Bulan: Desember 2016

Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional

Kamis, 1 Desember 2016 02:12 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/01/orientasi-pendidikan-kita-tanpa-ujian-nasional)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung sejak 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (24/11/16). Pertimbangannya adalah sudah cukup Ujian Nasional (UN) dijadikan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional.

Hasil pemetaan dari beberapa kali UN sudah memperlihatkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional. Sisanya, yakni 70 persen masih di bawah standar. Oleh karenanya, yang masih berada di bawah standar nasional akan mendapatkan treatment dengan langkah mendongkraknya agar mampu melampaui standar nasional secara bertahap.

Langkah operasional dari kerja dongkrak tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan revitalisasi mutu guru, sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan komponen lain yang sesuai dengan kepentingan tujuan pendidikan nasional.

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan sekolah dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Anggaran negara kemudian dapat dihemat dengan sedemikian luar biasa, sehingga porsi anggaran tersebut dapat dioptimalisasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang layak dibenahi.

Sementara yang mengatakan pesimistis atas dihapuskannya UN adalah memberikan pandangan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak akan jelas langkah pergerakannya, sebab sekolah-sekolah se-nasional akan bekerja sendiri untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa keterlibatan pemerintah, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah akan berlangsung tanpa pengawasan yang holistik, terutama bahan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan Nyata

Pasca pernyataan (bisa disebut keputusan seorang mendikbud) dihapuskannya Ujian Nasional (UN), kita memerlukan langkah dan gerakan konkret dari seorang Muhadjir Effendy agar kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan nyata dalam pembangunan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di republik ini.

Adanya guyonan satire yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kebijakan” jangan sampai menjadi kebiasaan buruk dari satu rezim ke rezim yang kemudian justru melahirkan disorientasi gerak pendidikan nasional.

Contoh sederhana adalah hasil kerja keras Mendiknas M Nuh yang melahirkan Kurikulum 2013 kemudian dibatalkan pelaksanaannya di era Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang konon akan melahirkan kurikulum nasional, tapi kemudian tidak terlaksana karena (di)lengser(kan).

Mungkin apabila kita semua ingat Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dimana evaluasi belajar siswa diserahkan ke sekolah, apakah ini yang dimaksud oleh Muhadjir Effendy. UN dihapus dan diganti dengan Ebtanas. Ini berarti bahwa penilaian akhir belajar siswa dilakukan melalui sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan capaian pendidikan setiap sekolah secara nasional atau keberhasilan pendidikan di setiap daerah ketika kebijakan UN? Apakah dibuat rambu-rambu kebijakan tersendiri?

Kebijakan apapun yang dikeluarkan seorang mendikbud, jangan dan bukan semata kebijakan sensasional yang tidak memiliki dampak nyata bagi perubahan mutu pendidikan secara nasional.

Publik Mendukung

Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa yang berhak menilai keberhasilan para siswanya adalah sekolah dan guru, bukan pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat dan kita semua menyetujui itu.

Namun, ada poin mendasar yang kemudian harus dilakukan pemerintah bahwa keberhasilan belajar para siswa di sekolah harus memiliki pijakan yuridis formal yang dibuat pemerintah. Apabila ada 70 persen sekolah yang berada di bawah rata-rata capaian pendidikan nasional, itu kemudian harus diperjelas seberapa rendah atau tinggi tingkat mutu pendidikan yang sudah ada untuk kemudian mendapatkan treatment.

Kita semua yakin bahwa 70 persen yang dimaksud kemudian pasti memiliki variabel 70 persen yang beragam. 70 persen sekolah di daerah pinggiran tentu berbeda dengan 70 persen sekolah yang berada di daerah perkotaan secara mutu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

Sejarah pendidikan nasional kita dari satu pemerintahan ke pemerintahan sudah ditulis sangat jelas, bahwa desain pembangunan pendidikan di republik ini sangat rumit akibat pelbagai kepentingan politik yang masuk dan bermain di dalamnya.

Ketika berbicara tentang mutu pendidikan yang harus dibenahi, ini selanjutnya tidak hanya berbicara tentang sekolah secara fisik bangunan, tapi banyak hal kemudian berkaitan, sebut saja mutu guru yang rendah. Selain itu, juga pasokan buku yang juga sedikit terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari akses, input siswa yang juga rendah karena berasal dari latar belakang yang berbeda beda baik secara keluarga, daerah dan banyak lain. Ini kemudian berjalin kelindan dengan lemahnya pengawasan terhadap sekolah oleh pemerintah daerah dan pusat.

Bunyi Nawacita Jokowi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar”, menjadi berat untuk dilaksanakan secara konkret dan terukur.

Kini terlepas seperti apapun kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy, selama itu diniatkan untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas, mari kita dukung sepenuhnya. Semoga kebijakan penghapusan Ujian Nasional diikuti dengan langkah serius untuk melahirkan manusia Indonesia pintar dalam rangka menjawab tantangan global, sesuai bunyi Nawacita. (*)

 

Iklan