerja dari rumah atau mungkin tetap bekerja di luar rumah dengan waktu yang dibatasi, kita selanjutnya melupakan tugas sebagai guru di rumah. Mari membangun suasana rumah dengan bernilai edukasi dan sekolah yang menyenangkan sehingga semua anak selama di rumah tetap menikmati hidupnya dengan menyenangkan.

Menjaga emosi secara psikologis selama di rumah sangat penting supaya anak-anak menjadi nyaman selama di rumah. Untuk itu, marilah sulap rumah kita menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak. Kita semua yakin bahwa ini akan menjadi kebanggaan tersendiri ketika rumah benar-benar menjadi sekolah yang membelajarkan dan menyenangkan. Semoga kita sebagai orang tua yang harus melakukan multi-tasking dapat menjalankan peran-peran ganda ini dengan baik. Ada masanya suasana akan kembali normal; anak-anak akan kembali ke sekolah, belajar di sekolah, bertemu dengan teman-temannya, mencium tangan para gurunya yang selama ini sudah banyak mengeluarkan energi ikhlas dan sabar dalam mendidik mereka demi ilmu yang berkah dan manfaat.Kita juga meyakini bahwa para guru di sekolah pun akan merasa bangga dan bangga atas kerja ikhlas para orang tua yang menggantikan perannya selama belajar dari rumah. Wallahu A’lam Bishhowab. (*)

Merdeka Belajar dan Masyarakat Tanpa Sekolah

Banjarmasin Post_Kamis, 6 Februari 2020 06:48 (https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/02/06/merdeka-belajar-dan-masyarakat-tanpa-sekolah)

Oleh: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin

Merdeka belajar sebagai konsep yang memerdekakan dalam dinamika dan perjalanan pendidikan di republik ini telah dikenalkan dan diingatkan kembali oleh Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri muda dan progresif. Rasa gelisah dan refleksi dalam memaknai realitas perjalanan pendidikan yang selama ini sudah membuka kembali kesadaran baru bahwa ada yang salah dalam berpendidikan kita.

Berpendidikan kita tampaknya dari masa ke masa sudah kehilangan identitas relevansinya terhadap kebutuhan dan tuntutan di realitas. Berpendidikan selama ini dalam rentang sejarah yang panjang belum mampu menjawab perubahan dan keinginan bersama untuk melahirkan para sarjana yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, independen dari segala bentuk kepentingan sektoral. Berpendidikan dalam makna praksisnya adalah selalu berhadapan dengan ego sektoral yang kemudian menghambat tujuan pendidikan yang memerdekakan.

Di setiap masa dan waktu, kita di republik ini terus menerus memproduksi para sarjana secara melimpah ruah namun kesarjanaan yang dimiliki tidak bisa dan belum memberikan kontribusi, setidaknya bagi kemajuan para sarjana itu sendiri dalam mengembangkan kemandirian dan karirnya. Kendala utama yang dihadapi adalah karena cara berpendidikan kita sangat positivis, selalu berpandangan bahwa jurusan saat memilih tempat studi menjadi pilihan terbaik yang dapat mengantarnya menjadi orang berguna dan bermakna.

Program studi yang dipilih sudah menyediakan banyak pilihan masa depan sehingga tidak perlu lagi belajar yang lain. Untuk itu, konsep dan pola berpendidikan semacam itu menjadi distortif. Berpendidikan menjadi formal sentris. Apa yang dipelajari di kelas atau bangku kuliah menjadi tidak membuka wawasan luas dan visioner. Prinsip belajar yang dikembangkan dan dilaksanakan adalah sebangun dengan semangat positivisme dimana hasil sesuai dengan pilihan yang dipilih di awal. Ini adalah ironi berpikir positivisme dan cara berpikir seperti ini perlu ditinggal jauh-jauh.

Padahal berbicara masa depan ke depan yang serba tidak menentu dan terus mengalami perubahan super cepat, para sarjana tidak bisa dan boleh kaku dalam berpendidikan. Mereka tidak cukup belajar satu disiplin ilmu saja, namun harus mampu interdisipliner. Setiap ilmu apapun perlu dipelajari. Keserbatidakmenentuan hidup di masa kini dan masa depan pun perlu direspon secara serius, cepat, kritis, dan progresif.

Berpendidikan saat di bangku kuliah pun menuntut setiap kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dalam segala sektor. Belajar apapun adalah sebuah konsumsi wajib yang tidak bisa dibantah sebagai kekuatan dan modal utama untuk terus survive di segala musim. Kita tidak bisa bertahan dalam satu suasana dan tantangan. Multitantangan adalah ruang bagi kita semua untuk bisa dipelajari dan didalami sehingga kita menjadi para sarjana yang tegar dan kuat dalam melewati batas tantangan itu sendiri sebagai pribadi sarjana yang unggul.

Oleh sebab itu, berpendidikan pun perlu didefinisikan kembali sebagai belajar yang tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu. Siapapun adalah guru dan dimana pun adalah sekolah. Pada prinsipnya, karena sudah memilih satu disiplin ilmu tertentu pada satu jurusan tertentu, ini tetap dilalui sebagai sebuah pilihan wajib secara akademis untuk memenuhi kewajiban kurikulum, akan tetapi melebarkan banyak pilihan non wajib pun perlu dipelajari dan didalami sebagai bagian dari menguatkan kapasitas diri sebagai sarjana yang multiwawasan.

Berpendidikan, dengan demikian, adalah upaya dan kerja peradaban agar para sarjana menjadi lebih siap untuk berdialektika dengan kenyataan dan fakta hidup. Menyelesaikan persoalan dan masalah hidup tidak bisa didekati dengan satu pendekatan. Belajar banyak hal menjadi jalan menuju berkemampuan diri menjadi lebih bijaksana, arif dalam menjawab kenyataan, rasional dan jernih dalam mengurangi setiap fase kemunculan persoalan.

Ivan Illich

Masyarakat tanpa sekolah atau “Deschooling Society” dimunculkan dari seorang Illich yang berpandangan bahwa realitas masyarakat dimana dia tinggal tampaknya lebih sibuk mengejar gelar akademik ketimbang ilmu yang sebaiknya dicari. Kegelisahan lainnya adalah masyarakatnya terlalu berpikir dan berpandangan kacamata kuda sehingga mereka kemudian tidak mampu melihat setiap persoalan secara lebar dan multiperspektif.

Sekolah di masa Illich adalah tempat belajar yang sangat kuat dengan positivisme ketimbang mengajarkan pandangan-pandangan hidup yang terbuka. Sudah terjadi pembonsaian definisi dan praksis sekolah sebagai tempat belajar yang menutup sangat rapat terhadap dunia kenyataan. Mengenalkan masyarakat pembelajar dengan dunia nyata begitu minim sehingga ketika terjun dalam dunia nyata, mereka pun menjadi kaku.

Dalam masyarakat yang harus dibebaskan dari sekolah, makna pendidikan adalah untuk mengenalkan masyarakat terhadap dunia alam semesta yang penuh dengan pernak pernik. Dunia alam semesta adalah ruang belajar yang jauh lebih bermakna dan hidup sehingga masyarakat pembelajar tidak hanya tahu tentang teori namun juga dengan alam nyata.

Masyarakat tanpa sekolah kemudian dimaknai sebagai kelompok masyarakat yang memimpikan bahwa apa yang dipelajari bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja sebagai seorang sarjana, namun berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Belajar dari alam, untuk alam dan kembali ke alam merupakan sebuah konsep belajar yang ditawarkan oleh konsep merdeka belajar.

Nadiem Makarim dalam konteks ini menawarkan cara belajar kepada perguruan tinggi agar kampus tidak lagi menjadi dan seperti menara gading yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat akar rumput dan lingkungan sekitar. Marilah menginisiasi dan memulai cara belajar yang dapat menghubungkan antara teori dan kenyataan. Tampaknya, ini yang pernah disampaikan Wardiman Djojonegoro dengan link and matchnya. Hanya yang berbeda adalah tantangan dan eranya yang perlu disesuaikan. Era Wardiman dan era Nadiem tidak sama.

