Bulan: Juni 2015

Penumpang Gelap Dana Aspirasi

Banjarmasin Post_Senin, 29 Juni 2015 01:10 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/29/penumpang-gelap-dana-aspirasi)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rapat paripurna DPR, pada Selasa, (23/06), mengesahkan Peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Konon dananya mencapai mencapai 11,2 triliun rupiah per tahun dan setiap anggota dewan mendapatkan jatah 15 hingga 20 miliar rupiah per tahun dalam APBN 2016. Selanjutnya, tinggal menunggu jawaban resmi pemerintahan di bawah komando Joko Widodo, apakah usulah yang sudah disahkan tersebut kemudian akan diamini oleh Joko Widodo ataukah tidak? Apabila diamini, praktis akan masuk dalam APBN 2016, sedangkan apabila ditolak sudah pasti gagal total masuk dalam APBN 2016. Kini terlepas dari persoalan usulan kontroversial dan menyakitkan hati rakyat tersebut, kita semua tetap patut bertanya-tanya apakah dana aspirasi yang diusulkan tersebut terealisasi akan mampu menjawab persoalan rakyat kendatipun di sisi lain sebetulnya apa yang diusulkan DPR sudah melampuai tugasnya sebab pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam dana aspirasi sudah mengambil secara paksa tugas dan tanggung jawab eksekutif. Ini juga melabrak nawacita pemerintahan Joko Widodo (baca: realitas). Selanjutnya, apakah dana aspirasi akan benar-benar menjadi alat menyerap aspirasi? Apakah ada korelasi signifikan antara dana aspirasi dan kerja memperjuangkan aspirasi rakyat? Jawaban pastinya adalah kita dan rakyat tentunya pasti bermimpi di siang bolong. Walaupun dewan mendapatkan dana aspirasi dengan sebesar apapun, rakyat tetap tidak akan diperjuangkan. Aspirasi tetaplah hanya sebuah utopia. Aspirasi selama ini menjadi jargon dewan untuk bisa menghipnotis rakyat.

Ruang Sidang Kosong

Realitas mengenai ruang sidang yang kosong saat membincangkan persoalan rakyat kemudian menjadi sebuah bukti nyata mengenai ketidakberpihakan anggota dewan terhadap rakyat. Ruang sidang di parlemen yang kosong sesungguhnya sudah mengilustrasikan secara telanjang bulat mengenai rendahnya komitmen anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, yakni legislating, budgetting dan controlling. Bagaimana mereka yang konon disebut wakil rakyat terhormat akan mampu memperjuangkan nasib rakyat, sementara ruang sidang kosong, tidak banyak yang hadir dan kendatipun hadir, mereka kemudian tertidur nyenyak. Apa yang mereka lakukan apabila kehadirannya di ruang sidang tidak memberikan suara apapun; kehadirannya di ruang sidang terhormat Senayan tidak memberi kontribusi bermakna bagi hajat hidup orang banyak. Apabila ada ungkapan Yunani yang menyebutkan vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan), ini pun sesungguhnya tidak melekat kepada para anggota dewan terhormat. Suara anggota dewan sangat sumbang dan sumbing. Suara mereka bukanlah merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Suara mereka bukanlah apa yang diinginkan dan dimaui oleh rakyatnya sebagai konstituen. Kendatipun mereka kemudian bersuara dan berteriak keras, sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara belaka yang dibuat-buat dengan sedemikian rupa.

