Penulis: yamin

Moh. Yamin lahir tanggal 16 Juli 1980 di Sumenep Madura Jawa Timur. Alumni FKIP Universitas Islam Malang 2006 jurusan Bahasa Inggris. Pengalaman Organisasi: Ketua PMII Rayon Al-Kindi FKIP Unisma 2004-2005, Direktur SAINS PMII Koms. PMII Unisma 2005-2006, Ketua MPM Unisma 2004-2005, Sektaris BASIS PMII Cab. Malang 2006-2007, Pendiri Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang dan Ketua Devisi Penerbitan dan Publikasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang 2006-2011. Pekerjaan: Penulis.

Memandirikan Bangsa melalui Pendidikan

Banjarmasin Post_ Kamis, 10 Agustus 2017

(Refleksi Kemerdekaan Kita Selama 72 Tahun)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis dan editor buku-buku pendidikan

Bangsa yang besar adalah ketika dia mampu bergerak dan berdiri di atas kakinya sendiri, mengutip pendapat Ir. Soekarno dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi”. Bangsa yang disebut berdaulat dan kemudian menjadi rumah mencerdaskan ketika bisa hadir sebagai bangsa yang siap berkompetisi secara sehat dengan bangsa-bangsa lain. Berkompetisi di sini dimaknai bahwa semua bangsa, termasuk kita bersaing karena modal kualitas, integritas, kompetensi, dan keahlian. Kita kemudian bisa besar dan mandiri karena modal-modal tersebut, bukan justru melakukan tindakan serta sikap licik, seperti menelingkung di sana sini, menikam dari belakang, dan memotong kompas demi mencari jalur cepat.

Oleh sebab itu, pembangunan dan pemandirian bangsa selanjutnya menjadi hal strategis yang harus dilakukan secara organik dan kolektif. Bangsa ini yang konon disebut bangsa besar kemudian perlu melakukan refleksi kritis dan profetis, apakah sejauh ini kita sudah benar-benar besar dan mandiri, apakah kemandirian bangsa ini sudah dibuktikan dengan kemandirian dalam mengatur kehidupan berbangsa serta bernegaranya. Kemandirian di sini kemudian dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mengatur kehidupannya. Pendidikan sebagai langkah strategis untuk membangun bangsa besar dan mandiri kemudian perlu dikuatkan. Usia bangsa ini yang konon sudah merdeka sejak 72 tahun lalu kemudian perlu meneguhkan kembali, apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam spektrum pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, dan cerdas?

Pikiran Kerdil

Tanpa harus menyalahkan siapapun dan pihak manapun, sebetulnya walaupun kita secara kuantitas baik yang masih berada di bangku pendidikan dasar dan menengah memperlihatkan tingkat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah yang mengalami peningkatan dimana pada 2015 cenderung meningkat menjadi 79,02 persen dari tahun 2014 yang berkisar 75,53 persen; persentase penduduk Indonesia yang melek aksara juga meningkat; hampir seluruh penduduk usia 15 sampai 24 tahun melek aksara dengan persentase 99,7 persen; usia 25 hingga 44 tahun persentase melek aksara meningkat dari 98,3 persen menjadi 98,5 persen; persentase angka melek aksara kelompok usia 45 tahun ke atas juga mengalami serupa; angkanya meningkat dari 87,8 persen menjadi 88,1 persen dengan mengutip pernyataan Anies Baswedan ketika masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Republika, 17/06/16), sementara  angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi secara terus menerus bertambah dimana pada tahun 2015 berada pada 33,5%, di atas target dan ditagetkan di awal tahun, yakni sebesar 26,8% mengutip Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam acara Refleksi 1 Tahun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dikti.go.id, 28/12/15), namun tampaknya hal tersebut belum sepenuhnya memberikan upaya perubahan cara berpikir bagi manusia Indonesia. Pemandangan yang setiap hari kita amati baik di media cetak, media on line, maupun televisi dimana banyak generasi muda kita terjebak kepada perilaku tidak bermoral, melakukan bullying terhadap sesama teman, dan tindakan anarkis yang mengganggu kepentingan publik tentu menjadi realitas tidak terbantahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak berhasil dalam melahirkan manusia-manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya. Pendidikan tidak dan belum memberikan perubahan-perubahan signifikan serta transformatif dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya demi memandirikan bangsa ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, manusia-manusia Indonesia yang berada di dunia birokrasi baik pusat maupun daerah pun juga memberikan ilustrasi mengelus dada dimana mereka pun kerap kali melakukan perselingkuhan atas nama kepentingan pribadi dan golongan. Contoh sederhana adalah tindakan korupsi yang setiap saat terus bertambah jumlahnya baik secara kuantitas pelaku maupun yang dikorupsi (baca: data Indonesia Corruption Watch).  Padahal mereka sudah bergelar pendidikan tinggi. Hampir di seluruh lini kehidupan, kita yang sudah memegang gelar pendidikan tinggi sepertinya juga tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip kehidupan yang berbasis kepada semangat kejujuran. Kejujuran sudah menjadi harga mahal yang sepertinya menjadi susah dan langka untuk dipegang menjadi pedoman berkehidupan. Kualitas hidup yang berbasis kepada kompetensi untuk bekerja pun juga semakin jauh dari kehidupan kita sehingga atas nama menghalalkan segala cara, kegiatan apapun yang bernilai pragmatis kemudian direbut walaupun kita sebetulnya tidak layak menjalankan itu. Kita mendapatkannya bukan karena berkompetisi secara sehat dan kualitas diri, melainkan karena tindakan menikam dan merebut pekerjaan itu dari belakang.

Terlepas kita tidak memiliki nilai kualifikasi sesuai bidang yang harus dijalankannya, tetap saja kegiatan itu direbut dan dikerjakan. Walaupun secara kualitas dan kinerja, kita sangat tidak layak menjalankan itu, tetap saja dilakoni dalam konteks kepentingan pragmatis dan sektoral. Ini merupakan satu kondisi ironi di tengah sedang gencar-gencarnya pemerintahan Joko Widodo sedang membumikan semangat dan agenda revolusi mental. Menarik apa yang disampaikan Thomas Hobbes (1588 – 1679), setiap manusia pada dasarnya egois dan memiliki motivasi untuk memperkaya diri sendiri walaupun harus bertindak kejam kepada orang lain. Akhirnya, muncul sebuah kegelisahan publik bahwa walaupun kita terus membaik secara peringkat dalam jumlah penduduk yang berpendidikan dan berpendidikan tinggi, hal ini tetap saja tidak merubah peta berpikir manusia Indonesia untuk bersama membangun negeri ini.

Tantangan Ke Depan

Semangat abad 21 dimana kemajuan bangsa diikur dari produktivitas manusianya dalam memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran dan kerja cerdasnya untuk pembangunan, ini kemudian belum bisa menjawab harapan bersama demi Indonesia yang lebih maju. Semangat abad 21 yang lebih menitikberatkan kepada kualitas dan kompetensi, soft skill dalam kompetensi berkomunikasi, termasuk kesantunan dalam berbicara, dan banyak indikator lain kemudian belum sepenuhnya mampu mengangkat harkat dan derajat kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 72 tahun yang lalu. Semangat abad 21 yang didasarkan kepada pendidikan sebagai modal untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul kemudian harus semakin dikuatkan perannya secara strategis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata seberapa besar capaian APK yang diraih di seluruh jenjang pendidikan, namun harus dikawal dengan penguatan kualitas dan kompetensi SDM di banyak sektor. Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan mempunyai akar yang pahit, namun buahnya yang manis. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa belajar bukan sepenuhnya terkait dengan rutinitas dan ritualitas datang ke sekolah, menghadiri kelas serta mendengarkan ceramah guru (dosen), mengerjakan tugas, dan lain seterusnya. Selain itu, pendidikan sebetulnya berupaya mendidik agar anak didik kemudian belajar mengenal hidup, mengambil hikmah di setiap apa yang dijalani dalam proses berpendidikan dan hidup, dan begitu seterusnya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai ketekunan, keuletan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan lain sejenisnya. Guru (guru) di sini kemudian menjadi figur utama. Adanya murid (mahasiswa) yang hebat karena adanya guru (dosen) yang hebat. Hebat di sini kemudian dapat berjalin kelindan dengan kedisiplinan, kejujuran, kesantunan, ketekunan, dan banyak yang lain. Menarik apa yang disampaikan Thomas H. Huxley, mungkin hasil yang paling berharga dari pendidikan adalah kemampuan kita untuk mengerjakan hal-hal yang mesti kita kerjakan, tidak peduli apakah pekerjaan itu kita suka atau tidak kita sukai. Selanjutnya, kita semua perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, sudah sejauh mana kesiapan dan modal yang kita miliki untuk berlari dalam prestasi dengan bangsa-bangsa lain? Terlepas apapun jawabannya, sepanjang kita selama ini selalu sibuk dengan kepentingan dan ego sektoral masing-masing, berkelahi dengan sesama anak bangsa sendiri, dan mengabaikan kepentingan bangsa, sampai kapanpun kita dan bangsa ini akan selalu menjadi bangsa terpinggirkan dalam percaturan pemikiran, gagasan, dominasi pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dan menyatukan pikiran yang jernih serta visioner untuk Indonesia yang lebih maju. Hilangkan pikiran kerdil dan jiwa menerabas yang kemudian merusak proses menjalani kehidupan dan hidup. Koentjaraningrat jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semua (bagi yang sadar dan memiliki kesadaran seutuhnya) bahwa jiwa menerabas adalah penyakit bangsa yang semakin menjauhkan kita untuk bergerak maju menjadi bangsa besar dan mandiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-72…

