Bulan: Mei 2013

Ketika Negara Tanpa Nasionalisme

Banjarmasin Post | Senin, 20 Mei 2013 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/05/20/ketika-negara-tanpa-nasionalisme)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Menurut UUD 1945 Bab XIV pasal 33 ayat 3 berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sangat jelas, hutan yang luas, lautan yang dalam berisikan ikan dan lain-lain, gas bumi, tambang dan banyak lain harus dipersembahkan demi kemaslahatan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Namun pertanyaannya adalah betulkah selama ini pengelolaan segala sumber daya alam dijalankan sesuai fungsinya dan dikembalikan demi kesejahteraan rakyat? Sebuah pertanyaan sangat tajam dan kritis harus disampaikan ke seluruh elite negeri ini.

Beberapa realitas membuktikan bahwa banyak sumber daya alam negeri ini sudah dijual ke pihak-pihak asing. PT Indosat sudah dibeli Temasek Singapura. Ini sangat ironis. Ternyata, para elite negeri ini tidak memedulikan kesejahteraan ekonomi rakyat. Mereka sudah kehilangan spirit kebangsaannya untuk memperjuangkan hak milik bangsa sendiri. Hanya karena kepentingan pribadi dan golongan, segala aset bangsa diobral dengan murah meriah ke pihak asing. PT Freeport Mac Moran di Gunung Jaya Wijaya Papua adalah sebuah contoh lain ketika ia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap segala sumber kekayaan alam di Indonesia timur sana.

Setiap hari ribuan konsentrat emas, perak dan tembaga diambil dan kemudian digelontorkan ke pantai Laut Arafura lewat pipa besar sepanjang 70 kilometer sementara limbahnya dibuang ke lembah sekitar dan terutama ke Sungai Ajkwa sehingga menghancurkan tanah sekitar 250 km2 di sekitar wilayah pertambangan.

Negara (pemerintah) di bawah komando Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru membiarkan begitu saja pihak asing mengacak-acak hak milik negeri Indonesia sejak pengelolaannya dikerjakan di masa Soeharto (alm).

Padahal itu sudah merugikan rakyat Indonesia dan merusak ekosistem lingkungan. PP No 2 Tahun 2008 tentang penyewaan hutan lindung pun turut kian mempertegas bahwa pemerintah Indonesia sudah kehilangan nalar akal sehat untuk melepaskan hak milik Indonesia dari jamahan pihak-pihak asing.

Dalam PP tersebut disebutkan siapa pun dan pihak manapun dibolehkan untuk menyewa hutan lindung demi alih fungsi menjadi pertambangan skala besar dan peruntukan lain. Lebih mengejutkan lagi, Amien Rais dalam bukunya Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia menyebutkan ada 44 BUMN yang konon akan menjadi wacana ‘target jual’ ke pihak asing.

Pertama di sektor transportasi/perhubungan disebut nama penerbangan besar milik negara meliputi Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Jakarta Lloyd dan Bahtera Adiguna.

Di sektor perbankan/keuangan meliputi Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Asuransi Jasa Indonesia. Untuk sektor manufaktur adalah Intirub, Kertas Blabak, Kertas Basuki Rahmat, Industri Gas, Inti, Semen Batu Raja, Semen Kupang, Kertas Kraft Aceh dan Atmindo.

Lalu, di bidang engineering adalah Rekayasa Industri. Sektor sektor jasa mencakup Sucofindo, Surveyor Indonesia, Pengerukan Indonesia dan Prasadha.

Di bidang konstruksi meliputi Adhi Karya, Biramaya Karya, Yodya Karya, Sarana Karya, Waskita Karya dan Pembangunan Perumahan. Sedangkan perkebunan adalah PTPN III, PTPN IV dan PTPN VII.

Di sektor industri strategis mencakup Krakatau Steel, Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Kapal Indonesia dan Barata. Unutk sektor kawasan industri adalah Kawasan Berikat Indonesia, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER). Sedangkan di sektor tekstil mencakup Industri Sandang dan Cambrics. Kesepuluh; sektor property adalah Jakarta International Hotels Development.

Dalam konteks nasionalisme, ini menunjukkan bahwa martabat Indonesia sebagai bangsa merdeka dan berdaulat sudah tercabik-cabik. Harga diri bangsa sudah terkoyak-moyak. Kemerdekaan bangsa sudah dikebiri. Kedaulatan bangsa pun sudah ambruk.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa segala aset bangsa begitu mudah diambil pihak asing? Adakah yang salah dalam konsep berbangsa dan bernegara di negeri ini? Adakah yang salah dalam pengelolaan sumber daya alam di negeri ini sehingga segala milik bangsa ini harus diberikan kepada pihak asing? Ataukah semua elite di negeri ini sudah kehilangan nasionalisme ke-Indonesia-an untuk memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sempit dan golongan?

Atau sebagian besar pejabat di negeri ini takut kepada pihak asing apabila tidak mengikuti kehendak-kehendaknya sebab akan mendapat sanksi-sanksi tertentu? Tidak mempunyai keberanian, ketegasan dan kekuatan politik sama sekali untuk berkata “tidak” tatkala pihak asing akan menggagahi sumber kekayaan alam di negeri Indonesia? Ataukah bangsa ini bermental inlander?

Bangsa kita merasa paling bawah di segala bidang kapabilitas dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam negeri sendiri sehingga pihak asing harus melakukan pengelolaan itu? Kita merasa inferior dengan bangsa-bangsa lain?

Diakui maupun tidak, inilah potret nyata mentalitas para elite di negeri ini. Mereka tidak berani untuk melawan dan justru selalu mengamini segala agenda kepentingan pihak asing yang akan dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Tidak peduli, apakah kepentingan pihak asing tersebut akan menyengsarakan rakyat. Tidak menjadi persoalan, apakah rakyat akan kian terjebak pada kemiskinan, penindasan dan lain seterusnya.

Sebab paradigma elite di negeri ini adalah mencari posisi aman bagi diri sendiri dan golongan an sich. Ini sangat ironis dan tidak sewajarnya bagi mereka untuk menundukkan kepala di hadapan pihak-pihak asing sebab mereka tidak bekerja untuk orang-orang asing namun bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, kondisi mentalitas elite negeri yang bermental inlander sudah waktunya untuk dihilangkan. Ini demi menyelamatkan segala aset bangsa demi masa depan rakyat dan anak cucu di masa mendatang. Menumbuhkan kembali semangat nasionalisme adalah sebuah keniscayaan yang perlu segera ditunaikan. Membangun komitmen dan kehendak politik untuk menjalankan amanat rakyat wajib ditegakkan secara kokoh.

Melahirkan sikap percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri pun perlu digelar. Sikap berani melawan terhadap pihak-pihak asing yang akan merugikan kepentingan bangsa pun sangat niscaya untuk dihidupkan kembali.

Tahun 2014 tentunya menjadi tahun politik yang diharapkan mampu melahirkan seorang presiden pemberani seperti Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma, Presiden Venezuela Hugo Chaves atau Presiden Kuba Fidel Castro Ruz.

Lalu, siapa calon presiden yang layak dan pantas memimpin negeri ini agar kita segera keluar dari neraka keterbelakangan di segala sektor? Hanyalah rakyat pemilih yang cerdas, yang selanjutnya mampu menentukan presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan. Rakyat pemilih menjatuhkan suara politiknya kepada calon tertentu bukan karena faktor politik uang, akan tetapi karena integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sang calon.