Resensi Buku

PENGANTAR PENULIS

Kurikulum Manajemen Mutu Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa diukur dari seberapa maju pendidikan yang telah dicapai. Konteks tersebut sama halnya dengan mesin pendidikan yang telah digelar di sekolah-sekolah, apakah telah melakukan pencerahan dan pencerdasan terhadap anak-anak didik ataukah tidak. Yang jelas, sepanjang sejarah pendidikan dilakukan, belum sempat ada sebuah kemajuan luar biasa yang dapat disumbangkan sehingga sangat wajar apabila pendidikan negeri ini belum mampu menjadi tulang punggung bagi perubahan pemikiran anak-anak didik. Apa yang salah dalam persoalan tersebut? Maka jawabannya berujung pada ketidakseriusan yang digelar dalam kelas. Lebih tepatnya, aktivitas belajar mengajar yang masih mengandalkan pendekatan tekstual merupakan sebuah persoalan yang sangat mendesak praksis pendidikan sehingga ini bermuara pada kegagalan.

Kegiatan belajar mengajar yang masih sangat kaku dan belum mampu membangun sebuah kondisi belajar kondusif merupakan sebuah masalah yang sangat menghambat sebuah keberhasilan dalam pendidikan. Proses belajar mengajar yang berpusat pada guru telah membawa sebuah kondisi pendidikan yang sangat mandek. Sehingga dengan kondisi demikian, mengharapkan sebuah proses pembelajaran yang sangat mendidik dan mampu membuka nalar berpikir anak-anak didik pun menjadi isapan jempol belaka. Bahkan, masih rendahnya kemampuan pendidik dalam mengelola kelas agar bisa berjalan sangat optimal dan maksimal pun merupakan sebuah persoalan lain yang cukup menambah daftar kemacetan dalam pembelajaran yang dinamis dan dialogis, ditambah lagi oleh kebijakan pemerintah yang masih setengah hati dalam merumuskan sebuah gagasan besar kurikulum yang berparadigma mencerahkan dan membebaskan.

Ketika kondisi tersebut selalu menjadi sebuah realitas dalam dunia pembelajaran, sangat mustahil apabila anak-anak didik mampu menciptakan bangunan berpikir yang lebih berwawasan luas. Alih-alih pembelajaran dalam kelas ditujukan agar mampu mendorong sebuah dinamika pembelajaran yang interaktif antara pendidik dan anak-anak didik, itu pun ibarat menegakkan benang basah sebab segala komponen yang berlangsung dalam kelas sangat tidak memberikan semangat pembelajaran yang dialogis. Persoalan tersebut juga diperparah oleh perencanaan pembelajaran yang disiapkan pendidik bersama pihak-pihak sekolah terkait juga belum mampu digarap secara serius sehingga hal tersebut pun semakin memacetkan dunia pembelajaran yang diharapkan mampu merubah dan mengubah pola pembelajaran yang tekstual menuju kontekstual.

Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Seolah pendidik dan bersama pihak sekolah hanya mengerjakan tugas pendidikan sebagai kegiatan formalitas an sich. Berupaya untuk mengerjakan tugas pendidikan sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa masih sebatas retorika semata. Lebih ironis lagi, kegiatan pembelajaran dalam kelas juga tidak mengenal kebebasan dan ruang komunikasi pendidik-anak didik yang komunikatif. Seolah, pendidikan yang digelar dalam kelas sangat monoton dan terkesan seperti sebuah latihan militer. Semuanya dipandang dalam konteks serius dan menegangkan. Kondisinya sangat membosankan dan tidak membawa sebuah proses pembelajaran yang sangat menyenangkan. Setidaknya, proses pembelajaran dapat menumbuhkan gairah bagi anak-anak didik untuk melangsungkan pembelajaran yang sangat santai dan mendidik sangat sulit digelar dengan sedemikian kongkrit dan praksis.

Hal sedemikian belum dan tidak bisa dijalankan secara nyata. Sehingga dengan demikian, kebebasan dalam kelas dan komunikasi pendidik-anak didik yang konstruktif dalam mengupayakan pembelajaran yang komunikatif pun menjadi sangat susah untuk diwujudnyatakan sebab semua komponen yang berlangsung dalam pembelajaran masih menghalalkan kekakuan. Sesungguhnya apabila dicari benang merahnya, maka konteks persoalan pembelajaran yang kaku tersebut lahir karena konsep dan praktik kurikulum yang diberlangsungkan belum berbasis pada kebutuhan. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran yang kontekstual dengan mendasarkan diri pada model pembelajaran yang dialogis dan komunikatif belum dirancang dengan sedemikian rupa. Pendekatan pembelajaran yang mampu menghargai anak-anak didik sebagai manusia otonom agar mereka diorangkan dengan sedemikian tinggi belum dilaksanakan dengan sedemikian rupa. Pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan pada kebutuhan anak-anak didik belum mampu dipraksiskan dengan sedemikian rupa.

