Bulan: Mei 2015

Keluar dari Konflik untuk Bangkit

Banjarmasin Post, Jumat, 22 Mei 2015 00:42 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/05/22/keluar-dari-konflik-untuk-bangkit)

(Catatan Kritis Satu Semester Pemerintahan Joko Widodo)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Konflik dengan pelbagai akar persoalannya selalu mewarnai perjalanan republik ini. Konflik kekerasan atas nama agama merupakan satu hal di antara sekian potret buram yang menyertai kita semua. Umumnya, hanya karena berbeda keyakinan dan agama, ini kemudian menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kekerasan. Tidak ada lagi yang bernama kebersamaan atas nama kepentingan bersama sebagai bangsa yang besar (baca: realitas). Belum selesai satu persoalan tentang konflik atas nama agama, konflik lain kemudian ikut muncul, sebut saja konflik di antara para elit di republik tercinta ini. Kita semua mungkin masih ingat terhadap perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, tawuran antar pelajar pun yang selama ini kerap menghiasi media cetak dan elektronik pun menjadi rangkaian konflik lain yang kian mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa memang begitulah wajah Indonesia yang sebenarnya, yang sangat penuh dengan pelbagai persoalan. Konflik tak berhenti di situ saja. Perang internal di antara sejumlah politisi baik di Partai Golongan Karya maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat dualisme kepengurusan selanjutnya kian menambah deretan panjang tentang rusaknya tali persaudaran sebagai anak bangsa. Mereka bertempur dan berkelahi bukan lagi demi membangun bangsa, melainkan demi mencapai kepentingan masing-masing. Persoalan tentang ekonomi yang lambat, rupiah yang tidak sehat, dan penegakan hukum yang kacau balau merupakan rentetan masalah lain yang terus menerus mengancam perjalanan republik ini (baca: realitas).

Apabila kita kemudian harus mengurut-kacang-panjangkan banyak persoalan kebangsaan di republik ini, maka kita pun tidak akan pernah selesai membicarakan hal tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut adalah pandangan umum yang menyebutkan bahwa Indonesia yang kaya dengan budaya, suku, dan segala elemen di dalamnya bukanlah sebuah mozaik yang bisa menyejukkan dan menyenangkan hati menjadi dapat dibenarkan. Kita semua yang terlalu berpikir kerdil serta sempit telah menunjukkan diri sebagai golongan yang memang tidak lagi bertujuan untuk membangun keharmonisan demi kebangsaan yang beradab dan berbudaya. Semangat untuk membangun bangsa di tengah perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran, gagasan, keinginan, kebutuhan, kemauan, dan lain seterusnya justru menjadi sumbu untuk menghidupkan api permusuhan dan aksi saling bunuh membunuh. Idealisme bersama untuk melahirkan bangsa yang indah dan cantik tidak lagi ada, namun yang muncul dalam benak mereka dan kita adalah bagaimana memperburuk wajah Indonesia dengan pelbagai aksi yang destruktif dan anarkis.

Kita berada dalam sebuah arena untuk bertanding, bukan demi pembangunan, namun untuk kehancuran. Kita lahir dengan segala perbedaan bukan untuk bisa hidup berdampingan, melainkan untuk bersitegang satu sama lain tiada henti. Kita memiliki kulit yang berbeda, bukan kemudian dimaknai sebagai sebuah kekayaan namun sebuah malapetaka dan bencana yang kemudian harus diperangi sampai benar-benar berada di titik darah penghabisan. Antara bekerja untuk kemanusiaan dan keserakahan kemudian berada di titik yang relatif tidak jelas. Antara bekerja untuk bangsa dan ego sektoral kemudian tidak lagi ada, namun yang muncul adalah bagaimana saling menyelamatkan diri masing-masing tanpa kemudian memedulikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita kemudian menutup mata terhadap pelbagai realitas kehidupan dan hidup bahwa perbedaan dan keberbedaan dalam banyak merupakan sesuatu hal niscaya dan dalam agama hal tersebut dinamakan sunnatullah. Kita memang kemudian menjadi manusia-manusia yang dilahirkan seperti homo homini lupus. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Apabila kemudian dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah ini menjadi sinyal buruk bagi perjalanan bangsa ke depan, kita semua memiliki jawaban yang sama, yakni “iya” sebab bagaimana akan bisa memperbaiki lingkungan sekitar dan lain seterusnya sementara kita masih hidup dalam serba emosi dan marah atas dasar egoisme masing-masing.

