Menyoal Nasib Sekolah Swasta

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 1 April 2017 00:54

(http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/04/01/menyoal-nasib-sekolah-swasta)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Tajuk harian Banjarmasin Post (28/03/2017) berjudul Jangan Sampai Gulung Tikar cukup menggugah perasaan kita. Tentunya bagi yang memiliki kepekaan sosial terhadap dunia sekolah dan persekolahan swasta yang semakin hari kehilangan eksistensi dan maknanya dalam pembangunan sumber daya manusia.

Tajuk tersebut menyebutkan bahwa sudah semakin banyak sekolah swasta, termasuk yang berada di bawah binaan Pendidikan Guru Republik Indonesia (PGRI) kehilangan siswa. Kendala utama yang dihadapi terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh sekolah-sekolah tersebut, mulai dana operasional hingga biaya sarana dan prasarana pendidikan. Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak banyak membantu dalam penyelenggaraan pendidikan karena jumlah nominalnya terbatas.

Terlepas dari hal tersebut, kita juga setuju bahwa ada juga sekolah swasta yang tetap hadir memberikan layanan dan pelayanan pendidikan namun itu hanya dapat dihitung dengan jari. Umumnya, sekolah-sekolah tersebut berlabel favorit dengan program dan muatan kurikulum yang melebihi sekolah negeri dan sekolah swasta pada umumnya.

Tentu, sekolah-sekolah sedemikian kemudian hanya bisa dinikmati oleh siswa-siswa dengan ekonomi orang tua kelas menengah ke atas. Bagi orang tua dengan pendapatan rendah dan hanya cukup membiayai dapur supaya asap dapur tetap mengepul, anak-anak mereka kemudian hanya bisa gigit jari.

Kondisi disparitas sekolah sedemikian kemudian melahirkan pelayanan pendidikan yang diskriminatif. Bagi orang tua yang mampu membayar uang lebih terhadap sekolah, anak-anak mereka dipastikan mendapatkan fasilitas lebih. Sedangkan yang tidak mampu membayar lebih, jangan harap agar bisa bersekolah di tempat favorit dengan segala keistimewaan di dalamnya. Ini adalah fakta nyata di hadapan kita semua.

Membaca preseden buruk terkait kondisi sekolah-sekolah swasta miskin dan semakin hilangnya identitas mereka dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, maka sampai kapan pun sekolah swasta dengan kelas miskin–baik secara fasilitas maupun secara program–tidak akan mampu berkompetisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apabila Paulo Freire dalam bukunya Sekolah Kapitalisme yang Licik menyebut pendidikan sudah berada dalam cengkraman kapitalisme yang sangat luar biasa, maka inilah yang kemudian kita sebut sebagai hancurnya peradaban bangsa. Hanya sekolah-sekolah berlabel mahal secara ekonomi dapat menyelenggarakan pendidikan, sementara sekolah-sekolah pinggiran sudah dijauhi oleh para siswa karena dipandang tidak memberikan tawaran program dan muatan kurikulum yang mencerahkan.

Hal yang lebih ironis, ketika sekolah-sekolah berlabel kapitalis bekerja membangun pendidikan, para siswa di sekolah tersebut kemudian dicekoki oleh nilai-nilai pendidikan yang elitis. Kita setuju bahwa semua sekolah baik negeri maupun swasta menggunakan kurikulum nasional baik yang bernama Kurikulum 2013 maupun KTSP. Tapi, umumnya setiap sekolah juga akan memasukkan kepentingan sekolah masing-masing kepada para anak didiknya. Kita kemudian tidak bisa menutup mata terhadap realitas itu. Secara terselubung, ada perang kepentingan secara ideologis antara sekolah swasta favorit dan sekolah negeri terhadap sekolah-sekolah lain yang berada di bawahnya secara pengelolaan dan kelas sosial di tengah masyarakat kita.

Ujung Tanduk

Tanpa harus membedakan sekolah swasta pinggiran, sekolah swasta favorit, dan sekolah negeri, sekolah dengan status apa pun sama-sama memiliki kontribusi luar biasa bagi pembangunan sumber daya manusia di manapun berada dari Sabang sampai Merauke.

Keberadaan sekolah swasta pinggiran dan miskin fasilitas justru selama ini banyak membantu penyelenggaraan pendidikan di daerah pinggiran, di daerah dimana banyak anak-anak dari kelas ekonomi tidak mampu bersekolah di sana. Sekolah swasta jauh lebih menjangkau semua kalangan anak-anak dari kelas ekonomi menengah ke bawah agar mereka kemudian dapat mengenyam pendidikan yang sama dengan mereka yang berasal dari ekonomi orang tua kelas menengah ke atas.

