Bulan: Januari 2014

Negeri Gizi Buruk

(Memperingati Hari Gizi Nasional 25 Januari 2014)

Banjarmasin Post, Sabtu, 25 Januari 2014 00:36 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=12)

Oleh : Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Di sejumlah daerah negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, kita sering dikagetkan dengan banyaknya bayi di bawah usia lima tahun (balita) terkena penyakit gizi buruk (baca: realitas). Misalnya, Aceh dengan angka 10,7 persen, NTT (9,4 persen), NTB (8,1 persen), Sumatera Utara (8,4 persen), Sulawesi Barat (10 persen), Sulawesi Tengah (8,9 persen), dan Maluku (9,3 persen).

Ada juga provinsi yang kasus gizi buruk maupun kurang gizinya cukup tinggi. Yakni, NTT, NTB, Sulteng, dan Maluku. Sedangkan 40 anak di Kampung Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, juga menderita gizi buruk (tabloidjubi.com). Mereka berbadan kurus kerempeng dan berpenyakitan sebagai efek domino penyakit gizi buruk tersebut.

Para balita mengalami kesehatan yang buruk, sehingga tidak bisa menjalani hidupnya secara normal dan justru berada dalam titik nadir hidup yang mengkhawatirkan. Mereka tidak bisa menjadi anak-anak yang berbadan sehat.

Biasanya, hal tersebut menimpa mereka lantaran tidak mendapatkan makanan yang sehat dan menyehatkan. Kadar protein yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsinya sangat minimalis dan berada di angka nol. Sangat wajar, bila makanan yang masuk ke tubuhnya pun tidak memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan seluruh sel tubuhnya untuk menjadi sehat.

Bahkan, hal demikian juga dipicu oleh tiadanya minuman yang mengandung zat-zat vitamin yang dapat memberikan kesegaran dan kesehatan. Minumannya sangat jauh dari kadar-kadar vitamin. Belum lagi, air yang digunakan untuk diminum juga berasal dari air yang tidak bersih, karena sumbernya pun tidak bersih. Karena itu, sangat dimungkinkan, hal demikian pun menghambat kemajuan kesehatan para bayi. Lebih ironis lagi, itu juga didukung kuat oleh lingkungan (sanitasi) yang tidak bersih, sehingga menyebabkan sirkulasi udara di mana bayi itu tinggal tidak memberikan kadar kesehatan menyehatkan.

Mereka juga tinggal di tempat yang udaranya sangat pengap dan justru penuh dengan polusi kotoran-kotoran sekitar. Sebut saja, banyaknya sampah berserakan di daerah sekitar tempat tinggal bayi, sungguh menjadi ancaman terberat bagi timbulnya banyak penyakit serta merusak kesehatan. Sampah berserakan berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit tak terduga yang bisa menggangu kesehatan tubuh bayi.

Diakui atau tidak, ini adalah sebuah keniscayaan di lapangan. Yang jelas, realitas-realitas mengenaskan semacam itu merupakan potret yang dapat memperkeruh epidemi gizi buruk. Ini, tentu saja sangat rentan untuk menjadi bayi-bayi bermasa depan muram dan suram. Tidak bisa menjadi anak-anak sehat Indonesia di masa mendatang.

Ironisnya, pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini cenderung tidak memiliki kepedulian yang tinggi untuk memberantas epidemi gizi buruk dengan segala konsekwensi buruknya. Bila ada penanganan pun, itu hanya bersifat reaksioner. Dalam konteks tersebut, pemerintah mencoba melakukan pemberian jenis makanan dan minuman sehat terhadap para balita di sejumlah daerah negeri, karena saat itu sedang marak diperbincangkan media massa, pengamat sosial dan lain seterusnya.

Melakukan distribusi makanan dan minuman sehat secara gratis secara besar-besaran untuk menanggulangi gizi buruk pun, dilakukan dengan sedemikian masif dan terpadu. Ada kekhawatiran, bila itu tidak dilakukan, citra politik pemerintah di depan masyarakat akan anjlok. Dengan kondisi demikian, sikap membantu rakyat pun menjadi politis demi kepentingan tertentu, tidak secara tulus hati berbuat untuk kesehatan anak-anak Indonesia.

Yang jelas pula, terlepas berbau politis atau tidak politis, pemerintah sangat tidak serius dan mendalam menyelesaikan persoalan gizi buruk yang sudah menimpa kesehatan anak-anak negeri ini.

Etos kerja tinggi pemerintah untuk meningkatkan perbaikan kesehatan di bangsa ini ibarat panggang jauh dari api. Selalu terhambat dengan kepentingan-kepentingan lain yang tidak berkaitan langsung terhadap kepentingan rakyat. Sebut saja, pemerintah lebih tertarik mengurusi persoalan politik kekuasaan, jabatan dan lain seterusnya. Ini sangat ironis. Ternyata, elit-elit lapis di negeri ini yang didapuk sebagai pelayan rakyat justru lebih gandrung mementingkan urusan-urusan sektarian tertentu. Tidak ada niatan politik suci untuk bekerja demi rakyat di bangsa ini.

Oleh karena itu, tatkala persoalan gizi buruk sudah mendarah daging di bangsa ini, sudah sewajarnya bila pemerintah mau kembali mengetuk hati dan membuka diri demi berbuat untuk bangsa Indonesia ke depan. Menyelamatkan kesehatan anak-anak Indonesia harus menjadi agenda utama yang harus segera dilakukan. Jangan selalu tertunda dan ditunda karena sebuah kepentingan golongan dan pribadi an sich.

Salah satu tujuan pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs) 2015 adalah terbentuknya masyarakat Indonesia yang sehat. Sebab dengan terwujudnya kesehatan, maka penyakit gizi buruk tidak akan merealitas. Anak-anak Indonesia akan bisa menjalani hidup dan kehidupannya secara wajar dan normal serta kondusif. Anak-anak negeri yang masih duduk di bangku sekolah pun akan terhindar dari penyakit gizi buruk, sehingga mereka pun akan lebih nyaman dalam belajar, menuntut ilmu.

Penuntasan Terpadu

Persoalan gizi buruk akan tuntas diselesaikan bila pemerintah memberikan pendidikan hidup sehat kepada seluruh masyarakat, termasuk bagaimana mengurusi para bayinya. Ini sebuah terobosan penting yang harus segera digelar. Menggerakkan dinas kesehatan sebagai pelaksana utama serta lembaga-lembaga pemerintahan lain sebagai pendukung, sudah semestinya untuk dilakukan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti dibukanya akses lapangan pekerjaan pun wajib dilakoni. Sebab, adanya lapangan pekerjaan, ini akan membawa kemudahan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan per bulannya. Masyarakat juga akan bisa memanfaatkan hasil pendapatannya untuk membeli makanan dan minuman sehat bagi para bayinya.

Ini kemudian ditambah oleh anggaran kesehatan yang besar di pos kesehatan, baik dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terlayani secara maksimal dan optimal.

Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dilakukan pemerintah? Sepertinya masih ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Anggaran lebih banyak tersedot pada kepentingan birokrasi ketimbang kepentingan nasib rakyatnya.

Inilah yang kemudian disebut sebagai negeri gizi buruk. Sebab negara sudah kehilangan komitmen dan kepedulian politiknya demi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Ke depan, “UUD ’45 pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan perlindungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeroleh pelayanan kesehatan” perlu menjadi landasan gerak para elite dalam bekerja untuk menuntaskan gizi buruk di negeri tercinta ini.