Bulan: Desember 2014

“Posisi Diametral” Anies dan M Nuh

Banjarmasin Post_Jumat, 12 Desember 2014 01:30 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/12/12/posisi-diametral-anies-dan-m-nuh)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pendapat usang mengatakan bahwa ganti kekuasaan akan berganti pula pola baru dalam menjalankan pemerintahan. Ini tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lazim, seperti menteri pendidikan yang melakukan pengggantian kurikulum.

Cita rasa pendidikan kemudian lebih diwarnai kepada cita rasa siapa yang berkuasa, bukan cita rasa yang dibangun atas dasar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kemudian menarik dalam konteks rezim saat ini, bukanlah mengganti kurikulum baru dengan yang lebih baru, namun mengembalikan kepada kurikulum yang lama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006.

Anies Baswedan, yang masih berada dalam hitungan bulan dilantik sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, membuat keputusan kontroversial dengan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013, yang biasa disingkat K-13. Alasannya, karena dianggap metode penilaian yang sangat kompleks dan menyita waktu, ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013, dan ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku.

Memang benar, apa yang disampaikan Anies Baswedan atas alasan-alasan faktual tersebut, kendatipun tetap saja ada yang memberikan pandangan dan pendapat berbeda atas keputusan tersebut. Apabila kemudian dilakukan survei secara nasional mengenai setuju atau tidak setuju atas pelaksanaan K-13, para guru dipastikan akan memberikan jawaban relatif.

Kendatipun di sisi lain, juga dipastikan akan ada yang mengatakan setuju terhadap K-13 bagi mereka yang menjadi bagian dari upaya mengawal kurikulum tersebut.Pendapat ini juga disampaikan oleh Ersis Warmansyah Abbas yang dimuat di kolom opini berjudul Evaluasi Kurikulum 2013 (BPost, 11 Desember 2014), Maslani dengan judul Yang Tersisa dari Penghentian K-13 (BPost, 8 Desember 2014) dan Muhammad Arsyad dengan judul Kurikulum 2013 Akhirnya Dibatalkan (BPost, 6 Desember 2014).

Namun bila dipersentasekan, jumlah lebih besar tetap kepada yang tidak setuju atas implimentasi K-13, dengan pertimbangan bahwa guru sudah lebih nyaman dengan KTSP, dan tentu juga memberikan peluang kepada guru untuk mengembangan kemampuan diri dan pengembangan diri sebagaimana yang tersampaikan secara tersirat dalam tujuan otonomi pendidikan (baca: landasan filosofis otonomi pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Tentu, atas keputusan yang dibuat Anies Baswedan tersebut, sontak Mendikbud terdahulu, M Nuh, secara etika politik merasa dipermalukan. Usia K-13 masih seumur jagung dengan telah menelan biaya miliaran rupiah, yang dikerjakan dengan penuh semangat perjuangan kemudian dihentikan secara tiba-tiba.

Seolah, penghargaan atas kerja keras tim M.Nuh tidak memiliki nilai sama sekali. Seharusnya sebelum dilakukan penghentian, diperlukan evaluasi secara mendalam, penuh kematangan dan ketelitian. Pasalnya, ongkos mahal yang harus dikeluarkan adalah dampak sosialnya bagi guru, siswa, orangtua siswa, dan yang terutama lagi adalah bagi perjalanan pendidikan di republik ini ke depannya.

Padahal jauh-jauh hari sebelum ada pergantian dari KTSP menuju K-13, M Nuh bersama timnya juga memiliki pandangan tersendiri bahwa perubahan kurikulum adalah untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Dan, tujuan perubahan adalah karena kurikulum sebelumnya memberatkan peserta didik. Apa yang kemudian disampaikan M Nuh juga benar menurut perspektif yang dibangunnya secara akademik-saintifik. M Nuh bersandar terhadap keyakinan akademik yang dipedomani bahwa kurikulum baru sangat dituntut untuk diubah.