Sejarah perjalanan republik ini pun juga membuktikan bahwa sekolah swasta memiliki sumbangan luar biasa bagi pendidikan anak negeri. Jauh sebelum ada sekolah negeri dan sekolah swasta berlabel favorit serta super mahal secara pembiayaan, sekolah swasta dengan label miskin fasilitas sudah mencetak manusia-manusia hebat di masanya (baca: realitas).

Kita sebagai masyarakat yang menyekolahkan anak-anak kita baik ke sekolah swasta favorit dan negeri jangan ahistoris. Mereka yang berada di birokasi pendidikan baik kabupaten/kota, propinsi serta pusat juga jangan memutus dan melupakan sejarah bahwa kehadiran sekolah swasta sudah sangat luar biasa mengawal perubahan kehidupan berbangsa di republik tercinta ini. Kita menjadi bagian dari sejarah perjalanan sekolah swasta dimana kita pernah belajar dan duduk di bangku sekolah swasta tersebut, terutama yang dilahirkan di era tahun 1980-an ke bawah.

Ketika kondisi orang tua kita saat itu hidup dalam keterbatasan secara ekonomi, sekolah pinggiran menolong kita. Tatkala dalam kondisi ekonomi terjepit dan orang tua kita sudah tidak mampu menyekolahkan kita karena faktor ekonomi, sekolah madrasah dan lain sejenisnya yang dikelola secara tradisional dan apa adanya membantu kita untuk tetap sekolah walaupun pembayaran SPP dan lain sejenisnya dapat dicicil atau dihutang. Orang tua kita bisa membayar jika sudah ada uang.

Apabila kini semakin bermunculan sekolah-sekolah swasta berlabel miskin fasilitas dan program mulai gulung tikar, kondisi tersebut jangan sampai terjadi. Pasalnya, yang akan menjadi persoalan ke depannya adalah sekolah berlabel super mahal akan mendominasi dimana saja dan kapan saja.

Tatkala sekolah super mahal menjadi pemain utama dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan baik dasar maupun menengah, ke depan kemudian akan terjadi peningkatan angka anak yang putus sekolah secara besar-besaran. Pasalnya, anak-anak dari orang tua kelas ekonomi menengah ke bawah tidak akan mungkin bisa masuk sekolah dengan biaya super mahal sebab untuk kepentingan ekonomi dapur saja, para orang tua sudah bekerja keras agar tetap bisa makan demi bertahan hidup dan mempertahankan hidup secara berkelanjutan.

Selamatkan Sekolah Kita

Tanpa memandang label sekolah apapun, kita semua bertanggung jawab terhadap nasib dan keberadaan sekolah yang hampir mau gulung tikar akibat tiadanya siswa, tiadanya anggaran pendidikan yang memadai untuk biaya operasional sekolah, mungkin juga program dan kurikulum sekolah yang masih belum dirancang secara lebih maju, inovatif, dan kreatif untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anak-anaknya dengan tujuan utama menjawab tantangan hidup ke depan. Dengan kata lain, sekolah seyogyanya kemudian tidak mesti harus berbiaya mahal untuk menarik minat banyak calon siswa untuk belajar.

Fasilitas sekolah pun sebetulnya tidak mesti harus super lengkap demi membuat orang tua tertarik menyekolahkan anak-anaknya di tempat tersebut. Yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana suasana belajar anak menjadi nyaman dan kerasan dan ini tentu harus dilengkapi dengan kurikulum yang dapat menjawab tantangan hidup ke depan.

Jika kemudian harus dijalin-kelindankan dengan fasilitas dan dana operasional sekolah yang terbatas, di sinilah tanggung jawab negara wajib hadir. Pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat harus menyediakan anggaran.

Kehadiran masyarakat terdidik dan cendekiawan pun harus hadir dengan membantu memikirkan jalan keluar untuk pendanaan, sebut saja melalui Corperate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan tertentu.

Ketika semangat kebersamaan baik secara moral, politik anggaran, dan tanggung jawab sosial dijalankan, tidak ada kata sulit untuk dilakukan demi membangun bangsa yang cerdas dan beradab. Anak-anak dari orang tua kelas menengah ke bawah pun tetap menjalankan pendidikannya demi hari esok yang lebih baik. Akhirnya, tidak ada lagi berita tentang sekolah-sekolah yang harus terpaksa gulung tikar. Semoga. (*)

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Sambut Kepala Daerah Bervisi Pendidikan Kerakyatan

Kamis, 16 Februari 2017 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/16/sambut-kepala-daerah-bervisi-pendidikan-kerakyatan)

Oleh MOH YAMIN: Dosen di ULM Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Ada 153 pasangan calon di 101 dae­rah yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 15 Februari 2017, termasuk di dua kabupaten di Kalsel yakni HSU dan Batola. Seluruh masyarakat yang memiliki hak memilih di 101 daerah, kemudian diminta untuk berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka memberikan suara politik kepada pasangan calon yang dianggap mampu memajukan daerahnya.