Selanjutnya, data yang dilansir Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengenai rapor legislating DPR tentunya sangat menyakitkan dan melukai hati rakyat. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Selanjutnya untuk prolegnas, DPR periode 2014- 2019 sudah menentukan jumlah sebanyak 160 RUU dan konon akan menyelesaikan target legislasi di tahun 2015 dengan jumlah 37 RUU. Namun, mampukah itu dilakukan? Tetap sulit direalisasikan dengan didasarkan pada kinerja dewan yang rendah komitmen (baca: realitas). Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih dalam konteks controlling dan budgetting. Kinerja dewan sangat buruk dan tidak bisa membuahkan harapan bagi perbaikan kondisi rakyat serta bangsa. Kerja dan performa anggota dewan yang tidak becus serta rendah komitmen kemudian memberikan kenyataan tak terbantahkan tentang seberapapun dana aspirasi yang diusulkan yang konon akan digunakan untuk penyerapan aspirasi di basis konstituen, itu hanyalah sebuah lip service belaka. Ini bukan berarti meragukan komitmen mereka selaku wakil rakyat terhormat, namun itulah kenyataan pahit yang selama ini rakyat terima (baca: realitas). Wakil rakyat selama ini justru menjadikan rakyat sebagai korban politik perjuangan. Dana aspirasi selanjutnya hanyalah untuk kepentingan lain yang kemudian sangat rentan diselewengkan untuk kepentingan sektoral dan inilah yang dinamakan penumpang gelap dana aspirasi. Kita semua tentu tidak tahu pasti dana aspirasi itu akan digunakan apa, terlepas nama dalam usulan tersebut diberi identitas dana aspirasi. Dana aspirasi kemudian hanyalah sebuah jalan menutupi kepentingan lain di balik apa yang sedang diinginkannya.

Bentuk Kerakusan

Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan mengenai gaji dan tunjangan yang diterima setiap anggota Anggota DPR RI 2014-2019 per bulan, yakni 58,639 juta. Nilai nominal tersebut belum termasuk dana insentif setiap bulan yang diterima, sebesar 10 juta rupiah, termasuk ketika masuk dalam kelompok kerja (pokja) dan kegiatan-kegiatan lain. Tentunya, rupiah yang diterima semakin banyak dan meningkat. Oleh sebab itu, keinginan untuk mengusulkan dana aspirasi sebetulnya dapat disebut sebagai bentuk kerakusan untuk kepentingan sektoral. Kepentingan sektoral dalam konteks ini bisa dimaknai dalam banyak hal, sebut saja untuk merawat konstituen agar kepentingannya bisa tetap diamankan dan didukung serta kepentingan-kepentingan lainnya. Aspirasi yang dimaksud pun menjadi buyar dan tidak jelas, apakah mereka akan benar-benar menjaring aspirasi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ataukah aspirasi hanyalah alat untuk melanggengkan taring-taring kekuasaannya di daerah pemilihan, termasuk di dalamnya dalam konteks untuk memperkaya diri sendiri.

Tolak Dana Aspirasi

Dengan segala alasan apapun yang dibuat oleh anggota dewan terhormat untuk tetap meloloskan dana aspirasi, kita semua tetap memiliki suara tunggal untuk menolak dana aspirasi. Pasalnya, dana aspirasi sebagaimana yang dimaksud tetaplah tidak substantif. Setiap anggota dewan sudah melekat tugas pokoknya untuk mewakili aspirasi rakyat. Ketika reses dimana mereka kemudian mendapatkan dana reses, hal tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyerap aspirasi dari konstituen daerah pemilihan masing-masing. Sebagai gambaran saja pada tahun 2014, anggaran yang digunakan untuk penyerapan aspirasi rakyat atau dana reses mencapai Rp 994.904.572.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar per anggota DPR. Anggaran reses DPR untuk 2014 tersebut mengalami peningkatan hampir 44 persen dari tahun 2013, yakni sebesar Rp 678.431.305.000, mengutip pernyataan Uchok Sky Khadafi (8/12/2014). Tentu, anggaran untuk reses periode ke depan pun pasti mengalami peningkatan. Kini, kita semua hanya bisa berharap Joko Widodo selaku nahkoda utama kapal Indonesia, apakah akan menolak dana aspirasi ataukah mengiyakannya demi kepentingan mengakomodasi para penumpang gelap di balik dana aspirasi.

