Bulan: Juni 2010

Pemborosan Anggaran Daerah

Kompas Jatim, 23 Juni 2010

Oleh Moh. Yamin: Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Malang

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo yang lebih akrab disapa Pak De Karwo bersama tujuh pejabat pemerintah provinsi serta dua anggota dewan perwakilan rakyat daerah Jatim melakukan kunjungan kerja (kunker) lintas benua, yakni Jepang, Perancis dan Belgia selama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2010 hingga selesai. Dana yang kemudian dihabiskan selama kunker sebesar hampir Rp. 1,1 miliar dan itu diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jatim. Yang menjadi pertanyaan adalah sangat mendesakkah sehingga harus dilakukan kunker dengan menguras dana sebesar tersebut? Adakah hasil yang bisa dinikmati rakyat Jatim pasca kunker? Ataukah itu sebatas pengulangan ritualitas yang biasanya dilakukan para anggota dewan ke luar daerah namun hasil yang didapat serta dirasakan rakyat Jatim sangat nihil. Realitas kenihilan kunker selama ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan dan ini bukan berarti menolak adanya kunker akan tetapi pasca kunker memang rakyat tidak pernah merasakan dampak nyata dan kongkrit.

Tidak ada perubahan sangat signifikan bagi kehidupan rakyat. Mereka tetap berada dalam kubangan kemiskinan. Hidup mereka tetap tidak keluar dari kepompong kenestapaan hidup. Selalu berada dalam penjara pengab dan memilukan. Rakyat berada dalam jantung stagnansi hidup sehingga yang mereka lakukan sebatas mengulang aktivitas kehidupan sebelumnya tanpa ada perbedaan antara hari ini dan hari kemarin, antara masa depan dan hari ini. Bila rakyat bermimpi indah untuk bisa menjadi masyarakat yang sejahtera dengan adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan serta anak-anak orang miskin kemudian segera bersekolah, menyusun mimpi-mimpi masa depannya yang cerah di hari esok, itu pun kemudian menjadi sulit ditunaikan dengan sedemikian rupa. Itulah yang selama ini dirasakan rakyat Jatim. Kendatipun para elitnya membuat program-program yang dicanangkan demi kesejahteraan hidup rakyat, hal tersebut pun tidak bisa dan gagal dinikmati.

Angggaran besar dalam setiap program yang dibuat selalu mengalami kebocoran sehingga dananya justru mengalir ke pundi-pundi kelompok yang berkuasa dan kroni-kroninya (baca: realitas). Hal tersebut sama halnya dengan apa yang kini dilakukan para penggawa daerah saat berkunker ke luar negeri yang konon akan semakin rajin bekerja serta membela kepentingan rakyat. Ini sangat jelas masih mengundang keraguan dan kekhawatiran publik, apakah benar dan betul yang dikerjakan itu. Jangan-jangan sebatas ingin menghirup udara luar negeri. Bila ini menjadi sebuah kenyataan, maka yang terjadi sebenarnya adalah anggaran daerah semakin habis digunakan para elit untuk berselancar, menikmati indahnya daerah-daerah yang dikunjungi sekaligus berbelanja, termasuk mereka yang berselancar ke Jepang, Perancis dan Belgia. “Aji mumpung” digunakan. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, ketika para penggawa di bumi Jatim diberi kepercayaan politik untuk berdedikasi bagi Jatim, hal tersebut justru disalahgunakan demi sebuah tujuan yang tidak membawa manfaat bagi semua.

Jabatan dan kekuasaan yang didudukinya justru semakin menjauhkan diri mereka agar serius, berkomitmen tinggi sekaligus berkehendak tegas melakukan yang terbaik bagi nasib jutaan rakyat Jatim. Inikah yang disebut sebuah pelayanan publik atau pantaskah mereka disebut pamong praja dan atau abdi rakyat? Yang jelas, rakyat sangat kecewa dengan kinerja para penggawa daerah yang semakin kehilangan nalar populisnya untuk memikirkan rakyat. Menghambur-hamburkan uang rakyat jusru ikut ditiru oleh para pelaksana kebijakan di tingkat eksekutif. Ternyata, tidak ada bedanya antara mereka yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif.

