Bulan: Desember 2013

Negara Kleptokrat (Catatan Kritis Akhir Tahun 2013)

Banjarmasin Post, 31 Desember 2013 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/12/31/negara-kleptokrat-catatan-kritis-akhir-tahun-2013)

Oleh: Moh Yamin

Dosen Unlam Banjarmasin, Peneliti di Freedom Institute for Social Reform (FISoR)

Mencari pemimpin yang mampu memegang amanah dan kemudian menjalankannya atas nama kepentingan bangsa di atas segala-galanya, benar-benar susah dijumpai direpublik tercinta ini. Pemimpin saat ini lebih banyak mencari keuntungan pribadi dan golongan.

Menemukan seorang pemimpin yang kemudian menanggalkan nafsu pribadi dan golongan, ibarat api jauh dari panggang. Mereka yang ditunjuk sebagai pemimpin selalu bermainsilat lidah, kerap mencari pembenaran atas nama kepentingan sendiri dan selalu mempermainkan rakyat dengan sedemikian rupa.

Banyak pemimpin kita suka melakukan kebohongan dan pembohongan publik, mengelabui rakyat dengan pelbagai modus dan senang menghabiskan uang negara demi tujuan-tujuan yang tidak bermartabat sekaligus beradab.

Atas nama sebuah agenda sektarian, para elite negeri ini kemudian bertindak semaunya sendiri, mengabaikan akal sehat, membuang jauh-jauh cara berpikir secara jernih serta rasional, lebih mempertimbangkan kepentingan jangka pendek (short-terminterest) ketimbang kepentingan jangka panjang (long-term interest). Banyak program yang dibuat, kemudian lebih berpihak pada penyelamatan golonganisme.

Rakyatselanjutnya di(ter)pinggirkan dan di(ter)pental jauh-jauh dari medan kehidupan para elite negeri. Mereka tersungkur tanpa berdaya, menjadi kelompok yang dianaktirikan, dan diinjak-injak oleh para elite yang sangat rakus terhadap kekuasaan, jabatan, kedudukan, kursi dan uang.

Menjadi rakyat selanjutnya harus siap ‘diperkosa’ dengan sedemikian rupa oleh para elite yang sudah kehilangan nalar sehatnya. Dengan kondisi seperti itu, para elite bukan lagi berjuang untuk rakyatnya, akan tetapi mereka hidup dan menghidupinya dirinya sendiri secara taken for granted.

Hidup dan kehidupan para pemimpinnya jauh dari hidup dan kehidupan rakyatnya. Ketika rakyat menangis, menderita, berkeluh kesah, bernestapa, berduka dan lain seterusnya karena krisis ekonomi, para elite justru asyik masyuk dengan dunianya sendiri. Ada sebuah pertentangan realitas yang sangat luar biasa antara rakyat dan pemimpinnya.

Akhirnya,impian rakyat agar bisa menikmati hidup dan kehidupan yang sejahtera menjadi gagal terlaksana. Sementara impian para elite untuk terus menumpuk harta dengan sedemikian hebohnya, justru menjadi sebuah kenyataan. Kondisi semakin genting ketika perilaku dan mental elite tidak pernah mau berubah, selalu merasa tidak berbeban moral sama sekali atas pelbagai kepedihan hidup yang dihadapi dan dialami rakyatnya. Ini sangat ironis.

Ternyata,menjadi pemimpin yang seharusnya bisa melayani rakyatnya, sebatas di atas kertas semata. Menjadi pemimpin yang diharapkan memiliki kejiwaan pro-rakyat sudah gagal dilaksanakan dengan sedemikian rupa.

Menjadi pemimpin yang seyogyanya selalu memandang persoalan-persoalan rakyat sebagai sentrum perjuangannya dan kemudian ditunaikan dengan sedemikian kongkret, serta praktis hanyalah retorika belaka yang tidak berpengaruh bagi kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, apakah hal demikian akan terus menerus dipertontonkan? Terlepas apa pun jawabannya, negara sesungguhnya saat ini sudah berada dalam kondisi darurat.

