Bulan: Juni 2017

Gerakan Perubahan untuk Bangsa

(Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017)

Harian Banjarmasin Post, Kamis_1 Juni 2017

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Perilaku masyarakat kita semakin hari menunjukkan banalitas, mengutip pendapat Hannah Arendt. Mereka hidup dalam amoralitas. Perselingkuhan, kriminalitas dan lain seterusnya sudah menjadi tontonan harian yang sangat membosankan sekaligus “unik”.

Sedangkan para elit kita juga bertambah parah dan ironis. Setiap saat, mereka selalu mencari keuntungan pribadi dan golongan dengan menjadikan jabatan dan kekuasaannya sebagai ladang empuknya. Korupsi mulai tingkat paling rendah di tingkat kelurahan, hingga pusat kekuasaan di Jakarta sudah semakin menggurita dimana-mana. Pemandangannya sudah sangat memilukan.

Bahkan, saling tikam sana sini untuk mempertahankan sebuah kekuasaan dan jabatan pun dilakukan dengan sedemikian rupa. Saling mencari kelemahan masing-masing kemudian dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan dan musuh. Bila perlu, kawan pun kemudian harus dilengserkan ketika sudah membahayakan.

Keadaannya sudah runyam dan rumit. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan demi masa depan bersama di atas segala-galanya. Semua pribadi dan kelompok sudah berbicara dan memperjuangkan nasib sendiri-sendiri. Tidak lagi memedulikan nasib jutaan rakyatnya yang masih hidup dalam keterbelakangan multidimensional.

Kondisi hukum juga demikian. Hukum selama ini bukan lagi dijadikan alat untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Yang dikejar adalah untuk melindungi mereka yang sedang mencari perlindungan namun berduit. Sekali lagi, hukum sudah menjadi budak para pembajak hukum.

Yang lebih ironis lagi, negara yang seharusnya bertanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan berbangsa ternyata sudah melalaikan itu dengan sedemikian remeh temeh. Kemauannya untuk segera berbuat yang terbaik untuk semua kemudian ditanggalkan implimentasinya. Imbasnya, kehidupan di negeri ini berada dalam kondisi carut marut. Apakah ke depan, rakyat dari Sabang sampai Merauke akan semakin menjadi manusia teralienasi dari dunianya sendiri, hal tersebut bukan lagi sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan negara.

Internalisasi Nilai-nilai

Mengutip pendapat Wibowo (Negara dan Para Bandit Demokrasi, 2011), apakah republik ini kemudian akan menjadi republik bandit sebab sudah dihuni para maling, perampok dan lain sejenisnya yang sukanya menjadi benalu bagi bangsa, hal tersebut pun juga sudah terabaikan. Negeri ini kemudian berada dalam kondisi sangat genting dan darurat sebab dikuasai oleh mereka yang bukan lagi memiliki niatan suci dan tulus untuk bisa mengeluarkan bangsa dari kesusahan hidup antah berantah. Negeri ini menjadi tempat para penyamun yang semata hanya numpang sebentar untuk bisa mengisi “perut”, selanjutnya menghilang entah kemana dan begitu seterusnya.

Imbas paling sangat nyata kemudian adalah arah bangsa ini ke depan akan terseok-seok dalam ketidakjelasan, kemanakah harus melangkah, menginjakkan kaki-kakinya agar tetap kuat berdiri, bisa menjadi tempat hunian bagi semua rakyat Indonesia. Yang jelas, inilah persoalan sangat mendasar yang hingga kini belum dan tidak mendapatkan ruang solusi secara konkret dan nyata.

Pasalnya, seluruh elemen elit negeri ini sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapatnya. Mereka sudah anti memperjuangkan nasib bangsa. Yang diburu adalah sesuap nasi, rupiah dan lain sejenisnya. Sedangkan saat rakyat hidup dalam kondisi kelaparan, itu bukan urusan mereka. Tidak penting memikirkan rakyat. Pertanyaannya adalah inikah yang paling pantas disebut sebagai bangsa yang menganut paham Pancasila? Padahal diakui maupun tidak, ajaran Pancasila bukanlah mengajarkan hidup untuk saling menghancurkan, saling membunuh, saling tidak peduli satu sama lain, saling mencari menang sendiri, saling hidup di atas penderitaan orang lain dan lain seterusnya. Ajaran Pancasila bukanlah mendidik kita untuk berperilaku dan bertindak anarkis serta destruktif terhadap sesama sekaligus semua. Pancasila sebagai dasar ideologi bukan dibangun atas prinsip menghalalkan segala cara (permisivisme) demi sebuah pencarian keuntungan sektoral dengan merugikan kepentingan publik.

Persoalannya adalah memang kita semua sudah gagal melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan hidup agar mampu menjalin kasih sayang antar sesama, melakukan kebajikan untuk semua, menebarkan kebijakan populis untuk semua, menciptakan kehidupan yang sentosa dan sejahtera, membangun sebuah bangunan kebangsaan dan kenegaraan yang berdiri di atas hukum kebenaran, keadilan dan kepastian.

Energi Baru

Oleh karenanya, ketika kondisinya sudah sedemikian buruk, maka Pancasila yang selama ini kita agung-agungkan hanyalah sebatas sebuah retorika belaka. Praksisnya adalah kendatipun menggunakan dasar negara yang sudah dipandang sangat sempurna menurut konsepnya, namun kenyataannya sudah ibarat menegakkan benang basah. Pancasila sudah berada dalam ruang tertutup yang sudah kehilangan sinarnya untuk menyinari Indonesia tercinta. Ia sudah menjadi barang keramat yang tidak memiliki makna apapun bagi keberlangsungan bangsa ke depan. Ia tinggal nama yang hanya indah untuk disanjung, diingat dan diceritakan dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Pancasila sudah tidak berharga sama sekali. Ia tidak mempunyai daya tawar sama sekali agar bisa menjadi sebuah roda penggerak bagi kita semua dalam mengisi kehidupan bangsa ini dengan hal-hal positif demi perubahan yang lebih baik di hari esok. Pertanyaan selanjutnya adalah benarkah Pancasila sebatas ajaran dan pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, namun kemudian terlupakan dengan begitu mudahnya saat melakukan aktivitas hidup di tengah kehidupan sosial?

Diakui maupun tidak, tantangan kita semua ke depan semakin berat agar jangan sampai menjadi manusia-manusia bejat, serakah, tamak, dan angkuh. Para elit negeri pun juga harus kembali membangun kesadaran diri bahwa mereka bertanggung jawab sepenuhnya demi masa depan jutaan rakyatnya serta nasib segala elemen lain yang menopang terbangunnya kehidupan bangsa yang demokratis.

Mereka yang berada di sekolah, perguruan tinggi, dan segala lini kehidupan yang bertugas mengurus ummat harus secara kolektif membangun kesadaran kolektif untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata.

Usia Pancasila yang sudah berada di ke-72 Tahun ini tentu harus menjadi energi baru dan positif untuk membumikan Pancasila dalam setiap pergerakan pendidikan di semua lini kehidupan untuk melahirkan insan manusia yang berpikir(an) inklusif terhadap semua dan sesama. Di dalam Pancasila, sudah bersemayam nilai-nilai agama universal sehingga tidak perlu juga mengganti Pancasila dengan paham dan ideologi lain yang sangat jelas ahistoris dengan perjalanan berbangsa kita ini (Abdurrahman Wahid, 2009).

Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan amanat rakyat. Akhirnya, ketika Pancasila mampu ditunaikan secara terarah, republik ini dipastikan bergerak menuju bangsa yang besar dan beradab.