Ketika Sekolah Kehilangan Keluhuran dan Sakralitas

Harian Banjarmasin Post_Kamis_20 Juli 2017

MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis dan editor buku-buku pendidikan

Dunia pendidikan kita secara berulang kali dihantam tragedi yang memilukan dan ini dapat disebut kado duka bagi pendidikan kita ketika genderang tahun ajaran baru pendidikan sedang ditabuh. Aksi bullying siswa dan siswi yang berseragam SMP terhadap seorang siswi di kawasan Thamrin City, Jakarta Pusat (14/7) mempertontonkan fakta pahit dimana siswi berseragam putih itu mendapat perlakuan kekerasan oleh sejumlah siswa-siswi lainnya. Siswi yang berseragam putih-putih tersebut tampak terpojok, dikelilingi siswa dan siswi lainnya. Ironisnya, sejumlah siswa-siswi yang menonton justru meminta agar siswi yang di-bully mencium tangan dua orang yang mem-bully-nya. Peristiwa kedua adalah aksi bullying yang dilakukan mahasiswa semester dua Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi angkatan 2016, Kampus Universitas Gunadarma, Kelapa Dua, Depok, terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Peristiwa ketiga terjadi terhadap seorang siswa yang inisial NWA terpaksa mengundurkan diri dari SMP 3 Genteng Banyuwangi karena menjadi korban diskriminasi. Ia memilih mengundurkan diri karena salah satu syarat untuk masuk ke sekolah negeri itu adalah menggunakan jilbab bagi seluruh pelajarnya. Sementara itu, NWA beragama non Islam (Koran Jakarta, 18/07/17). Peristiwa keempat adalah modus pungli di SMA 10 yang diduga meminta sumbangan jalur offline kepada orang tua siswa pada penerimaan peserta didik baru jalur offline untuk periode 17-19 Mei 2017 dan 19-22 Juni 2017 (Banjarmasin Post, 18/07/17).

Yang kemudian selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa persoalan serupa mulai dari tindakan tidak terpuji antar sesama siswa kerap menghiasai setiap penyelenggaraan pendidikan di republik ini. Pertanyaan selanjutnya adalah diskriminasi pendidikan pun tidak pernah berhenti singgah dalam setiap implimentasi pendidikan kita, apakah selama ini sekolah yang seharusnya kemudian menjadi ruang damai dan sejuk bagi semua tanpa memandang kelas sosial dan lain sejenisnya kemudian tidak pernah dipraktikkan sama sekali. Kendatipun ajaran pendidikan yang disampaikan kepada seluruh siswa  oleh sekolah dalam setiap pertemuan selalu indah disampaikan, itu pun sepertinya tidak membekas dan menjadi terinternalisasi dalam setiap para peserta didik. Yang lebih memprihantikan lagi, sekolah dengan tindakan diskriminasi kepada siswanya pun menjadi irama lain yang menjadikan pendidikan kita bernada sumbang. Pendidikan di sekolah tetap memperkenalkan dunia yang serba disparitas antara yang satu dengan yang lain. Dunia disparitas karena berasal dari satu golongan tertentu dan bukan bagian dari mayoritas kemudian harus dikucilkan dengan sedemikian rupa. Kelompok minoritas dalam dunia pendidikan kita ini seolah semakin mempertajam ruang yang lebar dan menganga bahwa yang berbeda serta minor kemudian harus disingkirkan. Ini tentu menjadi sebuah ironi di tengah kehidupan bangsa dan negeri yang sedang terpuruk akibat pelbagai tindakan bejat sejumlah oknum pemimpin di negeri ini yang lebih suka mencari keuntungan sektoral dan mengabaikan hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan pungli di SMA 10 yang berhasil dilakukan Tim Saber Pungli Provinsi Kalsel terdiri dari gabungan Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum dan Ombudsman Provinsi Kalsel tentu semakin menambah deretan buruk serta catatan merah dunia pendidikan bahwa sekolah tidak lagi mengajarkan kejujuran. Sekolah sebagai miniatur kehidupan dimana para anak didik kemudian belajar membangun karakter kejujuran dan lain seterusnya kemudian sudah dikotori oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekolah sudah kehilangan nilai keluhuran dan sakralitas sehingga sepertinya sekolah sudah seperti sebuah mall dimana setiap orang dapat membeli barang yang ada di dalamnya dengan harga sesuka hati selama ada uang, sesuai dengan harga yang dipatok oleh sang pedagang. Sekolah secara ontologis harus dan seharusnya hadir untuk memanusiakan para insan muda agar menjadi pribadi-pribadi yang berkeadaban tinggi serta mulia, itu kemudian menjadi sulit dilakukan. Tanpa kemudian harus menyalahkan siapapun dan pihak manapun, kondisi pendidikan kita yang semakin mengalami carut marut baik secara epistemologi, aksiologi, dan ontologi sesungguhnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari gagalnya memahami dan menempatkan pendidikan sebagai mengadabkan manusia. Sekolah akibat dikelola secara komersil dan mekanistis dimana lebih seperti supply and demand kemudian kian memojokkan eksistensi pendidikan sehingga tidak lagi mampu menghaluskan karakter setiap insan manusia.

Pendidikan adalah untuk mengangkat harkat dan marbat manusia, untuk menajamkan hati serta kalbu manusia agar menjadi peduli kepada yang lain dan sesama, untuk mendorong setiap pribadi menjadi berempati kepada yang lain, dan begitu seterusnya, hal-hal demikian menjadi ter(di)nafikan dengan sedemikian rupa. Sekolah dimana di dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan perangkat lainnya tidak lagi bekerja atas nama kemanusiaan, akan tetapi mereka sudah bekerja demi kepentingan pasar. Padahal sekolah tentu tidak bisa disamakan dengan pasar.

Sekolah adalah tempat bagi siapapun yang ingin belajar, yang memiliki niat tulus untuk menimba ilmu kehidupan untuk hidup, yang mengabdikan dirinya agar menjadi pribadi yang bisa menempatkan dirinya mengenal yang lain secara resiprokal sehingga tidak merasa paling hebat dan begitu seterusnya. Sekolah secara hakiki adalah melahirkan manusia-manusia unggul dengan karakter mulia sebab hakikat seutuhnya dari bersekolah adalah belajar untuk hidup. Jauh-jauh hari Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan agung guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi. Ketika proses homonisasi ditunaikan, ini tidak akan lepas dari upaya untuk menjadikan manusia yang benar-benar kuat dan teguh dalam berpendirian. Sementara tatkala humanisasi dijalankan dalam rangka proses pendidikan untuk manusia, maka ini bermuara pada pemberadaban manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki nilai yang tinggi dan keluhuran yang tinggi menjadi sebuah akhir dari pendidikan humanisasi.

Ini berbeda dengan pasar yang lebih menggunakan prinsip untung rugi, modal kecil atau tanpa modal dengan keuntungan besar, dan segala kepentingan sektarian lainnya yang tentu merugikan hajat hidup orang banyak. Mereka yang berdagang tentunya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sekolah dalam konteks ini tidak bisa disamakan dengan pasar. Pasalnya, dampak paling berbahaya adalah ini akan melahirkan manusia-manusia nir-keadaban, nir-empati, dan begitu seterusnya. Hal inilah yang sedang menjadi fakta di depan mata kita semua dimana sudah terjadi anomali pelaksanaan pendidikan mulai dari perilaku anak didik yang menyimpang, dan lain sejenisnya (baca: realitas).

Komitmen Kolektif

Komitmen kolektif untuk menekan anomali penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama. Mengurusi kehidupan anak didik bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah, melainkan seluruh unsur masyarakat, terutama para orang tua siswa. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar tidak menjadi ajang berbisnis pun perlu menjadi dan dijadikan tanggung jawab semua demi mengawal pendidikan yang berpihak kepada akses keterbukaan, membangun akuntabilitas implimentasi pendidikan yang bermuara bagi kepentingan publik. Persoalan apapun dalam konteks mengurusi pendidikan dan sekolah demi kepentingan anak negeri harus disterilkan dari tangan-tangan pencari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Semoga…

Gerakan Perubahan untuk Bangsa

(Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017)

Harian Banjarmasin Post, Kamis_1 Juni 2017

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Perilaku masyarakat kita semakin hari menunjukkan banalitas, mengutip pendapat Hannah Arendt. Mereka hidup dalam amoralitas. Perselingkuhan, kriminalitas dan lain seterusnya sudah menjadi tontonan harian yang sangat membosankan sekaligus “unik”.

