Bulan: Januari 2015

Deapreasiasi Jargon ‘Bukan Urusan Saya’

Banjarmasin Post, Kamis_22 Januari 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/22/deapreasiasi-jargon-bukan-urusan-saya)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tulisan saudara M Natsir Asnawi berjudul Mengapresiasi Jargon “Bukan Urusan Saya” (Banjarmasin Post, 21/01/15) menarik untuk dibahas, menyisakan kelemahan landasan berpikir secara epistemologis dan keadaan tersebut selanjutnya membuat saya harus ikut memberikan tanggapan dalam konteks meluruskan yang tidak dan belum lurus secara epistemologis. Dalam pembacaan saya terhadap isi tulisan tersebut, Presiden Joko Widodo seolah menegaskan bahwa ketika siapapun yang sudah masuk dalam daftar orang yang diburu lembaga penegak hukum, maka Joko Widodo kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Boleh saja orang berkomentar atas pernyataan Joko Widodo, namun dia tetap bergeming atas komentar tersebut. Dengan kata lain, selama orang yang dicalonkan Presiden belum berkekuatan hukum tetap, maka sang Presiden tetap bisa melanjutkannya hingga menuju pelantikan. Oleh karenanya, apabila yang bersangkutan kemudian tidak dilantik atau ditunda pelantikannya (bukan membatalkan) karena banyak pertimbangan, termasuk menungguh kejelasan status hukumnya. Yang selanjutnya perlu ditegaskan adalah apakah memang Joko Widodo menurut tafsiran saudara M Natsir sudah disebut Presiden yang menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Dalam persepsi M Natsir, Joko Widodo memang sudah menyerahkan sepenuhnya atau yang disebut bukan urusan saya, namun sudah menjadi bagian dari kerja lembaga penegak hukum.

Apa yang diulas oleh Saudara M Natsir tentang bukan urusan saya kurang dan tidak dilandasi pijakan berpikir yang kuat. Marilah kita ambil satu contoh yang kini sedang menjadi kontroversi mengenai penundaan (bukan pembatalan) pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Jauh-jauh hari sebelum Komjen Polisi Budi Gunawan mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR RI atau pasca menjadi calon tunggal Kapolri pilihan Joko Widodo, Budi Gunawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas gratifikasi dan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad (13/01/15) . Tentu, dalam perspektif etika publik mengutip pendapat Haryatmoko (baca: Etika Publik untuk Integritas Publik dan Politisi, 2011), seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mengalami cacat moral kendatipun asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung dengan sedemikian tinggi. Terlepas dari hal tersebut, yang bersangkutan harus perlu merasa dan mengkategorikan dirinya sebagai seseorang yang tidak patut menjadi pimpinan dalam sebuah korps lembaga tertentu. Ironisnya, kendatipun status tersangka sudah melekat terhadap diri Budi Gunawan, ternyata sikap seorang Presiden tidak tampak tegas, seolah tidak menggubris, membiarkannya ibarat bola salju yang menggelinding tanpa arah dan tujuan. Presiden tetap jalan lurus dimana jalan itu memang dianggap dirinya lurus tanpa menoleh kanan dan kiri.

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik dan banyak elemen publik memberikan tanggapan miring. Joko Widodo seolah mengabaikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Seharusnya keberadaan KPK sebagai lembaga yang bekerja untuk melakukan pemberantasan korupsi diperhatikan, hal ini benar-benar diabaikan. Joko Widodo selaku Presiden ke-7 yang ikut mendukung pemberantasan korupsi ternyata kemudian justru mendukung seseorang yang akan dilantik sebagai Kapolri kendatipun yang bersangkutan sudah mengalami cacat moral. Apakah ini yang mungkin disebut ‘bukan urusan saya’. Dengan kata lain, pelantikan (penundaan) tetap jalan, status tersangka juga tetap melekat terhadap seorang Budi Gunawan. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan ‘bukan urusan saya’ sesungguhnya tetap menjadi urusan seorang Presiden. Tatkala ada anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah sewajarnya juga menjadi urusan Presiden. Urusan dalam konteks ini adalah menarik pencalonan seorang Budi Gunawan. Presiden kemudian mengambil sikap tegas sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, bukan kemudian menggantungkan keadaan yang sudah sangat jelas berpotensi memperkeruh suasana (baca: realitas tentang konflik Polri). Oleh sebab itu, sudah seharusnya Presiden dalam konteks status Budi Gunawan sebagai seorang tersangka kemudian menyerahkan penanganannya kepada KPK. Presiden kemudian menarik pencalonan Budi Gunawan dan mengajukan calon baru untuk diajukan kembali ke Komisi III DPR RI.

