Bulan: Oktober 2014

Agenda Mendesak Jokowi-Kalla

Banjarmasin Post_Senin, 27 Oktober 2014 00:37 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/10/27/agenda-mendesak-jokowi-kalla)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang dilantik Senin, 20 Oktober lalu, memiliki tiga agenda mendesak yang harus dikerjakan. Yakni, membangun Indonesia sehat dan cerdas; membangun infrastruktur jalan yang terletak di daerah pinggiran dan daerah-daerah vital, dan revolusi mental.

Apa yang kemudian dinyatakan dan menjadi agenda mendesak Jokowi-Kalla tersebut, tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak. Harapan semua adalah republik ini menjadi bangsa yang besar. Apabila kemudian harus dimunculkan pertanyaan, mengapa agenda tersebut harus mendapatkan dukungan kuat dari semua, maka jawabannya pun sangat jelas untuk kepentingan bangsa dan negara. Tiga agenda Jokowi-Kalla tersebut selanjutnya perlu dibahas secara bergiliran.

Pertama, ketika berbicara tentang Indonesia sehat, ini berjalin kelindan dengan bagaimana rakyat Indonesia bisa lepas dari segala bentuk penyakit. Mereka yang hidup di bawah dan dalam garis kemiskinan merupakan kelompok yang sangat rentan untuk sakit. Akibat ekonomi yang sangat memprihatinkan, tentu biaya untuk berobat adalah sesuatu hal yang tidak terjangkau alias mahal.

Indonesia sehat tentu harus bisa diwujudkan demi membebaskan rakyat miskin dari penyakit. Program-program terkait kesehatan untuk rakyat selanjutnya harus digulirkan dengan sedemikian rupa. Dengan program kesehatan yang terstruktur dan masif ke daerah-daerah, ini akan membuat rakyat di daerah pinggiran kemudian akan mampu mendapatkan fasilitas kesehatan yang tercukupi. Program kesehatan tersebut dapat berupa berdirinya pusat kesehatan masyarakat terpadu dengan biaya murah dan gratis, dilengkapi dengan tenaga medis yang mencukupi. Kita selanjutnya menjadi yakin bahwa tidak akan ada lagi manusia-manusia Indonesia yang mudah sakit. Dan, yang terjadi adalah mereka akan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung kehidupan rakyat, akan membantu mereka untuk menjadi sehat. Hal tersebut adalah sebuah keniscayaan. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 yang berbunyi; “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ini menjadi dasar bagi negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi warganya.

Selanjutnya, Indonesia cerdas merupakan hal lain yang juga perlu mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, cerdas dalam konteks ini adalah bagaimana anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa melihat kelas sosial tertentu. Sesuai bunyi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1; “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.” Dan, Ayat 2 yang berbunyi; “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan demikian, tugas negara selanjutnya harus memfasilitasi semua warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan. Dengan berpendidikan dan memeroleh layanan pendidikan yang layak, Indonesia cerdas diharapkan dapat tercapai.

Tentunya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang menempatkan Indonesia berada di posisi ke-108 dari 187 negara pada 2013 dalam Laporan Pembangunan Manusia atau Human Development Report (HDR) yang dikeluarkan oleh Lembaga PBB untuk Pembangunan atau United Nations Development Programme (UNDP), harus menjadi catatan kritis terkait langkah dan strategi apa yang harus dilakukan menuju Indonesia cerdas. Data lain yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 memperlihatkan bahwa ditemukan 28,55 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin dan mereka kesulitan mendapatkan akses pendidikan, terutama di tingkat dasar. Ini, tentu semakin memperkuat alasan mengapa sangat penting untuk menuju Indonesia cerdas.

Kedua adalah tentang infrastruktur jalan, terutama di daerah pinggiran dan jalan-jalan vital yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain. Komitmen Jokowi-Kalla untuk memperbaiki infrastruktur adalah sangat tepat di tengah kondisinya yang sudah sangat parah dan ironis. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan, kondisi jalan di daerah masih banyak yang berada di bawah standar pelayanan minimum.

