Bulan: Juni 2013

Taufiq Kiemas dan 4 Pilar Bangsa

Radar Surabaya, Minggu 16 Juni 2013 (http://www.radarsby.com/radarsurabaya%20pdf/7.pdf)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Seorang negarawan dan politisi senior Taufiq Kiemas wafat (8/6). Tentu, seluruh rakyat Indonesia ikut merasa kehilangan atas kepergiannya. Dia adalah ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR). Tentu, ketika membaca kiprahnya sebagai ketua MPR, ada satu hal penting yang kemudian patut menjadi perhatian bersama bahwa empat (4) pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika selalu didengung-dengungkannya. Apabila harus ditelaah secara kritis, tentunya empat pilar bangsa tersebut memang sangat penting untuk terus menerus dihidupkan di tengah kondisi bangsa yang terpuruk di segala dimensi kehidupan. Realitas mengilustrasikan secara tegas bahwa kita memang sedang kehilangan identitas. Banyak di antara kita telah keluar dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dituangkan dalam empat pilar bangsa tersebut. Sebut saja, konflik horizontal berlatar belakang SARA selalu muncul dimana-mana walaupun konflik yang memicu sangat sepele. Hal lainnya adalah korupsi juga sudah merajalela sehingga kondisi ini pun tentu semakin menjadikan bangsa ini berada di ujung kehancuran. Yang lebih memprihantikan lagi adalah penegakan hukum pun juga ditunaikan atas nama libido kekuasaan tertentu sehingga penegakan hukum bukan dijalankan secara benar, namun secara selera penguasa.

Di sisi lain, kondisi masyarakat yang mulai terpecah belah akibat tidak memahami dan meleburkan diri dalam perbedaan pandangan pun juga mengemuka dengan sedemikian rupa sehingga perbedaan justru selalu menjadi potensi konflik terpecah belah dan memecah belah. Tidak ada lagi keinginan untuk menghargai perbedaan. Indonesia yang dibangun dengan keberagaman budaya dan lain seterusnya selalu melahirkan persoalan dalam keberkehidupan dan itu selalu muncul dimana-mana, apakah di perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan kita semua semakin mengelus dada. Adakah yang salah dalam kehidupan berbangsa dan apakah memang bangsa ini sudah tidak mampu bersama di tengah perbedaan?

Apapun jawabannya, empat pilar bangsa yang diperjuangkan Taufiq Kemas tentunya merupakan obor yang menjadi penerang bagi perjalanan republik ini. Di tengah rakyat dan kondisi bangsa yang sedang mengalami krisis pedoman akibat sudah kehilangan pijakan, ternyata empat pilar bangsa mulai dihidupkan dan memberikan semangat baru dalam menjalani kehidupan. Empat pilar bangsa menjadi oase di tengah kehidupan rakyat dan pejabat yang tidak saling melengkapi satu sama lain.

Epistemologi Empat Pilar Bangsa

Taufiq Kiemas sudah meninggalkan kita semua namun empat pilar bangsa yang diperjuangkannya itu akan terus menggelinding ibarat bola salju. Tentu, ketika Taufiq Kiemas harus dan perlu menghidupkan kembali empat pilar bangsa, maka memang ada satu kerangka berpikir yang sudah diciptakannya. Dalam konteks ini, kehadiran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pedoman hidup bangsa harus diinternalisasi dalam kehidupan bangsa agar ia bisa menjadi nilai-nilai yang menjadi denyut hidup bangsa ini. Mengutip pendapat Bung Karno dalam bukunya berjudul “Di Bawah Bendera Revolusi”, A Nation Without Belief Cannot Stand, maka pernyataan Sang Proklamator tersebut juga kian menegaskan bahwa Pancasila adalah harga mati sehingga sampai kapanpun Pancasila terus harus dihidupkan. Tentunya, ketika nilai-nilai Pancasila sudah melekat dalam kehidupan bangsa, maka UUD 1945 sebagai pijakan bernegara pun kemudian sangat diperlukan sebagai pijakan pergerakan. UUD 1945 adalah hasil kontrak sosial bersama dimana seluruh rakyat Indonesia menjalankan kehidupannya berdasarkan atas konstitusi tunggal. Dalam teori kontrak sosial sebagaimana yang disampaikan Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial dalam suatu aturan tertentu dibangun agar ketertiban bersama bisa terbentuk. Sementara NKRI sebagai bagian dari empat pilar bangsa adalah menghendaki bahwa walaupun Indonesia dibangun dari daerah-daerah yang bertebaran, semuanya adalah satu. Terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Secara epistemologis, ini menegaskan bahwa perbedaan agama, budaya, dan lain sejenisnya adalah kekayaan tersendiri yang dimiliki bangsa ini sehingga ini pun perlu terus menerus dirawat dengan sedemikian rupa. Tidak banyak bangsa yang memiliki keragaman banyak hal. Indonesia adalah satu di antara sedikit bangsa di dunia yang sangat kaya keberagaman.

