Bulan: Februari 2008

Pendidikan Politik Nahdliyin Menyambut Pilgub Jatim

Kompas Jatim, 25 Februari 2008

Oleh

Moh. Yamin, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(Lakpesdam) NU Kota Malang

Menurut Cliffort Geertz, masyarakat Jawa terbagi menjadi tiga kelompok: santri, priyayi dan abangan. Santri adalah mereka yang menimba ilmu di pesantren, termasuk masyarakat yang pasca nyantri kembali ke kampung masing-masing, menjadi masyarakat biasa. Priyayi adalah golongan elit lapis atas di pesantren sebut saja kiai, pengasuh pondok, tokoh masyarakat dan lain sejenisnya. Sedangkan abangan adalah mereka yang tinggal di perkotaan. Namun tulisan ini tidak membincangkan tiga relasi tersebut: santri-priyayi-abangan, hanya merelasi-diskusikan antara santri dan priyayi. Cliffort Geertz secara implisit mengatakan bahwa kaum nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama) adalah mereka yang tinggal di daerah pinggiran dan merupakan bagian dari golongan santri.

Mereka tidak berkecimpung dengan dunia hiruk pikuk politik kekuasaan. Kehidupannya santun dan polos. Pandangan, sikap, pikiran dan tindakannya tidak dipenuhi intrik-mengintrik atas nama kepentingan golongan tertentu. Kaum Nahdliyin itu hidup damai dan penuh dengan kegotongroyongan. Mereka berada dalam bingkai kehidupan yang dibalut persaudaraan, perkawanan dan kesetiakawanan sosial. Kiai atau tokoh masyarakat sebagai golongan elit lapis atas di tengah masyarakat adalah bagian utama dalam berinteraksi secara sosial. Masih menurut Geertz, kiai atau tokoh masyarakat ibarat broker yang menyambungkan kehidupan masyarakat nahdliyin dengan dunia luar. Oleh karenanya, peran kiai atau tokoh masyarakat sangat signifikan dan sentral dalam proses perjalanan hidup masyarakat Nahdliyin. Sementara Riswandha Imawan (alm), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta menambahkan pendapat, kelompok nahdliyin lebih banyak berpatron kepada kelas sosial yang lebih tinggi.

Bila di dalam lingkungan mereka, kelompok kiai dan tokoh masyarakat menjadi pedoman mereka dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun lainnya, kaum nahdliyin tersebut akan mengikuti fatwa para kiai atau tokoh masyarakat tersebut. Akan tetapi hal tersebut menjadi lain dan patut diwaspadai ketika kelompok kiai atau tokoh masyarakat tersebut kemudian memanfaatkan tingkat kepatuhan kaum nahdliyin tersebut. Di dalam momen-momen tertentu, sebut saja dalam kepentingan politik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu nasional baik legislatif maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), kaum nahdliyin pasti akan menjatuhkan pilihan secara taken for granted kepada para kiai atau tokoh masyarakat yang mencalonkan atau dicalonkan itu.

Sebab mindset kelompok nahdliyin adalah idealogical-minded (berpikiran ideologis). Berpikiran ideologis dalam konteks ini adalah mereka tidak mau tahu dan ambil peduli, yang penting, kiai atau tokoh masyarakat yang diidolakannya itu menang kendatipun kapasitas kemampuannya tidak terbukti secara kongkrit dan praksis. Oleh karenanya, kekhawatiran semacam ini kemudian jangan sampai terjadi pada pesta demokrasi Jawa Timur (Jatim) tanggal 23 Juli 2008 ini. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur betul-betul harus terpilih secara sehat, jangan memandang karena golongannya. Masyarakat nahdliyin perlu berpikir terbuka pada semua kandidat di pesta demokrasi Jatim tersebut.

Berpikiran pendek karena ingin mengegolkan dan memenangkan idolanya tanpa memerhatikan segala bentuk kemampuannya baik intelektual, sosial dan lain seterusnya harus dihindari dengan sedemikian rupa. Harus ada perubahan sikap secara komprehensif dan holistik terhadap sebuah realitas bila Jatim dimana masyarakat nahdliyin tinggal ingin bisa maju. Sebab pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk ditokohkan an sich, akan tetapi lebih dari itu. Seorang pemimpin itu mampu bervisi ke depan yang visioner. Etos kerjanya sangat tinggi. Tingkat manajerialnya juga dimampukan hebat. Bisa mengendalikan roda pemerintahan Jatim, tidak takut dengan lawan-lawan politiknya. Kehendak dan kemauan politik untuk memajukan Jatim juga sangat kuat. Seorang pemimpin bisa menggunakan bahasa masyarakat ketika terjun dan berbicara dengan warganya. Ia bisa memahami segala kepentingan aspiratif rakyatnya.

Seorang pemimpin juga mampu berkomunikasi konstruktif dan dialogis dengan para jajarannya. Ia bisa merangkul semua lawan maupun kawan di jajaran birokrasinya guna mengomunikasikan semua kepentingan aspirasi warganya. Tentu, supaya masyarakat nahdliyin kemudian bisa mendapatkan seorang pemimpin ideal sedemikian itu, mereka perlu mendapatkan pendidikan politik yang mencerahkan. Mereka diberikan satu pendidikan politik bagaimana supaya pilihan suara politiknya terhadap calon tertentu tidak atas dasar karena kedekatan, dan hal-hal lain sejenisnya. Masyarakat nahdliyin sebagai kelompok terbesar di Jatim harus hati-hati memberikan suara politiknya. Sebab suara politik mereka menjadi penentu utama nasib masa depan Jatim ke depan.

Ada beberapa hal supaya pendidikan politik bagi masyarakat nahdliyin bisa dijalankan dengan sedemikian kondusif dan mencapai keberhasilan. Pertama; pengurus Nahdlatul Ulama (NU) mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota maupun kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan RT/RW sebagai pengayom masyarakat Nahdliyin harus pro-aktif untuk mengampanyekan ”mari memilih pemimpin berdasar kapasitas kemampuan, akuntabilitas, akseptibilitas dan lain seterusnya”. Dalam konteks sedemikian ini, tanggung jawab NU sangat besar. Kedua; menggelar pertemuan dalam komunitas-komunitas kecil yang difasilitasi NU baik tingkat provinsi dan seterusnya guna memberikan pencerahan kepada masyarakat nahdliyin tentang ”apa itu pendidikan, politik dan pendidikan politik” harus digelar secara masif.