Ada sekitar 2.468 KM jalan provinsi yang harus diperbaiki. Sementara untuk jalan kabupaten yang harus diperbaiki mencapai 21.313 KM dari sekian kabupaten di Indonesia (24/9/13). Data ini menunjukkan bahwa perbaikan jalan menjadi hal vital dan mendesak bagi terciptanya roda ekonomi bangsa yang mendukung kemajuan. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung roda ekonomi, ini akan memudahkan rakyat untuk dapat melakukan aktivitasnya dengan sedemikian rupa. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Ketiga adalah revolusi mental. Inilah ide besar Jokowi dalam mengelola republik Indonesia ke depan. Mengutip pendapat Karlina Supelli, revolusi mental adalah gerakan mengubah cara pandang, cara bersikap dan cara bertindak. Revolusi mental didasarkan pada strategi kebudayaan yang berisikan haluan umum dan itu berperan untuk memberi pedoman gerak bagaimana kebudayaan akan ditangani demi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa. Strategi tentunya harus berdasarkan tahapan, target setiap tahap, langkah pencapaian, dan metode evaluasi.

Kunci revolusi mental sebagai strategi kebudayaan adalah menempatkan arti dan pengertian kebudayaan ke tataran praktik hidup sehari-hari. Kini yang kemudian perlu ditanyakan kembali kepada Jokowi adalah bagaimana revolusi mental diimplimentasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah presidennya harus hidup “miskin” agar para pembantunya tidak melakukan korupsi? Dengan kata lain, ketika pemimpinnya hidup dalam kesederhanaan, maka ini akan menjadi teladan bagi anak buahnya. Semoga saja.

Kabinet Antikorupsi

Menjadi sebuah tantangan besar dan berat bagi Jokowi sebagai presiden ketika dia harus menggerakkan revolusi mental dalam kehidupan kesehariannya. Kendatipun dirinya sejak awal menegaskan koalisi tanpa syarat dalam membangun pemerintahan, ini tidak semudah yang dibayangkan. Mendukung Jokowi sebagai presiden dan kemudian terpilih, maka partai politik pendukung sudah pasti melakukan kalkulasi politik yang matang, termasuk mendapatkan apa dan lain seterusnya. Apakah seorang Jokowi-JK mampu melahirkan kabinet antikorupsi? Kita semua yakin ketika kabinetnya sudah steril dari kepentingan politik kerdil dan sektoral, maka agenda besar Jokowi-Kalla untuk melahirkan Indonesia sehat dan cerdas akan tercapai. Pembangunan infrastruktur bagi hajat hidup hidup banyak akan mudah dijalankan. Kunci utamanya kemudian adalah menjadikan revolusi mental dalam rangka melahirkan pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, apabila Jokowi sudah menegaskan bahwa syarat utama untuk menjadi menteri dan atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar didasarkan pada pribadi yang bersih dan bebas korupsi; berintegritas atau bermartabat; memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi akademis, profesionalisme, dan rekam jejak; memiliki pengalaman manajerial yang mumpuni; dan mampu bekerja sama dengan tim, tunduk dan loyal kepada pimpinan, maka ini harus benar-benar dilaksanakan (baca: susunan kabinet Jokowi-Kalla).

Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu berharap dan mendoakan semoga Jokowi-Kalla bersama kabinet yang dibentuknya kemudian dapat bekerja untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jokowi-Kalla hadir untuk rakyat dan mampu menyelesaikan agenda-agenda mendesak yang menyangkut kehidupan bangsa, bukan kepentingan golongan dan pesanan politik tertentu. Apabila Jokowi-JK memberikan slogan “Jokowi-JK adalah Kita”, maka itu kemudian harus dibuktikan secara nyata dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak demi publik Indonesia dan bumi Pertiwi.

Iklan