Buku ini tentu memberikan jawaban-jawaban alternatif bagaimana sesungguhnya sebuah konsep kurikulum harus dibangun kembali sesuai dengan kebutuhan. Termasuk pula, praktik pembelajaran harus dirancang ulang dan bisa memberikan sebuah paradigma baru dalam proses belajar mengajar yang lebih bermakna. Setidaknya, proses pembelajaran yang kemudian akan diberlangsungkan bisa mencairkan kebekuan dan kekakuan dalam kelas. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang lebih menghargai kebutuhan dan keinginan kontekstual dapat dirangkum dalam sebuah format baru mengenai kurikulum transformatif. Secara lebih tegas, adanya sebuah kurikulum transformatif selanjutnya akan bisa menjawab kebutuhan pendidikan masa depan yang lebih berwawasan luas.

Ini kemudian bisa melahirkan sebuah tatanan berpendidikan yang lebih sesuai dengan kepentingan anak-anak didik dan bangsa ini. Akhirnya dengan demikian, maka pembelajaran baru yang disebut pembelajaran transformatif dapat meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini. Pembelajaran dengan rumus pembelajaran yang berbasis pada pendekatan kontekstual dapat menggeser paradigma pembelajaran yang kaku dan beku. Ini sesungguhnya tujuan dari penulisan buku ini. Oleh sebab itu, terlepas apakah penulisan buku ini masih mengalami beberapa titik kelemahan dalam pelbagai hal, maka penulis sangat membutuhkan kritik dan masukan konstruktif dari para pembaca. Setidaknya, hal tersebut dapat digunakan sebagai pembenahan dan perbaikan di masa mendatang. Sehingga dengan demikian, penulis akan lebih banyak melakukan pembenahan diri.

Iklan

Memperbaiki Wajah Pendidikan

Koran Jakarta, 21 April 2009

Pendidikan menjadi tumbal dan korban kepentingan para elite pendidikan di tingkat birokrasi kekuasaan yang terus berupaya mencoba-coba sebuah konsep pendidikan tertentu untuk dijalankan.

Judul : Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara

Penulis : Moh. Yamin

Penerbit : Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Tahun : I, Januari 2009

Tebal : 300 halaman

Harga : Rp 40.000

Peresensi : Supriyadi:

Peresensi adalah Supriyadi, pustakawan dan pengamat sosial yang aktif pada Kelompok Diskusi GRANAT (GDC), Yogyakarta

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang bisa disetarakan dengan kebutuhan untuk makan, berpakaian, dan tinggal. Dengan pendidikan, manusia menjadi makhluk yang beradab, berbudaya, dan berintelektual rasional.

Moh Yamin, dalam bukunya, Menggugat Pendidikan Indonesia; Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara, menguraikan konsep pendidikan yang baik dan berkualitas sehingga mampu mencetak manusia cerdas. Dengan menggugat pendidikan di Indonesia — kualitas dan mutunya masih kalah jauh dengan pendidikan di negara-negara maju– Moh Yamin mengajak merasionalkan pendidikan kritis yang tidak menindas kaum lemah dan kaum dengan strata ekonomi menengah ke bawah.

Pendidikan adalah pembebasan manusia dari belenggu kebodohan agar menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan bukan milik “orang-orang berduit” saja, atau bukan hanya milik orang-orang elite, tetapi pendidikan harus ditekuni oleh semua manusia. Begitu juga, pendidikan harus lepas dari diskriminasi. Namun di Indonesia, realisasinya sangat sulit mengingat paradigma masyarakat yang belum sampai pada tataran yang demikian.

Dalam perspektif sejarahnya, pendidikan berproses sedemikian rupa. Pada zaman penjajahan, pendidikan diatur dan dikelola kolonialis-imperialis Belanda dan Jepang. Pada saat itu, pendidikan diarahkan untuk mencetak manusia yang akan dibodohi pihak kolonial. Jadi, tujuan pendidikan pada masa itu adalah pembodohan rakyat, bukan merupakan pembebasan manusia.