Ketiga; eksponen-eksponen lain seperti NGO (non-governmental organization) yang bermisi aufklarung (pencerahan) terhadap masyarakat nahdliyin harus pula ikut andil secara aktif partisipatif. Keempat; pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga paling lokal pun di Jatim ini wajib pula melakukan pendidikan politik secara santer. Ini sebagai satu bentuk kepedulian bersama guna membangun masyarakat yang melek politik. Pertanyaannya kemudian, seberapa jauhkah keseriusan NU, NGO dan pemerintah daerah dalam memasarkan pendidikan politik bagi masyarakat nahdliyin menyambut pesta demokrasi Jatim 2008 ini dalam konteks realitas sejatinya? Itu bisa terjawab apabila tiga komponen tersebut: NU, NGO dan pemerintah daerah memiliki komitmen, kemauan, kehendak politik dan tekad bulat untuk melakukan itu.

 

 

Pendidikan di Ujung Tanduk Kekuasaan

Jurnal Edukasi Pendidikan dan Kebudayaan, No. 09 Tahun 2007

Oleh

Moh. Yamin, Peneliti dan Penulis Lepas

Sembilan tahun berjalan hingga kini sejak reformasi 1998 digelindingkan dengan sangat hebatnya sebagai jawaban kekecewaan, dan kemarahan rakyat terhadap Orde Baru yang telah membungkam mulut rakyat berbicara, dan bersuara dan kemudian menghantarkan Soeharto turun tahta kepresidenan pada tanggal 22 Mei 1998. Ini terjadi pasca rakyat berteriak lantang menuntut turunnya Soeharto dengan dibidani oleh kalangan mahasiswa. Dan ini kemudian disambung dengan pemerintahan presiden saling gonta-ganti mulai B.J Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ternyata keadaan pendidikan di negeri ini tidak semakin menemukan titik kejelasan dan kebaikannya.

Pendidikan berjalan di tengah kegelapan antah berantah, dan akhirnya terjebak pada kebusukan, dan pembusukan nilai-nilai pendidikan. Pendidikan mengalami stagnasi, pasivitas, dan berjalan di tempat. Bahkan kita juga mendapati, pendidikan berada dalam bangunan konsep yang hambar konsep sehingga ia latah dalam ketidakberdayaan, dan ironis dalam gerakannya. Ia berkubang di tengah arus keadaan, dan suasana memedihkan sekaligus menyakitkan tatkala politik nasional, dan elit lapis atas turut menyumbangkan keikutsertaannya dengan saling menampilkan gejala saling sikut menyikut, tuding menuding, dan saling jatuh menjatuhkan atas nama golongan tertentu sektarian, mengutip pendapat William Liddle.

Ini, mau tidak mau, menyebabkan gerakan perjuangan pendidikan sebagai pencerdasan, dan pencerahan terjungkal ke belakang, dan kemudian kehilangan nilai-nilai teriakan maha dahsyatnya guna meneguhkan bangunan kecerdasan, dan pencerahan untuk bersama, dan ia pula akhirnya terkapar dalam jurang kehinaan, dan kenistaan. Pendidikan diperkosa, digerayangi, dan di(ter)bungkus oleh sebuah virus kekuasaan lantaran sang penguasa selama bertahun-tahun ke depan ini sejak angin reformasi ditiup sudah sama-sama berprinsip, dan berpandangan politik kerdil untuk berkuasa, menguasai, mempertahankan kekuasaan, dan bukan memberdayakan politik sebagai media perjuangan rakyat sekaligus kerakyatan. Pada akhirnya, raungan dan teriakan pendidikan pun sebagai alat mengangkat harkat, dan martabat kemanusiaan menjadi di(ter)sunat, di(ter)potong, dan di(ter)gergaji oleh mesin politik segelintir orang kuat dalam “hal tertentu” dengan tujuan agar tidak menggoyahkan kelompok status quo.

Anehnya lagi, dalam konsep pendidikan yang dihasilkan adalah pendidikan kekuasaan, bukan lagi pendidikan pemberdayaan. Sehingga pengejaran kekuasaan dengan memediakan diri pada pendidikan pun tidak bisa terelakkan, dan terbantahkan. Sehingga pendidikan pun diarahkan, dan dirubah struktur serta suprastrukturnya menjadi kuda perahan yang siap dinaiki oleh siapapun, kelompok manapun selama memiliki kuncinya. Kuncinya adalah kekuasaan, modal, dan diramu dengan kelicikan. Diiyakan maupun tidak, hal tersebut terjawab dengan mengamati, membaca, menelaah, dan menafsirkan rumitnya persoalan pendidikan, simpang siurnya memaknai pendidikan, dan semrautnya memahami pendidikan oleh banyak lapis masyarakat.

Pelbagai lapisan masyarakat memberikan ilustrasi pernyataan bahwa pendidikan berpijar pada ruang-ruang kehidupan yang tidak memiliki eksistensi berbicara, dan berbuat untuk masyarakat. Pendidikan justru takzim pada sang penguasa pasca kita memerhatikan konsep yang diciptakannya adalah komoditas pendidikan, pendidikan politik kekuasaan menurut Benny Susetyo, dan seterusnya. Pendidikan menghambakan diri sebagai pelayan penguasa, dan kekuasaan. Ia memelacurkan diri untuk direngguh keperawanannya. Dan ia lalu diciptakan, dihadirkan sebagai jembatan menguntungkan pihak kalangan tertentu, yang sangat tebal kekuasaan, sangat kebal hukum, tuli pada tangisan rakyat yang sedang gelisah serta resah dengan nasibnya, dan buta terhadap realitas masyarakat yang miskin.

Oleh karena itu, mempermasalahkan kerumitan pendidikan secara konsep dasarnya, kesimpangsiuran pemaknaan pendidikan secara filosofis, dan kesemrautan pemahaman secara epistemologis lantaran telah memperburuk suasana di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab maha penting, utama, dan paling utama karena itulah entri-entri poin yang bisa mengantarkan kita pada pemahaman persoalan pendidikan secara holistik.

Komplikasi Pendidikan Konseptual

Rumitnya pendidikan tersebut berkelindan dengan pemerintah yang tidak serius memberikan arah yang jelas terhadap apa yang seharusnya diinginkan oleh pendidikan nasional. Seolah, yang ada adalah kegamangan, dan kehambaran dalam merumuskan tujuannya itu. Diakui maupun tidak, ini telah menyebabkan kondisi pendidikan kita tertatih-tatih di pusara kehidupan yang tidak jelas juntrungnya. Pendidikan kita berputar-putar pada arah yang tidak sampai akhir sehingga ia lalu berujung pada siklus tanpa tujuan, dan arah. Ia bagaikan lingkaran setan yang tak bisa ditebak tujuan, dan kehendaknya karena setan itu adalah mahluk halus ciptaan Tuhan yang sukanya mengganggu kehidupan manusia, dan tidak bisa dijamah oleh manusia seperti kita.

