Bulan: Mei 2016

Mengurai Beban Ekonomi di Tahun Ajaran Baru

Harian Banjarmasin Post, Kamis, 26 Mei 2016 00:45 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/26/mengurai-beban-ekonomi-di-tahun-ajaran-baru)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Tajuk Harian Banjarmasin Post yang mengulas tentang tahun ajaran baru sekolah dimana para orang tua kelas menengah ke bawah harus memikirkan anak-anaknya dalam menyiapkan segala kebutuhan pendidikannya (25/05/16) menjadi sesuatu yang sangat aktual untuk selalu dibahas di setiap pergantian tahun baru masuk sekolah di tengah kegalauan ekonomi akar rumput saat ini. Pasalnya, hanyalah anak-anak orang miskin dan menengah kelas ke bawah yang kemudian harus dihadapkan kepada beban ekonomi yang berat di tahun ajaran baru. Seolah, setiap tahun ajaran baru, masyarakat kelas akar rumput tidak berhenti dipusingkan dengan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang ingin belajar di bangku pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya. Seakan-akan, ketika memasuki dunia sekolah, yang ada dalam pikiran para orang tua dari anak-anak tidak mampu adalah bagaimana harus mencarikan utangan atau jalan tertentu agar biaya pendidikan anak-anaknya bisa terfasilitasi. Ini berarti bahwa biaya pendidikan yang selama ini sudah berlangsung di sekolah benar-benar memberatkan dan menjadikan para orang tua anak-anak tidak mampu harus menguras energi luar biasa terkait apa yang harus diperbuat dalam konteks pembiayaan sekolah anak-anaknya.

Oleh karenanya, ketika berbicara tentang masyarakat kelas menengah ke bawah berarti tentang biaya hidup yang kemudian harus ditanggung dan dijalankan setiap saat. Anak-anak mereka yang selanjutnya harus masuk sekolah tentu harus menyiapkan segala hal, sebut saja kebutuhan buku baru, seragam baru, dan banyak yang lain. Ini juga belum berbicara tentang pungutan sekolah yang harus dibayar kendatipun harus dicicil. Terlepas sekolah kemudian menetapkan bahwa iuran tersebut dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sekolah dalam proses kegiatan di sekolah, hal tersebut merupakan hal lain. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sisi lain merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dimasukkan dalam pungutan sekolah. Yang menjadi perbincangan selanjutnya adalah anak-anak yang berada di kelas menengah ke bawah tentu menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah karena orang tuanya memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan orang tua yang minim dipastikan menjadikan kesulitan untuk bisa membelikan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya untuk masuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa di setiap tahun, biaya pendidikan kemudian menjadi mahal? Apakah pendidikan harus dikaitkan sepenuhnya dengan uang? Apakah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah kemudian tidak boleh menikmati dunia pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya atau menengah ke atas? Apakah hanya orang-orang yang ber-uang kemudian hanya bisa menikmati dunia pendidikan dengan segala fasilitas mewahnya, sementara mereka yang hidup dengan lumpur kemiskinan selalu tetap saja tidak dapat bergerak dari ketidaktahuan menuju ketahuan, dari kemiskinan menuju kekayaan pengetahuaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dan begitu seterusnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang kemudian selalu muncul di benak kita bersama.