Sekali lagi kita harus sadar bahwa membangun bangsa di tengah perbedaan adalah sesuatu yang penting. Joseph Ernest Renan (1823-1892) mengatakan bahwa munculnya bangsa adalah karena adanya kehendak untuk bersatu. Ketika ini dihubungkan dengan kepentingan bangsa di tengah perbedaan, maka apakah kita semua memiliki kehendak bersatu? Persoalan mendasar dalam konsep kehendak untuk bersatu adalah membuang kepentingan ego sektoral. Persoalan utama yang menyebabkan sulitnya kehendak untuk bersatu adalah tatkala kepentingan sektoral sangat kuat mendominasi dan kemudian menghancur-leburkan kepentingan untuk bersama. Terlepas dari hal tersebut, apabila semua anak bangsa di republik ini masih mengingat dan sangat ingat terhadap sumpah pemuda yang diikat atas dasar bahasa Indonesia, Tanah Air Indonesia, dan Bangsa Indonesia, maka kehendak untuk bersatu kemudian akan menjadi kenyataan tak terbantahkan. Sebaliknya, ketika persoalan tentang kepentingan bangsa, tanah air sebagai pusaka yang harus dipelihara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tunggal persatuan kemudian ditanggalkan demi mengejar kursi kekuasaan, kemenangan jangka pendek, dan begitu seterusnya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bernama bangsa yang berdaulat dan berjaya. Menjadi wajar apabila tali temali persaudaraan untuk membangun bangsa akan terus menerus tercerai berai. Oleh sebab itu, menuju bangsa yang bangkit dari keterpurukan dan konflik atas dasar bendera sempit pun menjadi sesuatu yang mustahil terjadi.

Tugas Berat

Mr. Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 yang konon dipilih oleh rakyat adalah merawat bangsa yang plural dan multikulral ini. Bangsa yang besar kemudian akan menjadi kenyataan ketika Mr. Joko Widodo mampu menjadi presiden yang besar, pemimpin yang tidak semata menjadi milik kelompok tertentu, namun milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah satu semester lebih memimpin republik ini, publik memiliki pandangan pesimis bahwa Joko Widodo akan mampu membawa kapal Indonesia menjadi jaya, namun itu kemudian jangan menjadi batu sandungan. Yang terpenting harus dilakukan adalah Joko Widodo ke depan harus membuktikan bahwa dia bisa melakukan itu. Apabila rakyat sudah terhipnotis oleh gaya kepemimpinannya yang populis, maka itu harus ditunjukkan dengan kerja yang berani dan tegas, dan jangan lemah dan mau dilemahkan oleh intervensi pihak luar.

Visi Kebangsaan yang Hilang

Koran Madura, Kamis_Mei 21 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/05/21/34344/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Asal Lalangon, Sumenep

Ketika bangsa ini didirikan dengan susah payah, dengan cucuran air mata dan darah, para pendiri bangsa ini sangat menghendaki agar seluruh penerus pemimpin negeri ini di masa depan mampu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Soekarno, Hatta, M. Syahrir, Tan Malaka dan lain seterusnya selalu berharap agar rakyat menjadi subyek yang harus selalu diperjuangkan hak hidupnya. Mereka mendapatkan ruang kepedulian politik sangat tinggi dari para elit. Menjunjung tinggi hak dasar hidup setiap warga negara agar mereka bisa hidup layak, memeroleh pelayanan yang laik dari pemerintah merupakan sebuah hal niscaya.

Sejarah kepemimpinan dan perjuangan para pendiri bangsa memberikan bukti nyata secara politis bahwa mereka selalu menempatkan kebutuhan dan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Kepentingan kerdil dan sempit tidak terjadi sama sekali. Selalu terbangun kehendak dan komitmen kuat agar rakyat dan bangsa bisa bebas dari segala bentuk kemiskinan dan kemelaratan. Visi yang dibangun dan dijalankan adalah visi kebangsaan dengan subyek perjuangan untuk semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi persoalannya adalah menjadi lain ketika dalam perjalanan kepemimpinan dari fase-fase, banyak pemimpin di negeri ini telah salah dalam memaknai dan manafsirkan sebuah kepemimpinan. Yang muncul adalah kepemimpinan sangat identik dengan kekuasaan. Siapa yang memimpin, maka dialah yang akan menguasai. Padahal makna memimpin dan menguasai sangat berbeda konteks. Memimpin lebih merujuk pada sosok seorang yang selalu mengayomi, merawat dan memberikan kasih sayang kepada sesama dan tujuan akhirnya adalah berbuat yang terbaik kepada yang diayomi, dirawat dan lain seterusnya.