Tantangan Pimpinan PT

Bola kebijakan baru “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” yang dilaunching tertanggal 24 Januari 2020 oleh Mendikbud sudah menggelinding di lapangan, kini saatnya para pimpinan perguruan tinggi (PT) perlu cepat dan responsif dalam menjawab kebijakan baru tersebut. Ini bukan lagi persoalan tentang “menteri baru, kebijakan baru”, namun ini tentang kesigapan kita untuk menyongsong perubahan dan tantangan yang serba cepat.

Apakah kurikulum yang sudah kita jalankan selanjutnya mengalami penyesuaian, jawabannya adalah iya namun dengan banyak catatan penting selama penyesuaian tersebut selalu mempertahankan identitas kebangsaan dan kesejarahan kita sebagai bangsa yang berprinsip kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Kini saatnya kita melakukan kerja nyata untuk menjawab kebijakan baru tersebut agar kita menjadi bangsa merdeka untuk menyongsong perubahan masa depan masyarakat kita. Kita tidak perlu lagi berwacana. Tunjukkan bahwa kita bisa berbuat dan memberikan makna perubahan yang lebih baik untuk Indonesia unggul. (*)

Orientasi Kebijakan Pendidikan Nadiem?

Banjarmasin Post_Kamis, 16 Januari 2020 06:20 (https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/01/16/orientasi-kebijakan-pendidikan-nadiem)

Oleh: MOH. YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Tulisan ini bukan berarti menghakimi atau mendahului seseorang yang belum bekerja atau baru memulai bekerja, namun tetap penting untuk mengamati apa yang dilakukan. Nadiem Anwar Makarim dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 2019, akan tetapi belum tampak apa yang akan dilakukan hingga saat ini.

Gagasan terobosan besarnya belum muncul ke ruang publik tentang apa yang harus dilakukan dalam rangka membenahi dunia pendidikan. Pemikirannya untuk memberikan arah pendidikan nasional yang lebih bermakna juga belum kelihatan. Jika berbicara tentang kurikulum 2013 terkait apa yang harus dilakukan, apakah tetap bertahan atau direvisi juga belum muncul. Menarik apa yang disampaikan Doni Koesoema, kurikulum pendidikan harus melakukan transformasi apabila ingin menjawab tuntutan dan perubahan zaman (Media Indonesia, 2/11/19). Perubahan adalah sebuah keniscayaan sehingga apakah nama kurikulum tetap bertahan, mengalami revisi, atau yang terjadi revisi adalah isi, maka ini perlu digaungkan di ruang publik sehingga masyarakat pendidikan menjadi tahu.

Apabila harus berbicara inovasi pendidikan, termasuk teknologi dalam pendidikan apa yang harus digarap, tampak juga belum menyeruak ke ruang publik. Harusnya sudah punya grand pemikiran bagaimana mengaitkan inovasi dalam pendidikan dan teknologi dalam pendidikan sehingga masyarakat pendidikan bisa mengikuti. Jika berbicara tentang strategi pembangunan sumber daya manusia unggul seperti apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan arah visi Presiden juga tidak memperlihatkan arah kesana. Dengan kata lain, strategi apa yang harus dilakukan dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemikiran dan gagasan visioner seorang menteri tidak mesti harus berbasis kepada data berapa jumlah anak didik baik di tingkat dasar, menengah pertama dan atas serta pendidikan tinggi, termasuk data jumlah guru dan dosen yang harus ditingkatkan kualitasnya. Visi pembangunan sumber daya manusia adalah konsep universal dan implimentasinya dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Ini yang selanjutnya dinamakan konsep pembangunan sumber daya manusia unggul. Selanjutnya, jika berbicara tentang pembangunan infrastruktur pendidikan, Nadiem belum merilis itu. Ini bukan berarti bahwa kita mau menuntut cepat untuk bekerja namun itulah tugas seorang menteri yang harus bekerja cepat dan tangkas.

Slogan Joko Widodo yang menuntut siapapun, termasuk para menterinya untuk bekerja cepat perlu dipahami dan dijadikan sandaran mereka untuk bisa menerjemahkan mimpi dan visi presiden ke ranah yang lebih konkret. Oleh sebab itu, konteks pendidikan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak pun perlu disegerakan. Jangan terlalu lama berpikir dan merenung.

Jangan menggunakan waktu belajar dan merenung sebagai sesuatu yang tunggal. Jika bisa belajar dan merenung sambil bekerja, mengapa bukan itu saja yang dilakukan sehingga saat bekerja, maka di situlah ada makna belajar dan mempelajari persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi rakyatnya. Konsep belajar dan mempelajari tidak bisa harus dipisahkan dari realitas sebab semakin memisahkan realitas dan proses belajar itu sendiri, maka semakin jauh antara harapan (Das Sollen) dan kenyataan (Das sein).

Oleh sebab itu, langkah segera dan cepat yang perlu dilakukan Mendikbud adalah susun strategi belajar sambil bekerja. Jika Nadiem mampu bekerja cepat dalam merintis dan mengelola usahanya Gojek, itu pun juga perlu terjadi kepada dunia pendidikan. Membiarkan persoalan pendidikan terus menerus terabaikan karena kelamaan merenung dan berpikir akan menjadikan semakin banyak persoalan pendidikan bertambah secara kuantitas.

Kuantitas persoalan pendidikan tidak akan pernah berhenti bertambah, akan tetapi terus meningkat dari masa ke masa. Robohnya sekolah dasar negeri Gentong, Kota Pasuruan, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa merupakan contoh nyata ketika tidak ada pengawasan serius dari sebuah proyek pembangunan infrastruktur pendidikan (5/11/19). Pertanyaannya adalah haruskah kita terus belajar dan mempelajari apa yang sedang terjadi di dunia pendidikan? Haruskah itu semua belum cukup untuk menjadi pelajaran bahwa saatnya kita bekerja dan bekerja cepat untuk pembangunan pendidikan yang bermarbat dan unggul.

Reformulasi Visi Pendidikan

Visi pendidikan Joko Widodo adalah pembangunan sumber daya manusia unggul. Karena wilayah implimentasi berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim perlu segera mereformulasi arah pendidikan nasional ke depan. Reformulasi harus dilalui melalui kajian mendalam terhadap persoaan-persoalan pendidikan yang sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir saat periode pertama Joko Widodo. Untuk itu, tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan sinkronisasi karena data sudah ada di Balitbang Kemendikbud.

Jika pendidikan tinggi sebelumnya ada di Kementerian Ristek Dikti, maka data pendidikan tinggi tersebut tinggal memindahkannya ke Kemdikbud. Proses perubahan nomenklatur hanya persoalan formalitas, namun yang jauh lebih penting adalah pemetaan persoalan pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi.

Praksisnya adalah semuanya harus diarahkan kepada strategi pencapaian pembangunan sumber daya manusia unggul. Melihat capaian pembangunan sumber daya manusia unggul perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari standar isi, standar proses; standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan hingga standar penilaian pendidikan.

Sebetulnya jika Nadiem mampu memahami delapan standar pendidikan nasional ini, maka akan memudahkan menerjemahkan visi Joko Widodo untuk pembangunan sumber daya manusia unggul. Muara akhir dari 8 standar nasional pendidikan adalah, dengan mengutip pandangan, pendidikan merupakan kegiatan sadar untuk memanusiakan manusia muda, yang dia sebut sebagai “hominisasi dan humanisasi”.

Urgensi Pembenahan Pendidikan

Sudah banyak persoalan pendidikan yang terjadi di republik ini, mulai dari rendahnya mutu guru, minimnya anggaran pendidikan untuk pembangunan infrastruktur, belum terakomodasinya para guru dan dosen untuk menaikkan kapasitasnya dengan studi lanjut. Realitas ini bukan isapan jempol belaka dan itulah fakta yang terjadi di hadapan kita semua sehingga ini memerlukan kerja serius dan kerja cepat serta cerdas.

Kini saatnya Nadiem Makarim sebagai representasi kaum muda yang dipandang menurut Presiden Joko Widodo mampu bekerja cepat dan langsung langsung bekerja, bukan hanya belajar dan mendengar persoalan pendidikan yang ada di Nusantara ini. Jika belajar dan mendengar sambil bekerja lebih baik untuk melakukan akselerasi pembangunan sumber daya manusia unggul dalam rangka mengurangi ketertinggalan pembangunan sumber daya manusia, mengapa Nadiem harus berlama-lama belajar dan mendengar.

