Bulan: September 2014

Pengkhianatan Suara Rakyat

Koran Jakarta–Selasa, 30 September 2014 (http://koran-jakarta.com/?21073-pengkhianatan%20suara%20rakyat)

Oleh Moh Yamin

Penulis adalah dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah disahkan menjadi UU Pilkada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Jumat dini hari (26/9). Hasilnya sangat mengejutkan dan memilukan. Praktis, gubernur, bupati, maupun wali kota dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rakyat yang seharusnya dapat memberikan suara politiknya secara langsung untuk memilih kepala daerah tidak lagi menjadi realitas. Rakyat yang sebelumnya mengenal para calon menjadi buta kandidat karena tidak ada sosialisasi dan kampanye. Kendatipun itu dilakukan, hanya formalitas.

Ketok palu kemarin mengamanatkan pilkada secara tidak langsung. Kini, rakyat sudah tidak lagi diberikan hak politik untuk memilih langsung. Ini sangat membahayakan demokrasi yang seharusnya lahir dan bekerja untuk rakyat.

Memilih anggota wakil rakyat secara langsung dan memilih kepala daerah secara langsung adalah dua hal berbeda. Ketika rakyat memberikan suara politiknya kepada salah satu calon wakil rakyat, percaya mampu mengemban amanat politik tersebut. Sementara ketika ada calon wakil rakyat kemudian tidak terpilih, sesungguhnya rakyat tidak percaya bahwa yang bersangkutan mampu bekerja untuk rakyat.

Maka, keterpilihan seseorang menjadi wakil terjadi karena suara politik rakyat secara langsung. Ini berbeda ketika wakil rakyat diberi mandat untuk memilih kepala daerah. DPRD memilih kepala daerah yang konon merupakan representasi rakyat berbeda ketika masyarakat sendiri yang memilih. Ini berarti tidak serta-merta setiap tindakan DPRD dapat disebut suara rakyat.

Pengkhianatan

Dengan kata lain, pemilihan langsung rakyat yang paling tepat. Seharusnya tidak perlu ada pemilihan secara tidak langsung. UU Pilkada yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD adalah bentuk pengkhianatan hak rakyat.

Suara politik rakyat dikebiri. Suara rakyat dibunuh dengan memproduksi undang-undang yang sangat jelas mengandung kepentingan politik sektoral. Suara rakyat telah menjadi komoditas politik para wakil di daerah untuk kemudian bermain atas nama kepentingan golongan.

Suara politik rakyat berada dalam dunia transaksi di antara mereka yang berkepentingan untuk berkuasa. Adalah berbeda ketika rakyat sendiri yang memilih. Pilihan rakyat berasal dari nurani, terlepas masih ada kepentingan tertentu, namun itu masih dalam batas toleran. Sementara, ketika DPRD memilih, mereka sangat jelas mewakili kepentingan partai dan tidak akan lepas dari kepentingan titipan.

Dua hal tersebut kemudian tidak bisa disamatunggalkan. Dengan demikian, vox populi tidak lagi vox dei (suara rakyat,tidak lagi suara tuhan). Dia kini sudah mati bersamaan dengan kemunculan UU Pilkada. Suara rakyat yang berasal dari nurani terdalam setiap insan dan diidentikkan dengan suara Tuhan telah wafat. Kini, tidak ada lagi kebenaran atas kebenaran, kebaikan atas kebaikan, moralitas atas moralitas.

Tidak ada lagi sebuah kerja kebangsaan dan kemanusiaan yang didasarkan atas nilai-nilai ketuhanan untuk kemanusiaan. Sebab yang menentukan kepala daerah tidak lagi rakyat, tapi DPRD.

Rakyat sudah dibuang sedemikian jauh. Ketika ada kontestasi pemilihan kepala daerah, mereka hanya menjadi penonton. Kendatipun kemudian terpilih kepala daerah, warga belum tentu mengenalnya. DPRD memilih tertutup mengesankan serba abu-abu dan tidak transparan. Yang lebih ironis, kepala daerah bekerja untuk DPRD. Tidak ada lagi pengabadian untuk rakyat. Mereka mengabdi pada DPRD. Dia hanya melayani DPRD.

Wakil rakyat sudah melahirkan putusan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Tentu, mereka yang sudah berjuang di era reformasi 1998 sakit hati dengan ulah DPR yang sangat arogan dan destruktif. Amanat reformasi 1998 sudah dicederai. Keberpihakan untuk menuju transparansi dalam bentuk apa pun tidak lagi dilakukan.