Pasca penjajahan merupakan kepemerintahan rezim orde lama (Soekarno). Pada masa ini, pendidikan berada di bawah kendali kekuasaan Soekarno yang memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Konsep sosialisme yang mendasari pendidikan pada saat itu memberikan prinsip dasar bahwa pendidikan itu adalah hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosialnya. Persamaan derajat dalam pendidikan menjadi hal yang dikedepankan.

Grafik pendidikan tersebut menurun secara signifikan seiring kudeta Soeharto dalam pemerintahan. Jika pada Orde Lama pendidikan membuka kebebasan berpikir, pada Orde Baru justru kebebasan berpkir menjadi punah karena otoritas kekuasaan. Pada masa Orde Baru ini, pendidikan direkayasa sedemikian rupa demi sebuah pencitraan tertentu.

Gerbang reformasi terbuka pada 21 Mei 1988. Bangsa Indonesia mencoba memasuki era pembebasan. Perombakan demi perombakan pun dilakukan secara besar-besaran. Tak luput dari hal itu adalah perombakan pada bidang pendidikan.

Buku ini mengajak pembaca untuk melihat realitas pendidikan Indonesia yang dianggap kurang mampu membebaskan manusia. Dengan mengambil pemikiran Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara yang berpendapat bahwa persoalan rendahnya kualitas manusia dikarenakan amburadulnya konsep pendidikan, Moh. Yamin menggugat pendidikan Indonesia.

lebih lanjut di: http://www.koran-jakarta.com/ver02/

Jika Kiai Membincang Nasionalisme

Surya, 27 Januari 2008

Resensi Buku:kiai.jpg

Judul : Nasionalisme Kiai, Penulis : Ali Maschan Moesa

Penerbit : LKiS, Terbitan : November, 2007

Tebal : 358 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Staf Peneliti FKIP Universitas Islam Malang

 

Suburnya benih-benih disintegrasi bangsa disebabkan oleh hilangnya kecintaan terhadap tanah air. Retaknya persahabatan dan persaudaraan atas nama bangsa lahir karena dilatarbelakangi perbedaan faktor kepentingan golongan, kedaerahan, dan kepentingan politik tertentu. Adanya saling tuding menuding bahwa daerahnya adalah yang terbaik sedangkan daerah lain tidak disebabkan oleh pupusnya sikap toleransi dan solidaritas antar sesama atas nama bangsa.

Hal-hal sedemikian itu kemudian muncul, berkembang dan menjadi pemicu kuat konflik-konflik yang berekor pada peperangan sesaudara dan sebangsa karena sudah tidak tertanam lagi nasionalisme kebangsaan. Ini sangat jelas merupakan sebuah ironi. Indonesia dengan keragaman dan keberbedaan yang cukup luas seperti agama, ras, suku, etnis dan begitu seterusnya selalu menjadi penghalang bagi bersatunya bangsa Indonesia atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Justru, hal itu harus menjadi perekat bersama. Persoalannya menjadi rumit ketika dimunculkan sebuah pertanyaan ”siapakah yang harus disalahkan dalam permasalahan ini?” Siapapun tidak bisa disalahkan akan tetapi perlu dicari akar persoalannya dan ditemukan pemecahannya secara komprehensif serta holistik. Buku ini cukup mendetail berbicara tentang mengapa rakyat Indonesia kemudian terpetak-petak dan kemudian ingin memisahkan dirinya dari NKRI? Buku ini sebetulnya merupakan disertasi Ali Maschan Moesa yang mengupas banyak gagasan nasionalisme kiai dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia.

Yang pasti, disintegrasi bangsa disebabkan tidak adanya pemerataan ekonomi, keadilan hukum yang terjarah oleh kepentingan kelompok dominan, penindasan sebuah kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Minoritas di sini adalah golongan elit lapis atas yang memiliki kekuasaan secara politik sehingga sangat mudah untuk melakukan eksploitasi terhadap mayoritas; kelompok miskin dan tak berdaya.

Tak hanya itu saja, potensi disintegrasi bangsa disebabkan oleh pudarnya kekompakan antara elit pusat dan daerah dalam rangka membangun sinergisitas kepimimpinan. Pusat terlalu mendikte dan daerah tidak diberi peran mengelola daerahnya sama sekali. Celakanya lagi, agama pun turut memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap persoalan tersebut. Agama selalu dijadikan alat legitimasi dan pembenar atas munculnya disintegrasi bangsa tersebut karena Indonesia bukan negara Islam. Padahal bila menggunakan Islam sebagai dasar hukum dalam berbangsa dan bernegara, ini meniscayakan bahwa Indonesia akan aman, adil, makmur dan begitu seterusnya.

