Bulan: Oktober 2010

Menanti Gebrakan Konkret Kapolri Baru

Jurnal Nasional, 18 Oktober 2010

Moh Yamin: Peneliti di Freedom Institute for Social Reform

Setelah melaui fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang cukup alot, seluruh fraksi di Komisi III DPR (14/10) akhirnya menyatakan secara aklamasi dengan tetap menyampaikan beberapa catatan, bahwa Komisaris Jenderal Timur Pradopo, diterima sebagai calon Kapolri. Kini bola berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang mengajukan ke Komisi III DPR (4/10). SBY pulalah yang akan memberikan keputusan tentang Timur Pradopo. Terlepas apapun keputusan, SBY akan pasti menjatuhkan pilihan Timur Pradopo segera dilantik sebagai kapolri menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Hingga pangkat pun bukan lagi komisaris jenderal, melainkan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Tugas selanjutnya kapolri adalah membuat rencana dan agenda strategis dalam kerja-kerja progresif demi kepentingan negara. Antara lain, menegakkan supremasi hukum, memberantas mafia hukum, meneruskan kerja-kerja periode lalu yang belum sempat dituntaskan. Antara lain, kasus mafia pajak Gayus Tambunan, ada sejumlah rekening gendut liar terhadap sejumlah perwira tinggi Polri dan lain-lain.

Namun tanpa melupakan diri harus mampu menyiapkan sejumlah program penting dan mendesak guna mereformasi di tubuh kepolisian, terutama di Mabes Polri. Realitas saat ini membuktikan secara telanjang bulat bahwa potret Polri dalam pandangan publik sangat buruk. Kinerja kepolisian sangat mengecewakan masyarakat. Mereka yang berbaju coklat itu selama ini sangat tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tangggung jawab secara benar. Polri memeras rakyat, hal itu makin mencoreng moreng citra Polri. Karena itu, kapolri baru ke depan bukan makin ringan dalam bekerja. Tantangan dan hambatan makin berat. Ini sebuah hal niscaya. Menjadi seorang kapolri harus benar-benar menunjukkan kinerja terbaik untuk bisa melayani hajat hidup orang banyak. Bukan melindungi kelompok tertentu yang semata mencari perlindungan hukum dan segala tetek bengek.

Keberanian seorang kapolri untuk tidak dekat dengan pihak-pihak yang mencari keuntungan sektoral harus bisa ditunaikan dengan sedemikian rupa. Ini sekali lagi berbicara atas nama korps Polri ke depan. Jangan sampai nama korps berbaju coklat itu terus menerus mendapatkan pandangan sebelah mata dari banyak pihak. Terutama rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kapolri harus tegas menentukan sikap. Kegundahan apapun dalam mengambil keputusan dan kebijakan ketika menyangkut kepentingan publik jangan sampai digelar. Yang sangat ditunggu masyarakat, bagaimana kapolri sebagai pemberi komando tertinggi bisa menjadi pemberi solusi atas pelbagai persoalan. Bukan makin tidak menjelaskan duduk sebuah persoalan. Ini sangat jelas, sebuah ironisitas tak terbantahkan. Seorang kapolri sudah diberikan amanat publik. Jadi, sudah seyogyanya bisa berbicara lantang atas nama negara.

Hempaskan Pesimisme Publik

Diakui maupun tidak, ketika Timur Pradopo menjadi kuda hitam atas pilihan SBY karena sebelum itu ada dua calon kuat beredar di tengah masyarakat, yakni Komisaris Jenderal Polisi Nana Sukarnan dan Komisaris Jenderal Polisi Imam Sudjarwo. Reaksi publik atas kemunculan calon alternatif itu sangat pesimis, menganggap Timur tidak akan mampu menjadi kapolri yang sukses memimpin korps berbaju coklat itu (baca: jejak rekam jejak Timur Pradopo).

Selama menjadi kepala kepolisian baik di tingkat resort maupun wilayah tidak pernah memberikan hasil kerja nyata bagi kepentingan publik. Sebab itu, kini sangat ditagih kepada Timur adalah tunjukkan kepada masyarakat pesimisme publik tak akan terjadi dan menjadi sebuah kenyataan. Timur harus mampu menghempaskan kekhawatiran masyarakat dengan sedemikian konkret dan praktis.

Publik Menunggu

Jabatan kapolri yang dipikul ke pundak Timur Pradopo, hanya menunggu momen tepat dari Presiden SBY. Kapan akan diumumkan pelantikannya, sekaligus ini bagian dari serah terima jabatan (sertijab) dari kapolri lama kepada yang baru. Publik menunggu kerja konkret Timur Pradopo tentang apa yang akan menjadi program terpenting dan paling utama. Apakah lebih berorientasi pada reformasi Polri ataukah langsung gerakan-gerakan progresif dalam penegakan hukum, pemberantasan mafia hukum dan lain-lain. Hal utama yang menjadi indikator keseriusan dan komitmen, apakah lebih memfokuskan diri kepada agenda kerja internal atau eksternal adalah kecerdasan Timur dalam memilah dan memilih kebutuhan urgen dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kapolri baru. Termasuk pula bagaimana melakukan dan menetapkan langkah-langkah konkret menyelesaikan persoalan.

Ini menjadi amat penting guna mengukur kepintaran dan kecekatan Timur membaca sebuah persoalan. Seorang pimpinan bisa dikatakan memiliki paradigma sangat hebat dan progresif ketika mampu mengambil langkah sangat meyakinkan publik. Karena itu, marilah tunggu kerja konkret Timur. Yang jelas, persoalan negara dalam penegakan hukum makin rumit. Bila Polri sudah dianggap berhasil dalam pemberatasan terorisme, maka menjadi tugas Timur Pradopo agar Polri berhasil dalam bidang supremasi hukum.

Negara saat ini dalam kondisi sakit dan pesakitan karena sudah makin banyak mafia hukum menggerogoti kedaulatan hukum. Kita semua dan rakyat Indonesia membutuhkan seseorang yang berani berbicara dan bekerja demi kebenaran, keadilan serta kepastian hukum. Semoga Timur Pradopo mampu.

Iklan