Sedangkan para elit kita juga bertambah parah dan ironis. Setiap saat, mereka selalu mencari keuntungan pribadi dan golongan dengan menjadikan jabatan dan kekuasaannya sebagai ladang empuknya. Korupsi mulai tingkat paling rendah di tingkat kelurahan, hingga pusat kekuasaan di Jakarta sudah semakin menggurita dimana-mana. Pemandangannya sudah sangat memilukan.

Bahkan, saling tikam sana sini untuk mempertahankan sebuah kekuasaan dan jabatan pun dilakukan dengan sedemikian rupa. Saling mencari kelemahan masing-masing kemudian dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan dan musuh. Bila perlu, kawan pun kemudian harus dilengserkan ketika sudah membahayakan.

Keadaannya sudah runyam dan rumit. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan demi masa depan bersama di atas segala-galanya. Semua pribadi dan kelompok sudah berbicara dan memperjuangkan nasib sendiri-sendiri. Tidak lagi memedulikan nasib jutaan rakyatnya yang masih hidup dalam keterbelakangan multidimensional.

Kondisi hukum juga demikian. Hukum selama ini bukan lagi dijadikan alat untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Yang dikejar adalah untuk melindungi mereka yang sedang mencari perlindungan namun berduit. Sekali lagi, hukum sudah menjadi budak para pembajak hukum.

Yang lebih ironis lagi, negara yang seharusnya bertanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan berbangsa ternyata sudah melalaikan itu dengan sedemikian remeh temeh. Kemauannya untuk segera berbuat yang terbaik untuk semua kemudian ditanggalkan implimentasinya. Imbasnya, kehidupan di negeri ini berada dalam kondisi carut marut. Apakah ke depan, rakyat dari Sabang sampai Merauke akan semakin menjadi manusia teralienasi dari dunianya sendiri, hal tersebut bukan lagi sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan negara.

Internalisasi Nilai-nilai

Mengutip pendapat Wibowo (Negara dan Para Bandit Demokrasi, 2011), apakah republik ini kemudian akan menjadi republik bandit sebab sudah dihuni para maling, perampok dan lain sejenisnya yang sukanya menjadi benalu bagi bangsa, hal tersebut pun juga sudah terabaikan. Negeri ini kemudian berada dalam kondisi sangat genting dan darurat sebab dikuasai oleh mereka yang bukan lagi memiliki niatan suci dan tulus untuk bisa mengeluarkan bangsa dari kesusahan hidup antah berantah. Negeri ini menjadi tempat para penyamun yang semata hanya numpang sebentar untuk bisa mengisi “perut”, selanjutnya menghilang entah kemana dan begitu seterusnya.

Imbas paling sangat nyata kemudian adalah arah bangsa ini ke depan akan terseok-seok dalam ketidakjelasan, kemanakah harus melangkah, menginjakkan kaki-kakinya agar tetap kuat berdiri, bisa menjadi tempat hunian bagi semua rakyat Indonesia. Yang jelas, inilah persoalan sangat mendasar yang hingga kini belum dan tidak mendapatkan ruang solusi secara konkret dan nyata.

Pasalnya, seluruh elemen elit negeri ini sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapatnya. Mereka sudah anti memperjuangkan nasib bangsa. Yang diburu adalah sesuap nasi, rupiah dan lain sejenisnya. Sedangkan saat rakyat hidup dalam kondisi kelaparan, itu bukan urusan mereka. Tidak penting memikirkan rakyat. Pertanyaannya adalah inikah yang paling pantas disebut sebagai bangsa yang menganut paham Pancasila? Padahal diakui maupun tidak, ajaran Pancasila bukanlah mengajarkan hidup untuk saling menghancurkan, saling membunuh, saling tidak peduli satu sama lain, saling mencari menang sendiri, saling hidup di atas penderitaan orang lain dan lain seterusnya. Ajaran Pancasila bukanlah mendidik kita untuk berperilaku dan bertindak anarkis serta destruktif terhadap sesama sekaligus semua. Pancasila sebagai dasar ideologi bukan dibangun atas prinsip menghalalkan segala cara (permisivisme) demi sebuah pencarian keuntungan sektoral dengan merugikan kepentingan publik.

Persoalannya adalah memang kita semua sudah gagal melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan hidup agar mampu menjalin kasih sayang antar sesama, melakukan kebajikan untuk semua, menebarkan kebijakan populis untuk semua, menciptakan kehidupan yang sentosa dan sejahtera, membangun sebuah bangunan kebangsaan dan kenegaraan yang berdiri di atas hukum kebenaran, keadilan dan kepastian.

Energi Baru

Oleh karenanya, ketika kondisinya sudah sedemikian buruk, maka Pancasila yang selama ini kita agung-agungkan hanyalah sebatas sebuah retorika belaka. Praksisnya adalah kendatipun menggunakan dasar negara yang sudah dipandang sangat sempurna menurut konsepnya, namun kenyataannya sudah ibarat menegakkan benang basah. Pancasila sudah berada dalam ruang tertutup yang sudah kehilangan sinarnya untuk menyinari Indonesia tercinta. Ia sudah menjadi barang keramat yang tidak memiliki makna apapun bagi keberlangsungan bangsa ke depan. Ia tinggal nama yang hanya indah untuk disanjung, diingat dan diceritakan dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Pancasila sudah tidak berharga sama sekali. Ia tidak mempunyai daya tawar sama sekali agar bisa menjadi sebuah roda penggerak bagi kita semua dalam mengisi kehidupan bangsa ini dengan hal-hal positif demi perubahan yang lebih baik di hari esok. Pertanyaan selanjutnya adalah benarkah Pancasila sebatas ajaran dan pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, namun kemudian terlupakan dengan begitu mudahnya saat melakukan aktivitas hidup di tengah kehidupan sosial?

Diakui maupun tidak, tantangan kita semua ke depan semakin berat agar jangan sampai menjadi manusia-manusia bejat, serakah, tamak, dan angkuh. Para elit negeri pun juga harus kembali membangun kesadaran diri bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya demi masa depan jutaan rakyatnya serta nasib segala elemen lain yang menopang terbangunnya kehidupan bangsa yang demokratis.

Mereka yang berada di sekolah, perguruan tinggi, dan segala lini kehidupan yang bertugas mengurus ummat harus secara kolektif membangun kesadaran kolektif untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata.

Usia Pancasila yang sudah berada di ke-72 Tahun ini tentu harus menjadi energi baru dan positif untuk membumikan Pancasila dalam setiap pergerakan pendidikan di semua lini kehidupan untuk melahirkan insan manusia yang berpikir(an) inklusif terhadap semua dan sesama. Di dalam Pancasila, sudah bersemayam nilai-nilai agama universal sehingga tidak perlu juga mengganti Pancasila dengan paham dan ideologi lain yang sangat jelas ahistoris dengan perjalanan berbangsa kita ini (Abdurrahman Wahid, 2009).

Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan amanat rakyat. Akhirnya, ketika Pancasila mampu ditunaikan secara terarah, republik ini dipastikan bergerak menuju bangsa yang besar dan beradab.

Mengubah Dunia dengan Buku

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 18 Mei 2017 00:28 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/18/mengubah-dunia-dengan-buku)

Oleh: MOH YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

(Memaknai Hari Buku Nasional 17 Mei 2017)

Sudah banyak buku berhamburan di toko-toko buku. Mulai buku yang sangat ringan dan berat. Buku tentang cinta sampai dengan buku filsafat. Dengan sangat mudahnya, kita mendapatkan buku dan kemudian melahapnya (membaca) secara terus menerus.

Membaca buku ibarat kita menghirup udara. Tidak pernah putus kita secara istikamah bergelut dengan buku. Pepatah lama mengatakan, buku adalah jendela dunia. Buku membuka cakrawala pengetahuan. Dengan buku, sebuah bangsa akan dihantarkan pada peradaban yang maha tinggi. Buku menerangi kehidupan manusia. Ia menceritakan banyak hal tentang kejadian dunia. Buku mengangkat harkat dan martabat manusia. Dengan buku, kita bisa melihat dunia. Kita memahami segala kehidupan manusia. Buku mengasah otak kita untuk bisa berpikir kritis transformatif.

Kuswaidi Syafi’ie (2007) pernah berkata, dunia buku adalah medan lapang yang sarat dengan berbagai analisa, mulai yang paling lunak, moderat, hingga yang paling radikal. Orang-orang yang menyelam di situ dengan pikiran yang nanar dan penuh kemungkinan akan merasakan petualangan intelektual yang begitu nikmat. Berbagai paradigma dan perspektif yang disunggi masing-masing buku yang dilahap akan mengantarkan para pembaca pada sepucuk kesadaran, bahwa di hadapan tumpukan-tumpukan buku itu mereka sesungguhnya tidak sedang bertatap muka dengan apa pun selain cakrawala pengetahuan.