Semoga Mendikbud Nadiem Makarim segera dan langsung bekerja untuk menerjemah visi Presiden Joko Widodo “pembangunan sumber daya manusia unggul” dan tidak terlalu lama merenung. Saatnya bekerja, menunjukkan aksi dan komitmen. (*)

Tantangan Penguatan Literasi Anak Indonesia

Banjarmasin Post_Kamis, 12 Desember 2019 06:09 (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/12/tantangan-penguatan-literasi-anak-indonesia)

Oleh: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)/Penulis buku Strategi Membangun Literasi Sekolah

Gagasan literasi sekolah digagas saat Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Joko Widodo jilid pertama. Gagasan literasi diharapkan dapat memberikan makna perubahan bagi pandangan dan cara berpikir anak-anak Indonesia dalam membaca fenomena, menganalisis setiap persoalan, dan memberikan makna atas persoalan yang dihadapi.

Literasi selanjutnya dapat dimulai dari persoalan-persoalan sederhana yang ada dalam kelas, membahasnya dalam kelas, menjadikannya ruang untuk diskusi sehingga semua anak didik mampu menjadi peserta aktif dalam pembelajaran.

Kehadiran guru adalah memfasitasi, membangun atmosfir positif dan dinamis sehingga para pembelajar dalam kelas dapat menempatkan dirinya sebagai subyek-subyek yang terus berproses, berdinamika, dan berdialektika dengan sedemikian rupa.

Kata kunci dari literasi adalah mereka menjadi melek kata, frase, kalimat, paragraf, teks dan melakukan kontekstualisasi dengan kenyataan yang dihadapinya.

Apa yang dibaca selanjutnya menjadi modal dalam setiap aktivitas kehidupan dan apa yang dibaca menjadi terinternalisasi dengan sedemikian rupa sehingga mengakar kuat dalam setiap aktivitas.

Literasi dalam konteks ini diharapkan mampu mengubah cara pandang dan cara berpikir dalam melihat setiap realitas. Dengan kemampuan literasi, anak-anak Indonesia diharapkan menjadi subyek-subyek kritis terhadap realitas dan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kemampuan literasi mereka berimplikasi kepada bagaimana anak-anak Indonesia mengikuti proses pembelajaran dalam kelas dan juga saat mereka berada di luar kelas ketika berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.

Kemampuan literasi bertujuan untuk memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi subyek-subyek aktif, kritis, dan partisipatif. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kemampuan literasi anak-anak Indonesia kita, apakah mereka sudah semakin baik dan menjadikan diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang terus mengasah kemampuan diri?

Pada hari Selasa (03/12/2019), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)menerbitkan hasil penelitian International Student Assessment (PISA) 2018 tentang pengetahuan murid dalam hal membaca, matematika dan ilmu pengetahuan, serta apa yang dapat mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut.

Indonesia mendapatkan angka 371 untuk kemampuan membaca, 379 untuk kemampuan matematika dan untuk kemampuan ilmu pengetahuan di peringkat 72. Malaysia mendapatkan nilai membaca sebesar 415, 440 untuk matematika dan 438 bagi sains di peringkat 56.

PISA menempatkan China di urutan teratas dunia di semua subjek. Dengan angka membaca 555, matematika 591 dan ilmu pengetahuan 590 berdasarkan data dari empat provinsi Beijing, Shanghai, Jiangsu dan Zhejiang dengan jumlah penduduk 180 juta. Di peringkat kedua di dunia adalah Singapura dengan angka 549 untuk membaca, 569 untuk matematika dan 551 untuk sains.

Data yang disampaikan tersebut setidaknya memberikan gambaran tentang kondisi nyata literasi anak-anak Indonesia. Kita selalu kalah dengan negara tetangga dengan jumlah penduduk yang tidak lebih banyak dari pada kita dan dengan anggaran yang jauh lebih besar dari kita.

Tampaknya, kita tidak pernah belajar untuk menjadi lebih baik dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia unggul. Apa yang selama ini terjadi dalam pengelolaan pendidikan yang buruk merupakan sebuah refleksi bahwa pengelolaan pendidikan kita belum dilakukan secara benar dan tepat sasaran.

Seharusnya, penduduk kita yang jauh lebih besar menjadi modal dalam melahirkan anak-anak Indonesia dengan tingkat literasi yang tinggi. Semakin besar jumlah penduduk yang ada pada suatu negara, ini berpotensi untuk memudahkan dalam penguatan literasi sebab negara bisa memfasilitasi mereka untuk dapat baca dan tulis, berhitung. Apa yang sudah diterbitkan melalui PISA 2018 menjadi kompas bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kita yang masih belum dikelola dengan baik. Berita PISA untuk Indonesia menjadi catatan kritis bagi perubahan untuk sumber daya manusia unggul.

Penghambat Literasi

Persoalan mendasar yang kini dihadapi generasi milineal saat ini dan mungkin di hari-hari selanjutnya adalah begitu akrabnya anak-anak Indonesia terhadap gadget dengan segala menu tidak edukatif di dalamnya.

Realitas menunjukkan bahwa banyak generasi milineal dari pelbagai usia mulai dari tingkat pra sekolah dan sekolah sangat asyik masyuk dengan permainan yang ada dalam gadget. Ini kemudian juga ditambah dengan sosial media dimana mereka begitu aktif menggunakannya dalam pelbagai hal apapun tanpa melihat waktu dan tempat.

Persoalan realitas ini sesungguhnya menjadi penghambat bagi anak-anak Indonesia belajar. Akibat aktivitas yang tidak mendidik ini, mereka umumnya mengabaikan tugas utamanya sebagai pelajar dan pembelajar.

Tugas pelajar dan pembelajar adalah belajar saat di sekolah, mempelajari kembali apa yang didapat di sekolah ketika ada di rumah, membaca buku pelajaran dan buku-buku bacaan penunjang lainnya, menulis dan lain sejenisnya.

Tampaknya, ini menjadi jarang dilakukan sebab gadget dengan segala fasilitas menu istimewanya telah menyilaukan anak-anak Indonesia untuk lebih suka bermain ketimbang belajar.

Ketika di sekolah, tampak hampir semua anak didik membawa dan pegang gadget, hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Ketika sampai di rumah pun juga demikian. Rangkaian aktivitas anak-anak Indonesia yang lebih banyak kepada gadget merupakan sebuah masalah dan penghambat bagi penguatan literasi.

Kapan mereka akan bisa membaca dan menulis ketika aktivitas kesehariannya sudah berjibaku dengan fasilitas gadget. Kondisi ini merupakan masalah besar dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kondisi sedemikian apabila dibiarkan tanpa ada penyelesaian komprehensif akan melahirkan anak-anak Indonesia yang selamanya akan tertinggal dalam pendidikan.

Mereka akan selalu menjadi orang pinggiran dalam jagat pembangunan sumber manusia unggul. Pokok persoalannya adalah suasana global sudah masuk, merasuk, dan merusak lingkungan lokal dimana mereka berada dan berinteraksi.

Tata Ulang Wajah Sekolah

Menata ulang wajah sekolah merupakan pekerjaan berat. Sekolah bukan dimaknai pendidikan formal, namun juga informal baik di rumah maupun lingkungan sekitar. Jawaban paling sederhana merubah wajah sekolah adalah Kemendibud menerbitkan regulasi tanpa gadget ke sekolah bagi peserta didik, namun guru juga harus mematuhi sebagai role model bagi anak didiknya.

Untuk beberapa sekolah baik negeri maupun swasta sudah menerapkan itu, namun itu merupakan inisiatif sekolah. Ini sebagai upaya preventif supaya anak-anak mengurangi waktunya bersama gadget.

Di rumah pun, para orangtua juga demikian sehingga ada dukungan kuat dari orangtua siswa kepada sekolah. Ketika regulasi ini mampu diterapkan, perlu memperkuat suasana literasi di sekolah dan di rumah.

Mengapa tidak banyak peserta didik membaca dan menulis, ini kemungkinan karena guru dan orangtua belum menjadi role model sehingga apa yang dilakukan guru dan orangtua ditiru oleh anak didiknya.

