Bulan: Desember 2017

Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_08 Desember 2017

(Refleksi Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2017)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku “Pendidikan Antikorupsi” (2016)

Di 2015, organisasi sosial-keagamaan terbesar yang dimiliki republik ini, yakni NU dan Muhammadiyah menggelar Muktamar. NU di Jombang dan Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, ada salah satu pesan dalam muktamar baik NU maupun Muhammadiyah yang kemudian menjadi sorotan perhatian bersama, yakni korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Dalam Editorial Media Indonesia, NU dan Muhammadiyah memunculkan rekomendasi keras untuk melawan para koruptor. Mereka harus dihukum mati dan tak boleh disalatkan. NU memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudarat dalam jangka panjang. Komisi Bahtsul Masa’il Waqi’iyah, dalam Muktamar Ke-33 NU, sepakat atas penerapan hukuman mati. Selanjutnya, usul koruptor tidak boleh disalatkan datang dari Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pidatonya di Sidang Pleno III Dinamika Wilayah dan Otonom. Ia merekomendasikan Muhammadiyah mengeluarkan secara resmi fatwa muktamar, koruptor tidak perlu disalatkan bila meninggal dan rekomendasi bahwa seluruh ibadah yang dikerjakan para pencuri uang rakyat tidak sah. Alasannya korupsi lebih keji daripada genosida dan pelakunya jelas serta membunuh umat secara pelan-pelan (08/08/2015). Walaupun pernyataan yang disampaikan kedua Ormas besar ini bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah beberapa kali dilontarkan, pernyataan tersebut memberikan penegasan kritis tentang semakin jengahnya Muhammadiyah dan NU terhadap perilaku para koruptor yang kian menyakiti kehidupan rakyat.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dirilis oleh harian Kompas, total jumlah uang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp. 39, 3 triliun. Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang. (Kompas, 5/12/12). Luthfi Hasan Ishaaq presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait skandal suap impor daging sapi; Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terkait kasus Hambalang; mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo akibat kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) ketika ia menjabat sebagai Dirjen Pajak yang merugikan negara sekitar Rp 375 miliar; Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten terkait kasus kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten; Fuad Amin, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Madura sekaligus mantan Bupati Kabupaten Bangkalan selama dua periode terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura (2/12/14) merupakan beberapa pejabat tinggi lain yang juga sudah diamankan oleh KPK. Yang ternyar adalah dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118, 1 miliar.

Tentu, membaca berita tersebut, ini sangat mengejutkan dan menyayat hati. Bagaimana tidak, korupsi dengan segala anak pinaknya sudah semakin menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah melumpuhkan roda perjalanan republik tercinta. Di segala lini birokrasi, para pejabat menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sehingga di sinilah titik terendah dari kian kecilnya kemajuan bangsa tercinta ini. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa besar dan maju ke depan, sementara isi kantongnya dikosongkan oleh mereka yang tidak berhati nurani kemanusiaan sama sekali. Mereka sebatas berpikiran kerdil dan sempit. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menyenangkan diri sendiri dan golongan. Kondisi ironis tersebut semakin memberikan sebuah ilustrasi tak terbantahkan bahwa ternyata korupsi dengan para pelakunya sudah mematahkan semangat bangsa untuk mampu menjadi beradab, bermartabat dan berkualitas.

Pertanyaannya adalah mengapa para pelaku korupsi yang konon sudah berpendidikan serta dipercaya mengemban amanat rakyat kemudian tidak bisa menjalankan tanggung jawab sekaligus tugasnya secara tepat sasaran? Memang, kita semua mungkin akan berpikir cukup keras, ada apakah dengan para pejabat kita di negeri tercinta ini. Padahal kebanyakan dari mereka sudah berpendidikan tinggi. Segala fasilitas serta gaji sekaligus tunjangan pun sudah disediakan oleh rakyat yang diambil dari kas negara namun mengapa mereka tidak bisa bekerja dengan penuh pengabdian tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Tentu, dengan segala kemampuan dan kepemilikan yang dimilikinya tersebut, mereka seharusnya akan lebih bertanggung jawab atas segala bentuk kepercayaan politik rakyat yang dipundakkan kepadanya.

Kegagalan Pendidikan

Sangat sederhana untuk menjawab kondisi pejabat saat ini. Pertama, ternyata pendidikan yang mereka tempuh belum mampu membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang bersentuhan dengan realitas sesungguhnya. Kebanyakan pejabat kita hanya mampu menguasai teori, namun tidak bisa melaksanakannya di ranah realitas. Paulo Freire mengatakan bahwa manusia yang hanya mampu melihat keadaaan yang rusak namun tidak mampu memecahkan serta memberikan solusi terhadap keadaan sedemikian disebut pendidikan naif. Kesadaran kehidupan yang dibangun dan dijalankan tidak berdampak sangat konkret dan praksis terhadap kenyataan kehidupan sesungguhnya sehingga di sinilah sebuah bentuk kegagalan pendidikan.

