Bulan: April 2018

Impor Dosen Asing dan Disorientasi Pendidikan Tinggi

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 28 April 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/28/impor-dosen-asing-dan-disorientasi-pendidikan-tinggi)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Hasyim Wahid (1999) dalam bukunya berjudul ‘Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia’ jauh-jauh hari mengatakan bahwa republik ini berada dalam kekuasaan global. Setiap langkah dan kebijakan dalam negeri merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Asing. Apa yang kemudian dirisaukan Hasyim Wahid apabila kemudian diamati secara nyata di depan mata memang benar apa adanya (baca: realitas). Yang teranyar, wacana pemerintah, lebih tepatnya Kemristekdikti di bawah nahkoda M. Nasir yang akan melakukan impor dosen asing di universitas dalam negeri merupakan salah satu bentuk nyata dimana republik ini sedang semakin berada dalam telingkungan kepentingan Asing (baca: Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing). Publik pun atas kemunculan wacana tersebut kemudian bereaksi keras; ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya mendongkrak kualitas pendidikan tinggi, sementara yang menyebut tidak setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya menghancurkan bangsa ini. Gelombang reaksi penolakan justru sangat kuat sebab ketika sebuah perguruan tinggi dipenuhi oleh orang Asing, maka yang terjadi adalah arah pendidikan tinggi pun akan disesuaikan dengan kepentingan dosen Asing. Orang Asing pun tentu memiliki kepentingan terhadap pendidikan tinggi yang dijalankannya. Yang terjadi selanjutnya adalah seharusnya pendidikan tinggi harus sesuai dan disesuaikan dengan budaya nasional sebagai kekuatan identitas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara; ajaran dan mata kuliah yang harus dipelajari para mahasiswa haruslah mampu merefleksikan identitas nasional; dan begitu seterusnya, hal tersebut sepertinya tidak akan mungkin dijalankan secara konkret.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kehadiran dosen Asing masuk ke perguruan tinggi dalam negeri akan melahirkan generasi muda Indonesia yang memiliki identitas nasionalisme dan kemudian mampu membangun semangat kebangsaan dalam menjalankan kemanusiaan-keindonesiaan? Sepertinya, hal tersebut kemudian ibarat menegakkan benang basah. Diakui maupun tidak, ini adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Sebut saja, ketika sang dosen Asing menjalankan dan mungkin termasuk terlibat dalam menyusun kurikulum yang akan dijalankan, maka yang dibangun kemudian bukanlah berdasarkan kepada kebudayaan dan identitas kebangsaan, namun prinsip yang dijalankan berdasar pada penguatan kompetensi skill dan semangat persaingan untuk menuju kemenangan. Sementara ketika berbicara tentang persaingan, ini tidak dimiliki oleh bangsa ini. Yang dimiliki bangsa ini adalah semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Semangat gotong royong identik dengan bagaimana saling bahu membahu, bersama membangun bangsa dengan segala perbedaan kompetensi dan keahlian yang dimiliki tanpa kemudian bersikap saling menghancurkan, saling menghantam, dan saling menghabisi satu sama lain. Efek buruk dari kompetisi atau persaingan adalah individualisme yang kemudian menghilangkan semangat kebersamaan membangun bangsa. Ajaran para pendiri bangsa agar dalam membangun negeri harus dilandasi semangat kebersamaan kemudian hilang dan dihilangkan dengan telah ditanamkannya invidualisme yang bermuara pada chauvinisme. Inilah sesungguhnya penyakit berbahaya yang dapat merusak kepentingan nasional, mematikan nasionalisme, dan membakar api saling hantam menghantam yang disebut homo homini lupus. Ini sangat jelas merupakan suatu potret yang mengerikan apabila terjadi.

Hal lainnya adalah akibat kehadiran dosen Asing adalah pendidikan yang harus dijalankannya berbasis kepada kebudayaan nasional, ini pun menjadi sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Kebudayaan nasional yang berisikan banyak kebudayaan lokal pun menjadi hilang dan dihilangkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Kebudayaan nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai identitas sebuah bangsa akan ditinggalkan atas nama kepentingan dosen Asing walaupun itu terkesan implisit. Pasalnya, di sinilah kepentingan utama Asing masuk ke dalam negeri. Dengan menghilangkan kebudayaan bangsa ini bagi seluruh anak negeri dimana mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin ke depan, maka yang terjadi selajutnya bangsa ini benar-benar kehilangan identitas. Identitas kesejarahan sebagai bangsa yang dibesarkan dengan perjuangan para founding father akan hilang dan dihilangkan dalam mata kuliah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hancurnya Identitas

