Bulan: Juli 2016

Dampak Reshuffle Jilid II terhadap Pembangunan

Banjarmasin Post, Kamis, 28 Juli 2016 00:32 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/07/28/dampak-reshuffle-jilid-ii-terhadap-pembangunan?page=2)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Kabar beberapa waktu terakhir dari Istana bahwa reshuffle kabinet jilid II akan segera dilakukan, telah terbukti. Rabu (27/7/2016) siang di Istana Negara sebanyak 12 menteri baru telah dilantik Presiden Joko Widodo. Terdapat delapan nama baru yang masuk kabinet. Beberapa nama berasal dari partai politik, tapi ada juga yang berasal dari kalangan profesional.

Prinsipnya, pasca sejumlah partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat, ini peta politik kekuatan pun kemudian berubah 180 derajat. Apabila Joko Widodo pernah menyampaikan jauh sebelum terpilih sebagai presiden akan mempekerjakan siapapun di kabinetnya baik yang duduk sebagai menteri, kepala departemen/lembaga bukan atas dasar politik tanpa syarat, sepertinya itu semakin tidak membekas dalam kenyataan.

Yang terjadi selanjutnya, yang masuk dalam kabinet Joko Widodo adalah mereka yang memiliki jasa politik terhadap Joko Widodo. Sementara mereka yang awal secara bersih ikut memperjuangkan kemenangan Joko Widodo sebagai presiden menjadi terdepak. Kendatipun sempat mencicipi hasil perjuangan karena pernah diberikan jatah di Istana, itu pun hanya sesaat.

Namun, itulah potret politik yang sedang dijalankan di negeri ini. Setiap gerakan dan langkah apapun yang dilahirkan oleh para pemimpin di republik tercinta ini bukan atas dasar tulus mengelola republik ini.

Hal sederhana yang dapat didiskusikan adalah tatkala perubahan nama menteri dan kerja menteri dari satu fase perombakan kabinet ke fase perombakan kabinet memiliki pergerakan yang sangat cepat, maka menjadi mustahil untuk mengukur kerja sebuah kementerian, departemen atau lembaga. Tatkala sebuah kementerian sudah menyiapkan program baru yang dipastikan akan dicapai dalam satu atau dua tahun ke depan, ini pun dipastikan akan mengalami kemacetan.

Contoh, munculnya nama menteri baru sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Muhadjir Effendy. Praktis, agenda dan program Anies Baswedan pun akan berubah atau bisa jadi dihilangkan dan diganti dengan program baru. Publik pun sudah tahu Kurikulum 2013 dihentikan dan diganti dengan kurikulum nasional. Konsep Kurikulum 2013 sudah jelas, tapi karena pertimbangan dan kepentingan tertentu dari seorang Anies Baswedan, itu harus disetop.

Yang menjadi persoalan adalah Kurikulum Nasional yang dimaksud oleh Anies Baswedan yang akan dijalankan dengan melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dan dimungkinkan semua sekolah baik pendidikan dasar dan menengah kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pun dipastikan memiliki ketidakjelasan ke depannya karena menterinya baru.

Pertanyaannya adalah bagaimana seorang Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengukur kinerja anak buahnya secara terukur yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak, sementara di tengah perjalanan kemudian disuruh turun tahta. Inilah akar persoalan sebenarnya.

Negara selama ini sepertinya masih galau dalam mengelola republik ini. Tidak jelas ukurannya dalam melihat capaian kinerja para anak buahnya. Justru yang digunakan adalah ukuran kepentingan politik sektarian. Selanjutnya bagaimana dengan menteri-menteri lain yang juga dicopot? Kondisinya juga kurang lebih sama, karena berdasar pada tekanan partai politik sehingga Joko Widodo kemudian harus mampu mengakomodir banyaknya kepentingan yang masuk ke Istana.

Publik Bertanya

Menjadi wajar apabila rakyat, kita semua dari Sabang sampai Merauke mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, apakah reshuffle kabinet di jilid II ini merupakan hasil inisiatif dari mereka yang meminta jatah menteri dan kue-kue kekuasaan. Apakah setiap konteks pengelolaan republik ini dimana kepentingan bangsa dan hajat hidup orang banyak menjadi taruhannya, jutaan anak bangsa memerlukan para pemimpin yang amanah dan jujur, banyak anak miskin membutuhkan kerja keras dari para pemimpinnya yang benar-benar ikhlas bekerja, mereka selanjutnya menjadi abai dan diabaikan dengan begitu mudahnya.

Tatkala rakyat mengimpikan para pemimpinnya yang berhati mulia, yang memiliki mimpi-mimpi besar untuk pembangunan bangsa yang beradab, hal-hal demikian selanjutnya dihancurkan begitu saja karena negara lebih memilih mencari aman dari para alogojo politik di negeri ini sehingga siapapun yang memiliki pengaruh kuat kemudian difasilitasi, diberikan kedudukan maha mulia.

Sudah banyak hasil data yang dirilis sejumlah lembaga baik nasional maupun internasional bahwa republik ini dalam pelbagai situasi dan kondisi berada di ujung kebobrokan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yakni pada 2015 berada di urutan ke-110 dari 187 negara, ini lebih rendah dibanding Malaysia di posisi 62 dan Thailand di rangking ke-93.

Indeks korupsi juga demikian, dan itu juga terjadi terhadap indeks kemiskinan di republik ini yang berada di angka mengkhawatirkan walaupun konon disebut sudah berkurang tingkat kemiskinannya di atas kertas.

Kini yang menjadi pertanyaan kolektif anak bangsa adalah apakah reshuffle kabinet jilid II ini kemudian memiliki dampak pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Apabila syahwat politik kemudian menjadi panglima bagi para petinggi di republik ini, maka ke depan jangan bermimpi indah bahwa pembangunan di segala bidang kehidupan sebagaimana yang tertuang dan ditulis dengan tinta emas di Nawa Cita Joko Widodo akan mampu dilaksanakan. Rakyat mengingatkan itu agar jangan selalu berkacamata politik kekuasaan dalam mengelola negeri ini.

Kita semua berharap reshuflle kabinet jilid II bukan semata kepentingan bagi-bagi kursi menteri dan kue-kue kekuasaan, sebab hal tersebut bukan memberikan jalan bagi pembangunan kebangsaan. Nawa Cita Joko Widodo harus menjadi penggerak dan alat ukur dalam melakukan reshuffle kabinet karena dari sanalah Joko Widodo berhasil terpilih sebagai presiden.

Iklan