Bulan: Januari 2012

Angin Segar dari MK

Jurnal Nasional | Selasa, 10 Jan 2012 (http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-01-10/195008)

Oleh Moh Yamin: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan angin segar bagi terjaganya independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari intervensi politik sektoral. MK membatalkan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf I yang memungkinkan kader parpol mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu (Seputar Indonesia, 6/1/2012).

Anehnya, sejumlah elemen politik justru mencibir dengan mengatakan bahwa ketika anggota partai politik atau mantan pengurus partai politik kemudian dilarang menjadi anggota KPU atau Bawaslu, ini sama halnya dengan menutup hak setiap warga negara ikut serta membangun bangsa. Tentu, adanya penolakan dengan pelbagai alasan ini tidak lepas dari kepentingan politik sektarian yang berkehendak tinggi agar kepentingannya bisa lebih mudah tercapai dengan sedemikian konkret dan praktis.

Kini bola liar putusan MK tersebut menggelinding sedemikian kencang bagaikan bola salju. Namun apa pun komentar dan cibiran yang dilontarkan, publik tak perlu terpancing ikut mengomentarinya dengan memberikan dukungan politik dan moral. Publik justru harus memberikan apresiasi sangat tinggi atas putusan MK tersebut sebab hal itu menjadi sebuah fondasi kuat bagi perjalanan demokrasi yang credible dan accountable ke depan. Dasar berpikir yang digunakan MK mengapa harus melepaskan KPU dan Bawaslu dari intervensi politik sektoral dimaksukan agar hasil penyelenggaraan pemilu memuaskan bagi masyarakat.

Hajatan politik lima tahunan yang dilakukan KPU yang penyelenggaraannya diawasi oleh Bawaslu benar-benar menjadi gerbang bagi kemungkinan lahirnya para pemimpin harapan seluruh rakyat. Karenanya, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus tetap independen dalam menyelenggarakannya supaya ia tidak melakukan pemihakan politik kepentingan pada salah satu partai politik atau golongan tertentu.

KPU harus menunjukkan kinerjanya yang lebih mementingkan kepentingan publik, memberikan kerja-kerja berbasis kejujuran dan keadilan tanpa melihat apakah partai politik itu bagian dari kekuasaan, memiliki pengaruh kuat dan mempunyai modal yang sangat luar biasa hebat.

KPU dalam konteks ini bekerja atas dasar komitmen moral dalam membangun bangsa dengan para pemimpinnya yang merupakan pilihan rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Dari kerja dan kinerja KPU yang sangat luar biasa jujur dan adil itu, maka para pemimpin berhati kerakyatan dan kemanusiaan serta bernasionalisme tinggi akan bermunculan. Bawaslu sebagai patner kerja KPU pun demikian. Ia terlibat langsung dalam proses pengawasan yang sangat transparan dan tunduk pada etika publik yang mengedepankan nurani keadaban publik.

Dalam teori etika publik, setiap manusia yang diberi mandat menjalankan pekerjaan-pekerjaan suci dan menyangkut hajat hidup orang banyak, mereka harus mampu bekerja dengan menggunakan hati nurani. Setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan harus selalu bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah pengabdian, kemanusiaan, kerakyatan, dan kebenaran. Setiap yang dikerjakannya merupakan amanat suci yang berasal dari suara Tuhan, bukan yang lain.

Jika ada pepatah mengatakan vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan), maka di sinilah makna sesungguhnya sebuah pekerjaan. Setiap pekerjaan yang ditunaikan itu harus dikembalikan pada semangat kerakyatan yang dipancarkan dari cahaya ketuhanan. Dengan demikian, pemilihan para pemimpin baru di setiap hajatan politik lima tahunan harus diawali dari semangat kerja, etos kerja, etos moral dan etos kehendak yang bersumber pada doa serta harapan menuju kebaikan sekaligus kemuliaan hidup orang banyak.

Pekerjaan adalah sebuah tanggung jawab, dan tanggung jawab itu sendiri merupakan tempat bagi berkumpulnya nilai-nilai disiplin, siap mengerjakan dengan penuh kerja keras, selalu berpegang teguh pada kemaslahatan dan berpatokan pada keadiluhungan.

Pemilu untuk Rakyat

Menyelenggarakan pemilu dalam hajatan lima tahunan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat supaya kemudian bisa menelorkan para pemimpin yang diimpikan rakyat. Pemilu merupakan sarana berpolitik yang sehat supaya para kontestan bisa mencari hati rakyat secara sehat pula. Namun rakyat tetap memberikan keputusan serta pilihan terakhir terkait siapa yang akan menjadi pemimpinnya.

Paradigma pemilu bukan dibalik untuk melahirkan para pemimpin sesuai selera kepentingan kelompok atau pribadi. Sebab, para pemimpin yang dilahirkan dari paradigma tersebut dipastikan tidak akan bekerja demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun sebesar-besar kepentingan kelompok dan pribadi. Penyakit besar yang masih menguat dalam mindset kebanyakan kelompok di Republik ini adalah pemilu hanya menjadi lahan empuk untuk memproduksi pemimpin-pemimpin berhati kerdil, sempit, dan busuk.

Para pemimpin sedemikian inilah yang selama ini telah menjadikan bangsa ini selalu terpuruk di segala aspek kehidupan. Bagaimana bangsa ini akan bisa maju jika pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dalam setiap hajatan pemilu selalu lebih menghambakan diri pada sebuah kekuasaan besar dan kuat tak terlihat (the invisible power). Kondisi seperti itu tentu akan mengancam masa depan bangsa ini ke depan.

Realitas politik secara jujur selama ini sudah mengilustrasikan secara terang benderang bahwa meski KPU dan Bawaslu sudah tak dihuni oleh “para petualang politik”, output pemilu tetap saja mengecewakan masyarakat. Mereka tidak mampu bekerja untuk masyarakat (baca: realitas). Persoalan selanjutnya adalah apabila KPU dan Bawaslu kemudian dimasuki para politisi dari partai-partai politik tertentu, maka semakin runyam dan buruk hasil sebuah pemilu ke depan.

Sebab, para anggota KPU dan Bawaslu tidak akan bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Mereka hanya akan bekerja sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu dengan beratasnamakan atau sebagai perpanjangan tangan dari partai politiknya. Inikah yang dikehendaki partai politik dan para petingginya? Mereka berteriak menolak putusan MK karena merasa kehilangan peluang dan atau kesempatan untuk menyetir KPU sekaligus Bawaslu sesuai selera politik dan tujuan politik mereka.