Siapakah yang berkepentingan terhadap impor dosen Asing? Kita tidak tahu. Namun terlepas apapun jawabannya, di sinilah nasib bangsa dipertaruhkan. Nasib republik ini ketika orang Asing ikut mengurus pun dipastikan akan menghilangkan identitas kebangsaan sebagai bangsa yang berbudaya menurut akar kesejarahannya. Nasib republik ini tatkala dinahkodai orang-orang Asing akan memiliki cara pandang dan berpikir seperti orang Asing. Ketika bangsa ini berpikir seperti bukan seperti orang Indonesia, maka ke depan keindoesiaan kita akan luntur. Bisa dibayangkan ketika anak-anak bangsa sudah kehilangan keindonesiaannya baik dalam sikap, berpikir, maupun bertindaknya, yang terjadi selajutnya hancurlah peradaban bangsa; hancurlah martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya, remuklah identitas kita sebagai orang-orang Indonesia.

Tolak Dosen Asing

Apapun alasan dan pertimbangannya bahwa dosen Asing dipergunakan untuk menaikkan kualitas pendidikan tinggi di republik ini, hal tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari mengerdilkan para ilmuwan kita, merendahkan para intelektual kita, dan mempermalukan manusia-manusia Indonesia. Yang menjadi pertanyaan terhadap impor dosen Asing adalah apakah stok orang-orang cerdas dengan kompetensi yang handal dalam mengelola perguruan tinggi, republik ini tidak punya sama sekali. Apakah wacana pemerintah ini bagian dari respon krisis kepercayaan terhadap para ilmuan di republik ini? Apakah bangsa ini yang sudah besar dan dibesarkan oleh para founding father akan diserahkan kepada para orang Asing yang sebetulnya tidak memahami akar sejarah perjuangan? Apakah kehadiran mereka bukan semakin menghancurkan dan merusak tujuan manusia Indonesia menuju generasi emas (golden age) di 2045? Inilah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh Joko Widodo menjelang masa akhir jabatannya di 2019 nanti dan kita juga harus memikirkan untuk mencari jalan agar jangan sampai ada dosen Asing yang begitu mudahnya merusak dan menghancurkan identitas kebudayaan dan pendidikan tinggi kita. Semoga…

Iklan

Urgensi Pendidikan Karakter bagi Pejabat Publik

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_31 Maret 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Menjadi pejabat publik melekat tanggung jawab, etika kepatutan, perilaku sebagai tauladan publik, dan asas kepantasan apa yang patut disampaikan dan tidak patut disampaikan ke publik. Realitas mengenai pejabat di republik ini dengan etika kepatutan dalam berbicara di depan publik yang meninggalkan kesantunan publik sudah ibarat gunung es. Hampir kebanyakan dari mereka berbicara tanpa kontrol, menyinggung perasaan publik dan tidak mengesankan pejabat santun dalam berkomunikasi. Apa yang disampaikan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenag terkait kekecewaannya karena masih banyak terjadi penipuan travel umrah dengan ekspresi kalimat kasar sebetulnya tidak perlu terjadi (Banjarmasin Post, 29/03/18). Kita semua sebagai rakyat setuju bahwa menindak tegas para pengelola travel umrah nakal adalah wajib, namun juga tidak perlu dan harus dengan ungkapan dan kata yang tidak berprinsip kepada asas kepatutan secara etika publik. Kini yang menjadi pertanyaan adalah haruskah pejabat publik ketika marah dan kecewa mengungkapkan kekecewaannya dengan ungkapan yang nir-kesantunan publik.

Konstruk Pendidikan Karakter untuk Pejabat Publik

Dalam teori pendidikan karakter yang sekarang marak menjadi pembahasan para pakar pendidikan nilai, setiap pejabat publik memerlukan sikap diri yang disiplin terhadap tanggung jawab dan etos diri dalam rangka untuk terus menerus menenguhkan diri supaya tetap berdiri di atas norma etika publik. Etika publik yang dipegangnya melahirkan sikap yang dapat membangun atmosfir kehidupan yang baik dan membangun bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Sikap publik sebagai pejabat dinilai memberikan nilai ketauladan bagi semua ketika diimplimentasikan dengan gerakan pembangunan tanggung jawab dan etos diri yang merefleksikan komitmen diri yang teguh kepada kesantunan. Etika publik akan menjadi lentera dalam setiap langkah serta kebijakan yang dimunculkan pejabat dalam konteks apa pun, apakah itu langsung berkaitan dengan keputusan, pernyataan dan lain sejenisnya. Etika publik memberikan pedoman dalam menggerakkan setiap keinginan diri untuk bisa berproses menjadi manusia pejabat yang baik dan dicintai seluruh rakyatnya. Tanggung jawab merupakan beban psikologis yang dipundakkan kepada setiap pejabat untuk bisa lurus dalam bersikap dan berkomunikasi.

