Bulan: Maret 2008

Sastra Estetik yang Sufistik

Banjarmasin Post, 21 Maret 2008

Oleh

Moh Yamin, Dosen FKIP Unisma

Keindahan merupakan bagian ungkapan terdalam yang ingin diwujudkan sebuah karya sastra, maka ia menjadikan karya sastra cukup penting untuk selalu dijadikan pedoman hidup. Keindahan dalam sastra dapat dijumpai ketika seorang seniman atau penyair mampu menenggelamkan dirinya kepada jiwa perenungan terhadap sesuatu hal yang sedang ditafakurinya.

Sebab, keindahan sastra dapat dimaknai dan dijiwai sekaligus dirasakan ketika seorang penyair atau seniman itu lupa dirinya sendiri, mencapai kefanaan dan hanya mengingat secara terus menerus pada yang sedang dipikirkannya. Ibarat sepasang muda-mudi yang dimabuk cinta, mereka lupa segalanya dan hanya ingat si dia seorang dalam pikiran dan lubuk hati yang terdalamnya.

Dalam tradisi Islam, istilah yang digunakan untuk keindahan estetis diambil dari Alquran dan hadits, yaitu jamal dan husn. Di antara hadits yang mengandung dua istilah itu ialah yang menyatakan keindahan batin bersifat universal dan memperkaya rohani, karena di dalamnya terdapat hikmah dan jalan menuju Tauhid. Sedangkan keindahan zahir (husn) tidak jarang hanya memukau (sihir).

Orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki penglihatan batin, sering teperdaya oleh yang tampak indah dalam pandangan mata. Tetapi orang arif dapat menembus ke sebalik keindahan zahir, sehingga dapat melihat yang hakiki (Abdul Hadi W H, 2004).

Karenanya, syair, sajak dan puisi yang mampu memberikan realitas keindahan sesungguhnya akan bisa memberikan warna tersendiri bagi kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sufi yang gandrung pada puisi spiritual, menjadikan mereka sosok yang mengikoni dirinya sebagai wakil keindahan di jagad raya. Tak salah kalau dikatakan, sufi yang mewujudkan refleksi keindahannya dalam puisi dan sejenisnya disebut penyair atau seniman estetik sufistik. Disebut sufistik, mereka mampu mengeluarkan sekian imajinasi relijus transedentalnya dalam bentuk kata-kata. Mereka tidak hanya berada dalam masjid, surau dan tempat ibadah lainnya. Disebut estetik sebab mereka juga menampilkan gaya bahasa yang begitu indah dan menawan sehingga membuat puisi itu enak dibaca secara berulang kali. Tidak membawa kebosanan. Justru, menimbulkan ketagihan diri untuk selalu memelototi setiap baris kata dalam puisi tersebut.

Sesungguhnya di situlah puisi, sajak dan sejenisnya bisa berbicara dengan pembacanya. Mereka memberikan pesan moral yang berlatar keagamaan sehingga membawa pelajaran cukup berharga bagi pembaca itu sendiri. Ada perubahan sikap, pikiran dan tindakan dari seorang pembaca. Puisi Amir Hamzah: aduh kekasihku, semua itu tiada guna, hanya satu kutunggu hasrat, merasa dikau dekat rapat, seperti Musa di puncak Thursina, merupakan sekelumit kerisauan dirinya terhadap sebuah realitas hidup.

Dia menganggap dunia yang penuh sesak materialisme dan sejenisnya, sudah membawa kehancuran kemanusiaan sehingga diperlukan satu ruang lain untuk menyelesaikan itu. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah sebuah keniscayaan. Sebab, di sanalah kita kemudian bisa menata diri, merasakan sekian dosa yang sudah banyak diperbuat dan begitu seterusnya. Kita lalu menyadari dan sadar diri terhadap masalah kita sesungguhnya. Kita kembali kepada Tuhan, menyerahkan segalanya dengan menghilangkan kecurigaan dan seterusnya menjadi jawaban terbaik.

Amir Hamzah menyiratkan keinginan untuk menghidupkan kembali suara Hamzah Fansuri pada abad ke-16 dan Jalaludin Rumi tentang pentingnya kembali kepada Agama. Rumi berbicara tentang hakikat universal manusia. Kalau dirumuskan, maka ada beberapa hal penting yang melatarbelakangi pentingnya estetika dalam sastra.

