Bulan: Mei 2014

Visi Reformasi Ilusi

Sinar Harapan, Selasa – 13 Mei 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/140513085/Visi-Reformasi-Ilusi-span-span-)

MOH. YAMIN

*Penulis adalah mantan mahasiswa aktivis, dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin.

Reformasi 1998 yang ditandai tragedi Trisakti 12 Mei, kemudian berlanjut pada 21 Mei yang berbentuk lengsernya Soeharto dari singgasananya merupakan awal era baru bagi kehidupan berbangsa di negeri ini secara multidimensi.

Rakyat Indonesia selanjutnya berharap, Reformasi memberikan angin baru bagi seluruh sendi kehidupan di republik tercinta ini, baik politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Permasalahannya, kendati pun usia Reformasi sudah berjalan lebih dari 16 tahun, tepat pada 21 Mei 2014, ternyata belum menampakkan hasil nyata dan konkret bagi perubahan bangsa ini. Rakyat tetap miskin. Hukum masih abu-abu. Politik masih kental intrik-mengintrik. Ekonomi tetap berpihak kepada para kapitalis dan begitu seterusnya.

Setiawan Djody dengan mengutip pendapat Ronald Reagan mengatakan, “Kita adalah sebuah bangsa yang memiliki pemerintahan, bukan sebaliknya.” (Reformasi dan Elemen-elemen Revolusi, 2009:6). Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah memiliki pemerintah ataukah pemerintahan yang menguasa bangsa ini?

Pengertiannya, bila bangsa ini mempunyai pemerintahan, itu akan dijalankan dengan semangat keterbukaan, kejujuran, profesionalisme, dan begitu seterusnya. Sementara itu, bila pemerintahannya menguasai bangsa, di sini terjadi sebuah bentuk pemerintahan yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dan golongan, dikerjakan secara sewenang-wenang, ditunaikan demi melancarkan agenda sektarian untuk tercapainya sebuah kepentingan sesaat.

Terlepas apa pun jawabannya, paling jelas di depan mata, pemerintahan kita adalah bentuk pemerintahan yang sudah dikuasai para bandit yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya.

Para bandit tersebut justru berada dalam lingkungan pemerintahan yang semata berkehendak memuaskan libido politiknya, tanpa membangkitkan kesadaran politik sangat profetis serta konstruktif bagi keterwujudan masyarakat yang steril dari kemiskinan dan lain sebagainya. Inilah yang dikhawatirkan Setiawan Djodi, memang kita belum keluar dari kubangan pemerintahan yang kerdil dan represif.

Walaupun sudah berkali-kali berganti presiden saat Reformasi, tetap saja gaya kepemimpinan yang dibuat bukanlah bernurani rakyat dan kerakyatan. Setiap pemimpin selalu meletakkan program pribadi dan golongan sebagai panglima yang harus ditunaikan terlebih dahulu.

Presiden produk Reformasi tetap memertahankan strategi dan tujuan berperang melawan rakyat, menjadikan rakyat sebagai tumbalnya, membodohi rakyat, dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang eksklusif sehingga melukai nurani rakyat, merugikan kepentingan bersama di atas segala-galanya, mengabaikan hak dasar setiap rakyat agar mereka mendapatkan pelayanan terbaik dari negara.

Pemerintah dan yang menjalankannya sudah absen terhadap mandat tersebut. Mereka sangat abai terhadap segala kebutuhan dan kepentingan rakyat, lebih menjatuhkan politik supaya agenda yang sebatas bermuara kepada pemenuhan personal dan koletif an sich menjadi sebuah hal yang niscaya untuk digelar dengan sedemikian rupa.

Apakah rakyat akan semakin berada dalam lubang kenestapaan akibat akrobat pemerintahan yang sangat luar biasa anarkistis dan destruktif? Para bandit yang berkuasa di takhta kekuasaannya menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapatnya. Reformasi, dengan demikian, hanya menguntungkan sejumlah pihak yang sedang mengejar kekuasaan.

Reformasi bukanlah dimaknai sebagai gerakan dan pergerakan sangat fundamental untuk mengubah cara pandang dan berpikir dari tutup menuju terbuka, dari destruktif menuju dinamis, dari statis menuju dinamis.

Reformasi bukan dimaknai sebuah jendela untuk menatap hari esok yang lebih baik bagi kemaslahatan bersama. Reformasi bukan pula ditujukan menciptakan impian-impian bersama yang bernama pemerintahan yang bersih, rakyat yang cerdas, rakyat yang sejahtera, dan begitu seterusnya.

Visi reformasi sebagaimana yang diteriakkan aktivis mahasiswa hingga harus menggadaikan nyawanya kemudian menjadi sebuah ilusi belaka yang tidak pernah diperjuangkan para elite negeri ini.