Iklan

Serangan Balik terhadap Lembaga Antirasuah

Koran Madura_15 Juni 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/06/15/serangan-balik-terhadap-lembaga-antirasuah/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima hasil pahit menghadapi gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi. Kali ini, lembaga antirasuah itu kalah dalam praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Poernomo (26/5/15). Dua orang sebelumnya adalah Komjen Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Tentu, preseden buruk ini menjadi sebuah lonceng buruk bagi pemberantasan korupsi yang semakin susah dijalankan di republik tercinta ini. Tatkala semua elemen sosial berteriak lantang untuk membangun bangsa yang bersih dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antirasuah hadir untuk pemberantasan korupsi, ternyata banyak saja yang merasa geram dan marah atas keberadaan KPK yang memiliki kewenengan super lebih dan berlebihan tersebut. Kewenangannya yang sangat sakti mandra guna kemudian menjadi ruang untuk menembak siapapun yang memiliki aroma korupsi.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah nasib KPK ke depan? Apakah semakin berada dalam kondisi gelap gulita yang kemudian kehilangan kewibawaan dan keberaniannya dalam konteks pemberantasan korupsi? Dengan kata lain, setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK kemudian bisa dipertanyakan keabsahannya secara hukum melalui kacamata praperadilan. Ini semakin membuktikan bahwa KPK tidak bisa berkutik sama sekali ketika dilakukan praperadilan walaupun tidak semua tersangka yang mengajukan praperadilan kemudian diloloskan oleh pengadilan. Apa yang kemudian terjadi ini selanjutnya semakin memojokkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ke depan yang terjadi selanjutnya adalah gerakan pemberantasan korupsi akan kehilangan pamornya dan akan menjadi tak bermakna secara konstruktif serta dinamis bagi perjalanan hidup bangsa ke depan. Diakui maupun tidak, persoalan mendasar atas perilaku tersangka yang mengajukan praperadilan terlepas kemudian berakhir lolos dan tidak akan membangun sebuah persepsi negatif bagi KPK untuk kemudian dapat bekerja secara lebih berani dan tegas.

Ancaman di Depan Mata

KPK benar-benar siap dimatikan dan itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi KPK saat ini. Keberlangsungan masa depan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi berada di titik nadir yang tentunya tidak memberikan kepuasan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. KPK dihajar habis-habisan secara taken for granted. Kondisi semacam ini menjadi ancaman di depan mata, tidak hanya bagi KPK sendiri sebagai lembaga antirasuah dengan kewenangan super bodynya, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki harapan dan keinginan tinggi bagi bersihnya bangsa ini dari korupsi dan koruptor. Selain itu, harapan seluruh rakyat agar KPK bisa menyelamatkan uang negara dari tindakan merampok para koruptor pun ibarat menegakkan benang basah. Bagaimana KPK akan bisa menyelamatkan uang negara, sementara lembaga antirasuah tersebut dimusuhi dan diserang secara habis-habisan. Kini apa yang sudah berada di depan mata kita semua kian memberikan cerita enyeramkan mengenai kehidupan bangsa yang semakin dihuni oleh manusia-manusia rakus, serakah, dan tidak memiliki kemanusiaan sama sekali.

Pelajaran Kehati-hatian

Yang menjadi poin terpenting dan utama mengapa ajuan praperadilan yang diajukan tersangka menjadi dikabulkan oleh pengadilan adalah terkait dua alat bukti yang tidak cukup, yang ditunjukkan oleh KPK saat berlangsungnya masa persidangan praperadilan. Pelajaran terpenting selanjutnya adalah KPK, terutama penyelidik dan penyidik harus bersikap hati-hati untuk menentukan apakah seseorang sudah layak naik menjadi tersangka ataukah tidak. Tingkat kecermatan, ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan tinggi kemudian perlu dimiliki oleh penyelidik dan penyidik KPK. Pasalnya, ini kemudian berbicara tentang nasib seseorang apakah kemudian dia harus menggunakan rompi tahanan KPK ataukah tidak. Ini juga berkenaan dengan nama baik seseorang di depan publik. Hal tersebut juga berjalin-kelindan dengan apakah data terkait seseorang yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka sudah mencukupi ataukah tidak.