Pendapat ini muncul dari beberapa orang yang mau menjadikan Islam sebagai dasar negara republik Indonesia. Tepatkah tawaran itu? Bukan sebuah jaminan bahwa menjadikan Islam sebagai dasar negara akan baik. Justru para kiai dalam konteks ini sangat menolak secara absolut. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar hukumnya; Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati sekaligus tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Membongkar dasar negara dan diganti dengan yang lain sangat membuka peluang besar ambruknya bangunan NKRI. Para kiai mengatakan, formalisasi Islam dalam NKRI bukan zamannya lagi. Mengambil substansi nilai-nilai Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia adalah sebuah pilihan politik yang cerdas. Sebab bangsa Indonesia tidak hanya dihuni oleh umat Islam, namun umat agama-agama lain juga ada.

Dalam pandangan para kiai, nasionalisme tidak harus dasarkan pada agama tertentu seperti Islam, yang disebut ukhuwah wathaniyah. Nasionalisme itu lahir dan menjadi paradigma berpkir, bersikap serta bertindak rakyat Indonesia ketika hal itu digali dan diambil dari konteks kehidupan berbangsa sekaligus bernegara Indonesia itu sendiri.

Hidup senasib sepenanggungan merupakan sebuah keniscayaan di ibu pertiwi ini. Para kiai menganalogikan dengan sebuah pertanyaan ”haruskah kita membeli minyak unta cap babi atau minyak babi cap unta? Tentu, pilihan kita jatuh pada yang pertama. Minyak unta adalah nilai-nilai Islam yang termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sedangkan cap babi adalah dasar negara Indonesia; Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks ini pula, para kiai melakukan penggalian dan pengambilan nilai kehidupan berbangsa serta bernegara tersebut melalui tiga tahapan. Pertama; eksternalisasi. Dalam tahapan pertama ini, kita perlu membangun kesadaran sosio-kultural terhadap realitas berbangsa Indonesia tanpa harus berpatokan pada kepentingan apapun, kecuali untuk merasakan dan menjiwai kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya.

Kita lalu melakukan interaksi diri dan berdialog antar sesama sebagai bangsa Indonesia dengan pluralitas yang ada. Tidak ada tendensi apapun, kecuali menumbuhkan persaudaraan dan persahabatan demi sebuah kesetiakawanan atas nama bangsa Indonesia. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mencoba menghadirkan diri kita yang hilang dari batas-batas kedaerahan masing-masing.

Kita melebur menjadi satu; bangsa Indonesia. Ras, agama dan lain seterusnya ditanggalkan dengan sedemikian jauh. Kedua; obyektivikasi. Dalam tahap kedua ini, kita lalu melakukan sebuah pemahaman obyektif terhadap realitas sosial tersebut, kemudian memahamkan diri bahwa mengedepankan perbedaan dengan segala anak pinaknya hanya sebuah pandangan sempit yang rentan menimbulkan preseden-preseden buruk.

Justru itu harus dijadikan gerakan menuju kebersamaan atas nama bangsa Indonesia yang plural itu. Jangan menjadikan keberbedaan itu sebagai peletup perpecahan namun itu seharusnya dijadikan semangat bersatu padu. Ketiga; internalisasi. Di tahap terakhir ini, kita kemudian mencerap segala hal yang sudah dialami ke dalam diri masing-masing. Kita itu terbentuk dalam sebuah bangsa disebabkan adanya individu-individu menjadi kelompok besar.

Dalam ilmu sosiologi, masyarakat terbentuk dari orang per orang yang memiliki kesamaan nasib, pandangan dan pikiran dalam konteks mengarungi kehidupan berbangsa. Kiai mengamini, nasionalisme itu akan menerangi kehidupan berbangsa Indonesia ketika diilhami dari kehidupan berbangsa itu sendiri, bukan dari yang lain. Apabila agama ingin dimasukkan dalam konteks nasionalisme demi memperkukuh NKRI, esensi agama haruslah diutamakan ketimbang formalitasnya yang berbentuk syariat Islam.

