Bulan: November 2008

Hak Dasar Pelayanan Pendidikan

Suara Merdeka, 13 November 2008

Oleh Moh. Yamin, Pendidik, Ketua Freedom Institute for Social Reform (FISoR) Malang &

Peneliti pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Salah satu amanat penting yang dihasilkan dari ratifikasi Konvenan ECOSOC (Economic Social dan Culture Right) akhir 2005 lalu adalah setiap negara anggota peratifikasi Konvenan ECOSOC wajib memberikan hak dasar pelayanan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Aturan penting yang juga harus diikuti setiap anggota peratifikasi Konvenan ECOSOC adalah wajib melaporkan perkembangan pelayanan pendidikan dasar dan hasil pendidikan yang dicapai warganya setiap tiga tahun sekali kepada badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait.

Sehingga akhir 2008 ini, Indonesia sebagai negara anggota peratifikasi Konvenan ECOSOC harus sudah menyiapkan laporan tersebut, apakah ada perkembangan signifikan tingkat pendidikan warga negaranya sejak akhir tahun 2005 hingga akhir 2008 ini atau tiga tahun pasca ratifikasi Konvenan ECOSOC. Lebih tepatnya, apakah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah mengalami melek pendidikan sehingga menjadi penduduk yang bisa membaca dan menulis.

Tanpa harus menggunakan data baik yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun sejumlah lembaga survey lain yang mendata jumlah anak-anak miskin yang tidak bisa bersekolah dan atau putus sekolah akibat ketidakmampuan secara finansial, realitas sosial di sekitar lingkungan kita sudah cukup mewakili untuk berbicara sangat jujur bahwa tingkat pendidikan anak-anak bangsa di negeri ini amat mengalami penurunan tingkat tinggi. Setiap tahun, banyak anak negeri yang harus putus sekolah dan tidak bisa bersekolah sehingga mereka menjadi anak jalanan, pengemis jalanan, pengamen jalanan dan sejumlah profesi lain yang sebenarnya tidak pantas dan layak dijalani oleh mereka.

Sebab mereka sebenarnya harus belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin demi masa depan bangsa dan dirinya sendiri. Sehingga dalam konteks demikian pun, anak-anak negeri di bangsa ini sangat jelas mengalami penguatan pendidikan dasar yang sangat lemah. Mereka sangat jauh dari harapan ideal minimal untuk menjadi anak-anak yang disebut mampu membaca dan menulis. Impian besar untuk hidup berkualitas pun ibarat menegakkan benang basah. Di sejumlah daerah di perkotaan, yang biasanya berpusat di tengah kota, dekat jembatan, di bawah kolong jembatan dan lampu merah, jumlah anak-anak putus sekolah dan tidak bersekolah bertebaran di mana-mana. Belum lagi, di sejumlah daerah pedesaan yang terkadang sangat sulit dan jarang terakses oleh keramaian kota, anak-anak miskin tidak berpendidikan pun mengalami kuantitas yang sangat tinggi. Ini adalah sebuah fakta sosial.

Potret nyata ini memberikan bukti kongkrit bahwa ratifikasi Konvenan ECOSOC tidak memberikan perubahan signifikan bagi kemajuan pendidikan di negeri ini. Tetap mengalami stagnasi luar biasa. Penduduk di negeri ini masih mengalami keburukan kualitas pendidikan. Yang jelas, anak-anak orang miskin tidak pernah mendapatkan perhatian sangat serius dari pemerintah. Mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbuang di negerinya sendiri, seolah menjadi sampah yang harus dibuang jauh-jauh. Anak-anak orang miskin menjadi kelompok anak-anak negeri yang harus rela menjadi terasingkan di negerinya sendiri. Mereka hidup dalam keterbelakangan pendidikan dan tetap terpenjara dalam jeruji kemiskinan pendidikan.

Kegagalan

Masih besarnya jumlah anak negeri yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dasar dari pemerintah merupakan satu bentuk kegagalan memenuhi Konvenan ECOSOC. Pemerintah Indonesia dalam konteks tersebut belum memiliki kehendak politik sangat tinggi untuk menjalankan amanat ratifikasi Konvenan ECOSOC. Masih ada kecenderungan politik untuk melepaskan tanggung jawab sebagai salah satu anggota yang ikut meratifikasi Konvenan ECOSOC.