Menjadi pertanyaan dan refleksi bersama adalah sudah sejauh mana masya­rakat pemilih (voters) memahami visi para pasangan calon (paslon) kepala daerah? Terlepas apapun jawabannya, realitas dari sejumlah data empirik ketika mereka menyampaikan janji-janji politiknya, ternyata visi mereka sangat “abstrak”.

Boleh dikatakan, apa yang mereka janjikan apabila terpilih akan memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak tidak bisa dipahami secara praktis dan konkret. Boleh saja, mereka berkoar-koar akan mewakafkan jiwa dan raganya untuk rakyat, akan berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan hajat hidup orang banyak, tapi itu kemudian tidak diikuti oleh program-program yang sangat populis dan mampu menyentuh kehidupan rakyat.

Ambil contoh dalam konteks pendidikan, mere­ka umumnya akan menggratis­kan pendidikan anak-anak orang miskin, memberikan bantuan dana pendidikan bagi yang tidak mampu se­cara ekonomi, dan lain se­terusnya, padahal apa yang mereka gelinding-wacanakan selalu sama dari fase ke fase (baca: kampanye Pilkada Serentak 2015).

Jauh sebelum berbicara itu, kebijakan tersebut sudah berjalan walaupun tidak dan belum begitu maksimal. Akan lebih tepat ketika mere­ka membicarakan tentang kelanjutan program kebijakan-kebijakan pendidikan yang selama ini me­ngalami kemandekan akibat birokrasi yang ruwet, sebut saja bagaimana mencari jalan keluar serta terobosan baru dalam kebijakan pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

Hal-hal inilah yang tidak disentuh dan dibuat rencana peta kebijakan holistik serta komprehensif yang seharusnya digarap secara lebih matang. Rencana kebijakan-kebijakan pendidikan para paslon kepala daerah kemudian dapat disebut memang miskin.

Janji-janji Politik
Lantas, hal baru dan kebaruan apakah terkait visi pendidikan yang para pa­sangan calon (paslon) kepala daerah tawarkan dalam rangka pengentasan kemis­kinan dunia pendidikan di republik tercinta ini di dae­rah masing-masing.

Visi pendidikan mereka tidak berada dalam idealitas yang kemudian mudah dioperasionalkan dalam program-program kerakyatan. Mereka ingin berbicara tentang pendidikan rakyat, akan tetapi para pasangan calon (paslon) tidak tahu bagaimana berbicara tentang pendidikan dalam perspektif kebutuhan rakyatnya.

Para paslon ingin memperkenalkan visi pendidikannya, tapi mereka tidak pernah membaca keluh kesah rakyatnya terkait akses dan kualitas pendidikan yang selama ini sudah menimpa rakyatnya, terutama yang berada di daerah yang tidak bisa diakses, daerah terpencil. Para paslon ingin menjadi bagian dari rakyatnya dalam rangka membebaskan kemiskinan pendidikan, tapi mereka selama ini masih jauh dari kehidupan pendidikan rakyatnya.

Para paslon berusaha membicarakan pendidikan dan mengemasnya dalam visi pendidikannya, tapi justru kemudian rakyat tidak dapat menerimanya sebab tidak sesuai dengan persoalan pendidikan yang terjadi di akar rumput. Para paslon ingin mencoba menjadi penyelamat bagi nasib pendidikan rakyat, tapi mereka justru belum pernah memahami persoalan dan penderitaan rakyatnya dalam konteks pendidikan.

Lihat saja, para pasangan calon yang akan bertarung selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan UUD 1945 sudah mengamanatkan 20 persen, sehingga menjadi tugas setiap kepala daerah untuk merealisasikan itu. Namun, hampir persentase mata anggaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan rakyat minus dan lebih besar kepada insentif guru, perjalanan dinas, kegiatan pendidikan lain yang tidak bersentuhan dengan pembiayaan pendidikan masyarakat miskin, dan selanjutnya selalu bergantung kepada anggaran pusat yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU).

Keadaan memilukan itu semakin menambah deretan persoalan kualitas pe­mim­pin yang sudah kering kerontang. Padahal kita akan mampu melahirkan kualitas pendidikan yang mumpuni ketika republik ini memiliki pemimpin yang berkualitas, memiliki visi besar dan mulia untuk menyelenggarakan pendidikan untuk rakyat.

Pemimpin Berhati Mulia
Tentunya, harapan rakyat ke depan untuk memiliki para pemimpin yang ber­kualitas semakin menipis akibat semakin sedikitnya para calon pemimpin yang berkualitas. Apalagi saat ini semakin banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi, haruskah menjadi kepala daerah bertujuan untuk kepentingan mengejar kursi kekuasaan dan uang. Di­manakah para kepala daerah meletakkan mandat rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut vox populi vox dei (suara rakyat, suara tuhan).