Negara ini sudah dihuni para maling (kleptokrat) yang lebih suka menjarah apa yang dimiliki negara dan kemudian dibawa kabur. Negara hampir bubar, sebab dijalankan oleh pemimpin yang berhati culas dan licik, menggadaikan idealismenya demi sebuah kepentingan kekuasaan tertentu. Negara yang sudah berkondisi sedemikian mendekati titik kehancuran. Harapan sangat kuat untuk bisa membawa pembangunan kualitas hidup berbangsa yang bermartabat dan berdaulat ibarat menegakkan benang basah. Sudah terlalu tipis mengharap sebuah perubahan yang bisa memberikan makna konstruktif bagi keberlanjutan bersama di atas segala-galanya. Sudah terlalu minus untuk dapat melakukan kerja-kerja serius yang dikuatkan dengan komitmen sangat tinggi supaya bangsa dapat berbudaya, menjadi kuat, memiliki jati diri yang kuat dan begitu seterusnya. Bangsa dengan keadaan sangat mencemaskan sedemikian, sedang berada di ambang kerusakan di segala dimensi.

Pembangunan bidang pendidikan sudah tidak mampu ditunaikan dengan sedemikian rupa. Peningkatan daya saing bangsa sudah berada di titik nol. Budaya bangsa yang berakar dari dalam dirinya sendiri sudah tidak menjadi obor dalam menjalankan roda kehidupan bernegara.

Kepribadian bangsa juga sudah tergerus oleh pesimisme hidup dan kehidupan. Visi berbangsa menjadi pudar, sudah dikalahkan oleh praktik-praktik berpolitik yang kotor danmenjijikkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para elite negeri yang saatini sedang mempertontonkan pola berpolitik tidak etis dan bermoral tersebut sudah kehilangan tanggung jawabnya dalam rangka mengelola bangsa yang bersih dan bermartabat?

Menarik apa yang disampaikan oleh Haryatmoko dalam bukunya berjudul “Etika Publik,untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi’ tentang etika publik yang seharusnya dipegang teguh para penggawa di republik ini dalam menjalankan mandat publik. Etika publik di sini, selanjutnya berjalin kelindan dengantujuan (policy), sarana (polity) dan aksi politik (politics).

Policydi sini bermakna mengusahakan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Polity bermakna membangun institusi-institusi yanglebih adil dirumuskan sebagai membangun insfratuktur etika dengan menciptakan regulasi, hukum, aturan agar dijamin akuntabilitas, transparansi, dan netralitas pelayanan publik. Politics di sini dipahami sebagai ‘integritaspublik’ untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan relevan.

Tentu, berpolitik dengan tiga nilai tersebut memberikan jalan lapang bagi para elite agar mampu membangun mentalitas kepemimpinan yang terbuka, selalu menempatkan paradigma nasionalisme dan patriotisme dalam mengawal kehidupan berbangsa, sekaligus bernegara.

Berpolitik bukan dimuarakan untuk menghantam sana dan sini dengan mempraktikkan machiavalianisme untuk mencapai ruang-ruang kekuasaan tertentu. Berpolitik diabadikan dan diabdikan untuk kemampuan diri dalam berbuat terbaik dan termulia dalam mengangkat peradaban bangsa. Pertanyaan terakhir adalah apakah mereka yang mendapatkan amanat mulia dalam mengerjakan kerja-kerja kerakyatan mampu melakukan itu?

Inilah tantangan para pemimpin saat ini. Negeri ini sedang berada dalam darurat korupsi. Di setiap lini kehidupan, korupsi uang rakyat sudah kian dan semakin menggila. Data terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa total jumlahuang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp39, 3 triliun.

Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang.

Apa yang dirilis oleh KPK tersebut perlu menjadi tantangan bersama untuk melahirkan bangsa yang beradab dan pemerintahan yang bersih. Pergantian tahun dari tahun lama menuju tahun baru pun kemudian perlu dijadikan sebuah landasan pemimpin ke depan dalam mengelola republik ini.

