Penumpang Gelap Dana Aspirasi

Banjarmasin Post_Senin, 29 Juni 2015 01:10 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/29/penumpang-gelap-dana-aspirasi)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rapat paripurna DPR, pada Selasa, (23/06), mengesahkan Peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Konon dananya mencapai mencapai 11,2 triliun rupiah per tahun dan setiap anggota dewan mendapatkan jatah 15 hingga 20 miliar rupiah per tahun dalam APBN 2016. Selanjutnya, tinggal menunggu jawaban resmi pemerintahan di bawah komando Joko Widodo, apakah usulah yang sudah disahkan tersebut kemudian akan diamini oleh Joko Widodo ataukah tidak? Apabila diamini, praktis akan masuk dalam APBN 2016, sedangkan apabila ditolak sudah pasti gagal total masuk dalam APBN 2016. Kini terlepas dari persoalan usulan kontroversial dan menyakitkan hati rakyat tersebut, kita semua tetap patut bertanya-tanya apakah dana aspirasi yang diusulkan tersebut terealisasi akan mampu menjawab persoalan rakyat kendatipun di sisi lain sebetulnya apa yang diusulkan DPR sudah melampuai tugasnya sebab pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam dana aspirasi sudah mengambil secara paksa tugas dan tanggung jawab eksekutif. Ini juga melabrak nawacita pemerintahan Joko Widodo (baca: realitas). Selanjutnya, apakah dana aspirasi akan benar-benar menjadi alat menyerap aspirasi? Apakah ada korelasi signifikan antara dana aspirasi dan kerja memperjuangkan aspirasi rakyat? Jawaban pastinya adalah kita dan rakyat tentunya pasti bermimpi di siang bolong. Walaupun dewan mendapatkan dana aspirasi dengan sebesar apapun, rakyat tetap tidak akan diperjuangkan. Aspirasi tetaplah hanya sebuah utopia. Aspirasi selama ini menjadi jargon dewan untuk bisa menghipnotis rakyat.

Ruang Sidang Kosong

Realitas mengenai ruang sidang yang kosong saat membincangkan persoalan rakyat kemudian menjadi sebuah bukti nyata mengenai ketidakberpihakan anggota dewan terhadap rakyat. Ruang sidang di parlemen yang kosong sesungguhnya sudah mengilustrasikan secara telanjang bulat mengenai rendahnya komitmen anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, yakni legislating, budgetting dan controlling. Bagaimana mereka yang konon disebut wakil rakyat terhormat akan mampu memperjuangkan nasib rakyat, sementara ruang sidang kosong, tidak banyak yang hadir dan kendatipun hadir, mereka kemudian tertidur nyenyak. Apa yang mereka lakukan apabila kehadirannya di ruang sidang tidak memberikan suara apapun; kehadirannya di ruang sidang terhormat Senayan tidak memberi kontribusi bermakna bagi hajat hidup orang banyak. Apabila ada ungkapan Yunani yang menyebutkan vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan), ini pun sesungguhnya tidak melekat kepada para anggota dewan terhormat. Suara anggota dewan sangat sumbang dan sumbing. Suara mereka bukanlah merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Suara mereka bukanlah apa yang diinginkan dan dimaui oleh rakyatnya sebagai konstituen. Kendatipun mereka kemudian bersuara dan berteriak keras, sebenarnya hanyalah sebuah sandiwara belaka yang dibuat-buat dengan sedemikian rupa.

Selanjutnya, data yang dilansir Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengenai rapor legislating DPR tentunya sangat menyakitkan dan melukai hati rakyat. Pada 2010, dari 64 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas), DPR hanya bisa mengesahkan delapan menjadi UU. Pada 2011, dari 93 RUU yang ditargetkan, DPR hanya bisa menyelesaikan 18 di antaranya. Sementara di 2012, dari target 64 RUU, hanya berhasil dituntaskan 10 buah. Sedangkan pada 2013, target legislasi juga tidak banyak berbuah, dari target 75 RUU, realiasinya hanya 10 yang berhasil disahkan. Selanjutnya untuk prolegnas, DPR periode 2014- 2019 sudah menentukan jumlah sebanyak 160 RUU dan konon akan menyelesaikan target legislasi di tahun 2015 dengan jumlah 37 RUU. Namun, mampukah itu dilakukan? Tetap sulit direalisasikan dengan didasarkan pada kinerja dewan yang rendah komitmen (baca: realitas). Tentu, ketika berbicara tentang legislasi saja sudah kacau balau, maka kondisi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kinerjanya dalam ikut membangun bangsa yang bersih dari korupsi serta melahirkan pemerintahan yang bersih dalam konteks controlling dan budgetting. Kinerja dewan sangat buruk dan tidak bisa membuahkan harapan bagi perbaikan kondisi rakyat serta bangsa. Kerja dan performa anggota dewan yang tidak becus serta rendah komitmen kemudian memberikan kenyataan tak terbantahkan tentang seberapapun dana aspirasi yang diusulkan yang konon akan digunakan untuk penyerapan aspirasi di basis konstituen, itu hanyalah sebuah lip service belaka. Ini bukan berarti meragukan komitmen mereka selaku wakil rakyat terhormat, namun itulah kenyataan pahit yang selama ini rakyat terima (baca: realitas). Wakil rakyat selama ini justru menjadikan rakyat sebagai korban politik perjuangan. Dana aspirasi selanjutnya hanyalah untuk kepentingan lain yang kemudian sangat rentan diselewengkan untuk kepentingan sektoral dan inilah yang dinamakan penumpang gelap dana aspirasi. Kita semua tentu tidak tahu pasti dana aspirasi itu akan digunakan apa, terlepas nama dalam usulan tersebut diberi identitas dana aspirasi. Dana aspirasi kemudian hanyalah sebuah jalan menutupi kepentingan lain di balik apa yang sedang diinginkannya.

Bentuk Kerakusan

Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membeberkan mengenai gaji dan tunjangan yang diterima setiap anggota Anggota DPR RI 2014-2019 per bulan, yakni 58,639 juta. Nilai nominal tersebut belum termasuk dana insentif setiap bulan yang diterima, sebesar 10 juta rupiah, termasuk ketika masuk dalam kelompok kerja (pokja) dan kegiatan-kegiatan lain. Tentunya, rupiah yang diterima semakin banyak dan meningkat. Oleh sebab itu, keinginan untuk mengusulkan dana aspirasi sebetulnya dapat disebut sebagai bentuk kerakusan untuk kepentingan sektoral. Kepentingan sektoral dalam konteks ini bisa dimaknai dalam banyak hal, sebut saja untuk merawat konstituen agar kepentingannya bisa tetap diamankan dan didukung serta kepentingan-kepentingan lainnya. Aspirasi yang dimaksud pun menjadi buyar dan tidak jelas, apakah mereka akan benar-benar menjaring aspirasi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ataukah aspirasi hanyalah alat untuk melanggengkan taring-taring kekuasaannya di daerah pemilihan, termasuk di dalamnya dalam konteks untuk memperkaya diri sendiri.

Tolak Dana Aspirasi

Dengan segala alasan apapun yang dibuat oleh anggota dewan terhormat untuk tetap meloloskan dana aspirasi, kita semua tetap memiliki suara tunggal untuk menolak dana aspirasi. Pasalnya, dana aspirasi sebagaimana yang dimaksud tetaplah tidak substantif. Setiap anggota dewan sudah melekat tugas pokoknya untuk mewakili aspirasi rakyat. Ketika reses dimana mereka kemudian mendapatkan dana reses, hal tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyerap aspirasi dari konstituen daerah pemilihan masing-masing. Sebagai gambaran saja pada tahun 2014, anggaran yang digunakan untuk penyerapan aspirasi rakyat atau dana reses mencapai Rp 994.904.572.000 atau sekitar Rp 1,7 miliar per anggota DPR. Anggaran reses DPR untuk 2014 tersebut mengalami peningkatan hampir 44 persen dari tahun 2013, yakni sebesar Rp 678.431.305.000, mengutip pernyataan Uchok Sky Khadafi (8/12/2014). Tentu, anggaran untuk reses periode ke depan pun pasti mengalami peningkatan. Kini, kita semua hanya bisa berharap Joko Widodo selaku nahkoda utama kapal Indonesia, apakah akan menolak dana aspirasi ataukah mengiyakannya demi kepentingan mengakomodasi para penumpang gelap di balik dana aspirasi.