Nasehat Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902) atau dikenal sebagai Lord Acton tentang kekuasaan menjadi menarik untuk disimak ketika dikaitkan dengan Pilkada 2017 ini yang mengatakan, Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak). Terjemahan semantiknya adalah untuk menjadi pemimpin saat ini tidaklah cukup bermodalkan otak atau intelektualitas, tapi juga modal dana miliaran rupiah.

Ongkos politik menjadi kepala daerah sangat mahal, sementara tidak ba­nyak paslon kepala daerah intelektual dan idealis yang memiliki sumber dana besar untuk menjadi pemimpin di daerah untuk pembiayaan rangkaian kegiatan dalam pilkada. Namun terlepas apapun keadaannya dalam kondisi pesimistis, kita tentu selalu berharap bahwa akan ada sedikit pemimpin yang masih berhati mulia untuk berjuang demi pendidikan dan kualitas pendidikan rakyatnya di Pilkada Serentak 2017 ini. (*)

 

Pendidikan dalam Lipatan Kepentingan Penguasa

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 5 Januari 2017 00:40 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/05/pendidikan-dalam-lipatan-kepentingan-penguasa)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Penulis Buku-buku Pendidikan

Kata ‘ironi’ sangat tepat untuk disampaikan kepada potret pelbagai kebijakan pendidikan dari satu fase rezim kepada rezim pemerintahan selanjutnya. Dunia pendidikan kita memang tidak pernah sepi dari kebijakan yang salah urus dan salah memberikan pertimbangan.

Kita semua masih ingat dengan rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium Ujian Nasional (UN). Namun setelah dilakukan diskusi panjang di istana, Presiden Joko Widodo menolak keras itu, akhirnya moratorium UN pun dibatalkan.

Kini, muncul kebijakan pendidikan baru yang bernama pengurangan mata pelajaran pada UN 2017 dari enam menjadi tiga. Selain tiga mata pelajaran wajib yang akan diujikan yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, para siswa SMA bisa memilih satu mata pelajaran sesuai permintaan untuk diujikan (Banjarmasin Post, 03/01/2017). Kebijakan ini direncanakan akan dilaksanakan untuk UN 2017 ini.

Mengapa tidak sebaiknya setiap menteri pendidikan perlu lebih berpikir bebas kepentingan dalam rangka melahirkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dalam rangka mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Terjemahan semantis dari mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah ketika setiap pemimpin di setiap rentang periode perubahan kepemimpinan selalu memberikan dukungan kebijakan pendidikan yang selalu berkelanjutan. Amanat dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 adalah Ujian Nasional ditujukan untuk memetakan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional, sehingga dengan pemetaan capaian keberhasilan pendidikan secara nasional tersebut dapat memberikan gambaran utuh tentang kualitas pendidikan di setiap daerah. Harapan dari itu adalah negara kemudian bertanggung jawab untuk memberikan penguatan kepada daerah yang lemah untuk dikuatkan secara mutu pendidikannya, sementara yang sudah kuat dan bermutu didorong untuk melakukan peningkatan.

Kewenangan Sekolah

Terkait dengan pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan dan siswa bisa memilih satu mata pelajaran tambahan untuk di-UN-kan, hal demikian tentu sangat berdampak bagi psikologis siswa, termasuk sekolah yang harus bekerja keras. Hal ini, juga berdampak kepada format penilaian atas capaian keberhasilan pendidikan siswa untuk disebut lulus atau tidak lulus.

Dalam konteks ini, apabila pemerintah masih menggunakan rumus lama dimana sekolah berkewenangan meluluskan, itu bukanlah sebuah persoalan, tapi apakah dengan kebijakan baru Muhadjir Effendy ini, kelulusan tidak lagi menjadi wilayah sekolah. Persoalan baru lainnya adalah pertimbangan apakah yang dibuat sehingga harus dilakukan pengurangan mata pelajaran dan ada pilihan setiap siswa untuk bisa memilih mata pelajaran tersendiri untuk di-UN-kan. Tidakkah ini akan melahirkan persoalan baru? Persoalan baru tersebut bagi siswa akan membuat pekerjaan sekolah bertambah rumit. Bisa dibayangkan untuk satu sekolah saja dengan jumlah peserta UN adalah 100 siswa dan setiap siswa mempunyai pilihan masing-masing, ini menjadikan pekerjaan sekolah bertambah panjang. dan sangat administratif.

Seharusnya, sekolah bertugas untuk menyiapkan kemampuan siswa secara akademis dalam persiapan UN kemudian tidak berjalan optimal dan bisa disebut berdampak kacau balau. Konteks persoalan tersebut bukan hanya di sekolah, melainkan juga di dinas pendidikan kota dan kabupaten, yang kemudian juga berdampak di tingkat provinsi dimana tugas dinas pendidikan tingkat provinsi semakin rumit.

