Bulan: Oktober 2015

Pemuda dalam Jebakan Pragmatisme Politik

Banjarmasin Post_29 Oktober 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/10/29/pemuda-dalam-jebakan-pragmatisme-politik)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, mantan aktivis mahasiswa

Pemuda adalah aset bangsa sebab di pundak merekalah nasib bangsa ini bergantung. Bila para pemuda di negeri ini memiliki semangat juang tinggi untuk memajukan bangsanya, sangat niscaya akan terealisasi dengan sedemikian empirik. Sebab pemuda itu identik dengan gagasan cerdas, dan enerji dengan volume besar. Sehingga kunci utama yang kemudian memegang kendali perubahan bangsa baik hari ini maupun di kelak kemudian hari dibawa oleh para pemuda. Dengan demikian, mereka harus menjadi pelopor-pelopor yang gigih berjuang, dan siap dengan segala tantangan maupun hambatan. Kaum muda harus berada di garda terdepan dalam setiap langkah perjuangan guna menuntaskan segala persoalan bangsanya. Mereka wajib berteriak lantang dan menggelegarkan suaranya ke langit ibu pertiwi bahwa merekalah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya apa pun.

Jiwa nasionalisme guna menyatukan semangat para pemuda di suluruh tanah air menjadi satu perekat inti guna bisa berjuang bersama. Jiwa nasionalime merupakan obor penyemangat yang akan meruntuhkan segala ketakutan terhadap segala bahaya yang menantang di depan mereka. Dengan jiwa nasionalisme pula, para pemuda akan bisa kompak dan bergandengan tangan secara kokoh atas nama bangsa Indonesia. Tidak terkotak-kotak atas nama daerah-sentris tertentu. Sumpah pemuda yang berasaskan satu bahasa, satu tanah air, dan satu tumpah darah Indonesia harus menjadi pendorong dan penopang kuat untuk semakin berani memperjuangkan bangsanya kendatipun darah dan nyawa menjadi taruhan. Sumpah pemuda tahun 1928 sudah selayaknya dijadikan satu inspirator untuk terus bergerak maju menyongsong bangsa Indonesia yang merdeka, beradab, dan lain seterusnya. Tentunya, pemuda harus mempunyai satu keyakinan teguh dan komiten kuat bahwa Indonesia akan merdeka dan jaya dengan adanya kiprah mereka sebagai agen perubahan. Artinya, jangan ada kata mundur dan ciut demi satu tujuan suci; menuju bangsa Indonesia merdeka di segala dimensi kehidupan.

Titik Nadir

Angin segar reformasi ’98 yang dimotori para pemuda (mahasiswa) di kampus-kampus adalah harapan utama. Agenda reformasi yang dirumuskan kalangan pemuda seperti seret koruptor, ciptakan pemerintahan bersih, dan lain seterusnya ternyata gagal dilaksanakan. Agenda tersebut hanya menjadi macan ompong yang tidak membuahkan hasil apa-apa. Justru, ketika banyak pemuda memasuki birokrasi pemerintahan, mereka tak ubahnya seperti orang-orang yang lupa daratan. Mereka sibuk mengejar kekuasaan, uang, dan jabatan. Jiwa nasionalisme mereka untuk membawa bangsa ini menjadi besar, dan maju sudah terkikis habis. Jiwa nasionalisme mereka untuk menyejahterakan rakyat pun jadi retorika an sich. Tidak menyentuh realitas sesungguhnya.

Antara idealitas dan realitas ibarat panggang jauh dari api. Bahkan, jiwa nasionalisme para pemuda untuk memelopori terbentuknya masyarakat madani juga lenyap seiring dengan kerakusan mereka terhadap harta dan tahta. Cita-cita ideal para pemuda untuk bersama membangun membangun bangsa ini pun dikalahkan oleh semangat sektarian. Sesama para pemuda saling bermain intrik, dan saling menjatuhkan atas nama kepentingan golongan maupun pribadi. Mindset mereka sudah terkontaminasi oleh doktrinasi ideologi kerdil, dan sempit. Mereka sudah berpandangan politik praktis pragmatis jangka pendek. Ukurannya adalah keuntungan-keutungan material demi memperkaya diri sendiri maupun golongan. Pemuda-pemuda di negeri ini sudah melupakan janji-janjinya untuk berbuat yang terbaik demi bangsanya.