Adanya pendidikan mahal, perdagangan pendidikan, dan memproduksi produk pendidikan untuk diserahkan kepada pabrik-pabrik serta perusahaan agar bisa dipekerjakan adalah satu ironi yang secara terus menerus membayangi ketakutan, dan kekhawatiran bahwa pendidikan akan mengalami kemunduran, dan keterbelakangan. Pendidikan akan surut, dan terbengkalai di pinggiran kehidupan yang tidak mencerahkan, dan membangun. Pendidikan akan semakin terbawa arus komersialisasi, dan elitis sehingga pemilik pendidikan adalah kelompok berduit, dan berkantong kekuasaan. Pendidikan berkualitas dimiliki, dan hanya dijamah oleh segolongan orang yang mewah, berprevilise tinggi, dan merupakan bagian dari kalangan elit lapis atas an sich.

Pendidikan hanya bisa diakses oleh mereka yang kebetulan maupun tidak sedang naik jabatan, kekuasan, harta, dan lain seterusnya. Secara terus menerus, pendidikan disidangkan pada meja bundar kehidupan yang tidak membawa akurasi, dan ketepatan berpijak, melangkah, dan bergerak. Justru ia ikut-ikutan pada atmosfir politik kekuasaan yang begitu hegemonik, mengutip pendapat Antonio Gramsci. Kecenderungan yang menimpa, dan membungkus pendidikan, sejalan dengan pendapat Antonio Gramsci pula, adalah pendidikan bergerak, berjalan, dan berlabuh pada titian-titian perjalanan riskan serta sarat resiko, dan bertendensi menjerumuskan pendidikan pada nasib destruktif, dan anarkis.

Pendidikan diberangus oleh sebuah kekuasaan maha perkasa, dan maha monster yang tidak jelas secara fisik, namun sangat kuat secara ide, dan gerakan pemikiran. Pendidikan diguncang, dirasuki, dan digaduhi oleh satu bangunan pemikiran yang berasal-muasal dari kelompok bersembunyi, namun kelihatan orang-orangnya. Dan pendidikan di tanah air ini sudah mengalami keadaan buruk bentuk, dan isinya dengan telah mencermati segala tindak tanduk kekuatan yang berlindung di balik pendidikan tanah air Indonesia. Tentunya ini dikomandani oleh golongan penguasa hegemonik dan karena itu pulalah kemudian melumpuhkan agenda perjuangan pencerdasan.

Ahirnya ini lalu mencarut marutkan tatanan kebangsaan yang coba dipertahankan sehingga Indonesia berada dalam bingkai yang ricuh. Dan kondisi parah demikian semakin hari, bulan, dan tahun kian kuat bertengger di Indonesia. Seolah gerakan beranjak dari ruang keterjungkalan tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan memang seharusnya diterima secara taken for granted. Melawan arus politik kekuasaan tersebut seakan sudah kehilangan kekuatan karena ibarat seekor semut melawan seekor gajah besar. Politik kekuasaan yang digadang-gadang oleh Benny Susetyo semakin kuat, kokoh, dan mapan di pemerintahan Republik Indonesia mulai zaman ke zaman. Tidak ada kemampuan menghantamnya, minimal mengurangi volume kekuataan yang sedang bergerak itu.

Bayangkan saja, adanya pendidikan yang katanya gratis, murah meriah seolah hanya satu slogan politik kekuasaan yang menyimpan bara api yang siap membakar, dan membunuh kehidupan masa depan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tampak kasat mata, pendidikan murah meriah, dan gratis menyedot ketertarikan masyarakat, membuat mereka terkesima dengan sejuta bayangan, dan khayalan, dan kemudian menyebabkannya bermimpi-mimpi banyak hal seputar nasib ke depan. Padahal itu semua hanya jargon berlumurkan kelicikan belaka, dan tak akan pernah terealisasi dengan sedemikian riilnya. Kembali pada kunci seperti kekuasaan, modal, dan kelicikan sebagaimana disebutkan di atas, maka penguasa di pemerintahan zaman ini sudah melakukan strategi politik seperti itu agar masyarakat menganggap, dan memandang pemerintah telah memiliki daya upaya memperbaiki kehidupan rakyatnya.

Supaya rakyat Indonesia memiliki satu penilaian positif bahwa pemerintah itu sedang berpihak, dan berjuang untuk masyarakat, bukan hanya semata memperjuangkan serta mempertahankan status quonya di puncak menara kekuasaan, dan menara gading. Jadi, rumitnya pendidikan dengan sedikit membuka fenomena-fenomena kehidupan di bangsa ini sudah sedikit pula menarik tabir kegelapan. Pendidikan dengan sangat nyatanya sedang dililit oleh satu konsep pendidikan yang penuh dengan anarkisitas, dan destruktifitas di banyak dimensi ruang dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Ini semakin kentara bila publik mau jujur, dan juga terbuka mengatakan bahwa selama ini sejak empat presiden pasca reformasi menyentuh ruang kekuasaan, dan menduduki kursi pemerintahan, mereka tidak pernah memiliki komitmen serius dalam membenahi kocar kacirnya pendidikan secara konseptual. Justru mereka sibuk mencari celah untuk memasukkan kepentingan kekuasaan, dan politik masing-masing ke kantong-kantong pendidikan. Ideologi-ideologi sektariannya ingin dibumikan, dan ditanamkan secara kuat, dan mendalam agar mengesankan bahwa pendidikan adalah hasil golongan ini, dan bukan itu. Produk pendidikan merupakan hasil kerja, kinerja, dan perjuangan mati-matian dari si A atau si B, dan seterusnya.

Ini secara terus menerus terus terjadi di tengah masa depan pendidikan kita ke depan, tidak pernah ada satu nalar berpikir jauh ke depan bahwa pendidikan adalah milik bersama, dikonsumsi oleh rakyat di pelbagai kelas sosial, dijalankan-pelajari oleh banyak status sosial di semua penjuru daerah baik kota maupun desa, miskin maupun kaya, dan seterusnya. Akhirnya, seolah pendidikan dikehendaki ditarik pada satu jalan sempit yang terjal, dan berkerikil tajam, serta ini sarat dengan marabahaya. Ketika keadaannya sudah sedemikian terpuruknya, pendidikan yang rumit pun semakin, dan bertambah rumit. Keberadaannya sangat mengkhawatirkan, dan berpotensi penuh komplikasi yang membahayakan lantaran pendidikan sudah berwarna gelap gulita, abu-abu, dan tidak mempunyai satu warna yang pasti, terang, dan jelas bahwa pendidikan itu untuk siapa, dan apa. Kendatipun memiliki satu warna, dan ataupun berwarna, ini sangat dipertanyakan eksistensinya karena sudah tidak menentu, dan tidak jelas orisinalitasnya.

