Bulan: November 2014

Kenaikan BBM Picu Kemiskinan Baru

Banjarmasin Post, Rabu_19 November 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/11/19/kenaikan-bbm-picu-kemiskinan-baru)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan subsidi tersebut saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5500 menjadi Rp7500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perhitungan sosial berupa paket, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonsia Sehat, kartu Indonesia pintar, yang dapat dapat untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif (17/11/2014).

Pernyataan di atas merupakan penggalan yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik untuk premium maupun solar di Istana Negara. Tentu, keputusan kenaikan harga BBM menyedot perhatian publik antara yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju, maka mereka berpandangan bahwa pengalihan subsidi akan diperuntukkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana yang disampaikan oleh Joko Widodo. Sementara yang mengatakan menolak atas kenaikan harga BBM adalah keputusan tersebut adalah tidak tepat di tengah kondisi bangsa yang masih belum siap. Rakyat, terutama mereka yang berada di kelas menengah berada dalam kondisi miskin dan sakit sehingga hal demikian akan membuat rakyat tidak bergerak apapun, kecuali mereka akan semakin miskin. Pendapat lain juga mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintahan Joko Widodo juga tidak tepat di tengah sedang baru memimpin republik ini. Rakyat tentunya akan kecewa dan sakit hati, seharusnya Joko Widodo tidak mengeluarkan keputusan kenaikan harga BBM. Dengan kata lain, rakyat dan publik berharap bahwa harga BBM tetap tidak naik dan kondisi ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah juga tetap baik.

Kini keputusan tersebut sudah menjadi kenyataan sebab harga BBM sudah naik dan rakyat pengguna premium dan solar sudah pasti harus membelinya walaupun harga semakin mahal. Mau atau tidak mau, selama mereka masih memerlukannya, para pengguna BBM dipastikan akan tetap mencarinya. Kondisi ini sangat jelas merupakan sebuah kondisi yang kaget dan mengagetkan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Penyesuaian ekonomi tentu akan menjadi macet atau bisa dikatakan berantakan. Dengan kata lain, kenaikan BBM sesungguhnya memicu kemiskinan baru bagi mereka yang sudah miskin dan sangat miskin. Kenaikan BBM mengacaukan kondisi ekonomi yang tidak mampu. Kenaikan BBM sesungguhnya tidak banyak diharapkan dan diinginkan oleh mereka yang berada dalam hidup miskin dan mendekati sekaligus sangat miskin.

Pukulan Telak

Selanjutnya, ada sisi lain yang tidak bisa dilepaskan dari naiknya harga BBM, yakni meroketnya harga sembilan bahan kebutuhan pokok. Yang pasti, bagi mereka yang hidup dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan melarat, mereka akan kian menderita bagaimana harus mengelola pendapatan yang didapatnya setiap hari dan lain sejenisnya. Dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah, mereka dipastikan akan mengalami yang hidup melarat. Asap dapur yang sudah dipaksa dan terpaksa mengepul dengan pendapatan minim dan serba minim, kini kenaikan harga BBM sudah semakin meminimkan dan men-serbaminim-kan asap dapur yang mengepul. Tentu, akibat asap dapur yang juga serba minus, hal ini pun juga akan berakibat terhadap hal-hal lain, sebut saja kebutuhan untuk anak-anak yang bersekolah, mulai dari ongkos transportasi dari rumah ke sekolah, uang jajan anak-anak, dan lain sejenisnya.

Keadaan tersebut tentu semakin menambah beban berat para orang tua dari anak-anak kelas menengah ke bawah. Satu sisi, mereka harus bekerja keras agar asap dapurnya tetap mengepul sehingga keluarganya tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Sisi lain, para orang tua dari anak-anak kelas menengah ke bawah juga harus memikirkan anak-anaknya. Dua sisi inilah yang memberatkan bagi rakyat di akar rumput.

Kebijakan Populis?

Sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, Joko Widodo telah menyiapkan beberapa program yang dianggap sebagai kebijakan populis, sebut saja Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonsia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah program-program tersebut sangat tepat sasaran ataukah kemudian salah sasaran sebagaimana yang sudah terjadi di pemerintahan sebelumnya? Apakah setiap orang miskin dan sangat miskin di republik ini dari Sabang sampai Merauke sudah menerima 3 kartu tersebut sebelum diumumkan adanya kenaikan harga BBM? Apakah infrastruktur yang mempermudah pelayanan pencairan dana 3 kartu tersebut sudah disiapkan di semua daerah dimana para pemegang 3 kartut tersebut berada dan tinggal? Memang diakui maupun tidak, kita semua sangat mengapresiasi kebijakan populis tersebut, namun selama kebijakan tersebut kemudian tidak diikuti oleh penguatan infrastruktur pendukung yang mumpuni dalam konteks implimentasi 3 kartu tersebut, maka sebetulnya memang benar bahwa kenaikan harga BBM tetap memicu kemiskinan baru. Tiga kartu tersebut tidak dapat diimplimentasikan secara tepat dan benar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 menunjukkan bahwa ada 28, 55 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tentunya, kenaikan harga BBM saat ini pun dipastikan akan melahirkan orang-orang miskin baru. Kini rakyat menunggu apakah program yang disebut Joko Widodo akan menolong dan membebaskan rakyat dari kemiskinan? Rakyat menunggu bukti nyata sebagaimana yang disebut Joko Widodo dalam slogannya, yakni kerja, kerja, dan kerja untuk rakyat. Semoga saja…

Republik tanpa Pahlawan

Sinar Harapan, 11 Nopember 2014 (http://sinarharapan.co/news/read/141111038/-div-republik-tanpa-pahlawan-nbsp-refleksi-hari-pahlawan-ke-69-div-div-nbsp-div-div-div- )

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Pertanyaan kolektif yang selalu muncul dalam benak kita semua pasca perjuangan para pahlawan di era ’45 adalah siapakah para pahlawan ke depan yang akan terus bekerja atas nama bangsa dan rakyat? Siapakah para pahlawan yang akan terus meneriakkan kemerdekaan atas nama hak segala bangsa? Siapakah yang pantas disebut pahlawan yang rela berkorban nyawa, raga, dan harta bendanya? Tentunya, sejumlah pertanyaan mendasar tersebut kemudian patut menjadi refleksi kritis bersama bahwa ternyata menemukan para pahlawan dalam kondisi kekinian ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak banyak yang kemudian meletakkan idealisme sebagai alat perjuangan. Tidak banyak yang memosisikan dirinya sebagai kelompok yang berbicara atas nama kebangsaan dan kerakyatan. Kalau kita kemudian mencoba mengingat momen 10 Nopember 1945 yang menjadi momentum bersejarah bagi tegaknya kedaulatan bangsa, maka masa tersebut memberikan semangat memukau dan menakjubkan tatkala sekelompok orang Belanda berkehendak kembali ingin menjajah Indonesia namun hal tersebut kemudian dimentahkan oleh gerakan kaum pemuda, yang diawali oleh pemuda Surabaya saat itu, selanjutnya mendorong semua pemuda Indonesia di tanah air untuk ikut bersama memperkuat kekuatan gerakan tersebut dengan membentengi seluruh daerah pertiwi dari para penjajah.

Pertanyaan yang kemudian patut diajukan kembali kepada kita semua adalah apakah kita yang sudah menghirup kemerdekaan dan sudah menikmati segala bentuk kemerdekaan sebagai hasil perjuangan para pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya? Apakah kita sudah bisa mengambil nilai-nilai kepahlawanan (heroisme) agar kemudian bisa dipraksiskan dalam kehidupan nyata, terutama bagi para pemuda yang berada dalam lingkar kekuasaan, bagi mereka yang memegang jabatan dan lain sejenisnya? Ironisnya, apabila didasarkan pada realitas yang berlangsung saat ini, kenyataan menunjukkan secara telanjang bulat bahwa cara pandang manusia Indonesia saat ini sudah sangat pragmatis. Apa yang mereka lakukan kemudian harus bisa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri dan kelompoknya, tidak peduli, apakah kemudian akan menggadaikan idealisme dan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Para manusia Indonesia saat ini sudah lebih sibuk mencari keuntungan sektoral an sich yang selanjutnya menghalalkan secara cara atas nama memuaskan libido masing-masing.

