Bulan: Agustus 2015

Rupiah dan Kegalauan Ekonomi Nasional

Banjarmasin Post_Jumat, 28 Agustus 2015 00:27 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/08/28/rupiah-dan-kegalauan-ekonomi-nasional)

OLEH: MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rupiah kini berada dalam kondisi yang sangat rapuh, mencapai Rp. 14.000 lebih per US Dollar. Akibat rupiah yang jatuh, dampak sangat nyata sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah dengan pendapatan yang rendah dan sangat rendah. Tak hanya itu, dipastikan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sangat masif di sejumlah perusahaan (baca: realitas). Ini kemudian akan melahirkan para pengangguran baru dan masyarakat miskin baru. Yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah resep kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan melemahnya rupiah terhadap dollar? Terlepas apapun jawabannya, apabila kondisi rupiah secara terus menerus terpuruk, ini akan menjadikan republik ambruk dan dipastikan akan menjadi negara miskin. Nilai mata uang rupiah yang sudah hancur-hancuran akan menjadikan kondisi perekonomian dalam negeri karut marut. Segala persoalan terkait kehidupan berbangsa akan menjadi terlunta-lunta. Salah satu indikator kedaulatan ekonomi nasional tercermin dari kedaulatan rupiah. Tatkala rupiah sedang bermasalah, perekonomian pun menjadi bermasalah dengan segala anak pinaknya. Dengan kata lain, pelbaga persoalan ekonomi nasional dan rakyat akibat rupiah yang sangat luar biasa sakit akan menyebabkan pelbagai persoalan baru dalam konteks kepentingan hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu, rupiah yang terus menerus tersudut kemudian dapat dianalogikan dengan kondisi ekonomi rakyat juga tersudut dan terjebak dalam ketidakberdayaan ekonomi. Sakitnya rupiah sama dengan sakitnya ekonomi bangsa dan kedaulatan bangsa. Bisa dibayangkan tatkala nilai rupiah kemudian tidak bermakna sama sekali dalam konteks pertukaran barang jasa dan non-jasa baik dalam negeri maupun luar negeri, maka ke depannya yang terjadi adalah kian rusaknya tatanan perekonomian nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nasib bangsa kita akan sama dengan nasib bangsa Yunani dimana negaranya benar-benar menjadi bangkrut? Kita semua tidak mengharapkan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondisi rupiah yang tak berdaya di hadapan US Dollar saat ini memiliki dampak buruk yang kurang lebih sama dengan kondisi rupiah di tahun 1997 dimana saat itu sedang terjadi krisis moneter yang kemudian menghantam perekonomian nasional. Rupiah berada dalam keadaan inflasi yang meroket tinggi. Walaupun saat itu Bank Indonesia (BI) bekerja keras demi kepentingan penyelamatan perekonomian nasional dengan mengeluarkan mata uang rupiah sebanyak mungkin ke pasar, hal tersebut tidak memberikan solusi nyata, justru semakin menambah persoalan. Obat BI hanya seperti obat generik, yang hanya bersifat menyembuhkan secara jangka pendek, namun secara jangka panjang memunculkan banyak persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit.

Dampak ekonomi sangat konkret dan pahit saat itu adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dapat dibilang sangat wajar. Tak hanya itu saja, preseden buruk tentang runtuhnya kedaulatan rupiah kemudian menghancurkan kedaulatan ekonomi nasional dimana stok barang nasional terkait Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) mulai menipis di penghujung tahun 1997 dan akhirnya harga menjadi naik secara tidak terkendali dan efeknya kemudian menjadi berlapis, yakni dengan semakin tingginya biaya hidup tentu menjadi pukulan telak bagi karut marut perekonomian nasional saat itu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Cambuk Keras

