Bulan: Februari 2017

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Kamis, 16 Februari 2017 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/16/sambut-kepala-daerah-bervisi-pendidikan-kerakyatan)

Oleh MOH YAMIN: Dosen di ULM Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Ada 153 pasangan calon di 101 dae­rah yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017, termasuk di dua kabupaten di Kalsel yakni HSU dan Batola. Seluruh masyarakat yang memiliki hak memilih di 101 daerah, kemudian diminta untuk berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka memberikan suara politik kepada pasangan calon yang dianggap mampu memajukan daerahnya.

Menjadi pertanyaan dan refleksi bersama adalah sudah sejauh mana masya­rakat pemilih (voters) memahami visi para pasangan calon (paslon) kepala daerah? Terlepas apapun jawabannya, realitas dari sejumlah data empirik ketika mereka menyampaikan janji-janji politiknya, ternyata visi mereka sangat “abstrak”.

Boleh dikatakan, apa yang mereka janjikan apabila terpilih akan memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak tidak bisa dipahami secara praktis dan konkret. Boleh saja, mereka berkoar-koar akan mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat, akan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak, tapi itu kemudian tidak diikuti oleh program-program yang sangat populis dan mampu menyentuh kehidupan rakyat.

Ambil contoh dalam konteks pendidikan, mere­ka umumnya akan menggratis­kan pendidikan anak-anak orang miskin, memberikan bantuan dana pendidikan bagi yang tidak mampu se­cara ekonomi, dan lain se­terusnya, padahal apa yang mereka gelinding-wacanakan selalu sama dari fase ke fase (baca: kampanye Pilkada Serentak 2015).

Jauh sebelum berbicara itu, kebijakan tersebut sudah berjalan walaupun tidak dan belum begitu maksimal. Akan lebih tepat ketika mere­ka membicarakan tentang kelanjutan program kebijakan-kebijakan pendidikan yang selama ini me­ngalami kemandekan akibat birokrasi yang ruwet, sebut saja bagaimana mencari jalan keluar serta terobosan baru dalam kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

Hal-hal inilah yang tidak disentuh dan dibuat rencana peta kebijakan holistik serta komprehensif yang seharusnya digarap secara lebih matang. Rencana kebijakan-kebijakan pendidikan para paslon kepala daerah kemudian dapat disebut memang miskin.

Janji-janji Politik
Lantas, hal baru dan kebaruan apakah terkait visi pendidikan yang para pa­sangan calon (paslon) kepala daerah tawarkan dalam rangka pengentasan kemis­kinan dunia pendidikan di republik tercinta ini di dae­rah masing-masing.

Visi pendidikan mereka tidak berada dalam idealitas yang kemudian mudah dioperasionalkan dalam program-program kerakyatan. Mereka ingin berbicara tentang pendidikan rakyat, akan tetapi para pasangan calon (paslon) tidak tahu bagaimana berbicara tentang pendidikan dalam perspektif kebutuhan rakyatnya.

Para paslon ingin memperkenalkan visi pendidikannya, tapi mereka tidak pernah membaca keluh kesah rakyatnya terkait akses dan kualitas pendidikan yang selama ini sudah menimpa rakyatnya, terutama yang berada di daerah yang tidak bisa diakses, daerah terpencil. Para paslon ingin menjadi bagian dari rakyatnya dalam rangka membebaskan kemiskinan pendidikan, tapi mereka selama ini masih jauh dari kehidupan pendidikan rakyatnya.

Para paslon berusaha membicarakan pendidikan dan mengemasnya dalam visi pendidikannya, tapi justru kemudian rakyat tidak dapat menerimanya sebab tidak sesuai dengan persoalan pendidikan yang terjadi di akar rumput. Para paslon ingin mencoba menjadi penyelamat bagi nasib pendidikan rakyat, tapi mereka justru belum pernah memahami persoalan dan penderitaan rakyatnya dalam konteks pendidikan.

Lihat saja, para pasangan calon yang akan bertarung selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan UUD 1945 sudah mengamanatkan 20 persen, sehingga menjadi tugas setiap kepala daerah untuk merealisasikan itu. Namun, hampir persentase mata anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan rakyat minus dan lebih besar kepada insentif guru, perjalanan dinas, kegiatan pendidikan lain yang tidak bersentuhan dengan pembiayaan pendidikan masyarakat miskin, dan selanjutnya selalu bergantung kepada anggaran pusat yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU).

Keadaan memilukan itu semakin menambah deretan persoalan kualitas pe­mim­pin yang sudah kering kerontang. Padahal kita akan mampu melahirkan kualitas pendidikan yang mumpuni ketika republik ini memiliki pemimpin yang berkualitas, memiliki visi besar dan mulia untuk menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat.

Pemimpin Berhati Mulia
Tentunya, harapan rakyat ke depan untuk memiliki para pemimpin yang ber­kualitas semakin menipis akibat semakin sedikitnya para calon pemimpin yang berkualitas. Apalagi saat ini semakin banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi, haruskah menjadi kepala daerah bertujuan untuk kepentingan mengejar kursi kekuasaan dan uang. Di­manakah para kepala daerah meletakkan mandat rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan).

Nasehat Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902) atau dikenal sebagai Lord Acton tentang kekuasaan menjadi menarik untuk disimak ketika dikaitkan dengan Pilkada 2017 ini yang mengatakan, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak). Terjemahan semantiknya adalah untuk menjadi pemimpin saat ini tidaklah cukup bermodalkan otak atau intelektualitas, tapi juga modal dana miliaran rupiah.

Ongkos politik menjadi kepala daerah sangat mahal, sementara tidak ba­nyak paslon kepala daerah intelektual dan idealis yang memiliki sumber dana besar untuk menjadi pemimpin di daerah untuk pembiayaan rangkaian kegiatan dalam pilkada. Namun terlepas apapun keadaannya dalam kondisi pesimistis, kita tentu selalu berharap bahwa akan ada sedikit pemimpin yang masih berhati mulia untuk berjuang demi pendidikan dan kualitas pendidikan rakyatnya di Pilkada Serentak 2017 ini. (*)

 

Iklan