Tangkas dan Cermat

Ke depan, KPK bersama penyelidik dan penyidiknya kemudian harus mengambil pelajaran sangat berharga atas tiga tersangka, yakni Hadi Poernomo, Komjen Budi Gunawan, dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dimana mereka bertiga dikabulkan praperadilannya. Silahkan dan boleh saja KPK bekerja tangkas, berani, dan tegas namun itu harus dilengkapi dengan kecermatan tingkat tinggi. Jangan sampai karena merasa memiliki kewenangan super mewah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, KPK pun kemudian merasa besar kepala, seolah menjadi satu-satunya paling hebat di antara yang lain, dan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi para koruptor. Komisioner KPK adalah manusia biasa, sama dengan yang lain, yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Penyelidik dan penyidik KPK pun juga demikian dimana mereka juga memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam banyak aspek.

Tugas Pansel KPK

Komisioner KPK saat ini adalah pelaksana tugas (Plt) saja yang hanya bekerja meneruskan sisa akhir masa jabatan pimpinan KPK di bawah nahkoda Abraham Samad non aktif. Panitia seleksi (Pansel) KPK bentukan Presiden Joko Widodo yang semuanya adalah perempuan kemudian dituntut untuk kemudian dapat bekerja, menjaring para calon komisioner KPK yang memiliki integritas tingkat tinggi, berakuntabilitas, dan berakseptibilitas sebelum diajukan kepada presiden “untuk dipilih” dan kemudian mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Ini menjadi tugas berat Pansel KPK. Dalam perspektif Presiden Joko Widodo, dengan Pansel perempuan, ini dapat melahirkan komisioner KPK yang memiliki cinta terhadap bangsa. Terlepas dari hal tersebut, marilah kita kawal lembaga antirasuah ini sebagai bentuk komitmen bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Darurat Perlindungan Anak

Banjarmasin Post_Senin, 15 Juni 2015 00:42 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/15/darurat-perlindungan-anak)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post (13/06/15) berjudul Darurat Kekerasan dalam Keluarga dan artikel yang ditulis oleh Ferry Irawan Kartasasmita berjudul Pelajaran dari Kematian Angeline di Koran ini (13/06/15) membuat kita semua yang tentunya masih memiliki perasaan kemanusiaan untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kekerasan yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja terhadap anak. Keselamatan anak kini benar-benar terancam. Umumnya, orang-orang terdekatlah yang kemudian menjadi pelaku pertama terhadap anak dan kehidupan anak. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kini menjadi bencana besar bagi masa depan suram anak-anak. Seharusnya di dalam keluarga terdekatnya, mereka mendapatkan kasih sayang dan cinta, justru tindak kekerasan baik secara psikis dan fisik kemudian menghantamnya. Seyogyanya, orang-orang terdekat menjadi rumah utama yang dapat menyejukkan dan mendamaikan kehidupan anak-anak, mereka justru menjadi korban tindak kekerasan. Orang-orang terdekat tidak lagi disebut orang-orang yang kemudian bisa dipercaya untuk mengemban amanah dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik.

Akar Kekerasan

Ada banyak hal yang kemudian menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga dimana sering terjadi percekcokan antara suami dan istri yang selanjutnya dapat berimbas kepada anak. Anak kemudian menjadi korban yang kemudian mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tua. Kekerasan dalam rumah tangga yang secara terus menerus berulang tentunya akan kian menebalkan ketidaharmonisan dalam keluarga dan kondisi sedemikian sangat jelas merusak hubungan yang baik dengan anak. Umumnya, akibat konflik suami dan istri yang kerap terjadi, maka anak pun bisa menjadi sasaran pelampiasan. Kedua adalah disfungsi keluarga dimana ini sebenarnya merupakan ekses dari kekerasan dalam rumah tangga. Disfungsi keluarga dalam konteks ini dimaknai bahwa kedua orang tua sudah tidak lagi menjalankan tugas pokoknya dalam pendampingan, pendidikan dan yang mengarahkan kehidupan anak. Disfungsi keluarga adalah rangkaian ekses dari konflik kedua orang tua yang tidak berkesudahan. Alhasil, orang tua bertengkar, maka anak pun ikut menjadi korban dan begitu seterusnya.

