Bulan: Februari 2014

Menakar Kualitas Caleg Artis

Kamis, 27 Februari 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/02/27/menakar-kualitas-caleg-artis)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Ada ribuan calon legislatif (caleg) yang sedang memperebutkan kursi untuk masuk ke Senayan. Di antara ribuan adalah mereka yang berasal dari kalangan artis dan mantan olahragawan. Sebut saja Anang, Ashanti, Desy Ratnasari, Ikang Fauzi, Marissa Haque, Hengky Kurniawan, Yayuk Basuki, Jeremy Thomas, Ayu Azhari, Dwiki Dharmawan yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN); Melly Manuhutu, Doni Damara, Jane Shalimar, Mel Shandy, Sarwana, Ricky Subagja yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Cinta Penelope, Tommy Kurniawan, Tia AFI, Ridho Rhoma, Vicky Irama, Dedi Irama, Shoji Mandala, Said Bajuri, Khrisna Mukti, Ressa Herlambang, Arzetti Bilbina, Akrie Patrio, Iyeth Bustami yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); serta masih banyak lagi dari parpol lain peserta pemilu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka mampu memperjuangkan kepentingan rakyat ketika terpilih atau justru hanya menjadi cheerleaders alias penggembira?

Realitas kinerja DPR RI periode 2009-2014 di mana para legislator dari artis berada di dalamnya, sudah membuktikan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kontribusi pemikiran dalam rangka ikut serta memikirkan persoalan bangsa sangat minus, kecuali beberapa artis yang memang sudah aktif di parpol dan LSM sebelum mencalonkan diri sebagai legislator. Sebut saja Nurul Arifin dan beberapa yang lain.

Publik selama ini sudah memberikan penilaian miring bahwa para artis yang masuk Senayan tak ubahnya para cheerleader yang sebatas ikut meramaikan suasana rapat, namun tidak tahu harus berbuat apa. Kapabilitas dan pengetahuannya terkait politik sangat minim, sehingga ketika harus dihadapkan kepada kebijakan-kebijakan strategis bagaimana harus bernegosiasi dengan lawan-lawan politiknya, mereka tidak mampu melakukan kerja-kerja bagus dan cerdas.

Para legislator artis kemudian menjadi diam dan pasif terkait apa yang harus dikerjakan. Ini tentu menjadi sebuah tontonan yang sangat menggelikan. Seharusnya legislator mampu berbicara secara lantang dan berani, mampu menggelontorkan ide-ide cerdasnya dalam menyusun undang-undang. Justru apa yang dikerjakan para legislator artis berada dalam kondisi zero.

Seharusnya para legislator artis juga mampu melakukan tugasnya yang lain dalam konteks controlling. Hal ini juga tidak berjalan secara maksimal dan optimal. Apalagi jika mereka diajak berbicara tentang anggaran. Mereka juga tidak memiliki keilmuan dan pengetahuan yang mumpuni. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa para legislator artis sangat tidak layak menjadi wakil rakyat.

Diakui ataupun tidak, menjadi wakil rakyat memiliki beban moral sangat tinggi, sebab harus bertanggung jawab terhadap konstituen. Tentu ketika berbicara tentang moral, maka ini berbicara tentang kebajikan. Ketika legislator artis tidak mampu menebarkan dan memberikan kebajikan-kebajikan bagi rakyatnya, ini sudah disebut sebuah kegagalan dalam memegang teguh moralitas tingkat tinggi tersebut. Pasalnya, tidak mudah untuk bekerja sebagai pengemban amanat rakyat, kecuali bagi mereka yang sebatas mencari sensasi dan citra diri di depan publik agar seolah-olah dipandang sangat peduli bagi kepentingan publik. Tidak mudah untuk menjalankan tugas suci dalam rangka memperjuangkan hajat hidup orang banyak. Ketika manyandang jabatan seorang legislator, maka yang bersangkutan harus siap dan menyiapkan diri bertarung melawan segala bentuk penjajahan yang bersinggungan dengan kepentingan publik. Legislator artis selama ini tidak memperlihatkan itu. Lihat saja, apa yang sudah mereka perbuat selama satu periode. Sungguhnya sebuah kinerja yang buruk dan menyebalkan (baca: realitas).

Korban Parpol

Mengapa masih banyak calon legislator artis yang bermunculan dan berusaha mencari peruntungan di pemilihan legislatif 2014? Ini juga tidak lepas dari parpol yang bertujuan memperbanyak wakilnya di Senayan. Apakah kualitas calon legislatornya sangat buruk atau tidak, itu persoalan lain. Pertimbangannya adalah, semakin banyak legislator yang duduk di Senayan dari parpol tertentu, maka semakin berkuasalah parpol tersebut. Jadi, ketika berbicara tentang kebijakan tertentu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka parpol tersebut kemudian diperhitungkan keberadaannya di Senayan.

Lobi-lobi politik tingkat tinggi kemudian berlangsung dengan sedemikian sengit dan alot. Dengan demikian, calon legislator artis kemudian hanya menjadi korban kepentingan sesaat dari parpol untuk memperebutkan banyak kursi di Senayan. Karena calon legislator artis kemungkinan tidak berpikir sampai jauh ke depan, maka dia dengan mudah menerima tawaran menjadi calon legislator. Kemungkinan lainnya adalah ada juga calon legislator artis yang sudah tahu bahwa ia memang sedang dimanfaatkan. Karena dia juga berkepentingan untuk menjadi pejabat, maka tawaran dari parpol diamini.

Namun, apa pun alasannya, ketika politik kepentingan kemudian menjadi sebuah tujuan dalam mempermainkan kepentingan publik, maka sesungguhnya baik calon legislator artis maupun parpol sudah ikut melakukan dosa politik.

Rakyat menjadi korban sesungguhnya akibat parpol salah memberikan dukungan terhadap seseorang untuk menjadi calon legislator. Hanya karena calon legislator dari artis bermodal seksi, terkenal, dan populer, maka parpol kemudian mengusungnya untuk masuk ke Senayan. Di sinilah sebuah kesalahan awal masuk politik dimulai. Kualitas calon legislator dipertanyakan akibat rendahnya kapabilitas dan kapasitas. Kualitas calon legislator juga diragukan akibat tidak memiliki pengalaman berorganisasi sehingga kemungkinan besar tidak mampu melakukan manajemen organsasi yang baik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik.

Yang jelas, banyak hal terkait kesalahan awal telah dimulai. Tentu, konsekwensi terberat dan terbesar adalah ketika calon legislator artis terpilih sebagai wakil rakyat, maka kesalahan yang sama akan terulang. Kesalahan yang sama akibat legislator artis tidak memiliki pengetahuan di dunia politik kembali hadir.

Pertanyaannya adalah mengapa parpol selalu mengulang kesalahan yang sama? Apakah parpol hanya bicara tentang perebutan kursi di Senayan tanpa mempertimbangan kualitas personal legislator? Apabila selama ini alibi yang dibangun oleh parpol adalah akan diadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon legislator artis sebelum masuk Senayan, itu pun hanya sebatas lip service belaka.

Padahal dalam kenyataannya, diklat tidak memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas personel legislator artis. Butuh proses yang panjang untuk melahirkan politisi mumpuni, bukan secara instan dengan cara mendorong artis ikut berpolitik. Apabila disodori pertanyaan baru, mengapa parpol lebih suka mencari politisi instan yang berasal dari kalangan artis ketimbang politisi mumpuni yang berasal dari kader parpol sendiri, maka jawabannya adalah karena kepentingan memperbanyak kursi di Senayan. (*)

Iklan