Hal semacam inilah yang kemudian bisa menjernihkan keadaan dan meletakkan ‘bukan urusan saya’ menjadi ‘urusan saya’ karena ini berbicara tentang kepentingan publik. Boleh saja mengatakan bukan urusan saya dalam konteks penanganan secara hukum, namun secara moral dan etika publik, Presiden berkewajiban untuk mengambil sikap tegas dan berani.

Jangan Bias Makna

Oleh karenanya, apabila Saudara M Natsir “mengapresiasi jargon bukan urusan saya” sebagai hasil tafsiran atas kepemimpinan Joko Widodo adalah tidak tepat sebab kepemimpinan yang tidak mendengar suara rakyat disebut telah mengkhianati amanat rakyat. Kita semua tentu masih sangat ingat terhadap salah satu slogan Joko Widodo tatkala masih mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 lalu bahwa dia akan selalu mendengarkan suara rakyat, menjadi pendengar keluh kesah rakyat, bekerja untuk rakyat yang kemudian disederhanakan menjadi ‘dari kita untuk kita’. Sepertinya, kini hal tersebut sudah mulai menghilang. Memang juga benar bahwa kita tidak bisa mengukur prestasi Joko Widodo yang masih dalam hitungan bulan, setidaknya satu semester pertama kemudian dapat ditarik satu benang merah, apakah Presiden Joko Widodo benar-benar mendengar suara rakyat dan mewujudkan suara rakyat dalam bentuk-bentuk kebijakan yang berpihak untuk rakyat. Namun terlepas dari hal tersebut, kesan selama ini yang selalu menciptakan banyak kontroversi kebijakan dan kerap mulai publik menjadi indikator bahwa Joko Widodo sebagai Presiden pilihan rakyat selalu perlu diingatkan agar kembali mengingat janji-janji politiknya yang akan bekerja untuk rakyat.

Iklan

Dana Desa untuk Kebangkitan Desa

Sinar Harapan, Rabu_14 Januari 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/01/14/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Republik tercinta kita ini memiliki 72.944 desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, desa mendapatkan dana dalam konteks untuk pembangunan pedesaan. Dengan dana desa tersebut, ini akan dapat memajukan pedesaan. Salah satu tujuan penggunaannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Wujud nyata dari dana desa adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, serta program-program lain agar desanya kemudian dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai daya saing tinggi (high competitiveness). Sesuai peruntukannya, setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 1 miliar. Dengan alokasi dana sebesar tersebut, maka anggaran yang disiapkan untuk 72.944 desa berjumlah Rp. 73 triliun.

Kini polemik mengenai dana desa menggelinding dengan cepat, ibarat bola salju yang sangat susah dihentikan. Dua kementerian saling berebut kue dana tersebut, yakni Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dasar hukum yang digunakan Kementerian dalam Negeri adalah berpatokan kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara kacamata yuridis formal yang dijadikan sandaran Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah UU No. 6 Tahun 2014 (Kompas, 07/01/15). Tentu, polemik tersebut harus segera dihentikan. Pasalnya ketika tidak segera dimatikan, ini akan berimbas kepada lambatnya pencairan dana desa yang seyogyanya digunakan untuk membangun dan memajukan desa. Bagaimana desa akan bisa dibangun melalui sumber daya manusia yang unggul, sementara dananya kini menjadi benda yang sangat seksi bagi kedua kementerian. Jangan-jangan perebutan untuk pengelolaan diekori untuk sebuah kepentingan sektoral. Hal tersebut tentu semakin menambah persoalan. Apabila tujuan dana desa adalah untuk kemajuan desa, ini pun menjadi macet dijalankan secara konkret dan praksis.

Ketegasan Presiden

Pertarungan untuk berebut kue dana desa untuk kedua kementerian perlu mendapat perhatian sangat serius dari Presiden. Kepentingan politik sektoral perlu mendapat kewaspadaan tingkat tinggi dari Presiden selaku nahkoda pemerintahan dan kabinetnya. Tentu, apabila membaca secara kritis atas dua substansi UU tersebut, maka dasar hukum yang sangat tepat berbicara tentang desa, dana, dan pengelolaan dana desa termuat dalam UU Desa, bukan Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa Kementerian dalam Negeri merasa kebakaran jenggot ketika dana desa menjadi kewenengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? Berhentilah berbicara tentang ego sektoral. Ketika menyangkut hidup orang banyak, jadilah pemimpin yang berjiwa besar dan selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Dasar hukum yang sudah jelas di depan mata tentunya harus dipatuhi dengan sedemikian nyata dan konkret. Terkait konflik kepentingan dua lembaga negara tersebut, Presiden RI Joko Widodo bertanggung jawab dan memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melahirkan win win solution. Presiden menjadi penengah dan penyelesai persoalan tersebut (problem solver).

Selanjutnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana konteks pengelolaan dana desa tersebut ketika sudah masuk dalam domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? Apakah akan disalurkan secara tepat sasaran ke setiap desa yang ada di republik ini? Apakah desa yang menerima dana sebesar 1 miliar tersebut mampu membelanjakannya dengan baik dan benar, sesuai peruntukannya? Kecurigaan semacam ini adalah hal wajar mengingat kini korupsi sudah semakin akut dan rumit. Lepas dari hal tersebut, diakui maupun tidak, kesiapan desa adalah nomor utama. Kesiapan desa dalam konteks ini adalah apakah sumber daya manusia yang memimpin daerah mampu membelanjakannya untuk kepentingan dan kemajuan desa? Realitas menunjukkan bahwa kemungkinan besar pemimpin desa, sebut saja kepala desa atau lurah dengan segala perangkat pendukungnya yang ada di tengah perkotaan dipastikan memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kompeten akibat sangat dekat dengan pendidikan. Umumnya, banyak dari mereka dekat dunia pendidikan. Kondisi ini kemudian akan menjadi berbeda ketika dihadapkan kepada sumber daya manusia desa yang ada di daerah pinggiran, yang sangat jauh dari akses pendidikan dan lain sejenisnya. Mereka dimungkinkan kurang dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang layak. Pasalnya, berbicara tentang pengelolaan anggaran tidak cukup membutuhkan seseorang yang pintar secara matematis, namun juga yang memahami admistrasi, memahami peraturan terkait penggunaan anggaran, dan begitu seterusnya. Ini selanjutnya berkenaan dengan kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan anggaran publik yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara adat kekeluargaan.

Selamatkan Desa

Rp. 1 miliar adalah dana yang besar dalam rangka membangun dan memajukan desa. Alokasi dana desa tentunya diharapkan dapat menyelamatkan desa dari ketertinggalan. Seringkali selalu terjadi dikotomi antara kota dan desa. Kota disebut sebagai kawasan yang maju sebab umumnya dekat dengan term metroplis, sementara desa dekat dengan kawasan yang tertinggal, tidak memiliki peradaban sangat tinggi. Oleh sebab itu, adanya dana desa menjadi momen yang sangat tepat dalam membangun desa. Dengan membangun desa, ini berarti telah melakukan perubahan besar bagi kualitas sumber daya manusia di desa agar menjadi unggul. Dengan memiliki sumber daya manusia unggul, ini diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat desa. Dengan melakukan yang terbaik bagi kepentingan desa, ini akan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal ini juga sesuai dengan Janji Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu yang akan membangun dan memajukan desa. Semoga janji ini berwujud kenyataan. Pasalnya, desa menjadi penentu arah masa depan bangsa ini. Kini, kita semua tinggal mengawasi aliran dana desa dari atas hingga ke akar rumput di desa itu sendiri atau dari hulur ke hilir, apakah benar-benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya untuk kemajuan desa.

Korupsi Pendidikan dan Tantangan 2015

Catatan Kritis Awal Tahun

Banjarmasin Post_Jumat, 2 Januari 2015 00:29 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/02/korupsi-pendidikan-dan-tantangan-2015)

Oleh: Moh Yamin

Dosen FKIP di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar, yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 2003-2013. Untuk 2003 dan 2012, jumlahnya berada di kisaran delapan kasus. Untuk 2003, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 19,0 miliar, sedangkan 2013 Rp 99,2 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian merupakan wilayah ‘seksi’ yang paling sering dikorupsi, dengan jumlah kasus sebanyak 84 kasus. Dari jumlah tersebut, kerugian yang dialami negara terbesar adalah Rp 265,1 miliar.

Masih menurut ICW, Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi paling banyak terjadi yakni 151 kasus. Dari jumlah tersebut indikasi kerugian negara paling besar Rp 356,5 miliar. Sementara data tentang korupsi pendidikan di 2014 juga tidak kalah besarnya (baca: laporan tahunan ICW 2014).

