Bulan: Desember 2012

Genderang Mendukung Korupsi

Sinar Harapan, Kamis_6 Desember 2012 (http://www.shnews.co/detile-11851-genderang-mendukung-korupsi.html)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pemerintahan yang bersih (good governance) menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Tidak ada kerja-kerja yang menyimpang yang kemudian merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang dihasilkan pada era Reformasi sudah sangat jelas berbunyi bahwa “Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).” Persoalannya adalah kini pemerintahan saat ini bukan bebas dari korupsi dan lain sejenisnya. Justru pemerintahan saat ini semakin dihuni oleh para manusia yang berhati culas, picik, dan berpikir sempit. Pemerintahan saat ini, termasuk di dalamnya pemerintahan daerah sudah tidak lagi ditempati para penyelenggara negara yang bersih dari KKN. Justru mereka adalah mantan narapidana yang pernah melakukan korupsi.

Para kepala daerah mempromosikan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya menjadi terpidana korupsi. Sebut saja, Azirwan mantan terpidana korupsi pelepasan hutang lindung di Bintan yang dipromosikan menjadi kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepulauan Riau. Yan Indra mantan napi pembebasan lahan untuk PT Saipem Indonesia yang dipromosikan oleh Bupati Karimun menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Karimun. Raja Faisal Yusuf mantan napi korupsi pembangunan gedung serbaguna Tanjung Pinang yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Tanjung Pinang oleh Bupati Tanjung Pinang. Senagip mantan napi korupsi dana bagi hasil migas yang dipromosikan menjadi Kepala Badan Keselamatan Bangsa Natuna oleh Bupati Natuna. Di antara yang lain adalah Yusrizal, Iskandar Ideris dan masih banyak yang lain (Kompas, 5/11). Potret sejumlah para napi korupsi yang dipromosikan menjadi penyelenggara negara sesungguhnya menjadi fakta bahwa kini para pemangku kepentingan di tingkat daerah sangat tidak mendukung pada pemberantasan korupsi. Justru genderang mendukung korupsi semakin ditabuh dengan sedemikian rupa.

Korupsi dengan segala anak pinaknya kemudian harus digelar dengan sedemikian rupa. Bagi sejumlah kepala daerah yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada para mantan napi korupsi untuk mengisi kursi kekuasaan di tingkat daerah menjadi sebuah realitas sangat pahit dan ironis bahwa ternyata komitmen untuk melahirkan pemerintahan yang bersih masih ibarat menegakkan benang basah. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat sejumlah pejabat negara baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis, justru di tingkat daerah pun juga demikian. Pertanyaannya adalah apakah mental para pejabat kita di republik tercinta ini sudah sangat keropos dan rapuh? Yang mereka pikirkan bukan lagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Nasib jutaan rakyatnya tidak lagi dipikirkan sama sekali. Penderitaan rakyatnya akibat perilaku para elit yang lebih suka mengorupsi uang rakyat tidak pernah menjadi sebuah cermin kritis bahwa sesungguhnya di negeri ini sedang terjadi preseden buruk tentang carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukti Kegagalan

Realitas mengenai masih banyaknya sejumlah mantan napi yang diangkat menjadi pejabat negara kemudian memberikan sebuah potret nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan dan dijalankan dengan sedemikian konkret dan praksis. Pemberantasan korupsi yang seharusnya kemudian menutup sejumlah kelompok tertentu untuk semakin bebas dan berani dalam menggarong uang rakyat tidak terjadi sama sekali. Oleh karenanya, pemerintahan yang bersih tidak berjalin kelindan erat dengan harapan publik. Korupsi sudah melahirkan pemerintahan yang busuk. Akhirnya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun dikecewakan dengan perilaku dan tindakan para elit yang sangat berpikir kerdil dan sempit. Yang mereka penting kemudian bagaimana memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Rakyat sebagai bagian terbesar dari kehidupan berbangsa dan seharusnya diperjuangkan sampai titik penghabisan oleh para elit tidak dilakukan sama sekali. Kendatipun rakyat hidup dalam jeritan tangis antah berantah akibat krisis ekonomi, ternyata para elit tidak memerhatikan sama sekali.