Sedangkan menguasai cenderung kepada pola sikap seseorang yang menindas, memperlakukan secara sewenang-wenang, selalu bersikap anarkis dan destruktif. Mengorbankan kepentingan bersama di atas segala-galanya dilalui dengan sedemikian rupa. Menguasai adalah bentuk kepemimpinan yang membawa kehancuran bangsa. Rakyat kemudian dijarah hak dasar hidupnya. Antonio Gramsci menilai, menguasai adalah pola dan gaya seorang pemimpin yang lebih suka membohongi rakyat dengan segala macam alibi. Seolah-olah berbicara dan berjuang demi kepentingan rakyat, namun sesungguhnya apa yang dilakukan hanyalah untuk memuaskan libido sektoral. Seakan-akan sangat manis dan baik dalam berbicara di depan seluruh rakyatnya, hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari cara untuk mengelabui rakyat. Tipu daya muslihat dengan pelbagai modus digunakan selama kepentingan pribadi dan golongan bisa dicapai dengan sedemikian berhasil. Bila perlu, bersumpah dengan menggunakan nama agama dan kitab suci pun juga digunakan sebagai bagian dari legitimasi pembenaran terhadap apa yang dikehendakinya.

Menguasai justru mencerminkan seorang pimpinan yang kehilangan kepekaan sosial sangat tinggi agar ia bisa menjadi seorang terbuka. Menguasai melahirkan model pimpinan yang represif dan otoriter. Kemauan keras untuk bisa merangkul semua dalam konteks kehidupan kebersamaan menjadi gagal ditunaikan dengan sedemikian kongkrit dan praksis. Seorang pemimpin sedemikian menjadi kehilangan nurani. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ki Hadjar Dewantara memandang bahwa seorang yang menguasai dan menjadi penguasa sangat jauh dari budaya serta kehidupan bangsa Indonesia. Beliau berpendapat, kemuliaan seseorang hanya bisa dinilai dari sikapnya yang berbudi pekerti luhur. Selalu rendah hati, pengasih dan penyayang merupakan ciri-ciri pemimpin yang akan selalu dikenang dan didambakan seluruh rakyat. Pertanyaannya adalah apakah para elit negeri ini dalam menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sebagai pejabat lebih menggunakan pendekatan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin ataukah penguasa? Itulah sebuah pertanyaan sangat mendasar yang harus dijawab oleh para elit negeri ini.

Betulkah mereka ketika menjalankan wewenang dan tugasnya benar-berada di jalan yang benar dan lurus, selalu memikirkan kepentingan rakyat ketimbang hal sepele? Terlepas apapun jawabannya, realitas politik saat ini sudah menunjukkan secara telanjang bulat bahwa banyak elit dan atau sebagian besar elit di negeri ini telah gagal menjadi seorang nahkoda sebuah kapal besar di lautan lepas yang mampu mengarahkan pada rute yang benar dan tepat. Justru yang mereka lakukan adalah bagaimana kapal besar yang dinahkodainya bisa ditenggelamkan ke dalam lautan samudra lepas. Melubangi di berbagai sana sini kemudian dilakukan supaya air laut masuk ke dalamnya dan semua penumpang kemudian bisa mati tanpa tersisa sedikit pun. Sedangkan sang nahkoda mencari upaya selamat sendiri dengan menaiki kapal kecil namun segala barang berharga yang berada di kapal besar dipindah ke kapal kecil dan dibawa lari.