Pasalnya, pemimpin yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa menjadi pelindung bagi hajat hidup orang banyak dengan menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan.

Lembaran baru di 2014 kemudian perlu ditulis dengan tinta-tinta emas tentang kinerja pejabat publik yang bersih dari korupsi. Lembaran lama di 2013 yang sangat nyinyir dengan dosa-dosa politik terhadap hajat hidup orang banyak, kemudian menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Apalagi, 2014 juga disebut tahun politik, sebab akan digelar pemilu legislatif dan presiden. Hal ini pun harus diniatkan secara tulus untuk bekerja dan berbuat bagi kebajikan bersama. Para kontestan pun harus meletakkan tujuan diri untuk melayani publik, bukan memperkosa hak-hak publik demi kepuasan nafsu pribadi dan sektoral. (*)

Karut Marut Penegakan HAM

Sinar Harapan, Selasa-10 Desember 2013 (http://www.shnews.co/detile-29287-karutmarut-penegakan-ham.html)

MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Terhitung sejak Desember 2011 sampai dengan Nopember 2012, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat setidaknya telah terjadi 83 tindak tindak kejahatan penyiksaan, hukuman yang kejam tidak manusiawi dan tindakan yang merendahkan martabat dengan korban mencapai 180 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Sementara konflik dan kekerasan akibat persoalan lahan masih marak terjadi di tahun 2012. Masih menurut catatan ELSAM, selama Januari-Agustus 2012, untuk subsektor perkebunan, terdapat 59 peristiwa konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Banyak dari konflik ini berbentuk bentrokan horizontal antara petani atau warga setempat dengan buruh-buruh perusahaan perkebunan atau pasukan keamanan perusahaan, yang biasa di-back up oleh aparat kepolisian atau aparat keamanan. Kekerasan fisik akibat konflik lahan ini menimbulkan 48 korban yang berasal dari petani atau warga; 14 korban yang berasal dari polisi dan TNI; 29 korban dari pasukan keamanan perusahaan atau pamswakarsa; 11 orang dari pekerja perkebunan yang bukan merupakan keamanan perusahaan, dan 21 orang korban tak teridentifikasi atau tidak jelas identifikasinya. Korban ini belum termasuk yang ditangkap, kehilangan dan kerusakan harta benda, dan korban kekerasan ekonomi, seperti mereka yang tergusur dan kehilangan akses atas penghidupannya (ELSAM, 2013).

Sementara dalam konteks kebebasan beragama pada periode Januari-Juni 2013, SETARA Institute mencatat ada 122 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mengandung 160 bentuk tindakan dan itu menyebar di 16 provinsi. Separuhnya terjadi di Jawa Barat (61) peristiwa, pelanggaran tertinggi berikutnya yaitu, Jawa Timur (18) dan DKI Jakarta (10) peristiwa. Dari 160 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat 70 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 70 tindakan negara, 58 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission) termasuk 11 tindakan penyegelan tempat ibadah dan 8 tindakan diskriminasi. 12 tindakan merupakan tindakan pembiaran (by omission). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalahKepolisian RI (23) tindakan, disusul unsur pemerintah daerah di semua tingkatan pemprov, pemkab/pemkot dengan (20) tindakan, serta Satpol PP (14) tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 8 tindakan.

Tentu, membaca deretan kekerasan dan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah tak tertangani dengan sedemikian serius, ini selanjutnya memperlihatkan secara tegas bahwa kondisi penegakan HAM di republik tercinta ini berada dalam kondisi ironis. Hak asasi manusia untuk bisa hidup bebas dan merdeka dalam menentukan jalan kehidupannya sudah ibarat menegakkan benang basah. Hanya karena kepentingan sektoral tertentu, HAM yang menyangkut hajat hidup orang banyak kemudian diabaikan dengan sedemikian rupa. Itulah yang sudah terjadi dalam sengkata lahan dan kebebasan beragama. Pihak perusahaan yang seharusnya mampu menjembatani kepentingan buruh sudah tidak dipedulikan sama sekali. Pihak aparat negara yang seharusnya mampu menjadi pendamai di antara yang berkonflik kemudian jusru melakukan pembiararan atau kemudian lebih berpihak kepada pihak tertentu? Terlepas apakah dibayar atau tidak, ini persoalan lain. Yang jelas, kondisi keberpihakan aparat negara terhadap pihak tertentu sesungguhnya tentu sudah ikut menyumbangkan persoalan baru dalam konteks pelanggaran HAM.

