Bulan: Maret 2015

Kontroversi Remisi untuk Koruptor

Sinar Harapan_Selasa, 17 Maret 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/03/17/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Wacana pemberian remisi, pengurangan masa hukuman, dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kini menjadi bola panas yang menggelinding sangat kencang di ruang publik. Wacana tersebut ibarat menggoreng suasana yang sedang panas tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada dalam masa kegelapan (baca: realitas). Yang dilontarkan Yasonna adalah pemberian remisi kemudian tidak perlu minta restu terhadap KPK. Dengan kata lain, pemerintah bisa saja memberikan remisi apabila hal tersebut diperlukan dan dirasa sangat penting. Yasonna selanjutnya berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut mengatur narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika yang tidak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat. Pertimbangan yang digunakan Yasonna adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, pemberian remisi kemudian menjadi hak setiap narapidana, tidak terkecuali mereka yang melakukan kejahatan negara dalam konteks tindak korupsi.

Yang menjadi titik persoalan adalah apakah Yasonna tidak lagi mampu membedakan antara narapidana korupsi dengan narapidana pada umumnya. Hanyalah seorang Yasonna yang kemudian bisa menjawab itu. Namun terlepas dari hal tersebut, pandangan Menteri Hukum dan HAM era Joko Widodo ini sebenarnya sudah tidak lagi bisa membedakan siapakah yang pantas mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan remisi. Pikiran Yasonna yang berpandangan bahwa tindakan korupsi kemudian merupakan sebuah kejahatan biasa yang tidak merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak sangat jelas merupakan sebuah pikiran yang sesat serta menyesatkan. Ada sebuah pandangan dalam dirinya bahwa tindakan korupsi yang sangat jelas merugikan uang negara kemudian disamakan dengan seseorang yang mencuri ayam atau sapi. Padahal apabila dianalisa secara kritis, dua tindakan melanggar hukum tersebut memiliki dampak secara berbeda. Mencuri ayam atau sapi adalah kejahatan yang hanya berdampak secara personal, tidak merugikan kepentingan orang banyak. Sementara tindak korupsi sangat jelas merugikan hajat orang banyak. Sebut saja, data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 selama kurun waktu 2003-2013 kemudian memberikan sebuah ilustrasi sangat pahit bahwa sudah banyak jutaan anak-anak Indonesia kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan akibat tindakan para koruptor. Kasus korupsi BLBI, proyek Hambalang, dan banyak tindakan korupsi lainnya yang dilakukan para koruptor kian menambah deretan panjang bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan maha luar biasa, yang berdampak sistemik bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tak tanggung-tanggung, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) selanjutnya mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Korupsi merusak generasi kehidupan bangsa. Korupsi memiskinkan jutaan rakyat di republik ini. Akibat tindakan korupsi, banyak rakyat kemudian harus hidup kelaparan. Bukti lain mengenai beras miskin atau raskin yang didistribusikan kepada rakyat kelas menengah ke bawah dengan kualitasnya yang sangat buruk juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran yang cukup untuk memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Anggaran untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sudah ditilep dan masuk ke kantong-kantong pribadi dan kelompok tertentu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Lonceng Mendukung Korupsi
Secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau setengah terbuka, dan diakui maupun tidak, apa yang kemudian dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang remisi bagi koruptor merupakan sebuah lonceng yang justru mendukung korupsi di republik tercinta ini. Korupsi kemudian bukan untuk diberantas, namun harus ditumbuhkan dengan sedemikian subur. Pernyataan tersebut memberikan angin segar bagi para koruptor untuk semakin menghidup udara bebas untuk selanjutnya bisa melakukan tindakan korupsi-tindakan korupsi lain. Akibatnya, tindakan korupsi akan kian menggila di banyak sektor. Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan representasi negara sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahan saat ini di bawah nahkoda Mr. Joko Widodo tidak memiliki komitmen serius dalam konteks pemberantasan korupsi atau mungkin saja pemerintahan saat ini memiliki komitmen nyata untuk menumbuh-suburkan korupsi. Memberikan remisi selanjutnya adalah jawaban bagi upaya untuk memberikan dukungan terhadap korupsi. Dengan kata lain, tindakan korupsi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sah-sah saja dan tidak perlu diributkan.