Kini yang menjadi persoalan adalah mengapa korupsi tidak pernah berhenti menghancurkan bangsa ini? Kemdikbud pun yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah keberlangsungan pendidikan dan budaya yang membangun kehidupan berbangsa, kemudian harus ikut-ikut dikoyak moyak. Dalam konteks ini, pendidikan yang mengajarkan pemanusiaan manusia dan budaya yang membangun semangat cinta kasih dan rasa kepada kehidupan bangsa sudah tidak ditunaikan sama sekali. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Sejumlah oknum pun di elite lapis atas justru menjadikan pendidikan dan budaya sebagai jalan untuk mencari keuntungan sektoral belaka.

Menghancurkan keadaban publik kemudian dilakukan secara tanpa beban moral. Apa yang sedang terjadi pada Kemdikbud saat ini sesungguhnya bukan persoalan baru, namun justru hal tersebut semakin memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa bangsa ini benar-benar kehilangan harga diri sebagai bangsa yang beradab.

Bangsa yang seharusnya dibangun lewat pendidikan dan budaya justru tidak mampu berjalan secara maksimal dan optimal. Bangsa yang semestinya mampu berdiri tegak sebagai masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan kemudian tidak mampu mewujud nyata, sebab sudah dikotori oleh ulah manusia-manusia jahat serta serakah.

Padahal ketika berbicara tentang bangsa, ini selanjutnya berbicara tentang nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mencerminkan diri sebagai manusia-manusia santun dan baik seharusnya mampu dipertontonkan dengan sedemikian rupa. Bangsa, dengan demikian, berjalin kelindan dengan kemuliaan diri yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal apa pun, termasuk di dalamnya uang.

Tentu, ketika pendidikan dan budaya justru menjadi kuda tunggangan sejumlah elite beserta oknum-oknum lain untuk tujuan destruktif dan koruptif, ini pun sudah menghilangkan tujuan mulia pendidikan dan budaya itu sendiri. Jauh-jauh hari Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun kesadaran diri untuk bisa peka terhadap lingkungan.

Keterlibatan aktif dan partisipatoris dalam praktik-praktik kebajikan kolektif menjadi agenda penting dalam pendidikan. Setiap dari kita pun perlu menerjunkan diri dalam kerja-kerja kebajikan dan kebaikan. Esensi mendasar dari pendidikan adalah pembangunan mentalitas diri agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dengan sepenuh hati dan jiwa.

Setiap yang dikerjakan pun berasal dari hati nurani, bukan direkayasa dengan sedemikian rupa untuk mengelabui orang atau lain sejenisnya. Setiap apa yang dikerjakan pun lahir karena sebuah keinginan dari dalam diri untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Kesadaran personal yang selanjutnya menjadi kesadaran kolektif menjadi fondasi dalam bergerak. Itulah yang disebut tujuan pendidikan seutuhnya.

Kini apa yang sudah menjadi kenyataan pahit di depan mata, di mana praktik penggelapan uang negara berlangsung dan dilakukan oknum pejabat negara, sangat jelas mencoreng moreng dunia pendidikan dan budaya sebagai kebanggaan milik bangsa. Hanya atas nama kerakusan, keserakahan, dan ketamakan, pendidikan dan budaya yang menanamkan kebaikan, kebajikan, dan kesalehan hidup bagi bersama kemudian dihancur-leburkan. Tentu ke depannya, ke manakah bangsa ini akan melangkah tatkala pendidikan dan budaya sudah kehilangan identitasnya, kita semua tidak tahu. Ulah elite negeri yang sudah kehilangan akal sehatnya telah menjerumuskan pendidikan dan budaya kepada lubang kehancuran martabat.

Elite negeri yang menggunakan tangan kekuasaannya untuk mengorupsi uang negara melalui dunia pendidikan dan budaya, semakin menutup harapan besar dan mulia agar bangsa ini menjadi bangsa besar. Oleh karenanya, apa pun bentuk kinerja para elite di republik ini, selama tidak ada komitmen dan kemauan serius dalam menggarap pendidikan dan budaya sebagai ujung tombak identitas bangsa, negara dan bangsa ini akan tetap bangkrut.

Tanggung jawab negara kemudian selama ini bisa disimpulkan masih sangat setengah hati dalam mengelola bangsa. Sikap setengah hati yang masih membuka peluang korupsi, baik sengaja maupun tidak sengaja sebab tidak ada pengawasan ketat sudah mengilustrasikan bahwa negara belum mampu melakukan yang terbaik bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya.

Akhirnya, selama kondisinya seperti itu, kita selanjutnya tidak akan mampu menjadi bangsa yang maju. Pertanyaan terakhir adalah sampai kapan korupsi akan terus menghantui bangsa ini dan sampai kapan korupsi dalam dunia pendidikan akan selalu digelar dengan sedemikian rupa? (*)