Ujung Tanduk

Potret perumpaan sedemikian sesungguhnya sudah mulai terlihat satu demi satu ketika para elit negeri ini sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemerintahan Joko Widodo yang sudah lebih dari satu semester kemudian memperlihatkan kinerja yang buruk bagi kehidupan rakyatnya, terutama tim ekonomi dan hukum. Kementerian ekonomi dan bidang-bidang terkait kesejahteraan hidup rakyat justru tidak mampu membangun atmosfir ekonomi yang berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM pun justru selama ini sudah banyak menggaduhkan kehidupan republik ini. Ini belum lagi berbicara tentang konflik berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian (baca: realitas). Tentu, sungguh ironis dan kita semua mengelus dada. Yang jelas, kondisi sedemikian telah mengilustrasikan bahwa para elit negeri bukan lagi bekerja demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Mereka justru menjual idealisme demi tujuan sempit dan kerdil.

Genderang Kehancuran

Diakui maupun tidak, sangat susah segera keluar dari belenggu kemelaratan bangsa ketika para elit negeri telah mencabik-cabik nurani kemanusiaan dan kerakyatannya. Nurani sudah dibunuh dan diganti dengan nafsu keserakahan dan ketamakan untuk bisa menjadi penguasa bagi semua. Darah yang mengalir di tubuh para elit negeri adalah darah banalitas yang sekonyong-konyong berkehendak kuat untuk mementingkan diri sendiri. Akhirnya, bangsa ini kemudian harus siap menabuh genderang kehancuran. Tidak ada yang bisa diharapkan demi perbaikan kondisi bangsa di masa depan sebab para elit negeri ini sudah kalap dan brutal. Mereka bukan lagi sosok para pejabat yang berhati mulia. Mereka bukan lagi menjadi harapan penyelamat bagi semua. Mereka ibarat serigala yang siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Homo homini lupus menjadi prinsip hidup mereka. Haruskah bangsa ini terus menerus dinahkodai para elit negeri yang berjiwa dehumanis? Inilah tantangan ke depan yang harus segera dijawab. Apapun bentuknya, tanggung jawab para elit negeri untuk segera merubah paradigma dari destruktif menuju konstruktif bila menghendaki ada perubahan yang baik ke depannya. Tantangan Joko Widodo ke depan adalah buktikanlah bahwa dia mampu menjadi presiden untuk rakyatnya. Buktikan bahwa konkretisasi konsep revolusi mental dalam segala kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak untuk merubah kehidupan bangsa ini menjadi beradab, bermartabat, dan berdaulat benar-benar dijalankan secara nyata, bukan sebatas lip service an sich.

Lonceng Keterpurukan Pendidikan Kita

(Refleksi Hardiknas 2 Mei 2015)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Betulkah kemampuan anak-anak didik kita di republik tercinta ini mengalami peningkatan mutu dan kemajuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dipantau dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS sebagaimana yang diirilis oleh The International Association for the Evaluation of Educational Achievment (11/12/12). Dari hasil studi tersebut, nilai rata-rata siswa untuk matematika 386 atau turun 11 angka dari Trends in International Mathematics and Science 2007. Adapun nilai untuk sains 407 atau turun 21 angka dibandingkan dengan 2007. Dengan nilai sedemikian, Indonesia berada di posisi ke 38 dari 63 negara dan 14 negara bagian dari yang disurvei. Sedangkan untuk sains, Indonesia berada di posisi ke 40. Posisi ini sedikit di atas Maroko dan Ghana untuk sains serta di atas Maroko, Oman, dan Ghana untuk Matematika. Namun Indonesia tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Palestina. Hasil Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011 pun juga memberikan kabar buruk bahwa siswa kelas IV Indonesia berada di urutan ke 42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428. Di bawahnya ada Qatar, Oman, dan Maroko.

Sementara dalam Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengukur kecakapan siswa untuk usia 15 tahun dalam mengimplimentasikan pengetahuannya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia nyata pun juga rendah. Hasil dari tahun 2003, 2006, dan 2009 menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berada di urutan buncit. Untuk laporan PIRLS 2012, data menunjukkan bahwa Indonesia berada di nomor 2 paling terakhir sebelum Peru dari 66 negara dan 3 negara bagian, yakni dengan nilai rata-rata 382. Kita bisa bandingkan dengan Singapura dengan nilai rata-rata 551 dan Malaysia dengan nilai rata-rata 420. Bagaimana hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS di 2015 dan hasilnya rampung di 2016, selanjutnya dipublikasikan di 2017, maka kita tunggu saja hasilnya. Kemungkinan besar, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan berarti bahwa kita selalu berpikiran negatif terhadap kualitas pendidikan kita sendiri, namun begitulah kita dan atau Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu, yang kemudian selalu mengulang kesalahan pengelolaan pendidikan di hari esoknya.