Mereka tidak memerhatikan sama sekali bahwa apa yang mereka lakukan kemudian semakin menghancurkan kondisi bangsa dalam segala hal. Lihat saja, korupsi terjadi dimana-mana dan itu berlangsung dengan sedemikian masif di semua lini kehidupan. Seolah tanpa berkorupsi, mereka bukanlah manusia hebat dan luar biasa hebat. Yang lebih ironis lagi, ternyata korupsi yang ditunaikan pun juga menular kepada banyak sisi kehidupan. Amoralitas pun, di sisi lain, juga menjadi-jadi. Para pejabat tinggi sudah tidak menjadi malu untuk melakukan “perselingkuhan” dengan sedemikian rupa. Yang jelas, segala aspek kehidupan di bangsa ini benar-benar berada dalam kondisi ironis dan menyakitkan. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia Indonesia yang berbicara atas nama kebenaran, keagungan hidup, dan menunjukkan ketauladanan hidup kepada sesama. Sudah tidak ada lagi manusia-manusia suci yang mau bertindak atas dasar nurani kemanusiaan demi mengangkat harkat dan martabat manusia. Sudah tidak ada manusia-manusia yang berusaha menampilkan wajah dan perbuatannya dalam rangka membawa kedamaian sekaligus perdamaian hidup antar sesama. Kini, manusia-manusia Indonesia sudah menutup mata dan telinga terhadap pelbagai penderitaan yang dihadapi bangsanya. Sudah tidak ada sejumlah manusia yang dapat menjulurkan tangannya untuk bisa menolong orang lain. Realitas ini tentunya menjadi fakta bersama bahwa memang sudah tidak ada yang bernama generasi pahlawan-pahlawan ke depan di republik ini dan inilah yang kemudian disebut republik tanpa pahlawan. Diakui maupun tidak, kita memiliki para pemuda cerdas, para pejabat hebat, para politisi hebat, para pendekar hukum mumpuni, dan lain sejenisnya, namun mereka sudah tidak peka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang harus dituntaskan (baca: realitas).

Esensi Pahlawan

Secara etimologis, kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sansekerta “phala”, yang bermakna hasil atau buah sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pahlawan merupakan seseorang yang menonjol karena dia memiliki keberanian dan jiwa pengorbanan untuk membela kebenaran dengan gagah berani. Oleh karenanya, pahlawan dalam konteks ini adalah ketika ia mampu berjuang dan bekerja secara ikhlas. Pahlawan yang mampu berjuang atas nama bangsa dan negara adalah ketika ia mampu menerjemahkan segala realitas keluh kesah rakyat dalam aksi nyata. Pahlawan yang menjadi tauladan bersama adalah ketika ia bisa berjuang dari awal hingga akhir. Ia selalu konsisten atas setiap prinsip yang dipegangnya. Ia berada di jalan yang lurus walaupun jiwanya terancam. Pahlawan yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa bersuara lantang tanpa takut kepada penguasa. Ia tidak memerlukan tepuk tangan dari publik atas jasanya dan namanya pun tidak butuh untuk diukir dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia juga tidak berpikir sama sekali bahwa apabila dia meninggal dalam peperangan kemudian harus dibukukan dalam sejarah perjuangan bangsa.

Pertanyaan terakhir adalah masih adakah pahlawan di republik ini yang masih memiliki mimpi besar dan agung dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa? Terlepas apapun jawabannya, di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami karut marut akibat perilaku politisi dan pejabat tinggi negara yang sudah sangat apatis terhadap pelbagai persoalan bangsa, kita selalu mengharapkan bahwa ke depan akan tetap muncul pahlawan yang memang benar-benar pahlawan (bukan pahlawan kesiangan yang hanya mencari sensasi dan pencitraan).

