Bulan: April 2014

Ketika Ilmuwan Terjebak Pragmatisme Politik

Banjarmasin Post – Kamis, 10 April 2014 00:51 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/04/10/ketika-ilmuwan-terjebak-pragmatisme-politik)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dunia intelektual seharusnya berada dalam ruang yang steril dari kepentingan politik. Para pemikir seharusnya berada dalam ruang suci yang tidak semestinya menceburkan diri dalam politik praktis dan pragmatis. Para ilmuwan tidak selayaknya pula berbicara tentang politik kekuasaan dengan memberikan dukungan politik terhadap sebuah kepentingan tertentu.

Ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, ia kemudian menjadi bebas nilai. Dalam etika moralitas, ilmuwan, para pemikir, para intelektual, dan para akademisi lebih tepat duduk di luar gelanggang politik kekuasaan dan hanya bertugas memberikan nasihat-nasihat politik yang mencerahkan dan mencerdaskan untuk rakyat.

Mereka kemudian dapat dianalogikan sebagai para filsuf yang selalu memikirkan kebajikan umat dan terus menerus menjunjung tinggi idealisme. Idealisme kemudian menjadi pedoman dan langkah gerak para ilmuwan dalam melangkah. Pasalnya, salah melangkah, maka mereka kemudian sudah ikut merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ilmuwan tentu sudah seharusnya tidak ikut-ikut dalam politik praktis dan pragmatis. Sebab, pragmatisme dalam politik lebih, sangat kental kepentingan saling sikut-sikutan dan saling menghantam satu sama lain. Sementara ilmuwan tidak berada dalam maqam itu. Mereka merupakan penjaga moralitas dan sangat jelas bertanggung jawab untuk meneriakkan yang benar. Mereka bukan kaki tangan kekuasaan tertentu. Independensi dan netralitas ilmuwan adalah hal niscaya. Mereka berdiri atas nama idealisme dan keilmuwan yang dipegangnya secara teguh. Kemuliaan ilmuwan adalah ketika meluruskan yang bengkok serta menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan, bukan menjadi bagian dari tangan kekuasaan tertentu.

Namun, yang menjadi ironi adalah ketika mereka yang disebut para guru besar kemudian ikut menjadi pendukung kekuatan partai politik tertentu. Itulah yang terjadi kepada 300 guru besar emeritus PNS dan 200 cendekiawan seluruh Indonesia yang mendeklarasikan diri memberikan dukungan terhadap salah satu calon presiden dari partai peserta pemilu kali ini.

Salah satu guru besar yang ikut dalam deklarasi tersebut dan kebetulan merupakan ketua Forum Rektor Profesor Doktor Laode Masihu Kamaludin, kemudian memberikan penilaian bahwa sang calon presiden dipandang memiliki tawaran program paling konkret dibandingkan dengan yang dijanjikan oleh capres lainnya. Capres lain hanya menyebut judul besar sedangkan capres yang  dijagokan para ilimuan tersebut sudah mampu merinci program yang diusungnya (Media Indonesia, 3/4).

Pertanyaannya adalah, sangat tepatkah para ilmuwan ikut berada dalam ruang politik yang selama ini sangat kotor dan “amis”? Apakah secara etika keilmuwan, mereka sudah lupa bahwa tugas utama para ilmuwan berada dalam ruang suci dan tentu harus menyucikan dirinya dari kerja-kerja yang kemudian dapat mengotori dirinya sebagai para pemikir? Apakah mereka “akibat mencari sesuatu yang lain pascapemilihan presiden pun” ikut beramai-ramai terjun dalam politik praktis dan pragmatis? Apakah para ilmuwan akibat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan lain alias menganggur di kampusnya kemudian harus masuk dalam politik praktis pragmatis agar ke depannya tetap bisa beraktivitas?

Umumnya, siapa pun yang dekat dengan ruang kekuasaan dan penguasa, maka ia akan diberdayakan sebagai tenaga ahli. Itu kemungkinan terjadi kepada para ilmuwan yang mendukung terhadap pencapresan sosok yang menjadi ketua parpol tersebut. Apakah para ilmuwan kemudian sudah secara sengaja mendagangkan keilmuwannya agar bisa laku keras di pasar politik 2014? Dengan kata lain, keterlibatan para ilmuwan dalam politik praktis pragmatis dengan mendukung capres tertentu setidaknya menjadi pintu awal agar para politisi, termasuk capres tertentu ikut melirik mereka dalam membantu roda pemerintahan apabila terpilih sebagai presiden untuk lima tahun ke depan.

Terlepas apa pun jawabannya, sikap dan tindakan sejumlah guru besar dan atau para intelektual sangat jelas memperlihatkan, mereka sudah menjadikan basis keilmuwannya dalam politik praktis pragmatis. Idealisme keilmuwannya sudah digadaikan atas nama tertentu. Idealisme sudah menjadi tidak bernyawa sehingga ini kian mempertegas bahwa tidak ada bedanya antara politisi dan ilmuwan.

Politisi mengurusi politik dan ilmuwan juga mengurusi politik. Seharusnya antara politisi dan ilmuwan memiliki jalur tugas masing-masing, selama hal tersebut kemudian bisa memberikan kontribusi konstruktif sekaligus positif bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Ini sudah tidak lagi menjadi realitas.

Padahal, berbicara tentang ilmuwan, ia selalu identik dengan paradigma berpikir yang jernih, bijak, dan obyektif. Berpikirnya para ilmuwan selalu mengabarkan apa adanya, bukan kemudian ikut tergiring kepada kepentingan tertentu. Berpikir dan bertindaknya para ilmuwan selalu digerakkan dari dasar-dasar ilmiah dan masyarakat bukan diarahkan untuk mendukung capres tertentu.

Berpikirnya para ilmuwan adalah selalu mendasarkan diri terhadap pijakan-pijakan moralitas. Walaupun ada capres yang dipandang memiliki program yang terukur dan konkret, nama capres tertentu tidak perlu disebut. Apabila harus disebut, maka semua capres kemudian harus diberikan penilaian secara fair dan berimbang.

Semua capres mendapatkan porsi yang sama baik secara kekuatan maupun kelemahan masing-masing sehingga masyarakat pemilih bisa menilai sendiri siapakah capres yang layak memimpin negeri ini. Masyarakat pemilih, dengan kata lain, mempunyai pilihan politik masing-masing saat harus menjatuhkan pilihan politiknya terhadap capres tertentu. Sementara apa yang sudah dilakukan para guru besar dan atau cendekiawan terhadap capres tertentu tersebut sudah sangat tendensius serta terkesan subyektif. Ini merupakan sebuah ironi.

Oleh karena itu, kita tentunya kemudian perlu memasang pandangan yang sama agar tidak terjebak kepada kepentingan sektoral para ilmuwan tersebut bahwa partai politik sangat dekat dengan kekuasaan. Ketika para ilmuwan menjadi bagian dari partai politik, maka mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan atau pihak yang sedang ingin berkuasa.

Pertanyaan selanjutnya adalah beginikah perilaku para ilmuwan saat ini yang sudah menghalalkan segala cara agar mereka bisa ikut menikmati kursi-kursi kekuasaan? Sebetulnya, kalau mereka mau lebih bijaksana dalam menentukan langkah, tetap berada di ruang suci dan selalu memikirkan konsep keilmuwan saja adalah lebih mulia. Apabila ide dan gagasannya diperlukan untuk kepentingan bangsa, biarlah ide dan gagasan tersebut dijalankan oleh mereka yang berada di ruang kekuasaan yang memang bertugas dalam mengelola republik ini. (*)

Iklan