Serangan Balik terhadap Lembaga Antirasuah

Koran Madura_15 Juni 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/06/15/serangan-balik-terhadap-lembaga-antirasuah/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima hasil pahit menghadapi gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi. Kali ini, lembaga antirasuah itu kalah dalam praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadi Poernomo (26/5/15). Dua orang sebelumnya adalah Komjen Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Tentu, preseden buruk ini menjadi sebuah lonceng buruk bagi pemberantasan korupsi yang semakin susah dijalankan di republik tercinta ini. Tatkala semua elemen sosial berteriak lantang untuk membangun bangsa yang bersih dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antirasuah hadir untuk pemberantasan korupsi, ternyata banyak saja yang merasa geram dan marah atas keberadaan KPK yang memiliki kewenengan super lebih dan berlebihan tersebut. Kewenangannya yang sangat sakti mandra guna kemudian menjadi ruang untuk menembak siapapun yang memiliki aroma korupsi.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah nasib KPK ke depan? Apakah semakin berada dalam kondisi gelap gulita yang kemudian kehilangan kewibawaan dan keberaniannya dalam konteks pemberantasan korupsi? Dengan kata lain, setiap tersangka yang ditetapkan oleh KPK kemudian bisa dipertanyakan keabsahannya secara hukum melalui kacamata praperadilan. Ini semakin membuktikan bahwa KPK tidak bisa berkutik sama sekali ketika dilakukan praperadilan walaupun tidak semua tersangka yang mengajukan praperadilan kemudian diloloskan oleh pengadilan. Apa yang kemudian terjadi ini selanjutnya semakin memojokkan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. Ke depan yang terjadi selanjutnya adalah gerakan pemberantasan korupsi akan kehilangan pamornya dan akan menjadi tak bermakna secara konstruktif serta dinamis bagi perjalanan hidup bangsa ke depan. Diakui maupun tidak, persoalan mendasar atas perilaku tersangka yang mengajukan praperadilan terlepas kemudian berakhir lolos dan tidak akan membangun sebuah persepsi negatif bagi KPK untuk kemudian dapat bekerja secara lebih berani dan tegas.

Ancaman di Depan Mata

KPK benar-benar siap dimatikan dan itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi KPK saat ini. Keberlangsungan masa depan KPK dalam konteks pemberantasan korupsi berada di titik nadir yang tentunya tidak memberikan kepuasan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. KPK dihajar habis-habisan secara taken for granted. Kondisi semacam ini menjadi ancaman di depan mata, tidak hanya bagi KPK sendiri sebagai lembaga antirasuah dengan kewenangan super bodynya, namun juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki harapan dan keinginan tinggi bagi bersihnya bangsa ini dari korupsi dan koruptor. Selain itu, harapan seluruh rakyat agar KPK bisa menyelamatkan uang negara dari tindakan merampok para koruptor pun ibarat menegakkan benang basah. Bagaimana KPK akan bisa menyelamatkan uang negara, sementara lembaga antirasuah tersebut dimusuhi dan diserang secara habis-habisan. Kini apa yang sudah berada di depan mata kita semua kian memberikan cerita enyeramkan mengenai kehidupan bangsa yang semakin dihuni oleh manusia-manusia rakus, serakah, dan tidak memiliki kemanusiaan sama sekali.

Pelajaran Kehati-hatian

Yang menjadi poin terpenting dan utama mengapa ajuan praperadilan yang diajukan tersangka menjadi dikabulkan oleh pengadilan adalah terkait dua alat bukti yang tidak cukup, yang ditunjukkan oleh KPK saat berlangsungnya masa persidangan praperadilan. Pelajaran terpenting selanjutnya adalah KPK, terutama penyelidik dan penyidik harus bersikap hati-hati untuk menentukan apakah seseorang sudah layak naik menjadi tersangka ataukah tidak. Tingkat kecermatan, ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan tinggi kemudian perlu dimiliki oleh penyelidik dan penyidik KPK. Pasalnya, ini kemudian berbicara tentang nasib seseorang apakah kemudian dia harus menggunakan rompi tahanan KPK ataukah tidak. Ini juga berkenaan dengan nama baik seseorang di depan publik. Hal tersebut juga berjalin-kelindan dengan apakah data terkait seseorang yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka sudah mencukupi ataukah tidak.

Tangkas dan Cermat

Ke depan, KPK bersama penyelidik dan penyidiknya kemudian harus mengambil pelajaran sangat berharga atas tiga tersangka, yakni Hadi Poernomo, Komjen Budi Gunawan, dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dimana mereka bertiga dikabulkan praperadilannya. Silahkan dan boleh saja KPK bekerja tangkas, berani, dan tegas namun itu harus dilengkapi dengan kecermatan tingkat tinggi. Jangan sampai karena merasa memiliki kewenangan super mewah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, KPK pun kemudian merasa besar kepala, seolah menjadi satu-satunya paling hebat di antara yang lain, dan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi para koruptor. Komisioner KPK adalah manusia biasa, sama dengan yang lain, yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Penyelidik dan penyidik KPK pun juga demikian dimana mereka juga memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam banyak aspek.

Tugas Pansel KPK

Komisioner KPK saat ini adalah pelaksana tugas (Plt) saja yang hanya bekerja meneruskan sisa akhir masa jabatan pimpinan KPK di bawah nahkoda Abraham Samad non aktif. Panitia seleksi (Pansel) KPK bentukan Presiden Joko Widodo yang semuanya adalah perempuan kemudian dituntut untuk kemudian dapat bekerja, menjaring para calon komisioner KPK yang memiliki integritas tingkat tinggi, berakuntabilitas, dan berakseptibilitas sebelum diajukan kepada presiden “untuk dipilih” dan kemudian mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR. Ini menjadi tugas berat Pansel KPK. Dalam perspektif Presiden Joko Widodo, dengan Pansel perempuan, ini dapat melahirkan komisioner KPK yang memiliki cinta terhadap bangsa. Terlepas dari hal tersebut, marilah kita kawal lembaga antirasuah ini sebagai bentuk komitmen bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Darurat Perlindungan Anak

Banjarmasin Post_Senin, 15 Juni 2015 00:42 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/15/darurat-perlindungan-anak)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post (13/06/15) berjudul Darurat Kekerasan dalam Keluarga dan artikel yang ditulis oleh Ferry Irawan Kartasasmita berjudul Pelajaran dari Kematian Angeline di Koran ini (13/06/15) membuat kita semua yang tentunya masih memiliki perasaan kemanusiaan untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kekerasan yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja terhadap anak. Keselamatan anak kini benar-benar terancam. Umumnya, orang-orang terdekatlah yang kemudian menjadi pelaku pertama terhadap anak dan kehidupan anak. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kini menjadi bencana besar bagi masa depan suram anak-anak. Seharusnya di dalam keluarga terdekatnya, mereka mendapatkan kasih sayang dan cinta, justru tindak kekerasan baik secara psikis dan fisik kemudian menghantamnya. Seyogyanya, orang-orang terdekat menjadi rumah utama yang dapat menyejukkan dan mendamaikan kehidupan anak-anak, mereka justru menjadi korban tindak kekerasan. Orang-orang terdekat tidak lagi disebut orang-orang yang kemudian bisa dipercaya untuk mengemban amanah dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik.

Akar Kekerasan

Ada banyak hal yang kemudian menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga dimana sering terjadi percekcokan antara suami dan istri yang selanjutnya dapat berimbas kepada anak. Anak kemudian menjadi korban yang kemudian mendapatkan tindakan kekerasan dari orang tua. Kekerasan dalam rumah tangga yang secara terus menerus berulang tentunya akan kian menebalkan ketidaharmonisan dalam keluarga dan kondisi sedemikian sangat jelas merusak hubungan yang baik dengan anak. Umumnya, akibat konflik suami dan istri yang kerap terjadi, maka anak pun bisa menjadi sasaran pelampiasan. Kedua adalah disfungsi keluarga dimana ini sebenarnya merupakan ekses dari kekerasan dalam rumah tangga. Disfungsi keluarga dalam konteks ini dimaknai bahwa kedua orang tua sudah tidak lagi menjalankan tugas pokoknya dalam pendampingan, pendidikan dan yang mengarahkan kehidupan anak. Disfungsi keluarga adalah rangkaian ekses dari konflik kedua orang tua yang tidak berkesudahan. Alhasil, orang tua bertengkar, maka anak pun ikut menjadi korban dan begitu seterusnya.