Kondisi demikian pun cukup memberikan sebuah jawaban sangat sederhana bahwa pemerintah Indonesia belum dan tidak memiliki kesadaran politik untuk segera meningkatkan tingkat taraf pendidikan dasar masyarakatnya. Apabila pemerintah Indonesia mengukuhkan ratifikasi Konvenan ECOSOC dalam UU No. 19/2005, itu pun hanya sebuah langkah politik pencitraan an sich supaya PBB dan negara-negara anggota peratifikasi Konvenan ECOSOC lainnya menilai, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Sistem Buruk

Sesungguhnya, persoalan mendasar yang menggagalkan pelaksanaan Konvenan ECOSOC adalah sistem yang dibangun dan dijalankan sangat buruk, mulai dari manajemen, pelaksana, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi. Sehingga kondisi demikian menjadikan pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar kepada setiap warga negara Indonesia pun macet total. Pertanyaannya adalah siapakah yang harus disalahkan dalam konteks tersebut?

Siapapun tidak bisa disalahkan namun yang patut bertanggung jawab adalah penanggung jawab utama yang diberi mandat untuk mengimplimentasikan UU No.19/2005 sebagai perwujudan kongkrit ratifikasi Konvenan ECOSOC. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah laporan tiga tahunan yang akan disampaikan pemerintah Indonesia akhir 2008 ini diterima atau ditolak pertanggungjawabannya, sesuai dengan ratifikasi Konvenan ECOSOC? Kita tunggu saja.

Sampai Kapan NU Harus Berpolitik?

Kompas Jatim, 11 November 2008

Oleh Moh. Yamin, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) putaran II 4 Nopember 2008 sudah usai. Rakyat Jatim tinggal menunggu hasil resmi pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim, apakah Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi) atau Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa) yang akan memimpin Jatim 2008-2013. Yang sangat menarik dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) selalu ikut serta meramaikan calon, apakah KaJi atau KarSa. Lebih tepatnya, banyak pengurus muda dan tua (kalangan sepuh) NU mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang Kota maupun Kabupaten, Pengurus Kecamatan dan bahkan Pengurus Ranting pun ikut berbondong-bondong menjadi tim sukses pemenangan calon tertentu.

Mereka semua berdalih atas nama NU dan kepentingan umat. Sehingga ini kemudian mengesankan bahwa NU menjadi terkomoditaskan. NU dijadikan alat kepentingan sekelompok tertentu demi tujuan sempit dan kerdil. Pertanyaannya adalah atas nama NU dan kepentingan umat versi siapakah mereka berbicara? Sangat susah untuk dicari jawabannya. Sebab yang terjadi di ranah praksis, sebagian besar justru memanfaatkan NU sebagai media mencari keuntungan pragmatis an sich. NU dikomersialisasikan demi mencari duit. Ini sungguh ironis.

Apakah pengurus NU hari ini mulai Pusat hingga Daerah sudah melupakan pesan para pendiri NU, sebut saja Mbah Hasyim Asy’ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri dan lain seterusnya supaya NU harus menjadi rahmatan lil alamin. NU menjadi rumah untuk semua sehingga NU harus dijaga keberadaannya sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik mencari kekuasaan dan jabatan.

NU, Barang Dagangan

Realitas politik menunjukkan bahwa seolah NU sudah dijadikan barang dagangan oleh sekelompok orang yang berpengaruh di tubuh NU dan di depan masyarakat nahdliyin. NU dijajakan dengan sedemikian rupa. Ia ibarat perempuan cantik yang bisa didekati dan dinikahi oleh siapapun selama siap membayar dengan mahar sangat mahal. Tidak peduli, apakah ia kemudian dipolitisasi dengan mengorbankan kepentingan umat NU.

Ketika kondisinya menjadi sedemikian kronis, NU tak ubahnya wanita penghibur yang tidak memiliki harkat dan martabat. Ia sangat rendah wibawa dan kehormatan. Kadar wibawa dan kehormatannya menjadi luntur dan tercabik-cabik dengan sedemikian parah. Sangat mungkin, idealisme NU sebagai alat perjuangan sosial-keagamaan pun menjadi tergadaikan. NU menjadi underbow kepentingan golongan tertentu akibat perilaku, sikap dan tindakan oknum-oknum yang memanfaatkan NU demi kepentingan pribadi dan golongan.

Perpecahan di Tubuh NU

Diakui maupun tidak, perpecahan akan muncul ketika sesama pengurus berbeda jalan atau ketika sesama pengurus menjadikan NU sebagai alat pemenangan seorang calon tertentu. Sebab di situlah muncul, sikap saling mendukung calon dengan saling menjelekkan dan menjatuhkan calon lain. Ini merupakan sebuah keniscayaan.

Tatkala atmosfirnya menjadi panas, persahabatan, pertemanan, persaudaraan dan lain seterusnya antar sesama pengurus NU akan mulai hilang. Mereka akan saling membenci satu sama lain. Sehingga ajaran ahlussunnah wal jama’ah (aswaja) seperti tawasuth, tawazun, tasamuh, i’tidal dan lain seterusnya pun menjadi barang langka untuk dihidupkan. Mereka terlelap di lautan dendam kesumat. Pertanyaannya adalah siapakah yang disalahkan? Semua bersalah dalam konteks tersebut.

Sebab masuk dan menjadi pengurus NU memiliki tujuan mulia untuk berjuang demi kepentingan umat, bukan kepentingan partai politik tertentu, golongan, suku dan lain seterusnya. Berkiprah di NU bukan diniatkan mencari secuil kekuasaan maupun kekayaan namun mengabdi demi kemasalahatan umat dengan setulus-tulusnya. Ini belum lagi berbicara efek langsung terhadap masyarakat nahdliyin yang kemudian berpotensi terpecah belah.

Selamatkan NU

Tragedi yang telah menimpa NU sedemikian jangan sampai terulang kembali. Menyelamatkan NU adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. NU harus dihadirkan sebagai ormas yang menjaga netralitas dan independensi. Politik aji mumpung harus dibuang jauh-jauh dari sikap dan pikiran para pengurus NU mulai dari Pengurus Besar hingga pengurus Ranting. Apabila ada sejumlah pengurus NU yang ingin bermain politik praktis, berhentilah menjadi pengurus NU secara definitif dan silahkan aktif di partai politik. Sebab ini lebih bijak dan arif sehingga NU tidak dikesankan dipolitisasi. Akhirnya, masyarakat nahdliyin pun tidak terseret-seret masuk gelanggang politik praktis pula.

Tantangan NU 2009

Pemilihan Umum (pemilu) 2009 baik legislatif (DPR Pusat, Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten) maupun Presiden-Wakil Presiden sudah di depan mata. Apakah NU akan kembali dipolitisasi? Kemungkinan besar adalah “ya” ketimbang “tidak”. Siapakah mereka? Pertama, para pengurus NU yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon legislatif atau yang berencana ingin jadi RI 1 atau 2. Kedua, para pengurus NU yang menjual NU demi memenangkan calonnya baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Lebih tepatnya, mereka menjadi broker (makelar) semata selama mendapat keuntungan tertentu di balik itu. Pertanyaannya adalah sampai kapan NU harus berpolitik dan kapan kemudian harus mengabdikan diri demi kemaslahatan umat? Inilah tantangan besar NU ke depan, semoga “yang merasa menjadi pengurus NU” sadar diri dan mau mengambil langkah re-orientasi perjuangan demi kepentingan umat, bukan atas nama golongan dan pribadi. Mereka mengambil pelajaran berharga dari sejumlah realitas momen politik tatkala NU harus berpolitik atau dipaksa untuk ikut berpolitik praktis.

Dampak Krisis Global terhadap Pendidikan

Suara Pembaruan, 11 November 2008

Oleh Moh. Yamin, Pendidik, Ketua Freedom Institute for Social Reform (FISoR) &

Peneliti pada Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kota Malang

Belahan negara manapun termasuk Indonesia kena tamparan keras dan telak krisis keuangan global yang diakibatkan oleh krisis keuangan Amerika Serikat sehingga kondisi demikian menyebabkan keuangan dalam negeri pertiwi ini menjadi labil atau mengalami defisit anggaran. Kondisinya cukup keruh dan sangat mengkhawatirkan. Ketika kondisinya menjadi sedemikian, ini pun membuat masyarakat menjadi harap-harap cemas, apakah krisis keuangan sebagaimana tahun 1997 lalu akan terulang kembali, apakah pemerintah bisa mengatasi hal tersebut sesegera mungkin.

Dalam konteks demikian, pemeritah meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak panik menghadapi kenyataan krisis tersebut sebab akan segera dipulihkan. Namun terlepas krisis tersebut akan segera selesai atau terus berlanjut beberapa waktu ke depan, ada satu persoalan cukup mendasar yang bisa diamati lebih serius akibat dampak krisis global tersebut. Tanggal 16 Agustus 2008 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009 sebesar 20%. Bila dinominalkan sekitar Rp. 224 triliun.

Pertanyaannya adalah mampukah pemerintah tetap mencapai target alokasi anggaran sebesar 20% ketika dihadapkan dengan krisis keuangan global yang kemudian cukup memporak-porandakan atmosfir keuangan dalam negeri? Menurut teori ekonomi makro, faktor eksternal sangat mempengaruhi faktor internal. Kondisi keuangan global memiliki dampak tajam pada kondisi keuangan dalam sebuah negara tertentu, seperti Indonesia. Penyusunan keuangan negara pun yang bersifat nasional pun harus tetap mempertimbangkan atmosfir keuangan internasional.