Buku selanjutnya melebarkan sayap pemikiran kita. Otak kita sangat cair, dan peka pada sebuah persoalan. Ia tiada henti secara tanpa sadar membangkitkan semangat kita untuk memikirkan banyak hal mulai persoalan pribadi sampai persoalan masyarakat. Buku mengajari dan mengajarkan kita bagaimana harus berhadapan dengan dunia di luar kita.

Buku sangat begitu sabar dan penuh kasih sayang membimbing kita. Sangat wajar, bila saya mengatakan bahwa buku adalah pengganti orangtua dan guru. Buku mengarahkan perilaku dan tabiat hidup kita. Ia terus menerus meluruskan kehidupan kita di bumi.

Membuka Paradigma Kehidupan

Buku membawa hal-hal baik pada kita. Karena buku, sesuatu apa pun yang tidak kita kenal sebelumnya, lantas kita bisa tahu. Kita mampu memperoleh pencerahan pemikiran dan pencerdasan. Simak saja, adanya tokoh-tokoh besar sebut saja Abdurrahman Wahid, Sholahuddin Wahid, Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat dan banyak lagi mampu menjadi orang besar lantaran jasa-jasa buku.

Buku telah berbuat banyak hal bagi pembentukan masa depan beliau-beliau. Mereka kemudian memberikan sumbangsih besar bagi bangsanya. Pemikiran-pemikiran beliau menjadi sebuah grand design bagi Indonesia ke depan. Oleh sebab itu, secara jujur kita lalu bisa hidup dan mampu mengenal baik dan buruk kehidupan karena adanya buku. Buku yang telah membawa kita pada jalan yang benar dan baik.

Masih tidak percaya, saya ambil contoh lain. Islam berkembang dan maju sejak Nabi Muhammad lahir ke bumi karena adanya buku suci yang kemudian lebih tepat disebut kitab suci, yakni Alquran. Kitab Suci tersebut membuka paradigma kehidupan muslim se-antero dunia. Masih juga belum percaya, Adam Smith yang melahirkan karya maha hebat tentang kapitalisme juga telah mengantarkan Amerika pada kemajuan peradaban yang tiada tara. Ia menjadi negara besar, hebat dan digdaya. Belum percaya juga, negara-negara barat mampu mengalahkan bangsa-bangsa Timur karena jasa magnum opusnya Ibnu Rusyd (di Barat disebut Averoes) yakni Tahafut At Tahafut.

Ironi Literasi Kita

Pelbagai penelitian menyatakan, masyarakat kita di Indonesia sangat rendah membaca buku. Masyarakat sangat susah untuk diajak senang membaca buku. Minat baca masyarakat kita pada buku jauh dari harapan. Mereka lebih senang pada tradisi dengar dan lisan daripada tradisi baca.

Artinya, kita lebih menyukai mendengarkan omongan orang lain tentang sebuah isi buku dari pada membaca buku sendiri. Lihat saja, saat ada acara bedah buku, seminar dan forum-forum lainnya, kita banyak mendapatkan sumber pengetahuan dari pembicara daripada membaca buku sendiri, dan ini cukup ironis.

Padahal, itu tidak dan belum menjamin bahwa sesuatu yang mereka sampaikan sesuai dengan yang diambil dari sumber bacaannya. Bisa jadi, telah dimanipulasi ide dasarnya. Atau bisa jadi pula, gagasan tersebut sudah terkontaminasi dengan gagasan sang pembicara.

Karena itu, belum terlambat kita untuk memulai menyukai minat baca buku. Kita masih belum jauh di(ter)tinggal oleh bangsa-bangsa lain. Apabila kita merasa terlambat memulai membaca buku, jadikanlah keterlambatan tersebut sebagai penyemangat dan pendorong untuk segera membaca buku. Keterlambatan tersebut harus bisa membangun rasa iri pada bangsa-bangsa lain.

Apabila mereka suka membaca buku, mengapa kita tidak bisa. Tanamkan pada diri masing-masing bahwa apa yang kita lakukan akan membawa hasil bila diawali dan didasari keinginan kuat untuk berubah. Marilah menjadi masyarakat yang suka membaca buku dan marilah untuk mau tergerak berbuat yang terbaik bagi semua.

Buku merupakan ruang tempat bersemayamnya pelbagai pengetahuan yang kemudian bisa kita serap demi meningkatkan kualitas diri. Buku memberikan spirit kemajuan sebab berisikan suntikan informasi, pengetahuan, temuan-temuan terbaru. Marilah melakukan perubahan hidup dan kehidupan dengan menjadikan buku sebagai pendobrak tatanan stagnan menjadi dinamis dan progresif.

Buku membawa perubahan luar biasa bagi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Oleh karenanya, titik tolak mendasar dalam pembangunan manusia berdaya saing secara global sesungguhnya berlandaskan kepada seberapa banyak pengetahuan yang kita punya.

Menurut pesan Michel Foucault, yang akan menjadi penguasa ke depan adalah ketika melakukan kerja membaca dengan frekuensi tinggi dan bermutu. Buku menjadi penjawab seutuhnya agar kita bisa menjadi penguasa terhadap segala aktivitas yang kita ingin capai. (*)

Bangsa Kalah Tanpa Pendidikan

Harian Banjarmasin Post_Selasa, 2 Mei 2017 00:31 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/02/bangsa-kalah-tanpa-pendidikan)

Oleh: MOH YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin,  Penulis buku Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara

(Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei)

Arah kompas pendidikan di republik ini terus bergerak. Namun, pergerakan pendidikan yang selama ini dijalani sepertinya berjalan di tempat (kalau tidak mau disebut gagal) tanpa mengabaikan prestasi pendidikan yang dihasilkan selama ini.

Realitas mengenai pelbagai karut marut pendidikan menjadi catatan penting yang kemudian memberi pelajaran berharga, bahwa sesungguhnya kita yang disebut bangsa besar sebenarnya tidak besar. Adanya anomali pendidikan terkait tawuran antarpelajar, termasuk kekerasan pendidikan lainnya patut dijadikan contoh mengenai gagalnya pelaksanaan pendidikan yang humanis dimana mereka lebih menggunakan tindakan kekerasan dan fisik dalam menyelesaikan persoalan yang sebetulnya berakar dari permasalahan sepele, yakni kesalahpahaman.

Bukti mengenai masih banyaknya gedung sekolah hancur, hampir hancur, dan mendekati hancur yang dipublikasikan banyak media juga menjadi tamparan keras bagi kita bahwa sebenarnya kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan infrastuktur pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan secara nyata dan terukur. Adanya data tentang jumlah anak putus sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah akibat miskinnya biaya pendidikan, juga menambah contoh menyakitkan bagi upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Korupsi anggaran pendidikan baik pusat maupun daerah semakin menempatkan raport merah perjalanan pendidikan yang kian terjebak dalam kepentingan ego sektoral. Seolah berbicara atas nama rakyat dan bangsa ini, ternyata para pelaku berdasi yang menghabiskan uang negara tersebut mengalirkannya ke pundi-pundi golongannya an sich.

Perilaku sejumlah elite pemimpin di negeri ini mulai dari tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun baik pusat maupun daerah semakin tidak menampakkan kesantunan dalam berbicara dan bertindak (realitas). Mereka bertengkar, beradu mulut, melempar meja, dan lain sebagainya yang tidak memberikan ilustrasi sebagai bangsa yang santun dan beradab. Contoh-contoh ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Apa yang salah terhadap pengelolaan bangsa ini. Apa menyebab banyak anak negeri harus kehilangan masa depan. Mengapa anggaran pendidikan harus ditilep dan mengapa perilaku sebagian elite pemimpin tidak memperlihatkan jiwa pemimpin, padahal mereka sudah melewati pelbagai fase dalam pendidikan.

Bangsa ini sudah berusia lebih dari 71 tahun atau mendekati 72 tahun di tahun ini, kita semua belum sepenuhnya belajar untuk mau memperbaiki diri. Kita sebagai bangsa besar sepertinya sudah mulai mengecil. Jauh-jauh hari Komaruddin Hidayat (2008) pernah menyampaikan, bahwa kita sebagai bangsa terlanjur masuk dalam lorong labirin yang begitu amburadul sehingga kita tidak tahu bahwa kita sesungguhnya sedang berada di posisi yang kalah karena kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa bagi nasib bangsa kita sendiri.

Membangun Kesadaran Kolektif

Pendidikan sebagai alat perjuangan utama dan paling utama dalam membangun bangsa ini tidak digarap secara serius. Tujuan pendidikan yang berbasis pada pemanusiaan manusia sudah tidak lagi dilakoni secara terukur. Kita perlu membangun kesadaran secara kolektif, bahwa mengurus manusia bukan berurusan semata dengan benda-benda fisik seperti mengurus izin bangunan.