Sandaran Ilmiah

Sah-sah saja setiap rezim mana pun di republik ini untuk menggunakan sandaran ilmiah dalam melegitimasi kekuasaannya, ketika memproduksi kebijakan apa pun. Pasalnya, sandaran ilmiah sudah melalui proses berpikir rasional, logis, berdasar fakta dan data dengan hipotesa-hipotesa yang sudah melalui pembuktian dengan analisis yang dipastikan dibenarkan serta benar secara ilmiah.

Selama sandaran ilmiah untuk kebijakan tertentu ditujukan untuk peradaban yang membangun bangsa, siapa pun dan kita semua wajib serta berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya. Namun, menjadi persoalan dan bencana bagi bangsa, ketika sandaran ilmiah kemudian menjadi alat politik untuk menancapkan kepentingannya.

Hal tersebut kemudian sudah diingatkan oleh Michel Foucault jauh-jauh hari, bahwa pengetahuan itu tidak lepas dari kekuasaan. Dengan kata lain, tatkala pengetahuan digunakan untuk melanggengkan kepentingan tertentu dan atau setidaknya untuk memberikan goresan sejarah tertentu atas sebuah perjalanan republik ini, maka di sinilah pengetahuan sudah dikotori dan ternodai.

Kita tidak tahu, apakah itu yang sedang terjadi dalam perubahan KTSP menuju K-13 yang dilakukan M Nuh, dan K-13 menuju KTSP yang diputus oleh Anies Baswedan.

Oleh karena itu, apabila mutu pendidikan di republik ini tidak kerap beranjak menjadi baik dan sangat lambat maju, maka salah satu penyebabnya adalah akibat rezim yang masih berpikiran pendek. Data dari Education For All Global Monitoring Report 2012, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk pendidikan di seluruh dunia dari 120 negara dan Education Development Index (EDI) Indonesia, pada 2011 Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara seharusnya menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan yang tidak melulu berbicara tentang kurikulum.

Win Win Solution

Surat Edaran (SE) Mendikbud RI tertanggal 5 Desember 2014 sudah menjadi konsumsi publik. K-13, tentunya, sudah dihentikan, kecuali bagi sekolah-sekolah yang menerapkan agar tetap melanjutkannya hingga selesai satu semester ke depan, selanjutnya kembali ke KTSP sembari menunggu hasil evaluasi K-13 oleh tim pakar yang dibentuk Anies.

Selanjutnya, ada baiknya menteri lama dan menteri baru duduk bersama dalam satu meja untuk membincangkan pendidikan ke depan, saling memberikan pandangan mengapa K- 13 dihentikan dan alasan apa yang mendasari harus kembali ke KTSP.

Mengutip pendapat Plato dalam bukunya “Republik”, pemimpin yang berjiwa besar adalah ketika mampu menggunakan hati dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa, termasuk di dalamnya tentang dunia pendidikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (*)

Iklan

Republik tanpa Penegakan HAM

Sinar Harapan, 11 Desember 2014) http://www.sinarharapan.co/epaper/2014/12/11/

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat pelanggaran HAM dalam sengketa lahan di Indonesia jumlahnya sangat tinggi. Hingga November 2011, kasus dengan latar belakang sengketa lahan sesuai data Komnas HAM menunjukkan 603 pengaduan. Berbagai peristiwa tersebutterjadi karena kriminalisasi terhadap warga yang bersengketa dengan perusahaan, konflik yang berujung pada kekerasan berupa penyerangan aparat, penembakan, bentrokan, pembunuhan dan sejumlah tindak kekerasan lainnya. Tragedi kekerasan di Mesuji Lampung dan Sumsel merupakan bagian dari data yang disampaikan Komnas HAM. Kasus kekerasan di Bima kemudian menjadi satu tambahan mengenai pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM di tahun 2012 pun juga tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2013, kasus pelanggaran HAM pun bukan semakin ekstensif, terus menerus mengalami eskalasi tingkat tinggi.