Yang pasti, kerumitan tersebut akan kian memperkeruh suasana, dan keadaan pendidikan yang akan, dan dilangsungkan itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa Indonesia. Kita lalu didoktrinasi oleh pendidikan yang tidak mendidik, namun membunuh hajat hidup orang banyak, membodohi sekaligus membodohkan. Pendidikan tersebut memaksa, dan menghendaki untuk sama dengan konseptor pendidikan yang merumuskan itu, tidak boleh ada perbedaan, dan keberbedaan baik rumusan pemikiran, visi misi, dan lain seterusnya.

Justru, dipersilahkan secara absolut untuk menirukan secara tindakan praksis apa yang ada di dalam muatan-muatan konsep pendidikan tersebut yang sebetulnya sedang dipertanyakan validitasnya karena tidak mengakomodasi banyak pemikiran, pikiran, dan ide-ide lainnya. Suka maupun tidak, arah gerakan pendidikan terkibiri oleh golongan yang kehadirannya di tengah masyarakat hanya untuk mengambil keuntungan. Mereka mengejar, mencari, dan mendapati akses kekuasaan lantaran ada kemauan politik kekuasaan yang tidak sehat. Kemauan politik tersebut sangat busuk, kerdil, dan sempit pandangan. Yang ada dalam otak, pikiran, dan pandangan mereka adalah harus dengan sebisa mungkin merengkuh sebanyak mungkin keuntungan sebelum kekuasaaan itu meninggalkannya.

Akhirnya, memanfaatkan kekuasaan sebelum berakhir adalah sebuah keniscayaan yang tak boleh disia-siakan dengan begitu saja. Ini perlu dilakukan pendayagunaannya dengan secermat, dan seakurat mungkin. Tidak mungkin ada kesempatan lain setelah kekuasaan pergi, dan mustahil akan datang menghampirinya lagi. Pepatah lama mengatakan, kesempatan itu tidak datang dua kali, jadi harus pintar, dan cerdas dalam melihat sebuah peluang yang ada di hadapan kita. Karenanya mencermati, dan menyoroti seputar kerumitan pendidikan yang ada tersebut, ini sangat mustahil membawa bangsa ini pada bangunan hidup, dan kehidupan yang membaik, konstruktif, dan sehat.

Sebaliknya, ia akan berujung pada bangsa yang semakin parah dengan segala penyakit kehidupan multidimensional, mundur, kembali ke masa lampau, dan akhirnya tetap menjadi bangsa di nomor urutan buncit. Semua mengiyakan bahwa kerumitan pendidikan tersebut telah melahirkan tatanan yang chaos. Rakyat semakin bodoh, goblok, tidak tahu menahu tentang dirinya, dan apa yang harus diperbuat demi menyongsong masa depan yang cemerlang. Kerumitan pendidikan turut mengontribusikan satu paradigma berpikir yang abu-abu, menciptakan sebuah fase kebangsaan Indonesia yang kebingungan, membuat masyarakat linglung dengan kebingungan diri tentang apa warna merah, putih, hitam dan apa itu benar, salah, baik, buruk, dan lain seterusnya.

Akhirnya, ini dengan segala efek anak pinaknya memuncratkan satu permasalahan baru yang lebih rumit, kompleks, dan menegangkan. Pendidikan bukan lagi bisa dipersiapkan mendidik, melatih, dan membelajarkan masyarakat berbuat, berbicara, dan bersikap yang benar secara moral, betul secara etika, dan baik secara agama. Pendidikan terbungkuk-bungkuk di bawah ketiak kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Ia tidak bisa, dan mampu melebarkan sayap-sayap kekuatan pencerdasan, dan pencerahannya. Ia hanya bisa mengamini, dan mengiyakan apa yang dititahkan oleh penguasa kepadanya. Artinya, pendidikan bertekuk lutut di hadapan penguasa yang sedang mengendalikannya untuk bertindak sesuai dengan keinginan, dan kepentingan pemilik kekuasaan tersebut.

Ironisnya, ini kian waktu secara membabi buta berjalan semakin angkuh, dan congkak. Karena sudah tidak ada kelompok yang coba menghadangnya. Rakyat sudah pikun dengan pemikirannya lantaran tidak memiliki kedewasaan, dan kematangan dalam berpikir. Mereka kalut, dan pusing dengan nasibnya yang sedang hambar itu. Sehingga pendidikan harapan ideal, dan satu-satunya pun sudah direbut oleh sang penguasa di teras pemerintahan. Oleh karenanya pula, kerumitan pendidikan yang sudah mencabik-cabik niatan, dan tujuan adi luhung untuk mengarungi rakyat tercerahkan menjadi gagal. Karena kerumitan yang ada itu tidak hilang, namun kian bertambah besar, dan menguat di segala penjuru angin.

Keniscayaan ini kemudian menghadirkan sebuah perilaku pendidikan yang berkecenderungan tidak konsisten dengan prinsip dasarnya. Apabila pendidikan adalah diperuntukkan buat kemanusiaan, malah dipersiapkan bagi kebiadaban kemanusiaan. Ia dihela untuk bertingkah dengan tidak benar, tidak waras, dan berulang-ulang bersandar pada bagaimana saling menguasai, menindih, dan menjatuhkan atas nama keuntungan pribadi, dan golongan. Senyatanya, ini selanjutnya berpotensi menyebabkan pendidikan yang diharapkan bisa merubah nasib dari buruk menuju baik hanya sebuah impian belaka. Pendidikan seolah rumusan-rumusan pemikiran melangit, namun tidak pernah membumi karena sesuatu yang melangit itu tidak akan sampai ke bumi disebabkan yang sampai ke bumi adalah kebohongan, kemunafikan, dan kepalsuan.