Mungkin kalau kita mencoba lebih tajam membaca persoalan-persoalan yang dihadapi pemuda saat ini terkait dengan ruang kekuasaan dan kepentingan sektoral, maka rakyat akan ingat kepada seorang M. Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Andi Alfian Mallarangeng yang sudah menggadaikan idealisme demi sebuah tujuan jangka pendek dan sektoral (baca: perilaku korupsinya). Kita tentu belum menyebut sejumlah pemuda lain yang juga masuk dalam lingkaran kekuasaan dan selanjutnya justru kehilangan nalar dan nurani idealismenya (baca: realitas). Pertanyaannya adalah sampai kapan drama tersebut akan terus ditayangkan para pemuda di negeri ini? Terlepas apapun jawabannya, pemuda yang sudah kehilangan idealisme dan kemudian lebih bekerja atas nama sektarianisme akan melahirkan anarki bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda yang sudah lebih mengedepankan pragmatisme politik dalam rangka mengamankan diri dan selanjutnya merusak keadaban publik akan memproduksi banyak persoalan dan bencana di republik ini. Pemuda yang telah menjadi perusuh bangsanya sesungguhnya sudah tidak memiliki cita-cita dalam pembangunan kehidupan berbangsa yang berdaulat. Ini adalah sebuah kondisi ironis.

Ke depan, ketika sudah tidak banyak pemuda yang memikirkan nasib bangsanya sendiri, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan di segala aspek kehidupan. Segala sendi kehidupan pun akan gagal dimajukan dengan sedemikian. Akibatnya, rakyat menjadi sengsara dan melarat. Oleh sebab itu, para pemuda di negeri ini harus melepaskan jubah kepentingan pribadi dan golongannya dengan sesegera mungkin. Selamatkan bangsa ini dari persoalan yang kian rumit, dan kompleks. Jadilah para pemuda bangsa yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa, dan rakyatnya. Ciptakanlah paradigma berpikir yang dewasa, matang, dan berjiwa kerakyatan. Jadikanlah pernyataan Soekarno Presiden RI I yang berbunyi “berikanlah aku 10 pemuda, maka akan ku rubah bangsa ini” sebagai penggedor pintu gerbang semangat juang para pemuda. Apa yang dinyatakan Bung Karno sebetulnya memberikan lokomotif perubahan bahwa jangan pernah pesimis dalam bekerja untuk bangsa dan jangan pernah pula berhenti untuk terus memimpikan Indonesia yang besar. Pasalnya, saat para pemuda di republik ini sudah pesimis dalam berbuat kebajikan, lantas siapa lagi yang bisa merawat republik ini. Kita tentunya sangat menghendaki agar para pemuda Indonesia bisa memompa diri dalam berbuat dan berkarya untuk negeri. Marilah kita semua yang memang masih merasa sebagai generasi penerus bangsa kemudian mampu memberikan warna perubahan bagi kehidupan bangsa.

Sang politisi senior PDI Perjuangan dan sang negarawan sekaligus mantan ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas (alm) pernah menyatakan bahwa sudah saatnya tokoh-tokoh muda untuk menjadi pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Pemuda itu identik dengan gagasan, energi, dan kekuatan yang sangat progresif sekaligus brilian dan ini tentu sangat dibutuhkan dalam membangun negeri ini. Merekalah yang masih berusia panjang dan memiliki mimpi-mimpi besar dalam membesarkan republik ini. Pemuda yang masih sangat idealis dan selalu berapi-api dalam berjuang tentu semakin menambah deretan kepercayaan publik bahwa kaum muda bisa membawa harapan yang lebih besar kepada bangsa serta negara. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar bagi semua adalah mampukah tokoh-tokoh muda mengemban amanat mulia ini di tengah gemuruh politik kekuasaan yang kerap menggoda mereka untuk kemudian menjadi justru buta terhadap nurani bangsa dan kemanusiaan? Inilah tantangan para pemuda ke depan untuk selalu mawas diri secara politik profetik agar tidak mudah terporosok dalam rayuan gombal politik berkuasa dan kekuasaan.