Ketiga adalah faktor ekonomi dimana tingkat ekonomi yang miskin dapat melahirkan aksi kekerasan terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak akibat faktor ekonomi adalah dengan menelantarkannya, membiarkannya tidak diurus, membuangnya, dan begitu seterusnya. Alasan karena tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya kemudian menjadi pemicu yang menyebabkan adanya penelantaran. Ekonomi orang tua yang lemah dan miskin menjadikan anak kehilangan haknya untuk diurus, dibiayai kebutuhan dasarnya, dan begitu selanjutnya. Oleh sebab itu, tingkat ekonomi orang tua menengah ke bawah sangat jamak melahirkan tindakan kekerasan terhadap anak. Orang tua sudah tidak sanggup membiayai, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan anaknya baik dari sisi pendidikan, kebutuhan dasar, dan lain sejenisnya. Orang tua merasa memiliki pesimisme dalam hidup dan kehidupan sehingga seringkali yang dilakukan adalah berada di luar tindakan normalitas. Miskinnya ekonomi kemudian memburamkan dan membuyarkan tanggung jawabnya untuk mengurus anak. Orang tua dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan dan minus kemudian menjadikan dirinya tidak bisa berpikir sehat dan rasional atas segala perilaku dan tindakan yang dilakukannya. Orang tua menjadi mudah dan rentan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan begitu seterusnya.

Faktor keempat yang biasanya menjadi akar kekerasan terhadap anak adala pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Anak seolah harus mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya. Anak dalam konteks ini menjadi kuasa orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tua kemudian harus dituruti oleh anaknya. Apa yang kemudian diminta orang tuanya kemudian harus diamini oleh anaknya, dan begitu seterusnya. Tatkala kehendak, permintaan, dan keinginan orang tua kemudian tidak diikuti oleh sang anak, maka kompensasi yang harus diberikan orang tua kepada anak adalah dalam bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun kekerasan verbal lainnya. Pandangan yang tidak bijak dan tidak tepat serta keliru yang selama ini dipegang dengan sedemikian kokoh oleh orang tua sesungguhnya selalu menjadi bencana bagi kehidupan anaknya. Dengan demikian, anak dalam konteks ini sebagai pihak subordinat yang selalu berada di tangan kekuasaan orang tua secara taken for granted. Walaupun sesungguhnya, bisa jadi, pikiran anak untuk menolak permintaan orang tua adalah sesuatu yang masuk akal pada sisi lain. Oleh sebab itu, dominasi orang tua terhadap anak yang sangat kuat dan terkesan otoriter ini menjadi cermin dari tindakan-tindakan lanjutan orang tua ke depannya, yang dapat menimbulkan aksi kekerasan dalam banyak hal baik itu disadari maupun tidak disadari.

Faktor kelima adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi ataupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Tayangan televisi baik senetron dan lain sejenisnya yang menampilkan peran orang tua terhadap anak yang sangat sadis pun dapat membentuk orang tua yang kebetulan ataupun tidak suka menonton program televisi tersebut. Baik sadar maupun tidak, pendidikan orang tua yang masih rendah dan cukup rendah tentunya akan lebih mudah mempengaruhi cara berpikir sehingga kondisi ini kemudian dapat membentuk kebiasaan buruk orang tua dalam mendidik dan memperlakukan anak-anaknya. Itulah yang kemudian juga sudah menjadi hal jamak dan terjadi di lingkungan sekitar kita. Terlepas dari hal tersebut, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akibat pendidikan orang tua pun menjadi penyebab lain yang selanjutnya merusak kehidupan dan masa depan anak. Oleh karenanya, ternyata orang-orang terdekatlah yang umum menjadi penyebab kekerasan bagi anak. Orang-orang terdekat, terutama orang tua akibat persoalan ekonomi, disfungsi keluarga, dan lain sejenisnya menjadikan anak korban dan dikorbankan. Nasib anak Indonesia dan anak-anak kita sangat jelas berada dalam ancaman orang-orang terdekat.

Jalan Pembebasan

Peran tetangga terdekat tentunya sangat penting untuk ikut memberikan perhatian kepada orang tua yang memperlakukan anaknya secara tidak manusiawi. Peran tetangga dalam konteks ini memberikan pendidikan pencerahan kepada orang tua yang sedang bermasalah agar kemudian mengingat kembali fungsi orang tua bagi anak-anaknya. Apabila tetangga terdekat merasa sungkan, maka perlu gerakan para tetangga terdekat untuk membuat acara sayang anak dan lain sejenisnya. Sementara dalam pendekatan hukum dengan mengutip pendapat Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas Perlindungan Anak, Presiden Joko Widodo harus diingatkan pada Inpres No. 5/2014 tentang Gerakan Nasional Antikejahatan Seksual terhadap anak sebagai pintu masuk pemerintah membuat kebijakan agar anak lebih terlindungi. Tak hanya itu saja, pemerintah mendorong seluruh masyarakat untuk membentuk tim reaksi cepat sampai ke tingkat RT/RW agar masyarakat lebih waspada jika ada anak yang menjadi korban kekerasan (Media Indonesia, 12/06/15). Kita semua berharap, preseden buruk tentang kekerasan terhadap anak yang menimpa Halimah yang dibunuh ayah kandungnya sendiri di Bima NTB 29 April 2015; Ceri yang berusaha dibunuh oleh ibu kandungnya di Balikpapan 4 Maret 2015; empat anak yang masih bayi dan seorang anak gadis yang diperkosa ayahnya di Samarindi Kalimantan Timur 13 Mei 2015; lima anak ditelantarkan orang tuanya di Cibubur 14 Mei 2015; dan Angeline yang ditemukan meninggal dan dikubur di rumah ibu angkatnya di Bali 10 Juni 2015 tidak terjadi kepada anak-anak lainnya. Marilah kita selamatkan anak-anak Indonesia sebagai generasi sehat bangsa untuk melahirkan generasi emas di 2045 ke depan.

Pilkada tanpa Mahar

Koran Jakarta_Jumat, 12 Juni 2015 02:40:12 (http://www.koran-jakarta.com/?31881-pilkada%20tanpa%20mahar

Oleh Moh Yamin: dosen Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menarik mencermati isu pilkada tanda mahar. tema tersebut baik bila dibahas secara lebih mendalam dan kritis. Wacana ini muncul pasca-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berjanji menghapus sistem setoran bagi siapa pun yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2015.

Dengan kata lain, siapa pun yang akan menggunakan kendaraan politik PKB ataupun PAN untuk maju dalam pilkada harus berkomitmen tanpa mahar. PKB dan PAN tidak akan minta jatah setoran untuk menghidupkan partai. Partai politik (parpol) lain pun diharapkan membebaskan para calon kepala daerahnya juga bersama membangun politik bersih dan beradab.

Selama ini dalam politik pilkada menjadikan parpol sebuah kepentingan sektoral belaka. Dia jadi alat mengeruk keuntungan kekuasaan dan ekonomi semata. Berpolitik dalam pilkada, parpol harus mampu melahirkan kepala daerah bertanggung jawab, sehingga tidak lagi menjalankan politik busuk yang menghalalkan segala cara demi meraih kursi.

Pilkada untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dengan cara melahirkan seorang pemimpin yang bisa membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan persoalan hidup lainnya. Persoalannya adalah apakah antisetoran kepada parpol yang menjadi kendaraan para kandidat kepala daerah akan benar-benar menjadi kenyataan?

Apakah antisetoran pun juga akan menjadi nyata terjadi ketika terpilih sebagai kepala daerah untuk satu periode tertentu? Di dalam politik, tidak ada yang gratis. Ketika masuk dalam dunia politik praktis, maka yang berlaku di dalamnya, hanya kepentingan dan kepentingan. Dalam politik kepentingan menjadi abadi. Kepentingan dalam pemahaman saat ini berkorelasi sangat kuat dengan kekuasaan, uang, dan bagi-bagi jabatan.

Maka, siapa pun yang memutuskan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah melalui parpol harus banyak uang sebagai modal publikasi diri dan untuk menyumbang parpol pendukung. Kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kejujuran tak begitu penting karena dapat dipoles. Parpol sudah punya syarat bergaining dengan kandidat. Mereka telah memasang target kepentingan dan kekuasaan yang harus dipenuhi.

Sementara kandidat juga harus kalkulasi keuntungan dan kerugian. Maka, bukan kepentingan publik yang utama sebagai pokok bahasan. Persoalan rakyat dikorbankan demi kepentingan sektoral. Setoran dan bagi-bagi kekuasaan tetap akan berlangsung. Mahar tetap menjadi agenda utama tawar-menawar antara kandidat dan parpol.