Berdasarkan basis penghitungan internasional mengenai kehidupan rakyat di republik ini, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam katagori miskin. Delapan persen dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrem. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni 2 dollar AS paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) per jiwa per hari, ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional 1 dollar AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrem yang bersifat akut ini adalah sekitar 7 persen dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per 1 dollar AS terhadap beras jenis medium sepuluh tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per 1 dollar AS pada 2001 hanya dapat memeroleh 3,7 kilogram beras, pada 2010 hanya 1,18 kilogram. Demikian pula kemampuan beli per dollar AS atas minyak goreng, yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter. Ketika kondisi ekonomi rakyat miskin di republik ini dihubungkan dengan rupiah yang karut marut, maka di sinilah tugas seorang presiden Joko Widodo mengambil sikap penyelamatan rupiah demi kepentingan ekonomi nasional. Amanat UU No. 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa mata uang rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan menjadi kebanggaan setiap warga negara republik Indonesia dan itu menjadi landasan yuridis formal Joko Widodo untuk benar-benar mampu melakukan penyelamatan dan penyehatan rupiah demi kepentingan ekonomi nasional.

Butuh Kerja Keras

Tim solid pemerintahan Joko Widodo yang memiliki tugas pokok dalam penyelamatan rupiah harus bekerja keras siang dan malam. Janji Joko Widodo dengan slogannya kerja, kerja, dan kerja harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Apabila selama ini pemerintahan Joko Widodo dikesankan bekerja tanpa hasil nyata bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas), maka itu kemudian perlu ditepis dengan upaya nyata dan resep jitu penyelamatan rupiah dan ekonomi nasional. Kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sedang mengalami kegalauan ekonomi nasional akibat kondisi rupiah yang sakit keras. Kita dan bangsa ini benar-benar dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan berbangsa yang tidak jelas ke depannya akibat runtuhnya kedaulatan rupiah, yang kemudian merusak pilar-pilar kedaulatan ekonomi nasional. Rakyat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat merasakan dampak melemahnya rupiah terhadap US Dollar. Selanjutnya, kita semua menunggu langkah dan gerak kebijakan konkret tim Mr. Joko Widodo dalam konteks penyelamatan rupiah demi kedaulatan rupiah dan kedaulatan ekonomi nasional.

Iklan

Merdeka Setengah Tiang

Banjarmasin Post_Selasa, 18 Agustus 2015 01:02 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/08/18/merdeka-setengah-tiang)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tanggal 17 Agustus 2015 yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke hari Senin kemarin menjadi momen bersejarah dalam menapaki usia 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Seyogyanya, usia 70 tahun bukanlah umur yang pendek, namun sebuah usia yang sudah sangat tua renta, durasi waktu yang relatif sangat lama sejak deklarasi kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 silam. Dalam usia 70 tahun, bangsa kita tentu sudah semakin dewasa dan matang dalam menjalani kehidupan berbangsa. Ibarat seorang manusia dengan umur 70 tahun, maka dia sudah memiliki cara berpikir yang jauh ke depan, mempunyai manajemen hidup yang kokoh, tidak mudah goyah, selalu tegar dan kuat dalam menjalani kehidupannya. Seorang manusia dengan usia 70 tahun tentu sudah mampu melewati banyak persoalan dan kemudian mampu menyelesaikan setiap persoalannya dengan penuh mudah dan solutif. Apa yang kemudian dialaminya kemudian selalu mampu dijawab dan dicarikan jalan keluarnya. Apabila kemudian diibaratkan pada seorang manusia dewasa, dia sesungguhnya sudah bisa merdeka dan berdaulat di atas kakinya sendiri.

Oleh sebab itu, 70 tahun bukanlah sebatas angka, namun sebuah uraian panjang tentang pengalaman hidup dan jam terbang yang luar biasa luas, melewati batas ruang dan waktu, mampu membaca setiap persoalan dari pelbagai perspektif, tidak menggunakan kacamata hitam putih, lebih berpikir arif dan bijaksana, selalu rasional, jernih dan cerdas dalam menyikapi pelbagai persoalan, tidak mudah terjebak kepada ego sektoral, dan begitu seterusnya. Umur 70 tahun memberikan sebuah gambaran tentang perilaku dan peradaban sebuah bangsa yang semakin tinggi, selalu berpandangan lintas batas zaman, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, ketika bangsa ini masih seumur jagung tentu akan memiliki cara sikap berbeda tatkala sudah tua secara usia. Usia yang tua, menurut ilmu psikologi, menjelaskan tingkat kematangan baik dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Plato kemudian mengatakan bahwa manusia yang paripurna adalah ketika dia menjadi pribadi yang berpikir, bersikap, dan bertindak jauh ke depan, mementingkan kehidupan hajat hidup orang banyak, selalu berupaya bertindak dengan tingkat kehati-hatian tingkat tinggi. Manusia paripurna tentunya memiliki hubungan kuat dengan umur yang sudah tua. Manusia paripurna ketika dianalogikan dengan bangsa Indonesia dimana kita berpijak tentu dapat disebut sebagai bangsa yang mampu memiliki kematangan tingkat tinggi dalam segala gerak langkahnya, mengutip pendapat Yudi Latif (Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 2011).

