Bulan: Mei 2008

Kondisi Negeri Pasca 21 Mei 1998

Suara Pembaruan, 22 Mei 2008

Oleh

Moh. Yamin, Ketua Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang & Peneliti di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Sudah 10 tahun reformasi berjalan. Ini setelah reformasi yang meneriakkan “ganyang orde baru”, dan kemudian menghantarkan Soeharto lengser dari kursi kepresidenan 21 Mei 1998. Harapannya, hal sedemikian itu bisa memberi angin segar bahwa akan ada pergantian pemerintahan yang bersih dari politik koruptif, kolutif, nepotis, jegal-menjegal, dan lain seterusnya. Dengan pemerintahan bersih, Indonesia akan menjadi bangsa dan negara dengan arus perubahan perbaikan di segala bidang. Dalam sejarah panjang pemerintahan pasca tumbangnya kekuatan orde baru, ketika Indonesia dipimpin B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Seokarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia tetap berada dalam kubangan persoalan di segala bidang kehidupan mulai politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Indonesia kerap dihadapkan dengan segala warna warni labilitas kehidupan bangsa. Tak pernah berhenti, cobaan menerpa bangsa ini. Habibie memimpin Indonesia. Timor Timur lepas dari ibu pertiwi. Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Politik saling menjatuhkan sangat mengental. Keinginan bersama, dan kekompakan politik visioner untuk membangun bangsa sejahtera hilang di otak para elit bangsa. Tak pelak dengan keadaan politik memanas tersebut, Abdurrahman Wahid pun kena depak dari tampuk kepresidenannya.

Megawati naik jadi presiden. Pulau Ambalat, dan Sipadan dicuri negara tetangga, Malaysia. Ada kesan, politik saling men-decitrakan setiap kepemimpinan dengan nama nista dihalalkan dengan segala cara. Ini sangat jelas ada orang, dan pihak-pihak tertentu yang coba berbuat seperti itu kendatipun sangat sulit pula untuk mengungkap siapakah mereka. Terlepas ini kemudian adalah bentuk ketidaktegasan Megawati untuk mempertahankan dua pulau tersebut, tetap ada pihak dalam negeri sendiri yang memainkan itu semua.

SBY terpilih di pemilu 2004 lalu, ternyata pemerintahannya juga tidak sesuai harapan bersama. Tetap saja politik saling menjatuhkan, dan anarkis merajalela. Kondisi tersebut juga ditambah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara berulang-ulang.

Kekuatan Politik

Tanpa harus menyalahkan siapa yang bersalah di balik itu semua, tekad bulat reformasi guna merubah struktur pemerintahan bebas dari kepentingan politik sektarian serta perbaikan ekonomi rakyat sudah tidak bisa digerakkan sama sekali. Justru semakin mencengkram kekuatan-kekuatan politik hegemonik, dan represif untuk memperalat negara demi libido kepentingan golongan per se. Alih-alih ingin menegakkan dan memperjuangkan amanat reformasi, kekuatan politik kekuasaan semakin erat menelingkung negara.

Implikasinya, negara menjadi domisili bagi orang-orang yang sedang berkuasa, dan mencari keuntungan dalam momen-momen kesempatan tersebut. Keinginan untuk secara tulus, dan rela mewujudkan bangsa yang merdeka dari segala dominasi politik destruktif serta berjuang untuk rakyat tidak mengejewantah secara kongkrit praksis. Politik kekuasaan semakin waktu bergerak secara kuat. Kekuatan politik dari kolompok tertentu bertambah kental, dan merekat di dinding-dinding pemerintahan.

Negara seolah sedang terancam dengan kehadiran orang-orang baru di tubuh pemerintahannya di setiap detik perubahan pemerintahan dari waktu ke waktu. Ada sebuah pertarungan politik kepentingan beberapa pihak, dan golongan untuk saling memperkuat posisi. Kehendak untuk melakukan, dan memberikan yang terbaik untuk bangsa sudah dikalahkan nafsu politik kerdil, dan primordial an sich. Seolah gaungan reformasi yang sudah menghantarkan tumbangnya kekuataan orde baru 10 tahun silam tidak bisa dijiwai para generasi selanjutnya. Sebaliknya, ada pewarisan nilai-nilai arogansi politik kekuasaan agar negara tetap menjadi tumpuan untuk berkuasa, bukan memerintah. Sungguh ironis bukan…!

Layaknya orang-orang sedang berada di pesta pora, mereka saling berebut kue kekusaaan setelah Soeharto sudah tamat dari tampuk kekuasaannya. Ada pikiran di benak mereka, pemerintahan represif seperti itu harus digilir. Sebab itu sarat dengan kenikmatan “lahir batin” yang dilengkapi dengan teraihnya kekuasaan, jabatan, dan materi. Memikirkan rakyat, dan bangsa sangat tidak penting. Memedulikan nasib jutaan jiwa warga dari Sabang sampai Merauke pun sangat tidak berguna (useless).

Aktor Utama

Politik kepentingan selalu dimaknai untuk mencapai tujuan politik golongan masing-masing. Sulitnya adalah mencari tahu para aktor tersebut. Sebab mereka bersembunyi di balik tabir. Para politisi biasanya seperti bunglon, selalu menampilkan performa baik di depan publik namun mereka sangat licik dan picik. Antara yang tampak, dan tidak sangat berlainan. Selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan kontekstualnya. Yang jelas pula, ketika keadaannya sudah rumit seperti ini, sangat sulit untuk melahirkan perubahan-perubahan konstruktif.

Pertanyaannya kemudian, kapankah teater politik buruk sedemikian itu secara terus menerus berlangsung dan kemudian usai? Kapan pula nilai-nilai perjuangan reformasi untuk memajukan bangsa, dan negara ini akan dicapai apabila para elit politik saling memanfaatkan momen sembari mereka bersembunyi di balik kepicikannya itu? Sangat mustahil, tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintahan bersih akan membumi di ibu pertiwi ini. Sangat jelas, rakyat akan menjadi korban politik. Bangsa pun tersandera para keberingasan politik politisi yang sempit pandangan.

Untuk menjawab persoalan bangsa yang sangat pelik dan rumit, tentu ini sangat membutuhkan keuletan dalam berpolitik. Kedewasaan politik juga perlu diperkuat. Mencoba menggali nilai-nilai reformasi yang universal; pengangkatan harkat dan martabat bangsa, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembentukan pemerintahan yang bersih, membersihkan elit pemerintahan dari pandangan sempit, mentradisikan kekompakan berpolitik untuk berjuang demi bangsa, dan lain seterusnya harus segera dihidupkan kembali. Menjadikan potret politik terlengserkannya Soeharto sebagai simbol rezim otoritarianistik, penindas bangsa, pembungkam nurani rakyat, dan lain seterusnya menuju terbangunnya pandangan politik kondusif, dan konstruktif demi masa depan bangsa tercerahkan adalah sebuah keniscayaan. Merintis pemerintahan pro bangsa, dan rakyat harus segera menjadi agenda utama. Menciptakan politik yang memberdayakan adalah pintu utama demi terciptanya masyarakat dan bangsa madani.