Pemimpin Negarawan di Republik Korup

Duta Masyarakat, Oct 15, 2015 (http://duta.co/blog/pemimpin-negarawan-di-republik-korup)

Oleh: MOH. YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

PEMIMPIN dalam konteks mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya dan harus punya cita-cita tinggi, melihat dan memutuskan sesuatu secara lebih besar dan luas, sehingga berbeda dengan orang biasa yang memiliki batas-batas sempit. Itulah pernyataan yang disampaikan Charles De Gaulle, Mantan Presiden Prancis yang pernah berkuasa antara 1890–1970. Plato dalam bukunya Republik juga mengatakan bahwa pemimpin yang lebih mementingkan bangsa dan negara dengan mengorbankan kepentingan sektarianisme adalah sosok yang mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Pemimpin yang menggunakan cara pandang arif dan bijaksana dalam menuntaskan persoalan rakyat adalah sosok pemimpin yang sedang ditunggu rakyat. Pemimpin yang berpikiran jauh ke depan dan mampu memikirkan hal-hal kecil namun memiliki jangkauan jauh ke depan adalah sosok yang mampu mengarahkan perjalanan republik ini menjadi lebih baik. Apa yang disampaikan baik oleh Charles De Gaulle maupun Plato tersebut kemudian berakhir pada satu benang merah bahwa pemimpin negarawan sangat diperlukan dalam membangun bangsa yang beradab, apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk. Pemimpin negarawan, dalam konteks ini, adalah dia atau seseorang yang mampu mendengar keluh kesah rakyatnya, mampu meleburkan diri ke dalam kehidupan rakyat dan selanjutnya mampu menerjemahkan penderitaan rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menolong kehidupan rakyat.

Persoalannya adalah sepertinya mencari seorang pemimpin sedemikian masih ibarat menegakkan benang basah. Pemimpin dengan gaya dan karakter yang berjuang untuk rakyat masih sangat susah dijumpai di republik tercinta ini yang dikenal dan terkenal sangat koruptif. Bayangkan saja, kita selama ini sudah banyak membaca bahwa banyak pemimpin kita baik di tingkat nasional maupun daerah tidak mencerminkan pemimpin negarawan sama sekali. Mereka justru selalu berjuang dan mementingkan kepentingan pribadi sekaligus golongan. Tak pernah ada kesadaran sangat tinggi serta profetik untuk bisa membantu kehidupan rakyatnya yang selama ini sudah hidup dalam jurang kehancuran. Para pemimpin selama ini justru sibuk dengan dunianya sendiri yang lebih mencari keuntungan sektoral. Apa yang selama ini terjadi adalah tak pernah ada kerja-kerja yang membebaskan dan memerdekakan rakyatnya. Mereka bukan lagi menjadi pelayan dan abdi rakyat sesungguhnya. Kendatipun semangat berjuang untuk rakyat selalu didendangkan dengan sedemikian rupa, ini pun sebatas retorika an sich. Bayangkan saja, konon akan menyelenggarakan kebijakan-kebijakan untuk rakyat, namun justru menyusahkan rakyatnya (baca: perilaku politisi).

Kondisi ini tentu mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa memang kita benar-benar mengalami krisis pemimpin. Kita kehilangan pemimpin yang memiliki hati dan jiwa untuk rakyat. Pemimpin kita sudah mengalami buta mati dan hati. Ini sekali lagi kemudian menjadi fakta terbantahkan. Banyak pemimpin kita yang sudah koruptif kemudian menjadikan kekuasaannya sebagai jalan untuk memuluskan agenda sektariannya semata. Tentu, ciri pemimpin sedemikian pun sesungguhnya bukan lagi akan memberikan harapan perbaikan bagi semua dan bangsa. Ciri pemimpin yang sangat anarkis dan destruktif sudah mengindikasikan bahwa mereka yang konon menyebut dirinya sebagai pemimpin sudah membuang jauh-jauh amanat rakyat yang berada di atas pundaknya. Padahal berbicara tentang amanah, ini kemudian berjalin kelindan dengan tanggung jawab yang harus dipertanggung-jawabkan. Berbicara tentang amanah kemudian menegaskan sebuah pesan suci agar para pemimpin mampu menjadi manusia-manusia mulia dan kemudian memuliakan rakyatnya. Ketika berbincang tentang amanah, ini juga berkenaan dengan pembangunan jati diri agar mampu menunaikan segala bentuk keinginan rakyat. Amanah ketika dijalinkelindankan dengan pepatah Yunani “vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan)” kemudian menjadi lentera agar para pemimpin membuka jalan yang mencerahkan bagi rakyatnya.