Kemdikbud tingkat pusat pun segera serius untuk menyikapi rendahnya literasi anak didik dengan menyiapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung terhadap pencapaian literasi. Jika semua gayung bersambut, tidak akan pernah ada berita bahwa PISA Indonesia jatuh.

Terlepas apapun itu, apa yang sudah kita alami saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi penguatan literasi anak Indonesia ke depan. (*)

Ironi Penyelenggaraan Pendidikan Minus Fasilitas

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 4 Juli 2019 (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/04/ironi-penyelenggaraan-pendidikan-minus-fasilitas)

Cukup mengagetkan dan menyesakkan dada membaca tajuk harian Banjarmasin Post berjudul “Sekolah di Bangunan Tua” yang memberitakan bahwa ada sekolah dasar negeri di kota Banjarmasin yang masih menempati bangunan dengan usia yang sudah lebih 40 tahun.

Para siswanya yang sedang belajar sering terganggu debu dari lantai atas karena bangunannya mulai keropos dan sudah keropos. Ironisnya, sekolah tersebut padahal sudah menyandang sebagai sekolah berstandar nasional.

Yang lebih ironis lagi, ketika dilakukan cek dan recek, ternyata tidak hanya satu sekolah, ada banyak SD lain di Kota Banjarmasin yang memakai bangunan tua dari bahan papan yang melapuk (01/07/19).

Jika kemudian dimunculkan pertanyaan, apakah kondisi yang sama juga terjadi kepada sekolah-sekolah lain di luar kota Banjarmasin yang kebetulan belum terungkap ke ruang publik? Kita semua tidak tahu. Semoga ini tidak memberikan refleksi menyeluruh mengenai bangunan sekolah yang hancur dan tidak layak pakai di Kalimantan Selatan.

Jika harus menjadi refleksi atas realitas bangunan sekolah rapuh, barangkali itulah kondisi sejujurnya bahwa penyelenggaraan pendidikan di republik ini selalu mengalami karut marut. Itulah kenyataan pahit penyelenggaraan pendidikan di republik ini dimana masih banyak sekolah yang secara fasilitas tidak memadai dan belum layak disebut sebagai sekolah yang pantas untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Banjarmasin yang disebut sebagai pusat pendidikan, ibu kota provinsi, pusat peradaban, dan dimungkinkan dipandang jauh lebih maju ketimbang daerah-daerah lain masih menyisakan masalah dalam fasilitas bangunan-bangunan sekolah yang tidak layak untuk proses belajar.

Terlepas apapun jawabannya, selama situasi dan kondisi belajar selalu berada dalam kondisi memprihatinkan dan negara kemudian selalu absen dalam pelayanan pendidikan yang mencerdaskan, kejadian berulang ini akan terus muncul sebagai bagian dari keadaan bahwa itulah kondisi pendidikan ke depannya.

Upaya untuk secara serius menaikkan peradaban bangsa, mendorong pencerdasan dan peradaban akan selalu terhambat oleh minusnya fasilitas yang disediakan oleh negara bagi rakyatnya.

Agenda pembangunan untuk melahirkan dinamika pendidikan yang dapat mengangkat peradaban bangsa menjadi sebuah kemustahilan. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah naik kelas menjadi bangsa yang besar.

Ini berarti bahwa mereka yang sedang belajar dalam fasilitas apa adanya akan tetap menjadi masyarakat yang terbelakang, terabaikan hak dasarnya untuk memeroleh pelayanan pendidikan yang mencerdaskan sehingga dengan demikian mereka pun kehilangan masa depannya.

Matinya Energi Perubahan

Setiap kita yang hidup di setiap zaman menghendaki agar terjadi perubahan dalam rangka menjadi bangsa maju. Setiap kita menginginkan agar terjadi gerakan untuk berjuang demi menaikkan kelas kualitas dan kelas diri menjadi masyarakat terdidik.

Setiap kita yang berada di puncak sebagai pemimpin bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat anak didik yang sedang bermimpi, memiliki harapan, membangun mimpi berjuang untuk masyarakat cerdas.

Persoalannya adalah realitas tentang adanya bangunan sekolah hancur dan tidak layak huni menjadi bukti bahwa itulah awal dari kehancuran penyelenggaraan pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan. Awal kehancuran sebuah peradaban bukan karena sangat sedikitnya para akademisi, sangat sedikitnya para guru, dan sangat sedikitnya manusia suci yang berdoa untuk perubahan.

Ada yang lebih serius dan mengejutkan dimana ini terkait dengan matinya energi pendidikan. Itu dapat terjadi karena hilangnya tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan mandatnya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang membangun, berorientasi kepada pengadaan fasilitas bangunan sekolah untuk mempermudah masyarakat anak didik belajar.

Para pemimpin yang gamang dalam memproduksi kebijakan pendidikan menjadi sumber dari matinya energi pendidikan di sekolah. Pasalnya, masyarakat anak didik harus belajar apa adanya dengan fasilitas sangat miskin dan mengenaskan, pada sisi lain, mereka dituntut untuk dapat belajar, menjadi orang berprestasi, meraih mimpi besarnya untuk menjadi orang-orang berhasil.

Ini sesungguhnya sebagai pintu masuk bagi hancurnya pendidikan, gagalnya penyelenggaraan pendidikan yang berpihak kepada kepentingan anak didik, dan suramnya masa depan mereka.

Itulah yang disebut sebagai awal yang membuka preseden-preseden buruk tentang kehidupan pendidikan sebab tidak dikelola dengan baik, dengan sempurna, dan dengan tujuan yang jelas serta terukur.

Bagaimana masyarakat anak didik dapat belajar dengan serius sementara fasilitas sudah tidak diperhatikan lagi. Bagaimana mereka sebagai pembelajar dapat menjadi peserta didik dengan antusiasme tinggi untuk berprestasi, sedangkan bangunan sekolahnya sangat tidak layak ditempati untuk proses pembelajaran yang bermakna.

Bukan Sebatas Komitmen

Mendorong agar masyarakat anak didik dapat menjadi berprestasi merupakan sebuah mimpi dan harapan besar. Memberikan motivasi yang tinggi kepada mereka merupakan langkah tepat. Memberikan fasilitas yang representatif kepada anak didik merupakan sebuah kewajiban.

Dengan kata lain, komitmen dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelayanan pendidikan bukan semata dilisankan, namun dipraksiskan. Mempraksiskan komitmen tidak cukup dituangkan dalam usulan prorgam kerja dalam bentuk rehab bangunan, dan sejenisnya, namun harus diterjemahkan dalam kinerja yang membuahkan bukti nyata.

Oleh sebab itu, kita sebagai publik dan masyarakat menjadi kaget apabila masih ada sekolah yang tidak layak pakai untuk proses belajar mengajar di Banjarmasin. Seharusnya kota seribu sungai ini menjadi kota percontohan bagi daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Banjarmasin sebagai pusat kemajuan dan peradaban.

Kesadaran Baru Pendidikan

Apa yang sudah terjadi di hadapan mata kita sesungguhnya menjadi pelajaran berharga bahwa sesungguhnya berpendidikan menjadi amanat bersama untuk direalisasikan sebagai bentuk membangun peradaban bangsa.

Saat ini sudah terlalu banyak orang terdidik yang menjadi pejabat dan pengambil kebijakan baik di pusat maupun daerah. Mereka yang terdidik sebagai pelayan publik sudah semestinya melakukan redefinisi tanggung jawab dalam pelayanan pendidikan.

Tanggung jawab dalam pelayanan pendidikan adalah menyediakan fasilitas baik dalam perangkat lunak maupun perangkat keras agar para masyarakat anak didik menjadi nyaman belajar, aktif menuntut ilmu, antusias mengikuti proses pembelajaran, dan menjadi subyek-subyek kritis untuk menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi mandiri dan kreatif.

Oleh sebab itu, pelayanan pendidikan yang melayani sudah seharusnya menjadi titik tolak untuk melahirkan kesadaran baru berpendidikan bahwa semua lini birokrasi menjadi berkewajiban menyediakan seluas-luasnya pelayanan pendidikan yang bisa diakses semua tanpa diskriminasi.

Kini saatnya menegaskan diri untuk bergerak, berjuang, dan bekerja dengan kesadaran baru demi masa depan pendidikan bangsa, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Semoga.