Elsam mencatat untuk Januari hingga April 2013 bahwa telah terjadi penyerangan bersenjata oleh aparat militer terhadap institusi negara lainnya. Pada Sabtu, 23 Maret 2013 dini hari, belasan aparat militer dari komando pasukan khusus (kopasus) kandang Menjangan,

kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta. Dalam penyerangan tersebut, mereka membunuh secara kilat empat orang tahanan yang menjadi target mereka. Di penghujung April 2013, peristiwa kekerasan aparat negara (kembali) juga terjadi. Kali ini, penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat kepolisian saat menghadapi protes warga. Peristiwanya terjadi di desa Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Demonstrasi ratusan warga yang menuntut pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Musi Rawas utara berakhir dengan terjadinya bentrok warga dengan aparat kepolisian dari Polres Musi Rawas yang bermaksud membubarkannya. Dalam peristiwa tersebut empat warga meninggal akibat ditembak, yakni Fadilah (40), Son (35), Suharto (20), dan rinto (18). Selain itu, setidaknya 12 warga lainnya juga mengalami luka tembak (Elsam 2013). Tentu, masih banyak lagi pelanggaran HAM yang terjadi di republik ini, sebut saja tragedi reformasi ’98, pembebasan Pollycarpus Budihari Prijanto, salah satu pelaku yang terkait dengan kematian pejuang HAM, Munir (baca: data Elsam, Setara Institute, dan Komnas HAM 2014).

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa penegakan HAM bukan semakin menjadi lebih baik, akan tetapi selalu berwajah sangat menyeramkan? Sebetulnya data kekerasan sebagaimana yang dirilis Elsam tersebut masih belum mengupas kekerasan beragama dan bentuk kekerasan lainnya yang juga terjadi di republik tercinta ini. Kini yang selanjutnya perlu dipertegas adalah apakah negara dalam konteks ini sudah absen dalam mengurusi rakyatnya sehingga apa pun yang menjadi permasalahan rakyatnya tidak pernah diurusi sama sekali? Secara konstitusional, negara bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan nyawa serta kehidupan setiap warga negaranya dari Sabang sampai Merauke.

Negara merupakan pewujud kepentingan hidup orang banyak dalam bentuk memenuhi segala keinginan dan kepentingan rakyat. Persoalannya adalah amanat konstitusi sudah dilanggar sehingga negara kemudian lebih cenderung melakukan penganiayaan dan penindasan terhadap rakyatnya. Dr. Rizal Ramli mengatakan bahwa negara saat ini lebih tepat disebut negara centeng sebab yang dilakukan adalah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya dalam pelbagai bentuk kekerasan. Oleh karenanya, tragedi pelanggaran HAM mengilustrasikan secara telanjang bahwa ada yang salah dalam mengelola negeri ini. Republik ini dijalankan bukan dilakukan atas dasar komitmen dan kehendak politik sangat tinggi demi melindungi rakyat, namun membiarkan rakyat menjadi korban kekerasan dan penindasan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan sektoral. Menjadi pemimpin yang peduli terhadap kehidupan dan nasib rakyatnya ibarat menegakkan benang basah. Bagaimana akan mampu dicintai rakyat, sementara pemimpinnya sendiri tidak mencintai rakyatnya. ketika rakyat berada dalam ancaman kekerasan dan mereka kemudian diperlakukan secara sangat tidak manusiawi, negara menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat.

Kendatipun nahkoda negeri ini menyampaikan bentuk-bentuk keprihatinannya, itu hanya dilakukan secara formalitas an sich agar tetap dipersepsikan sebagai pemimpin yang berimpati terhadap kehidupan rakyatnya. sudah tak pernah ada lagi sebuah keseriusan dan ketegasan diri dalam membela rakyatnya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM. Ini merupakan sebuah ironisitas. Rakyat dihantam pelbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oknum-oknum negara, pemimpin republik ini seolah tidak merasa memiliki tanggung jawab politik serta moral dalam mengemban amanat untuk membebaskan rakyatnya dari karut marut kehidupannya. Seakan-akan ada sebuah disparitas sangat lebar antara kehidupan rakyat dengan pemimpinnya. Padahal pemimpin yang sejati bukanlah bersikap dan berperilaku sedemikian. pemimpin sejati dan menjadi pilihan rakyat adalah selalu menjadi orang pertama yang berjuang untuk rakyatnya.