Menutupi

Pilkada serentak sudah di depan mata, namun sejumlah persoalan masih belum terselesaikan. Di antaranya, anggaran pengawasan yang belum jelas. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hanya 70 daerah yang telah menjelaskan anggaran untuk bidang pengawasan. Sedangkan 199 daerah atau lebih dari 70% belum dan tidak mengalokasikan anggaran pengawasan pilkada dalam APBD.

Selanjutnya, tanggal 26-28 Juli, masa pendaftaran calon kepala daerah oleh parpol maupun gabungan parpol. Maka, jeda waktunya mepet bagi daerah untuk menyiapkan anggaran pengawasan.

Apabila dibaca secara kritis, seolah pengawasan pilkada coba dilemahkan demi kepentingan sektoral tertentu. Pelemahan pengawasan tentunya berkelindan dengan aktivitas parpol dalam menjaring bakal calon kepala daerah. Dengan kata lain, ketika tidak ada pengawasan ketat dari tim pemantau independen, maka potensi pertemuan kepentingan antara calon dan partai lebih mudah dilakukan. Partai yang memasang tarif tinggi terhadap calon tidak terpantau. Inilah bahaya dan risiko. Maka, apabila PKB dan PAN mendeklarasikan diri tidak akan minta mahar pada kandidat bisa-bisa hanya lip service.

Pernyataan tersebut hanya mungkin terjadi di atas kertas, dalam praktiknya sangat sulit dilaksanakan. Banyak alasannya. Salah satunya, para pengejar posisi strategis di partai tidak tulus demi kepentingan publik. Niatan awal berpolitik adalah berkarir untuk mendapat rupiah dan mengejar kursi kekuasaan. Semua sudah paham. Logika sederhananya, untuk apa berdarah-darah berebut kursi apabila tidak memiliki keuntungan tertentu ke depannya.

Ke depan memang diperlukan Undang-Undang tentang Antimahar, namun isu tersebut tetap sulit menjadi kenyataan sebagaimana diwacanakan dalam Perpektif Harian Koran Jakarta. Sebab, walaupun parpol tidak minta uang mahar, maka calon pun akan tetap berpikiran pragmatis demi mengamankan dukungannya dari partai baik pra maupun pasca-pilkada.

Kandidat miskin tidak akan ada parpol yang mau mengusung. Masyarakat sudah apatis dengan proses pilkada karena pemenang tidak pernah mampu memperbaiki ekonomi rakyat. Yang miskin tetap menderita. Rakyat berpikir sesaat, kandidat yang memberi uang akan dipilih.

Maka, wacana tentang UU Antimahar hanyalah isapan jempol karena sulit diterima parpol. Kini yang bisa dilakukan sekarang membangun komitmen bersih untuk menyelenggarakan pilkada 9 Desember nanti. Parpol, calon kepala daerah, dan masyarakat harus memiliki pandangan sama untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kotor yang dapat menodai esensi pilkada. Hanya dengan begitu, pilkada dapat melahirkan pemimpin bertanggung jawab, dan memiliki idealisme bagi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Keluar dari Konflik untuk Bangkit

Banjarmasin Post, Jumat, 22 Mei 2015 00:42 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/05/22/keluar-dari-konflik-untuk-bangkit)

(Catatan Kritis Satu Semester Pemerintahan Joko Widodo)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Konflik dengan pelbagai akar persoalannya selalu mewarnai perjalanan republik ini. Konflik kekerasan atas nama agama merupakan satu hal di antara sekian potret buram yang menyertai kita semua. Umumnya, hanya karena berbeda keyakinan dan agama, ini kemudian menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kekerasan. Tidak ada lagi yang bernama kebersamaan atas nama kepentingan bersama sebagai bangsa yang besar (baca: realitas). Belum selesai satu persoalan tentang konflik atas nama agama, konflik lain kemudian ikut muncul, sebut saja konflik di antara para elit di republik tercinta ini. Kita semua mungkin masih ingat terhadap perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, tawuran antar pelajar pun yang selama ini kerap menghiasi media cetak dan elektronik pun menjadi rangkaian konflik lain yang kian mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa memang begitulah wajah Indonesia yang sebenarnya, yang sangat penuh dengan pelbagai persoalan. Konflik tak berhenti di situ saja. Perang internal di antara sejumlah politisi baik di Partai Golongan Karya maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat dualisme kepengurusan selanjutnya kian menambah deretan panjang tentang rusaknya tali persaudaran sebagai anak bangsa. Mereka bertempur dan berkelahi bukan lagi demi membangun bangsa, melainkan demi mencapai kepentingan masing-masing. Persoalan tentang ekonomi yang lambat, rupiah yang tidak sehat, dan penegakan hukum yang kacau balau merupakan rentetan masalah lain yang terus menerus mengancam perjalanan republik ini (baca: realitas).

Apabila kita kemudian harus mengurut-kacang-panjangkan banyak persoalan kebangsaan di republik ini, maka kita pun tidak akan pernah selesai membicarakan hal tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut adalah pandangan umum yang menyebutkan bahwa Indonesia yang kaya dengan budaya, suku, dan segala elemen di dalamnya bukanlah sebuah mozaik yang bisa menyejukkan dan menyenangkan hati menjadi dapat dibenarkan. Kita semua yang terlalu berpikir kerdil serta sempit telah menunjukkan diri sebagai golongan yang memang tidak lagi bertujuan untuk membangun keharmonisan demi kebangsaan yang beradab dan berbudaya. Semangat untuk membangun bangsa di tengah perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran, gagasan, keinginan, kebutuhan, kemauan, dan lain seterusnya justru menjadi sumbu untuk menghidupkan api permusuhan dan aksi saling bunuh membunuh. Idealisme bersama untuk melahirkan bangsa yang indah dan cantik tidak lagi ada, namun yang muncul dalam benak mereka dan kita adalah bagaimana memperburuk wajah Indonesia dengan pelbagai aksi yang destruktif dan anarkis.

Kita berada dalam sebuah arena untuk bertanding, bukan demi pembangunan, namun untuk kehancuran. Kita lahir dengan segala perbedaan bukan untuk bisa hidup berdampingan, melainkan untuk bersitegang satu sama lain tiada henti. Kita memiliki kulit yang berbeda, bukan kemudian dimaknai sebagai sebuah kekayaan namun sebuah malapetaka dan bencana yang kemudian harus diperangi sampai benar-benar berada di titik darah penghabisan. Antara bekerja untuk kemanusiaan dan keserakahan kemudian berada di titik yang relatif tidak jelas. Antara bekerja untuk bangsa dan ego sektoral kemudian tidak lagi ada, namun yang muncul adalah bagaimana saling menyelamatkan diri masing-masing tanpa kemudian memedulikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita kemudian menutup mata terhadap pelbagai realitas kehidupan dan hidup bahwa perbedaan dan keberbedaan dalam banyak merupakan sesuatu hal niscaya dan dalam agama hal tersebut dinamakan sunnatullah. Kita memang kemudian menjadi manusia-manusia yang dilahirkan seperti homo homini lupus. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Apabila kemudian dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah ini menjadi sinyal buruk bagi perjalanan bangsa ke depan, kita semua memiliki jawaban yang sama, yakni “iya” sebab bagaimana akan bisa memperbaiki lingkungan sekitar dan lain seterusnya sementara kita masih hidup dalam serba emosi dan marah atas dasar egoisme masing-masing.

Sekali lagi kita harus sadar bahwa membangun bangsa di tengah perbedaan adalah sesuatu yang penting. Joseph Ernest Renan (1823-1892) mengatakan bahwa munculnya bangsa adalah karena adanya kehendak untuk bersatu. Ketika ini dihubungkan dengan kepentingan bangsa di tengah perbedaan, maka apakah kita semua memiliki kehendak bersatu? Persoalan mendasar dalam konsep kehendak untuk bersatu adalah membuang kepentingan ego sektoral. Persoalan utama yang menyebabkan sulitnya kehendak untuk bersatu adalah tatkala kepentingan sektoral sangat kuat mendominasi dan kemudian menghancur-leburkan kepentingan untuk bersama. Terlepas dari hal tersebut, apabila semua anak bangsa di republik ini masih mengingat dan sangat ingat terhadap sumpah pemuda yang diikat atas dasar bahasa Indonesia, Tanah Air Indonesia, dan Bangsa Indonesia, maka kehendak untuk bersatu kemudian akan menjadi kenyataan tak terbantahkan. Sebaliknya, ketika persoalan tentang kepentingan bangsa, tanah air sebagai pusaka yang harus dipelihara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tunggal persatuan kemudian ditanggalkan demi mengejar kursi kekuasaan, kemenangan jangka pendek, dan begitu seterusnya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bernama bangsa yang berdaulat dan berjaya. Menjadi wajar apabila tali temali persaudaraan untuk membangun bangsa akan terus menerus tercerai berai. Oleh sebab itu, menuju bangsa yang bangkit dari keterpurukan dan konflik atas dasar bendera sempit pun menjadi sesuatu yang mustahil terjadi.