Bagaimana kalau setiap daerah dan kabupaten di republik kita ini mengalami persoalan yang sama dalam menyiapkan pelaksanaan UN 2017 akibat kebijakan baru ini? Tentu, kondisi pendidikan kita bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk.

Mungkin kalau kita semua, terutama para elite negeri ini mau melakukan introspeksi terhadap perjalanan kualitas pendidikan kita, maka di antaranya adalah akibat kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah dari setiap ganti menteri.

Akibat kebijakan pendidikan yang tidak berkelanjutan, ini selanjutnya berkontribusi terhadap gagalnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai gambaran agar kita semua mau bekerja lebih giat dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di 2015 menempati peringkat ke-110 dari 187 negara. Posisi Indonesia sama dengan Gabon, satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960. Ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita selalu kalah. Malaysia berada di peringkat ke-62 dan Thailand di ranking ke-93 yang disebut sudah masuk dalam kelompok pembangunan manusia tinggi.

Bekerja Lebih Ikhlas

Menjadi tugas bersama, terutama yang bekerja di dunia pendidikan mulai dari tingkat pusat (mendikbud dan jajaran di bawahnya) hingga ke daerah untuk bisa bekerja membangun bangsa ini dengan kerja yang ikhlas. Bobroknya pendidikan kita akibat ulah oknum yang semata mengejar kepentingan masing-masing dan kepentingan bangsa, kemudian terabaikan.

Ilustrasi tentang ditolaknya moratorium UN dan kemudian muncul kebijakan baru pengurangan mata pelajaran yang di-UN-kan, sesungguhnya adalah bentuk ego sektoral elite terhadap dunia pendidikan kita.

Pertanyaannya adalah haruskah politik ego sektoral sedemikian dipertahankan? Apabila ego sektoral secara terus menerus menjadi drama dalam mengelola pendidikan kita, maka sampai kapanpun pembangunan sumber manusia unggul tidak akan pernah tercapai. Kita selalu dan masih sibuk dengan kepentingan masing-masing.

Kita lebih suka memoles diri agar bisa disebut ikut melakukan sejarah dalam memproduksi kebijakan pendidikan. Seolah kebijakan pendidikan lebih utama dilakukan dari pada ikut membangun SDM yang unggul. Kebijakan pendidikan identik dengan kepentingan elite, sedangkan kebijakan membangun SDM unggul tidak harus melahirkan kebijakan pendidikan yang baru, tapi melanjutkan kebijakan pendidikan di era pemerintahan sebelumnya agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Semoga pelaksanaan pendidikan di 2017 ini dipenuhi dengan kerja ikhlas untuk membangun negeri. (*)

Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional

Kamis, 1 Desember 2016 02:12 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/01/orientasi-pendidikan-kita-tanpa-ujian-nasional)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung sejak 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (24/11/16). Pertimbangannya adalah sudah cukup Ujian Nasional (UN) dijadikan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional.

Hasil pemetaan dari beberapa kali UN sudah memperlihatkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional. Sisanya, yakni 70 persen masih di bawah standar. Oleh karenanya, yang masih berada di bawah standar nasional akan mendapatkan treatment dengan langkah mendongkraknya agar mampu melampaui standar nasional secara bertahap.

Langkah operasional dari kerja dongkrak tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan revitalisasi mutu guru, sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan komponen lain yang sesuai dengan kepentingan tujuan pendidikan nasional.

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan sekolah dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Anggaran negara kemudian dapat dihemat dengan sedemikian luar biasa, sehingga porsi anggaran tersebut dapat dioptimalisasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang layak dibenahi.

Sementara yang mengatakan pesimistis atas dihapuskannya UN adalah memberikan pandangan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak akan jelas langkah pergerakannya, sebab sekolah-sekolah se-nasional akan bekerja sendiri untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa keterlibatan pemerintah, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah akan berlangsung tanpa pengawasan yang holistik, terutama bahan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan Nyata

Pasca pernyataan (bisa disebut keputusan seorang mendikbud) dihapuskannya Ujian Nasional (UN), kita memerlukan langkah dan gerakan konkret dari seorang Muhadjir Effendy agar kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan nyata dalam pembangunan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di republik ini.

Adanya guyonan satire yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kebijakan” jangan sampai menjadi kebiasaan buruk dari satu rezim ke rezim yang kemudian justru melahirkan disorientasi gerak pendidikan nasional.

Contoh sederhana adalah hasil kerja keras Mendiknas M Nuh yang melahirkan Kurikulum 2013 kemudian dibatalkan pelaksanaannya di era Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang konon akan melahirkan kurikulum nasional, tapi kemudian tidak terlaksana karena (di)lengser(kan).