Refleksi Kritis bagi Parlemen

Parlemen sedang mengalami kegaduhan yang sangat memalukan dan memilukan. Fraksi-fraksi yang berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sedang bertikai terkait kursi dan kekuasaan. Fakta politiknya adalah berawal dari kemenangan KMP dalam merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR RI. Ini kemudian dilanjutkan dengan sapu bersih pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) oleh KMP. Akibat hal tersebut, KIH kemudian merasa kecewa secara politik akibat tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan di AKD sama sekali. KIH selanjutnya membuat DPR tandingan dengan membentuk ketua DPR tandingan dan AKD tandingan. Kondisi ini tentunya juga mengakibatkan kinerja dewan yang sangat tidak produktif setelah lebih dari satu bulan dilantik, tepatnya Rabu tanggal 1 Oktober 2014.

Yang menjadi pertanyaan adalah inikah yang disebut para pahlawan bagi bangsa dan rakyatnya? Apakah karena mengurusi kursi dan kekuasaan, mereka kemudian melupakan mandat rakyat. Inilah yang disebut republik yang kehilangan para pahlawannya sebab para wakil rakyat justru lebih mementikan kepentingan golongan ketimbang persoalan-persoalan bangsa. Apabila para pejuang bangsa terdahulu rela menggadaikan harta bendanya, dan bahkan jiwa, raga, nyawa demi kemerdekaan republik ini, kondisi sekarang berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat. Para wakil rakyat dan pemimpin kita rela menggadaikan idealisme untuk pragmatisme politik kekuasaan jangka pendek. Semoga hari pahlawan yang kita peringati tahun ini kemudian menjadi refleksi kritis untuk menyadarkan mereka sebagai para pemimpin di republik ini.

Darurat Sakit Demokrasi

Banjarmasin Post, Selasa_4 Nopember 2014 (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=10)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rakyat kini dipertontonkan dengan perseteruan yang sangat tidak layak ditauladani, yakni mereka yang konon menyebut dirinya sebagai wakil rakyat, yang dilantik hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014. Cerita dan fakta politiknya berawal dari ketika fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR RI. Selanjutnya, ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dimana KMP kemudian menyapu bersih alias menguasai semua AKD dan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mendapat jatah pimpinan komisi sama sekali. Buntut panjangnya adalah KIH yang merasa didzalimi kemudian membentuk ketua DPR dan AKD tandingan. Dengan kata lain, kekecewaaan politik KIH adalah membuat DPR tandingan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah mereka yang menyebut dirinya sebagai wakil rakyat kemudian sudah tidak mampu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka mencari win-win solution?

Tentu, realitas politik mengenai keterbelahan suara rakyat di DPR menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Kenyataan politik tentang sikap politik para anggota dewan terhormat yang masih mengedepankan kepentingan golongan sangat jelas mengilustrasikan bahwa mereka masih sempit dalam berpikir dan bersikap serta bertindak. Apa yang mereka lakukan dan tunjukkan baik oleh fraksi-fraksi yang berada di KMP maupun yang berada di bawah bendera KIH sudah keluar dari rel awal untuk bekerja demi rakyat. Diakui maupun tidak, sudah lebih dari satu bulan mereka telah dilantik, namun mereka masih sibuk dan disibukkan dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak mencerahkan rakyat, yang membuat rakyat kecewa dan sakit hati. Kelakuan mereka sebagai wakil rakyat sebagai pejuang untuk publik sudah hilang dan ditenggelamkan oleh amarah serta nafsu sektoral yang tidak memiliki hubungan nyata dengan pembangunan hajat hidup orang banyak. Bagaimana mereka akan bisa berpikir jernih mengenai persoalan-persoalan bangsa serta rakyat, pikiran dan hati mereka sendiri sudah dibutakan oleh kepentingan-kepentingan yang merendahkan dirinya sebagai wakil rakyat yang seharusnya memiliki martabat di depan para konstituennya. Bagaimana mereka yang mendaulat dirinya sebagai manusia-manusia pilihan kemudian mampu mengabdikan diri untuk bangsa, sedangkan membersihkan diri mereka dari noda dan kotoran sektarianisme masih belum bisa dilakukan dengan sedemikian rupa. Manakah yang kemudian disebut suara-suara suci yang berasal dari hati nurani rakyat, yang seharusnya mereka perjuangkan di parlemen. Manakah yang dinamakan pesan-pesan rakyat untuk kemudian dibincangkan di Senayan, sedangkan mereka sudah hidup dengan dunianya sendiri yang penuh dengan kemunafikan, keserakahan, kerakusan, dan ketamakan terhadap kekuasaan.