Tugas Berat

Mr. Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 yang konon dipilih oleh rakyat adalah merawat bangsa yang plural dan multikulral ini. Bangsa yang besar kemudian akan menjadi kenyataan ketika Mr. Joko Widodo mampu menjadi presiden yang besar, pemimpin yang tidak semata menjadi milik kelompok tertentu, namun milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah satu semester lebih memimpin republik ini, publik memiliki pandangan pesimis bahwa Joko Widodo akan mampu membawa kapal Indonesia menjadi jaya, namun itu kemudian jangan menjadi batu sandungan. Yang terpenting harus dilakukan adalah Joko Widodo ke depan harus membuktikan bahwa dia bisa melakukan itu. Apabila rakyat sudah terhipnotis oleh gaya kepemimpinannya yang populis, maka itu harus ditunjukkan dengan kerja yang berani dan tegas, dan jangan lemah dan mau dilemahkan oleh intervensi pihak luar.

Visi Kebangsaan yang Hilang

Koran Madura, Kamis_Mei 21 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/05/21/34344/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Asal Lalangon, Sumenep

Ketika bangsa ini didirikan dengan susah payah, dengan cucuran air mata dan darah, para pendiri bangsa ini sangat menghendaki agar seluruh penerus pemimpin negeri ini di masa depan mampu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Soekarno, Hatta, M. Syahrir, Tan Malaka dan lain seterusnya selalu berharap agar rakyat menjadi subyek yang harus selalu diperjuangkan hak hidupnya. Mereka mendapatkan ruang kepedulian politik sangat tinggi dari para elit. Menjunjung tinggi hak dasar hidup setiap warga negara agar mereka bisa hidup layak, memeroleh pelayanan yang laik dari pemerintah merupakan sebuah hal niscaya.

Sejarah kepemimpinan dan perjuangan para pendiri bangsa memberikan bukti nyata secara politis bahwa mereka selalu menempatkan kebutuhan dan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Kepentingan kerdil dan sempit tidak terjadi sama sekali. Selalu terbangun kehendak dan komitmen kuat agar rakyat dan bangsa bisa bebas dari segala bentuk kemiskinan dan kemelaratan. Visi yang dibangun dan dijalankan adalah visi kebangsaan dengan subyek perjuangan untuk semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi persoalannya adalah menjadi lain ketika dalam perjalanan kepemimpinan dari fase-fase, banyak pemimpin di negeri ini telah salah dalam memaknai dan manafsirkan sebuah kepemimpinan. Yang muncul adalah kepemimpinan sangat identik dengan kekuasaan. Siapa yang memimpin, maka dialah yang akan menguasai. Padahal makna memimpin dan menguasai sangat berbeda konteks. Memimpin lebih merujuk pada sosok seorang yang selalu mengayomi, merawat dan memberikan kasih sayang kepada sesama dan tujuan akhirnya adalah berbuat yang terbaik kepada yang diayomi, dirawat dan lain seterusnya.

Sedangkan menguasai cenderung kepada pola sikap seseorang yang menindas, memperlakukan secara sewenang-wenang, selalu bersikap anarkis dan destruktif. Mengorbankan kepentingan bersama di atas segala-galanya dilalui dengan sedemikian rupa. Menguasai adalah bentuk kepemimpinan yang membawa kehancuran bangsa. Rakyat kemudian dijarah hak dasar hidupnya. Antonio Gramsci menilai, menguasai adalah pola dan gaya seorang pemimpin yang lebih suka membohongi rakyat dengan segala macam alibi. Seolah-olah berbicara dan berjuang demi kepentingan rakyat, namun sesungguhnya apa yang dilakukan hanyalah untuk memuaskan libido sektoral. Seakan-akan sangat manis dan baik dalam berbicara di depan seluruh rakyatnya, hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari cara untuk mengelabui rakyat. Tipu daya muslihat dengan pelbagai modus digunakan selama kepentingan pribadi dan golongan bisa dicapai dengan sedemikian berhasil. Bila perlu, bersumpah dengan menggunakan nama agama dan kitab suci pun juga digunakan sebagai bagian dari legitimasi pembenaran terhadap apa yang dikehendakinya.

Menguasai justru mencerminkan seorang pimpinan yang kehilangan kepekaan sosial sangat tinggi agar ia bisa menjadi seorang terbuka. Menguasai melahirkan model pimpinan yang represif dan otoriter. Kemauan keras untuk bisa merangkul semua dalam konteks kehidupan kebersamaan menjadi gagal ditunaikan dengan sedemikian kongkrit dan praksis. Seorang pemimpin sedemikian menjadi kehilangan nurani. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ki Hadjar Dewantara memandang bahwa seorang yang menguasai dan menjadi penguasa sangat jauh dari budaya serta kehidupan bangsa Indonesia. Beliau berpendapat, kemuliaan seseorang hanya bisa dinilai dari sikapnya yang berbudi pekerti luhur. Selalu rendah hati, pengasih dan penyayang merupakan ciri-ciri pemimpin yang akan selalu dikenang dan didambakan seluruh rakyat. Pertanyaannya adalah apakah para elit negeri ini dalam menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sebagai pejabat lebih menggunakan pendekatan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin ataukah penguasa? Itulah sebuah pertanyaan sangat mendasar yang harus dijawab oleh para elit negeri ini.

Betulkah mereka ketika menjalankan wewenang dan tugasnya benar-berada di jalan yang benar dan lurus, selalu memikirkan kepentingan rakyat ketimbang hal sepele? Terlepas apapun jawabannya, realitas politik saat ini sudah menunjukkan secara telanjang bulat bahwa banyak elit dan atau sebagian besar elit di negeri ini telah gagal menjadi seorang nahkoda sebuah kapal besar di lautan lepas yang mampu mengarahkan pada rute yang benar dan tepat. Justru yang mereka lakukan adalah bagaimana kapal besar yang dinahkodainya bisa ditenggelamkan ke dalam lautan samudra lepas. Melubangi di berbagai sana sini kemudian dilakukan supaya air laut masuk ke dalamnya dan semua penumpang kemudian bisa mati tanpa tersisa sedikit pun. Sedangkan sang nahkoda mencari upaya selamat sendiri dengan menaiki kapal kecil namun segala barang berharga yang berada di kapal besar dipindah ke kapal kecil dan dibawa lari.

Ujung Tanduk

Potret perumpaan sedemikian sesungguhnya sudah mulai terlihat satu demi satu ketika para elit negeri ini sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemerintahan Joko Widodo yang sudah lebih dari satu semester kemudian memperlihatkan kinerja yang buruk bagi kehidupan rakyatnya, terutama tim ekonomi dan hukum. Kementerian ekonomi dan bidang-bidang terkait kesejahteraan hidup rakyat justru tidak mampu membangun atmosfir ekonomi yang berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM pun justru selama ini sudah banyak menggaduhkan kehidupan republik ini. Ini belum lagi berbicara tentang konflik berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian (baca: realitas). Tentu, sungguh ironis dan kita semua mengelus dada. Yang jelas, kondisi sedemikian telah mengilustrasikan bahwa para elit negeri bukan lagi bekerja demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Mereka justru menjual idealisme demi tujuan sempit dan kerdil.