 

Kontekstualisasi Hermeneutika

Banjarmasin Post, 12 Februari 2006

Judul : Menggagas Manusia Sebagai Penafsir

Penulis : Dr. A. Sudiarja, SJ; Prof. Dr. A. Gianto, SJ; Thomas Hidya Tjaya, SJ, MA; Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno; Dr. F. Budi hardiman; Prof. Dr. Alex Lanur, OFM

Editor : Th. Hidya Tjaya, SJ

J. Sudarminta, SJ

Penerbit : Kanisius

Terbitan : Cetakan I, 2005

Tebal : 182 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Pemerhati Sosial Pendidikan & Pegiat Perbukuan FKIP Univ. Islam Malang

Di tengah belantara posmodernisme dengan berpijak pada pemikiran anti kemapanan. Maka, mainstream pemikiran kita hari ini menjadi aneh dan sangat baru. Kita dihadapkan pada satu metodologi berpikir yang serba membongkar dan memberontak-oriented. Seolah tidak menginginkan adanya bangunan pemikiran yang pro status quo. Pemikiran statis dan jumud. Bahwa konsep kita harus seperti ini dan itu. Termasuk pula, paradigma berpikir sebagai pisau analisis jangan sampai usang dan busuk. Dalam buku ini, secara panjang lebar diuraikan bahwa hermeneutika sebagai kerangka berpikir menjadi satu keniscyaan. Pendek kata, hermenutika adalah basis pemikiran alternatif yang hari ini banyak digandrungi oleh banyak tokoh elit kita, seperti filosof, pengamat, agamawan, akademisi, mahasiswa dan seterusnya.

Karena ia secara telanjang bulat memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya pada manusia untuk melakukan kajian-kajian pemikiran. Agar pemikiran kita tidak terpasung dan dipasung. Tidak stagnan. Malahan, pemikiran kita dibiarkan saja mengalir. Ia diberi hak sepenuhnya untuk berbuat apapun. Kemerdekaan untuk menyampaikan gagasan dalam kerangka hermenutika betul-betul dijamin secara taken for granted. Tak ada sesuatu hal yang akan menghambat kebebasan berpikir kita dalam hal tertentu. Seolah, hermenutika menjadi dewa penyelamat bagi dunia pemikiran. Sehingga mau tidak mau hermeneutika menjadi rebutan banyak orang. Ia selalu dipergunakan dan dijadikan fondasi berpikir dalam banyak bidang, semacam filsafat, agama, politik, dan sebagainya.

Disadari maupun tidak pula, hermenutika sebagai metedologi alternatif kemudian mampu mendorong manusia untuk berpikir kritis, radikal dan universal. Sehingga ia mengarahkan manusia menjadi mahluk yang selalu serba gelisah dan tak percaya pada realitas. Realitas bagi dunia hermeneutika adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Realitas merupakan konstruksi sosial dengan berpijak pada konsensus tertentu. Realitas telah dikebiri oleh sebuah kompromi dan kompromi dari beberapa pihak. Sehingga sangat wajar apabila realitas harus dipertanyakan dan diragukan otentisitasnya. Melihat fenomena semacam itu, hermeneutika menegaskan secara aklamatif.

Bahwa segala hal yang ternyatakan dalam realitas tetap menyembunyikan pesan-pesan tersembunyi (hidden message). Realitas membawa nilai-nilai terselubung. Realitas menjadi sesuatu hal yang semu dan tak bermakna. Hermeneutika menganggap bahwa realitas, seperti teks suci, pernyataan seseorang, kejadian tertentu dan seterusnya selalu syarat akan kepentingan politik dari sekelompok orang. Oleh sebab itu, realitas semacam itu menjadi tidak substantif. Ia jauh dari tujuan realitas yang sesungguhnya. Karena hiper-realitas telah jauh dari realitas. Suka maupun tidak, bagi hermeneutika, realitas telah menjadi teks pro status quo.

Ia telah direcoki oleh paket kepentingan. Sejalan dari itu pula, hermeneutika sebagai paradigma pembebasan pemikiran manusia. Maka, ia mendudukkan manusia untuk mampu menterjemahkan kehendak teks secara sejati. Artinya, manusia sebagai penafsir harus mampu mengetahui latar belakang teks, pencipta teks, dan kondisi teks kekinian. Dengan perkataan lain, bagaimana teks mampu dikelindankan dengan persoalan-persoalan aktual. Sehingga melahirkan makna-makna baru. Teks bisa memberikan semangat baru dan harapan baru bagi kondisi kekinian. Selanjutnya, teks bisa menjelaskan dan memperjelas perannya sebagai sebuah realitas di depan masa kekinian. Jelas, manusia dalam konteks ini diminta-pertanggungjawabannya secara nyata. Oleh sebab itu, manusia sebagai orang yang ditempatkan sebagai sosok penting dalam konteks tersebut.

