Bulan: Oktober 2011

Urgensi Reshuffle Kabinet

Jurnal Nasional | Rabu, 5 Oct 2011 (http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-10-05/184424)

Oleh Moh Yamin: Pengajar di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

TEPAT 20 Oktober 2011 nanti, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II sudah berusia dua tahun, dan tepat saat itu pula akan diumumkan nama-nama menteri baru sebagai hasil reshuffle kabinet. Lepas dari itu semua, siapa pun dan pihak mana pun sangat berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menyusun para personel baru yang akan mampu bekerja bersama secara profesional dan proporsional. Semua personel baru yang akan ditempatkan harus sesuai bidang masing-masing agar benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas, dan sejenisnya.

Sebab itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan demi terciptanya kabinet yang profesional. Pertama, memberikan jabatan menteri kepada siapa pun namun harus didasarkan pada latar belakang pendidikan. Jangan semata karena memiliki kedekatan dan atau kepentingan politik praktis tertentu. Diharapkan, SBY mampu memilih seseorang untuk mengisi kursi sebuah kementerian bukan karena jasa politik tertentu. Dalam konteks yang lebih tegas dan mendalam, latar belakang pendidikan akan menentukan seseorang apakah mampu mengemban amanah tersebut atau tidak. Latar belakang pendidikan akan memberikan arah yang jelas dan nyata ke mana bangsa ini akan diarahkan.

Kedua, mencari seorang menteri harus didasarkan pada pengalaman yang selama ini digeluti oleh orang tertentu, sebab pengalaman akan menjadi modal sangat mendasar bagaimana ketika ia menjabat mampu bekerja secara baik dan benar. Pengalaman akan memberikan satu kejelasan kinerja bagaimana orientasi bangsa ini akan dijalankan dengan sedemikian rupa. Yang berpengalaman biasanya akan lebih mudah mengerjakan tugas dan wewenang yang diembannya. Tidak sekadar memiliki banyak teori, namun juga diperkuat pengetahuan lapangan yang telah dijalaninya.

Ketiga, diharapkan juga mempertimbangkan unsur kejujuran (integritas) dan track record-nya. Kejujuran merupakan peranti sangat utama, sebab dengan kejujuran seseorang akan bisa bekerja tulus dan terbuka demi kepentingan bangsa dan negara. Kejujuran akan menjadi cermin bagaimana seorang menteri tidak menjadikan jabatan dan kekuasaannya demi kepentingan sektoral tertentu.

Kejujuran akan mendorong seseorang benar-benar berada di jalan yang lurus. Tidak berpikiran sempit dan kerdil untuk memanfaatkan jabatannya dalam konteks tertentu yang menguntungkan dirinya atau lain sejenisnya. Sedangkan track record seseorang itu berkenaan dengan apakah selama ini tidak pernah memiliki dosa politik atau tidak. Apakah ia pernah melakukan korupsi uang negara atau tidak. Apakah pernah melakukan penipuan tertentu yang kemudian menyebabkan negara mengalami kerugian cukup luar biasa besar baik secara material maupun nonmaterial.

Keempat, menemukan seorang menteri pun harus bisa memerhatikan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil sikap politik. Dalam konteks seperti ini, karakter dan kepribadian seorang menteri yang kuat dan tangguh merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Ia siap melawan siapa pun, baik dari partai politik atau pihak mana pun yang berusaha menekannya demi kepentingan politik tertentu. Tidak memiliki ketakutan politik apa pun terhadap segala bentuk ancaman terhadap dirinya menjadi kekuatan sangat luar biasa agar ia mampu menjalankan tugasnya secara tenang dan berhasil.

Kelima, memberikan jabatan menteri kepada siapa pun diharapkan betul-betul didasari insting politik yang tinggi, apakah ia mampu menjalankan amanah tersebut selama tiga tahun ke depan dan mampu secara terus-menerus dengan komitmen yang kuat untuk bekerja semaksimal dan seoptimal mungkin demi kepentingan bersama. Diupayakan agar ia tidak terjebak pada agenda kerdil dan sempit tertentu di tengah perjalanan sebab ini mengandung risiko sangat tinggi. Imbasnya, agenda pemerintahan SBY dalam tiga tahun ke depan dikhawatirkan akan goyah. Bila ini menjadi kenyataan politik, SBY akan kalang kabut.

Keenam, kursi menteri bukan hanya jabatan yang semata harus dijalankan secara profesional, namun juga harus diperkuat dengan manajemen yang sangat tangguh agar tidak karam di tengah perjalanan. Sebab itu, pertimbangan politik SBY dalam memilih menterinya nanti–apakah akan ditempatkan di Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan sejenisnya–hendaknya memerhatikan kematangan dan kedewasaan politik dalam mengelola jabatan sebuah kementerian. Ini merupakan sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.