Mungkin apabila kita semua ingat Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dimana evaluasi belajar siswa diserahkan ke sekolah, apakah ini yang dimaksud oleh Muhadjir Effendy. UN dihapus dan diganti dengan Ebtanas. Ini berarti bahwa penilaian akhir belajar siswa dilakukan melalui sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan capaian pendidikan setiap sekolah secara nasional atau keberhasilan pendidikan di setiap daerah ketika kebijakan UN? Apakah dibuat rambu-rambu kebijakan tersendiri?

Kebijakan apapun yang dikeluarkan seorang mendikbud, jangan dan bukan semata kebijakan sensasional yang tidak memiliki dampak nyata bagi perubahan mutu pendidikan secara nasional.

Publik Mendukung

Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa yang berhak menilai keberhasilan para siswanya adalah sekolah dan guru, bukan pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat dan kita semua menyetujui itu.

Namun, ada poin mendasar yang kemudian harus dilakukan pemerintah bahwa keberhasilan belajar para siswa di sekolah harus memiliki pijakan yuridis formal yang dibuat pemerintah. Apabila ada 70 persen sekolah yang berada di bawah rata-rata capaian pendidikan nasional, itu kemudian harus diperjelas seberapa rendah atau tinggi tingkat mutu pendidikan yang sudah ada untuk kemudian mendapatkan treatment.

Kita semua yakin bahwa 70 persen yang dimaksud kemudian pasti memiliki variabel 70 persen yang beragam. 70 persen sekolah di daerah pinggiran tentu berbeda dengan 70 persen sekolah yang berada di daerah perkotaan secara mutu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

Sejarah pendidikan nasional kita dari satu pemerintahan ke pemerintahan sudah ditulis sangat jelas, bahwa desain pembangunan pendidikan di republik ini sangat rumit akibat pelbagai kepentingan politik yang masuk dan bermain di dalamnya.

Ketika berbicara tentang mutu pendidikan yang harus dibenahi, ini selanjutnya tidak hanya berbicara tentang sekolah secara fisik bangunan, tapi banyak hal kemudian berkaitan, sebut saja mutu guru yang rendah. Selain itu, juga pasokan buku yang juga sedikit terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari akses, input siswa yang juga rendah karena berasal dari latar belakang yang berbeda beda baik secara keluarga, daerah dan banyak lain. Ini kemudian berjalin kelindan dengan lemahnya pengawasan terhadap sekolah oleh pemerintah daerah dan pusat.

Bunyi Nawacita Jokowi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar”, menjadi berat untuk dilaksanakan secara konkret dan terukur.

Kini terlepas seperti apapun kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy, selama itu diniatkan untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas, mari kita dukung sepenuhnya. Semoga kebijakan penghapusan Ujian Nasional diikuti dengan langkah serius untuk melahirkan manusia Indonesia pintar dalam rangka menjawab tantangan global, sesuai bunyi Nawacita. (*)

 

Matinya Para Pahlawan Kita

(Refleksi Hari Pahlawan 10 November)

Banjarmasin Post, Kamis_10 November 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/10/matinya-para-pahlawan-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Bung Karno dalam pidato Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961 menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai bangsa sudah memberikan penghormatan sangat tinggi kepada para pahlawannya? Selanjutnya, siapakah yang layak disebut pahlawan?

Apabila kita membaca dalam rentang dan lipatan sejarah perjuangan bangsa, jawabannya adalah mereka yang berjuang memerdekakan bangsa ini dari kolonialisme penjajah asing dan mereka yang berani mengibarkan bendera merah putih dimana saat itu pasukan prokemerdekaan bersama para milisi di Surabaya bertempur melawan pasukan Inggris dan Belanda sebagai bagian dari revolusi nasional Indonesia yang kemudian disebut Hari Pahlawan. Dalam konteks ini, kita setuju itu bahwa dari gerakan itulah kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di republik ini untuk bersama-sama melawan dan menghancurkan para kolonialis.

Namun, apakah kita yang hidup di era kemerdekaan yang sudah merdeka lebih dari 71 tahun ini juga sudah memiliki para pahlawan yang kemudian ikut melanjutkan estafet perjuangan membangun bangsa. Kita semua kemudian layakkah disebut para pahlawan. Ini tentu masih sebuah pertanyaan besar.

Realita di depan mata menyebutkan, selama kita masih memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan golongan dalam konteks apapun perjuangan itu, sesungguhnya kita tidak bisa menamakan diri sudah berbuat untuk bangsa dan semua. Golonganisme selama itu menjadi komandan utama akan selalu menjadikan mata dan hati kita buta terhadap nasib jutaan rakyat dan mereka yang terlantar.

Dalam konteks hukum dan penegakan hukum, sudah sangat ironis membaca dan mengamati para penegak hukum kemudian selalu menjalankan penegakan hukum yang tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Ketika yang berkasus hukum itu adalah mereka yang memiliki akses kekuasaan sangat tinggi, mereka umumnya kemudian tidak bisa disentuh.