Jantung pendidikan harus dijalinkelindankan dengan membangun jiwa generasi yang sejuk, damai, santun, toleran. Berlangsung hari ini dan ke depan adalah selalu mengukur keberhasilan anak didik di atas kertas berupa angka-angka. Inilah yang melahirkan jiwa anak-anak negeri yang mengalami kering kerontang nilai-nilai peradaban.

Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, konteks mengenai masih banyaknya anak putus sekolah pun diawali dari ketidakpekaan pengambil kebijakan dalam memantau pergerakan kehidupan ekonomi peserta didik di setiap daerah. Kemiskinan sebagai sebuah fenomena gunung es yang hanya tampak di permukaan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai program pusat sejak diberlakukan 2005 untuk beberapa kondisi tertentu sangat membantu, tapi untuk konteks yang lebih luas dan mendesak, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan yang kemudian disebut adanya BOS Daerah. Pertanyaannya adalah apakah setiap pemerintah daerah mengambil inisiatif itu. Apabila komitmen kebijakan ini diambil dan dilaksanakan, gerakan bersama untuk menyukseskan wajib belajar 12 tahun akan bisa dilakoni sehingga keinginan mulia secara kolektif untuk menjadi bangsa besar berpotensi dicapai dan tercapai.

Selain itu, konteks mengenai korupsi anggaran pendidikan dan perilaku pemimpin yang destruktif menjadi pemicu utama yang menyebabkan hancurnya pendidikan di republik ini. Korupsi anggaran pendidikan sangat jelas sudah merampas hak setiap warga negara di usia produktif antara tujuh sampai 15 tahun untuk mengenyam pendidikan.

Perilaku elite yang anomali memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pengelolaan bangsa. Jiwa bermusyawarah sebagai bagian dari identitas bangsa ini sudah dikubur dengan sedemikian mendalam dan diganti dengan jiwa pemarah dan pendendam. Perilaku semacam itu tentu tidak akan mampu membentuk sikap dan tindakan selaku pemimpin yang akan mengayomi.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta, 2 Mei 1889 dengan nama aslinya RM Soewardi Soerjaningrat. Ada hal menarik terkait ajaran Ki Hadjar Dewantara yang menjadi titik tolak agar pembangunan bangsa melalui pendidikan di republik ini benar-benar mampu dilaksanakan secara berhasil dan terukur.

Pertama, Ing Ngarso Sung Tulodho artinya menjadi teladan di depan. Ajaran ini menuntut agar seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi semua. Perilaku elite pemimpin yang lebih mengumbar nafsu sektoral harus dihentikan agar mampu melayani rakyatnya.

Kedua, Ing Madyo Mangun Karso yang berarti di tengah-tengah membangkitkan atau menggugah kemauan atau niat, ini dimaknai bahwa seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat kerja seluruh bawahannya agar mampu mengurus anak negeri yang harus dan wajib diberi akses pendidikan.

Ketiga, Tut Wuri Handayani yang bermakna memberikan dorongan moral atau dorongan semangat dari belakang.

Kontektualisasi ajaran pendidikan Ki Hadjar ini sangat universal dan perlu dimasukkan dalam konteks upaya membangun pendidikan karakter peserta didik yang santun. Selanjutnya, diinisiasi dalam kebijakan pendidikan untuk semua, dan dijadikan landasan moral bergerak para pemimpin di negeri ini agar menjadi pribadi-pribadi yang melayani. Kita yakin bahwa ketika penyelenggaraan pendidikan dijalankan dengan benar, bangsa ini tidak akan kalah di negerinya sendiri, termasuk dengan bangsa-bangsa lain. (*)

Menyoal Nasib Sekolah Swasta

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 1 April 2017 00:54

(http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/04/01/menyoal-nasib-sekolah-swasta)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Tajuk harian Banjarmasin Post (28/03/2017) berjudul Jangan Sampai Gulung Tikar cukup menggugah perasaan kita. Tentunya bagi yang memiliki kepekaan sosial terhadap dunia sekolah dan persekolahan swasta yang semakin hari kehilangan eksistensi dan maknanya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Tajuk tersebut menyebutkan bahwa sudah semakin banyak sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah binaan Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI) kehilangan siswa. Kendala utama yang dihadapi terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh sekolah-sekolah tersebut, mulai dana operasional hingga biaya sarana dan prasarana pendidikan. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak banyak membantu dalam penyelenggaraan pendidikan karena jumlah nominalnya terbatas.

Terlepas dari hal tersebut, kita juga setuju bahwa ada juga sekolah swasta yang tetap hadir memberikan layanan dan pelayanan pendidikan namun itu hanya dapat dihitung dengan jari. Umumnya, sekolah-sekolah tersebut berlabel favorit dengan program dan muatan kurikulum yang melebihi sekolah negeri dan sekolah swasta pada umumnya.

Tentu, sekolah-sekolah sedemikian kemudian hanya bisa dinikmati oleh siswa-siswa dengan ekonomi orang tua kelas menengah ke atas. Bagi orang tua dengan pendapatan rendah dan hanya cukup membiayai dapur supaya asap dapur tetap mengepul, anak-anak mereka kemudian hanya bisa gigit jari.

Kondisi disparitas sekolah sedemikian kemudian melahirkan pelayanan pendidikan yang diskriminatif. Bagi orang tua yang mampu membayar uang lebih terhadap sekolah, anak-anak mereka dipastikan mendapatkan fasilitas lebih. Sedangkan yang tidak mampu membayar lebih, jangan harap agar bisa bersekolah di tempat favorit dengan segala keistimewaan di dalamnya. Ini adalah fakta nyata di hadapan kita semua.

Membaca preseden buruk terkait kondisi sekolah-sekolah swasta miskin dan semakin hilangnya identitas mereka dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, maka sampai kapan pun sekolah swasta dengan kelas miskin–baik secara fasilitas maupun secara program–tidak akan mampu berkompetisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apabila Paulo Freire dalam bukunya Sekolah Kapitalisme yang Licik menyebut pendidikan sudah berada dalam cengkraman kapitalisme yang sangat luar biasa, maka inilah yang kemudian kita sebut sebagai hancurnya peradaban bangsa. Hanya sekolah-sekolah berlabel mahal secara ekonomi dapat menyelenggarakan pendidikan, sementara sekolah-sekolah pinggiran sudah dijauhi oleh para siswa karena dipandang tidak memberikan tawaran program dan muatan kurikulum yang mencerahkan.

Hal yang lebih ironis, ketika sekolah-sekolah berlabel kapitalis bekerja membangun pendidikan, para siswa di sekolah tersebut kemudian dicekoki oleh nilai-nilai pendidikan yang elitis. Kita setuju bahwa semua sekolah baik negeri maupun swasta menggunakan kurikulum nasional baik yang bernama Kurikulum 2013 maupun KTSP. Tapi, umumnya setiap sekolah juga akan memasukkan kepentingan sekolah masing-masing kepada para anak didiknya. Kita kemudian tidak bisa menutup mata terhadap realitas itu. Secara terselubung, ada perang kepentingan secara ideologis antara sekolah swasta favorit dan sekolah negeri terhadap sekolah-sekolah lain yang berada di bawahnya secara pengelolaan dan kelas sosial di tengah masyarakat kita.

Ujung Tanduk

Tanpa harus membedakan sekolah swasta pinggiran, sekolah swasta favorit, dan sekolah negeri, sekolah dengan status apa pun sama-sama memiliki kontribusi luar biasa bagi pembangunan sumber daya manusia di manapun berada dari Sabang sampai Merauke.

Keberadaan sekolah swasta pinggiran dan miskin fasilitas justru selama ini banyak membantu penyelenggaraan pendidikan di daerah pinggiran, di daerah dimana banyak anak-anak dari kelas ekonomi tidak mampu bersekolah di sana. Sekolah swasta jauh lebih menjangkau semua kalangan anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke bawah agar mereka kemudian dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan mereka yang berasal dari ekonomi orang tua kelas menengah ke atas.

Sejarah perjalanan republik ini pun juga membuktikan bahwa sekolah swasta memiliki sumbangan luar biasa bagi pendidikan anak negeri. Jauh sebelum ada sekolah negeri dan sekolah swasta berlabel favorit serta super mahal secara pembiayaan, sekolah swasta dengan label miskin fasilitas sudah mencetak manusia-manusia hebat di masanya (baca: realitas).

Kita sebagai masyarakat yang menyekolahkan anak-anak kita baik ke sekolah swasta favorit dan negeri jangan ahistoris. Mereka yang berada di birokasi pendidikan baik kabupaten/kota, propinsi serta pusat juga jangan memutus dan melupakan sejarah bahwa kehadiran sekolah swasta sudah sangat luar biasa mengawal perubahan kehidupan berbangsa di republik tercinta ini. Kita menjadi bagian dari sejarah perjalanan sekolah swasta dimana kita pernah belajar dan duduk di bangku sekolah swasta tersebut, terutama yang dilahirkan di era tahun 1980-an ke bawah.

