Bulan: Januari 2009

Pendidikan yang Terpuruk

menggugat-pendidikan-indonesia4

Pengantar Penulis

Bangsa ini sedang menunggu peran implimentasi pendidikan yang mencerdaskan, membawa kehidupan bangsa yang beradab, berdaya saing tinggi, berkualitas dan mandiri. Namun sayang, sejarah pendidikan negeri ini selalu diwarnai kepentingan politik praktis dan kerdil oleh segelintir orang sehingga pendidikan tidak mampu melakukan hal-hal yang konstruktif. Realitas membuktikan bahwa pendidikan selalu diarahkan untuk membenarkan kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Pendidikan berada dalam penjara kekuasaan sehingga ia pun tidak bisa meningkatkan kualitas bangsa ini.

Contoh telanjang bulat di depan mata kita semua adalah lahirnya beberapa kebijakan pendidikan yang cukup elitis dan merugikan bangsa ini. Era orde baru membawa pendidikan demi kepentingan para pemodal. Pendidikan ditujukan untuk mencetak para pekerja yang bisa dibayar dengan upah murah. Saat Orde Baru pula, kebebasan dalam dunia pendidikan, khususnya dunia kampus pun dipasung dengan sedemikian durjana sehingga bangsa pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali tersungkur di bawah keterpanggangan pembungkaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ironisnya lagi, pasca reformasi yang diharapkan mampu membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan, ternyata tidak beranjak dari persoalan-persoalan yang semakin parah dan amburadul.

Adanya kebijakan otonomi pendidikan yang kemudian memberikan hak sepenuhnya kepada setiap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan, maka ini memberikan satu bukti kongkrit, pendidikan berada dalam kerentanan komersialisasi pendidikan. Sehingga menjadi keniscayaan apabila pendidikan pun menjadi komoditas yang siap diperjualbelikan dengan harga sangat tinggi. Akhirnya, hanya kelompok yang berkantong tebal (berduit) saja yang bisa menikmati dunia pendidikan. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan akan terjauhkan dengan sendirinya untuk mengenyam pendidikan. Ini belum lagi berbicara sejumlah kebijakan pendidikan lainnya seperti UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang memberikan amanat untuk sesegera mungkin merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4. Kendatipun pemerintahan SBY telah memasukkan anggaran 20% di RAPBN 2009, itu pun belum bisa menjadi satu harapan bahwa akan bisa direalisasikan dengan sempurna. Sebab utang negara kita sangat besar dengan jumlah Rp. 1.300 triliun ketimbang RAPBN 2009 yang dipatok Rp. 1.222 triliun (Jawa Pos, 16/08/09).

Tentu, mencermati kondisi utang negara yang cukup tinggi, ini menjadi satu keraguan cukup tinggi pula bagi sangat jauhnya perwujudan anggaran pendidikan sebesar 20%. Artinya, kendatipun pemerintah sudah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% pada tahun 2009, ini tidak menjamin akan secara langsung disetujui oleh DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki hak budgeting. Sebab DPR akan melakukan kalkulasi secara komprehensif dan holistik terhadap jumlah keuangan negara yang ada dengan segala pertimbangan lainnya. Diakui maupun tidak pula selain hutang negara yang sangat besar, harga minyak dunia selalu mengalami naik turun. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak dunia melonjak di atas 40%, mencapai USD 147/barel. Akan tetapi, pada bulan Juli dan awal Agustus 2008 ini, harga minyak merosot hingga 20%, menjadi di bawah USD115/barel. Sehingga dengan perkiraan tersebut, pemerintah kemudian mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar USD 100/barel.

Namun kemungkinan besar, harga tersebut akan naik lagi sesuai dengan dinamika harga minyak dunia. Sehingga kondisi fluktuatif tersebut akan sangat beresiko tinggi bagi terganggunya APBN 2009 yang dicanangkan pemerintah. Akhirnya, terjadilah perubahan APBN, termasuk anggaran pendidikan. Sehingga ini pun sangat mustahil akan mewujudkan anggaran pendidikan 20% sebab harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sesungguhnya pula, persoalan ruwetnya pendidikan tidak hanya sampai di situ saja. Kurikulum pendidikan yang berjiwa otonomi sudah seharusnya pihak sekolah dan daerah yang bisa menentukan sendiri bagaimana menggelar pendidikan dan evaluasi belajar anak didik, namun ternyata intervensi pemerintah masih cukup kental, alih-alih ini disebut desentralisasi pendidikan, maka ini pun masih ibarat panggang jauh dari api.

Pertanyaannya kemudian adalah bisakah hal-hal tersebut bisa diatasi? Buku ini cukup serius memberikan tawaran-tawaran gagasan dengan berupaya melakukan skema penjelasan secara rinci yang terdiri dari empat bab. Bab pertama mengenai definisi pendidikan yang meliputi politik pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, relasi politik pendidikan dan pembentukan karakter bangsa dan pengaruh politik pendidikan terhadap pembentukan karakter bangsa. Bab kedua membincang realitas pendidikan mulai Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Bab ketiga mengupas konsep pendidikan Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara. Bab keempat membahas upaya penyelamatan pendidikan.

Tujuan akhir dari hal tersebut adalah mengembalikan pendidikan sebagai alat pencerdasan kehidupan bangsa sehingga seluruh anak negeri mampu menikmati pendidikan tanpa terhalang oleh kelas sosial tertentu, apakah mereka berasal dari kelompok atas, menengah dan bawah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pasal, pasal (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan ā€¯pemerintah wajib membiayainyaā€¯. Kendatipun demikian, buku ini tetap tidak akan lepas dari kelemahan di pelbagai sisi, hanya pembacalah yang bisa menilai itu semua akan tetapi sekali lagi harus diingat bersama bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Namun harapannya, semoga buku ini bermanfaat bagi para sidang pembaca, terlebih lagi bagi sumbangsih pemikiran guna memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini.