Bulan: November 2012

Saatnya Moratorium Sertifikasi Guru

Banjarmasin Post, Kamis_22 November 2012 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/11/22/saatnya-moratorium-sertifikasi-guru)

Oleh MOH. YAMIN: pengajar di FKIP Unlam Banjarmasin

Bank Dunia merilis tentang kegiatan belajar-mengajar pada 2011 di beberapa negara, termasuk Indonesia di Doha, Qatar, Kamis (15/11) mengalami kegagalan dan program tersebut telah berlangsung selama lima tahun. Tentu, ketika dikaitkan dengan progran yang sedang dijalankan di republik ini adalah program sertifikasi guru. Masih menurut laporan Bank Dunia, ternyata program sertifikasi guru tidak mampu meninggikan kualitas para guru dalam mengajar. Kompetensi yang diharapkan dari program sertifikasi guru adalah melahirkan guru profesional ternyata sia-sia. Ini merupakan sebuah ironisitas. Pertanyaan yang sangat tepat dimunculkan adalah tepatkah program sertifikasi guru dihentikan atau dimoratorium? Terlepas apa pun jawabannya, mungkin bagi sejumlah pihak yang sudah menikmati keuntungan program sertifikasi guru (tidak harus para guru yang sudah bersertifikasi), mereka akan ketar ketir sebab rejekinya akan menjadi sempit dan mengecil.

Pertanyaan di awal tulisan ini muncul setelah realitas menyebutkan bahwa banyak guru yang sudah bersertifikasi tidak memberikan kemajuan dalam konteks belajar mengajar. Saat melakukan penelitian pemetaan guru, saya dalam sebuah wawancara bersama beberapa guru memunculkan sebuah pertanyaan “Adakah perbedaan antara guru yang bersertifikasi dan tidak?” Ternyata jawabannya adalah tidak ada perbedaan antara yang bersertifikasi dan tidak bersertfikasi. Kreativitas dan produktivitas tidak muncul. Membangun dan menghidupkan suasana dalam kelas yang menyenangkan bagi para siswa juga tidak ada. Ruangan kelas tetap ibarat sebuah penjara, mengutip pendapat Rabindranath Tagore. Kondisi ironis ini kemudian memberikan sebuah ilustrasi secara telanjang bulat bahwa ternyata program pemerintah yang memberikan insentif tambahan ekonomi kepada para guru agar mereka kemudian mampu bekerja lebih optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan peserta didik, ini tidak terjadi sama sekali. Program sertifikasi guru yang dijalankan pemerintah gagal, bila tidak dikatakan gagal total.

Pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa diadakan program sertifikasi guru sementara peningkatan mutu pendidikan anak-anak bangsa tidak ditunaikan sama sekali? Untuk apa dibutuhkan program sertifikasi guru sementara praktiknya adalah para peserta didik tidak merasakan perbedaan cara mengajar yang lebih konstruktif dan progresif dari para guru yang sudah bersertifikasi? Diakui maupun tidak, persoalan pendidikan yang menghambat kemajuan prestasi anak didik sesungguhnya bukan semata minusnya infrastruktur yang disediakan pemerintah, melainkan juga karena masih belum dimilikinya para pengajar yang lebih memerhatikan kebutuhan peserta didik.

Idealitas Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru secara aksiologis dimuarakan untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar. Adanya sertifikasi guru adalah untuk membedakan guru yang sudah bersertifikat dan tidak bersertifikat. Bersertifikat dimaknai bahwa guru sudah layak disebut guru profesional, mengerahkan segala waktunya untuk kemajuan pendidikan anak-anak didiknya. Pengetahuan para guru kemudian semakin ditingkatkan dengan cara menambah banyak referensi, mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran serta menulis artikel ataupun kegiatan-kegiatan akademik lain yang mendukung keberhasilan profesionalismenya. Ironisnya, program tersebut justru selama ini tidak membuahkan hasil nyata bagi pembangunan mutu guru yang profesional. Kendatipun secara ekonomi, para guru sudah disejahterakan, ternyata cara mereka mengajar belum sepenuhnya memberikan sebuah hasil yang berprestasi. Pengertiannya adalah tidak ada bedanya antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang tidak bersertifikasi. Peserta didik di dalam kelas tidak memeroleh pendidikan yang mencerahkan. Suasana dalam kelas tetap sangat membosankan dan menjenuhkan. Kelas tidak bisa dikelola dengan sedemikian menarik dan progresif agar peserta didik selanjutnya bisa senang belajar.

