Bulan: Agustus 2008

Pengelolaan Pendidikan yang Buruk

Duta Masyarakat, 27 Agustus 2008

Oleh Moh. Yamin, Dosen FKIP Universitas Islam Malang

Pengelolaan Pendidikan yang Buruk

Beberapa bulan lalu pemerintah telah melakukan sayembara penulisan buku ajar mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada seluruh penulis baik akademisi, guru, dosen dan masyarakat umum dari Sabang sampai Merauke. Hasilnya, ada 250 naskah buku ajar yang lolos seleksi dan siap digunakan sebagai bahan ajar. Dari 250 buku ajar tersebut, kini seluruh hak cipta penulisan buku ajar tersebut sedang dibeli oleh pemerintah supaya penggandaan bukunya kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri baik pemerintah daerah maupun percetakan.

Dengan tujuan utama, agar para peserta didik bisa membelinya dengan harga sangat terjangkau. Mengutip pernyataan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Depdiknas Suyanto, akan tetapi harga jual di pasaran harus tidak boleh melebihi ambang batas nilai maksimal yang dipatok dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang akan segera diberlakukan oleh pemerintah, di bawah komando Mendiknas Bambang Soedibyo. Lebih menarik lagi, bila peserta didik tidak mau membelinya, maka naskah buku ajar tersebut dapat di-download sendiri dari situs www.depdiknas.go.id secara gratis yang kemudian disebut program Buku Sekolah Elektronik (BSE).

Karena pemerintah beretikad baik untuk mempermudah akses pendidikan ke seluruh lapisan sosial, siapapun akan mengatakan bahwa ini merupakan berita sangat menggembirakan. Tujuan pemerintah merupakan sebuah terobosan luar biasa di tengah musim sangat mahalnya buku ajar yang dijual di pasaran. Pemerintah sangat berkomitmen membantu peserta didik yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki duit untuk membeli buku ajar. Namun kendatipun demikian, ada hal penting yang harus diperhatikan bersama.

Secara tegas, tahun ajaran baru 2008/2009 sudah dilangsungkan sejak beberapa minggu lalu. Sehingga proses belajar mengajar telah berjalan dengan sedemikian aktif. Sangat jelas, para pendidik pun sudah menggunakan buku ajar berbeda dengan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Sebab menunggu buku ajar dari pemerintah untuk digunakan di sekolah sangat mustahil. Menjadi sangat tidak mungkin pula apabila para pendidik akan menggunakan buku ajar versi pemerintah di tengah perjalanan saat semua hak ciptanya diselesaikan, dan lain seterusnya.

Sebab ini sama halnya menyesatkan anak didik. Sehingga proses belajar mengajarnya pun menjadi tidak maksimal dan optimal. Akhirnya, harapan untuk memberikan pendidikan yang mendidik, mencerahkan, holistik dan komprehensif pun menjadi mandek total. Diakui maupun tidak, berbeda buku ajar akan pula berlainan materi ajar yang ada dalam naskah tersebut kendatipun substansi dan tujuannya sama serta sesuai dengan kurikulum pendidikan yang dipatok untuk setiap satuan pendidikan mulai SD, SMP, SMP, SMA dan SMK. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pemerintah sangat terlambat merampungkan pembelian hak cipta seluruh penulisan buku ajar tersebut?

Saya menilai, hal tersebut terjadi karena perencanaan matang untuk menyelesaikan segala hal terkait buku ajar tersebut tidak dilakukan dengan sedemikian tertata rapi, sebut saja waktu pembelian hak cipta, penetapan pembelian hak cipta dan lain seterusnya. Seolah, proses penuntasan akhir pasca pelaksanaan sayembara penulisan buku ajar tersebut dilakoni secara apa adanya. Ada kecenderungan bahwa pemerintah tidak memiliki konsep baku, jelas dan kongkrit kapan sesungguhnya penyelesaian buku ajar tersebut bisa dituntaskan dengan sedemikian tepat waktu dan sasaran sebelum tahun ajaran 2008/2009 dimulai.