Pesimisme Penegakan HAM

Akibat pelbagai kekerasan HAM yang menimpa rakyat dan negara tidak pernah mengambil sikap sekaligus kebijakan tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, maka ini kemudian menandakan bahwa harapan menuju penegakan HAM yang kian beradab di masa depan ibarat menegakkan benang basah. Rakyat di negeri ini jangan pernah bermimpi untuk menikmati kehidupannya yang penuh dengan damai serta perdamaian. Preseden-preseden buruk tentang pelanggaran HAM akan tetap terulang di tahun selanjutnya apabila perangkat hukum yang bekerja tidak dibenahi. Pertanyaannya adalah inikah yang diinginkan negara saat ini dengan selalu menebarkan ketakutan dan kegelisahan kepada rakyatnya? Inikah yang disebut negara yang menjadi pelindung dan pengayom untuk seluruh rakyatnya? Ataukah inikah yang lebih tepat dinamakan republik tanpa penegakan HAM? Dengan kata lain, republik tanpa penegakan HAM adalah ketika negara ini kemudian lebih suka menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan dan rakyat dengan cara-cara represif. Akhirnya, negara yang kemudian dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki visi penegakan HAM ke depannya akan terus menerus berada dalam jurang kehancuran peradaban dan keadaban publik. Tentu, Joko Widodo dengan konsep pembangunan kemanusiannya yang didasarkan kepada revolusi mental harus berani membersihkan mendung kelabu HAM yang selama ini berada dalam bayang-bayang kegelapan. Penegakan HAM harus dipedomani pada revolusi mental apabila negara ini ingin berdaulat sebab negara berdaulat akan melahirkan bangsa yang berdaulat. Hal ini selanjutnya akan membangun HAM yang berdaulat untuk rakyatnya. Semoga

Hak Penderita AIDS dan Bebas AIDS

Banjarmasin Post, Senin_1 Desember 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/12/01/hak-penderita-aids-dan-bebas-aids)

(Refleksi Hari AIDS Se-Dunia 1 Desember 2014)

Oleh: Moh. Yamin: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Departemen Kesehatan membeberkan bahwa ada 32 dari 33 provinsi yang sudah terjangkit penyakit HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome). Jumlah manusia yang menderita penyakit mematikan tersebut sudah mencapai 18.442 orang dan sekitar 91 persen (16.802 orang) dengan usia produktif antara 18 sampai 45 tahun yang sudah terjangkit. Sementara jumlah korban yang meninggal tercatat 7.498 orang.

Pada umumnya, media penyebaran virus yang paling cepat itu melalui hubungan seksual dan alat suntik injecting drug user atau IDU (Suara Pembaruan, 29/11/2009). Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2010 menjelaskan, angka kematian akibat virus HIV/AIDS di seluruh Indonesia telah berjumlah 4.128 jiwa dari total 21.770 penderita AIDS di negeri ini.

Ada 11.254 kasus di antaranya menimpa penduduk dari usia muda yakni 5-29 tahun (Jurnal Nasional, 27/11/2010). Melihat data-data tersebut, kita semua sangat miris dan bulu kuduk berdiri semua atau sangat merinding. Penyakit mematikan tersebut sudah memakan banyak korban. Tentunya, data yang dipublikasikan 2010 sudah pasti mengalami peningkatan terhitung dari 2011, 2012, 2013, dan 2014 atau pada tahun ini.

Ternyata banyak generasi bangsa ini sudah terjebak dalam penyakit yang sangat luar biasa mengerikan. Anak-anak negeri yang semestinya memiliki masa depan cerah demi diri dan lingkungannya kemudian sepertinya ibarat menegakkan basah, terlepas urusan hidup dan mati itu hanya menjadi wewenang Tuhan Yang Maha Esa semata.

Memang sangat sulit dibayangkan secara akal sehat ketika banyak anak negeri sudah menjadi manusia sakit. Mereka sudah tidak mampu berpikir lagi apa yang harus diperbuatnya demi meraih masa depan yang lebih baik.

Penderita AIDS menurut logika medis, terkecuali mendapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, hanya bisa menghitung hari. Mereka tidak akan bisa memanjangkan umurnya, justru usianya semakin dipendekkan oleh ganasnya HIV. AIDS memang sebuah penyakit yang ganas dan membahayakan nyawa.