Ketika kondisi orang tua kita saat itu hidup dalam keterbatasan secara ekonomi, sekolah pinggiran menolong kita. Tatkala dalam kondisi ekonomi terjepit dan orang tua kita sudah tidak mampu menyekolahkan kita karena faktor ekonomi, sekolah madrasah dan lain sejenisnya yang dikelola secara tradisional dan apa adanya membantu kita untuk tetap sekolah walaupun pembayaran SPP dan lain sejenisnya dapat dicicil atau dihutang. Orang tua kita bisa membayar jika sudah ada uang.

Apabila kini semakin bermunculan sekolah-sekolah swasta berlabel miskin fasilitas dan program mulai gulung tikar, kondisi tersebut jangan sampai terjadi. Pasalnya, yang akan menjadi persoalan ke depannya adalah sekolah berlabel super mahal akan mendominasi dimana saja dan kapan saja.

Tatkala sekolah super mahal menjadi pemain utama dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan baik dasar maupun menengah, ke depan kemudian akan terjadi peningkatan angka anak yang putus sekolah secara besar-besaran. Pasalnya, anak-anak dari orang tua kelas ekonomi menengah ke bawah tidak akan mungkin bisa masuk sekolah dengan biaya super mahal sebab untuk kepentingan ekonomi dapur saja, para orang tua sudah bekerja keras agar tetap bisa makan demi bertahan hidup dan mempertahankan hidup secara berkelanjutan.

Selamatkan Sekolah Kita

Tanpa memandang label sekolah apapun, kita semua bertanggung jawab terhadap nasib dan keberadaan sekolah yang hampir mau gulung tikar akibat tiadanya siswa, tiadanya anggaran pendidikan yang memadai untuk biaya operasional sekolah, mungkin juga program dan kurikulum sekolah yang masih belum dirancang secara lebih maju, inovatif, dan kreatif untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anak-anaknya dengan tujuan utama menjawab tantangan hidup ke depan. Dengan kata lain, sekolah seyogyanya kemudian tidak mesti harus berbiaya mahal untuk menarik minat banyak calon siswa untuk belajar.

Fasilitas sekolah pun sebetulnya tidak mesti harus super lengkap demi membuat orang tua tertarik menyekolahkan anak-anaknya di tempat tersebut. Yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana suasana belajar anak menjadi nyaman dan kerasan dan ini tentu harus dilengkapi dengan kurikulum yang dapat menjawab tantangan hidup ke depan.

Jika kemudian harus dijalin-kelindankan dengan fasilitas dan dana operasional sekolah yang terbatas, di sinilah tanggung jawab negara wajib hadir. Pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat harus menyediakan anggaran.

Kehadiran masyarakat terdidik dan cendekiawan pun harus hadir dengan membantu memikirkan jalan keluar untuk pendanaan, sebut saja melalui Corperate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan tertentu.

Ketika semangat kebersamaan baik secara moral, politik anggaran, dan tanggung jawab sosial dijalankan, tidak ada kata sulit untuk dilakukan demi membangun bangsa yang cerdas dan beradab. Anak-anak dari orang tua kelas menengah ke bawah pun tetap menjalankan pendidikannya demi hari esok yang lebih baik. Akhirnya, tidak ada lagi berita tentang sekolah-sekolah yang harus terpaksa gulung tikar. Semoga. (*)

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Kamis, 16 Februari 2017 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/16/sambut-kepala-daerah-bervisi-pendidikan-kerakyatan)

Oleh MOH YAMIN: Dosen di ULM Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Ada 153 pasangan calon di 101 dae­rah yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017, termasuk di dua kabupaten di Kalsel yakni HSU dan Batola. Seluruh masyarakat yang memiliki hak memilih di 101 daerah, kemudian diminta untuk berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka memberikan suara politik kepada pasangan calon yang dianggap mampu memajukan daerahnya.

Menjadi pertanyaan dan refleksi bersama adalah sudah sejauh mana masya­rakat pemilih (voters) memahami visi para pasangan calon (paslon) kepala daerah? Terlepas apapun jawabannya, realitas dari sejumlah data empirik ketika mereka menyampaikan janji-janji politiknya, ternyata visi mereka sangat “abstrak”.

Boleh dikatakan, apa yang mereka janjikan apabila terpilih akan memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak tidak bisa dipahami secara praktis dan konkret. Boleh saja, mereka berkoar-koar akan mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat, akan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak, tapi itu kemudian tidak diikuti oleh program-program yang sangat populis dan mampu menyentuh kehidupan rakyat.

Ambil contoh dalam konteks pendidikan, mere­ka umumnya akan menggratis­kan pendidikan anak-anak orang miskin, memberikan bantuan dana pendidikan bagi yang tidak mampu se­cara ekonomi, dan lain se­terusnya, padahal apa yang mereka gelinding-wacanakan selalu sama dari fase ke fase (baca: kampanye Pilkada Serentak 2015).

Jauh sebelum berbicara itu, kebijakan tersebut sudah berjalan walaupun tidak dan belum begitu maksimal. Akan lebih tepat ketika mere­ka membicarakan tentang kelanjutan program kebijakan-kebijakan pendidikan yang selama ini me­ngalami kemandekan akibat birokrasi yang ruwet, sebut saja bagaimana mencari jalan keluar serta terobosan baru dalam kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

Hal-hal inilah yang tidak disentuh dan dibuat rencana peta kebijakan holistik serta komprehensif yang seharusnya digarap secara lebih matang. Rencana kebijakan-kebijakan pendidikan para paslon kepala daerah kemudian dapat disebut memang miskin.

Janji-janji Politik
Lantas, hal baru dan kebaruan apakah terkait visi pendidikan yang para pa­sangan calon (paslon) kepala daerah tawarkan dalam rangka pengentasan kemis­kinan dunia pendidikan di republik tercinta ini di dae­rah masing-masing.

Visi pendidikan mereka tidak berada dalam idealitas yang kemudian mudah dioperasionalkan dalam program-program kerakyatan. Mereka ingin berbicara tentang pendidikan rakyat, akan tetapi para pasangan calon (paslon) tidak tahu bagaimana berbicara tentang pendidikan dalam perspektif kebutuhan rakyatnya.

Para paslon ingin memperkenalkan visi pendidikannya, tapi mereka tidak pernah membaca keluh kesah rakyatnya terkait akses dan kualitas pendidikan yang selama ini sudah menimpa rakyatnya, terutama yang berada di daerah yang tidak bisa diakses, daerah terpencil. Para paslon ingin menjadi bagian dari rakyatnya dalam rangka membebaskan kemiskinan pendidikan, tapi mereka selama ini masih jauh dari kehidupan pendidikan rakyatnya.

Para paslon berusaha membicarakan pendidikan dan mengemasnya dalam visi pendidikannya, tapi justru kemudian rakyat tidak dapat menerimanya sebab tidak sesuai dengan persoalan pendidikan yang terjadi di akar rumput. Para paslon ingin mencoba menjadi penyelamat bagi nasib pendidikan rakyat, tapi mereka justru belum pernah memahami persoalan dan penderitaan rakyatnya dalam konteks pendidikan.

Lihat saja, para pasangan calon yang akan bertarung selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan UUD 1945 sudah mengamanatkan 20 persen, sehingga menjadi tugas setiap kepala daerah untuk merealisasikan itu. Namun, hampir persentase mata anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan rakyat minus dan lebih besar kepada insentif guru, perjalanan dinas, kegiatan pendidikan lain yang tidak bersentuhan dengan pembiayaan pendidikan masyarakat miskin, dan selanjutnya selalu bergantung kepada anggaran pusat yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU).

Keadaan memilukan itu semakin menambah deretan persoalan kualitas pe­mim­pin yang sudah kering kerontang. Padahal kita akan mampu melahirkan kualitas pendidikan yang mumpuni ketika republik ini memiliki pemimpin yang berkualitas, memiliki visi besar dan mulia untuk menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat.

Pemimpin Berhati Mulia
Tentunya, harapan rakyat ke depan untuk memiliki para pemimpin yang ber­kualitas semakin menipis akibat semakin sedikitnya para calon pemimpin yang berkualitas. Apalagi saat ini semakin banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi, haruskah menjadi kepala daerah bertujuan untuk kepentingan mengejar kursi kekuasaan dan uang. Di­manakah para kepala daerah meletakkan mandat rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan).

Nasehat Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902) atau dikenal sebagai Lord Acton tentang kekuasaan menjadi menarik untuk disimak ketika dikaitkan dengan Pilkada 2017 ini yang mengatakan, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak). Terjemahan semantiknya adalah untuk menjadi pemimpin saat ini tidaklah cukup bermodalkan otak atau intelektualitas, tapi juga modal dana miliaran rupiah.