Maka, ia tidak serta merta harus tunduk dan mengamini atas realitas yang bersifat ekplisit tersebut. Manusia diharuskan melakukan dan menawarkan tawaran pertanyaan demi pertanyaan atas kegelisahan yang dialaminya atas realitas yang ada tersebut. Tak salah apabila hermeneutika menempatkan manusia sebagai penafsir atas sesuatu realitas yang ada di depan mereka (manusia). Manusia sebagai penafsir harus mencari tahu atas sebab musabab yang melatarbelakangi atas realitas tersebut. Manusia harus bisa diposisikan sebagai sosok yang bisa menjawab kegelisahannya itu. Sehingga menemukan titik akhir dari sebuah pertarungan kegelisahan, pertanyaan dan jawaban dari pergulatan tersebut.

Sehingga bisa melahirkan satu penuntasan atas beberapa hal yang tidak terjawab secara ekplisit. Menariknya dalam buku ini pula, Thomas Hidya Tjaya, SJ, MA menyampaikan. Bahwa hermeneutika sebagai basis paradigma pemikiran akan selalu bersangkut paut secara erat dengan kata kebenaran. Dan, ini merupakan satu pertanyaan abadi yang digeluti manusia sepanjang segala zaman. Sangat tepat apabila kebenaran dalam dunia hermeneutika akan selalu diperdebatkan. Suka maupun tidak, maka kebenaran dalam perbincangan hermeneutika akan selalu aktual. Ia tak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia bisa menyelinap di manapun. Sangat niscaya bahwa kebenaran akan pasti dipandang dengan banyak paradigma, seperti teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran pragmatik (hal 60-62). Karena kebenaran itu sendiri adalah relatif. Selanjutnya, selamat membaca buku ini……………..!

Kajian Ulang Sastra Marxis hingg Rasis

Sinar Harapan, 6 Januari 2007

Resensi Buku:

Judul : Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis

Penulis : Sainul Hermawan

Penerbit: : PBS FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Terbit : November 2006

Tebal : 202 Halaman

Peresensi : Moh. Yamin, Peneliti pada Lakpesdam NU Kota Malang

Seiring dengan dinamika perkembangan sastra dan kemajuan hidup manusia. Maka kita semua mahfum bahwa akan ada beberapa gejala besar yang segera menyeruak ke permukaan bumi ini. Sastra dengan segala anak pinaknya akan mewarnai perjalanan hidup manusia selama ada di tanah yang mereka pijak dan tempati. Sastra memberikan warna tersendiri terhadap manusia bagaimana mereka harus dan seharusnya mempola diri dengan sedemikian rupa agar tidak terjebak pada matinya pergerakan menuju hidup dan pemikiran yang lebih baru, genial, kontekstual dan seterusnya. Dan mau tidak mau, hal sedemikian pasti tidak akan terelakkan. Menolak itu sama dengan mengingkari eksistensi diri sebagai mahluk yang berkembang, evolutif, kontekstual dan dinamis.

Oleh karenanya, sastra sedemikian itu kemudian ada, muncul dan terjadi tatkala ia mengalami banyak evolusi dan revolusi. Artinya, perkembangan sastra lalu berkelindan dengan semakin santernya kondisi masyarakat yang makin bergerak ke depan. Sastra mampu membaca dan meneropong segala keluh kesah hidup masyarakat untuk kemudian bisa dimanifestasikan dalam bentuk kongkrit baik puisi, novel, cerpen, epik, legenda, dan lain sebagainya. Sastra meletakkan dirinya sebagai media dalam rangka membedah dan menjawab segala persoalan yang sedang dihantui, ditimpa dan dipersoalkan manusia sebagai mahluk yang memang sudah bermasalah sejak dilahirkan ke bumi ini.

Dan mau tidak mau, persoalan ini kemudian perlu mendapatkan penanganan serius, terpadu dan terorganisasi dengan sedemikian rupa dalam dunia sastra. Mengapa tidak? Sebuah kesalahan dan kekeliruan akan menimpa belantika sastra bila persoalan manusia ini tidak dipandang satu masalah cukup besar dan rumit dalam perspektif sastra. Ini bukan berarti bahwa sastra menjadi penanggung jawab utama terhadap baik buruknya manusia dan salah benarnya tingkah pola manusia. Namun minimal ketika sastra bertindak sebagai pencerminan hidup manusia, ini lalu mengajarkan pendidikan mendidik bagi manusia itu sendiri.