Proyek Berkedok Buku Ajar

Sebetulnya bila ditelisik lebih jauh dan mendalam, sayembara penulisan buku ajar dan tetek bengeknya merupakan proyek kepentingan golongan tertentu. Pengadaan buku ajar merupakan sebuah media untuk menghabiskan uang negara yang selanjutnya masuk ke kantong-kantong pribadi elit lapis atas dan beberapa kroninya. Termasuk pula, para penulis buku ajar yang berlomba dalam sayembara tersebut merupakan alat yang diperalat oleh beberapa elit lapis atas di negeri ini dan kroni-kroninya supaya lebih mudah menjalankan kepentingannya. Mereka tidak sadar sedang dipermainkan. Yang ada dalam otak mereka adalah mendapatkan hadiah sebesar puluhan juta rupiah namun mesin intelektualnya diperas secara habis-habisan. Bagi publik yang sadar dan memahami hal tersebut, mereka akan mengamini keniscayaan itu.

Oleh karenanya, buku ajar bukan lagi murni untuk kepentingan pendidikan dan pencerdasan anak didik namun ada motif lain yang lebih berbahaya dan membahayakan masa depan bangsa ini. Sehingga sangat tepat bila di Republik ini sedang terjadi salah urus pendidikan. Pendidikan guna memenuhi hajat hidup orang banyak menjadi direkayasa dengan sedemikian rupa, disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang berujung duit. Sangat jelas, kendatipun naskah buku ajar tersebut sudah diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bentuk BSE dan mendapat legitimasi Permendiknas terkait aturan harga jual di pasaran, tetap tidak akan ada dampak yang signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan di sekolah-sekolah.

Walaupun ada, harus menunggu tahun ajaran mendatang 2009/2010, akan tetapi pesimisme untuk tidak menggunakan buku ajar tersebut sangat menebal. Sebab sejarah kepemimpinan di bangsa ini membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan, termasuk Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia serta jajarannya akan pula memiliki konsep pendidikan berbeda untuk diterapkan. Tidak percaya, mari kita buktikan bersama hipotesis tersebut pasca Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden dan para Menterinya termasuk para anggota Dewan 2009 mendatang, bagaimana mereka bekerja untuk rakyat dan bangsa di Pertiwi ini. Yang paling utama adalah apakah buku ajar tersebut akan digunakan di sekolah-sekolah?

Pendidikan Antikorupsi Hal yang Niscaya

Jawa Pos, 5 Agustus 2008

Oleh Moh. Yamin, Pendidik dan Aktivis Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang

Satu per satu pejabat negara diseret ke meja hijau, mulai dari anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah, mantan anggota dewan di tingkat pusat maupun daerah, pejabat tinggi Bank Indonesia (BI), mantan pejabat tinggi BI, pejabat tinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan lain seterusnya. Sebab mereka terlibat dalam kasus korupsi. Telah menghabiskan uang negara demi kepentingan pribadi maupun golongan. Merugikan negara. Yang terbaru adalah Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan M.S Ka’ban yang sebelumnya pernah menjadi anggota dewan periode 1999-2004 pun ikut masuk daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab terindikasi turut menerima dan menikmati dana Bank Indonesia (Jawa Pos, 2 Agustus 2008).

Pertanyaannya adalah bagaimana mengupayakan supaya korupsi di negeri ini bisa hilang? Semua pejabat negara mulai dari tingkat pusat hingga daerah tidak berani melakukan korupsi uang negara. Yang jelas, mengandalkan peran KPK untuk memburu para koruptor sangatlah tidak cukup. Sebab KPK hanya mampu memejahijaukan yang sudah terindikasi. Selebihnya sangat tidak mungkin, ibarat menegakkan benang basah. Yang pasti, persoalan korupsi bukanlah masalah yang terkait dengan praksis korupsi itu sendiri, melainkan mentalitas buruk yang telah membentuk kebiasaan para pejabat negara terbiasa mengorupsi uang negara.