Jalan Buntu

Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang kini menjadi pejabat atau elite di negeri ini sudah kehilangan tanggung jawab untuk bisa berbicara menggunakan suara hati nurani? Jauh-jauh hari, Plato dalam magnum opus-nya berjudul “Republik” mengatakan, pemimpin yang dekat dengan rakyat adalah mereka yang bisa mendengar suara rakyat, menerjemahkan suara-suara rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Mereka yang mampu mendengar dan menerjemahkan suara hati nurani rakyat selanjutnya disebut para filsuf atau memiliki kebijaksanaan tingkat tinggi sehingga setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya selalu berpatokan kepada jiwa kearifan dan kebijaksanaan, menggunakan nalar semangat membangun kehidupan bangsa yang dibalut dengan kebaikan dan kebajikan. Mereka kemudian dinamakan para negarawan.

Sementara itu, mereka yang justru sudah mengabaikan jiwa kearifan dan kebijaksanaan kemudian disebut para politikus yang hanya berpandangan ibarat kacamata kuda, tidak meluas, sangat sempit. Analoginya, Reformasi telah gagal melahirkan para negarawan yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan bangsa ini. Reformasi berada di jalan buntu yang kemudian tidak berujung kepada jalan yang terang, jelas, dan konkret ke hasil yang semestinya dituju.

Reformasi hanya memproduksi para politikus yang lebih suka menjilat sana-sini, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling memfitnah, saling bertengkar karena hanya persoalan pembagian kekuasaan serta kursi yang tidak sama dan begitu seterusnya (baca: pemilu ke pemilu saat Reformasi).

Reformasi semakin menjauhkan kehidupan bangsa yang beradab. Reformasi justru menjadi kuda tunggangan sejumlah kelompok yang lebih mengejar kekuasaan dengan mencoba menghalalkan cara. Mereka yang berada di takhta kekuasaan seolah berjuang demi kepentingan rakyat, namun kenyataannya nol. Mereka yang sudah diamanati memenuhi hajat hidup orang banyak ternyata melakukan pengingkaran janji, melakukan kebohongan serta pembohongan publik.

Pepesan Kosong

Hal yang harus dipersoalkan, apakah Reformasi kini hanya sebatas pepesan kosong yang tidak bermakna? Ia diproduksi bukan lagi sebagai gerakan membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Ia tidak lagi memiliki kontribusi signifikan bagi arah perjalanan bangsa ini. Reformasi yang dilakukan sudah kehilangan orientasi karena dibajak para politiskus yang bermental koruptif.

Kini publik mulai meragukan implimentasi Reformasi, apakah benar-benar ditujukan membenahi dan memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa atau hanya jargon belaka.

Rakyat sekali lagi jangan selalu diperalat guna sebuah tujuan yang sangat luar biasa elitis dan eksklusif. Rakyat sudah terlalu lama hidup dalam penjara kemelaratan. Mereka sudah terlalu cukup sabar dan nrimo terhadap yang selama ini dilakukan negara. Walaupun bersikap demikian, rakyat bukan berarti selalu diam tanpa bereaksi dan beraksi.

Ibarat api dalam sekam, mereka suatu saat bisa menjadi api besar yang membakar apa yang ada di sekitar. Kini, negara (pemerintah) harus segera membangun kesadaran kritis dan profetis untuk mampu memelototi keadaan di tengah kehidupan rakyat, bukan selalu berada di atas menara gading.

Melakukan yang terbaik untuk bangsa sebagai amanat Reformasi 1998 merupakan sebuah hal niscaya untuk dibumikan. Rakyat menunggu kerja konkret negara, bukan hanya pintar beretorika untuk membenarkan diri. Apakah kinerja kepemimpinan nasional pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 akan sama dengan kepemimpinan nasional sebelumnya atau lebih baik? Kita tunggu saja kinerja konkretnya.

Jalan Buntu Reformasi

Banjarmasin Post – Senin, 12 Mei 2014 00:55 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/05/12/jalan-buntu-reformasi)

Oleh: Moh Yamin

Mantan aktivis mahasiswa, dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dua belas Mei 1998 atau tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, merupakan awal mula dari lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan, ini kemudian disebut awal reformasi.

Reformasi 1998 selanjutnya menghendaki agar ada perubahan total dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Kekuasaan politik yang hanya berpusat kepada segolongan tertentu dan sangat tertutup harus segera dibubarkan. Sebab, ini menjadi sebuah penyakit bagi perjalanan bangsa ke depan.

Politik kekuasaan yang semata mencari keuntungan sektoral dan merugikan kepentingan publik menjadi satu hal yang harus dihancurleburkan, karena telah merusak idealisme dan cita-cita menuju bangsa yang maju. Begitu halnya dengan dunia ekonomi yang selalu menjadi ruang segilintir orang semata yang menikmatinya. Kekayaan hanya merupakan dan menjadi milik sekelompok manusia an sich, maka hal tersebut harus segera diubah agar kekuatan ekonomi menjadi hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD ’45 pasal 33.