Ketiga adalah faktor ekonomi dimana tingkat ekonomi yang miskin dapat melahirkan aksi kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak akibat faktor ekonomi adalah dengan menelantarkannya, membiarkannya tidak diurus, membuangnya, dan begitu seterusnya. Alasan karena tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya kemudian menjadi pemicu yang menyebabkan adanya penelantaran. Ekonomi orang tua yang lemah dan miskin menjadikan anak kehilangan haknya untuk diurus, dibiayai kebutuhan dasarnya, dan begitu selanjutnya. Oleh sebab itu, tingkat ekonomi orang tua menengah ke bawah sangat jamak melahirkan tindakan kekerasan terhadap anak. Orang tua sudah tidak sanggup membiayai, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan anaknya baik dari sisi pendidikan, kebutuhan dasar, dan lain sejenisnya. Orang tua merasa memiliki pesimisme dalam hidup dan kehidupan sehingga seringkali yang dilakukan adalah berada di luar tindakan normalitas. Miskinnya ekonomi kemudian memburamkan dan membuyarkan tanggung jawabnya untuk mengurus anak. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan dan minus kemudian menjadikan dirinya tidak bisa berpikir sehat dan rasional atas segala perilaku dan tindakan yang dilakukannya. Orang tua menjadi mudah dan rentan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan begitu seterusnya.

Faktor keempat yang biasanya menjadi akar kekerasan terhadap anak adala pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Anak seolah harus mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya. Anak dalam konteks ini menjadi kuasa orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tua kemudian harus dituruti oleh anaknya. Apa yang kemudian diminta orang tuanya kemudian harus diamini oleh anaknya, dan begitu seterusnya. Tatkala kehendak, permintaan, dan keinginan orang tua kemudian tidak diikuti oleh sang anak, maka kompensasi yang harus diberikan orang tua kepada anak adalah dalam bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun kekerasan verbal lainnya. Pandangan yang tidak bijak dan tidak tepat serta keliru yang selama ini dipegang dengan sedemikian kokoh oleh orang tua sesungguhnya selalu menjadi bencana bagi kehidupan anaknya. Dengan demikian, anak dalam konteks ini sebagai pihak subordinat yang selalu berada di tangan kekuasaan orang tua secara taken for granted. Walaupun sesungguhnya, bisa jadi, pikiran anak untuk menolak permintaan orang tua adalah sesuatu yang masuk akal pada sisi lain. Oleh sebab itu, dominasi orang tua terhadap anak yang sangat kuat dan terkesan otoriter ini menjadi cermin dari tindakan-tindakan lanjutan orang tua ke depannya, yang dapat menimbulkan aksi kekerasan dalam banyak hal baik itu disadari maupun tidak disadari.

Faktor kelima adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi ataupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Tayangan televisi baik senetron dan lain sejenisnya yang menampilkan peran orang tua terhadap anak yang sangat sadis pun dapat membentuk orang tua yang kebetulan ataupun tidak suka menonton program televisi tersebut. Baik sadar maupun tidak, pendidikan orang tua yang masih rendah dan cukup rendah tentunya akan lebih mudah mempengaruhi cara berpikir sehingga kondisi ini kemudian dapat membentuk kebiasaan buruk orang tua dalam mendidik dan memperlakukan anak-anaknya. Itulah yang kemudian juga sudah menjadi hal jamak dan terjadi di lingkungan sekitar kita. Terlepas dari hal tersebut, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akibat pendidikan orang tua pun menjadi penyebab lain yang selanjutnya merusak kehidupan dan masa depan anak. Oleh karenanya, ternyata orang-orang terdekatlah yang umum menjadi penyebab kekerasan bagi anak. Orang-orang terdekat, terutama orang tua akibat persoalan ekonomi, disfungsi keluarga, dan lain sejenisnya menjadikan anak korban dan dikorbankan. Nasib anak Indonesia dan anak-anak kita sangat jelas berada dalam ancaman orang-orang terdekat.