Lukai Rakyat
Hati rakyat tentu sangat terluka atas apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna. Rakyat merasa bahwa pemimpin saat ini bukan lagi bekerja bagi hajat hidup orang banyak, tidak melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak menunjukkan kinerja dan prestasi kinerja yang membanggakan publik, dan gagal membebaskan negeri ini dari kehancuran. Rakyat sudah berpandangan sangat kecewa bahwa apa yang diperlihatkan pemimpinnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Amanat rakyat bermakna berbuat sebesar-besar bagi hajat hidup orang banyak, hal tersebut sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Janji untuk melayani hanya manis di bibir saja dan di atas kertas, namun secara praksis kemudian melenceng. Rakyat benar-benar merasa dikadali dan dibohongi atas janji yang selama ini digembar-gemborkan oleh Mr. Joko Widodo yang konon sudah memilih para anak buahnya, yang siap bekerja untuk rakyat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah salah satu anak buah Presiden Joko Widodo yang sudah beberapa kali melahirkan kebijakan blunder, termasuk yang akan memberikan banyak keistimewaan bagi para koruptor yang disebut remisi. Selanjutnya, kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tinggal menilai saja walaupun belum sampai satu semester pemerintahan, apakah pemerintahan saat ini benar-benar menjalankan amanat rakyat ataukah tidak. Remisi untuk koruptor sangat nyata merupakan salah satu bentuk konkret mengenai gagalnya menjalankan amanat rakyat.

Urgensi Pendidikan Transformatif

Banjarmasin Post_Senin, 16 Maret 2015 00:24 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/16/urgensi-pendidikan-transformatif)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Banyak persoalan pendidikan yang menimpa republik ini. Salah satu persoalan tersebut adalah mengenai tawuran antar pelajar. Rabu kemarin (11/03/2015), telah terjadi tragedi pendidikan di Mulawarman, Banjarmasin, tepatnya antara siswa SMAN 2 dan SMKN 5 Banjarmasin dimana siswa SMKN 5 mengepung area SMAN 2 dan siap melakukan penyerangan. Untungnya, itu tidak berujung dengan adu fisik yang menelan korban. Tragedi itu berawal dari tulisan status yang ditulis di jejaring sosial facebook oleh siswa SMAN 2 yang konon menjelekkan siswa SMKN 5. Setali tiga uang, tentu, sudah pasti masih banyak kekerasan lain dalam dunia pendidikan yang menghantam republik ini dan kemudian sudah menghancurkan masa depan bangsa (baca: realitas), yang tidak bisa diuraikan satu per satu. Pertanyaannya adalah ada apakah dengan pendidikan kita? Apakah pendidikan yang diselenggarakan saat ini gagal menanamkan persaudaraan antar sesama. Karena sebuah persoalan sepele, para pelajar selanjutnya menggunakan kekerasan sebagai jalan terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendidikan yang selama ini dilakukan kemudian hanya mampu mencerdaskan siswa di atas kertas, akan tetapi mereka sangat kering dengan kekuatan emosi sehingga kejiwaannya selalu labil? Tentu, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat varian, namun poin penting yang bisa dijelaskan adalah bahwa itulah potret pendidikan di republik tercinta ini. Pendidikan tidak mendekatkan anak didik kepada keinginan dan motivasi diri untuk bisa berperilaku baik dengan yang lain.

Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar. Angka itu melonjak tajam lebih dari 100% pada 2011, yakni 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pada Januari-Juni 2012, telah terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. Sementara pada 2013 sepanjang Januari hingga Oktober, sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyebutkan, dari 229 kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 139 kasus. Bila membaca kejadian demi kejadian yang menghantam pendidikan di republik tercinta ini akibat tawuran antar pelajar, hal tersebut tentu membuka satu gambaran bahwa pendidikan bukan lagi mengajarkan kesunyatan dan kebaikan. Pendidikan tidak berbicara tentang bagaimana sebuah bangunan kehidupan selanjutnya dikemas dengan sedemikian indah. Pendidikan sebagaimana yang sedang diberlangsungkan adalah justru selalu memberikan hamparan persoalan kepada para pelajar. Seharusnya pendidikan untuk memanusiakan manusia, ini justru mendehumanisasikan manusia. Pengertiannya adalah pemanusiaan manusia dijalankan melalui pembentukan kepribadian jati diri siswa yang kondusif dan konstruktif, sedangkan dehumanisasi manusia adalah dijalankan dengan menjauhkan siswa dari pembangunan kelemahlembutan dalam hidup. Pendekatan pendidikan yang dibangun hanya menuju kepada kekuatan kognisi padahal peran kognisi dalam kehidupan sosial sangatlah rendah. Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi.

Cambuk Keras

Beberapa preseden buruk yang terjadi dalam dunia pendidikan kemudian perlu menjadi sebuah cambuk keras bagi negara (pemerintah). Negara selanjutnya diminta semakin bekerja keras dengan menata kembali kurikulum pendidikan yang dialogis dan konstruktif bagi pembangunan karakter anak didik. Pendidikan adalah modal dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Pendidikan menjadi fondasi sangat mendasar bagaimana masa depan bangsa selanjutnya dibentuk dan dimajukan dengan sedemikian rupa. Pendidikan memberikan semangat substansial bagi perjalanan kehidupan di republik tercinta. Dengan pendidikan yang menjadi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negeri ini akan menjadi besar. Tentu, pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak negeri yang sedang berada di bangku pendidikan sudah semestinya dikerangkakan dalam konteks yang membangun semangat kebangsaan dan kebhinekaan. Pendidikan yang memberikan fondasi untuk menerima perbedaan secara niscaya merupakan sebuah hal tak terbantahkan.