Kemana para orang tua dari anak-anak tidak mampu harus mengadu dan berkeluh kesah ketika biaya pendidikan menjadi sesuatu hal yang memberatkan? Kita semua setuju bahwa segala apa yang dilakukan di dunia ini membutuhkan uang, namun semua yang kita jalankan dalam hidup pun tidak selamanya identik dengan uang. Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ini berarti bahwa negara sudah sepenuhnya harus melindungi seluruh warga negaranya agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang  layak dan setara. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju 12 tahun tentu harus benar-benar dijalankan sepenuhnya oleh negara dimana seluruh anak negeri harus dibiayai sepenuhnya dalam konteks mendapatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Apakah mereka yang berasal dari kelompok menengah ke atas atau ke bawah, semuanya mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu dari anak-anak tertentu karena merupakan anak pejabat, anak dari para keluarga pejabat, dan lain sejenisnya sehingga mereka mendapatkan akses kemudahan dalam segala aspek untuk menikmati dunia pendidikan. Dengan kata lain, tatkala mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu kemudian ingin mengakses pendidikan dengan segala fasilitasnya kemudian dipersulit dengan sedemikian rupa, anak-anak pinggiran dan miskin karena faktor ketidaktahuan dalam mengakses pendidikan gratis kemudian dipermainkan oleh oknum tertentu (baca: realitas).

Kewajiban Negara

Kewjiban negara sepenuhnya dalam pendidikan untuk semua adalah memberikan pelayanan pendidikan. Renstra Kemendikbud 2015-2019 tentang paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan menyebutkan bahwa pendidikan adalah untuk semua (education for all). Ini berarti bahwa pendidikan dapat diakses setiap orang dan pemerintah menjamin keberpihakan kepada siswa yang memiliki hambatan ekonomi dan hambatan-hambatan lain. Dalam salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yang berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan” tentu memberikan sebuah pesan kepada semua pemangku kebijakan di republik ini bahwa pendidikan harus bebas dari segala bentuk pungutan dan negara sepenuhnya bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anak negeri. Ini kemudian diperkuat oleh lima misi pendidikan Jokowi-JK yang berbunyi (1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (4) Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; (5) Mewujudkan tata kelola. Secara taken for granted, membebaskan segala beban ekonomi para orang tua dari anak-anaknya yang mau bersekolah kemudian harus benar-benar ditunjukkan negara. Jangan kemudian setengah hati.

Pertanyaannya adalah apakah di ajaran baru sekolah tahun ini, para orang tua tidak akan dipusingkan dengan dunia pendidikan anak-anaknya? Sepertinya ini masih ibarat menegakkan benang basah. Pendidikan tetap merupakan komoditas mahal. Siapapun yang ingin mencicipi pendidikan dengan cita rasa bermutu harus menyiapkan modal besar. Kita semua yakin bahwa mereka yang masih harus berjuang untuk mempertahankan hidup setiap harinya agar bisa makan, minum, dan berteduh sudah pasti harus terus gigit jari. Para orang tua dari anak-anak kelas tersisihkan dari pendapatan tingkat tinggi sama sekali tidak menyekolahkan anak-anaknya karena himpitan ekonomi yang sangat luar biasa atau mungkin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah serba apa adanya. Apabila pilihannya adalah yang pertama tidak bersekolah, jawabannya adalah semakin banyak anak negeri yang putus sekolah. Apabila pilihannya adalah di sekolah serba apa adanya, ini berarti harus berbuat sesuatu yang lebih demi memaksimalkan keperluan belajarnya. Sekolah sedemikian sudah pasti akan meminta sumbangan (bukan pungutan) kepada para orang tua siswa untuk memikirkan bersama terkait apa saja yang dibutuhkan agar anak-anaknya di sekolah bisa belajar secara kondusif. Ketika konteksnya orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan sekolah untuk menyiapkan fasilitas belajar bagi anak-anaknya, ini kemudian menjadi beban tersendiri bagi para orang tua. Asap dapur mengepul sudah pas-pasan, ini kemudian harus ditambah dengan beban harus memberikan sumbangan kepada sekolah. Itulah realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat kita saat ini dan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah tatkala beban ekonominya bertambah yang kemudian tidak hanya mengurusi isi dapur, namun juga pendidikan anak-anaknya. Semoga ini menjadi renungan bersama, terutama bagi para pemegang kebijakan baik pusat maupun daerah untuk memikirkan terobosan progresif agar tugas mulia mendidik anak negeri menuju generasi emas di 2045 benar-benar ter(di)capai.

Iklan