Matinya Demokrasi

Pemimpin lahir dari kehidupan rakyat dan berjuang untuk rakyat. Mereka yang terpilih secara demokratis sebagai wakil rakyat tentu harus bisa berjuang untuk rakyat sebab pada dasarnya yang menjadi wakil rakyat juga berasal dari kehidupan rakyat itu sendiri. Tugas utama wakil rakyat selanjutnya adalah membawa suara-suara rakyat ke Senayan untuk kemudian diperbincangkan, dijadikan bahan masukan untuk selanjutnya diperjuangkan agar kemudian menjadi kebijakan. Dari kebijakan itulah, ini berbuah kebaikan serta kebajikan bagi rakyat. Persoalannya adalah demokrasi yang dipahami para wakil rakyat saat ini sudah sesat pikir. Demokrasi sudah mati dan dimatikan dalam kerangka pikir yang dimiliki dan dijalankan oleh para wakil rakyat terhormat. Justru yang mereka jalankan adalah the will to power (kehendak untuk berkuasa) dengan pelbagai jalan walaupun itu kemudian melukai nurani publik. Demokrasi kemudian hanya sebatas jargon belaka untuk mengelabui rakyat. Demokrasi berada di langit ke tujuh dan kemudian tidak bisa mendarat ke bumi. Demokrasi bagi para wakil rakyat cukup saja sebagai alat memuluskan kepentingan golongan dan pribadi saja.

Kini yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan para wakil rakyat baik yang berafiliasi pada kubu KMP maupun KIH akan terus mempertontonkan drama politiknya yang sangat membosankan, nyinyir, dan menjijikkan itu? Apakah kedewasaan berpolitik mereka sudah dikalahkan oleh kekanak-kanakan berpolitiknya yang kemudian disebut Taman Kanak-Kanak (TK) oleh Abdurahrahman Wahid atau Gus Dur? Tentu, hal sedemikian itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terlalu lama sebab ongkos politiknya sangat mahal. DPR sebagai patner kerja pemerintah tentu sangat jelas memberikan peran strategis bagi perjalanan republik ini. Bisa dibayangkan ketika pemerintah bekerja tanpa DPR, maka banyak program dan kebijakan publik yang menjadi macet untuk diimplimentasikan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tersandera oleh permainan politik murahan yang sangat membodohkan dan merusak hajat hidup orang banyak.

Politik Turun Gunung

Sudah saatnya para petinggi partai politik atau ketua umum partai politik baik yang berada di kubu KMP maupun KIH untuk melakukan politik turun gunung. Mereka jangan menjadi penonton ketika para anak buahnya saling bertengkar hanya mengenai persoalan kursi dan kekuasaan. Drama politik di Senayan sudah sangat tidak sehat alias sakit dan menebar penyakit bagi kehidupan di republik ini. Kondisi ini sudah berada dalam kondisi darurat. Hannah Arendt selanjutnya pernah mengatakan bahwa berpolitik sesungguhnya berpijak pada aksi pelayanan hajat hidup orang banyak sebab dalam politik ada seni dan seni itu menyembulkan nilai-nilai keindahan yang berelasi kuat dengan pembangunan kesejahteraan hidup rakyat. Politik merupakan seni guna mengabdikan diri dengan sepenuh hati dan jiwa demi kepentingan kemanusiaan, pemuliaan manusia di atas kepentingan kerdil tertentu. Itulah yang kemudian harus digunakan para ketua parpol dalam mendamaikan para panglimanya di Senayan. Harapannya adalah presiden Jokowi jangan sampai ikut melakukan intervensi politik apapun, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Rakyat justru meminta presiden mengundang dan menyerukan para ketua umum parpol untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan politik ala TK tersebut secara jenih dan damai. Yang jelas, masih banyak tugas besar yang harus diselesaikan oleh para wakil rakyat. Lebih baik berhenti untuk ribut-ribut mengurusi kursi dan kekuasaan an sich.