Iya maupun tidak, mengamininya adalah sebuah keharusan karena itu yang sedang merealitas di zaman ini. Sehingga adanya kerumitan pendidikan tersebut ibarat akar serabut yang tidak bisa dicabut dengan semudah membalikkan telapak tangan. Ia bisa diangkat ke permukaan, dipotong-potong, dan dicari akar persoalannya bila penguasa pemerintahan dihengkangkan dari kursi kepenguasaan, dan kepemerintahannya. Pertanyaannya adalah mampukah melakukan aksi revolusi itu di saat rakyat dalam keadaan lesu, lemas tanpa pil vitamin yang kuat? Yang jelas, tindakan tersebut sia-sia saja, tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kenekatan yang berbuntut pada bunuh diri, siap mati, gagal, dan menerima kekalahan secara taken for granted.

Dengan kata lain, berjuang tanpa persiapan matang akan menelan pil pahit kekalahan. Namun terkadang sayangnya, ini kemudian berhenti di tengah jalan, tak sampai pada tujuan akhirnya, dan macet total seiring dengan pesimisme hidup yang kian menguat di jejaring kehidupan masyarakat kita. Lantaran pemerintah tidak memberi dukungan penuh dalam pendidikan pencerdasan, dan pencerahan. Pemerintah seolah tidak ambil peduli, dan perhatian bagaimana sebetulnya perlu membenahi dunia pendidikan. Justru ia ambil partisipasi ketika ada kemauan politik sebagai sebuah pemihakan pada golongan tertentu. Ini disambung dengan satu kehendak politik menguasai, dan menindih yang lain agar tidak cerdas, dan tidak mengganti posisinya ke depan.

Rumusan berpikir, dan bergeraknya adalah menghalau, menghadang, dan menutup jalan untuk orang lain maju ke depan karena mereka berkepentingan untuk jalan itu agar mereka lebih maju dari pada yang lain. Sehingga ini, suka maupun tidak, dapat mendorong kelompok itu sendiri lebih cerdas, maju, pintar, lebih menguasai medan kekuasaan sedangkan lainnya tetap berada di bawah pengendalian kekuasaannya. Ini akhirnya menjadikan yang lain itu tetap sebagai kalangan bawahan, dikendalikan, dan disetir oleh kelompok berkuasa itu. Akhirnya, yang kalah tetap kalah, yang miskin tetap miskin, dan yang tak karuan semakin menjadi tidak karuan. Oleh karenanya, munculnya satu kerumitan pendidikan sedemikian ini akan menebalkan satu kegentingan hidup di tanah air Indonesia karena selalu terbawa pada arus suasana, dan keadaan yang sangat tidak menyehatkan serta sehat. Keadaan lingkungan ricuh, labil, dan kehilangan maknanya guna membantu terbentuknya bangunan kebangsaan berparaskan nilai-nilai kebaikan, kecerdasan, keadilan, dan seterusnya.

Kerumitan pendidikan lantaran tiada sempurnanya sebuah konsep pendidikan yang jelas akan memperkeruh suasana di tengah masyarakat. Bangunan pendidikan nirkonsep tersebut secara sekonyong-konyong akan menelantarkan rakyat, dan bangsa Indonesia ini sehingga kondisi demikian itu meluluhlantakan cita-cita ideal, yakni bangsa, dan masyarakat madani. Diakui maupun tidak, karena kerumitan pendidikan tersebut pula akhirnya melahirkan satu kericuhan, dan kegaduhan di belantara bermasyarakat, dan berbangsa. Masyarakat akan terpelanting jauh ke belakang. Mereka tidak mampu menggerakkan nalar berpikir, dan kekuatannya untuk menegakkan yang benar, meneguhkan sesuatu yang adil, dan mempertahankan nilai-nilai pendidikan sebagai agen perubahan sosial, dan bangsa ini menuju era baru; era yang bernafaskan dengan jiwa, spirit, dan pergerakan progresif serta inovatif.

Keniscayaannya adalah kerumitan tersebut kerap menjadi bumerang, dan penghalang demi adanya pendidikan yang coba mampu mengangkat harkat, dan martabat bangsa. Kerumitan tersebut hanya ada, dan diadakan demi mengacaukan suasana kehidupan yang sebetulnya ini tidak harus dikacaukan dengan itu. Sehingga ini, suka maupun tidak, melemahkan tali-temali yang siap disambung guna merekatkan etos perjuangan, dan kejuangan dalam menyongsong bangsa merdeka, adil, dan bebas dari segala telingkungan. Ini pula menyudutkan masyarakat pada tempat yang sangat menggetirkan, dan mengenaskan. Mereka lemah, kehilangan daya gerak serta pergerakannya, dan pula kekeringan denyut berpikir yang berparadigma kritis, transformatif.

Ini, semua sepakat, akan menggadaikan nilai-nilai pendidikan adiluhung di hadapan para penguasa. Karena dengan begitu, penguasa akan coba memelintir keadaan yang sudah rumit, Ia akan kian mudah, dan sangat gampangnya menciderai sesuatu hal yang suci, dan mulia. Dengan kata lain, tatkala pendidikan sedang berada dalam nasib tragis, pendidikan belum, dan tidak memiliki konsep mapan dalam bergerak guna menampilkan dirinya untuk masyarakat, dan bangsa. Ini disebabkan oleh sebuah keterjadian yang memundurkan pendidikan ke jurang nirkonsep. Maka ia menjadi kaki tangan sebuah kekuasaan tiranik, dan hegemonik di kemudian hari. Ia, diakui maupun tidak, akan pula menjadi konsep berpikir bermasyarakat, dan berbangsa yang tak bertaring. Kendatipun kemudian memiliki taring, ia mempunyainya karena ditaringi oleh penguasa. Secara tidak langsung, taring dalam pendidikan tersebut adalah pengejewantahan dari sebuah kekuasaan yang sedang hidup, bergerak, dan angkuh dengan segala kemampuannya.

Akhirnya pula, kerumitan pendidikan kian menggila. Kerumitan tersebut secara terus menerus membumbung tinggi, sedikit demi sedikit menjadi bukit, dan lalu menghilangkan nilai-nilai adiluhung. Niscayanya adalah pendidikan terpojok pada sudut-sudut ruang yang sempit, pengab, dan tipis angin. Pendidikan sebagai proses perjuangan sosial menjadi isapan jempol belaka. Setuju maupun tidak, publik harus mengiyakan, dan mengamini itu karena hal semacam itu adalah realitas yang sekarang sedang membumi. Pendidikan telah diinjeksi dengan pelbagai kepentingan luar tertentu yang tidak baik, dan sehat. Pendidikan coba direkayasa dengan sedemikian rupa untuk memihak pada mereka, dan golongan yang berkepentingan, bermodal dalam hal tertentu, dan sedang tidak puas dengan keadaan yang sedang diterimanya itu lantaran pendidikan hadir untuk kebersamaan, kekompakan dalam menata masa depan bersama yang indah, menawan, dan damai. Artinya, pendidikan tidak harus sedemikian, namun ia harus diadakan, dan digerakkan pada pemberangusan nilai-nilai adiluhung agar rakyat, dan bangsa ini sakit, kesakitan, dan kian merana dalam ketertindasan baik fisik maupun psikis. Pembusukan nilai-nilai pendidikan adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun perlu dikerjakan dengan sedini mungkin agar bangsa, dan masyarakat Indonesia terbaring dengan segala kepedihan hidup. Bangsa, dan masyarakat ini tak mampu beranjak dari ranjang kehidupan yang sarat dengan kehancuran, kehinaan, kenistaan, dan kehambaran makna hidup.