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah bangsa kita sudah benar-benar matang dan dewasa dalam menjalani kehidupannya baik dari sisi pendidikan, politik, ekonomi, budaya, agama, dan lain seterusnya? Tatkala berbicara tentang bangsa, ini berjalin-kelindan dengan para manusia yang ada di republik ini baik yang menjadi pemimpin maupun yang dipimpin dengan segala akibatnya yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan bersama. Diakui maupun, para pemimpin kita maupun yang dipimpin kerap mempertontonkan tindakan-tindakan yang tidak elok. Atas nama kepentingan pribadi dan golongan, mereka kemudian saling menikam, saling menghujat, saling menghantam, “saling bunuh membunuh”, saling menusuk dari belakang, saling mengumbar nafsu saling membenci dengan menebar fitnah dan lain seterusnya, saling mencibir, saling membelakangi, dan begitu seterusnya. Mereka kerap melakukan sandiwara politik dengan seolah rukun dan damai di hadapan rakyatnya, akan tetapi kerukunan dan kedamaian tersebut hanyalah kamuflase belaka. Di atas segala bentuk yang baik tersebut, mereka sesungguhnya saling melakukan aksi tikam menikam untuk mencapai kepentingan-kepentingan masing. Lihat saja, dunia pendidikan kita kemudian ambruk; kebijakan pendidikan kita kemudian seperti komoditas yang diperdagangkan atas nama agenda politis tertentu. Politik kita pun seperti politik daging sapi yang semata-mata bertujuan untuk tukar-menukar kepentingan masing-masing. Ekonomi kita pun juga hancur-hancuran. Realitas nyata dan pahit tentang harga daging sapi yang meroket tinggi, impor pangan besar-besaran, dan segala bentuk paket kebijakan ekonomi liberal menjadi kian terang benderang di hadapan kita semua. Dampak terburuknya adalah ekonomi rakyat kecil menjadi tersungkur. Republik ini semakin melahirkan banyak orang miskin baru akibat dampak paket kebijakan ekonomi yang mencekik. Realitas tentang budaya kita pun demikian suramnya dimana perilaku para pemimpin kemudian tidak menunjukkan kebudayaan bangsa yang adiluhung. Dalam konteks kehidupan agama dan beragama pun, ternyata usia 70 tahun kemerdekaan bangsa kita bukan semakin mengilustrasikan cara beragama yang toleran. Yang terjadi adalah saling melakukan klaim atas kebenaran masing-masing. Semangat berpikir, bersikap, dan bertindak inklusif atas perbedaan sudah kering kerontang.

Pertanyaan selanjutnya adalah dimana letak kemerdekaan kita sesungguhnya? Apakah ada hubungan signifikan antara usia sebuah bangsa yang mencapai 70 tahun dengan tingkat kematangan bangsa kita? Apakah sebuah bangsa yang semakin memiliki umur kian tua kemudian akan berdampak sangat konkret bagi pembangunan kehidupan berbangsa? Ir. Soekarno di dalam bukunya “di Bawah Bendera Revolusi” mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat para pendahulunya. Pengertian praksisnya adalah mengingat adalah selalu menjadikan mereka sebagai suri tauladan, mengambil sisi kebaikan dan semangat hidup heroiknya dalam membangun bangsa untuk semakin maju. Persoalannya adalah apakah para pemimpin dan yang dipimpin sudah mengambil banyak hikmah dan pelajaran hidup yang bernilai dari para pejuang terdahulu. Oleh sebab itu, apabila Singapura yang memiliki usia merdeka lebih muda dari pada Indonesia dan begitu pula dengan Jepang kemudian mampu terbang tinggi, mengukir prestasi di tingkat dunia, ini bermakna bahwa kedua negara tersebut mampu mengambil banyak pelajaran hidup dari para pejuangnya.