Disorientasi Pendidikan Kita

Rabu, 13 Februari 2019 07:31 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/02/13/disorientasi-pendidikan-kita)

Oleh: MOH. YAMIN, Penulis buku-buku pendidikan

Preseden buruk dan ironi kembali menimpa dunia pendidikan kita. Berita ini datang dari kota Gresik, Jawa Timur, tepatnya di SMP PGRI Wringinanom. Dalam kronologi kejadian melalui video yang sempat viral tersebut, seorang siswa berinisial AA (15) ditegur sang guru, Nur Khalim (30) karena merokok dalam kelas. Merasa tidak terima atas teguran sang guru, AA kemudian melakukan perlawanan balik dengan menoyor kepala dan memegang leher guru. Itu dilakukan lebih dari satu kali.

Masih dalam video tersebut, tidak ada perlawanan sama sekali dari sang guru dan dia hanya diam serta terdiam, seolah secara sengaja membiarkan apa yang dilakukan si siswa kepada sang guru (02/02/18). Entah apa yang melandasi sikap diamnya itu, apakah khawatir ketika melakukan tindakan balik kepada si siswa, ini dapat mengubah posisi kejadian dari “siswa menganiaya guru” menjadi “guru menganiaya siswa”. Mungkin jawaban sementara adalah itu.

Terlepas setelah preseden buruk video itu menjadi viral dan jajaran pemerintah daerah setempat secara sigap mengambil sikap tegas, termasuk aparat kepolisian dengan cepat memanggil siswa AA, orang tua siswa, sang guru, didampingi perwakilan PGRI, Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan yang berakhir dengan damai (http://jatim.tribunnews.com), ini tetap menjadi sebuah preseden buruk dalam dunia pendidikan kita.

Potret penyelenggaraan pendidikan bagi pembangunan karakter anak didik yang beradab tampaknya sedang mengalami anomali. Praksis pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan sikap hormat, tawadu, dan nilai-nilai bajik lainnya kepada anak didik tidak mampu dilakukan dengan sedemikian rupa.

Proses pendidikan yang mengenalkan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan anak didik mengalami kendala sangat luar biasa.

Apabila dimunculkan sebuah pertanyaan, siapakah yang bersalah dalam konteks sikap ketidakterpujian anak didik kepada sang guru di sekolah ini, maka jawabannya bisa beragam. Sekolah dimana guru dalam konteks ini bukan menjadi pihak yang harus bertugas sepenuhnya untuk menanamkan karakter baik dan bijak kepada para anak didiknya.

Sejumlah insiden buruk para guru yang berujung kepada hukum karena guru dianggap bertindak aniaya dan kasar kepada anak didik padahal niatnya adalah untuk membangun kedisiplinan dan nilai-nilai bajik lainnya menjadi fakta nyata mengapa guru kemudian menjadi lebih hati-hati dalam melakukan tugas pendidikan dan pendidiknya di sekolah.

Guru ke depan tidak mau masuk ke dalam jurang yang sama sebab harus berurusan dengan hukum. Guru lebih baik mundur dalam satu langkah untuk mengamankan “nasib dirinya”dengan tidak berlebihan berinteraksi dengan siswa dalam kelas agar tidak terjerat kasus hukum karena dipandang sudah melakukan kekerasan terhadap anak didiknya. Bertindak berlebihan kepada siswa dengan tujuan untuk membentuk kesadaran disiplin dan lain seterusnya adalah tindakan dan sikap yang perlu dijauhi oleh para guru.

Dalam konteks yang sudah menjadi kenyataan dimana AA bersikap tidak santun dan tidak terpuji kepada sang guru tidak bisa seutuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Kita setuju bahwa kehadiran sekolah bagi para anak didiknya menjadi ruang untuk berproses diri, melakukan penguatan kehidupan agar menjadi orang dewasa, pembangunan kemandirian, penciptaan kesadaran diri agar menjadi subjek-subjek diri yang beradab, dan begitu seterusnya.

Sekolah menjadi rumah kedua setelah keluarga, namun bukan berarti sekolah menjadi “rumah sakit” yang bertugas menyembuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk para anak didiknya. Kehidupan pendidikan anak, terutama untuk pembangunan karakter bukan menjadi tanggung jawab seutuhnya para guru di sekolah, namun peran keluarga menjadi penting untuk dimaksimalkan.

Apabila ada anak didik dengan sikap dan pandangan hidupnya di sekolah yang mengalami penyimpangan secara sikap dan moral, ini perlu menjadi tanggung jawab orangtua yang dikerjasamakan penanganannya bersama sekolah. Pemaknaan dikerjasamakan dalam penanganan adalah orangtua bersama sekolah perlu membangun persepsi yang sama dalam konteks pendidikan dan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Ada pandangan sepihak yang dibangun sebagian walaupun tidak semua orang tua siswa, ketika anak sudah masuk sekolah, maka apapun dan aktivitas apapun yang dilakukan oleh mereka menjadi tugas dan pekerjaan guru bersama sekolah. Pandangan semacam ini adalah persepsi yang perlu diluruskan. Pasalnya, kebiasaan hidup dan perilaku anak didik yang dibawa dan terbawa selama berproses di sekolah bukan semata refleksi dari apa yang mereka dipelajari di sekolah.

Kehidupan anak didik di sekolah merupakan akumulasi dari hal apapun yang mereka jalani dan lalui. Di antaranya adalah apa yang mereka cerap dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah bersama orang tua serta keluarga besarnya. Untuk itu, membangun karakter anak menjadi tanggung jawab kolektif antara orang tua dan sekolah.

Peran Orangtua Perkuat Posisi Sekolah

Potret kehidupan anak didik ke depan semakin berat dan penuh tantangan. Era abad informasi dimana informasi apapun baik positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses dan ditonton oleh generasi anak muda yang masih duduk di bangku sekolah turut menjadi sumbangsih utama dalam kehidupan anak. Kehidupan kepribadian anak ke depan akan lebih banyak diwarnai oleh abad informasi.

Untuk itu, kehadiran orangtua dalam upaya membendung informasi-informasi tidak mendidik bagi anak-anak mereka menjadi taruhannya. Peran orangtua dalam konteks ini mendapat peran penting sebagai upaya memfilter informasi dan berita yang tidak mendidik, yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup anak-anak mereka.

Kita tidak dapat membiarkan mereka meniru apa yang dibaca dan ditonton. Sikap keingintahuan mereka sangat tinggi dan mencoba meniru yang mereka baca dan tonton juga sangat tinggi. Itulah pribadi dasar anak yang serba meniru dan meniru.

Oleh sebab itu, kemampuan menangkal informasi dan berita tidak mendidik selama mereka berada bersama orangtua perlu diperkuat. Dengan memperkuat peran ini, peran sekolah menjadi kuat untuk memberikan proses pendidikan yang memanusiakan anak-anak mereka di sekolah.

Sebaliknya, ketika peran orangtua di rumah bersama anak-anaknya menjadi lemah dan orangtua terkesan mengabaikan karena merasa sibuk dengan pekerjaannya, maka di sinilah kehancuran masa depan moral anak-anak mereka sedang berada di depan mata. Jangan berharap, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi sikap hormat dan nilai-nilai bajik lainnya kepada orang lain, termasuk kepada gurunya di sekolah.

Para orangtua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah untuk dapat diarahkan dan dididik, sementara ketika mereka di rumah, orangtua tidak menjalankan perannya sebagai pendidik di keluarga, yang bertugas mengarahkan dan melanjutkan proses pendidikan yang sudah dijalankan di sekolah.

Oleh sebab itu, untuk dapat membenahi perilaku dan kehidupan anak, marilah kita semua mulai dari sekolah, terutama orangtua untuk berhenti memikirkan kepentingan masing-masing. Marilah untuk duduk bersama, menyamakan tujuan bersekolah itu sendiri bahwa berpendidikan bukan semata mencetak para robot manusia yang diukur dari prestasi angka, namun untuk melahirkan manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur.

