Bulan: November 2009

Reformasi Birokrasi Jatim

Kompas Jawa Timur, 3 November 2009

Oleh Moh. Yamin, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada sejumlah daerah baik kota maupun kabupaten di Jawa Timur (Jatim) kini sedang dilakukan secara serentak, terhitung mulai tanggal 26 Oktober hingga 9 November 2009. Cakupan lowongan pekerjaannya pun bermacam-macam, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga medis dan tenaga teknis. Semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah masing-masing.

Namun dari proses rekrutmen PNS tersebut, ada satu hal penting yang kemudian harus dicermati dan mendapat sorotan tajam dalam proses penyelenggaraan perekrutan CPNS tersebut mulai dari pelaksanaan tes tulis dan pengumuman akhir terkait siapa saja yang diterima sebagai CPNS, apakah ada tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum yang berlaku sehingga pelaksanaan perekrutan PNS tersebut (di)termanipulasi demi kepentingan tertentu, dengan meloloskan para pelamar yang tidak layak sesuai dengan tugas dan atau jabatan yang akan diembannya nati?

Lebih tepatnya, ada unsur nepotisme karena yang melamar itu adalah anak seorang pejabat, anak dari seorang kolega pejabat dan lain seterusnya. Atau, ada unsur korupsi dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai pelicin kepada oknum penyelenggara rekrutmen PNS supaya bisa diterima sebagai pegawai negeri sipil. Termasuk pula, kolusi karena saling menguntungkan kedua belah pihak dalam konteks tertentu sehingga diloloskan sebagai pegawai negeri sipil. Ini sangat ironis.

Prinsip Kualitas

Diakui maupun tidak, seluruh rakyat di Jatim ini mengharapkan dan berharap bahwa perekrutan PNS ini dilakoni dengan sedemikian bersih, tidak ada muatan-muatan kepentingan tertentu. Harapannya, akan melahirkan para birokrat baru dengan wajah dan semangat baru yang betul-betul berkualitas. Bukan asal diterima sebagai PNS akan tetapi kinerjanya sangat amburadul, tidak mencerminkan seorang birokrat dan atau pelayan rakyat yang mampu bekerja secara profesional.

Oleh karenanya, pihak penyelenggara dalam konteks demikian harus menegakkan prinsip the right man on the right place (orang yang benar dalam posisi yang tepat). Prinsip meloloskan seorang CPNS menjadi PNS harus berdasarkan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki seorang calon. Ketelitian dan akurasi melakukan seleksi pun menjadi sebuah taruhan besar. Yang pasti, “hasil tes tulis jangan sampai dijadikan bahan pertimbangan utama untuk menjatuhkan seorang CPNS menjadi PNS”. Namun memberikan pertimbangan-pertimbangan maha penting dengan “mencermati dan membaca berkas track record akademik dan sejumlah lampiran lain dalam berkas lamaran sang CPNS” merupakan sebuah hal yang patut diperhatikan dengan sedemikian utama.

Bahkan, menjalankan prinsip perekrutan CPNS yang steril dari intervensi pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu proses perektutan PNS secara fair, jujur dan benar pun merupakan sebuah hal paling utama untuk dilakukan dengan sedemikian optimal dan maksimal. Pihak panitia perekrutan CPNS jangan sampai tergoda dengan segala bentuk imbalan tertentu.

Mereka harus bekerja atas dasar profesionalisme. Menunjukkan etos kerja yang transparan administrasi dan lain seterusnya harus diperlihatkan secara publik. Kinerja yang berbasiskan kejujuran sangat dianjurkan untuk dilakoni. Sehingga memberikan upaya pelaksanaan rekrutmen PNS yang terbaik dan tidak mengecewakan banyak pihak merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan.

Perubahan Kinerja Birokasi

Yang jelas, hasil rekrutmen CPNS di Jatim ini yang betul-betul melahirkan para birokrat baru dengan segala posisi diharapkan memberikan perubahan kinerja birokrasi yang lebih baik. Ada dinamika baru yang kemudian memompa kinerja birokrasi dengan semangat dan etos kerja baru. Ada atmosfir baru yang dapat mendorong birokrasi di Jatim mampu berjalan secara baik dan benar. Bila realitas selama ini menunjukkan bahwa kinerja birokrat kita sangat buruk, amat tertutup dan tidak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka stigma buruk ini akan menjadi terhapus baik secara langsung maupun tidak langsung di tengah persepsi masyarakat Jatim.

Apabila birokrat kita selama ini tidak menunjukkan profesionalisme yang profesional dan proporsional, maka citra miring sedemikian pun akan menjadi hilang baik secara disadari maupun tidak disadari di tengah pikiran masyarakat kita. Sehingga dengan demikian, para birokrat baru di Jatim ini pun akan mampu open-minded (berpikir terbuka). Mereka akan memberikan sumbangsih besar bagi terciptanya kondisi birokasi yang terpercaya dan dipercaya (accountable bureaucracy) di depan masyarakat. Mesin birokrasi pun akan menjadi sehat, konstruktif, kondusif dan dinamis. Tidak ada yang mengalami kerusakan dan gangguan apapun yang menghambat kinerja birokrasi. Dengan demikian, para birokrat di Jatim ini betul-betul lahir dari masyarakat Jatim dan bekerja untuk kemajuan Jatim secara keseluruhan, bukan lagi untuk kepentingan golongan maupun pribadi an sich.