Menggugat Kinerja Daerah

Diakui maupun tidak, dana yang kini digunakan untuk kunker ke luar negeri merupakan sebuah angka nominal yang sangat besar dan fantastis. Bila dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hal tersebut justru lebih memberikan solusi kepada kehidupan rakyat, sebut saja sekolah, jalan dan lain seterusnya. Bahkan, bila dana tersebut juga dialihgunakan untuk membuka usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meminjamkan dana tersebut kepada rakyat tanpa agunan, itu pun justru akan semakin lebih terasa dampaknya akan tetapi dengan tetap menggunakan aturan yang jelas dan kongkrit agar penggunaannya bisa lebih terbaca dan terkendali. Persoalannya adalah terkadang para penggawa kita sangat tidak cerdas dan atau seolah-olah tidak cerdas.

Mereka tidak mampu membaca kebutuhan rakyat secara nyata, manakah yang harus dikerjakan dan tidak. Cara pandang sedemikian tidak pernah dan jarang digunakan para penggawa kita. Solusi-solusi kongkrit dalam rangka penuntasan kemiskinan selalu sangat abstrak dan tidak menyentuh realitas sesungguhnya. Target yang ingin dicapai terkadang sangat terlalu besar dan ideal sehingga tidak memerhatikan kenyataan di lapangan. Oleh karenanya, kini yang harus segera dirubah para penggawa di bumi Jatim adalah membalik paradigma kerja dari “teori menuju kenyataan” menjadi “kenyataan menuju teori”. Pasalnya, kenyataan di tengah lapangan merupakan sebuah aksi yang harus ditunaikan dan aksi akan bisa mengena terhadap apa yang dituju bila kenyataan yang ada selanjutnya dikerangkakan dalam konsep yang applicable (dapat dilakukan) sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Ini berbeda dengan teori terlebih dahulu, baru berbicara kenyataan. Hal tersebut sangat jelas tidak akan pernah bersambungan. Kendatipun bersambungan, itu pun pasti mengalami kegagalan.

Parlemen “Membajak” Eksekutif

Bali Post, 22 Juni 2010

Oleh Moh. Yamin: Peneliti pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Kekuasaan selalu menjadi ladang mencari keuntungan sepihak dan sesaat. Itulah potret yang sudah mendarah daging di tubuh anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) di negeri ini. Setiap fase kepemimpinan selalu diwarnai oleh sebuah tujuan kepentingan sektoral bagaimana bisa memanfaatkan kekuasaan yang ada demi sebuah pencarian profit oriented. Seolah tidak melakukan seperti itu, ini bukanlah sebuah pekerjaan anggota dewan yang super spektakuler. Memang aneh tapi nyata. Dengan kata lain, rakyat hidup dalam kepompong kemiskinan dan mereka sangat susah mencari pekerjaan demi sesuap nasi namun para anggota dewan justru sangat mudah mencari peluang untuk semakin memperkaya diri sendiri dan golongannya an sich. Yang teranyar adalah usulan partai Golongan Karya (Golkar) dan mendapat dukungan dari Partai Demokrat (PD) di Senayan yang menghendaki agar setiap anggota dewan bisa mengusulkan proyek untuk kepentingan di daerah konstituen masing-masing dengan paket minimal sebesar Rp. 15 miliar atau yang disebut dana aspirasi. Angka ini sangat besar dan cukup fantastis.

Tujuan utama mengapa setiap anggota dewan bisa mengusulkan proyek sedemikian adalah demi mengembangkan dan memberdayakan masyarakat masing-masing sebagai konstituen. Namun terlepas dari hal tersebut, usulan tersebut menjadi bola panas di tengah publik. Banyak elemen masyarakat melakukan protes dan penolakan atas usulan tersebut sebab sepertinya ini akan menjadi sebuah ladang korupsi yang baru dengan berjubah seakan-akan berbuat yang terbaik demi kepentingan daerah akan kenyataannya masih dipertanyakan. Diakui maupun tidak, realitas politik selalu memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa perilaku politik para anggota dewan tidak pernah jauh dari kepentingan golongan. Kendatipun memiliki etiket dan niat politik yang baik demi kepentingan rakyat, hal tersebut bukan jaminan seratus persen bahwa usulan paket tersebut akan dapat terwujudkan dengan sedemikian kongkrit dan praksis. Oleh sebab itu, kendatipun usulan tersebut akan menjadi kenyataan, yang menikmati hanyalah para anggota dewan dan kroni-kroninya dengan semakin mudah memeroleh keuntungan ekonomi sebanyak mungkin dengan terus menerus menghabisi uang rakyat.