Oleh karena belum ditemukannya obat yang menyembuhkan penyakit tersebut, maka semakin menambah ketakutan masyarakat bahwa berteman dengan penderita AIDS kemudian harus dihindari dengan sedemikian rupa. Ini sudah menjadi sebuah harga mati dalam pembicaraan masyarakat. Akan tetapi, sangat tepatkah kita mengasingkan para penderita AIDS hanya karena penyakitnya itu?

Terlepas apa pun jawabannya, kini yang harus dipertegas adalah marilah untuk tidak menjauh dari kehidupan para penderita AIDS. Mereka memiliki hak sama untuk dimanusiakan dan ditinggikan keberadabannya. Jangan karena sebuah penyakit tertentu, mereka kemudian dijauhi. Pasalnya dengan semakin dijauhi, mereka akan merasa asing dalam dunianya, sehingga para penderita AIDS akan mencoba mencari teman-teman baru dalam kehidupannya. Tentunya, dengan menyebarkan penyakitnya kepada yang lain.

Namun, bukan berarti semua penderita AIDS akan melakukan hal serupa. Marilah memanusiakan penderita AIDS sebagai saudara, sahabat dan kawan yang senasib dan sepenanggungan. Orang yang dapat dikatagorikan sebagai kelompok manusia yang berbalutkan kebaikan adalah ketika ia mampu menghadirkan dirinya di tengah publik sebagai milik semua. Dan, selanjutnya mampu meleburkan dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat perbedaan status apa pun.

Jangan menjadikan sebuah perbedaan sebagai alat membangun disparitas sosial, sebab perenggangan sosial akibat sebuah alasan tertentu akan kian menyulitkan diri untuk bisa melakukan kebaikan bagi semua sekaligus sesama.

Hidup Sehat

Jalan hidup sehat merupakan langkah nyata supaya kita terhindar dari AIDS. Kita yang masih merasa sehat secara jasmani tentu harus bisa mengantisipasi diri agar tidak terkena penyakit AIDS.

Seks bebas yang sangat rentan menjadi media dalam melahirkan penyakit AIDS harus dihindari. Gonta ganti pasangan dalam satu kali tayang juga harus dihindari, sebab di sinilah potensi HIV bersarang. Memasukkan alat kelamin bukan kepada tempatnya kepada lawan main, saat berhubungan badan pun juga harus dijauhi.

Marilah berhubungan badan yang sehat, yang sewajarnya dan dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai sebuah hal nyaman. Nafsu birahi saat berhubungan badan boleh-boleh saja dan sah-sah saja sangat tinggi, agar libido semakin tinggi demi meraih kenikmatan seksual. Namun, hal tersebut jangan sampai dijadikan alasan untuk melakukan hubungan-hubungan badan yang salah sasaran. Bahkan, yang lebih urgen lagi, penggunaan kondom sebagai alat pencegahan agar tidak terkena HIV pun juga harus dilakukan.

Oleh sebab itu, hidup sehat itu sangat mahal dan biayanya kemudian juga mahal. Pengertian hidup sehat itu mahal kemudian belum tentu berjalin kelindan dengan harus menyediakan dana besar. Mahal yang dimaksud adalah bagaimana setiap dari kita bisa memaksimalkan usaha diri supaya tubuh kita steril dari penyakit-penyakit, termasuk AIDS.

Tidak ada yang terlambat untuk dilakukan dalam rangka melahirkan satu kehidupan yang sehat wal afiat. Kita sendirilah yang menentukan apakah badan dan jiwa kita akan sehat. Kita sendiri pulalah yang bisa menjaga diri sendiri supaya selalu berada dalam keadaan yang menyehatkan.

Langkah-langkah terbaik dan paling tepat demi kesehatan jasmani sekaligus rohani kita menurut pendekatan medis modern maupun tradisional harus bisa dirancang, sekaligus dilakukan dengan sedemikian tepat. Itulah cara paling tepat yang harus kita lakukan secara bersama untuk menolak kehadiran AIDS dalam tubuh kita. (*)