Bulan: Juli 2014

Revisi UU MD3 Perburuk Kinerja Parlemen

Sinar Harapan, 18-kamis, Juli 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140718127/revisi-uu-md3-perburuk-kinerja-parlemen-span-span-)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Sebelum tanggal 9 Juli untuk pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) lalu atau tepatnya tanggal 8 Juli satu hari sebelum pilpres, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pengesahan revisi Undang Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3). Tentu, itu bersamaan dengan kesibukan rakyat Indonesia yang sedang melakukan persiapan diri untuk memilih pemimpin baru Indonesia. Ada kesan yang muncul di tengah publik, ini kemudian memang menjadi strategi untuk mengecoh perhatian publik agar tidak mengamati apa yang sedang dikerjakan DPR untuk kepentingan tertentu. Publik kemudian hanya tertuju semata kepada pilpres. Ada sejumlah poin penting yang kemudian dirubah dalam Undang Undang tersebut, sebut saja ketentuan kuorum untuk hak menyatakan pendapat dari tiga perempat menjadi dua pertiga saja, anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR, partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak, dan ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD).

Selanjutnya muncul dugaan sementara, perubahan-perubahan poin tersebut mengarah kepada kepentingan untuk menjadikan DPR sebagai kekuatan luar biasa secara politik dan tidak ada yang menandingi. Mari kita analisisis satu per satu. Pertama, ketentuan tentang kuorum untuk menyatakan hak pendapat dari tiga perempat menuju dua pertiga sudah sangat jelas memiliki tujuan untuk mempercepat proses dan pengesahan undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu yang ingin dicapai oleh DPR. Ini sangat jelas sudah menjadi bentuk penghancuran demokrasi. Suara kemudian sangat mudah diperjualbelikan. Walaupun kuorum tidak mencapai 5 + 1 untuk diteruskan dalam sidang rapat tertentu, itu bisa dilanjutkan. Pada prinsipnya, hasilnya adalah dua pertiga sudah bisa diputus apakah dilanjutkan ataukah tidak. Ini merupakan sebuah ironi. Ketika demokrasi sudah mulai berkembang biak dengan cemerlang di republik ini pasca reformasi 1998, justru anggota DPR tidak menghendaki itu.

Kedua, ketentuan bahwa anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana, termasuk kasus korupsi tanpa sepengetahuan dan izin Mahkamah Kehormatan DPR juga merupakan persoalan lain yang harus membuat rakyat mengelus dada. Bisa dibayangkan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin meminta anggota dewan tertentu untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tertentu dan kemudian terhambat oleh ketentuan tersebut, maka ke depannya pemberantasan korupsi akan semakin sulit dilakukan dengan sedemikian berhasil. Dengan kata lain, dengan semakin banyak pintu untuk memeroleh izin pemanggilan anggota DPR, maka proses penegakan hukum akan semakin lama perjalanannya untuk mencapai tujuan. Akhirnya, yang terjadi adalah kegagalan pemberantasan korupsi. DPR dalam konteks ini sepertinya memang secara sengaja ingin melemahkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ketentuan perubahan dalam UU MD3 tersebut semakin memberikan legitimasi, ternyata banyak anggota dewan yang tidak suka terhadap KPK. Kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK membuat DPR harus membuat jurus baru dalam rangka melumpuhkan kekuatannya.

Ketiga, poin lain dimana partai pemenang suara terbanyak tidak lagi menjadi ketua DPR, melainkan dipilih dengan suara terbanyak juga menjadi skenario lain dalam rangka melahirkan ketua DPR yang sesuai dengan kepentingan tertentu. Tak hanya itu. Keempat, ketentuan lain tentang keterwakilan perempuan dihapus, khususnya terkait dengan alat kelengkapan DPR (AKD) juga menegaskan bahwa DPR di periode ke depan sudah tidak lagi memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam politik perjuangan untuk publik. Apalagi AKD tersebut berkaitan erat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan ke DPR; menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksa tahunan, hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan.

Kini genderang kehancuran keberadaan DPR yang seharusnya mampu bekerja untuk kepentingan publik sudah semakin dipertanyakan. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) membeberkan bahwa rapor legislasi DPR sangat buruk. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih.