Yang menjadi pertanyaan mahapenting adalah apakah Presiden SBY mampu dan bisa menjalankan enam prinsip tersebut demi melahirkan sebuah kabinet profesional? Secara tegas, kita semua sangat menghendaki agar kriteria kabinet sedemikian bisa ditunaikan dengan sedemikian nyata dan konkret. Publik di negeri ini mulai dari Sabang sampai Merauke sangat yakin dan percaya bahwa SBY bisa mewujudkan hal demikian. Pengalaman politik sebelumnya ketika memimpin negeri ini di periode 2004-2009 menjadi pengalaman sangat berharga bagaimana ke depan beliau harus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan rakyat tercinta.

SBY tidak akan mengecewakan rakyatnya yang telah memberikan amanah politik untuk yang kedua kalinya memimpin negeri ini. Terpilihnya SBY lebih dari 60 persen saat pilpres 2009 lalu disertai dengan parlemen yang kuat akan pasti melakukan banyak hal yang lebih baik. Bila slogan politik SBY berbunyi ‚ÄúLanjutkan!” dalam kampanye lalu, maka kita tinggal menunggu sejumlah kebijakan SBY yang telah dilakukan sebelumnya dan dipandang sangat baik untuk dilanjutkan ke depan.

Harapan rakyat adalah semoga kehidupan mereka bisa semakin sejahtera. Kelaparan dan kemiskinan segera terkikis habis. Rakyat juga semakin cerdas dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui program pendidikan gratis. Hukum juga ditegakkan dengan sedemikian adil. Kehidupan bangsa yang kondusif, konstruktif dan dinamis kemudian dapat diwujudkan secara nyata dan konkret.

Iklan

Ibadah Haji dan Perubahan Sosial

Republika, Selasa–04 Oktober 2011 (koran.republika.co.id/koran/24/144612/Ibadah_Haji_dan_Perubahan_Sosial)

Oleh Moh Yamin: Pengajar di Univ Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Proses pemberangkatan jamaah haji kelompok perdana sudah terbang ke Arab Saudi pada Ahad (2/10) lalu. Selanjutnya, akan disusul oleh rombongan jamaah lainnya. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima merupakan satu kewajiban mutlak bagi umat Islam yang memiliki harta cukup (mampu), mempunyai kematangan jiwa yang mantap, serta sehat jasmani dan rohani. Harapannya adalah haji ini bisa menyucikan jiwa umat dari keserakahan, ketamakan, dan kerakusan hidup, serta mampu mengangkat harkat dan martabat manusia yang sempurna, baik akal maupun hatinya. Akal yang tidak licik dan hati yang bersih dari noda kebusukan hidup. Haji dalam konteks ini menjadi pembangun moral manusia untuk berlaku baik antarsesama makhluk.

Haji menjadi patokan utama untuk membangun solidaritas sosial yang tinggi (high morality) antarsesama manusia. Dengan demikian, di antara mereka tidak terpecah-pecah, tidak mengalami friksi-friksi sosial yang destruktif. Sebaliknya, bangunan hidup mereka berjalan sesuai dengan posisi manusia yang suci, saling menghormati, bahu membahu, dan tolong-menolong.

Tidak ada yang superior ataupun inferior. Tidak ada yang subordinat dan superordinat. Mereka semua berpijak pada satu tujuan bersama. Kehidupan dan hidup di bumi ini bukan untuk saling menindas dan saling menguasai, melainkan saling membaur dalam satu kebersamaan. Manusia adalah sama. Mereka terlahir untuk saling bergantung diri. Manusia dihadirkan untuk berbagi rasa dan pengalaman. Mereka mencurahkan suka dan duka atas dasar kemanusiaan, persaudaraan seagama, dan satu keturunan, yakni Adam dan Hawa.

Umat menyatu dalam satu kehidupan yang kohesif dan resiprokal. Mereka erat dalam satu fondasi hidup yang kokoh. Umat manusia menjalin tali kasih sayang yang bernapaskan nurani kemanusiaan. Mereka menampakkan diri dengan saling memberi dan menerima (take and give).

Ringkasnya, haji merupakan satu pelatihan diri umat Muslim untuk menjadi makhluk sosial yang saling memperhatikan nasib sesama. Sebut saja, mereka yang sedang kesusahan, diimpit oleh minimnya kemewahan hidup, dililit oleh penderitaan hidup, dihantam persoalan-persoalan sosial.