Jalan Pembebasan

Peran tetangga terdekat tentunya sangat penting untuk ikut memberikan perhatian kepada orang tua yang memperlakukan anaknya secara tidak manusiawi. Peran tetangga dalam konteks ini memberikan pendidikan pencerahan kepada orang tua yang sedang bermasalah agar kemudian mengingat kembali fungsi orang tua bagi anak-anaknya. Apabila tetangga terdekat merasa sungkan, maka perlu gerakan para tetangga terdekat untuk membuat acara sayang anak dan lain sejenisnya. Sementara dalam pendekatan hukum dengan mengutip pendapat Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas Perlindungan Anak, Presiden Joko Widodo harus diingatkan pada Inpres No. 5/2014 tentang Gerakan Nasional Antikejahatan Seksual terhadap anak sebagai pintu masuk pemerintah membuat kebijakan agar anak lebih terlindungi. Tak hanya itu saja, pemerintah mendorong seluruh masyarakat untuk membentuk tim reaksi cepat sampai ke tingkat RT/RW agar masyarakat lebih waspada jika ada anak yang menjadi korban kekerasan (Media Indonesia, 12/06/15). Kita semua berharap, preseden buruk tentang kekerasan terhadap anak yang menimpa Halimah yang dibunuh ayah kandungnya sendiri di Bima NTB 29 April 2015; Ceri yang berusaha dibunuh oleh ibu kandungnya di Balikpapan 4 Maret 2015; empat anak yang masih bayi dan seorang anak gadis yang diperkosa ayahnya di Samarindi Kalimantan Timur 13 Mei 2015; lima anak ditelantarkan orang tuanya di Cibubur 14 Mei 2015; dan Angeline yang ditemukan meninggal dan dikubur di rumah ibu angkatnya di Bali 10 Juni 2015 tidak terjadi kepada anak-anak lainnya. Marilah kita selamatkan anak-anak Indonesia sebagai generasi sehat bangsa untuk melahirkan generasi emas di 2045 ke depan.

Pilkada tanpa Mahar

Koran Jakarta_Jumat, 12 Juni 2015 02:40:12 (http://www.koran-jakarta.com/?31881-pilkada%20tanpa%20mahar

Oleh Moh Yamin: dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menarik mencermati isu pilkada tanda mahar. tema tersebut baik bila dibahas secara lebih mendalam dan kritis. Wacana ini muncul pasca-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berjanji menghapus sistem setoran bagi siapa pun yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015.

Dengan kata lain, siapa pun yang akan menggunakan kendaraan politik PKB ataupun PAN untuk maju dalam pilkada harus berkomitmen tanpa mahar. PKB dan PAN tidak akan minta jatah setoran untuk menghidupkan partai. Partai politik (parpol) lain pun diharapkan membebaskan para calon kepala daerahnya juga bersama membangun politik bersih dan beradab.

Selama ini dalam politik pilkada menjadikan parpol sebuah kepentingan sektoral belaka. Dia jadi alat mengeruk keuntungan kekuasaan dan ekonomi semata. Berpolitik dalam pilkada, parpol harus mampu melahirkan kepala daerah bertanggung jawab, sehingga tidak lagi menjalankan politik busuk yang menghalalkan segala cara demi meraih kursi.

Pilkada untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dengan cara melahirkan seorang pemimpin yang bisa membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan persoalan hidup lainnya. Persoalannya adalah apakah antisetoran kepada parpol yang menjadi kendaraan para kandidat kepala daerah akan benar-benar menjadi kenyataan?

Apakah antisetoran pun juga akan menjadi nyata terjadi ketika terpilih sebagai kepala daerah untuk satu periode tertentu? Di dalam politik, tidak ada yang gratis. Ketika masuk dalam dunia politik praktis, maka yang berlaku di dalamnya, hanya kepentingan dan kepentingan. Dalam politik kepentingan menjadi abadi. Kepentingan dalam pemahaman saat ini berkorelasi sangat kuat dengan kekuasaan, uang, dan bagi-bagi jabatan.