Menurut UU No 20/2001 jo 31/1999, korupsi dilakukan karena dua hal. Pertama, karena terpaksa sebab tidak memiliki uang untuk memperpanjang hidupnya (survive) sehingga mengorupsi menjadi jalan alternatif yang harus dilakoni. Kedua, karena serakah dan keserakahan. Namun apabila disebutkan bahwa pejabat negara di negeri ini tidak cukup dengan gaji yang bernilai puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah yang didapat dari negara untuk melangsungkan keberlangsungan hidupnya, seperti makan dan minum, menafkahi anak dan istri serta kebutuhan lain, hal tersebut sangat tidak rasional.

Oleh karenanya, alasan kedua sangat tepat dijadikan tesis utama bahwa mereka korupsi karena serakah, tamak, merasa tidak cukup kendatipun sudah hidup berkecukupan atau sangat lebih dari cukup dibandingkan rakyat di negeri ini yang hidup kesusahan dan kelaparan. Ketika ditemukan satu benang merah bahwa persoalan korupsi terletak pada mentalitas serakah dan tamak, menjadi sebuah keniscayaan apabila penanganannya pun melalui penyembuhan mentalitas buruk tersebut. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, diperlukan satu undang-undang khusus yang mengatur sanksi tegas, yakni hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Hal tersebut harus ditopang dengan sistem pelaksanaan yang jelas, rapi serta dilakukan secara profesional. Ini penting dibuat supaya para pejabat takut untuk mengorupsi uang negara. Undang-undang tersebut juga ditujukan supaya pejabat negara tidak berani mempermainkan hukum dengan seenaknya sendiri. Realitas membuktikan, ketika pelaku korupsi berada di pengadilan, selalu saja berkelit dengan pelbagai alasan sehingga di akhir permainannya, mereka hanya dijerat hukuman sangat pendek, sebut saja lima atau lebih sedikit (baca realitas).

Kondisi tersebut sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan seorang maling yang mencuri ayam, sapi atau kambing yang berstatus kelas teri, terkadang hukumannya bisa berpuluh-puluh tahun, melebihi koruptor kelas kakap. Ini sungguh ironis. Kedua, bagi anak-anak negeri (peserta didik) yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga tingkat atas maupun tingkat perguruan tinggi, maka dibutuhkan satu materi pelajaran khusus yang mengajarkan pendidikan anti-korupsi dan segala akibat buruknya baik bagi bangsa, masyarakat maupun dirinya sendiri.

Namun materi tersebut jangan menggunakan pendekatan teologis normatif bahwa bila berkorupsi akan masuk neraka, dosa dan lain seterusnya. Penjelasannya harus masuk akal, bisa diterima akal sehat, mampu menggugah naluri sosial peserta didik untuk ikut bertanggung jawab menjaga segala aset bangsa. Tentunya, pendidiknya pun haruslah orang-orang yang bisa berpikir rasional, memiliki cakrawala luas, menguasai materi secara sempurna, tidak mengandalkan teks an sich.

Perbedaan Pendekatan

Bedanya antara pendidikan anti-korupsi untuk kalangan pejabat dan anak-anak bangsa yang masih menimba pendidikan terletak pada pendekatannya saja. Bagi para pejabat, pendekatannya melalui pendekatan hukum untuk mendidik mereka supaya tidak berani (takut) melakukan korupsi. Pendekatan normatif namun memberikan dampak positif edukatif bagi pembentukan perilaku dan tindakan para pejabat untuk jauh dari dan menjauhi tindakan korupsi. Ini digunakan sebagai cambuk keras dan peringatan tegas bagi semua pejabat yang akan berkorupsi. Agar mau berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan koruptif.

Sedangkan bagi anak-anak negeri yang masih menimba pendidikan, pendekatannya diarahkan pada pembentukan moralitas dan penguatan kesadaran sosial, termasuk pembentukan mentalitas dan karakter yang bersih dari perilaku dan tindakan koruptif. Sehingga ketika mereka menjadi pejabat di kelak kemudian hari, tidak melakukan korupsi. Mereka menjadi pejabat yang betul-betul bekerja untuk rakyat (pamong praja), menggunakan uang negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kemajuan bangsa.

