Bulan: Desember 2008

Lonceng Kematian SD Terpencil

Harian Joglosemar, 17 Desember 2008

Oleh Moh. Yamin, Dosen FKIP Universitas Islam Malang

Y.B Mangunwijaya berpesan, sekolah dasar (SD) memiliki peran sangat mendasar bagi perkembangan anak didik. Sekolah dasar merupakan tempat belajar pertama yang mengenalkan anak didik membaca, menulis dan berhitung (Pendidikan Pemerdekaan, 2004). Sehingga memerhatikan peran penting sekolah dasar bagi keberlanjutan pendidikan anak didik pun merupakan sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Di daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan akses kekuasaan, sekolah-sekolah dasar cukup mendapatkan perhatian sangat serius sehingga pembangunan infrastruktur dan suprastruktur cukup ditingkatkan dengan sedemikian rupa dan maju.

Sekolah-sekolah di daerah sedemikian sangat megah. Fasilitas dilengkapi dengan sedemikian sempurna. Tidak ada yang terlupakan dan terbaikan. Bahkan pula, di setiap ujung sekolah-sekolah dibangun tempat duduk memanjang dan membundar supaya anak didik yang sedang istirahat dari proses belajar mengajar dalam kelas bisa duduk santai di sana. Mereka berkelompok sesama temannya sambil mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.

Belum lagi, suasananya juga sangat menawan sehingga mereka pun tidak merasa bosan di sekolah. Justru merasa nyaman, seolah sudah dianggap sebagai rumah sendiri. Sangat luar biasa bukan! Namun pemandangan sangat berbeda dan cukup ironis akan mengemuka ketika mengamati sejumlah sekolah-sekolah dasar yang berada di daerah pelosok (baca: realitas). Bangunan-bangunannya sangat jauh dari layak untuk ditempati sebagai proses belajar mengajar. Bahkan, ada sebagian bangunan yang sudah hampir roboh sebab kayunya sudah dimakan usia dan rayap-rayap sehingga ini sangat rentan ambruk.

Yang lebih dan sangat mengkhawatirkan adalah ketika pelajaran sedang berlangsung dalam kelas, anak didik dan gurunya berada dalam ruangan, maka ini kemungkinan besar akan membahayakan keselamatan nyawa mereka. Ini belum berbicara fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang sangat serba kekurangan, mulai dari buku ajar, buku-buku pelengkap lainnya dan lain seterusnya. Sehingga hal tersebut semakin menambah potret sekolah-sekolah dasar terpencil yang sangat memilukan.

Sekolah-sekolah yang berada di daerah yang sangat jauh dari akses kota dan kekuasaan seolah tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Keberadaan sekolahnya dibiarkan begitu saja. Lebih tepatnya, apakah sekolah-sekolah tersebut suatu saat nanti akan roboh atau tamat dengan sendirinya karena tidak ada murid-murid yang mau belajar di sana, pemerintah tidak begitu menghiraukan itu. Menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat dilakukannya secara sengaja. Ini sungguh ironis.

Padahal berbicara jumlah anak-anak Indonesia antara kota dan desa, maka jumlahnya pun paling banyak berada di desa. Sehingga bila sekolah-sekolah di daerah terpencil sudah banyak yang ambruk, maka ini sama halnya dengan rentannya anak-anak Indonesia yang kemudian tidak bisa mendapat pendidikan dasar secara layak.

Hal tersebut pun akan melahirkan anak-anak Indonesia yang buta huruf sejak usia dini. Pertanyaannya adalah haruskah bangsa ini dibanjiri anak-anak negeri yang sudah mengalami kekeringan pendidikan sejak usia belia? Diakui maupun tidak, ini merupakan tanggung jawab berat pemerintah sebagai pelaksana mandat rakyat agar anak-anak negeri bisa melek pendidikan dan dicerdaskan. Membangun kesadaran politik tidak diskriminatif menjadi tugas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Menghilangkan kejomplangan perhatian antara kota dan desa sangat niscaya untuk digelar. Supaya disparitas sosial dan pendidikan antara desa dan kota tidak semakin melebar. Sehingga sentimen-sentimen yang mengarah pada konflik horizontal tidak mengemuka. Anak-anak negeri tanpa memandang kelas sosial, suku dan seterusnya memiliki hak sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, termasuk dalam dunia pendidikan.