Ongkos politik menjadi kepala daerah sangat mahal, sementara tidak ba­nyak paslon kepala daerah intelektual dan idealis yang memiliki sumber dana besar untuk menjadi pemimpin di daerah untuk pembiayaan rangkaian kegiatan dalam pilkada. Namun terlepas apapun keadaannya dalam kondisi pesimistis, kita tentu selalu berharap bahwa akan ada sedikit pemimpin yang masih berhati mulia untuk berjuang demi pendidikan dan kualitas pendidikan rakyatnya di Pilkada Serentak 2017 ini. (*)

 

Pendidikan dalam Lipatan Kepentingan Penguasa

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 5 Januari 2017 00:40 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/05/pendidikan-dalam-lipatan-kepentingan-penguasa)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Kata ‘ironi’ sangat tepat untuk disampaikan kepada potret pelbagai kebijakan pendidikan dari satu fase rezim kepada rezim pemerintahan selanjutnya. Dunia pendidikan kita memang tidak pernah sepi dari kebijakan yang salah urus dan salah memberikan pertimbangan.

Kita semua masih ingat dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium Ujian Nasional (UN). Namun setelah dilakukan diskusi panjang di istana, Presiden Joko Widodo menolak keras itu, akhirnya moratorium UN pun dibatalkan.

Kini, muncul kebijakan pendidikan baru yang bernama pengurangan mata pelajaran pada UN 2017 dari enam menjadi tiga. Selain tiga mata pelajaran wajib yang akan diujikan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, para siswa SMA bisa memilih satu mata pelajaran sesuai permintaan untuk diujikan (Banjarmasin Post, 03/01/2017). Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan untuk UN 2017 ini.

Mengapa tidak sebaiknya setiap menteri pendidikan perlu lebih berpikir bebas kepentingan dalam rangka melahirkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Terjemahan semantis dari mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah ketika setiap pemimpin di setiap rentang periode perubahan kepemimpinan selalu memberikan dukungan kebijakan pendidikan yang selalu berkelanjutan. Amanat dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 adalah Ujian Nasional ditujukan untuk memetakan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional, sehingga dengan pemetaan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional tersebut dapat memberikan gambaran utuh tentang kualitas pendidikan di setiap daerah. Harapan dari itu adalah negara kemudian bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kepada daerah yang lemah untuk dikuatkan secara mutu pendidikannya, sementara yang sudah kuat dan bermutu didorong untuk melakukan peningkatan.

Kewenangan Sekolah

Terkait dengan pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan dan siswa bisa memilih satu mata pelajaran tambahan untuk di-UN-kan, hal demikian tentu sangat berdampak bagi psikologis siswa, termasuk sekolah yang harus bekerja keras. Hal ini, juga berdampak kepada format penilaian atas capaian keberhasilan pendidikan siswa untuk disebut lulus atau tidak lulus.

Dalam konteks ini, apabila pemerintah masih menggunakan rumus lama dimana sekolah berkewenangan meluluskan, itu bukanlah sebuah persoalan, tapi apakah dengan kebijakan baru Muhadjir Effendy ini, kelulusan tidak lagi menjadi wilayah sekolah. Persoalan baru lainnya adalah pertimbangan apakah yang dibuat sehingga harus dilakukan pengurangan mata pelajaran dan ada pilihan setiap siswa untuk bisa memilih mata pelajaran tersendiri untuk di-UN-kan. Tidakkah ini akan melahirkan persoalan baru? Persoalan baru tersebut bagi siswa akan membuat pekerjaan sekolah bertambah rumit. Bisa dibayangkan untuk satu sekolah saja dengan jumlah peserta UN adalah 100 siswa dan setiap siswa mempunyai pilihan masing-masing, ini menjadikan pekerjaan sekolah bertambah panjang. dan sangat administratif.

Seharusnya, sekolah bertugas untuk menyiapkan kemampuan siswa secara akademis dalam persiapan UN kemudian tidak berjalan optimal dan bisa disebut berdampak kacau balau. Konteks persoalan tersebut bukan hanya di sekolah, melainkan juga di dinas pendidikan kota dan kabupaten, yang kemudian juga berdampak di tingkat provinsi dimana tugas dinas pendidikan tingkat provinsi semakin rumit.

Bagaimana kalau setiap daerah dan kabupaten di republik kita ini mengalami persoalan yang sama dalam menyiapkan pelaksanaan UN 2017 akibat kebijakan baru ini? Tentu, kondisi pendidikan kita bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk.

Mungkin kalau kita semua, terutama para elite negeri ini mau melakukan introspeksi terhadap perjalanan kualitas pendidikan kita, maka di antaranya adalah akibat kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah dari setiap ganti menteri.

Akibat kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan, ini selanjutnya berkontribusi terhadap gagalnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai gambaran agar kita semua mau bekerja lebih giat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di 2015 menempati peringkat ke-110 dari 187 negara. Posisi Indonesia sama dengan Gabon, satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960. Ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita selalu kalah. Malaysia berada di peringkat ke-62 dan Thailand di ranking ke-93 yang disebut sudah masuk dalam kelompok pembangunan manusia tinggi.

Bekerja Lebih Ikhlas

Menjadi tugas bersama, terutama yang bekerja di dunia pendidikan mulai dari tingkat pusat (mendikbud dan jajaran di bawahnya) hingga ke daerah untuk bisa bekerja membangun bangsa ini dengan kerja yang ikhlas. Bobroknya pendidikan kita akibat ulah oknum yang semata mengejar kepentingan masing-masing dan kepentingan bangsa, kemudian terabaikan.

Ilustrasi tentang ditolaknya moratorium UN dan kemudian muncul kebijakan baru pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan, sesungguhnya adalah bentuk ego sektoral elite terhadap dunia pendidikan kita.

Pertanyaannya adalah haruskah politik ego sektoral sedemikian dipertahankan? Apabila ego sektoral secara terus menerus menjadi drama dalam mengelola pendidikan kita, maka sampai kapanpun pembangunan sumber manusia unggul tidak akan pernah tercapai. Kita selalu dan masih sibuk dengan kepentingan masing-masing.

Kita lebih suka memoles diri agar bisa disebut ikut melakukan sejarah dalam memproduksi kebijakan pendidikan. Seolah kebijakan pendidikan lebih utama dilakukan dari pada ikut membangun SDM yang unggul. Kebijakan pendidikan identik dengan kepentingan elite, sedangkan kebijakan membangun SDM unggul tidak harus melahirkan kebijakan pendidikan yang baru, tapi melanjutkan kebijakan pendidikan di era pemerintahan sebelumnya agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Semoga pelaksanaan pendidikan di 2017 ini dipenuhi dengan kerja ikhlas untuk membangun negeri. (*)

Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional

Kamis, 1 Desember 2016 02:12 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/01/orientasi-pendidikan-kita-tanpa-ujian-nasional)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung sejak 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (24/11/16). Pertimbangannya adalah sudah cukup Ujian Nasional (UN) dijadikan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional.

Hasil pemetaan dari beberapa kali UN sudah memperlihatkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional. Sisanya, yakni 70 persen masih di bawah standar. Oleh karenanya, yang masih berada di bawah standar nasional akan mendapatkan treatment dengan langkah mendongkraknya agar mampu melampaui standar nasional secara bertahap.

Langkah operasional dari kerja dongkrak tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan revitalisasi mutu guru, sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan komponen lain yang sesuai dengan kepentingan tujuan pendidikan nasional.

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan sekolah dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Anggaran negara kemudian dapat dihemat dengan sedemikian luar biasa, sehingga porsi anggaran tersebut dapat dioptimalisasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang layak dibenahi.

Sementara yang mengatakan pesimistis atas dihapuskannya UN adalah memberikan pandangan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak akan jelas langkah pergerakannya, sebab sekolah-sekolah se-nasional akan bekerja sendiri untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa keterlibatan pemerintah, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah akan berlangsung tanpa pengawasan yang holistik, terutama bahan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan Nyata

Pasca pernyataan (bisa disebut keputusan seorang mendikbud) dihapuskannya Ujian Nasional (UN), kita memerlukan langkah dan gerakan konkret dari seorang Muhadjir Effendy agar kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan nyata dalam pembangunan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di republik ini.

Adanya guyonan satire yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kebijakan” jangan sampai menjadi kebiasaan buruk dari satu rezim ke rezim yang kemudian justru melahirkan disorientasi gerak pendidikan nasional.

Contoh sederhana adalah hasil kerja keras Mendiknas M Nuh yang melahirkan Kurikulum 2013 kemudian dibatalkan pelaksanaannya di era Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang konon akan melahirkan kurikulum nasional, tapi kemudian tidak terlaksana karena (di)lengser(kan).

Mungkin apabila kita semua ingat Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dimana evaluasi belajar siswa diserahkan ke sekolah, apakah ini yang dimaksud oleh Muhadjir Effendy. UN dihapus dan diganti dengan Ebtanas. Ini berarti bahwa penilaian akhir belajar siswa dilakukan melalui sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan capaian pendidikan setiap sekolah secara nasional atau keberhasilan pendidikan di setiap daerah ketika kebijakan UN? Apakah dibuat rambu-rambu kebijakan tersendiri?

Kebijakan apapun yang dikeluarkan seorang mendikbud, jangan dan bukan semata kebijakan sensasional yang tidak memiliki dampak nyata bagi perubahan mutu pendidikan secara nasional.