Genderang Kehancuran

Diakui maupun tidak, sangat susah segera keluar dari belenggu kemelaratan bangsa ketika para elit negeri telah mencabik-cabik nurani kemanusiaan dan kerakyatannya. Nurani sudah dibunuh dan diganti dengan nafsu keserakahan dan ketamakan untuk bisa menjadi penguasa bagi semua. Darah yang mengalir di tubuh para elit negeri adalah darah banalitas yang sekonyong-konyong berkehendak kuat untuk mementingkan diri sendiri. Akhirnya, bangsa ini kemudian harus siap menabuh genderang kehancuran. Tidak ada yang bisa diharapkan demi perbaikan kondisi bangsa di masa depan sebab para elit negeri ini sudah kalap dan brutal. Mereka bukan lagi sosok para pejabat yang berhati mulia. Mereka bukan lagi menjadi harapan penyelamat bagi semua. Mereka ibarat serigala yang siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Homo homini lupus menjadi prinsip hidup mereka. Haruskah bangsa ini terus menerus dinahkodai para elit negeri yang berjiwa dehumanis? Inilah tantangan ke depan yang harus segera dijawab. Apapun bentuknya, tanggung jawab para elit negeri untuk segera merubah paradigma dari destruktif menuju konstruktif bila menghendaki ada perubahan yang baik ke depannya. Tantangan Joko Widodo ke depan adalah buktikanlah bahwa dia mampu menjadi presiden untuk rakyatnya. Buktikan bahwa konkretisasi konsep revolusi mental dalam segala kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak untuk merubah kehidupan bangsa ini menjadi beradab, bermartabat, dan berdaulat benar-benar dijalankan secara nyata, bukan sebatas lip service an sich.

Lonceng Keterpurukan Pendidikan Kita

(Refleksi Hardiknas 2 Mei 2015)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Betulkah kemampuan anak-anak didik kita di republik tercinta ini mengalami peningkatan mutu dan kemajuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dipantau dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS sebagaimana yang diirilis oleh The International Association for the Evaluation of Educational Achievment (11/12/12). Dari hasil studi tersebut, nilai rata-rata siswa untuk matematika 386 atau turun 11 angka dari Trends in International Mathematics and Science 2007. Adapun nilai untuk sains 407 atau turun 21 angka dibandingkan dengan 2007. Dengan nilai sedemikian, Indonesia berada di posisi ke 38 dari 63 negara dan 14 negara bagian dari yang disurvei. Sedangkan untuk sains, Indonesia berada di posisi ke 40. Posisi ini sedikit di atas Maroko dan Ghana untuk sains serta di atas Maroko, Oman, dan Ghana untuk Matematika. Namun Indonesia tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Palestina. Hasil Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011 pun juga memberikan kabar buruk bahwa siswa kelas IV Indonesia berada di urutan ke 42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428. Di bawahnya ada Qatar, Oman, dan Maroko.

Sementara dalam Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengukur kecakapan siswa untuk usia 15 tahun dalam mengimplimentasikan pengetahuannya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia nyata pun juga rendah. Hasil dari tahun 2003, 2006, dan 2009 menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berada di urutan buncit. Untuk laporan PIRLS 2012, data menunjukkan bahwa Indonesia berada di nomor 2 paling terakhir sebelum Peru dari 66 negara dan 3 negara bagian, yakni dengan nilai rata-rata 382. Kita bisa bandingkan dengan Singapura dengan nilai rata-rata 551 dan Malaysia dengan nilai rata-rata 420. Bagaimana hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS di 2015 dan hasilnya rampung di 2016, selanjutnya dipublikasikan di 2017, maka kita tunggu saja hasilnya. Kemungkinan besar, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan berarti bahwa kita selalu berpikiran negatif terhadap kualitas pendidikan kita sendiri, namun begitulah kita dan atau Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu, yang kemudian selalu mengulang kesalahan pengelolaan pendidikan di hari esoknya.

Pertanyaannya adalah mengapa dunia pendidikan kita selalu terpuruk dan mengapa anak-anak Indonesia yang seharusnya mampu menjadi generasi emas bagi keberlangsungan bangsa ke depan ternyata belum mampu memberikan energi positif bagi kemajuan pendidikan dan bersama? Memang diakui maupun tidak, kita mungkin selama ini sudah berbangga diri karena sudah memiliki sejumlah anak negeri yang mendapatkan medali emas, perunggu atau perak di pentas internasional. Namun kendatipun demikian, bila dihitung, jumlahnya hanya segilintir orang ketimbang jumlah total anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebanyakan anak negeri kita justru selama ini belum dan tidak memeroleh dunia pembelajaran yang akomodatif bagi pembangunan dan pengembangan bakatnya. Lihat saja, dalam dunia berhitung, anak-anak kita lebih banyak diajarkan pada wilayah-wilayah teknis belaka bagaimana seharusnya menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Pengajarannya hanya berhenti sampai di situ. Sementara mengajak mereka untuk bernalar sangat minus.

Akhirnya ketika mereka diajak melakukan logika atau bernalar, itu pun menjadi kesulitan. Dalam dunia sains pun juga demikian. Anak-anak kita hanya diajarkan menghafal dan menghafal materi, bukan mengajak mereka melakukan pengembaraan intelektual dengan menawarkan pelbagai persoalan yang dihadapi dunia nyata untuk dipecahkan. Sains selama ini tidak membelajarkan anak-anak didik agar mereka mengetahui apa yang melatarbelakangi kemunculan pengetahuan dan bagaimana selanjutnya harus menyikapinya. Dalam dunia membaca pun juga demikian dan ini menjadi sebuah fakta tak terbantahkan.

Sesungguhnya, minusnya minat anak didik dalam membaca dipicu oleh minusnya keinginan dan inisiatif pengajarnya dalam membaca. Pengajar adalah figur dalam sekolah dan bagi anak didik sehingga apa yang dilakukan pengajarnya kemudian akan ditiru oleh anak-anak didiknya. Mengapa anak didik kemudian menjadi sangat rendah dalam membaca, ini selanjutnya terjadi karena tidak dan belum ada lingkungan yang mendukung bagi terbentuknya tradisi serta budaya membaca bagi para siswa.

Setengah Hati

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di republik ini. Hanya beberapa sekolah yang kemudian dibolehkan untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2013 selama sekolah bersangkutan memiliki kesiapan dalam banyak hal. Tentu, dua wajah kurikulum yang sama-sama dilaksanakan ini sesungguhnya disebut sebagai pelaksanaan kurikulum setengah hati dan ini mengakibatkan wajah pendidikan kita tidak jelas.

Namun terlepas dari sikap pemerintah sendiri yang setengah hati dalam konteks antara implimentasi KTSP dan Kurikulum 13, maka wajah kurikulum apapun namanya harus mampu membawa dan melahirkan paradigma baru dalam memandang sebuah implimentasi pendidikan yang global. Pendidikan global adalah bagaimana setiap satuan mata pelajaran memiliki capaian-capaian yang terukur dan kemudian tidak sempit dalam memahami setiap tujuan yang ingin dicapai. Tidak menjadi persoalan ketika capaian mikro dalam setiap mata pelajaran harus diperoleh serta ukurannya kemudian berada di atas kertas.

Terlepas dari itu, capaian makro pun dalam setiap mata pelajaran juga harus diperjelas. Apabila satuan mata pelajaran tersebut bernama matematika, maka tujuannya bukan berhenti pada suksesnya mengalikan, menambahkan, mengurangi, dan membagi. Lebih dari itu adalah bagaimana siswa selanjutnya mampu membaca fenomena alam dengan kekuatan nalar yang tinggi sehingga hitung-hitungan pembacaan fenomena kemudian dapat dikacamatakan secara matematis. Satuan mata pelajaran tersebut juga bisa terjadi kepada satuan mata pelajaran lain. Sekali lagi, tantangan pendidikan ke depan adalah sangat global dan mengglobal. Tentu, ini kemudian perlu menjadi landasan dalam melangkah untuk dunia pendidikan kita ke depannya. Semoga…

Ujian Nasional untuk Peradaban

Banjarmasin Post_Kamis_23 April 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/23/ujian-nasional-untuk-peradaban)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Tulisan Prof. Dr. Wahyu M.S berjudul Sakralitas Ujian Nasional Ternoda menyebutkan bahwa kecurangan terjadi akibat ada pihak dari percetakan yang melakukan unggah item soal ke google drive dengan motif yang dipastikan untuk kehancuran pendidikan (Banjarmasin Post, 20 April 2015). Sedangkan M Syamsuri dengan tulisannya berjudul Kecurangan UN Tanggung Jawab Siapa? Lebih membahas siapakah yang harus bertanggung jawab, apakah pusat ataukah daerah (Banjarmasin Post, 22 April 2014). Untuk tulisan saudara M Syamsuri, saya mengatakan menjadi tanggung jawab bersama. Namun terlepas dari hal tersebut, saya kemudian harus mengatakan secara tegas bahwa apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengenai UN dikembalikan kepada khittah awal sebagai evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk merangkum capaian belajar siswa. Bahkan dalam surat keterangan lulus nanti, kemudian akan dijabarkan sejumlah item materi yang di-UN-kan sehingga siswa, guru, dan orang tua kemudian bisa menilai sejauh mana capaian belajar yang dicapai anak didiknya, itu kemudian perlu didukung secara bersama.