Menciptakan kesadaran politik pendidikan yang terbuka, demokratis dan konstruktif pun wajib dilakoni. Supaya kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilahirkan pemerintah pun bisa mewakili segala kebutuhan pendidikan dasar semua anak negeri, tidak hanya di kota namun juga di desa. Oleh karenanya, sesegera mungkin mengambil tindakan cepat agar sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil bisa diselamatkan sehingga anak-anak pedesaan tetap bisa menikmati pendidikan menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan secara kongkrit dan praksis.

Yang jelas, menyelamatkan sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil sama halnya sudah menyelamatkan sebagian besar anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga memberikan modal pendidikan kepada mereka pun wajib ditunaikan. Sebab mereka adalah sumber daya manusia (SDM) masa depan. Tindakan tersebut telah memberikan angin segar bagi pembangunan dan peningkatan kualitas bangsa di hari depan. Sehingga anak-anak Indonesia bisa menatap bangsanya secara lebih baik. Mereka memiliki impian supaya bangsanya menjadi negeri yang besar dan maju. Tidak selalu menjadi bangsa yang selalu terbelakang, terkucilkan dan terpinggirkan oleh bangsa-bangsa lain.

Oleh karenanya, anggaran pendidikan 20% di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009 yang sudah ditetapkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 16 Agustus 2008 lalu harus memberikan porsi sangat besar terhadap peningkatan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil. Segera melakukan pemetaan ulang secara terperinci jumlah sekolah-sekolah yang berada di desa terpencil menjadi pekerjaan utama yang harus segera dituntaskan. Itu pun harus diikuti oleh kemauan dan kehendak politik pemerintah yang tinggi supaya bisa bekerja secara serius dan profesional.

Niat politik yang jujur dan tulus untuk memajukan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa pun harus dikedepankan. Semangat untuk memberantas buta huruf pun juga harus dibentuk dengan sedemikian kokoh dan bulat. Sehingga pemerintah pun betul-betul sangat bertekad bulat dan memiliki etos kerja tinggi untuk mengabdi demi rakyat dan bangsa. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan kerdil dan sempit pun harus ditegakkan dengan sedemikian tinggi.

Iklan

Implikasi UU Badan Hukum Pendidikan

Jawa Pos, 19 Desember 2008

Oleh Moh. Yamin, pendidik dan aktivis Freedom Institute for Social Reform (FISoR), Malang

Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) disahkan DPR menjadi UU BHP pada 17 Desember 2008. Lembaran baru pendidikan pun berubah. Pendidikan di negeri ini akan menjadi mahal karena BHP mendorong satuan atau penyelenggara pendidikan untuk mengelola dana secara mandiri. Pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan tersebut.

Lebih tepatnya, pemerintah tidak menyuntikkan bantuan dana pendidikan. Setiap penyelenggara pendidikan bebas menentukan tarif masuk kepada setiap calon peserta didik dengan segala bentuk harga, selama baik dan positif demi perkembangan serta kemajuan lembaga tersebut.

Ketika kondisi menjadi demikian, praktik komersialisasi pendidikan sangat mungkin terbuka lebar. Sehingga, harga pendidikan dalam konteks demikian pun jadi tak terjangkau. Bagi sekelompok anak orang kaya dan pejabat, mencari dan memperoleh pendidikan sangat mudah. Sebab, orang tua mereka berduit. Puluhan atau ratusan juta rupiah tinggal diperoleh dari kantong pribadi orang tua.

Sebaliknya, bagi anak-anak orang miskin, hal tersebut sangat susah didapat. Sebab, penghasilan orang tua mereka sangat pas-pasan, mulai yang berkerja sebagai tukang becak, penjahit, hingga sejumlah profesi lain yang berpenghasilan sangat rendah atau di bawah pendapatan rata-rata.

Sehingga, anak-anak orang miskin terancam tidak bisa belajar di bangku pendidikan tinggi. Masa depan pendidikan mereka menjadi suram. Akhirnya, hanya anak-anak orang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan, harus bermasa depan cerah dan cemerlang. Mereka menemukan nasib baik. Mereka menjadi anak-anak cerdas. Sedangkan anak-anak orang miskin tidak memiliki hak sama untuk diperlakukan adil dalam mendapatkan pendidikan. Mereka harus menjadi orang bodoh, anak yang harus rela hidup dalam kehancuran masa depan. Anak-anak orang miskin harus menjadi gelandangan, buangan, terpinggirkan, dan terbelakang.