Sementara Jean Piaget mendefinisikan pendidikan sebagai penghubung dua sisi, “di satu sisi, individu yang sedang tumbuh (dan) di sisi lain, nilai sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidikan untuk mendorong individu tersebut. Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang. Dengan demikian, pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak bangsa adalah pendidikan kultural. Pendidikan yang berbudaya adalah ketika pendidikan tersebut mewakili semangat untuk menghargai setiap yang berbeda. Tentu, sekolah sebagai lokomotif yang menghidupkan pendidikan kultural harus bisa menjadi gerbang terakhir dalam menyelamatkan kehidupan bangsa ke depannya. Pendidikan berbudaya adalah sebuah proses pendidikan yang bernilai positif. Pendidikan yang positif adalah pendidikan yang membasiskan diri pada pemantapan kejiwaan anak didik agar mereka menjadi subyek-subyek yang anti kekerasan. Setiap hal apa pun yang dijalaninya berbasiskan kepada pemanusiaan manusia.

Urgensi Praksis

Urgensi praksis pendidikan kultural merupakan sebuah harga mati untuk menjawab benang kusut bangsa agar tidak semakin mengalami banalitas. Ke depan, tantangan dan pelbagai persoalan yang sedang menghadang anak-anak bangsa semakin berat. Kita semua selanjutnya menghendaki agar jangan pernah terjadi kembali aksi-aksi yang dilakukan para remaja hanya karena persoalan-persoalan berbau tetek bengek. Anak-anak muda menjadi aset bangsa di masa depan sehingga mereka kemudian harus dirawat dan mendapatkan asupan pendidikan yang baik sekaligus humanis. Sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, anak-anak negeri yang sedang berada di bangku sekolah tentu memerlukan pendampingan sangat luar biasa agar mereka bisa berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang mencerdaskan dan melahirkan peradaban tinggi bagi kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Mengakhiri karut marut konflik yang berujung kepada kerugian material dan immaterial harus segera disudahi. Semakin segera keluar dari kubangan konflik dan perselisihan menuju kepada perdamaian demi membangun masa depan yang baik menjadi harapan semua elemen bangsa. Marilah menjadi anak-anak negeri yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Marilah saling mendukung demi kemajuan bersama. Tragedi pendidikan yang selama ini sudah menghantam nasib anak-anak Indonesia harus disudahi. Marilah kita semua membangun prospek yang tinggi dengan melakukan yang terbaik agar dunia pendidikan kita benar-benar mampu menjadi panasea bagi kehidupan berbangsa. Inilah yang kemudian disebut pendidikan transformatif.

Memberantas Begal

Banjarmasin Post_Senin, 2 Maret 2015 00:48 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/02/memberantas-begal)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Memilukan dan mengenaskan! Itulah ungkapan yang sangat tepat untuk merefleksikan kejahatan meneror warga dengan aksi begal. Senjata membegal dengan kayu tajam, kayu balok, senjata tajam sejenis dan sejenisnya merupakan alat yang umumnya digunakan untuk menakut-nakuti warga agar kemudian merelakan barang yang dimilikinya diserahkan secara paksa kepada para pembegal. Aksi pembekalan biasanya terjadi di jalanan, terhadap para pengendara motor, mobil boks, truk sejenis, pemilik warung dengan cara-cara kekerasan. Aksi kekerasan terakhir dan terbaru kemudian terjadi di Pondok Aren, Tangeran Selatan dimana empat orang begal sedang beraksi yang hendak memepet korban, namun naas, satu orang berhasil diringkus warga karena terjatuh saat beraksi. Satu orang yang ditangkap tersebut kemudian dibakar hidup-hidup hingga gosong, yang sebelumnya ditelanjangi terlebih dahulu. Ironisnya, salah satu pelaku dari empat pembegal tersebut adalah seorang perempuan, berumur 20-an tahun (24/02/2015).

Selanjutnya menurut data Kepolisian Daerah Metro Jaya sepanjang Januari 2015, sudah terjadi 260 pencurian sepeda motor di Ibu Kota dan sekitarnya, yang sebagian besar dibegal. Ada 54 titik yang kerap dijadikan lokasi pembegalan. Dari 25 di antaranya di Jakarta, dan 29 lainnya tersebar di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tentunya, tidak menutup kemungkinan, daerah-daerah lain di republik ini juga ada potensi menjadi titik lokasi pembegalan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebegitu tidak amankah keamanan warga saat ini? Mengapa justru warga yang kemudian melakukan penghakiman atas tindakan pembegal? Apakah kepolisian dalam konteks ini kehilangan kepekaan atas kejahatan tersebut? Terlepas apapun jawabannya, kekerasan kejahatan semacam ini kini kerap menjadi tontonan yang sangat meresahkan warga. Mungkin, kita semua hanya mengetahui yang kebetulan saja terungkap ke publik lewat media, padahal aksi pembegalan di daerah-daerah lain yang tidak terberitakan lebih banyak terjadi (baca: realitas).