Dalil dan pasal pun kemudian dimanipulasi dengan sedemikian rupa untuk memenangkan kepentingannya walaupun kemudian itu merusak dan menghancurkan kepentingan yang lebih besar. Korban dan tumbal utama adalah mereka yang secara kekuatan hukum lemah dan memang sudah dilemahkan.

Tentu, para pahlawan hukum yang diharapkan mampu menegakkan dan meninggikan bendera hukum bagi kebenaran sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hari demi hari dan waktu demi waktu, menjadi semakin sulit dan susah menemukan manusia-manusia suci dan bersih yang dapat disebut sebagai pahlawan hukum yang memperjuangkan keadilan.

Perjuangkan Rakyat

Dalam konteks politik, kondisinya pun kurang lebih sama buruknya dimana para politisi kita yang berada di Senayan dan di daerah sudah semakin kehilangan akal sehatnya untuk memperjuangkan rakyat. Sandiwara politik kerap menjadi permainan mereka agar dikesankan memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat selalu dibohongi dengan pelbagai janji yang konon akan diperjuangkannya, tapi itu kemudian hanya isapan jempol belaka. Pahlawan politik yang bekerja di legislatif dengan tugas pokoknya di bidang legislating, budgetting, dan controlling sudah tidak ada di republik ini.

Dalam konteks pendidikan juga demikian. Kita bisa amati kerja bidang eksekutif yang membidangi bidang pendidikan dari pusat ke daerah. Salah satu contoh sederhana adalah mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikhususkan untuk mereka yang tidak mampu. Penyalurannya tidak tepat sasaran dan bahkan masih sering terjadi pungutan liar dari oknum sekolah yang mengakibatkan orangtua siswa harus menambah biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat disebut sebagai pahlawan pendidikan, jawabannya adalah memang semakin rumit pengelolaan pendidikan di republik ini.

Dalam konteks pangan juga demikian, dimana negara seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib rakyatnya agar tetap bisa makan dengan harga beras dan kebutuhan pokok lain yang terjangkau, itu pun semakin jauh dari kenyataan. Perlindungan negara terhadap para petani juga sudah ibarat menegakkan benang basah.

Yang terjadi selanjutnya adalah ketika panen berlangsung, harga palawija, padi dan lain-lainnya yang dihasilkan para petani dalam negeri kemudian anjlok. Inikah yang disebut bahwa negara sudah menjadi pahlawan bagi rakyatnya? Jawabannya ibarat api jauh dari panggang. Kebijakan pangan yang umumnya dilakukan dalam rangka menstabilkan harga pangan dalam negeri selalu melakukan impor barang. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Tentu, ketika ini dikaitkan dengan pernyataan Soekarno dalam Pidato HUT Proklamasi 1956 mengenai makna pahlawan yang berbunyi bahwa tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang didapat dari republik ini apabila berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya, maka kita memang semakin sulit mencari dan menemukan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa pahlawan.

Revitalisasi Kebangsaan

Mengapa kita semakin kehilangan manusia-manusia yang berjiwa pahlawan, jawabannya adalah sudah kehilangan pegangan dalam konteks kebangsaan sebagaimana yang disebutkan Ernest Renan. Selama ini kita dengan segala status sosial, kelompok gerakan politik yang berbeda, dan begitu seterusnya lebih dominan menegaskan diri dengan egosentrisme masing-masing. Akibatnya, yang terjadi adalah aksi saling hantam menghantam, saling tikam menikam, saling sikut menyikut, saling bunuh membunuh, dan saling memfitnah. Inilah yang disebut matinya para pahlawan.

Oleh karenanya, sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi kebangsaan dalam rangka mengobati kering kerontang semangat untuk berjuang demi rakyat, Renan mengatakan, ada baiknya semua elemen bangsa harus berada dalam suatu ikatan batin dengan memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama walaupun di dalam suatu kelompok manusia terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat dan sebagainya yang bertujuan untuk menjadi bangsa besar.

Menjadi pahlawan tidak harus mendapat apresiasi dari negara dan siapapun di manapun kita berada. Siapapun bisa menjadi pahlawan, selama itu diniatkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Melakukan kerja-kerja kebaikan yang kemudian melahirkan kebajikan-kebajikan publik dapat disebut kerja-kerja para pahlawan.