Pertanyaannya adalah mengapa dunia pendidikan kita selalu terpuruk dan mengapa anak-anak Indonesia yang seharusnya mampu menjadi generasi emas bagi keberlangsungan bangsa ke depan ternyata belum mampu memberikan energi positif bagi kemajuan pendidikan dan bersama? Memang diakui maupun tidak, kita mungkin selama ini sudah berbangga diri karena sudah memiliki sejumlah anak negeri yang mendapatkan medali emas, perunggu atau perak di pentas internasional. Namun kendatipun demikian, bila dihitung, jumlahnya hanya segilintir orang ketimbang jumlah total anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebanyakan anak negeri kita justru selama ini belum dan tidak memeroleh dunia pembelajaran yang akomodatif bagi pembangunan dan pengembangan bakatnya. Lihat saja, dalam dunia berhitung, anak-anak kita lebih banyak diajarkan pada wilayah-wilayah teknis belaka bagaimana seharusnya menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Pengajarannya hanya berhenti sampai di situ. Sementara mengajak mereka untuk bernalar sangat minus.

Akhirnya ketika mereka diajak melakukan logika atau bernalar, itu pun menjadi kesulitan. Dalam dunia sains pun juga demikian. Anak-anak kita hanya diajarkan menghafal dan menghafal materi, bukan mengajak mereka melakukan pengembaraan intelektual dengan menawarkan pelbagai persoalan yang dihadapi dunia nyata untuk dipecahkan. Sains selama ini tidak membelajarkan anak-anak didik agar mereka mengetahui apa yang melatarbelakangi kemunculan pengetahuan dan bagaimana selanjutnya harus menyikapinya. Dalam dunia membaca pun juga demikian dan ini menjadi sebuah fakta tak terbantahkan.

Sesungguhnya, minusnya minat anak didik dalam membaca dipicu oleh minusnya keinginan dan inisiatif pengajarnya dalam membaca. Pengajar adalah figur dalam sekolah dan bagi anak didik sehingga apa yang dilakukan pengajarnya kemudian akan ditiru oleh anak-anak didiknya. Mengapa anak didik kemudian menjadi sangat rendah dalam membaca, ini selanjutnya terjadi karena tidak dan belum ada lingkungan yang mendukung bagi terbentuknya tradisi serta budaya membaca bagi para siswa.

Setengah Hati

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di republik ini. Hanya beberapa sekolah yang kemudian dibolehkan untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2013 selama sekolah bersangkutan memiliki kesiapan dalam banyak hal. Tentu, dua wajah kurikulum yang sama-sama dilaksanakan ini sesungguhnya disebut sebagai pelaksanaan kurikulum setengah hati dan ini mengakibatkan wajah pendidikan kita tidak jelas.

Namun terlepas dari sikap pemerintah sendiri yang setengah hati dalam konteks antara implimentasi KTSP dan Kurikulum 13, maka wajah kurikulum apapun namanya harus mampu membawa dan melahirkan paradigma baru dalam memandang sebuah implimentasi pendidikan yang global. Pendidikan global adalah bagaimana setiap satuan mata pelajaran memiliki capaian-capaian yang terukur dan kemudian tidak sempit dalam memahami setiap tujuan yang ingin dicapai. Tidak menjadi persoalan ketika capaian mikro dalam setiap mata pelajaran harus diperoleh serta ukurannya kemudian berada di atas kertas.

Terlepas dari itu, capaian makro pun dalam setiap mata pelajaran juga harus diperjelas. Apabila satuan mata pelajaran tersebut bernama matematika, maka tujuannya bukan berhenti pada suksesnya mengalikan, menambahkan, mengurangi, dan membagi. Lebih dari itu adalah bagaimana siswa selanjutnya mampu membaca fenomena alam dengan kekuatan nalar yang tinggi sehingga hitung-hitungan pembacaan fenomena kemudian dapat dikacamatakan secara matematis. Satuan mata pelajaran tersebut juga bisa terjadi kepada satuan mata pelajaran lain. Sekali lagi, tantangan pendidikan ke depan adalah sangat global dan mengglobal. Tentu, ini kemudian perlu menjadi landasan dalam melangkah untuk dunia pendidikan kita ke depannya. Semoga…