Publik Mendukung

Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa yang berhak menilai keberhasilan para siswanya adalah sekolah dan guru, bukan pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat dan kita semua menyetujui itu.

Namun, ada poin mendasar yang kemudian harus dilakukan pemerintah bahwa keberhasilan belajar para siswa di sekolah harus memiliki pijakan yuridis formal yang dibuat pemerintah. Apabila ada 70 persen sekolah yang berada di bawah rata-rata capaian pendidikan nasional, itu kemudian harus diperjelas seberapa rendah atau tinggi tingkat mutu pendidikan yang sudah ada untuk kemudian mendapatkan treatment.

Kita semua yakin bahwa 70 persen yang dimaksud kemudian pasti memiliki variabel 70 persen yang beragam. 70 persen sekolah di daerah pinggiran tentu berbeda dengan 70 persen sekolah yang berada di daerah perkotaan secara mutu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

Sejarah pendidikan nasional kita dari satu pemerintahan ke pemerintahan sudah ditulis sangat jelas, bahwa desain pembangunan pendidikan di republik ini sangat rumit akibat pelbagai kepentingan politik yang masuk dan bermain di dalamnya.

Ketika berbicara tentang mutu pendidikan yang harus dibenahi, ini selanjutnya tidak hanya berbicara tentang sekolah secara fisik bangunan, tapi banyak hal kemudian berkaitan, sebut saja mutu guru yang rendah. Selain itu, juga pasokan buku yang juga sedikit terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari akses, input siswa yang juga rendah karena berasal dari latar belakang yang berbeda beda baik secara keluarga, daerah dan banyak lain. Ini kemudian berjalin kelindan dengan lemahnya pengawasan terhadap sekolah oleh pemerintah daerah dan pusat.

Bunyi Nawacita Jokowi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar”, menjadi berat untuk dilaksanakan secara konkret dan terukur.

Kini terlepas seperti apapun kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy, selama itu diniatkan untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas, mari kita dukung sepenuhnya. Semoga kebijakan penghapusan Ujian Nasional diikuti dengan langkah serius untuk melahirkan manusia Indonesia pintar dalam rangka menjawab tantangan global, sesuai bunyi Nawacita. (*)

 

Matinya Para Pahlawan Kita

(Refleksi Hari Pahlawan 10 November)

Banjarmasin Post, Kamis_10 November 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/10/matinya-para-pahlawan-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Bung Karno dalam pidato Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961 menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai bangsa sudah memberikan penghormatan sangat tinggi kepada para pahlawannya? Selanjutnya, siapakah yang layak disebut pahlawan?

Apabila kita membaca dalam rentang dan lipatan sejarah perjuangan bangsa, jawabannya adalah mereka yang berjuang memerdekakan bangsa ini dari kolonialisme penjajah asing dan mereka yang berani mengibarkan bendera merah putih dimana saat itu pasukan prokemerdekaan bersama para milisi di Surabaya bertempur melawan pasukan Inggris dan Belanda sebagai bagian dari revolusi nasional Indonesia yang kemudian disebut Hari Pahlawan. Dalam konteks ini, kita setuju itu bahwa dari gerakan itulah kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di republik ini untuk bersama-sama melawan dan menghancurkan para kolonialis.

Namun, apakah kita yang hidup di era kemerdekaan yang sudah merdeka lebih dari 71 tahun ini juga sudah memiliki para pahlawan yang kemudian ikut melanjutkan estafet perjuangan membangun bangsa. Kita semua kemudian layakkah disebut para pahlawan. Ini tentu masih sebuah pertanyaan besar.

Realita di depan mata menyebutkan, selama kita masih memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan golongan dalam konteks apapun perjuangan itu, sesungguhnya kita tidak bisa menamakan diri sudah berbuat untuk bangsa dan semua. Golonganisme selama itu menjadi komandan utama akan selalu menjadikan mata dan hati kita buta terhadap nasib jutaan rakyat dan mereka yang terlantar.

Dalam konteks hukum dan penegakan hukum, sudah sangat ironis membaca dan mengamati para penegak hukum kemudian selalu menjalankan penegakan hukum yang tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Ketika yang berkasus hukum itu adalah mereka yang memiliki akses kekuasaan sangat tinggi, mereka umumnya kemudian tidak bisa disentuh.

Dalil dan pasal pun kemudian dimanipulasi dengan sedemikian rupa untuk memenangkan kepentingannya walaupun kemudian itu merusak dan menghancurkan kepentingan yang lebih besar. Korban dan tumbal utama adalah mereka yang secara kekuatan hukum lemah dan memang sudah dilemahkan.

Tentu, para pahlawan hukum yang diharapkan mampu menegakkan dan meninggikan bendera hukum bagi kebenaran sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hari demi hari dan waktu demi waktu, menjadi semakin sulit dan susah menemukan manusia-manusia suci dan bersih yang dapat disebut sebagai pahlawan hukum yang memperjuangkan keadilan.

Perjuangkan Rakyat

Dalam konteks politik, kondisinya pun kurang lebih sama buruknya dimana para politisi kita yang berada di Senayan dan di daerah sudah semakin kehilangan akal sehatnya untuk memperjuangkan rakyat. Sandiwara politik kerap menjadi permainan mereka agar dikesankan memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat selalu dibohongi dengan pelbagai janji yang konon akan diperjuangkannya, tapi itu kemudian hanya isapan jempol belaka. Pahlawan politik yang bekerja di legislatif dengan tugas pokoknya di bidang legislating, budgetting, dan controlling sudah tidak ada di republik ini.

Dalam konteks pendidikan juga demikian. Kita bisa amati kerja bidang eksekutif yang membidangi bidang pendidikan dari pusat ke daerah. Salah satu contoh sederhana adalah mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikhususkan untuk mereka yang tidak mampu. Penyalurannya tidak tepat sasaran dan bahkan masih sering terjadi pungutan liar dari oknum sekolah yang mengakibatkan orangtua siswa harus menambah biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat disebut sebagai pahlawan pendidikan, jawabannya adalah memang semakin rumit pengelolaan pendidikan di republik ini.

Dalam konteks pangan juga demikian, dimana negara seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib rakyatnya agar tetap bisa makan dengan harga beras dan kebutuhan pokok lain yang terjangkau, itu pun semakin jauh dari kenyataan. Perlindungan negara terhadap para petani juga sudah ibarat menegakkan benang basah.

Yang terjadi selanjutnya adalah ketika panen berlangsung, harga palawija, padi dan lain-lainnya yang dihasilkan para petani dalam negeri kemudian anjlok. Inikah yang disebut bahwa negara sudah menjadi pahlawan bagi rakyatnya? Jawabannya ibarat api jauh dari panggang. Kebijakan pangan yang umumnya dilakukan dalam rangka menstabilkan harga pangan dalam negeri selalu melakukan impor barang. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Tentu, ketika ini dikaitkan dengan pernyataan Soekarno dalam Pidato HUT Proklamasi 1956 mengenai makna pahlawan yang berbunyi bahwa tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang didapat dari republik ini apabila berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya, maka kita memang semakin sulit mencari dan menemukan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa pahlawan.

Revitalisasi Kebangsaan

Mengapa kita semakin kehilangan manusia-manusia yang berjiwa pahlawan, jawabannya adalah sudah kehilangan pegangan dalam konteks kebangsaan sebagaimana yang disebutkan Ernest Renan. Selama ini kita dengan segala status sosial, kelompok gerakan politik yang berbeda, dan begitu seterusnya lebih dominan menegaskan diri dengan egosentrisme masing-masing. Akibatnya, yang terjadi adalah aksi saling hantam menghantam, saling tikam menikam, saling sikut menyikut, saling bunuh membunuh, dan saling memfitnah. Inilah yang disebut matinya para pahlawan.

Oleh karenanya, sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi kebangsaan dalam rangka mengobati kering kerontang semangat untuk berjuang demi rakyat, Renan mengatakan, ada baiknya semua elemen bangsa harus berada dalam suatu ikatan batin dengan memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama walaupun di dalam suatu kelompok manusia terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat dan sebagainya yang bertujuan untuk menjadi bangsa besar.

Menjadi pahlawan tidak harus mendapat apresiasi dari negara dan siapapun di manapun kita berada. Siapapun bisa menjadi pahlawan, selama itu diniatkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Melakukan kerja-kerja kebaikan yang kemudian melahirkan kebajikan-kebajikan publik dapat disebut kerja-kerja para pahlawan.

Mampukah kita menjadi pahlawan di tengah kehidupan kita masing-masing walaupun itu merupakan pekerjaan berat? Terlepas apapun jawabannya, selama yang kita lakukan dimulai dari kerja yang tulus dengan jiwa yang ikhlas, kita setidaknya sudah berbuat untuk publik. Kita kemudian sudah meneruskan perjuangan para pahlawan era prakemerdekaan. Semoga. (*)