Bahkan, ruang berpendapat, mendapatkan hak berpendidikan dan lain seterusnya di depan hukum menjadi salah satu agenda reformasi namun persoalannya adalah hingga 2014 atau tepat 16 tahun usia reformasi tanggal 21 Mei 2014, ternyata agenda reformasi tidak berjalan sama sekali, mengalami kemacetan total. Reformasi sebatas formalitas. Walaupun di sejumlah birokrasi sudah dilakukan pembenahan dan perombakan baik secara evolusioner maupun revolusioner, angin perubahan menuju sebuah kemajuan dan perbaikan belum terasa dampak nyatanya. Realitas membuktikan bahwa hukum masih berwarna abu-abu, tidak jelas apakah ia berpihak kepada yang benar ataukah tidak. Hukum terus menerus berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dipermainkan para penjagal keadilan. Hukum justru dijadikan alat menghukum yang benar dan membebaskan yang salah. Hukum terperangkap dalam lubang jebakan para penjahat keadilan yang hanya lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya semata.

Penegakan hukum selalu memandang bulu, bersifat tebang pilih dan melindungi yang bersalah karena dekat dengan penguasa dan kroni-kroninya, menjebloskan yang benar ke penjara karena bukan bagian dari “keluarga penguasa”. Hukum tidak mengenal mana yang benar dan salah, namun yang dikenal adalah siapakah yang berkuasa dan mampu mengendalikan kekuasaan, yang sangat jelas dapat memperdaya kekuatan hukum demi pencarian kebenaran sektoral. Politik saat ini pun juga demikian. Para pelaku politik, sebut saja anggota dewan perwakilan rakyat baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah juga tidak pernah serius dalam menjalankan amanatnya sebagai pelayan rakyat. Mangkir dari rapat yang membahas persoalan rakyat selalu dipertontonkan (baca: realitas). Mereka selanjutnya lebih sibuk mengejar kue kekuasaan dan jabatan dengan segala cara walaupun jalan yang ditempuhnya sangat mengundang resiko sangat tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik dimana tahun 2014 adalah ajang pemilihan umum. Pemilihan legislatif sudah usai yang sudah melahirkan “wakil-wakil rakyat yang baru (baca: Keputusan KPU nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota secara nasional dalam pemilu 2014)”, dan kini tinggal pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang. Tentunya, para pelaku politik di negeri ini tetap berpotensi menghalalkan segala cara (permisivisme) dalam rangka mencapai tujuannya.

Yang dikedepankan kemudian adalah berburu kepentingan jangka pendek dan menanggalkan kepentingan jangka panjang yang berdampak langsung bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya, masa depan bangsa pun kemudian harus ditumbalkan demi memeroleh sebuah tujuan sektoral. Kendati pun sudah berubah fase kepemimpinan sejak BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono baik di jilid I dan II, yang didapatkan adalah sebuah kegagalan agenda reformasi sehingga darah mahasiswa yang berjuang mati-matian untuk mengubah kehidupan bangsa Indonesia menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Tidak ada yang bisa dinikmati hasil dari perjuangannya. Walaupun mereka sudah rela mewakafkan nyawanya bagi bangsa tercinta ini, ternyata hal tersebut dimanfaatkan para pengkhianat yang sangat tidak peduli kepada sebuah cita-cita bangsa besar dan maju. Pertanyaannya adalah inikah yang disebut dedikasi bagi bangsa? Inikah yang dinamakan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan?

Inikah pula yang dianggap sebuah keberhasilan mengubah kehidupan bangsa Indonesia pascareformasi? Apakah kondisinya akan sama dengan kepemimpinan nasional 2014, baik yang duduk di legislatif maupun yang terpilih sebagai orang nomor satu di republik tercinta ini? Apa pun jawabannya, kenyataan yang ada di depan mata ini sudah mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa reformasi memang mengalami jalan buntu. Tidak akan ada perubahan yang lebih baik.

Lonceng Kematian

Diakui ataupun tidak, harapan agar bangsa ini bisa lebih baik di masa mendatang sudah menjadi utopia belaka. Ini ibarat api jauh dari panggang. Para elite negeri sudah berpandangan, “Untuk apa memikirkan nasib bangsa bila nasib diri sendiri dan kelompoknya masih sengsara”.

Yang mereka pikirkan adalah perut masing-masing bagaimana agar bisa bertahan hidup dan bisa hidup sepanjang masa. Kebutuhan ekonomi dan lain sejenisnya tercukupi. Tidak perlu banyak berpikir mengenai nasib orang lain atau kelompok lain.

Oleh karena itu, hal tersebut sesungguhnya sudah menjadi sebuah lonceng kematian bagi kehidupan bangsa. Jangan banyak berharap mengenai sebuah perubahan menuju bangsa yang maju. Berhentilah berpikir dan bermimpi sedemikian. Berhentilah untuk bisa mengukir masa depan bangsa dengan kondisi rakyatnya yang bisa hidup sejahtera di segala dimensi.

Kini yang harus dipertanyakan adalah apakah para elite negeri ini sudah semakin rakus, tamak dan serakah sehingga mereka kemudian harus menjadi kanibal bagi bangsanya sendiri? Semoga tidak. Inilah optimisme yang masih tetap harus dibangun kendatipun rakyat dan kita kerap kali sudah dikecewakan oleh kerja-kerja pemimpin yang jauh dari kepentingan rakyat.