Maka, siapa pun yang memutuskan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah melalui parpol harus banyak uang sebagai modal publikasi diri dan untuk menyumbang parpol pendukung. Kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kejujuran tak begitu penting karena dapat dipoles. Parpol sudah punya syarat bergaining dengan kandidat. Mereka telah memasang target kepentingan dan kekuasaan yang harus dipenuhi.

Sementara kandidat juga harus kalkulasi keuntungan dan kerugian. Maka, bukan kepentingan publik yang utama sebagai pokok bahasan. Persoalan rakyat dikorbankan demi kepentingan sektoral. Setoran dan bagi-bagi kekuasaan tetap akan berlangsung. Mahar tetap menjadi agenda utama tawar-menawar antara kandidat dan parpol.

Menutupi

Pilkada serentak sudah di depan mata, namun sejumlah persoalan masih belum terselesaikan. Di antaranya, anggaran pengawasan yang belum jelas. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hanya 70 daerah yang telah menjelaskan anggaran untuk bidang pengawasan. Sedangkan 199 daerah atau lebih dari 70% belum dan tidak mengalokasikan anggaran pengawasan pilkada dalam APBD.

Selanjutnya, tanggal 26-28 Juli, masa pendaftaran calon kepala daerah oleh parpol maupun gabungan parpol. Maka, jeda waktunya mepet bagi daerah untuk menyiapkan anggaran pengawasan.

Apabila dibaca secara kritis, seolah pengawasan pilkada coba dilemahkan demi kepentingan sektoral tertentu. Pelemahan pengawasan tentunya berkelindan dengan aktivitas parpol dalam menjaring bakal calon kepala daerah. Dengan kata lain, ketika tidak ada pengawasan ketat dari tim pemantau independen, maka potensi pertemuan kepentingan antara calon dan partai lebih mudah dilakukan. Partai yang memasang tarif tinggi terhadap calon tidak terpantau. Inilah bahaya dan risiko. Maka, apabila PKB dan PAN mendeklarasikan diri tidak akan minta mahar pada kandidat bisa-bisa hanya lip service.

Pernyataan tersebut hanya mungkin terjadi di atas kertas, dalam praktiknya sangat sulit dilaksanakan. Banyak alasannya. Salah satunya, para pengejar posisi strategis di partai tidak tulus demi kepentingan publik. Niatan awal berpolitik adalah berkarir untuk mendapat rupiah dan mengejar kursi kekuasaan. Semua sudah paham. Logika sederhananya, untuk apa berdarah-darah berebut kursi apabila tidak memiliki keuntungan tertentu ke depannya.

Ke depan memang diperlukan Undang-Undang tentang Antimahar, namun isu tersebut tetap sulit menjadi kenyataan sebagaimana diwacanakan dalam Perpektif Harian Koran Jakarta. Sebab, walaupun parpol tidak minta uang mahar, maka calon pun akan tetap berpikiran pragmatis demi mengamankan dukungannya dari partai baik pra maupun pasca-pilkada.

Kandidat miskin tidak akan ada parpol yang mau mengusung. Masyarakat sudah apatis dengan proses pilkada karena pemenang tidak pernah mampu memperbaiki ekonomi rakyat. Yang miskin tetap menderita. Rakyat berpikir sesaat, kandidat yang memberi uang akan dipilih.

Maka, wacana tentang UU Antimahar hanyalah isapan jempol karena sulit diterima parpol. Kini yang bisa dilakukan sekarang membangun komitmen bersih untuk menyelenggarakan pilkada 9 Desember nanti. Parpol, calon kepala daerah, dan masyarakat harus memiliki pandangan sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kotor yang dapat menodai esensi pilkada. Hanya dengan begitu, pilkada dapat melahirkan pemimpin bertanggung jawab, dan memiliki idealisme bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.