Manusia Setengah Dewa

Tentu, apa pun kondisinya saat ini dimana para pemimpin sudah sangat buruk dan picik, maka ke depan bangsa ini memang tidak akan pernah mengalami lompatan sangat luar biasa dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terpuruk dalam jeruji kehancuran ini tidak akan pernah bisa menjadi besar sebab pemimpinnya bukan lagi bekerja untuk semua, namun untuk segelintir orang saja. Pemimpinnya sudah sibuk dengan dunianya sendiri dan dunia itu adalah dunia yang sangat sempit serta mencekik kehidupan rakyatnya. Pemimpin dengan dunianya yang sempit tersebut selanjutnya menyulitkan harapan-harapan perubahan ke depan. Bagaimana kita menghendaki sebuah perubahan, sedangkan pemimpinnya tidak melakukan perubahan-perubahan diri baik dari sikap, pikiran, maupun tindakannya. Kini terlepas apa pun keadaan saat ini yang sudah berada pada titik kronis serta kritis, optimisme menunggu pemimpin negarawan di republik korup tetap selalu harus dibangun. Ke depan, kita membutuhkan para pemimpin negarawan yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan akut di republik ini yang sedang berada dalam kondisi korup. Mengutip judul lagu Iwan Fals, manusia setengah dewa yang berhati dan jiwa resi perlu dihadirkan untuk memimpin negeri ini.

Tanpa harus melakukan gugatan secara berlebihan, kondisi keuangan negara yang dikorupsi secara habis-habisan oleh mereka yang berdasi yang bernilai miliaran dan triliunan rupiah (baca: BLBI dan kasus-kasus korupsi lainnya), memiliki kekuatan serta pengaruh di lingkaran kekuasaan sudah semestinya dibumihanguskan. Mereka walaupun mendapatkan fasilitas negara secara berlebihan tetap saja merasa tidak puas dengan segala yang dimilikinya. Kehadiran para pemimpin negarawan yang tidak hanya bijak dalam mencerna persoalan-persoalan kebangsaan, namun juga berani tanpa memiliki empati kemanusiaan harus mampu menghabisi mereka. Memiskinkan merupakan salah satu bentuk jalan yang mesti ditempuh. Tidak hanya presiden dan wakil presiden yang harus bergerak untuk mengangkat senjata perang, namun juga semua lembaga penegak hukum, termasuk masyarakat sipil. Contoh konkret mengenai upaya “gila” yang dilakukan oknum dari Senayan dan pihak tertentu yang konon akan merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) harus dihentikan. Usulan revisi tersebut terkait dengan yang hanya akan memberikan sisa umur 12 tahun pada lembaga antirasuah itu sejak RUU disahkan jadi UU. Setelah itu, KPK harus bubar. Tak hanya itu saja, wewenang KPK juga dibatasi dan hanya boleh menangani perkara korupsi di atas Rp 50 miliar. Nilai rupiahnya kurang dari itu kemudian harus diserahkan penanganannya ke Polri. Bahkan, KPK tidak boleh menjadi penuntut lagi dan melakukan penyadapan harus seizin ketua Pengadilan Negeri. Kondisi ini tentu merupakan sebuah kondisi menyakitkan. Perjuangan reformasi 1998 yang mengamanatkan reformasi penegakan hukum dan lahirnya embrio lembaga pemberantasan korupsi saat itu kini berada di titik nadir. Kita semua yang mengaku para pemimpin bersih ditagih keberaniannya untuk menolak revisi UU KPK. Mampukah kita melawan pihak-pihak yang semata mengedepankan kepentingan sektoral, sempit, dan kerdil?