Secara antropogenik, haji menggembleng umat Muslim untuk tidak sombong atau menyombongkan diri. Mereka yang angkuh dan congkak, harus menjadi ramah, santun, dan toleran. Mereka yang bersikap bejat dan lalim, menjadi alim dan bermoral. Selain itu, sehelai kain putih sebagai penutup tubuh mereka selama berhaji juga diharapkan bisa saling mengenal diri terhadap satu sama lain tanpa embel-embel jabatan sosial. Mereka tak berkuasa sama sekali di hadapan Sang Tuhan. Harta dan jabatan yang dimilikinya menjadi kecil di depan Sang Pencipta.

Haji menghilangkan perbedaan, baik yang miskin maupun yang kaya, yang memiliki jabatan maupun tidak. Umat Muslim dijadikan seragam. Mereka berada dalam satu kesamaan hidup untuk menuju alam kehidupan yang tulus, ikhlas, dan suci sehingga kelas-kelas sosial dengan status keberbedaan tingkatan sosial kemasyarakatan menjadi hilang. Mereka tak memedulikan sekat-sekat sosial yang dipunyainya. Dalam haji, perbedaan umat Muslim hanya diukur dari segi ketakwaannya kepada Tuhan. Mereka mampu dan berhasil menjalankan segala perintah Allah dan larangan-Nya dengan sukses.

Haji menjadikan Muslim memiliki karakter konstruktif dan dinamis. Mereka diarahkan untuk membangun persaudaraan sosial antarsesama. Persaudaraan sosial sebagai ujung tombak terbangunnya masyarakat sejahtera. Dengan demikian, gelar haji yang didapat oleh mereka selama ibadah haji berjalan bukan lagi mardud (tertolak), melainkan mabrur (diterima). Haji yang mabrur menuntut manusia untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku baik di depan masyarakat.

Haji mabrur juga mendorong manusia-manusia Muslim menunjukkan identitas-identitas diri yang bermasyarakat. Identitas diri yang bisa terjun ke dunia realitas. Bagaimana yang miskin bisa dibantu dan diangkat dari penderitaan dan kesusahan. Selepas haji, manusia menunjukkan identitas kemanusiaannya, yakni menjadi peka terhadap orang-orang dan lingkungannya.

Sangat tidak tepat apabila gelar haji hanya dijadikan kekuatan simbolis semata. Artinya, mereka kemudian bisa dihormati di depan masyarakat. Mereka bisa disegani dan disanjung-sanjung atau gelar haji hanya diniatkan untuk mempertinggi status sosial. Artinya, bagaimana sebelum haji dan setelah berhaji, masyarakat menilai mereka sebagai orang-orang yang hebat, prestisius, dan seterusnya.

Tentu, tujuan-tujuan semacam itu adalah satu niatan yang tidak tepat yang melenceng dari misi haji sesungguhnya, yakni haji mabrur. Alhasil, gelar haji hanya berfungsi untuk mendukung kelas sosial. Ia tak bermakna sama sekali. Substansi haji menjadi tergadaikan. Gelar haji hanya dijadikan komoditas kepentingan pribadi. Gelar haji menjadi tak agung dan suci lagi. Ia ibarat dagangan di pasaran yang bisa diperjualbelikan. Akibatnya, gelar haji semacam itu hanya menjadikan manusia gila akan panggilan wah.

Apabila mereka tidak dipanggil dengan gelar pak haji dan bu hajah, mereka kemudian tak akan menyahut, menoleh, dan seterusnya. Mereka apatis. Oleh karena itu, mereka perlu dan wajib mengubah paradigma yang salah itu.

Menjadi satu keharusan bahwa status haji yang mereka pegang itu harus betul-betul memperlihatkan sosok Muslim yang berparadigma sosial. Umat Muslim dengan berstatus haji diharapkan mampu bersolidaritas, mampu mengentas kemiskinan di dalam masyarakat, baik secara materi, sosial, maupun pendidikan.

Orang yang sudah berhaji semestinya mampu membuat warga sekitar bisa menikmati ruang hidup yang sama seperti layaknya manusia sesungguhnya. Mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang berhaji makin rajin beribadah, sedangkan yang belum haji semakin giat menabung untuk persiapan bergi ke Baitullah. Dengan demikian, yang kekurangan bisa mengecap kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan. Warga sekitar bisa terbantu oleh uluran tangan umat Muslim yang berhaji.

Haji yang sejati adalah mampu mengubah kondisi sosial dari gelap menjadi terang. Terlebih lagi, bisa memperbaiki tatanan sosial sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang adil sentosa. Pada akhirnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai biang keladi kerusakan sosial menjadi mati. Ia tewas seiring dengan terbentuknya pola pikir umat Muslim dengan status haji berparadigma mabrur dan transformatif.