Bulan: November 2010

Mempercepat Suksesi Jaksa Agung

Bali Post, 25 Nopember 2010

Oleh Moh. Yamin, peneliti di Freedom Institute for Social Reform

Siapakah yang akan memimpin korps Adhyaksa dalam satu periode mendatang pascalengsernya Hendarman Supandji yang dicopot setelah putusan Mahkamah Konstisusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 22 Ayat 1 terkait legalitas Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung oleh Yusril Ihza Mahendra (22/9), maka kita semua dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak tahu. Tanpa harus menafikan Plt. Jaksa Agung Darmono, sesungguhnya ketika kursi Jaksa Agung definitif masih kosong, maka ini sangat menyulitkan Darmono mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam supremasi hukum. Posisi seorang Jaksa Agung definitif lebih kuat dalam pengambilan kebijakan ketimbang seorang Plt. Jaksa Agung.

Persoalan selanjutnya adalah kini muncul perdebatan sangat sengit di tengah publik, siapakah yang harus mengisi kursi kosong Jaksa Agung ke depannya, apakah dari kalangan internal kejaksaan sendiri yang disebut jalur karier ataukah kalangan eksternal kejaksaan atau yang dinamakan nonkarier.

Perdebatan seputar tersebut kemudian merujuk kepada wacana kekuatan masing-masing, baik dari kalangan karier maupun nonkarier. Yang pro dari kalangan karier mengatakan bahwa seorang calon Jaksa Agung akan lebih mengerti persoalan, lebih memiliki pengalaman, lebih memahami seluk beluk manajemen organisasi kejaksaan serta lebih cepat beradaptasi.

Sementara yang pro-nonkarier mengatakan bahwa seorang calon Jaksa Agung akan lebih berani melakukan perubahan kebijakan progresif, lebih memiliki keberanian untuk bertindak ke dalam sebab lebih terbebas dari conflict of interest dan ewuh pakewuh dengan sejawatnya sendiri dan memiliki akseptabilitas lebih tinggi di mata sekelompok publik yang sedang kehilangan kepercayaan dengan jaksa-jaksa karier. Akan tetapi terlepas dari kekuatan masing-masing yang seolah diperlihatkan demi upaya mencari klaim kebenaran siapakah yang lebih dan paling pantas, maka sesungguhnya tugas seorang Jaksa Agung adalah melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Yang terpenting lagi adalah integritasnya harus teruji dan ini merupakan sebuah pertaruhan sangat luar biasa dalam bidang supremasi hukum.

Jaksa Agung hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas namun tidak ditopang dengan integritas, maka kinerjanya pun menjadi mustahil sukses dalam penegakan hukum.

Bila saat ini muncul banyak mafia hukum yang bergentayangan di seputar lingkungan kejaksaan (baca: realitas), maka pekerjaan utama Jaksa Agung adalah segera menindak tegas para jaksa nakal yang sukanya mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi dan golongan. Tanggung jawab Jaksa Agung adalah menertibkan para jaksa yang semata mencari keuntungan sepihak dengan memperalat hukum sebagai senjatanya. Menertibkan dalam konteks tersebut adalah menghukum dengan seberat-beratnya para oknum jaksa yang sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum.

Data terbaru menunjukkan bahwa perilaku dan tindakan para jaksa nakal menjadi berita sangat menggemparkan. Sebanyak 100 jaksa dihukum berat terkait dengan pelanggaran disiplin dan etika sejak Januari hingga Juni 2010. Jumlah itu meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2009 sejak Januari hingga Desember, sudah tercatat 93 jaksa yang dihukum berat. Pada 2008, jumlahnya tetap 93 orang. Padahal, setahun sebelumnya atau 2007, jumlah jaksa yang dikenai sanksi 28 orang.

Potret tersebut selanjutnya memperlihatkan secara telanjang bahwa penegakan hukum di republik tercinta ini sedang berada dalam kondisi menyedihkan dan memilukan. Akhirnya, bagaimana akan bisa mengibarkan bendera keadilan, kepastian dan kebenaran hukum di atas segala-galanya, sedangkan para penegak hukum sendiri terlibat dalam skandal mafia hukum. Pasalnya, para jaksa nakal sedemikian tak ubahnya para mafia hukum sehingga mereka merupakan penyakit bagi hancurnya kedaulatan hukum dan hal tersebut harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Mafia hukum hanya bekerja untuk memenangkan pihak-pihak yang tersangkut kasus, sebab mereka sudah dibayar dengan rupiah, kekuasaan, jabatan dan lain sejenisnya.

Kondisi Darurat

Kejaksaan Agung saat ini berada dalam kondisi ”darurat” ketika kursi Jaksa Agung mengalami kekosongan pimpinan. Kondisi tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan dengan sedemikian maksimal dan optimal. Ibarat dalam sebuah medan perang, ketika seorang panglima perangnya sudah tewas dalam peperangan, maka prajuritnya pun kehilangan komando apa yang seharusnya dilakukan. Akhirnya, para prajurit mencari aman sendiri-sendiri. Hal tersebut sama halnya dengan kejaksaan yang tidak memiliki pimpinan. Imbas paling nyata adalah Kejaksaan Agung yang bertugas penuh mengawasi kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pun tidak bisa maksimal dan optimal pula. Keadaan tersebut kemudian rentan dengan praktik-praktik yang menyuburkan peluang kelompok tertentu untuk memutuskan perkara dengan putusan bebas kepada para tersangka bila para jaksa sudah bermain mata dengan para tersangka. Ini sangat jelas menghancurkan martabat, wibawa dan nama baik kejaksaan.

Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera mempercepat suksesi Jaksa Agung merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat. Ini, sekali lagi demi kepentingan tunggal supremasi hukum, bukan kepentingan yang lain. Yang jelas pula, pemilihan Jaksa Agung berbeda dengan pemilihan Kapolri, Panglima TNI dan pimpinan KPK yang harus mendapatkan persetujuan DPR lewat Komisi III yang membidangi hukum. Presiden dalam konteks pemilihan Jaksa Agung memiliki hak penuh untuk mengangkat Jaksa Agung dan memberhentikannya.

Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pengangkatan Jaksa Agung baru jangan sampai menggunakan pertimbangan-pertimbangan politis tertentu dengan tujuan untuk sebuah tujuan praktis dan pragmatis. Bila Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Sudi Silalahi menyampaikan bahwa nama Jaksa Agung baru akan diumumkan minggu ini oleh Presiden dengan hanya ada satu nama calon Jaksa Agung, maka semoga ini menjadi sebuah harapan baru agar Jaksa Agung segera bisa bekerja dalam proses penegakan hukum, menyelesaikan tugas-tugas dalam supremasi hukum.