Muramnya Penegakan HAM

Diakui maupun tidak, ketidakjelasan dan muramnya penegakan HAM yang selama ini berlangsung sangat jelas membawa dampak sangat hebat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Akibat masih dominannya kepentingan elitis untuk mencari keuntungan sektoral sudah sangat jelas akan memproduksi kekerasan-kekerasan yang berefek pada masa depan penegakan HAM yang suram. Kita semua tentu sudah memiliki pandangan yang sama bahwa pelanggaran HAM yang terus berulang sampai waktu tak ditentukan akan menyebabkan persoalan baru bagi kehidupan bangsa. Salah satu di antaranya adalah akan lahir ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap kelompok elit yang diberi mandat untuk menegakkan HAM. Kelompok elit tersebut kemudian berjalin kelindan dengan manusia-manusia di republik ini yang sudah diamanahi mandat sekaligus tugas untuk menjadi penyelesai persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Negara dalam konteks totalitas kemudian bertanggung jawab sepenuhnya atas kegagalan penegakan HAM. Ketika negara selanjutnya tidak mampu menjalankan mandat serta tugasnya dalam membumikan penegakan HAM, ini disebut sebuah hancurnya HAM di negeri tercinta kita ini.

Tanggung Jawab Negara

HAM dalam pandangan The Universal Declaration of Human Rights adalah bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara. Ini berarti bahwa bebas adalah setiap manusia diberikan banyak pilihan dalam hal apapun. Setara kemudian berarti bahwa semuanya adalah sama dalam hal apapun sepanjang itu tidak merugikan kepentingan publik. Bahkan, setiap manusia memiliki hak hidup yang sama untuk mendapatkan keamanan. Setiap manusia kemudian juga sama di depan hukum dan atau mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa kemudian ada tindakan-tindakan diskriminatif. Tidak ada yang istimewa di depan hukum. Negara tentu bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hak dasar yang melekat kepada manusia. Rezim yang berkuasa saat ini pun sebetulnya bertanggung jawab sepenuhnya agar setiap hak setiap warga negaranya kemudian dapat dipenuhi dengan sedemikian rupa. Ketika hak setiap warga negara dalam bentuk mendapatkan perlindungan hukum saat tanahnya akan diserobot oleh pihak perusahaan dan haknya dalam menjalankan keagamaannya secara sunyat pun harus diberikan sepenuhnya, negara harus mengambil peran agar hak warganya bisa diperoleh. Pasalnya, ini berbicara tentang hak hidup dan hak menjalankan kehidupan secara merdeka.

Pertanyaan selanjutnya adalah mampukah negara bekerja atas nama kemanusiaan dan kebangsaan dalam rangka menegakkan HAM di republik tercinta ini? Apabila selama ini sang presiden selalu sesumbar akan memperjuangkan rakyat namun selama ini itu juga masih sebatas tong kosong nyaring bunyinya dan selama sudah dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata penegakan HAM tidak dijalankan sama sekali. Pelanggaran HAM masa lalu, seperti tragedi 1998 saja belum tuntas apalagi tragedi HAM lainnya. Ini adalah sebuah kondisi ironis di tengah tekad bulat sang presiden yang konon katanya sedang berjuang untuk rakyatnya. Pemilihan presiden (pilpres) 2014 sudah di depan mata dan kita berharap bahwa ke depan siapapun presidennya harus bisa lebih berani dan tegas dalam bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam konteks supremasi HAM. Oleh karenanya, ketika bendera HAM kemudian mampu berkibar dengan sedemikian tinggi, kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi bermartabat dan berwibawa.