Seorang pedagog asal Jerman F.W Foerster (1869-1966) yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi kemudian mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah guna membentuk karakter yang selanjutnya termanifestasikan dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup setiap pribadi manusia. Pejabat publik sangat memerlukan pendidikan karakter sebagai bagian inheren dalam pembentukan jati diri yang berkarakter. Pasalnya, karakter selanjutnya menjadi sebuah identitas diri terhadap setiap perilaku dan kehidupan pribadi manusia. Pejabat yang kemudian sudah terbentuk karakternya akan mampu menjadi subyek-subyek yang tidak mudah menjadi pemarah dalam mengeluarkan ungkapan yang tidak pantas disampaikan di hadapan rakyatnya. Sebab ungkapan berbahasa yang disampaikan merupakan refleksi atas dirinya sebagai manusia seutuhnya. Pejabat yang berkarakter berpikir jernih, rasional, dan arif dalam menyampaikan realitas dan penderitaan rakyatnya.

Substansi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 selanjutnya menyatakan bahwa wujud karakter setiap  pribadi manusia bisa berupa kelemah-lembutan dalam bersikap dan tegas, memiliki moralitas sangat tinggi, dan berkepribadian adiluhung. Pejabat publik mampu menggunakan nuraninya dalam bersikap. Mereka terus menerus berpegang sangat kuat dan kokoh atas nuraninya sebagai bagian inheren dalam pembangunan kepentingan publik. Masih menurut Foerster, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter yang selanjutnya perlu dipersonalisasikan dalam setiap pribadi manusia. Pertama adalah keteraturan interior yang senyawa dengan setiap tindakan dan hal tersebut kemudian dapat diukur dengan menggunakan hierarki nilai. Hirarki nilai itu sendiri kemudian disesuaikan dengan setiap kehidupan sosial budaya dimana setiap manusia itu melakukan interaksi di tengah lingkungannya, mengutip salah satu pendekatan dalam ilmu sisiolingustik. Kedua adalah koherensi yang berkelindan erat dengan sikap ketegasan diri atau memiliki jiwa kokoh dalam memegang prinsip. Ketika berhubungan dengan kebaikan dan keadaban publik, sudah tidak ada kompromi untuk menodainya, apalagi merusaknya. Koherensi, dengan demikian, merupakan bagian inheren dalam setiap pribadi manusia untuk tidak terjebak kepada penyalahgunaan tanggung jawab diri sebagai manusia baik itu pribadi maupun sosial.

Ketiga adalah otonomi. Sikap ini mengarah pada bagaimana setiap pribadi manusia melakukan internalisasi nilai-nilai aturan tertentu sebagai konvensi sosial sebagaimana yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) asal Swiss  dalam bukunya “Du Contract Social (1762)” menuju nilai-nilai pribadi dalam setiap kehidupannya. Semangat otonomi tersebut selanjutnya dapat tercermin dalam setiap sikap yang diputuskan dan dijalankan bukan lagi atas intervensi dari orang lain atau dari luar, melainkan berasal dari hati nurani paling dalam. Keempat adalah keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan itu sendiri berbicara tentang daya tahan diri setiap manusia untuk selalu lurus dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kesetiaan berkelindan erat dengan loyalitas diri dan penghargaan diri yang sangat luar biasa tinggi atas sebuah pilihan yang telah diambil.

Empat prinsip pendidikan karakter tersebut bila kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan para pejabat publik di republik tercinta ini masih berada di atas kertas. Sikap mereka belum dan tidak memperlihatkan pejabat-pejabat publik yang berkarakter. Mereka lebih mempertontonkan kehidupannya yang kerap menghancurkan keadaban publik. Padahal seharusnya mereka yang sudah menempatkan diri sebagai pejabat publik wajib menjadi figur publik bagi rakyatnya. Figur publik memberikan suri tauladan yang baik kepada yang dipimpinnya, bukan bertingkah semaunya sendiri di luar norma-norma etika dan kesusilaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak pernah mengalami sebuah kemajuan sangat luar biasa bagi tercapainya peradaban dan keadaban publik. Oleh karenanya, menjadi mendesak untuk melahirkan pola berpikir dan bersikap para pejabat publik yang beretika publik. Marilah untuk kembali meneguhkan diri sebagai pribadi-pribadi manusia yang menjaga norma dan etika publik agar pesan apapun yang kita sampaikan menjadi pendamai dan penyejuk hati kepada siapapun yang menerimanya. Komunikasi yang baik akan melahirkan kebajikan publik, sedangkan komunikasi yang menghilangkan kesantunan publik justru menciptakan kegaduhan publik yang kemudian menegasikan pesan untuk pembangunan bangsa dan peradaban publik.