Kita sebagai bangsa Indonesia dengan usia kemerdekaan 70 tahun kemudian terus menerus terbelakang, mengalami bencana ekonomi dan moneter yang tiada henti kemudian dapat disebut sebagai bangsa yang memang tidak mau belajar dari pejuang terdahulunya, setidaknya juga melihat negara tetangga yang jauh lebih maju. Apakah kita kemudian sudah disebut merdeka seutuhnya baik secara lahiriah maupun batiniah? Kita belum merdeka sepenuhnya, namun kemerdekaan kita masih setengah tiang. Kita barangkali merdeka karena tidak lagi berperang secara fisik dengan para penjajah. Kita kemudian disebut tidak merdeka karena segala aspek kehidupan kita sebut saja kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi kehidupan beragama, dan lain seterusnya berada pada titik yang anarkis dan destruktif.

Urbanisasi yang Memiskinkan

Koran Madura_Agustus 03 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/08/03/urbanisasi-yang-memiskinkan/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Menurut catatan terbaru, jumlah penduduk yang melakukan arus balik ke tempat-tempat perantauan pasca Idhul Fitri 1436 H mengalami peningkatan jumlah yang cukup banyak (baca: realitas). Umumnya, mereka diajak oleh sanak saudaranya yang sudah merantau terlebih dahulu. Kesuksesan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan hidup yang menyenangkan biasanya menjadi ukuran tersendiri bagi calon perantau. Pertanyaannya adalah sebegitu sempitkah masyarakat kemudian memandang dunia perantauan? Terlepas apa pun jawabannya, ada satu hal mendasar yang selanjutnya mendasarkan kebanyakan masyarakat harus pergi ke kota, mencari keberuntungan hidup dan lain sejenisnya. Persoalan akar adalah tentang kemiskinan. Rakyat kita masih hidup dalam jebakan minusnya kesejahteraan hidup. Perpindahan tempat dari desa ke kota kemudian dipandang sebagai salah satu jalan paling tepat yang dapat mempermudah perbaikan hidup dan kehidupan. Padahal urbanisasi bila dilakukan tanpa ada sebuah persiapan yang matang justru akan melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru.

Realitas sosial menyebutkan secara telanjang bulat bahwa dalam tahun-tahun terakhir pasca lebaran banyak penduduk menyambung hidup di jantung-jantung kota metropolitan. Hasilnya adalah mereka justru hidup di kolong-kolong jembatan, menjadi pengemis, masuk dalam lembah hitam dengan menjadi kriminal, melakukan pekerjaan-pekerjaan anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan begitu seterusnya. Mereka menjadi sampah masyarakat, menjadi manusia-manusia tidak produktif dan selanjutnya menambah kepadatan penduduk di jantung-jantung kota. Mereka menjadi manusia pinggiran sebab tidak bisa berkompetisi. Mereka mengalami hidup yang lebih berat dan melarat ketimbang masih hidup di desanya sendiri. Oleh karenanya, urbanisasi selama ini bukanlah memberikan jawaban tepat dan bijaksana dalam mengentas kemiskinan. Urbanisasi menambah keruwetan hidup dan kehidupan sehingga kondisi demikian sangat menyesakkan sekaligus mengenaskan. Apa yang diharapkan masyarakat dengan melakukan urbanisasi demi sebuah perbaikan ekonomi justru kian memperburuk kondisi perekonomian keluarga. Dengan demikian, urbanisasi semakin memberikan sebuah tanda bahwa sesungguhnya ada yang salah dalam keberkehidupan di republik tercinta ini. Seolah urbanisasi menjadi sebuah barang primadona yang dapat mendatangkan banyak kemewahan hidup padahal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Akhirnya, urbanisasi yang selama ini berlangsung secara rutin tahunan sudah menjadikan kehidupan kota sebagai ladang yang tidak produktif. Urbanisasi kian menumpukkan masalah dan persoalan. Hal tersebut terus menerus berlangsung dengan sedemikian rupa dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Yang terjadi selanjutnya adalah tidak pernah ada sebuah dinamika kehidupan dan hidup yang membaik. Warga yang berurbanisasi kemudian harus terpaksa hidup dalam ketidakjelasan masa depan. Apa yang mereka lakukan di kota sebagai bentuk pelarian dari desa karena rupiah tidak seindah dan senyaman yang dibayangkan dalam benaknya. Kota sudah merupakan tempat yang sangat keras dan tandus serta tidak bersahabat. Hidup di kota ketika tidak memiliki keahlian tertentu jangan harap bisa hidup. Kota memang terkadang menjanjikan ketika ada sesuatu yang dapat diandalkan yakni kompetensi dan keahlian, bukan semata mengandalkan otot. Hidup di kota tentu sangat penuh dengan kompetisi super berat sebab harus bertarung dengan keadaan yang memaksanya. Tidak demikian, maka ia akan tergilas dan tersingkirkan. Akhirnya, semakin hari dan saat berada dalam jurang kenestapaan hidup sehingga ini berimbas pada ketidakmenentuan masa depan. Kondisi sedemikian merupakan sebuah ironisitas.