Mungkin, apa yang dimaksud oleh Mendikbud adalah didasarkan pada interpretasi pemahaman terhadap UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang evaluasi belajar. Memang pada satu sisi, itu dapat dibenarkan dan kita semua memiliki persepsi yang kurang lebih sama, namun terkadang juga tetap rumit untuk benar-benar menentukan apakah capaian belajar siswa benar-benar sudah sesuai harapan atau tidak yang kemudian disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan kepentingan daerah dan nasional. Sebab selain untuk mengetahui capaian belajar, UN juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi satu daerah tertentu mengenai kualitas pendidikan masyarakat didiknya yang kemudian disebut sebagai pemetaan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap tidak dan kurang sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetesi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sebagai acuannya.

Ujian Kejujuran

Tujuan mendasar pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia disebut beradab dan berkualitas apabila di dalam dirinya sudah tertanam semangat hidup untuk menolak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, anti-merusak keadaban publik, anti-meruntuhkan moralitas, anti-menggerus nilai-nilai keluruhan hidup yang didasarkan pada prinsip kejujuran, dan begitu seterusnya. Pendidikan, mengutip pendapat Driyarkara, memiliki tujuan memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Pribadi dan kepribadian manusia selanjutnya dipimpin dengan cara sedemikian rupa agar bisa berdiri, bergerak, bersikap, dan bertindak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Sejalan dengan itu, Romo Mangun Wijaya kemudian juga mengatakan bahwapendidikan adalah proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menambahkan kesadaran sosial, kemudian diperlukan adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada.

Dalam konteks ujian nasional yang sudah selesai dilalui untuk siswa sekolah menengah atas (yang disusul siswa menengah pertama dan sederajat) oleh sebagai sebuah ujian kejujuran bagi semua, maka kedua tokoh pemikiran pendidikan tersebut baik Driyarkara maupun Romo Mangun Wijaya sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ujian pendidikan apapun namanya, termasuk ujian nasional merupakan sebuah latihan diri untuk menempa kedewasaan dan kematangan diri dalam menjalani dan mengerjakan setiap item soal secara penuh bertanggung jawab, secara mandiri, selalu penuh dengan kerja keras atas usaha sendiri dan mandiri, tidak meminta pertolongan pihak lain dalam ikut serta mengerjakan setiap item soal, dan bahkan menolak apabila ditawari untuk mendapatkan bantuan menjawab item soal, merasa puas dengan hasil yang dikerjakannya serta bangga atas usaha sendiri. Di sinilah benang merah yang ingin disampaikan bahwa ujian nasional jangan sampai direcoki kerja-kerja culas pihak tertentu yang semata ingin memuluskan anak didiknya yang kemudian justru mereduksi serta menghancur-leburkan hakikat pendidikan itu sendiri sebagai upaya memanusiakan manusia.

Tentu, tatkala hal-hal demikian dapat ditunaikan secara terbuka dan jujur, pintu masa depan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya ketika ujian nasional dilalui dengan penuh praktik-praktik culas dengan memberikan kemudahan mencontek dan memberikan contekan kepada peserta ujian nasional, maka sampai kapanpun kualitas pendidikan kita akan terus terpuruk. Analoginya adalah ujian nasional yang penuh dengan pelaksanaan jujur dan kejujuran akan mempermudah pemerintah pusat untuk memetakan daerah-daerah dengan mutu pendidikan yang terus mendapat pembinaan dan pelatihan. Sebaliknya, ujian nasional dengan praktik tidak jujur akan kian menutup harapan untuk bisa bersama membangun pendidikan yang berkualitas sebab pemerintah pusat tidak bisa mendeteksi daerah-daerah mana yang harus mendapat pembinaan dan pelatihan, termasuk daerah mana yang harus terus digenjot mutunya. Pikiran sempit dan kerdil yang tidak mau menerima kelemahan karena dianggap memalukan daerah dan lembaga tertentu tentunya kemudian harus dijauhkan dari framework para pemangku kebijakan di daerah mulai dari pemerintah daerah hingga sekolah apabila masih memiliki kesadaran profetis untuk mau maju. Dengan demikian, kunci pembangunan manusia seutuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Kesuksesan ujian nasional dari awal hingga akhir pun menjadi tanggung jawab kolektif, terutama di daerah. Semoga kita semua berani dan rela menerima hasil ujian nasional dengan penuh kejujuran demi kemajuan bersama walaupun rasanya sangat pahit. Pahit karena minum obat demi sehat adalah harapan semua dari pada manis serta enak yang memabukkan namun menjadi racun bagi masa depan kehidupan. Semoga kita dapat banyak belajar agar semakin menjadi bangsa yang arif dan bijaksana dalam menata pendidikan yang beradab dan bermartabat serta berkualitas menuju pendidikan yang beradab.

Opsi Deradikalisasi Gegabah

Banjarmasin Post_Senin, 6 April 2015 00:36 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/06/opsi-deradikalisasi-gegabah)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul Fobia dan Radikalisme sangat menarik untuk diulas secara lebih mendalam. Dalam Tajuk tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sepertinya mengalami ketakutan sangat luar biasa mencermati kondisi fenomena negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) yang kian menggila di republik tercinta ini. Akibat ketakutan yang berlebihan tersebut, pemerintah melalui Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir 22 situs media Islam (2/04/2015).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan memblokir puluhan situs media Islam yang konon dianggap mengajarkan Islam garis keras akan menghentikan gerakan ISIS di negeri ini? Adakah hubungan signifikan antara pemblokiran situs media Islam dengan ISIS serta menjamurnya radikalisme agama di republik ini? Apakah radikalisme agama muncul akibat banyaknya situs Islam yang konon disebut garis keras? Apakah pemerintah kemudian memiliki standar baku yang disebut situs Islam garis keras? Yang lebih ironis lagi adalah mengapa Kemenkominfo kemudian langsung mengamini permintaan BNPT untuk memblokir situs-situs media Islam dengan begitu cepatnya? Mengapa Kementerian Agama tidak dilibatkan untuk bersama-sama mengkaji mengenai situs-situs Islam yang konon disebut menyebarkan ajaran garis keras? Apakah BNPT sudah memiliki standar baku yang kemudian memberikan justifkasi bahwa situs-situs media Islam tersebut dinamakan garis keras dan begitu seterusnya?

Terlepas apapun jawabannya, selama opsi kebijakan dalam rangka menangkal radikalisasi Islam atau deradikalisasi tersebut hanyalah sebuah tindakan gegabah, maka sampai kapanpun persoalan mendasar tentang kehidupan beragama tidak akan pernah selesai dan dapat diselesaikan secara arif serta bijaksana. Menjadi sangat prematur apabila menyebut bahwa situs media Islam tertentu disebut beraliran keras walaupun memang secara kasat mata, ada juga beberapa situs media Islam yang secara terang-terangan meneriakkan “jihad fisabillah” dalam konteks tertentu. Ini memang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran situs media Islam yang sudah diproduksi pemerintah kemudian memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa rezim sepertinya tidak memiliki jalan penyelesaian yang lebih solutif. Seolah dengan memblokir, persoalan tentang Islam garis keras akan selesai. Ini yang kemudian disebut sebagai kebijakan cita rasa balsem, hanya mengobati luka luarnya saja, namun luka dalamnya tetap sakit dan sangat perih.

Dengan demikian, pemerintahan saat ini kemudian semakin mempertontonkan ketidakmampuannya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan beragama. Sesungguhhnya, tatkala kebijakan gegabah ini dibuat, justru akan semakin mendorong kelompok-kelompok beragama yang konon disebut keras akan semakin melakukan reaksi. Keras dalam konteks ini adalah merasa tidak terima ketika disebut sebagai aliran keras. Mereka berpandangan bahwa pemerintah sudah memberikan single truth claim bahwa dirinya harus dibatasi ruang gerak dan geriknya dalam menjalankan ibadah. Persoalannya adalah inikah yang diinginkan pemerintah saat ini di bawah nahkoda Mr. Presiden Joko Widodo. Apakah dengan kebijakan seperti ini, hal tersebut selanjutnya kian menambah suasana yang panas dalam kehidupan umat beragama. Seakan-akan kebijakan pemblokiran situs-situs media Islam ibarat menggoreng keadaan umat beragama yang sudah merasa dipojokkan dengan label garis keras.