Inilah yang kemudian disebut kegagalan reformasi 1998. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ikut meneriakkan anti korupsi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Teriakan SBY hanya sebatas jargon belaka yang tidak berbuah kerja-kerja konkret bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Ini adalah sebuah ironi. Pertanyaannya adalah apakah para elit saat ini sudah berhenti untuk bekerja untuk rakyat? Apakah para elit yang sudah diberi mandat untuk mengelola republik ini sudah kehilangan kesadaran profetisnya untuk mengangkat hajat hidup orang banyak? Terlepas apa pun jawabannya, sepertinya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera tidak akan menjadi sebuah realitas ketika para elit selama ini selalu menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang diderita rakyatnya. Saat para elit selalu dan terus menerus menabuh genderang politik sektarianisme yang lebih menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing, maka kondisi rakyat dan bangsa ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang konstruktif sekaligus dinamis. Pembangunan bangsa di segala sektor tidak akan pernah terjadi.

Krisis Kepemimpinan

Mengapa pemberantasan korupsi sangat sulit ditunaikan, maka jawabannya adalah karena sudah tidak ada lagi figur pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi para bawahannya. Apabila para kepala daerah kemudian mempromosikan sejumlan mantan napi korupsi untuk mengisi jabatan-jabatan struktural di sejumlah instansi, ini selanjutnya berkait erat dengan krisis kepemimpinan yang sedang terjadi di tingkat pusat (baca: realitas). Kini yang harus segera dilakukan adalah negeri ini memerlukan pemimpin yang mau terbuka dan menerima kesalahan, siap menerima kritikan dan masukan, selanjutnya kemudian siap menerima sanksi dalam bentuk apa pun dari rakyat ketika melanggar sekaligus menyakiti nurani publik. Semoga…

Kurikulum Baru dan Reproduksi Kekuasaan

06 Desember 2012 | Bali Post (http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=4&id=7143)

Oleh Moh. Yamin: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rencananya mulai 2013, hanya agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, olahraga dan seni budaya yang akan diajarkan di Sekolah Dasar (SD). Kurikulum pendidikan tingkat dasar sudah tidak akan memberatkan anak didik untuk berpikir terlalu berat. Sikap bulat tersebut diambil pemerintah sebagaimana yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh. Pertanyaannya, apakah sikap tersebut sudah dipandang secara matang dan tepat? Pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan tersebut tidak akan berubah ketika rezim baru memimpin republik ini?

Apa pun jawabannya, realitas selama beberapa fase kepemimpinan menunjukkan secara telanjang bahwa tidak pernah ada sebuah kurikulum yang berusia panjang, selalu berubah sesuai dengan cita rasa siapa yang memimpin dan mengelola pemerintahan ini. Kurikulum dengan segala perangkat di dalamnya terus-menerus dilakukan bongkar pasang dan itu merupakan sebuah hal niscaya.

Kurikulum yang selama ini dijalankan lebih menghamba kepada kepentingan penguasa ketimbang kepada pelayanan kepentingan publik. Kurikulum selalu ditumpangi kepentingan politik sektoral yang lebih dekat kepada doktrinasi. Tujuan pergantian kurikulum dari satu fase kepemimpinan menuju kepemimpinan selanjutnya hanya menjadi alat kekuasaan penguasa untuk semakin memperlihatkan arogansi kekuasaan dan kepentingannya kepada para lawan politik dan rakyat yang dipimpinnya. Kurikulum dibuat untuk melayani nafsu golongan yang tidak pernah memiliki tujuan pemuliaan manusia seutuhnya. Kendatipun alasan pergantian kurikulum konon ditujukan untuk semakin melakukan perbaikan dunia dan kualitas pendidikan, ini pun terkadang masih diragukan otentisitasnya. Terbukti, selama beberapa kali ada perubahan kurikulum justru tujuan pendidikan nasional semakin tidak jelas juntrungnya.

Pendidikan yang diarahkan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keterhubungan dengan lokalitas dan semangat kebangsaan tidak digarap dengan sangat serius. Kurikulum yang dijalankan sebatas untuk ritualitas an sich agar terkesan sudah dijalankan. Ini kemudian dibuktikan dengan adanya kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006.