Urbanisasi, Proyek Kapitalisme

Sesungguhnya ketika berbicara tentang urbanisasi, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari kepentingan ideologi internasional. Perpindahan masyarakat desa ke kota untuk menyambung hidup untuk mendapat kehidupan yang lebih baik diawali dari semangat kapitalisme yang memberikan sejumlah tawaran kesenangan yang bersifat instan. Dalam pandangan kapitalisme, segalanya dapat diraih ketika berada di jantung kota yang dekat dengan dunia industri atau pabrik-pabrik yang membuka lahan pekerjaan. Hidup di kota akan menjadi menyenangkan ketika menjadi buruh-buruh yang ada di pabrik atau tempat-tempat pekerjaan lain yang memang difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Tesis tersebut kemudian diamini oleh Poungsomlee & Ross sebagaimana yang dikutip oleh Keban bahwa urbanisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi kapitalisme (Urbanisasi-Konsep, Teori dan Kebijakan, materi Pelatihan Mobilitas Penduduk). Semangat urbanisasi membentuk pola pikir masyarakat bahwa pindah dari desa yang dianggap tradisional menuju kota yang dipandang modern akan mampu merubah nasib ekonominya. Urbanisasi kemudian seolah mampu merubah yang miskin menjadi kaya dan lain seterusnya.

Akan tetapi terlepas apakah urbanisasi itu sendiri menjadi bagian dari proyek kapitalisme global dan kita sesungguhnya sedang belum menyadari itu, maka sesungguhnya kegiatan perpindahan penduduk dari kota ke desa pasca lebaran setiap tahun ini perlu segera dilakukan analisis kebijakan dan kebutuhan. Pemerintah (negara) kemudian harus perlu bekerja keras dan cerdas untuk memetakan apa saja persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan rakyatnya. Memang diakui maupun tidak, faktor kemiskinan menjadi sebuah akar persoalan dari urbanisasi. Kendatipun demikian, analisis terhadap produksi kebijakan yang selama ini berjalan tentu membutuhkan sebuah analisis mendalam agar masyarakat desa kemudian tidak lagi semata-mata berbondong ke kota untuk mencari penghidupan yang layak akan tetapi dengan modal nekat. Jangan sampai terus berulang bahwa rakyat selalu bekerja sendiri untuk menatap masa depannya, sementara negara (pemerintah) asyik masyuk dengan kepentingannya. Oleh karenanya, ada beberapa poin penting yang sekiranya menjadi prinsip kerja pemerintah agar urbanisasi ke depannya kemudian mampu digiring menjadi de-urbanisasi. Dengan kata lain, masyarakat yang berasal dari desa ke kota kemudian kembali ke desanya masing-masing. Pertama, kebijakan baru tentang kependudukan yang dapat mengatur proses migrasi dan urbanisasi tanpa mengurangi hak-hak dari mereka sebagai warga negara harus digelar oleh negara. Kedua, upaya mereduksi tingkat urbanisasi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru di wilayah pedesaan kemudian harus dilakukan. Ketiga, kebijakan tentang akses pemerataan ekonomi antara desa dan kota pun harus digelontorkan sebagai bentuk keberpihakan pengentasan kemiskinan dan kepadatan penduduk di jantung-jantung kota.