Filosofi Pendidikan yang Morat Marit

Carut marut pemaknaan pendidikan kian hari semakin kentara. Realitas sejarah mencatat bahwa elit lapis atas sudah coba dengan sangat berani, dan nekat memahami pendidikan secara porak-poranda. Mereka dengan sangat mudahnya seperti membalikkan telapak tangan menegaskan bahwa pendidikan adalah media mencari kerja, sebagai jembatan mencari kekuasaan, jenjang menata karir, dan ranah berproses dalam rangka menjadikan dirinya sebagai manusia anti-kemanusiaan baik itu disadari maupun tidak. Bayangkan saja, itu bersangkut paut dengan output pendidikan yang ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka dapat mencukupi dirinya dengan segala kemewahan berbasis materi, mengutip paradigma marxisme. Materi adalah sebuah akhir abadi pasca memeroleh, dan menguasai pendidikan. Tidak ada lagi selain dari itu. Ironisnya lagi, ini kemudian dilanjut-langkahkan pada sebuah pertarungan untuk mengalahkan kelas-kelas sosial yang ada di sekitar.

Oleh karenanya, seolah bila mengamati sedemikian ini, pendidikan lalu hanya dihadirkan guna merobohkan segala pilar sosial yang sudah terbangun sebelumnya, yang juga mendukung atas adanya yang lain. Padahal adanya kehidupan dengan segala warna warninya itu diharapkan, orang miskin melengkapi yang kaya agar bisa terbantu secara sosial sehingga kekayaan yang dimiliki si kaya itu tidak dimonopoli secara absolut namun dipersembahkan untuk semua, dan mereka bisa berbuat demi kepentingan masyarakat, akhirnya yang kaya pun merasa bertanggung jawab atas lingkungan yang sedang dihadapinya itu. Dalam konteks sedemikian, ada sebuah rasa memiliki yang, sadar maupun tidak, tercipta di lubuk hati, dan pikiran yang kaya guna bertindak demi kepentingan bersama, agar terjadi perubahan sosial yang lebih berkembang serta maju di hari esok.

Yang pasti, ketika filosofi pendidikan yang digelora-realitaskan kemudian bukan sedemikian yang terjadi, sebaliknya adalah jiwa pendidikan yang tidak bersahabat, dan berkawan dengan alam sekitar. Pendidikan sangat mengejar ruang-ruang kekuasaan hampa makna kemanusiaan, dan ini meluncur pada jejaring kehidupan yang berlumurkan dengan noda-noda keriuhan hidup tanpa kedamaian, dan perdamaian. Jangan harap, akan ada kebaikan, dan perbaikan kehidupan di hari depan. Justru, dengan filosofi pendikan yang kocar kacir itu, membelot pada sebuah jalan gaduh dengan seribu masalah, maka ini semakin tidak akan mampu menentukan arah perjuangan pendidikan yang jelas untuk masyarakat, dan bangsa Indonesia. Akhirnya, bangsa, dan masyarakat Indonesia kian bungkam dengan pemahaman pendidikan yang tidak pasti kejelasannya. Bangsa, dan masyarakat Indonesia semakin terpuruk pada jurang tanpa akhir, yang secara sewenang-wenang mereka terhanyut pada arus mematikan.

Pertanyaannya adalah akan dikemanakan pendidikan dengan konsep filosofi yang morat marit itu? Tatkala elit lapis atas dengan sangat hebohnya mengilustrasikan bahwa memahami pendidikan di konteks kekinian adalah dimampukan berbasis kekuasaan, dan materi. Ketika pendidikan diujung-akhirkan pada kerangka berpikir positivistik, mengutip paradigma positivisme. Publik dengan segala warna-waninya akan sepakat berkata, pendidikan akan mengalami kemunduran amat sangat, tak akan bisa melawan arus kebiadaban materialisme dengan segala anak pinaknya. Pendidikan akan termangsa oleh paham tersebut sehingga pendidikan akan menjuruskan diri, dan terjerumus pada sebuah hasil pemahaman yang sangat sempit, kerdil, dan picik. Pendidikan terjerembab pada sebuah kenikmatan milik segelintir orang yang, kebetulan maupun tidak, asyik masyuk dengan kekuasaan yang telah diraihnya, mengutip pendapat Benny Susetyo. Sehingga ini kemudian menggadaikan nilai-nilai pendidikan adiluhung sebagai mesin pembebasan manusia dari telingkungan kehancuran antah berantah baik itu yang berwajah kapitalisme maupun yang lain.

Diakui maupun tidak, keniscayaan ini adalah sebuah kekhawatiran yang semakin jelas di depan mata lantaran tingkah, pola elit lapis atas yang mengambil kebijakan sudah sangat rakus dengan kekuasaan yang perlu digenggam dengan sangat eratnya. Mereka dengan posisi kekuasaan tersebut berdalih, mumpung ada kekuasaan di tangannya, maka pendayaupayaan dengan sangat maksimal dan optimal atas kekuasaan tersebut demi kepentingan golongan, dan pribadi harus digerakkan dengan sedemikian tangkas, gesit, dan cepat. Jangan lemah, lengah, dan terlalu terlena dengan kekuasaan itu. Harus bergerak terus ke depan demi menyongsong tata kehidupan golongan, dan pribadi yang aduhai, dan terang benderang. Tidak perlu, dan penting melirik serta membuka mata lebar-lebar dengan segala kemiskinan sosial di hadapan, dan di sekitar karena ini akan menghambat sebuah perjalanan, dan pengerjaan kepentingan tertentu, sebuah milik golongan, dan pribadi. Justru, menutup mata, dan telinga dengan rapat-rapat adalah hal terbaik, dan paling tepat.