Pemborosan Anggaran

Berbicara program sertifikasi guru yang sudah berlangsung selama ini kemudian tidak akan lepas dari perbincangan seputar anggaran yang sudah dan harus dikeluarkan dari negara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan 20% dan di dalamnya termasuk dana peningkatan kualitas profesionalisme guru pun belum bisa dijalankan sesuai harapan bersama. Inilah yang disebut sebuah mimpi yang bertepuk sebelah tangan. Ketika harapan dan kenyataan tidak berjalan beriringan, ini kemudian disebut pemborosan anggaran. Tentu, kita semua menginginkan agar dana pendidikan semakin besar dan diperbesar namun praksisnya adalah tidak bisa dipergunakan sebagaimana porsinya. Oleh karena, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia, memajukan anak-anak bangsa sebagaimana harapan para orang tua, para pejabat, para pengamat, dan pegiat masyarakat madani, namun realitas berbicara lain. Kini yang harus menjadi perhatian bersama adalah haruskah program sertifikasi guru terus dilanjutkan dengan membaca sejumlah kenyataan yang melaporkan bahwa program sertifikasi guru belum dan tidak sepenuhnya menjawab benang kusut pendidikan di republik tercinta ini.

Urgensi Mengambil Langkah

Kita semua tidak ingin membiarkan benang kusut pendidikan terkait program sertifikasi guru terus berlanjut. Anggaran semakin membesar dari tahun ke tahun dan habis penggunaannya untuk program sertifikasi guru namun hasilnya kosong melompong. Kita semua menghendaki agar apa yang tidak baik kemudian segera diperbaiki. Apa yang tidak lurus segera diluruskan. Apa yang sudah salah dalam pelaksanaan kendatipun secara konsep benar sudah selayaknya dipertimbangkan kembali untuk dilanjutkan. Marilah bersama-bersama memikirkan yang terbaik bagi masa depan pendidikan di negeri ini. Apabila UNDP (United Nation Development Program) pada tahun 2011 merilis tentang Human Development Index (HDI) dan menempatkan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara yang disurvei, maka ini setidaknya menjadi sebuah cambuk untuk segera berbenah dalam peningkatan mutu. Di antaranya adalah pendidikan. Masih menurut UNDP, kita kalah dengan Brunei Darussalam yang berada di posisi 33, Malaysia (61), Thailand (103) dan Filipina (112). Kita besar secara kuantitas namun terbelakang secara kualitas. Kini negara harus harus tegas mengambil langkah bila menginginkan bangsa ini segera maju dan keluar dari lumpur keterpurukan pendidikan.

APBD Pro Publik

http://www.shnews.co/detile-10262-apbd-pro-publik.html

Sinar Harapan, Jumat – 2 November 2012

Oleh MOH. YAMIN: Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Perampingan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang akan segera dilakukan Gubernur Baru, Joko Widodo dalam rangka melahirkan APBD Pro publik patut diapresiasi dengan sedemikian rupa. Anggaran pro publik digunakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan publik yang berwajah pembangunan infrastruktur dan suprastruktur untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Sejumlah pos anggaran yang tidak terlalu penting akan segera dipangkas dan anggarannya akan diorientasikan kepada kepentingan hajat hidup orang banyak. Menurut Jokowi sapaan akbrab Joko Widodo, APBD DKI Jakarta 2013 harus lebih fokus dan efisien dengan menitiberatkan kepada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali. Tentu, apa yang dikerjakan Gubernur baru tersebut setidaknya semakin menjawab janji politik Jokowi saat berkampanye bahwa dia akan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik dengan sepenuh hati.

Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), APBD DKI Jakarta 2013 yang sudah disusun pemerintah sebelumnya mencapai Rp. 44 triliun. Di dalamnya, ada 57.000 mata anggaran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Masih menurut ICW, ternyata banyak mata anggaran yang rawan dengan penyelewengan dan tumpang tindih kegiatan. Setali tiga uang dengan ICW dan Jokowi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pun mengatakan bahwa pemotongan anggaran yang tidak perlu bisa mencapai 25% (Kompas, 30/10). Membaca gebrakan Jokowi dalam konteks memperjuangkan kepentingan publik di atas kepentingan sektoral di DKI Jakarta kemudian menunjukkan bahwa itulah seorang pemimpin yang sesungguhnya. Ia lahir dan hadir untuk membangun kondisi masyarakat yang baik. Seorang pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya adalah ketika segala keluh kesah rakyatnya kemudian dijawab dengan program-program yang membangun dan memberikan angin perubahan bagi kehidupan rakyatnya.