Tentu sastra dapat bergerak dan berpacu dengan sedemikian apabila pelaku sastra betul-betul memegang tanggung jawab penuh sebagai agen perubahan masyarakat. Ringkasnya, ia/mereka sangat konsisten, memiliki komitmen dan etos kerja tinggi dalam memperjuangkan dan menata hidup kemanusiaan yang beradab dan penuh dengan keadaban hidup. Sehingga segala jenis bentuk kongkrit sastra dalam pelbagai variannya dapat dijumpai muatan kepentingannya masing-masing. Dengan kata lain, ada pesan nilai-nilai tertentu yang diusungnya untuk bisa dikomunikasikan terhadap manusia kemudian sebagai bahan pelajaran menuju kearifan dan kebijaksanaan.

Diakui maupun tidak pula, kiprah sastra mulai menggeliat kuat dan kencang tatkala reformasi 1998 bergulir. Artinya, sastra lalu turut partisipasi aktif dalam menyumbangkan peran dan fungsinya dalam membaca, menganalisa dan membedah soal-soal konteks sosial kemasyarakatan. Banyak hal tidak lepas dari bacaan sastra dan kerja sastra. Dengan demikian, adanya buku berjudul “Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis’ yang ditulis Sainul Hermawan dan juga penulis buku “Tionghoa dalam Sastra Indonesia (IRCISoD, 2005)” ini perlu dijadikan satu pedoman berpikir, membaca dan mencari-cari satu paradigma baru alternatif di tengah berhadapan dengan konteks hari ini.

Secara terperinci disampaikan bahwa membincangkan sastra ibarat kita harus memilah-milah segala jenis sastra. Ini perlu dilakukan karena sastra lahir, dibesarkan dan didewasakan di tengah kerumunan masyarakat yang variable, heterogen dan plural. Yang pasti dan jelas, keragaman manusia dengan segala warna warninya itu lalu menyebabkan keberbedaan jenis sastra yang tidak bisa disatupadukan atau ditunggalkan dengan sedemikian ketatnya. Masing-masing mereka memiliki ciri khas, karakter, pola penyampaian dan unsur-unsur lainnya yang sangat berlainan.

Bayangkan saja, ada sastra yang beralirkan ekspresivisme yang berpandangan bahwa sastra itu merupakan pernyataan, ekspresi, ungkapan dunia batin pangarangnya. Ini berasumsi bahwa sastra itu adalah gerakan dan pergerakan berimajinasi, menyintesiskan imajinasi, pemikiran dan perasaan pengarang (Baca hal 27). Sastra jenis ini lahir ketika sistem sosial dan filsafat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya kepada manusia untuk berbuat. Otonomi individu seluas-luasnya dipersembahkan untuk manusia guna bisa bebas berkarya dengan sekreatif mungkin (Baca hal 27-28).

Ada pula sastra berkutubkan marxisme yang berkoar bahwa sastra itu adalah cerminan realitas sosial yang berpihak pada segolongan tertentu semata (kelompok pemodal). Dengan begitu, muatan sastra marxis lalu dapat dimengerti bila dikacamatakan lewat realitas sosial yang sedang terjadi. Disana itu berproses tindak kesewenang-wenangan, ketidakadilan, penindasan ekonomi kepada kelas rendahan dan lain sebagainya. Ringkas kata, kaum marxis berpendapat bahwa teori apapun yang memperlakukan sastra terisolir dan memisahkannya dari masyarakat dan sejarah, teori tersebut akan lemah dalam menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dalam sastra (Baca hal 44). Oleh karenanya, sastra marxis ada karena dialektika masyarakat dan sejarah. Pembacaannya pun harus didekati dengan konteks masyarakat dan sejarah pula agar kemudian tercipta kesegaran pemahaman maksud yang dikandung oleh sastra tersebut.

Sementara sastra feminisme berdalih bahwa feminisme itu merupakan framework untuk membaca dan menganalisa kedudukan perempuan dalam belantara hidup bermasyarakat. Ia mengkritik secara kritis dan tajam seputar cara-cara representasi gender yang selalu menciptakan dan menduduk-letakkan perempuan pada posisi marginal dan terpinggirkan. Perempuan itu lemah, tidak berdaya, emosional dan lain sebagainya. Dalam paradigma sedemikian ini, akan diminta sebuah pengujian secara holistik mengapa sedang terjadi kemaruk perilaku budaya yang sangat bias gender, labelisasi perempuan pada ranah-ranah tertentu an sich seperti dapur, sumur dan kasur serta mengapa perempuan dan laki-laki diposisikan selalu berlawanan dan tidak pernah harmonis dan kooperatif (Baca hal 76). Feminisme mencoba mendobrak tatanan hidup yang sedemikian buruk itu agar kemudian terbangun kerangka hidup yang berbasis keadilan, kesamaan dan kesataraan.