Menuju Parlemen Korup

Rakyat tentunya akan semakin memiliki pandangan bahwa walaupun pemerintahannya baru, namun kemudian tidak diikuti oleh parlemen yang baik dan konstruktif, maka sampai kapanpun bangsa ini akan tetap berada dalam keterpurukan. Pelbagai bencana bangsa terkait dirampoknya uang negara akan terus merajalela. Dengan kata lain, korupsi akan tetap masih berlangsung dengan sedemikian rupa. Konspirasi untuk mengamankan kepentingan masing-masing agar tidak mudah diketahui publik serta penegak hukum, sebut saja KPK akan terus menerus dilancarkan dengan sedemikian rupa. Kongkalingkong untuk menghancurkan kepentingan publik tentunya akan juga diberlakukan secara nyata dan jelas di hadapan rakyat Indonesia.

Di balik revisi UU MD3, ada dugaan sementara bahwa mengapa pengesahan revisi UU tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ada kepentingan yang lebih besar untuk menghambat kerja pemerintahan baru apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang dilakukan adalah dengan membentuk koalisi permanen di parlemen. Ini kemudian digunakan untuk menjegal segala bentuk program dan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Parlemen sebagai patner kerja eksekutif tentunya juga ikut memiliki kewenangan untuk mengamini atau tidak mengamini atas inisiatif-inisiatif eksekutif. Di sinilah sebetulnya persoalan mendasar yang menjadi akar dari segala akar revisi UU MD3. Namun apapun yang terjadi dalam pemerintahan baru ke depan, semoga penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif tetap memiliki nurani untuk mau memikirkan rakyat. Itu sesungguhnya permintaan rakyat. Mereka boleh saja berdebat dan mendebatkan persoalan rakyat, namun dengan menggunakan kacamata kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan tertentu yang bersifat hegemonik dan koruptif.

Vox Populi Vox Dei untuk Indonesia

Rabu, 9 Juli 2014 01:33 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/07/09/vox-populi-vox-dei-untuk-indonesia)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Rabu, 9 Juli 2014 ini, menjadi momen bersejarah bagi perjalanan sekaligus masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Rakyat memilih pemimpin baru untuk Indonesia baru.

Tentunya, vox populi vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) menjadi sesuatu hal sakral, yang kemudian harus diperjuangkan dan diemban dengan penuh tanggung jawab oleh siapa pun yang terpilih, apakah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam rangka merealisasikan program-programnya untuk hajat hidup orang banyak.

Memang tidak mudah menjalankan amanat rakyat. Karena memerlukan keteguhan hati dan pengorbanan diri bagi pemimpin terpilih untuk konsisten antara apa yang diucapkan dan dikerjakan. Menjadi pemimpin adalah panggilan nurani untuk mau berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terpilih dan dipilih menjadi pemimpin pilihan rakyat merupakan tugas besar. Memimpin adalah amanah sehingga menyalahgunakannya dapat disebut telah melakukan dosa-dosa politik. Ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan bangsa.

Memimpin dan menjadi pemimpin tidak sebatas memerlukan jam terbang tinggi dan lain sejenisnya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian dapat mengerti persoalan rakyat, penderitaan yang dihadapi rakyat, dan kemudian menerjemahkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Pemimpin kemudian tegas dalam mengambil kebijakan, agar kebijakan yang diambilnya benar-benar lahir dari ketegasan seorang pemimpin atas nama kedaulatan bangsa serta negara.

Ketika berbicara tentang suara rakyat, maka ini kemudian berhubungan dengan apa yang rakyat inginkan untuk perubahan, baik untuk dirinya maupun bangsanya demi kehidupan yang lebih baik di hari esok. Suara rakyat merepresentasikan denyut nadi kehidupannya, terutama rakyat yang berada dalam kubangan kemiskinan, keterbatasan kehidupan yang layak, dan masih rendahnya tingkat kehidupan yang berharkat dan bermartabat.

Suara rakyat tentu tidak sebatas apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya, serta apa yang mereka jalani setiap hari. Sebut saja kemiskinan pendidikan, keterbelakangan ekonomi, dan lain sejenisnya. Suara rakyat adalah manifestasi dari pelbagai keluh kesah yang rumit dan lengkap atas pelbagai kondisi dirinya yang selalu dan terus menerus terpuruk secara multidimensional.

Suara rakyat juga menggambarkan apa yang selama ini menjadi kendala bagi mereka untuk bisa menata kehidupannya menjadi lebih baik. Setidaknya berada dalam taraf kehidupan ekonomi yang tercukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya.

Suara rakyat, dengan demikian, mengilustrasikan hal apa saja yang membuat mereka merasa tidak bisa menjadi manusia di negerinya sendiri secara seutuhnya, dan merasa tersisihkan dalam interaksi antarsesama.