Pertama, itu akan membawa penyair dan pembaca mencapai keadaan jiwa yang damai kemudian bersatu padu-berjumpa dengan keabadian dari Yang Abadi. Kedua, ekspresi keindahan yang berada dalam sastra membebaskan jiwa dari materialisme. Bagi penyair sebagai pencipta dan pembaca sebagai konsumen, akan bisa tercipta perubahan hidup yang lebih baik, relijus dan begitu seterusnya.

Ketiga, hal itu dapat menghapus segala bentuk tindakan kita yang lebih cenderung mendewakan harta benda, kekuasaan dan jabatan. Di dalam sastra estetis yang sufistik, kita diajari untuk merenungi dan mengartikan sebuah makna hidup sesungguhnya. Hidup itu ada dari ketiadaan dan kembali kepada tiada. Sama halnya dengan manusia: lahir, tumbuh, besar dan kemudian mati. Semuanya itu berada dalam skenario Tuhan.

Keempat, sastra estetik dapat membuka jalan menuju transedensi, memasuki ruang lain yang disebut dunia transedental. Kelima, menyampaikan hikmah hidup, sebuah bentuk kearifan yang memandu kita bersikap takzim terhadap Tuhan, adil pada sesama manusia, lingkungan dan lain seterusnya. Keenam, ungkapan estetik juga dicipta untuk menyampaikan pujian kepada Yang Satu, sebagai medium memusatkan pikiran diri dan kalbu kepada Yang Satu, merenungi kebesaran Nya dan kehadiran rahasia Nya dalam sanubari manusia.

 

Iklan

Dampak Kebijakan Menkeu terhadap Pendidikan

Suara Pembaruan, 4 Maret 2008

Oleh

Moh. Yamin, Pendidik, Aktivis Freedom Institute for Social Reform &

Peneliti pada Lakpesdam NU Kota Malang

Surat edaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati untuk menghemat 15 persen di berbagai departemen, termasuk anggaran pendidikan, yang tertuang dalam S-1/MK.02/2008 cukup menghentakkan publik pendidikan. Dunia pendidikan kita akan disakiti lagi oleh pemerintah. Sehingga anggaran pendidikan yang kini berjumlah Rp 49,7 triliun di APBN 2008 ini terancam terpotong 15 persen (Jawa Pos, 21 Februari 2008). Ini sebuah pukulan pelak bagi nasib pendidikan ke depan. Anggaran pendidikan pun menyusut dan kurus kerempeng. Sehingga ini akan menyulitkan pendidikan mengalami kemajuan.

Kemandekan pembangunan bangunan sekolah, infrastruktur pendidikan, dan lain seterusnya akan terjadi. Sekolah rusak akan semakin merajalela di bumi nusantara Indonesia. Anak miskin putus sekolah pun tidak akan bisa melanjutkan pendidikan karena sudah tidak mendapatkan biaya gratis pendidikan dari pemerintah. Impian agar anak-anak terlantar yang setiap hari bergelimang dengan dunia jalanan pun tidak akan bisa disekolahkan baik secara formal maupun tidak. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun akan disedikitkan jumlah dananya dari negara. Celakanya lagi, biaya pendidikan pun akan semakin mahal sebab subsidi anggaran pendidikan kepada sekolah pun akan dikurangi.

Sehingga menyebabkan sekolah pun akan mencari jalan lain untuk menghidupi sekolahnya, sebut saja dengan menarik iuran pendidikan pada orang tua murid dan segala bentuk penarikan lainnya. Sementara orang tua murid akan pontang sana-sini bekerja mencari uang untuk tetap menyekolakan putra-putrinya. Pendidikan tinggi pun juga demikian. Banyak Perguruan Tinggi (PT) pun baik negeri maupun swasta akan menaikkan tarif biaya pendidikannya, sebut saja uang gedung, dan lain sejenisnya karena dana subsidi dari pemerintah sudah dirampingkan.

Ini sesungguhnya persoalan krusial ketika anggaran pendidikan harus dipangkas demi penghematan keuangan negara. Dimanakah keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan? Padahal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden Republik Indonesia berandai-andai akan menjadikan bangsa ini cerdas sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs). Memprioritaskan pendidikan adalah sebuah kenisyaan. Benarkah Menteri Keuangan tidak mengerti impian Presiden selaku tuannya? Ataukah Menteri Keuangan jarang berkoordinasi dengan Presiden sehingga ia kemudian mengeluarkan S-1/MK.02/2008 tersebut? Betulah solusi yang ditawarkan pemerintah ini? Saya berpendapat, tawaran penyelesaian ini terlalu menyederhanakan persoalan.