Diskriminasi

Yang jelas, UU BHP telah melahirkan pelayanan pendidikan diskriminatif. Ia telah melahirkan disparitas pendidikan yang sangat jauh dan melebar antara anak-anak orang kaya dengan anak-anak orang miskin. Seolah, siapa pun yang akan mendapatkan pendidikan harus diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki sebagai biaya masuk untuk duduk di bangku pendidikan tinggi.

Memperoleh pendidikan tinggi ibarat membeli sayur-mayur di pasar. Menikmati pendidikan tinggi seakan-akan membeli seorang pelacur cantik kelas bonafide sehingga harus menyediakan dana sangat besar.

Jika demikian, ibaratnya menegakkan benang basah. Karena itu, UU BHP tidak lagi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membawa masa depan anak-anak negeri bermasa depan tercerahkan, dan ikut meningkatkan kualitas anak-anak bangsa supaya bisa berkiprah dalam memajukan negeri ini di segala dimensi. UU BHP sangat mendorong terciptanya kemunduran pendidikan. Sebab, pendidikan tinggi bersifat elite dan eksklusif. Ia dilahirkan untuk kalangan tertentu saja. Pendidikan tinggi diciptakan untuk memuaskan sekelompok orang semata, bukan melayani kepentingan bersama.

UU BHP merupakan kepanjangan tangan sekelompok orang yang memiliki tujuan menjadikan negeri ini tetap terbelakang. Bahkan, ia menjadi penguat legitimasi supaya praktik Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi kian bertambah tumbuh subur di negeri ini. Itu sebuah ironi. Pertanyaannya, apakah DPR sudah memprediksi kecurigaan seperti itu? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak UU BHP bagi praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi bangsa ini? Terlepas jawabannya “ya” atau “tidak”, diamnya pemerintah sehingga DPR berhasil mengesahkan RUU BHP menjadi UU BHP telah memberikan satu realitas. Yakni, itulah realitas politik yang terjadi. Seolah tidak ada keseriusan sama sekali untuk mengurusi dunia pendidikan.

Siapa pun akan berkata, UU BHP telah melanggengkan upaya sistematis agar yang kaya tetap menjadi orang nomor satu, sedangkan yang miskin tetap menjadi orang di nomor paling buncit. Anak-anak orang kaya harus berkuasa dan menjadi penguasa. Sementara itu, anak-anak orang miskin harus dikuasai dan ditindas. Lebih tepatnya, anak-anak orang kaya harus tetap menjadi majikan. Anak-anak orang miskin tetap menjadi budak. Itulah agenda tak tertulis yang dikehendaki UU BHP.

Arah Pendidikan

Karena itu, potret pendidikan akibat UU BHP mengakibatkan arah pendidikan di negeri ini menjadi tidak jelas atau bias. Bila tujuan pendidikan, berdasar UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan 4, dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan biaya pendidikan harus didanai pemerintah, hal tersebut pun menjadi gagal dijalankan dengan sedemikian berhasil. Pertanyaan selanjutnya, apakah elite negeri ini sudah membaca poin-poin dalam UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara seksama sebelum mengesahkan RUU BHP menjadi UU BHP? Itulah pertanyaan penting yang sangat pantas diajukan kepada mereka.

Pengesahan RUU Pengadilan Tipikor Terancam Gagal

Suara Karya, 16 Desember 2008

Oleh Moh Yamin, anggota Jaringan Kerja Antikorupsi Jawa Timur

Amanat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa bekerja hingga akhir 2009. Dalam putusan tersebut juga disebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus segera dibentuk sebelum usia KPK berakhir.

Ironisnya, hingga saat ini proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tipikor sebagai landasan hukum pembentukan Pengadilan Tipikor di Panitia Khusus (Pansus) DPR mengalami kemandekan total. Padahal, ini merupakan persoalan yang sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.

Ada ketakutan publik yang muncul bahwa kemandekan proses pembahasan RUU Tipikor akan menjadikan pemberantasan korupsi di Tanah Air sulit dikerjakan dengan aktif dan progresif. Pemberantasan korupsi dikhawatirkan berjalan di tempat.