Jujur pula, pemaknaan pendidikan filosofis yang cenderung bias akan kian menenggelamkan sebuah harapan besar untuk menjadi bangsa, dan masyarakat yang cerdas. Filosofi pendidikan sedemikian itu kian membutakan mata nurani untuk mengenal yang baik dan buruk, salah dan benar sehingga ini kemudian tidak membuka ruang-ruang kesadaran untuk bersama mengukir kehidupan yang mendidik, namun membodohkan. Diakui maupun tidak, ini adalah sebuah kemestian yang pasti disandarkan pada keadaan kekinian karena sudah sangat jelas pemaknaan pendidikan sangat menyimpang dari tujuan-tujuan awalnya sebagai pemerdekaan manusia. Sederhananya, pendidikan sudah membudakkan manusia pada nilai-nilai yang tidak memanusiakan manusia, justru kian menelingkung mereka untuk semakin berada dalam jejaring hidup berbalutkan dosa-dosa sosial, seperti menindas, melemahkan, dan mengelabui.

Alhasil, ketika filosofi pendidikan morat marit tersebut sudah menelingkung seluruh lini kehidupan, maka bangsa ini sudah tamat dengan sendirinya. Ia tak akan mampu bangkit dari sebuah belenggu kesusahan yang sedang membelitnya itu. Mau keluar, dan melepaskan diri dari belenggu tersebut ibarat seseorang yang sudah diikat dengan tali temali sangat kuat. Sehingga bangsa Indonesia tak berdaya dengan segala kelemahannya itu. Dalam pengertian lain, filosofi pendidikan morat marit tersebut merupakan asal muasal yang kemudian melahirkan satu tatanan kependidikan yang menyeret bangsa ini ke jalan yang sangat amburadul. Bangunan konsep pendidikan sedemikian itu akhirnya menyebabkan sebuah kehancuran pendidikan itu sendiri secara konsep filosofisnya, ini kemudian pula tidak membawa nilai-nilai pembebasan yang liberatif.

Ada sebuah kekhawatiran, dan ketakutan sangat ekstrim, hal sedemikian, dengan sangat seyakinnya, akan merusak suasana, dan keadaan yang sudah hancur baik di dalam dunia pendidikan itu sendiri, termasuk masa depan bangsa Indonesia ke depan. Ini sekaligus merupakan bahaya laten yang cukup krusial karena ini, disadari maupun tidak, bisa menambah sebuah permasalahan baru yang lebih runcing. Pertimbangannya adalah tatkala pendidikan sudah carut marut secara konsep, bangsa kita sedang sakit, dan lantas ini disambung dengan filosofi pendidikan yang morat marit, maka ini akan kian serta semakin memperkeruh suasana yang kemudian menghendaki untuk mengharapkan banyak hal yang baik demi kemajuan bangsa Indonesia menjadi utopia belaka. Kita hanya bisa mengisap jempol sembari melihat kondisi bangsa dengan segala kerusakan di segala garis nasibnya. Keniscayaan ini, disadari maupun tidak, akan mempengaruhi banyak lain.

Dengan filosofi pendidikan morat marit tersebut, kita tak akan bisa memahami sebuah makna pendidikan yang lebih terbuka, jujur, polos, mendidik, membuka kesadaran-kesadaran baru yang reformatif dan revolusioner, dan menciptakan satu paradigma hidup yang lebih mengedepankan sebuah perjuangan melawan penindasan. Bahkan, kita akan buta dengan segala kesejatian pendidikan yang sebetulnya. Pendidikan adalah membebaskan, dan memerdekakan manusia dari soal-soal dehumanitas hilang menuju roda pemikiran manusia rasional, dan sehat. Akhirnya, pendidikan merupakan sebuah prores pergerakan menuju kemanusiaan yang sipil pun tercecer di gerbong belakang kereta. Nilai-nilai kemanusiaan sipil dalam bangunan kehidupan beraraskan dengan segala bentuk pencerahan pun turut pudar, dan redup.

Alih-alih mengatakan, ketika image pendidikan tidak demikian, justru diketengahkan dengan semua kerusakan entah konsep maupun praksisnya, maka ini jangan harap akan menimbulkan semangat keseriusan untuk membetulkan yang salah, membenahi yang kurang betul, dan memperkuat arah pendidikan ke depan secara gerakan praksisnya. Karena diakui maupun tidak malah hanya akan meninggalkan sisa-sisa hidup yang kotor, nista, dan hina bagi kehidupan pendidikan, maupun bangsa Indonesia ke depan.

Oleh sebab itu, sikap dengan berpikir terbuka, dan mau menerima segala masukan perlu dibentuk secara praksis agar menata, meluruskan, dan memperbaiki yang rumit menjadi tidak rumit dapat diimplementasi dengan sedemikian tepatnya. Sudah berkali-kali, ini sering terjadi terkait adanya kesiapan membangun bangsa yang baik, namun pelakunya sendiri belum, dan tidak baik. Dan pekerjaan ini sangat mustahil akan menuju puncak, mengutip slogan Akademi Fantasi Indosiar (AFI).

Persoalan pendidikan sedemikian itu akan mampu dicairkan dengan sangat mudahnya tatkala konsep berpikir bangsa ini sangat terarah, terbentuk dengan sangat mapan, dan kuat. Tak hanya itu saja, kerumitan pendidikan akan bisa dikubur dalam-dalam ketika ada kesiapan mental untuk menerima segala bentuk kekuatan dari luar yang terbuka, dan membangun. Kekuatan tersebut adalah jiwa besar dengan semangat tinggi untuk merubah satu struktur yang dinamis, dan inovatif. Tidak menyerah pada satu kondisi realitas yang membungkam keadaan masyarakat, tidak ada ketakutan diri untuk bertindak demi rakyat dan kebersamaan namun secara terus menerus bergerak maju, melangkah dengan segala kekuatan jiwa yang dimilikinya, dan akhirnya mampu meraih cita-cita akhir. Kekuatan tersebut ibarat bara api yang akan membakar jiwa manusia dan rakyat Indonesia untuk berani bertempur dalam memperjuangkan sebuah harapan ideal, yakni masyarakat tercerahkan (the enlightened society).