Kemiskinan Pendidikan dan Anggaran 20%

Surabaya Post, 4 Agustus 2008

Oleh Moh. Yamin, Dosen FKIP Universitas Islam Malang

Tahun 2009 merupakan rencana kerja pemerintah tahunan terakhir dalam rencana pembangunan jangka menengah 2004-2009 yang dilakukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Sehingga pemerintah berharap, tahun depan dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai 20 persen sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengutip pernyataan Mendiknas RI Bambang Soedibyo, “Kalau kami didukung kenceng, insya Allah 20 persen akan terpenuhi,” (Jurnal Nasional, 18 Juni 2008).

Diakui maupun tidak, siapapun akan mendukung itu selama hal tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa guna meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Sebab dengan adanya anggaran besar dalam dunia pendidikan, keniscayaan ini akan semakin mempermudah bagi pemenuhan pelaksanaan fasilitas pendidikan di setiap lembaga pendidikan, termasuk hal-hal lain yang sangat diperlukan demi kelancaran keberhasilan pendidikan ke depannya. Bahkan, anggaran pendidikan besar pun akan semakin mempercepat laju pembangunan pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, dukungan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra kerja pemerintah sangat dibutuhkan dalam konteks tersebut.

Jangan sampai ada celah dan kecenderungan untuk menghambat kehendak politik pemerintah guna membesarkan anggaran pendidikan di APBN. DPR selaku budjeting harus terbuka dan memberikan keleluasaan penuh terhadap pemerintah dalam mengganggarkan dana pendidikan. Jangan sampai dipolitisasi dengan sedemikian rupa. Keinginan tulus politik pemerintah perlu dikawal dengan sedemikian baik, bukan dipandang secara politis demi pencitraan tertentu karena sudah berdekatan dengan pemilihan umum (pemilu) 2009. Hal sedemikian harus dihilangkan. Justru, harus dipahami sebagai kinerja pemerintah yang sangat gigih dalam rangka memberantas kemiskinan pendidikan.

Harus dilihat sebagai pergerakan demi memajukan bangsa menuju bangsa tercerahkan. Perlu dianggap sebagai semangat bekerja pemerintah yang tidak menghendaki kinerjanya berakhir buruk di akhir kepengurusan kepemimpinan. Sehingga DPR pun, mau tidak mau, harus menjadi mitra kerja yang bisa kooperatif dengan kehendak dan tujuan pemerintah selaku eksekutor kebijakan. Lembaga terhormat tersebut harus membangun kesadaran berpolitik yang sehat dan menyehatkan. Paradigma berpolitik yang dibangun dan dilakoni adalah berpolitik yang mencerdaskan, membangun dan memberadabkan.

Yang jelas, ketika pemerintah berkehendak penuh dan bertekad bulat bagi realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, ini pun menandakan bahwa pemerintah berkehendak tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, sejumlah partai politik yang mendudukkan orang-orangnya di DPR harus pula memberikan dukungan politik sangat tinggi. Jangan ada kesan untuk memberikan bisikan-bisikan penolakan terhadap sejumlah orang-orangnya di Senayan agar menolak keras terhadap komitmen pemerintah tersebut dengan segala macam cara.

Begitu pula dengan para menteri di KIB yang berbeda partai politik. Hindarilah jubah-jubah kepentingan politik sektarian yang justru akan merusak cita-cita bersama guna mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas dan pintar. Kepentingan politik sangat destruktif sedemikian harus dijauhi dengan sedemikian rupa sebab hal demikian sangat merugikan kepentingan bersama demi terbangunnya bangsa yang bebas dari telingkungan kebodohan. Keterbukaan pandangan politik sangat dianjurkan untuk diimplimentasi banyak pihak di elit lapis atas. Berjuang bersama demi pemberantasan kemiskinan pendidikan di bangsa ini wajib menjadi menjadi prinsip dasar semua elit lapis atas dalam mengemban amanat rakyat.

Menjadikan perbedaan partai politik yang telah menempatkan setiap wakilnya baik di legislatif maupun eksekutif justru seharusnya dijadikan sebuah perekat kebersamaaan bahwa keberbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah peluang untuk saling menjatuhkan atas nama kepentingan sempit dan jangka pendek tertentu. Namun yang lebih dan sangat penting adalah bagaimana mereka semua bisa berbicara dan memperjuangkan kepentingan anak-anak bangsa supaya bisa berkualitas. Mereka bekerja bersama menyelesaikan carut marut anggaran pendidikan yang belum sampai 20 persen.