Tidak demikian, ini alamat buruk bagi perjalanan sebuah negara. Oleh karenanya, mampu atau tidak mampu untuk merealisasikan anggaran pendidikan 20%, maka hal tersebut sangat jelas merupakan satu pekerjaan yang tidak cukup membutuhkan keberanian politik pemerintah mengatakan “ya” atau “tidak”. Namun diperlukan satu pertimbangan serius, akurat, tajam dan cermat sehingga kendatipun harus tetap memaksakan diri memenuhi persentase 20% namun tetap tidak mengabaikan hal-hal lain yang juga penting dan signifikan demi pembangunan Indonesia ke depan.

Para pengamat ekonomi justru agak pesimis, pemerintah akan mampu merealisasikan anggaran 20% sedemikian sebab keuangan negara berada dalam ancaman resiko sangat tinggi. Sebab anggaran negara bisa jebol atau akan membengkak sangat besar ketika harus dipaksakan untuk sesuai target 20%. Akan tetapi, optimisme untuk tetap sesuai dengan persentase 20% juga meninggi bila mencermati harga minyak dunia yang juga turun tajam, mencapai US$ 65/barel. Sehingga posisi demikian terkadang pula melahirkan pertimbangan-pertimbangan cukup dilematis antara “bisa” atau “tidak bisa” untuk sampai target 20%.

SBY menyampaikan bahwa harga minyak dunia mengalami naik turun sehingga sangat sulit untuk memprediksi harga minyak dunia saat ini akan tetap pada posisi stabil atau tidak ke depannya. Mencermati krisis tersebut yang cukup membahayakan keuangan negara, maka pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang bersifat jangka pendek (short-term) dengan satu tujuan supaya dunia pendidikan bisa ditingkatkan persentase anggarannya.

Sebab ini merupakan satu kebijakan politik yang sangat konyol sehingga ini kemudian justru bukan memperbaiki kondisi dalam negeri namun akan mencarut-marutkan suasana dalam negeri. Oleh sebab itu, ini membutuhkan satu perhitungan kehati-hatian yang ekstra. Sebab membicarakan persoalan keuangan negara sama halnya membincangkan nasib bangsa dan negara di hari selanjutnya.

Salah mengambil kebijakan, maka ongkos yang harus dibayar pun sangat besar. Sehingga diakui maupun tidak, pertimbangan mengambil langkah-langkah penanggulangan dan penyelamatan keuangan negara harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang (long-term). Tidak menjadi persoalan ketika pemerintah di bawah kendali SBY melanggar janji politiknya untuk harus sesuai target anggaran pendidikan 20% selama menggunakan pertimbangan rasional.

Yang jelas, resiko besarnya adalah citra politik pemerintah harus anjlok di depan masyarakat di negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Sehingga para guru atau sejumlah elemen masyarakat yang sangat gembira atas rencana dinaikkannya anggaran pendidikan 20% menjadi kecewa dan gigi jari. Mereka pun akan menstempel pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tidak konsisten. Akan tetapi itu adalah pilihan politik yang harus diambil apabila pilihan-pilihan lainnya tidak ada.

Buah Simalakama

Ketika pemerintahan SBY gagal mewujudkan anggaran pendidikan 20%, maka itu harus diterima secara terbuka. Ini ibarat buah simalakama yang harus ditelan kendatipun tidak enak rasanya. Bukan berarti pula, SBY tidak memiliki kehendak dan kemauan politik sangat tinggi supaya anggaran pendidikan memiliki persentase sangat besar. Hal tersebut terjadi karena pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih mendesak bagi penyelamatan bangsa dan negara ini.

Kecerdasan dan Kearifan

Ketika harus menelan buah simalakama sehingga SBY pun anjlok citra politiknya menjelang pemilu presiden 2009, maka pemerintah harus tetap berpikir cerdas dan arif agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan lain yang strategis dalam upaya tetap memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan. Tidak sampainya target 20% bukan berarti, pendidikan tidak bisa maju.

Dibutuhkan kepekaan dan insting sangat tinggi supaya bisa mencari celah dana lain agar pendidikan tetap mendapatkan kucuran deras namun dengan pertimbangan tidak menggadaikan bangsa dan negara atau memposisikan pertiwi ini dalam keadaan yang terancam oleh kepentingan-kepentingan asing.