Ini yang disebut matinya demokrasi dan suara rakyat. Atas kondisi tersebut, elemen masyarakat yang masih memiliki nurani harus bergerak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Harapannya pemilihan kepala daerah kemudian kembali dilakukan secara langsung.

Daerah-daerah yang kini sedang bersiap menuju pilkada selanjutnya tetap bersandar pada pemilihan langsung dalam rangka melahirkan kepala daerah yang berhati nurani. Kita semua menghendaki agar kepala daerah di republik ini akan mirip Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, atau Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung.

Tentu, beberapa kepala daerah yang sudah berprestasi. Keterpilihan mereka secara langsung menunjukkan bahwa rakyat memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Sangat wajar apabila mereka selanjutnya bekerja untuk rakyat.

Rektor Baru untuk Kemajuan Kalsel

Banjarmasin Post, Rabu, 24 September 2014 00:44 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/24/rektor-baru-untuk-kemajuan-kalsel)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rektor Unlam terpilih, yakni Prof. Dr. Sutarto Hadi sudah dilantik hari Jumat tanggal 19 September di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu, banyak harapan dan keinginan semua civitas akademik di Unlam yang diletakkan ke pundak rektor baru, termasuk seluruh warga di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Tentunya, harapan dan keingian tersebut berkait dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan demi kepentingan bersama. Tentunya, ketika berbicara tentang perubahan, maka ini tidak terlepas dari keberanian yang tangguh. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang dilakukan dengan penuh keberanian untuk melakukan perubahan menuju lebih baik tentu selalu ditunggu oleh banyak orang, termasuk di kalangan akademisi di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Diakui maupun tidak, perguruan tinggi konon disebut sebagai gudang para ilmuwan dan tempat anak-anak manusia pilihan untuk melakukan kerja-kerja intelektual. Rektor unlam baru tentunya perlu berpikir jauh ke depan terkait bagaimana menghidupkan atmosfir intelektual dan akademis sebab dari kampuslah akan lahir ide-ide besar dalam membangun bangsa. Setidaknya, ide-ide tersebut membawa maslahah bagi daerahnya sendiri, yakni di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercinta.

Pertaruhan Intelektual

Menjadi seorang pemimpin atau rektor adalah harga yang sangat mahal dan tentu mempertaruhkan integritas tingkat tinggi sebab seorang rektor sama dengan seorang resi yang berjiwa setengah dewa dan sang filsuf sejati, mengutip pendapat Plato dalam bukunya “Republik”. Rektor dianalogikan sebagai seseorang yang diharapkan mampu mengembangkan sayap-sayap kampusnya agar kemudian bisa dilihat kiprahnya di dunia luar. Untuk menjadi seorang rektor tentunya bukan semata hanya bergelar doktor dan profesor. Terlebih dari itu, tentunya harus memiliki kecakapan intelektual dan kompetensi tingkat tinggi. Dia sudah memiliki banyak karya besar dan tentu diakui memiliki dampak konkret bagi kehidupan masyarakat. Menjadi seorang rektor pun juga harus mampu mendorong para dosen untuk bisa progresif dan liar dalam memikirkan persoalan bangsa. Pasalnya, apa yang kemudian dilakukan sang rektor menjadi magnet serta figur bagi para bawahannya. Bahkan, setiap menghadapi persoalan-persoalan yang berada di akar rumput di kampus, dia selalu membawa diri dalam jiwa yang tenang dan berwibawa.

Rektor adalah sosok yang selalu berjalan di jalan yang lurus dan suci. Setiap perbuatan yang dilakukan untuk kampus selalu berasal dari nurani kebenaran ilmiah. Oleh karenanya, rektor intelektual dalam konteks ini adalah ia selalu mendukung apa yang terbaik bagi kampus. Apabila selama ini kemajuan atau besarnya nama sebuah perguruan tinggi selalu diidentikkan dengan seberapa banyak karya penelitian yang sudah dikerjakan para dosen, seberapa banyak karya buku yang diproduksi para dosen, seberapa banyak karya artikel jurnal yang sudah ditulis dosen, seberapa banyak referensi baru yang sudah ada di perpustakaan, seberapa canggih teknologi informasi yang sudah digunakan kampus, dan beberapa indikator lain, maka di sinilah tugas besar seorang rektor sejati sangat ditagih untuk digarap secara serius.