Perjuangan Jokowi untuk merubah APBD DKI Jakarta agar bisa menjadi humanis, populis dan konstruktif bagi kesejahteraan publik kemudian memperlihatkan bahwa dia sangat memahami betul apa yang disebut dengan anggaran. Anggaran sebetulnya bukan semata berbicara tentang angka-angka bernama rupiah. Anggaran bukan semata berbicara bagaimana rupiah kemudian dihabiskan dengan sedemikian rupa tanpa memiliki efek sangat menyentuh bagi peningkatan hajat hidup orang banyak. Anggaran bukan pula berjalin kelindan dengan upaya diri untuk bagaimana setiap program mendapatkan dana yang besar akan tetapi sebetulnya tidak jelas efeknya bagi peningkatan kepentingan publik. Anggaran yang dipahami Jokowi adalah bagaimana ia bisa bermanfaat dan memberikan perubahan baru rakyat. Apabila Jokowi mengatakan akan menjadikan Jakarta baru, maka inilah yang mungkin sedang diterjemahkan olehnya dalam bentuk program-program publik. Anggaran memiliki nilai-nilai pembangunan dan perjuangan. Ia memiliki visi pembangunan kemanusiaan. Ia juga menyembulkan semangat untuk bekerja bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya.

Menurut kamus hukum dan glosarium otonomi daerah, anggaran selanjutnya didefinisikan sebagai perencanaan yang sistematis mengenai pendanaan suatu kegiatan dalam periode tertentu untuk waktu yang akan datang dan sebagai kebijakan umum untuk mengalokasikan sumber daya dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan (Freidrich Naumann Stiftung, 2003). Pengertian praksisnya adalah anggaran dipergunakan sebagaimana mestinya untuk melangsungkan kebijakan-kebijakan publik yang berorietansi kepada pembangunan publik. Angggaran yang ditatakelola dengan sedemikian rupa didedikasikan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan.

Dalam konteks tersebut, fungsi anggaran dalam bentuk APBD memiliki beberapa aspek sebagai berikut. Pertama berfungsi sebagai otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Ia bertujuan melanjutkan kerja-kerja pembangunan yang sebelumnya belum terselesaikan dengan sedemikian sempurna dengan tetap menjadikan kepentingan publik sebagai leading sector. Kedua berfungsi sebagai perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ia memberikan panduan agar program-program kerja yang sudah disiapkan kemudian dijalankan dengan sedemikian optimal dan maksimal. Ketiga berposisi sebagai pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat bermakna sebagai alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Kelima berfungsi sebagai distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam adalah fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah (baca: Permendagri No. 13/2006 pasal 16). Sementara anggaran merupakan alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi (Indra Bastian, 2006: 164).

Pelajaran bagi Semua Kepala Daerah

Oleh sebab itu, apa yang dikerjakan Jokowi sudah seharusnya menjadi pelajaran politik sangat berharga bagi semua kepala daerah, termasuk para pemimpin nasional. Menjadikan anggaran sebagai ongkos bagi pembangunan kesejahteraan publik merupakan sebuah hal niscaya. Uang yang berasal dari rakyat, kemudian dialirkan kepada kas negara dan selanjutnya berwujud dalam bentuk anggaran pendapatan belanja daerah, termasuk negara perlu diwajahkan dalam bentuk program-program nyata bagi pembangunan kesejahteraan publik. Kini sudah saatnya membangun paradigma anggaran pro publik. Anggaran pro publik adalah anggaran yang mengangkat derajat hidup rakyat. Ia menjadi inisiator bagi perjalanan kehidupan rakyat yang bebas dari kemiskinan antah berantah. Anggaran pro publik sudah selayaknya menjadi sebuah landasan kerja bagi penyelenggara di republik tercinta ini. Apabila seorang Jokowi mampu menghadirkan anggaran pro publik, maka kepala daerah lain dan pemimpin nasional kemudian harus mampu melakukannya. Urgensi menyelamatkan kehidupan rakyat dari penderitaan multidimensi adalah sebuah keniscayaan. Jangan menunda-nunda untuk membumikan anggaran pro publik sebagai bentuk keberpihakan pemimpin kepada rakyatnya. Seseorang dipilih dan terpilih sebagai pemimpin dalam sebuah daerah tertentu karena suara politik rakyat sehingga suara politik tersebut harus menjadi sebuah penggerak bagi sang pemimpin agar bisa bekerja keras. Rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang siap bekerja siang dan malam untuk kesejahteraan publik, bukan seorang pemimpin yang pemalas dan tidur ketika rakyatnya sedang berada dalam jurang kenestapaan hidup.