Akibatnya, para koruptor yang telah menghabiskan uang negara demi kepentingan pribadi dan golongannya bisa bebas berkeliaran dan lepas dari jeratan hukum. Para koruptor pun akan bebas menghirup udara segar.

Siapa pun akan mengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah melumatkan uang rakyat. Korupsi membawa kondisi bangsa berada dalam krisis keuangan antah berantah. Korupsi cukup membuat bangsa ini terjepit dalam kemiskinan dan kemelaratan.

Bangsa pun berada dalam bayang-bayang kehancuran. Uang negara sebagai media utama menjalankan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan segala jenis lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan bangsa menjadi raib tanpa jejak yang jelas. Ini merupakan ancaman serius yang cukup mengkhawatirkan masyarakat dan masa depan bangsa.

Karena ulah koruptor, maka rakyat terkapar dalam kepedihan hidup. Sementara itu, para koruptor hidup senang, berfoya-foya, hidup di atas penderitaan rakyat miskin. Uang negara hanya dinikmati oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, tidak bernurani, orang yang telah menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan.

Apabila kita berharap kondisi ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia segera bangkit dari multipersoalan, itu ibarat jauh panggang dari api. Sangat mustahil kehidupan bangsa bisa segera diwujudkan secara nyata. Yang terjadi justru bangsa ini makin terpuruk dan mengalami karut marut yang lebih dahsyat.

Diakui atau tidak, seluruh rakyat Indonesia sangat menunggu ketegasan dan kemauan politik DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Tipikor. Seluruh rakyat Indonesia sangat mengharapkan RUU Tipikor menjadi prioritas utama untuk segera dibahas. Ini sangat penting dalam rangka menyelamatkan aset dan uang negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Memberikan curahan perhatian yang besar atas masalah ini merupakan sebuah keniscayaan.

Kita perlu segera membangun kesadaran untuk memikirkan nasib bangsa di atas nasib pribadi dan golongan. Pembahasan RUU Tipikor merupakan sebuah kunci utama yang dapat menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Oleh karena itu, semua anggota DPR, tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis pragmatis tertentu, wajib bertanggung jawab terhadap nasib RUU Tipikor yang sudah mengalami kamandekan amat serius.

Pada akhir masa kerja DPR periode 2004-2009, mereka harus bisa menuntaskan pembahasan RUU Tipikor. DPR perlu segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor menjadi UU Pengadilan Tipikor, sehingga bisa segera dipraktikkan secara konkret. Jangan ada kata menunda atau mengabaikan hal tersebut.

UU itu akan langsung memberikan mandat untuk segera membentuk tim khusus yang bertujuan melakukan rekrutmen para calon hakim Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, ketika para hakim tipikor terpilih, mereka akan bisa segera menindak tegas para penggarong uang rakyat.

Dengan adanya UU Pengadilan Tipikor, para pelaku korupsi pun akan demikian mudah digiring ke meja hijau. Mengadili satu per satu, menjebloskannya ke penjara, dan wajib mengembalikan barang curian yang diambilnya pun dapat dilaksanakan secara mudah pula. Yang jelas, aset negara akan kembali menjadi milik negara dan bangsa ini.

Konstitusi 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi itu harus bisa direalisasikan secara nyata dan konkret.

Pertanyaannya, sejauh manakah dan seberapa besarkah keberanian politik DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Tipikor. Diakui atau tidak, semua anggota DPR kini sudah mendekati akhir masa jabatan. Mereka yang mencalonkan ataupun dicalonkan kembali sebagai anggota legislatif 2009-2014 justru akan lebih banyak turun ke masyarakat bawah untuk melakukan kampanye politik demi pemenangan dirinya di Pemilu 2009 mendatang.

Dengan demikian, ada kemungkinan mereka lupa dengan pekerjaannya-berkaitan dengan fungsi legislasi-untuk mengurusi RUU Tipikor. Semoga di balik kepentingan masing-masing masih ada secercah harapan dan lentera cahaya yang menyemangati mereka untuk tetap berjuang menuntaskan pembahasan RUU Tipikor menjadi UU Tipikor dan masuk dalam lembaran negara. Wallahu a’lam bisshowab.