Atas kondisi demikian, sangat wajar bila sebagian besar rakyat sudah tidak percaya lagi dengan para anggota dewan, karena bukti politik tidak pernah menjadi sebuah kenyataan bagaimana harus bisa memberdayakan kehidupan rakyat. Ketika mereka masih berkampanye dengan selalu menjual janji-janji akan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, kenyataannya tidak pernah bisa disentuh dengan sedemikian nyata. Ini ibarat api jauh dari panggang. Yang mereka lakukan justru selalu melakukan kebohongan demi kebohongan kepada rakyat dengan segala modus. Ini merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Alih-alih mereka berjuang demi kepentingan rakyat, ini pun semakin susah dibuktikan dalam kenyataan. Tidak pernah ada sebuah terobosan nyata dalam menjalankan amanat dan janji politiknya. Ketika rakyat mencoba menagih, para anggota dewan selalu beralasan sedang berjuang mendesak mewujudkan program-program untuk rakyat dan begitu seterusnya. Berkelit sana-sini sudah menjadi kebiasaan para anggota dewan yang konon terhormat dan harus dihormati.

Nestapa Rakyat

Siapapun sepakat berkata bahwa rakyat jangan selalu ditindas dan dijadikan korban politik bagi segilintir orang. Rakyat sudah lama terjebak dalam lingkaran kehidupan yang sangat melarat dan nestapa. Mereka mengalami sebuah suasana kehidupan yang terus menerus berada dalam kesusahan antah berantah. Janganlah melahirkan sebuah suasana baru yang kian memiskinkan kehidupan rakyat. Anggota dewan pun harus menyadari itu dengan sepenuh hati dan jiwa. Janganlah mempermainkan kekuasaan untuk meraih sebuah agenda sektoral. Apabila tujuan anggota dewan adalah untuk berjuang demi rakyat, maka janganlah mengajukan usulan yang kini sedang ajukan tersebut. Walaupun dimuarakan untuk kepentingan daerah, hal tersebut harus segera digagalkan. Tugas anggota dewan bukanlah bermain di daerah dengan ikut terlibat langsung meningkatkan kualitas hidup rakyat di daerah namun tugas mereka adalah bagaimana mengawal kebijakan pemerintah di tingkat eksekutif agar setiap yang dilakukan benar-benar bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Parlemen janganlah membajak kewenangan eksekutif. Parlemen harus tahu diri bahwa tugasnya adalah legislating, controling dan budgeting, bukan pelaksana kebijakan. Bila tetap ingin berjuang untuk daerah, maka lakukanlah dengan cara menaikkan jumlah anggaran di alokasi dana yang diperuntukkan demi daerah. Biarkanlah pemerintah daerah yang bekerja sendiri di daerahnya masing-masing. Wakil rakyat di Pusat membantu dengan mendorong sebuah pengalokasian anggaran yang “besar”.

Tantangan Menkeu Baru

Kini menjadi tantangan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Agus Martowardojo apakah ia akan bersikap lunak kepada usulan Golkar tersebut. Apapun yang terjadi, Menkeu baru harus kritis dan peka terhadap upaya Golkar yang sesungguhnya memiliki agenda lain di balik usulan tersebut. Kita semua tidak tahu menahu mengenai agenda di balik usulan tersebut akan tetapi yang harus dilakukan adalah kerjakan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bila ada indikasi akan merugikan bangsa dan negara, menolak dengan keras, berani dan tegas merupakan sebuah hal niscaya. Ini berbicara nasib bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan tertentu yang harus diselamatkan. Apakah Menkeu baru akan seberani dan setegas Menkeu lama, yakni Sri Mulyani Indrawati, mari kita lihat kerjanya. Rakyat hanya berharap, jangan memberikan peluang apapun dan sekecil apapun kepada pihak tertentu yang bertujuan mencari keuntungan sepihak dengan merugikan kepentingan bersama.