Sedangkan sastra pasca kolonial berkaitan erat dengan pembacaan dan penulisan sastra yang dituliskan di negara-negara yang sebelumnya terjajah atau sedang menjajah negara terjajah. Oleh karena itu dalam sastra pasca kolonial ini terbagi menjadi dua bidang pembahasan. Pertama, sastra pascakolonialisme pasca terjajah yang berbicara dengan kesadaran diri tentang resistensi dan perlainan. Kedua, sastra pascakolonialisme pasca penjajah yang berusaha mereplika, melanjutkan, menyamakan tradisi lama serta menuliskannya dengan standar penjajah. Sastra sedemikian ini dituliskan berdasar pengalaman lokal yang spesifik (Baca hal 98).

Sementara sastra pascamodernisne bersikukuh menolak representasi mimetik dengan coba mempermainkan bentuk, konvensi dan ikon seni adiluhung atau seni tinggi. Ia sangat menentang orisinalitas dengan menyadari ketakterhindaran hilangnya keaslian dalam era produksi massa. Ia sangat tidak mengamini adanya plot dan tokoh sebagai konvensi seni bermakna sehingga makna sendiri hanyalah sesuatu hal fatamorgana atau mengada-ada (Baca hal 107). Lain halnya dengan sastra ras dan etnis, ia mempertanyakan dan mempersoalkan representasi ras dan etnisitas yang diciptakan orang lain, mengoreksi karya-karya yang telah dibengkalaikan dan dipandang sebelah mata lantaran pembaca kurang memahami dan memiliki strategi pembacaan memadai tentang teks itu, menggelar teks-teks menentang atau mensubversi representasi tradisional manusia dari etnisitas yang berbeda (Baca hal 144).

Berbeda dengan sastra lisan, ini berpendapat bahwa sastra lahir, berkembang dan mencapai legitimasinya di tengah masyarakat tatkala ia dikenal dan selalu dilisankan oleh masyarakat itu sendiri. Sastra lisan ada karena masyarakat menghidupkan cerita-cerita kerakyatan. Artinya, cerita rakyat seperti dongeng, legenda dan mite selalu disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi (Baca hal 154). Oleh sebab itu, sastra lisan merupakan pengejewantahan pewarisan satu tradisi budaya secara turun temurun (Baca hal 156). Selain itu, ada teori resepsi sastra yang lebih dikenal dalam tulisan ini adalah kritik respons pembaca. Paradigma sastra ini menjelaskan bahwa makna karya sastra adalah hasil interpretasi yang dibangun, didirikan dan dikonstruksi oleh pembaca serta penulis terhadap sebuah teks pembacaan. Konsentrasi bereferensi pada tindak kreatif pembaca dalam memasukkan makna ke dalam teks sastra. Paradigma ini beranggapan bahwa orang yang berlainan akan menginterpretasikan karya sastra secara berlainan pula, dan begitu seterusnya (Baca hal 180).

Dengan demikian, saya memandang dan menilai bahwa karya Sainul Hermawan ini sudah cukup tajam dalam menyampaikan gagasan-gagasannya seputar teori sastra dari kutub marxis sampai rasis. Namun ada beberapa catatan penting perlu disampaikan bahwa buku ini seakan terkesan mencomot sana sini ide tokoh-tokoh sebelumnya tanpa coba diramu dengan sedemikian baru demi mendapatkan kesegaran teori yang lebih kontekstual termasuk editing yang tidak begitu sempurna. Terkesan pula, pengambilan contoh-contoh untuk memperkuat analisa-analisa teori tersebut hanya merupakan gerakan permukaan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam melahirkan ide-ide baru. Kendatipun begitu pula, saya tetap mengacungkan jempol “seratus persen” terhadap lahirnya buku ini oleh Sainul Hermawan. Ini menjadi pencair kebekuan pemikiran dunia kesastraan setelah sangat sulitnya anak-anak muda negeri ini jarang berobsesi untuk bergelut dengan dunia sastra di masa kekinian. Semoga buku ini berguna bagi dunia sastra Indonesia ke depan, khususnya bagi warga Banjarmasin yang memiliki semangat untuk mempelajari dunia sastra. Wallahu A’lam Bisshowab…