Tentu, kebijakan sedemikian perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai menjadi buah simalakama baik bagi pemerintah maupun bagi kehidupan berbangsa serta bernegara agar hal tersebut tidak menjadi bencana bagi kehidupan umat beragama. Selanjutnya publik kemudian tidak ingin memberikan sebuah pembenaran bahwa apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan bentuk nyata dari kebingungan pemerintah dalam menangkal bencana beragama atau hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengalihkan isu dari persoalan-persoalan hukum dan politik di negeri yang benar-benar kacau balau, sebut saja tentang kebijakan Menkumham Yasonna H. Laoly dan persoalan-persoalan lainnya (baca: realitas)

Akar Kekerasan dalam Beragama
Dalam pendekatan pluralisme, semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan; tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, brutalitas, permusuhan, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, agama yang benar kemudian hanyalah para penganut ajaran agama bersangkutan yang mengatakannya. Dengan kata lain, setiap para penganut pada setiap agama yang dianutnya sudah pasti mengatakan paling benar. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika agama disebut sebagai sumbu yang memicu tindakan-tindakan kekerasan. Dalam pendekatan sosiologi agama, maka yang menyebabkan kekerasan dalam beragama kemudian dapat disebabkan beberapa hal. Pertama adalah tentang sempitnya pemahaman atas agama (bukan beragama). Kurangnya pengetahuan tentang agama akan melahirkan sempitnya dalam menjalankannya dalam beragama. Apakah fenomena ISIS terjadi akibat mereka yang menjadi pengikut karena sempitnya pemahaman atas agama, inilah yang kemudian menjadi catatan dan diskusi bersama. Jalan yang bisa ditempuh dalam menangkal radikalisasi akibat sempitnya pemahaman atas agama adalah perlu kampanye Islam yang damai. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dan dengan pertumpahan darah, itulah wajah Islam. Kantong-kantong gerakan Islam damai kemudian harus dimasifkan di banyak tempat, seluruh daerah di republik ini. Abdurrahman Wahid menyebutnya pribumisasi Islam sebagai jalan membangun kehidupan beragama yang damai; Nurcholis Madjid menamakannya dengan Islam inklusif. Kedua adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya dapat menjadi trigger yang sangat mudah menggiring masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Akibat kondisi masyarakat yang miskin, maka mereka sangat rela hati menjadi pengikut kelompok tertentu selama kebutuhan sandang dan pangannya kemudian dipenuhi oleh yang memberikan jaminan. Oleh karenanya, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pergantian rezim, termasuk rezim saat ini sesungghnya bisa menjadi salah satu pemicu tentang warga yang siap menjadi pengikut ISIS, yang konon digaji 150 juta per bulan, terlepas faktor-faktor lain yang kian menguatkan beberapa dan banyak warga untuk bergabung dengan ISIS (baca: realitas). Oleh sebab itu, inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Kontroversi Remisi untuk Koruptor

Sinar Harapan_Selasa, 17 Maret 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/03/17/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Wacana pemberian remisi, pengurangan masa hukuman, dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kini menjadi bola panas yang menggelinding sangat kencang di ruang publik. Wacana tersebut ibarat menggoreng suasana yang sedang panas tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada dalam masa kegelapan (baca: realitas). Yang dilontarkan Yasonna adalah pemberian remisi kemudian tidak perlu minta restu terhadap KPK. Dengan kata lain, pemerintah bisa saja memberikan remisi apabila hal tersebut diperlukan dan dirasa sangat penting. Yasonna selanjutnya berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut mengatur narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika yang tidak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat. Pertimbangan yang digunakan Yasonna adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, pemberian remisi kemudian menjadi hak setiap narapidana, tidak terkecuali mereka yang melakukan kejahatan negara dalam konteks tindak korupsi.

Yang menjadi titik persoalan adalah apakah Yasonna tidak lagi mampu membedakan antara narapidana korupsi dengan narapidana pada umumnya. Hanyalah seorang Yasonna yang kemudian bisa menjawab itu. Namun terlepas dari hal tersebut, pandangan Menteri Hukum dan HAM era Joko Widodo ini sebenarnya sudah tidak lagi bisa membedakan siapakah yang pantas mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan remisi. Pikiran Yasonna yang berpandangan bahwa tindakan korupsi kemudian merupakan sebuah kejahatan biasa yang tidak merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak sangat jelas merupakan sebuah pikiran yang sesat serta menyesatkan. Ada sebuah pandangan dalam dirinya bahwa tindakan korupsi yang sangat jelas merugikan uang negara kemudian disamakan dengan seseorang yang mencuri ayam atau sapi. Padahal apabila dianalisa secara kritis, dua tindakan melanggar hukum tersebut memiliki dampak secara berbeda. Mencuri ayam atau sapi adalah kejahatan yang hanya berdampak secara personal, tidak merugikan kepentingan orang banyak. Sementara tindak korupsi sangat jelas merugikan hajat orang banyak. Sebut saja, data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 selama kurun waktu 2003-2013 kemudian memberikan sebuah ilustrasi sangat pahit bahwa sudah banyak jutaan anak-anak Indonesia kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan akibat tindakan para koruptor. Kasus korupsi BLBI, proyek Hambalang, dan banyak tindakan korupsi lainnya yang dilakukan para koruptor kian menambah deretan panjang bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan maha luar biasa, yang berdampak sistemik bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tak tanggung-tanggung, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) selanjutnya mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Korupsi merusak generasi kehidupan bangsa. Korupsi memiskinkan jutaan rakyat di republik ini. Akibat tindakan korupsi, banyak rakyat kemudian harus hidup kelaparan. Bukti lain mengenai beras miskin atau raskin yang didistribusikan kepada rakyat kelas menengah ke bawah dengan kualitasnya yang sangat buruk juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran yang cukup untuk memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Anggaran untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sudah ditilep dan masuk ke kantong-kantong pribadi dan kelompok tertentu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Lonceng Mendukung Korupsi
Secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau setengah terbuka, dan diakui maupun tidak, apa yang kemudian dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang remisi bagi koruptor merupakan sebuah lonceng yang justru mendukung korupsi di republik tercinta ini. Korupsi kemudian bukan untuk diberantas, namun harus ditumbuhkan dengan sedemikian subur. Pernyataan tersebut memberikan angin segar bagi para koruptor untuk semakin menghidup udara bebas untuk selanjutnya bisa melakukan tindakan korupsi-tindakan korupsi lain. Akibatnya, tindakan korupsi akan kian menggila di banyak sektor. Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan representasi negara sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahan saat ini di bawah nahkoda Mr. Joko Widodo tidak memiliki komitmen serius dalam konteks pemberantasan korupsi atau mungkin saja pemerintahan saat ini memiliki komitmen nyata untuk menumbuh-suburkan korupsi. Memberikan remisi selanjutnya adalah jawaban bagi upaya untuk memberikan dukungan terhadap korupsi. Dengan kata lain, tindakan korupsi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sah-sah saja dan tidak perlu diributkan.

Lukai Rakyat
Hati rakyat tentu sangat terluka atas apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna. Rakyat merasa bahwa pemimpin saat ini bukan lagi bekerja bagi hajat hidup orang banyak, tidak melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak menunjukkan kinerja dan prestasi kinerja yang membanggakan publik, dan gagal membebaskan negeri ini dari kehancuran. Rakyat sudah berpandangan sangat kecewa bahwa apa yang diperlihatkan pemimpinnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Amanat rakyat bermakna berbuat sebesar-besar bagi hajat hidup orang banyak, hal tersebut sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Janji untuk melayani hanya manis di bibir saja dan di atas kertas, namun secara praksis kemudian melenceng. Rakyat benar-benar merasa dikadali dan dibohongi atas janji yang selama ini digembar-gemborkan oleh Mr. Joko Widodo yang konon sudah memilih para anak buahnya, yang siap bekerja untuk rakyat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah salah satu anak buah Presiden Joko Widodo yang sudah beberapa kali melahirkan kebijakan blunder, termasuk yang akan memberikan banyak keistimewaan bagi para koruptor yang disebut remisi. Selanjutnya, kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tinggal menilai saja walaupun belum sampai satu semester pemerintahan, apakah pemerintahan saat ini benar-benar menjalankan amanat rakyat ataukah tidak. Remisi untuk koruptor sangat nyata merupakan salah satu bentuk konkret mengenai gagalnya menjalankan amanat rakyat.