Kemiskinan Pendidikan, Common Enemy

Sesungguhnya, modal maha utama untuk membangkitkan semangat berjuang adalah menjadikan kemiskinan pendidikan yang telah mengakar urat di bangsa ini sebagai common enemy (musuh bersama). Realitas telanjang bulat membuktikan bahwa persoalan bangsa paling mendasar adalah masyarakat bangsa ini sangat jauh dari kualitas yang baik. Jebloknya kualitas pendidikan di antara negara-negara lain menjadi sebuah kenyataan kongkrit bahwa pendidikan harus segera diurus dengan sedemikian aktif dan cepat. Sehingga untuk bisa melakukan hal tersebut, DPR bersama pemerintah harus memiliki pandangan yang sama mengenai penanggulangan persoalan pendidikan di Pertiwi ini.

Menyatukan visi dan misi dalam satu wadah perjuangan memberantas kemiskinan pendidikan pun menjadi sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Merapatkan barisan di seluruh jajaran DPR dan pemerintah pun harus lebih dimantapkan gerakannya, baik dalam bentuk pikiran, sikap dan tindakan yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan strategis demi memberantas kemiskinan. Melahirkan kesadaran berpolitik yang mencerahkan pendidikan bangsa pun wajib digelar secara solid di kedua belah pihak. Akhirnya, ketika hal-hal demikian bisa dimunculkan secara transparan, maka ini meniscayakan akan melahirkan kerja-kerja yang betul-betul serius membangun bangsa.

Bekerja demi Bangsa

Esensi perjuangan adalah bekerja demi bangsa. Esensi bekerja elit lapis atas baik di legislatif dan eksekutif pun adalah untuk bangsa. Sedangkan tujuan pamungkasnya adalah supaya bangsa ini bisa lepas dari jeratan masalah-masalah. Begitupun juga dengan target akhir dari keinginan pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen di akhir periode. Oleh karenanya, menghilangkan segala kepentingan pribadi maupun golongan sektarian pun dalam bekerja untuk bangsa menjadi sebuah keniscayaan untuk dikerjakan dengan sedemikian profesional dan terbuka. Yang jelas, apabila pemerintah di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia sebagai pencerdasan kehidupan bangsa bisa sebangun dengan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDGs) seperti cerdas, pintar, terampil dan lain seterusnya.

Maka, hal tersebut harus bisa dicapai dengan sedemikian maksimal dan optimal. Untuk mencapai hal-hal tersebut, harus dilandasi komitmen dan etos kerja tinggi yang kuat. Anak-anak bangsa di birokrasi negeri ini sebagai pelayan rakyat harus sepenuhnya mengabdi terhadap pencerdasan kehidupan bangsa (pamong praja), bukan menjadi penindas rakyat (pangreh raja). Tanggung jawab dan amanat politik demi pencerdasan kehidupan bangsa betul-betul dipikul dengan sedemikian jujur. Tidak melakukan penyelewengan tanggung jawab maupun amanat. Jujur dalam berjuang dan bekerja demi rakyat menjadi pijakan utama. Tulus melakukan segala tanggung jawab dan amanat untuk rakyat diamalkan dengan sedemikian benar dan tepat sasaran.

Sehingga kewajiban berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin berbuat demi bangsa dan rakyat di negeri ini pun harus dilaksanakan secara tegas. Dengan demikian, mereka kemudian bisa mewujudkan impian bangsa Indonesia yang beradab, berharkat, bermartabat dan berperadaban tinggi. Pertanyaannya adalah mampukah mereka bisa merealisasikan hal-hal tersebut secara praksis dan kongkrit? Masyarakat di negeri ini akan tetap optimis bahwa para elit lapis atas mampu mengerjakan itu selama tetap memegang komitmen perjuangan demi bangsa secara terus menerus dan teguh. Sangat yakin, itu bisa terbukti ketika anggaran pendidikan 20% sebagaimana yang dijanjikan pemerintah tersebut betul-betul menjadi kenyataan.