Manusia berbudi pekerti luhur dapat dilahirkan dengan melakukan proses pendidikan yang dilakukan dan dimulai dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, dan begitu seterusnya. Ketika anak-anak didik terjun ke dalam kehidupan masyarakat, mereka akan memiliki bekal mental yang kuat untuk melangsungkan kehidupannya. Waktu terpanjang dan terlama anak-anak kita belajar sesungguhnya berada di dua tempat: keluarga (rumah) dan sekolah. Memperkuat sekolah untuk pendidikan anak didik harus didukung oleh peran orangtua di rumah. (*)

Mengurai Atmosfir Sekolah Pascazonasi

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 1 Desember 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/01/mengurai-atmosfir-sekolah-pascazonasi)

OLEH: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Sudah dua tahun berjalan kebijakan zonasi sekolah dilaksanakan dimana para siswa dapat bersekolah di daerah terdekat dengan rumah, bermodalkan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat utama, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Ini berarti para siswa yang masuk lewat zonasi sudah berproses secara pendidikan di sekolah juga sudah dua tahun untuk angkatan pertama.

Hasil saya berdikusi secara mendalam dengan beberapa guru di beberapa sekolah menyebutkan bahwa karena keragaman siswa yang masuk ke sekolah begitu berwarna warni baik secara akademik, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan keluarga, maupun latar belakang ekonomi, maka ini berdampak kepada proses pendidikan itu sendiri di sekolah.

Ada siswa yang memiliki tingkat akademik yang rendah sehingga proses penerimaan pendidikan dan materi pelajaran juga lambat sehingga saat proses pembelajaran di kelas pun, mereka memiliki kemampuan daya serap pelajaran yang tidak sama.

Melakukan proses pendidikan dan belajar dalam kelas bagi anak didik yang rendah secara akademik menjadi sulit untuk menangkap penjelasan dan pemahaman yang disampaikan guru. Ada juga anak didik yang rendah akademik dan kehidupan keluarga yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Ketiadaan orang tua mereka karena meninggal, ada juga yang broken home, ditinggal orang tua sehingga hanya tinggal dengan nenek juga menyebabkan proses pendidikan dan pembelajarannya menjadi terganggu.

Ada juga anak didik yang terlibat narkoba sehingga frekuensi kehadiran ke sekolah jarang masuk. Ternyata ketika diteliti secara lebih lanjut dan mendalam, kehidupan keluarganya juga mengalami broken home. Pada prinsipnya, begitu banyak sisi hidup dan kehidupan kelam para anak didik yang menyebabkan mereka tidak maksimal dalam mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Dengan kata lain, ternyata saat kebijakan zonasi diterapkan dan para siswa sudah belajar di sekolah, mereka ditemukan dengan pelbagai sisi kehidupan yang begitu memprihatinkan.

Pada awal belum dilakukan kebijakan zonasi sekolah, temuan tentang kehidupan anak didik yang berada di bawah garis kehidupan sejahtera tidak dan belum muncul ke ruang publik sehingga ini tidak menjadi bahan diskusi dalam konteks menyadarkan kita bersama tentang begitu banyaknya persoalan kehidupan anak-anak negeri.

Tampaknya, persoalan pendidikan masih berputar kepada sarana prasana pendidikan, bantuan pendidikan, dan lain sejenisnya. Padahal ketika masuk ke dunia sekolah dan memotret kehidupan internal sekolah mengenai kehidupan para anak didik, mereka memiliki cerita dan kehidupan tersendiri tentang tiadanya dukungan orang tua dan keluarga akibat persoalan ekonomi orang tua, kehidupan rumah tangga orang tua, dan begitu seterusnya.

Terlepas dari hal tersebut, mereka sesungguhnya mengalami masa-masa hidup dan kehidupan semacam itu, bukan mereka menghendakinya, namun keadaan yang menjadikan mereka seperti itu. Oleh karenanya, temuan-temuan di lapangan semacam itu setidaknya menjadi satu refleksi kritis bersama bahwa dengan diterapkannya kebijakan zonasi masuk sekolah, ini dapat membuka tabir tentang perlunya kebijakan baru dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih maksimal untuk semua, terutama bagi mereka yang dihadapkan kepada kehidupan keluarga, “yang sedang sakit”.

Setiap anak pasti memiliki mimpi yang sama, menginginkan keluarga yang utuh demi mengawal dan mendampingi mereka dalam proses belajar. Semua orang dan semua anak Indonesia dimanapun berada menginginkan dan menghendaki memiliki orang tua yang lengkap, mutu pendidikan orang tua yang baik, lingkungan keluarga yang baik, dan rumah tangga yang baik dalam konteks penguatan suasana belajar di rumah yang baik. Ketika kehidupan keluarga dan orang tua baik, ini setidaknya menjadi modal bagi proses pendidikan yang baik untuk para anak-anaknya sebelum dan saat mereka masuk sekolah. Ada dukungan penuh keluarga dalam proses belajar dan pendidikan mereka.

Kehadiran Negara

Kebijakan zonasi telah diterapkan dan mereka, para peserta didik yang berproses di sekolah terdekat dengan rumah kini sudah dan sedang belajar. Mereka menjalani kehidupan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sesuai dengan atmosfir dan regulasi yang dijalankan di sekolah.

Bagi mereka yang lemah akademik, dimungkinkan akan tertinggal secara akademik namun sekolah dalam konteks ini terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penyediaan layanan pendidikan karena pendidikan itu sendiri adalah untuk semua. Secara psikologis, saat awal zonasi diterapkan, sekolah sempat kaget dan tidak siap untuk melaksanakannya dengan pelbagai pertimbangan. Karena ini sebuah kebijakan, sekolah tetap harus siap dan menyiapkan diri secara lahir dan bathin untuk ikut menyukseskannya.

Pada prinsipnya, sekolah sudah bekerja keras dan maksimal untuk menjalankan amanah dari kebijakan zonasi. Kini, kehadiran negara sangat ditunggu untuk ikut memantau perkembangan pendidikan dan belajar para anak didik.

Mereka yang mengalami kehidupan “keluarga tidak sehat”, dihadapkan kepada kenyataan hidup yang tidak mendukung berproses di sekolah, dan begitu seterusnya menjadi dasar pertimbangan agar negara, terutama pemerintah daerah dapat mengambil sikap dengan melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan terukur.

Apabila kebijakan zonasi dimaknai agar setiap sekolah secara merata memeroleh para peserta didik dengan latar belakang yang beragam baik secara kemampuan akademik, kehidupan keluarga, dan seterusnya; sekolah selanjutnya sudah melaksanakan amanah dari kebijakan zonasi, kini pemerintah, terutama dinas pendidikan setempat perlu merekap hasil perkembangan para peserta didik, mengevaluasi perkembangan belajar mereka, dan begitu seterusnya.

Pemerintah daerah juga melakukan komunikasi dengan sekolah terkait kesulitan dan kendala yang dihadapi sekolah untuk para peserta didik yang diterima melalui kebijakan zonasi. Salah satu hal mendasar yang menjadi harapan semua sekolah baik di pusat maupun di pinggiran kota adalah perlunya fasilitas yang semakin baik dalam menunjang proses pendidikan dan belajar bagi para peserta didik.

Semua peserta didik mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Guru sebagai pengajar dan pendidik yang hadir di kelas-kelas sudah bekerja maksmial dan optimal untuk layanan pendidikan yang mencerahkan dan mencerdaskan. Apabila kita sebagai warga dan masyarakat menginginkan hal terbaik dalam prestasi, sudah semestinya dukungan negara dengan fasilitas pendidikan dan belajar di sekolah diperlukan. Ini bukan berarti tanpa fasilitas yang lengkap, para peserta didik tidak dapat belajar.

Pepatah bijak mengatakan, fasilitas, usaha, dan kerja keras akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal ketimbang hanya usaha dan kerja keras saja. Dengan kata lain, menjadi penting untuk memperkuat atmosfir sekolah pasca zonasi dengan intervensi kebijakan negara, terutama daerah dalam konteks mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semoga kita semua semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk memanusiakan manusia, menaikkan derajat hidup manusia Indonesia agar menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat. (*)

Melawan Hoaks Melalui Pendidikan Kritis

Banjarmasin Post_Kamis, 11 Oktober 2018 06:14 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/11/melawan-hoaks-melalui-pendidikan-kritis)

OLEH: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

BERITA bohong atau hoaks kini menjadi konsumsi publik yang setiap saat muncul dan merusak keutuhan publik. Hoaks kerap merisaukan publik dan menggaduhkan kehidupan publik. Akibat berita hoaks, siapapun dengan kelas sosial mulai dari level pendidikan tertinggi hingga terendah, jabatan teratas hingga paling rendah, status sosial paling top hingga ke akar rumput dan sejenisnya kemudian menjadi terpecah belah.