Daftar Pustaka

Assegaf, Abd Rahman. 2004. Pendidikan Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: Tiara Wacana

Freire, Paulo. 2003. Pendidikan Masyarakat Kota diterjemahkan Agung Prihantoro: Yogyakarta: LKiS

Irawan, Ade dkk. 2004. Mendagangkan Sekolah. Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch (ICW)

Mas’ud, Abdurrahman. 2002. Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik. Yogyakarta: Gagas Media

Mulkhan, Abdul Munir. 2002. Nalar Spiritual Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana

Palmer, Joy A (Ed.) 2003. 50 Pemikir Pendidikan diterjemahkan Farid Assifa. Yogyakarta: Jendela

Suwito. 2004. Filsafat Pendidikan Ahlak. Yogyakarta: Belukar

Susetyo, Benny. 2005. Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta: LKiS

Supriyoko dkk. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Fahima

Tillaar, HAR. 2003. Kekuasaan dan Pendidikan. Magelang: IndonesiaTera

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Jakarta: Asokadikta Durat Bahagia

UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005. Bandung: Citra Umbara

Yaqin, M. Ainul. 2005. Pendidikan Multikutural. Yogyakarta: Pilar Media

Kurikulum Pendidikan yang Ekologis

Jawa Pos, 9 Februari 2008

Oleh

Moh. Yamin, Pendidik dan Aktivis Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang

 

Kerusakan lingkungan akibat banjir sudah menjarah tanah pertiwi Indonesia. Di setiap lorong kota dari Sabang sampai Merauke dipenuhi air hujan akibat tidak mampunya lautan, sungai, dan resapan air guna menampung luberan air hujan. Selama akhir tahun 2007 hingga awal 2008, Jakarta, beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan pelbagai kota lain menjadi “korban” luberan air hujan tersebut. Sehingga ini lalu menimbulkan kerugian material dan immaterial tak terhitung jumlahnya, termasuk menyebabkan para korban pun tewas lantaran tidak bisa menyelamatkan diri dari amukan badai banjir.

Secara material, jutaan rumah dengan segala isinya terendam dan terhanyut oleh derasnya luberan air hujan tersebut. Bangunan perkantoran, sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya pun ludes. Bila dihitung dalam estimasi rupiah, jumlahnya melebihi miliaran rupiah. Ini belum lagi berbicara tentang nasib korban bencana banjir tersebut. Secara immaterial, rasa sedih, kalut, isakan tangis kedinginan dan lain seterusnya menghantam jiwa psikologis para korban banjir.

Yang jelas, nasib mereka tidak menentu. Menuding siapa yang harus disalahkan dan bertanggung pun sangat sulit sekali. Sebab persoalan tersebut sangat sistemik dan kompleks. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk masyarakatnya pun tidak begitu peduli dengan lingkungan. Di dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, kebijakan politik untuk cinta lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membangun rumah atau bangunan-bangunan lain menurut tata ruang kota dan wilayah sering dilanggar.

Menurut ilmu planologi, pembangunan rumah dan bangunan selama ini hanya ”asal buat dan asal selesai”. Tidak ada perencanaan yang matang apabila ingin mendirikan bangunan-bangunan di daerah yang rawan banjir termasuk segala dampak buruknya. Masyarakat dalam konteks demikian pun juga sama-sama tidak ambil keseriusan penuh untuk peduli kepada lingkungan. Sampah berserakan dimana-mana, khususnya bagi mereka yang tinggal dekat sungai dan aliran-aliran dari sungai kecil ataupun besar. Atau bagi mereka yang hidup di perkotaan dengan resapan airnya sangat sedikit sekali. Ini adalah sebuah ironi.

Menuntaskan persoalan tersebut ibarat menegakkan benang basah. Sangat susah dan rumit untuk dilakukan. Pemerintah tidak berkomitmen tinggi dan berkemauan politik untuk hidup bersih dari sampah. Masyarakat pun juga begitu. Pemerintah satu sisi dan masyarakat di sisi lain tidak mempunyai kesadaran tinggi agar lingkungannya bersih dan bebas dari sampah. Mentalitas hidup untuk bersih sudah hilang, seiring dengan matinya kepedulian dan kecintaan mereka kepada lingkungan. Yang pasti, guna mengakhiri persoalan sedemikian itu, ini membutuhkan proses panjang dan lama.

Sangat mustahil bisa memberikan pendidikan cinta lingkungan kepada masyarakat dan pemerintah dengan berkampanye ”mari cinta lingkungan bersih dan hidup bersih”. Sebab mereka merupakan bagian dari generasi lama yang tidak bisa diberikan pendidikan kesadaran sama sekali. Bila dikritik, diberi masukan maupun saran pasti marah dan begitu seterusnya. Sehingga ini pun diperlukan satu terobosan baru dengan cara melakukan potong generasi.

Potong generasi yang dimaksud disini adalah kita mengajarkan hidup bersih kepada para anak didik dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah (Dasar SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk di Perguruan Tinggi (PT). Sebab mereka masih bisa dididik. Pikirannya masih bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Pola pikirnya lebih terbuka dan mau menerima perubahan dari luar. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh sebab itu, mereka perlu mendapatkan pembinaan dan pendidikan cinta lingkungan secara masif serta holistik.

Kurikulum pendidikan berbasis ekologi perlu dan sangat penting dihidupkan di setiap lembaga pendidikan. Dan adanya kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diharapkan mampu dibuat sesuai dengan kebutuhan lokalitas daerah masing-masing adalah sebuah jalan menuju pembentukan karakter anak didik cinta lingkungan. Sebab muatan KTSP diciptakan dan dilahirkan oleh para pendidik dimana sekolah berada. Di setiap materi pelajaran ataupun kuliah yang diajarkan, nilai-nilai kecintaan dan kepedulian kepada lingkungan harus diperkuat dengan sedemikian rupa baik teoritis maupun praksis.

Pada beberapa materi pelajaran maupun kuliah yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan lingkungan, ini perlu diberi waktu pembelajaran-pengajaran yang cukup selama itu tidak mengurangi konsentrasi muatan jurusan yang diinginkan di setiap lembaga pendidikan terkait. Yang jelas, apabila anak didik mulai dari TK hingga PT diberikan materi ajar cinta lingkungan, ini meniscayakan generasi-generasi masa depan akan berparadigma ekologis.

Sehingga bencana-bencana banjir dengan segala anak pinaknya bisa teratasi. Sebab mereka sudah berkesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan sehat dan bersih. Apabila mereka kemudian menjadi birokrat, politisi dan lain seterusnya, maka pikirannya akan ber-ecological minded (berpikiran lingkungan). Kebijakan-kebijakan politiknya terkait lingkungan akan berpihak kepada lingkungan bersih, asri dan indah sesuai dengan tata ruang kota dan wilayah. Bila menjadi masyarakat, mereka pun akan menyayangi lingkungan bersih dan sehat. Dengan begitu, daratan Indonesia steril dari malapetaka banjir.