Hal yang sederhana adalah ketika perlakuan hukum menjadi tidak adil akibat perbedaan kelas sosial. Perbedaan kelas sosial antara si kaya dan si miskin umumnya sudah menjadi hal jamak yang menyebabkan diskriminasi perlakuan. Hal lainnya lagi adalah tentang intoleransi antarumat beragama (baca: realitas). Semuanya itu menjadi buah bibir yang menjadi bahan perbincangan rakyat dari hati ke hati, dari satu kelompok kepada kelompok lain yang berada dalam kehidupan terpinggirkan akibat banyak faktor.

Tentunya, suara rakyat tersebut baik yang terungkap secara verbal maupun non-verbal setidaknya sudah menggambarkan potret kehidupan rakyat. Apabila rakyat kemudian harus memilih pemimpin baru, mereka hanya berharap akan ada pemimpin yang memahami suara akar rumput. Suara akar rumput kerap terabaikan dan diabaikan akibat hiruk politik kekuasaan dan kepentingan sektoral an sich.

Oleh sebab itu, pemimpin baru adalah dia yang kemudian selalu hadir untuk rakyatnya. Pemimpin yang menjadi harapan dan impian semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah dia yang selalu menjadi penyelesai persoalan-persoalan rakyat untuk bangsa. Dengan demikian, pemimpin yang sesungguhnya menjadi cita-cita rakyat adalah pemimpin yang mau mengerti suara rakyat, pemimpin yang bekerja atas nama suara rakyat. Tak hanya itu saja, pemimpin dambaan seluruh rakyat adalah ketika dia mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di hadapan kepentingan asing. Kedaulatan bangsa dan negara diperjuangkan dengan sedemikian rupa tanpa kompromi. Oleh karenanya, pemimpin tentunya harus bisa memberikan kasih sayang dan perlindungan untuk rakyat, namun juga bisa menyelamatkan negara dan bangsa dari kepentingan asing. Di dalam negeri, pemimpin dapat bekerja untuk rakyat, sedangkan di tingkat dunia atau internasional, mampu mempertahankan wibawa dan martabat bangsa serta negara demi kepentingan rakyat.

Suara Tuhan

Memang benar bahwa menemukan pemimpin yang mau peduli terhadap rakyatnya adalah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak manusia yang diberi mandat untuk memimpin bisa memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya dan bekerja dengan sepenuh hati. Terlepas dari hal tersebut, siapa pun presiden dan wakil presiden terpilih nantinya harus mampu dan mau mempelajari kehidupan rakyatnya untuk bisa bekerja untuk rakyat.

Kita tentu juga sangat yakin ketika pemimpin sudah berpandangan secara terbuka bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan, sehingga dalam konteks ini pemimpin akan semakin terbangun keberpihakannya untuk rakyat.

Dengan kata lain, Tuhan selalu berpihak kepada yang lemah dan teraniaya. Harapan dan doa orang-orang teraniaya lebih mudah serta cepat didengar oleh Tuhan ketimbang yang lain. Ini sesungguhnya yang menjadi sandaran filosofis dan teologis mengapa suara rakyat disebut suara Tuhan. Tentunya, dasar teologis dan filosofis ini harus memacu pemimpin terpilih untuk mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili suara Tuhan atas nama kepentingan rakyat.

Dalam menentukan pilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) rakyat harus memiliki pandangan bahwa memilih adalah untuk perubahan: perubahan kehidupan untuk yang lebih maju dan berdaya saing tinggi bagi semua.

Marilah kita mengajak semua yang memiliki hak suara untuk memberikan suara politiknya. Rakyat pemilih janganlah tidak memilih atau golongan putih (golput). Pasalnya, yang menentukan perubahan bagi semua, lingkungan, daerah, masyarakat, dan bangsa adalah dari suara politik pemilih itu sendiri.

Makin tinggi partisipasi pemilih, makin tinggi pula ekspektasi rakyat untuk memajukan bangsa dan negaranya. Sebaliknya, makin rendah tingkat keterlibatan pemilih dalam memberikan suara politiknya di TPS, maka rakyat sesungguhnya tidak begitu memiliki keinginan untuk perubahan yang benar-benar berubah.

Semoga pilihannya berangkat dari nurani yang ikhlas, jujur, dan membawa maslahat serta berkah untuk bangsa. Jadikanlah momen di bulan Ramadan ini, terutama bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, menggunakan kejernihan hati dan jiwa dalam memilih. Selamat memilih.