Urgensi Pendidikan Pancasila

(Refleksi Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober)

Banjarmasin Post, Kamis_1 Oktober 2015

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Penulis buku “Meretas Pendidikan Toleransi: Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban” (2011)

Negeri ini bukan milik segelintir orang saja, namun seluruh anak negeri di republik ini yang memiliki agama berbeda, keyakinan berlainan, dan begitu seterusnya. Kekerasan apapun yang kemudian mengatasnamakan kelompok tertentu selanjutnya merupakan sebuah kesalahan besar dan tidak menunjukkan bangsa yang beradab. Catatan Setara Institute for Democracy and Peace sepanjang periode tahun 2007-2014 menyebutkan ada 1.680 peristiwa dengan 2.268 tindakan pelanggaran. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 210 peristiwa dengan 283 tindakan. Selanjutnya menurut Komnas Perempuan, terdapat 365 kebijakan diskrimantif atas dasar agama dan dalil-dalil keagamaan misoginis. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari 365 kebijakan tersebut, terdapat 279 kebijakan yang menyasar pada perempuan. Sedangkan yang mendiskrimnasi kelompok agama atau kepercayaan terdapat 40 kebijakan. Ini merupakan kondisi ironis.

Ketika insiden kekerasan agama ini kemudian dikorelasikan dengan keberadaan bangsa Indonesia yang dibangun dari pelbagai agama, maka tindakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama tertentu sudah sangat jelas menodai nilai-nilai kebhinnekaan tunggal ika. Bhinneka tunggal ika sebagai bagian ajaran dari Pancasila telah dirusak dan dihancurkan. Padahal kita semua sudah sepakat mengatakan bahwa Pancasila adalah harga mati. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercinta bukan semata lahir tanpa ada sebuah sejarah panjang sebelumnya. Ia justru lahir atas nama kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Dalam Pancasila sudah termuat segala keragaman kehidupan berbangsa baik budaya, suku, agama, pemikiran dan lain seterusnya. Dijadikannya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukanlah sebuah keputusan sepihak dari sejumlah kelompok tertentu, namun melibatkan banyak pihak yang mewakili seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila berbicara atas nama seluruh rakyat Indonesia. Yang diamanatkan dalam Pancasila untuk kemudian ditunaikan dalam kehidupan berbangsa adalah mampu menjalin(kan) kehidupan dan hidup yang harmonis dan damai. Semangat hidup untuk mampu menghargai perbedaan apa pun merupakan sebuah hal niscaya untuk ditegakkan dengan sedemikian rupa.

Semangat untuk hidup berdampingan walau berbeda pandangan dan pemikiran merupakan sebuah keniscyaan untuk ditunjukkan dengan sedemikian rupa. Pancasila mencerminkan realitas-realitas plural yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di republik tercinta ini. Pancasila tidak pernah mengajarkan setiap warga negara Indonesia untuk mempertahankan ego sektoral masing-masing dengan lebih mengedepankan chauvinisme dan kepentingan-kepentingan kerdil lainnya. Pancasila menjadi payung bagi semua dan sesama agar bisa mendendangkan semangat untuk bersatu dan bersama dalam mencapai kehidupan dan hidup harmonis di tengah perbedaan dan keberbedaan. Persoalan selanjutnya adalah realitas kekinian secara telanjang bulat menunjukkan bahwa gerakan-gerakan fundamentalisme yang mengatasnamakan agama tertentu kemudian memberikan sebuah justifikasi bahwa Pancasila sudah tidak layak menjadi falsafah hidup bangsa di republik tercinta ini. Konon, begitu banyaknya persoalan baik korupsi, mafia hukum dan lain seterusnya menghantam bangsa ini karena Pancasila tetap dipertahankan sebagai pandangan hidup.

Dalam pandangan agama fundamentalisme, Pancasila dipandang sudah semakin menjauhkan masyarakat dalam melakoni kehidupan yang beradab. Pancasila menjadi candu dan racun bagi kerusakan yang terjadi di bumi Indonesia. Hal tersebut kemudian merupakan sebuah pandangan yang sesat, menyesatkan dan salah. Padahal para pendiri bangsa ini tidak pernah gegabah dalam merumuskan sebuah falsafah hidup bangsa. Mereka sebelumnya sudah melakukan perenungan diri secara mendalam, diikuti dengan diskusi-diskusi multi-perspekif dan kemudian melahirkan Pancasila. Akan tetapi pertanyaannya adalah benarkah yang diklaim kelompok gerakan agama beraliran keras tersebut? Terlepas apa pun jawabannya, ini sudah menjadi titik rawan bagi keberlanjutan hidup berbangsa ke depannya. Membiarkan gerakan agama tertentu melakukan perongrongan atas keberadaan Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa akan semakin menjadikan kelompok gerakan tersebut bertambah binal, liar dan menjadi-jadi. Ia akan semakin leluasa bergerak, menciptakan ketakutan, kegelisahan dan ketidakamanan bagi kehidupan masyarakat.