Hoaks dalam konteks ini merupakan penyakit yang berpotensi meruntuhkan semangat kebersamaan, soliditas di antara elemen sosial, dan begitu seterusnya. Hoaks menjadi ancaman laten yang setiap waktu mengintip kehidupan ruang-ruang publik yang awalnya sudah damai dan penuh dengan kedamaian menjadi hancur.

Hoaks dalam titik paling kritis bisa menciptakan permusuhan tanpa akar alasan yang jelas. Kehidupan bermasyarakat kemudian tidak tertib. Amarah menjadi kuat muncul sehingga dari titik ini, konflik sosial muncul.

Sesama anggota masyarakat dalam satu bendera Merah Putih kemudian saling pukul memukul, saling hantam menghantam, saling membenci, saling memfitnah, saling adu jotos dan begitu seterusnya. Tidak ada lagi hidup tentram dan damai.

Setiap anggota masyarakat karena hanya perbedaan pandangan saja selanjutnya mudah tersulut dan terprovokasi dengan sedemikian mudahnya. Tidak ada lagi upaya untuk saling menahan diri. Akibat termakan informasi tanpa adanya sumber yang jelas, kerugian publik, kerugian materiil, dan kerugian immateriil pun harus dikeluarkan.

Yang menang menjadi arang, sedangkan yang kalah menjadi abu. Semuanya berada dalam kondisi yang merugi. Sama-sama tidak diuntungkan. Sama-sama justru saling merugi sebab sama-sama kehilangan banyak hal dari diri kehidupannya.

Baik yang menang maupun yang kalah sama-sama mengalami penderitaan yang kurang lebih sama. Ini berarti bahwa kerugian terbesar dari berita hoaks adalah kehidupan bermasyarakat yang penuh dan dipenuhi dengan kebaikan serta kebajikan menjadi hilang. Merajut dan mempertahankan kedamaian dan perdamaian di antara sesama menjadi tidak bisa ditunaikan dengan sedemikian rupa.

Langkah dan mimpi bersama untuk melahirkan kehidupan damai di antara sesama warga masyarakat menjadi terganggu. Dalam konteks yang jauh lebih besar, amarah dan benci yang begitu kuat terhadap kelompok tertentu yang merasa dituduh akibat hoaks menjadi pintu masuk untuk menjauhkan diri dari upaya dialog damai. Dialog untuk bisa hidup bersama di tengah perbedaan dalam kondisi apapun menjadi sulit untuk diwujudkan dengan sedemikian rupa.

Hoaks telah melahirkan sekat-sekat sosial di antara warga masyarakat yang merasa dituduh dan begitu seterusnya. Analisis Thomas M. Nichols(2017) yang menyebut bahwa masyarakat masa kini di era posmodernisme begitu mudah digiring untuk terpecah belah menjadi tesis yang sangat tepat untuk memberikan ilustrasi kehidupan semacam itu.

Era digitalisasi dimana kehidupan masyarakat masa kini tidak bisa dilepaskan dari smartphone (telpon pintar) dan setiap saat mencoba melakukan update (pembaharuan) informasi melalui smartphone sesungguhnya menjadi bukti bahwa mereka dapat mengakses dan mendapatkan informasi melalui smartphone dengan begitu mudahnya.

Sosial media yang inheren dalam smartphone dimana segala informasi muncul dan hadir kemudian menjadi konsumsi mereka. Hoaks umumnya cepat menyebar melalui sosial media. Tanpa ada saringan dan analisis para pembaca sosial media secara bijak serta kritis, informasi tidak jelas sumbernya pun masuk dan merusak cara berpikir dan cara pandang pemilik smartphone.

Bisa dibayangkan, ketika banyak pemilik smartphone di negeri ini mudah terpengaruh oleh informasi melalui sosial media dan kebetulan informasinya menyesatkan, maka begitu mudahnya bangsa ini mengalami potensi becah belah.

Berita hoaks tentang Ratna Surampaet yang konon menyebut dirinya dianaiya dan dikeroyok oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan wajahnya lebam selanjutnya menjadi salah satu contoh dari sekian banyak berita hoaks yang menggegerkan kehidupan di republik ini. Akibatnya, publik, mereka yang berkontestasi di pemilihan presiden 2019, dan tim pemenangnya pun saling memasang curiga.

Dalam hitungan hari, ternyata berita itu tidak benar dan itu pun dikonfirmasi oleh Ratna sendiri(Banjarmasin Post, 6 Oktober 2018), Ratna dengan berita hoaks ini ibarat gunung es yang hanya tampak di permukaan saja, padahal sebenarnya begitu banyak berita hoaks lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sudah bermunculan (baca: sosial media). Itu semua sudah merugikan kepentingan publik.

Hoaks apabila dianalisis secara lebih mendalam dapat muncul ke ruang publik karena dibuat secara sengaja dan tanpa sengaja. Yang disengaja diniatkan untuk melakukan adu domba demi kepentingan tertentu. Sedangkan hoaks yang tidak disengaja adalah informasi dari mulut ke mulut yang umumnya bersumber dari sumber tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi tanpa sumber yang jelas tersebut kemudian menyebar dan menjadi konsumsi publik. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi kita dan siapapun untuk tidak mudah terbawa arus informasi yang tidak jelas sumbernya. Penguatan kapasitas diri sebagai manusia Indonesia perlu dilakukan.

Terlepas kita sebagai manusia Indonesia saat ini sepertinya sedang mengalami kekagetan teknologi informasi sehingga begitu mudah memviralkan informasi dari satu tempat sosial media ke tempat sosial media lainnya tanpa dilakukan check and recheck terlebih dahulu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dan nformasi. Sikap kekagetan ini bukan semata dimiliki oleh kelompok muda, namun juga kelompok tua yang sudah bergelar pendidikan tinggi (baca: realitas).

Urgensi Penguatan Kapasitas Diri

Penguatan kapasitas diri melalui pendidikan perlu ditunaikan dalam rangka melahirkan pribadi-pribadi yang peka terhadap realitas. Pendidikan mengajarkan kita dan semua untuk mampu membaca setiap persoalan secara jelas. Pendidikan memberikan cara pandang kepada siapapun untuk dapat berpikir jernih dan terbuka sehingga tidak mudah terjebak kepada kepentingan apapun.

Setiap dari kita yang mampu berproses melalui pendidikan secara benar dan lurus akan memedomani kita sendiri ke jalan yang benar dan lurus. Pendidikan mendidik kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang kritis sebab filosofi dari penyelenggaraan pendidikan yang memanusiakan manusia adalah mengembalikan harkat dan martabat manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak dan arif dalam membaca kenyataan hidup, tidak mudah membenarkan dan menyalahkan secara sepihak tanpa melakukan proses check and recheck

Penyelenggaraan pendidikan yang berbasiskan kepada semangat profetik agar membuka diri dan membaca apapun di depan mata secara terang benderang sehingga tidak salah mengambil kesimpulan adalah sebuah hal niscaya.

Mengutip pendapat Paulo Freire, konsientisasi adalah ujung akhir dari penyelenggaraan pendidikan yang mencerahkan dimana kesadaran dari proses berpendidikan adalah ketika setiap dari kita menjadi tidak mudah untuk disesatkan oleh berita hoaks. Era digitalisasi dimana berita hoaks begitu mudah masuk di ruang-ruang media sosial kemudian perlu mendapat perhatian secara utuh bahwa informasi di media sosial adalah berita yang penuh dengan ketidakpastian.

Ketidakpastian di sini adalah tidak pasti benar dan tidak pasti salah. Oleh sebab itu, memperkuat ketajaman berpikir, ketajaman analisis, dan ketajaman menulusuri sumber berita menjadi penting untuk dipedomani. Eriyanto (2001) dalam bukunya “Analisis Wacana:: Pengantar Analisis Teks Media” menasehati kita semua agar menjadi manusia-manusia yang mampu membaca berita di balik berita.