Kedua, pendidikan adalah sebuah penyadaran manusia dalam arti sesungguhnya, menurut Romo Mangunwijaya. Disebut berpendidikan adalah ketika manusia mampu memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi dalam membangun sebuah kehidupan yang beradab dan berperadaban sangat tinggi, mengutip pendapat Driyarkara. Disebut berpendidikan adalah ketika ada sebuah perubahan sikap dan pikir yang sebelumnya sangat destruktif menuju konstruktif, dari teoritis menuju praktis-konkret, dari tertutup menuju terbuka, dan dari elitis menuju populis. Sepertinya, para pejabat yang sedang mengelola negeri ini tidak memiliki cara pandang dan cara sikap sedemikian sehingga apa yang dikerjakannya melenceng dari tanggung jawab dan mandat dari rakyat. Seharusnya, mereka bekerja dengan sepenuh hati demi melayani hajat hidup orang banyak, para pejabat kemudian mencampakkan amanat suci tersebut ke tong-tong sampah dan selanjutnya menjadi pembunuh bagi kehidupan rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut homo homini lupus. Menjadi pejabat yang berhati kemanusiaan dan kerakyatan sudah ibarat menegakkan benang basah. Yang terjadi selanjutnya adalah kian menjungkalkan kehidupan rakyat ke jurang kenestapaan dan kemelaran hidup antah berantah.

Selamatkan Generasi

Menyelamatkan generasi bangsa merupakan sebuah harga mati. Kita semua yang masih memiliki cita-cita mulia serta nurani tentu berpandangan serta berharap bahwa generasi bangsa ke depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau mungkin di era kepemimpinan selanjutnya perlu mendapatkan pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus menjadi sebuah bagian dari pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Bentuk nyata pelaksanaan pendidikan anti-korupsi kemudian bisa dimasukkan dalam kurikulum dan turunannya adalah berbentuk silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam kelas. Mata pelajaran dan mata kuliah yang bisa dimasukkan pendidikan anti-korupsi bisa berupa mata pelajaran atau mata kuliah sosial dan berhitung yang sama-sama berpeluang menjadi bagian dari pendidikan anti-korupsi.

Untuk mata pelajaran atau mata kuliah sosial, dampak korupsi terhadap kepentingan bersama bisa dijelaskan dan menjadi pembahasan bersama. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah berhitung, kerugian ekonomi tentu bisa menjadi pembahasan utama. Oleh sebab itu, ketika pendidikan anti-korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil dalam lembaga pendidikan, maka mulai dari miniatur kehidupan yang bernama sekolah, generasi bangsa ke depan akan menjadi manusia-manusia yang akan steril dari kepentingan-kepentingan sektoral. Generasi bangsa bisa lebih bersih dan mempunyai semangat dalam bekerja dengan penuh kejujuran. Apalagi, contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi kemudian menjadi pembahasan di ruangan kelas, maka pembelajaran dalam kelas semakin menarik dan menantang sehingga para anak didik akan kian antusias dalam mengikuti pelajaran. Para anak didik akan lebih cepat memahami apa itu korupsi dan koruptor itu sesungguhnya. Contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi dimaknai sebagai bahan renungan bersama, terutama bagi para anak didik agar mereka jangan seperti para pejabat koruptif ketika suatu saat memimpin negeri tercinta ini. Mereka tentunya harus menjadi manusia-manusia yang berhati mulia dan bersedia menjadi “pemimpin amanah” apabila kelak mengelola republik ini.

Butuh Figur

Namun tanpa disadari pula, pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi juga membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Guru atau dosen dalam konteks ini juga harus menunjukkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejujuran dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada semua anak didiknya. Guru atau dosen menjadi inspirasi dan inspirator yang akan membangkitkan kesadaran diri anak didik untuk meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya. Memberikan sebuah potret kehidupan yang asli dan bukan direkayasa dari guru atau dosen kepada anak didiknya merupakan sebuah hal niscaya. Ke depan, marilah selamatkan bangsa ini melalui pendidikan karena dengan pendidikan, karakter bangsa serta moralitas anak-anak bangsa akan mampu berdiri tegak untuk mengatakan tidak terhadap korupsi.

Iklan