Kita tidak mungkin hanya bekerja secara parsial dengan semata melawan kampanye kebenaran tunggal dari organisasi-organisasi gerakan agama tersebut supaya ajaran dan pandangan yang ingin mengotori pikiran anak bangsa bisa segera dibumi-hanguskan, namun sesungguhnya yang terpenting dari hal tersebut adalah menghidupkan kembali wawasan Pancasila di dunia pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Bila selama ini pendidikan Pancasila hanya sebatas mata pelajaran “pinggiran”, maka hal tersebut harus kembali dipertajam peran dan tujuannya. Namun gerakan menghidupkan kembali Pancasila janganlah bersifat reaksioner yang hanya bermuara untuk membendung gerakan-gerakan keagamaan ekstrim tertentu sebab hal tersebut tidak akan membekas dan melekat dalam kehidupan sehari-hari generasi bangsa. Menghidupkan Pancasila harus dimaknai sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai agar bisa sebangun dengan kebutuhan bangsa di masa depan. Praktik-praktik pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi harus mendorong sebuah kehidupan yang berlandaskan Pancasila, bukan semata teori belaka.

Kurikulum Baru

Agenda mendesak negara dan dunia pendidikan ke depan adalah segera merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila yang perlu dimasukkan baik dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Segala materi pelajaran atau materi perkuliahan pun kendatipun sudah mendapatkan materi terpisah tentang pendidikan Pancasila harus tetap diadakan. Nilai-nilai ke-Pancasila-an harus bisa dimasukkan dalam segala aspek pendidikan. Ketika mengajarkan agama, maka nilai-nilai Pancasila harus masuk dalam pelajaran tersebut. Bagaimana bisa memasukkan Pancasila ke agama yang diajarkan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, maka ini kemudian menjadi tanggung jawab pengajar bersama tim pengembang kurikulum di lembaga pendidikan bersangkutan. Tatkala mengajar ilmu budaya pun, Pancasila kemudian juga harus diselipkan agar kemudian budaya dan Pancasila bisa saling bergandengan satu sama lain. Pancasila lahir dari budaya, sedangkan budaya sudah ada dalam Pancasila dan begitu seterusnya. Saat mengajar ilmu ekonomi pun, Pancasila juga perlu mendapat ruang aktualisasi diri agar pendidikan ekonomi yang diajarkan kemudian bernafaskan Pancasila. Praktik-praktik pengajaran dan pembelajaran tersebut juga harus terjadi dan dilangsungkan di segala materi lain.

Kerja Nyata

Menghidupan Pancasila di dunia pendidikan bukanlah tugas berat bila itu dilakukan dengan penuh keseriusan, komitmen dan etos kerja tinggi dari para penyelenggara pendidikan. Ketika ini bersangkut paut dengan keselamatan bangsa, seluruh komponen pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi harus bekerja keras. Menyelamatkan negeri ini dari ideologi-ideologi tertentu yang anarkis dan destruktif harus bisa dilakukan dengan sedemikian berhasil. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang sudah menyatu dalam kehidupan bangsa ini dan hal tersebut merupakan harga mati yang tidak bisa lagi ditawar-tawar keberadaannya. Bila para pendiri bangsa ini harus menggadaikan nyawa dan raganya untuk menjadikan Pancasila sebab sudah dipandang merepresentasikan seluruh identitas di negeri tercinta ini, maka tanggung jawab kita bersama adalah terus berpegang teguh kepada Pancasila baik sebagai falsafah hidup, pandangan hidup, ajaran hidup maupun ideologi. Tema Hari Kesaktian Pancasila 2015 atau tahun ini “Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila” tentu harus menjadi energi baru dan positif untuk membumikan Pancasila dalam setiap pergerakan pendidikan di semua lini kehidupan untuk melahirkan insan manusia yang berpikir(an) inklusif terhadap semua dan sesama. Semoga…