Sebetulnya, pemerintah harus cerdas dan jeli dalam mengambil sebuah kebijakan politik tertentu. Melakukan pendataan cukup mendalam terhadap pelbagai hal di setiap departemen adalah jalan paling tepat untuk dilakukan. Mencari departemen paling urgen untuk tetap diberikan pos anggaran besar dan lebih besar ketimbang departemen lain adalah sebuah pertimbangan politik cukup brilian.

Pukul Rata

Jangan melakukan pukul rata pada semua pos anggaran di semua departemen. Ini merupakan satu tindakan politik tidak proporsional. Proporsionalitas dalam menganggarkan keuangan di setiap departemen harus dijalankan dengan sangat baik, tepat dan cepat. Jangan karena negera defisit anggaran, pemerintah pun dengan sangat entengnya melakukan pemotongan dan penghematan anggaran secara membabi buta. Ini adalah satu keputusan politik terlalu gegabah dan menimbulkan efek sosial sangat tinggi. Ongkos sosialnya pun sangat mahal sebab akan merugikan bangsa yang berkeinginan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya.

Akhirnya, segala proses pendidikan pun akan berada dalam kegamangan. Harapan dan impian pun sama-sama tidak jelas. Harapan pendidikan adalah agar rakyat cerdas, itu hanya sebuah isapan jempol belaka. Impian pemerintah adalah supaya semua anak negeri bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan pun hanya sebuah jargon politik semata sebab telah digagalkan oleh seorang pejabat tertentu. Realitasnya adalah kemiskinan pendidikan merambah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena sesama elit negeri ini berada dalam misi kepentingan politik masing-masing untuk mengendalikan negara, bangsa dan pemerintahan ini.

Tidak ada ruang perjuangan kerakyatan lagi dalam jantung mereka. Yang mereka perjuangkan adalah memasukkan dan coba memenangkan sekuat mungkin kepentingan politiknya. Politik kekuasaan di bangsa ini sangat kuat. Politik pendidikan kekuasaan untuk membodohkan bangsa lebih besar volumenya ketimbang politik pendidikan kerakyatan dan memberdayakan rakyat. Ini sebuah potret bangsa yang hidup dalam hukum rimba. Siapa yang kuat dengan kepemilikan kekuasaannya di jejaring kekuasaan elit akan menjadi pemenang, sementara mereka yang berada di arus paling bawah akan menjadi tumbal kepentingan politik yang kuat. Politik untuk menjatuhkan, mengalahkan dan tidak memedulikan kepentingan bangsa lebih besar sudah sangat kuat terbentuk dalam sikap, pikiran dan tindakan elit negeri ini.

Akibat S-1/MK.02/2008 dari Menteri Keuangan, tunggu saja kemerosotan masa depan pendidikan kita. Sehingga yang miskin dan papa akan semakin jauh dari akses pendidikan. Mereka pun akan semakin bodoh. Sementara yang ber-duit akan semakin dekat untuk mengonsumsi pendidikan. Mereka pun akan kian pintar. Padahal bila berbicara kuantitas rakyat kita, apakah berada dalam status kaya atau miskin, maka mayoritas rakyat di ibu pertiwi ini menempati ruang ”tidak mampu secara ekonomi”. Ini adalah sebuah realitas tak terbantahkan. Ada disparitas sangat lebar di antara mereka. Sehingga pendidikan negeri ini pun ibarat barang yang diperjual-belikan dengan harga sangat mahal.

Tidak punya uang, jangan harap bisa menikmati pendidikan. Secara telanjang bulat, S-1/MK.02/2008 ini adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan serta nasib pendidikan anak negeri. Surat edaran ini pun bertolak belakang dengan UUD ’45 yang memberi amanat dan mandat kepada pemerintah untuk memberikan 20% anggaran pendidikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Konstitusi tertinggi di negeri ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pelaku konstitusinya berbicara dan bertindak biner. Ini sungguh sebuah kebijakan politik pemerintah yang tidak pro-rakyat dan tidak mendukung terciptanya masyarakat yang melek pendidikan.