Pemicu Pembegalan
Tindakan pembegalan tidak akan terjadi apabila keamanan sekitar sudah dibangun dengan sedemikian rapi. Pembangunan keamanan tentunya perlu dimulai dari tingkat aparat penegak hukum, yakni kepolisian agar selalu memberikan keamanan kepada warganya. Untuk siang hari yang umumnya di jalanan sepi dan jauh dari keramaian, maka di situlah rentan terjadinya pembegalan. Kepolisian dalam konteks ini perlu memiliki langkah dan strategi membangunan keamanan di daerah-daerah yang sepi dan jauh dari keramaian publik. Asumsinya adalah tiadanya keramaian akan memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat rentannya aksi begal. Sebaliknya di daerah keramaian tidak demikian kendatipun dapat dimungkinkan memiliki tingkat kerawanan yang relatif sama ketika kepolisian bersama warga kemudian tidak mempunyai kewaspadaan tingkat tinggi.

Jalanan sepi, terutama di malam hari kemudian menjadi konteks lain yang juga bisa berpotensi menjadi titik tindakan begal oleh para pembegal. Apalagi kemudian dipicu oleh tiadanya lampu penerang jalan. Ini semakin menambah peluang dan kesempatan para pembegal untuk melakukan tindakan kejahatannya. Oleh sebab itu, kejahatan dalam bentuk apapun, termasuk aksi begal sebenarnya dapat terjadi kapanpun tatkala kesempatan kemudian muncul secara tiba-tiba. Kesempatan itu adalah akibat tiadanya lampu penerang jalan, sepinya dari keramaian, dan lain sejenisnya. Yang tak kalah pentingnya adalah warga mempertontonkan barang-barang mewah yang dapat mengundang keinginan jahat pembegal untuk melancarkan aksi begalnya. Dengan demikian, kejahatan akan datang sendiri ketika ada yang memberikan kesempatan demi hadirnya sebuah kejahatan.

Berantas Penadah
Persoalan lain yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan adalah banyaknya penadah yang menerima barang rampasan atau aksi begal kemudian. Hal demikian menjadi setali tiga uang yang terus menerus melahirkan aksi begal secara tiada henti walaupun lokasi dan penadanya sulit dideteksi. Dalam konteks ini, kita tidak bisa menafikan itu. Tidak akan ada aksi begal apabila tidak ada yang menerima hasil aksi begal tersebut untuk dijual kembali. Umumnya, penadah menjualnya dalam bentuk barang yang sudah disembelih demi menghindari jejak sebagai hasil rampasan dan lain seterusnya. Oleh sebab itu, kepolisian kemudian harus mengambil sikap tegas dengan adanya para penadah yang juga ikut menjadi pemicu terjadi aksi begal.

Tajamkan Taring Kepolisian
Mengapa para pembegal tidak pernah merasa takut dan jera untuk melakukan aksi begal, ini kemudian tidak terlepas dari fungsi kepolisian yang dianggap lemah dalam memberantas begal dan menangkapi para pembegal. Umumnya, yang selama ini dilakukan dalam konteks penyelesaian hanyalah berbentuk balsem, menyembuhkan penyakit kulit luarnya saja, tidak menyentuh kepada persoalan. Terlepas kini kepolisian sedang dihadapkan banyak masalah, sebut saja konflik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, oknum polisi yang melanggar kode etik, dan lain sejenisnya, kepolisian tetap harus menajamkan taringnya dalam rangka memberikan keamanan terhadap warganya. Jangan sampai warga yang kemudian melakukan main hakim sendiri terhadap para pelanggar kepentingan publik. Banyak hal yang kemudian perlu dibehani, mulai dari pembangunan marwah kepolisian sebagai pengayom dan pemberi rasa aman kepada warganya, menindak para pelaku kejahatan dengan sanksi tegas (bukan bersifat generik). Bahkan, kerjasama kepolisian dan warga untuk bersama menciptakan rasa aman kolektif kemudian harus dilakukan. Tentu, kepolisian jangan melabelkan diri sebagai institusi dan pelayan warga yang harus disembah-sembah sebab hal semacam inilah yang membuat warga menjadi tidak hormat kepada institusi kepolisian. Berikanlah kinerja pengayoman dan pembangunan rasa aman secara penuh tanggung jawab kepada warga apabila kepolisian ingin selalu berada di hati warganya.