Dalam pengertian lain, seorang rektor intelektual adalah selalu mendorong kerja-kerja ilmiah dalam rangka membangun kampus yang memang berjiwa ilmiah dan intelektual. Kampus menjadi sebuah medan untuk melakukan pertarungan intelektual para dosen dan para akademisi untuk menelorkan banyak gagasan besar. Seorang rektor berdiri tegak untuk mengawal perubahan kampus menuju sebuah era intelektual yang baru. Apabila hal-hal demikian menjadi program besar rektor terpilih, maka Unlam akan menjadi besar.

Terlepas dari hal tersebut, jabatan seorang rektor adalah jabatan intelektual. Tentu, jabatan intelektual di sinilah dimaknai bahwa setiap perbuatan dan kebijakan yang diambil seorang rektor kemudian lebih kepada bagaimana kampus menjadi sarana pembangunan manusia seutuhnya. Mengutip pendapat Driyarkara, manusia seutuhnya adalah ketika ia menjadi manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi. Dengan demikian, jabatan intelektual dalam konteks seorang rektor adalah ia memiliki tanggung jawab mulia bagaimana para akademisi kemudian memiliki jiwa-jiwa manusia muda. Oleh sebab itu, sebagai jabatan intelektual, seorang rektor kemudian perlu memiliki jiwa yang agung dan mulia demi pembangunan manusia seutuhnya.

Oleh sebab itu, kita semua mendoakan agar Rektor Unlam Baru di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Sutarto Hadi berada dalam satu langkah pergerakan untuk memajukan Unlam dalam konteks pembangunan intelektual. Tentu, pembangunan intelektual ini didukung oleh kepemimpinan yang transparan terkait penganggaran publik dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang menyangkut kemajuan Unlam secara kelembagaan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai Unlam baru yang dipenuhi dengan semangat kebersamaan. Inilah sesungguhnya pekerjaan bersama yang berat untuk dikerjakan secara kolektif dan didasari oleh kesadaran sekaligus kekuatan kolektif. Pekerjaan berat akan menjadi ringan ketika dikerjakan secara kolektif dengan tim yang solid dan kompeten. Tentunya, menggerakkan anak-anak muda progresif dalam kepemimpinan baru Unlam adalah sebuah hal niscaya. Unlam baru yang juga beriringan dengan usia Unlam yang sudah mencapai 56 tahun menjadi kado istimewa tersendiri bagi rektor baru. Dengan kata lain, ada makna yang kemudian perlu dimaknai secara tersendiri bahwa marilah memulai sesuatu hal dengan jiwa yang bersih dan marilah bekerja dengan hati untuk Unlam baru. Secara pribadi, saya selanjutnya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Sutarto Hadi sebagai Rektor Unlam dan semoga ada hal-hal baru yang kemudian bisa dikontribusikan untuk Unlam ke depan.

Kabinet Trisakti Jokowi-JK untuk Kita

Rabu, 3 September 2014 01:00 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/09/03/kabinet-trisakti-jokowi-jk-untuk-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen Unlam Banjarmasin

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014. MK menolak semua gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selanjutnya, kini muncul perbincangan baru dan menggelinding di tengah publik, yakni siapakah para menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama satu periode ke depan.

Tulisan ini dimulai dari ide dan pemikiran besar Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno dalam pidato Trisakti tahun 1963, yang menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya apabila ingin menjadi bangsa dan negara yang besar.

Kini yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah apakah ada hubungan antara konsep Trisakti yang digagas oleh Ir Soekarno dengan Kabinet Trisakti yang dibentuk oleh Jokowi? Tentunya, hal tersebut memiliki relevansi sangat kuat. Dengan kata lain, kabinet yang akan dipimpinnya adalah mereka yang dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki komitmen kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para menteri dan pejabat setingkat menteri tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan partai politik yang mengusungnya. Mereka memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan mandat rakyat. Tidak terjebak kepada kepentingan partai politik tertentu adalah sebuah hal niscaya. Tak hanya itu saja, para menteri dan pejabat setingkat menteri kemudian harus mampu bekerja bersama dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa. Ini harus bisa dijawab oleh menteri yang menjalankan mandat tersebut.

Selain itu, para menteri dan pejabat setingkat menteri juga harus menjiwai kepribadian bangsa sehingga ketika mereka bekerja benar-benar merefleksikan kepentingan bangsa. Apakah kepribadian bangsa itu sendiri? Tentu, semangat kegotongroyongan, cinta tanah air, dan lain sejenisnya sudah seharusnya dimiliki dan diinternalisasi oleh setiap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam bekerja.

Kini publik dan rakyat Indonesia sedang menunggu susunan kabinet Trisakti yang sedang digodok oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla, siapakah yang akan masuk dalam kabinet tersebut? Apakah calon menteri berasal dari partai politik ataukah kalangan profesional?

Janji Jokowi dalam kampanyenya sebelum 9 Juli lalu menyebutkan bahwa partai politik manapun yang akan bergabung dalam koalisi harus berprinsip koalisi tanpa syarat. Ini menandakan bahwa partai politik koalisi jangan meminta kursi menteri apa pun kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Silakan untuk memberikan dukungan, namun tunggu dulu untuk meminta kursi kekuasaan sebagai kompensasi politik karena sudah ikut membantu memberikan dukungan politik.

Pasalnya, yang akan menentukan siapakah calon menteri yang akan membantu dalam kabinetnya hanyalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sendiri. Mereka berdualah yang akan melakukan inventarisasi para calon menteri. Prinsip koalisi tanpa syarat adalah semua partai politik pengusung dilarang meminta-minta jabatan. Apakah partai politik pengusung akan mendapatkan jatah menteri atau tidak bukanlah wewenang para partai politik pengusung.

Selanjutnya dalam menentukan dan menjatuhkan pilihan, siapakah para pembantunya itu, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki kriteria yang menjadi pedoman, sebut saja kepemimpinan yang kuat, manajemen yang andal, berkompeten, dan steril dari kasus hukum. Kepemimpinan yang kuat di sini berjalin kelindan dengan kemampuan sang calon menteri untuk menjalankan roda departemen dan atau kementeriannya. Manajemen yang andal adalah kemampuan mengelola sumber daya manusia yang ada di departemen dan atau kementeriannya agar bisa berjalan secara maksimal dan optimal dalam menunaikan tugas-tugas negara.

Kompetensi di sini adalah tugas dan wewenang yang diemban harus sesuai dengan bidang yang ditekuni dan dijalani, sehingga ketika yang bersangkutan menjabat sebagai menteri kemudian dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak salah arah dan sasaran. Sementara kompetensi berbicara tentang kapabilitas seseorang dalam bekerja. Sedangkan steril dari kasus hukum sangat jelas berbunyi bahwa siapa pun orangnya yang akan duduk di kursi menteri atau pejabat setingkat menteri harus benar-benar bersih dari kasus korupsi dan lain sejenisnya.

Sekali lagi, seorang menteri atau pejabat setingkat menteri sangat dituntut bekerja atas nama bangsa dan negara, bukan kemudian bermain-main dengan kepentingan sektoral tertentu yang selanjutnya dapat merobohkan idealisme dan melukani nurani publik.

Oleh sebab itu, apabila membaca empat kriteria tersebut, maka sesungguhnya apakah mereka yang berasal dari partai politik ataupun profesional sama-sama memiliki peluang untuk ditunjuk sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri. Selama calon menteri apakah dari partai politik atau kalangan profesional sudah memenuhi kriteria tersebut, tim ahli yang bertugas dan diberi tugas oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan melakukan pemetaan track record sebelum berada di atas meja Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kabinet Antikorupsi

Tugas berat dan tantangan terberat presiden dan wakil presiden ke depan adalah bagaimana membangun pribadi-pribadi para menteri dan pejabat setingkat menteri, yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun, mulai dari hal-hal terkecil sampai kepada hal-hal terbesar. Membentuk kepribadian para pembantu presiden dan wakil presiden tentu tidak cukup dengan memberikan sanksi hukum, sebut saja memecatnya apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tentu, sebelum kabinet Trisakti terbentuk dan diumumkan pascapelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Oktober 2014, kepribadian para menteri dan pejabat setingkat menteri harus diciptakan. Salah satu caranya adalah menjadikan hidup sederhana dalam konteks pemberantasan korupsi.

Semoga siapa pun menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan duduk dalam kabinet Trisakti ini, adalah pribadi-pribadi yang mencintai rakyatnya, mengasihi rakyatnya, dan kemudian mampu melayani hajat hidup rakyatnya dengan penuh pengabdian tanpa pamrih walau harapan melangit ini masih ibarat menegakkan benang basah.

Mereka bekerja dan berjalan pada jalan yang lurus, bukan menjual rekomendasi untuk tujuan-tujuan yang sempit dan kerdil. Bagi para menteri dan pejabat setingkat menteri, apakah rekomendasinya berbentuk tertulis atau lisan, hal tersebut sangat sakti mandraguna sehingga siapa pun yang menjadi sasaran tembaknya akan dengan sangat mudah untuk tidak berkutip. Tentu, rekomendasi menteri atau pejabat setingkat menteri dapat mempermudah kepentingan yang dikejarnya. (*)