Paradigma berpikir kritis, mengutip Habermas, menjadi penting untuk digunakan dalam menjadi proses pendidikan untuk memanusiakan manusia. Siapapun ke depannya harus melawan hoaks melalui pendidikan kritis. Kita jangan sampai mudah percaya atas informasi apapun yang bersumber dari sosial media.

Semoga kita semua menjadi pribadi manusia yang bijak dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Berawal dari berita hoaks, masyarakat terprovokasi dan terpecah belah. Berawal dari masyarakat yang tidak terprovokasi dengan hoaks karena mereka sudah berpikir kritis, maka negeri ini menjadi selamat dari kehancuran. Semoga. (*)

Jihad Memberantas Buta Aksara

Memaknai Hari Buta Aksara Internasional 9 September 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/08/jihad-memberantas-buta-aksara)

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 8 September 2018

Oleh: MOH YAMIN, Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Bicara tentang keaksaraan atau literasi yang berkelanjutan, ini berjalin kelindan dengan kompetensi tiap insan manusia dalam membaca dan menulis. Tiap manusia yang bisa membaca dan menulis akan mampu melakukan gerak langkah pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, ketika tiap insan manusia tidak mampu membaca dan menulis, mereka akan menjadi terbelakang.

Tema Hari Aksara Internasional (HAI) tahun ini adalah Literacy and Skills Development. Kemendikbud menetapkan tema nasional yakni Mengembangkan Keterampilan Literasi yang Berbudaya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 3,4 juta jiwa atau sekitar 2,07 persen penduduk Indonesia masih buta aksara. Sebagian besar penduduk yang tidak mengenal huruf tersebar di 11 provinsi dengan rentang usia 15-59 tahun.

Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dengan angka buta aksara penduduk di bawah rata-rata angka nasional 1 persen. Kesebelas provinsi dengan angka buta aksara tertinggi tersebut yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen). Angka buta aksara di 23 provinsi lainnya diklaim di bawah angka nasional (Pikiran Rakyat, 4/09/2018).

Hal menarik selanjutnya apakah kita selaku bangsa sudah bebas dari buta aksara untuk menjadi bangsa yang melakukan pembangunan secara berkelanjutan? Apakah masyarakat kita sudah bisa membaca dan menulis, menjadi manusia-manusia yang bergerak maju dengan kekuatan literasinya?

Merujuk pada data tersebut, maka kondisi sedemikian merupakan satu pukulan sangat berat bagi sebagian besar masa depan pendidikan anak bangsa ke depan. Mereka dipastikan akan menjadi manusia-manusia yang tidak mampu mengukir masa depan dirinya, termasuk demi kepentingan lingkungan dimana mereka tinggal. Mereka justru akan berkalang dengan kehidupan yang gelap gulita. Mereka tidak mampu menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Sehingga dengan demikian, anak-anak Indonesia harus siap kehilangan masa depan.

Harapan besar demi meraih kehidupan yang lebih baik dan paling baik tinggal retorika belaka. Mereka akan menjadi manusia gelandangan yang harus meringkuk dalam hidup yang serba susah. Imbasnya, mereka kadang sangat rentan menjadi tumbal kepentingan segolongan tertentu yang mencari keuntungan di atas penderitaan mereka. Dijadikan budak atau kuli dan dipekerjakan dengan upah sangat rendah merupakan satu keniscayaan tak terbantahkan.

Akibat Ketidakadilan

Diakui maupun tidak, persoalan mengenai kemunculan penduduk buta aksara bukan lahir tanpa sebab. Ada asap, pasti ada api. Dalam konteks ini, kejadian tersebut timbul karena akses memperoleh pendidikan bagi semua kalangan sangat terbatas. Anak-anak miskin sangat susah mendapatkan pendidikan karena orangtua mereka tidak memiliki dana yang cukup guna membiayai. Lebih parah lagi, sekolah sebagai pusat pendidikan kadang mematok harga tinggi dalam pembiayaan pendidikannya sehingga anak-anak miskin tidak cukup dana untuk bersekolah (baca: realitas).

Hal sedemikian kemudian diikuti oleh keseriusan dan komitmen politik pemerintah dalam mengawal pendidikan yang mudah diakses oleh siapapun juga belum dijalankan secara maksimal dan optimal (bila tidak harus dikatakan sangat gagal). Nilai rupiah yang jatuh terhadap dollar AS, menembus 15.000 lebih per 1 dollar semakin menambah beban berat penyelenggaraan pendidikan yang populis.

Mereka yang bersekolah pun mengalami biaya pendidikan tinggi. Imbas lainnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun berpotensi mengalami ketersendatan dari pusat ke daerah. Korupsi dana pendidikan oleh oknum pejabat tertentu di tingkat pusat dan daerah juga merupakan salah satu indikator yang menghambat pemberantasan buta aksara (baca: realitas).

Berdasar kondisi persoalan tersebut, cukup mustahil bila yang miskin kemudian memasuki dunia pendidikan. Karena pemerintah tidak mengambil kepedulian politik sangat tinggi dalam pelayanan akses pendidikan, maka birokrasi pendidikan di tingkat bawah, termasuk pelaksana tekniknya, meliputi sekolah pun bermain dalam komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditas untuk diperdagangkan dengan harga sangat tinggi.

Ini merupakan ironisitas. Karenanya, ketika realitas pendidikan sudah sedemikian terpuruk dan angka kemiskinan pendidikan sudah merajalela, banyak anak bangsa tidak mampu bersekolah, maka kini bangsa ini harus rela disebut sebagai bangsa yang sangat buta aksara. Winarno Suracmad (2009) menyebut bangsa sedemikian sebagai bangsa yang sedang mengidap busung pendidikan.

Kegagalan Negara

Ketika jumlah penduduk yang sedang busung pendidikan sangat berjumlah besar, hal tersebut sesungguhnya merupakan satu bentuk kegagalan negara dalam melahirkan masyarakat yang melek pendidikan. Apabila negara sangat bertanggung jawab memberikan pelayanan pendidikan kepada semua rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, namun hal tersebut tidak dan belum mampu ditunaikan dengan sedemikian berhasil, ini sama halnya telah membawa semua rakyat masuk dalam jurang kehancuran masa depan.

Mereka diabaikan haknya untuk bisa menikmati perbaikan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa lebih baik ke depannya. Padahal Konstitusi ’45 sudah sangat tegas menyatakan bahwa negara sangat bertanggung jawab dalam melayani pendidikan semua warga negaranya dan wajib membiayainya. Dalam konteks yuridis formal, ketika negara tidak menjalankan hal tersebut, ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.

Tugas Mulia

Para elit di tingkat pusat termasuk daerah memiliki tugas berat dan mulia untuk segera melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang seyogyanya mampu melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap anak Indonesia yang masih berselimutkan buta aksara di tengah kondisi rupiah yang sangat tidak stabil.

Tugas besar Presiden Joko Widodo adalah segera turun tangan langsung untuk melakukan hal tersebut dengan menggelar instruksi tegas kepada para bawahannya agar kenyataan tentang kemiskinan pendidikan yang masih menghantam jutaan anak Indonesia segera disudahi.

Situasi nilai rupiah yang chaos harus segera distabilkan demi menjaga stabilitas keuangan negara. Ini berperan besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan menyehatkan.

Terlepas dari hal tersebut, amanah sedemikian kemudian harus dijalankan secara nyata dan praksis dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro kepentingan bangsa. Menciptakan tindakan dan gerakan secara nyata yang diwujudkan dalam wadah membuka akses pelayanan pendidikan bagi yang sangat rendah ekonomi merupakan hal niscaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi program utama dan maha utama.

Pertanyaannya adalah apakah rezim saat ini mampu melaksanakan hal tersebut ataukah tidak? Slogan kerja, kerja, dan kerja Joko Widodo harus dibuktikan dalam bentuk pelayanan pendidikan yang bisa diakses semua lapisan sosial, terutama kalangan menengah ke bawah. Karenanya, jihad memberantas buta aksara di republik ini harus benar-benar dilakukan secara masif dan holistik. Harapan semua rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah pemberantasan kebutaaksaraan yang diidap rakyat harus bisa diselesaikan. Semoga. (*)