Cinta Indonesia

Tatkala empat pilar bangsa selalu dan terus menerus dikampanyekan oleh MPR di bawah komando Taufiq Kiemas, tentu dia sangat mencintai Indonesia apa adanya. Dia menghendaki agar bangsa ini jangan sampai rusak dan hancur lebur akibat kepentingan sektoral tertentu. Menjaga kebersamaan dalam konteks empat pilar bangsa harus ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kemajuan bangsa dan negara ini bergantung sepenuhnya kepada empat pilar bangsa terkait bagaimana hal-hal demikian mampu meneguhkan kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang ingin diperjuangkan Taufiq Kiemas sesungguhnya adalah marilah berhenti membicarakan kepentingan-kepentingan masing yang kemudian lebih merugikan kepentingan publik serta rakyat. Kepentingan-kepentingan sektoral selama ini sudah memunculkan persoalan-persoalan yang menyakitkan publik. Tak akan ada yang bernama perdamian dan keindahan hidup. Justru yang ada adalah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keretakan-keretakan kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, perjuangan Taufiq Kiemas dalam menghidupkan empat pilar bangsa untuk menuntaskan persoalan rusaknya bangsa perlu dilanjutkan oleh siapapun yang masih merasa mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Kita tentunya kemudian sangat berterimakasih kepada Taufiq Kiemas yang tidak pernah berhenti mengampanyekan empat pilar bangsa  di tengah usianya yang sudah lanjut usia sebelum akhirnya dijemput oleh Tuhan Sang Pencipta. Yang bisa disampaikan kepada almarhum hanyalah semoga Tuhan Sang Pencipta memberikan tempat terbaik atas segala kerja baiknya bagi kehidupan bangsa ini. Semoga perjuangan yang selama ini sudah dilaksanakan Taufiq Kiemas menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersama memajukan bangsa dan republik tercinta ini. Kita, untuk terakhir kata, mengucapkan selamat jalan wahai negarawan sejati Taufiq Kiemas. Terimakasih atas segala perjuangannya untuk bangsa dan negeri tercinta.

Menekan Anarkisme di Pilkada

Koran Jakarta, Rabu/12 Juni 2013 (http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/121503)

Oleh Moh Yamin

Penulis adalah dosen dan peneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Setiap pasangan calon kepala daerah, saat mengadakan deklarasi damai, selalu menyatakan siap kalah dan menang. Mereka selanjutnya bergandengan tangan dan menegaskan siap menerima kekalahan dan kemenangan dengan lapang dada. Siapa pun yang terpilih dan dipilih rakyat, kemudian harus dihargai dengan sedemikian tinggi.

Dengan kata lain, walaupun tidak dipilih dan dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah (pilkada), kebersamaan dan semangat perjuangan dalam membangun daerah harus terus ditunjukkan. Jangan ada yang menunjukkan kekecewaan dalam bentuk-bentuk anarkisme serta destruktif, merusak ketertiban umum, serta menghancurkan fasilitas publik.

Persoalannya, ikrar yang sering dilontarkan para kandidat saat berkampanye dalam deklarasi damai tidak dihayati di lapangan. Nyatanya, calon yang tidak terpilih melakukan aksi kekerasan dengan menghancurkan fasilitas publik. Calon yang tidak terpilih karena merasa sudah menghabiskan uang banyak kemudian melampiaskan kemarahan dengan mengacaukan kehidupan rakyat.

Itulah yang sudah terjadi di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (4/6) pekan lalu. Kebakaran hebat di pusat pertokoan elektronik terbesar di Palembang diduga terkait pilkada wali kota Palembang April yang dimenangi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi menduga pelaku pembakaran adalah pendukung salah satu calon yang kalah. Mereka kecewa dan membakar toko milik pengusaha yang menjadi tim sukses calon yang menang. Indikasi itu menguat karena sebelum kebakaran ada massa yang menggelar demonstrasi menentang hasil pilkada Palembang.

Sebelum Palembang, di Palopo pada April 2013 juga terjadi amuk massa. Mereka membakar beberapa gedung di daerah tersebut. Penyebab rusuh massa juga pilkada. Pendukung salah satu calon tidak menerima keputusan hasil.

Ternyata, sesungguhnya, selama ini para calon memperlihatkan tidak siap menjadi peserta pilkada yang bijaksana dan arif. Setiap ada pilkada, di situlah potensi anarkisme muncul. Setali tiga uang, Menteri dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, kemudian menyatakan bahwa sudah sering pilkada menimbulkan konflik.