Kita bisa melihat dari perjalanan beberapa kurikulum tersebut, manakah yang sudah memberikan warna nyata dan konstruktif bagi dunia pendidikan di negeri ini? Tidak pernah ada sama sekali. Pendidikan terus-menerus dijadikan kelinci percobaan oleh penguasa sehingga yang terjadi selanjutnya adalah kurikulum sebagai perangkat lunaknya selalu terombang ambing antara kepentingan penguasa atau publik yang harus dikedepankan implementasinya. Akhirnya, kulikulum pendidikan yang seharusnya memberikan perjuangan terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia, selama ini tidak membuahkan hasil yang baik dan memuaskan. Kenyataan pahit tersebut diingatkan oleh beberapa tokoh pendidikan kritis, seperti Paulo Freire, Michael Apple, Pierre Bourdieu dan Ivan Illich yang berpendapat bahwa pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah subordinasi kekuasaan. Pendidikan merupakan sebuah alat penindasan. Pendidikan merupakan sebuah arena reproduksi kekuasaan, dan begitu seterusnya, maka benar kenyataannya bahwa pendidikan kita sudah berada di bawah ketiak penguasa.

Tentu, apa yang disampaikan oleh para tokoh pendidikan kritis tersebut setidaknya sudah menjadi sinyal bahwa sesungguhnya adanya pergantian kurikulum dari satu fase kepemimpinan menuju kepemimpinan selanjutnya adalah sebuah arena mempertahankan kekuasaan sebuah rezim. Bagaimana sebuah rezim mampu melakukan penanaman ideologi, ini merupakan sebuah hal niscaya. Akhirnya ketika Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan harus bisa memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada orang lain dan bersandar kepada kekuatan sendiri, ini pun sepertinya tidak akan menjadi realitas. Pendidikan terus-menerus terkooptasi dalam telikungan kekuasaan sehingga gerak dan gerakan pendidikan yang seharusnya bebas dan steril dari kepentingan penguasa pun menjadi mustahil terjadi.

Pertimbangan Matang
Tanpa mengurangi respek pada niat baik pemerintah yang konon ingin memberikan terobosan baru bagi perjalanan pendidikan di republik tercinta ini dengan menawarkan perubahan kurikulum, sepertinya sikap pemerintah tersebut membutuhkan pertimbangan sangat matang dari pelbagai perspektif. Saat ini, kampanye pendidikan karakter menjadi tren nasional dalam rangka menjawab kekerasan antarpelajar yang berbuah tawuran dan kematian. Adanya pendidikan karakter diharapkan mampu mengubah cara pandang anak didik dalam menjalani realitas hidup dan kehidupan. Tentu, konon tujuan pengurangan mata pelajaran menjadi enam mata pelajaran agar mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan tersebut lebih terfokus dalam membentuk karakter anak didik sebagaimana yang diharapkan oleh penguasa.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ketika bukan enam mata pelajaran atau sebagaimana ada sebelumnya, tidak bisa membentuk karakter anak didik sebagaimana yang diharapkan?

Risiko terbesar dengan mengurangi mata pelajaran adalah semakin memberatkan anak didik ketika mereka berada di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan seterusnya. Beban pendidikan yang seharusnya sudah terbagi dengan sedemikian adil sesuai tingkat kesulitan dan kemudahannya kemudian harus dirombak kembali. Ini belum lagi berbicara tentang dana yang harus dikeluarkan untuk merumuskan kembali kurikulum yang ada di sekolah menengah pertama dan seterusnya serta banyak hal lain yang harus dirampungkan. Tentu, ongkos yang dikeluarkan sangat besar. Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan itu dengan arif dan bijaksana sebelum mengeluarkan kebijakan? Sekali lagi harus dikatakan, jangan sampai pendidikan terus-menerus menjadi arena reproduksi kekuasaan sebagaimana yang disampaikan Bourdieu.

Sesungguhnya alangkah lebih bijaksana dan tepat apabila kurikulum yang sudah ada diimplimentasikan secara lebih terukur capaiannya dengan terus-menerus melakukan evaluasi terpadu. Marilah berhenti untuk menggunakan kacamata politik kepentingan dalam dunia pendidikan. Pendidikan jangan didekati dengan politik praktis pragmatis sebab tidak akan bisa menyembuhkan penyakit yang selama ini sudah menggurita di negeri ini bahwa masih sangat banyak anak negeri yang belum mendapatkan akses pendidikan akibat ketidakmampuan ekonomi. Biaya pendidikan mahal dan semakin mahal dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, lebih baik anggaran pendidikan yang sangat besar sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebesar 20% benar-benar disalurkan untuk menyekolahkan anak-anak miskin agar mereka menjadi manusia Indonesia unggul, termasuk membangun gedung sekolah dan lain sejenisnya. Dengan demikian, mereka selanjutnya berpartisipasi membangun negeri.