Ongkos Mahal

Persoalan mendasar mengapa pilkada selalu melahirkan konflik adalah ongkos politik yang sangat mahal. Setiap calon pasangan yang akan merebut kursi wali kota, bupati, dan gubernur harus mengeluarkan biaya besar. Tentu, harapan semuanya menang. Padahal yang diperebutkan hanya satu orang nomor satu dan satu orang nomor dua di daerah.

Bisa dibayangkan, ketika ongkos politiknya sudah mahal dan tentunya para calon pasangan sudah habis-habisan mengeluarkan uang, baik dari kantong pribadi maupun sponsor, dampak psikologisnya adalah sakit hati tatkala dinyatakan kalah.

Segala cara ditempuh untuk melampiaskan kekecewaan. Cara terburuk dengan menghancurkan fasilitas publik, merisaukan kepentingan umum, dan menjadikan suasana di daerah labil. Bila menggugat hasil pilkada ke Mahkamah MK perlu diapresiasi.

Yang menyedihkan bila menggunakan parlemen jalanan, dengan bakar-membakar, rusak-merusak. Kondisi demikian tentu bukan menambah kehidupan yang nyaman. Masyarakat pun menjadi harap-harap cemas atas keselamatan dirinya.

Pilkada secara esensi berupaya mewujudkan suara rakyat. Tentunya, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah, harus mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada pasangan calon yang tidak menang, harus diartikan rakyat sesungguhnya tidak memberi kepercayaan kepadanya.

Hanya, sering kali, para calon pasangan tidak mampu memahami esensi tersebut. Demokrasi yang bermakna “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” seharusnya ditafsirkan lebih mendalam bahwa menjadi pemimpin bukan semata-mata berbicara tentang ongkos politik yang dikuarkan.

Akuntabilitas, kredibilitas, dan kapabilitas kemudian menjadi pertaruhan politik sangat tinggi sehingga kendatipun sudah mengeluarkan biaya politik sangat tinggi, tidak otomais terpilih. Calon incumbent pun belum tentu dipilih kembali.

Maka, kenyataan tentang masih adanya pasangan calon kepala daerah yang melakukan aksi kekerasan (walaupun tidak dilakukan sendiri meminjam tangan-tangan) jelas menunjukkan bahwa praktik demokrasinya masih minim.

Mereka tidak mampu memahami esensi demokrasi sendiri. Padahal kalau berbicara tentang demokrasi, ada semangat untuk menghargai serta menjunjung tinggi kepentingan rakyat seutuhnya. Di sana juga ada nilai-nilai suci yang memang tidak bisa diukur dengan uang.

Di sana ada cita-cita yang menghendaki pasangan calon harus mampu serta benar-benar menunjukkan komitmennya dalam bekerja, bukan melupakan rakyatnya setelah terpilih. Tapi ada yang salah mengerti. Setelah menang, mereka fokus mengembalikan uang yang dikeluarkan. Ini kadang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk korupsi.

Maka, tak heran bila banyak kepala daerah yang tersandung korupsi. Hal tersebut sesungguhnya juga menunjukkan ada yang salah dalam konsep demokrasi yang dijalankan para kepala daerah yang kini tersandung korupsi tersebut. Kemendagri mencatat bahwa sejak 2004 hingga Februari 2013 para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi mencapai 70 persen atau 291.

Perinciannya adalah 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 bupati, 46 wakil bupati, 41 wali kota, dan 20 wakil wali kota. Penyebab tindak pidana korupsi tersebut diduga karena biaya kampanye yang sangat tinggi. Tatkala pasangan calon kepala daerah menang pilkada, mereka kemudian harus mencari sumber pendapatan untuk mengembalikan modal atau bahkan mencari sumber lebih guna menumpuk hati.

Memang, dugaan ini masuk akal tatkala membaca secara kritis biaya kampanye pilkada, baik di tingkat kabupaten maupun kota, yang menelan biaya puluhan miliar dan di tingkat gubernur bisa yang mencapai ratusan miliar. Oleh sebab itu, amuk massa dan korupsi memang belum bisa menjauh dari pilkada. Akibatnya, sejumlah pihak pun menamakan proses demokrasi senantiasa melahirkan anarkisme dan korupsi.

Tentu, tantangan ke depan yang harus dibenahi secara bersama, terutama para pengambil kebijakan di Jakarta perlu pengetatan biaya pilkada yang harus dikeluarkan calon agar mengurangi konflik pascapilkada. Namun tetap juga pemilihan kepala daerah jangan dikembalikan ke tangan DPRD.

Kepala daerah tetap dipilih rakyat. Hanya mekanisme pembiayaan politik dan sejenisnya harus didesain secara lebih baik dalam rangka melahirkan penyelenggaraan pilkada yang damai dan dapat dipertanggungjawabkan.