Mampukah kita menjadi pahlawan di tengah kehidupan kita masing-masing walaupun itu merupakan pekerjaan berat? Terlepas apapun jawabannya, selama yang kita lakukan dimulai dari kerja yang tulus dengan jiwa yang ikhlas, kita setidaknya sudah berbuat untuk publik. Kita kemudian sudah meneruskan perjuangan para pahlawan era prakemerdekaan. Semoga. (*)

Kebijakan KIP Setengah Hati

Banjarmasin Post_Kamis, 12 Oktober 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/10/13/kebijakan-kip-setengah-hati)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Anak negeri dimanapun berada dalam usia produktif sebagai pembelajar mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas harus mengenyam dunia pendidikan sebagai hak dasar mereka. Pendidikan bagi mereka merupakan modal utama dalam menentukan masa depan mereka ke depan. Dengan pendidikan, mereka kemudian dapat memiliki mimpi-mimpi besar yang kemudian dapat diterjemahkan kelak. John Dewey dalam bukunya “Experience and Education” mengatakan bahwa pendidikan akan melahirkan pengalaman-pengalaman hidup yang selanjutnya mengantarkan seseorang untuk mampu berpikir inovatif dan kreatif terhadap hidup yang dijalaninya. Bertrand Russell dalam bukunya “On Education Especially in Early Childhood” menyebutkan bahwa sejak lahir hingga dewasa anak agar menjadi pribadi yang tangguh dan kuat harus dibekali dengan pendidikan sebagai modal utama dalam mengarungi hidup. Selanjutnya Sinha dalam bukunya “Education and Development” menyebut peran penganggaran dalam pelaksanaan sebuah pendidikan menjadi titik sentral dalam sebuah pembangunan sumber daya manusia, terutama di dunia ketiga atau biasa disebut negara-negara berkembang.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan pendidikan di republik ini selalu diikuti dengan kebijakan penganggaran pendidikan yang selanjutnya memberikan akses kepada yang tidak mampu untuk mengenyam dunia pendidikan secara berkeadilan? Apakah kebijakan penganggaran pendidikan selanjutnya berkorelasi signifikan dengan data siswa miskin yang layak menerima bantuan pendidikan? Inilah persoalan yang selama ini kendala dalam implimentasi pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program unggulan pemerintahan Joko Widodo dapat dianggap gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. KIP yang seharusnya mampu mengurangi tingkat dan beban hidup orang-orang miskin agar kemudian dapat bersekolah secara layak sepertinya belum mampu memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Kebijakan pendidikan ini sebagaimana yang diberitakan dalam tajuk Koran ini (Jumat, 7 Oktober 2016) menyebutkan bahwa KIP sebagai penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan diberikan kepada anak-anak yang masuk usia sekolah dari keluarga tidak bantuan uang tunai secara reguler dari pemerintah. Ironisnya, hingga Septermber 2016 ini, ternyata program tersebut tidak sepenuhnya mampu menyentuh sasaran, atau malah salah sasaran. Masih banyak warga miskin yang tidak mengenal KIP, apalagi harus menerima KIP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, program tersebut hanya mampu menjangkau 60 persen sasaran sejak diluncurkan dua tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah distribusi KIP yang menggunakan data Badan Pusat Statistik 2011, yang kemudian diperbarui dengan data 2012. Oleh karenanya, letak kesalahan berkaitkelindan dengan kebijakan pendidikan yang tidak dipetakan secara tepat sasaran yang dimulai dari tujuan pelaksanaan KIP itu sendiri, langkah-langkah strategis dalam keberhasilan KIP, anggaran yang dimasukkan dalam KIP pun sebetulnya masih sama dengan bantuan siswa miskin. Database anak-anak miskin yang berasal dari orang tua kelas menengah ke bawah kemudian ikut memberikan sumbangan konkret atas kegagalan sebuah pelaksanaan pendidikan. Database anak-anak miskin yang tidak terdata secara data terbaru kemudian melahirkan sebuah kebijakan pelaksanaan KIP yang setengah hati. Tujuan dari lahirnya KIP adalah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya, namun kemudian hanya menjadi isapan jempol belaka. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah KIP hanya akan bernasib nama belaka dalam konteks kepentingan politik praktis pragmatis belaka dan rakyat kemudian menjadi korban politik kepentingan?

Menagih Janji

Kita semua dan seluruh rakyat menagih janji KIP yang benar-benar mampu membebaskan masyarakat dari beban hidup yang semakin berat. Dengan kehadiran KIP, ini setidaknya mampu memberikan angin segar bagi perjalanan pendidikan anak-anak negeri yang semakin hari semakin harus kehilangan masa depan pendidikannya akibat semakin mahalnya biaya pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang konon dapat mengurangi beban biaya sekolah nyatanya tidak sepenuhnya benar secara implimentasi sebab sekolah masih melakukan pungutan tidak resmi yang dipaksakan dimana siswa dan orang tua siswa harus membayar biaya buku tambahan dan lain seterusnya. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2015, sasaran penerima KIP berjumlah 9,1 juta siswa dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5,32 triliun dan direncanakan di 2016 ini dapat menjangkau 19,2 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 7,1 triliun. Apakah anggaran sebesar ini mampu menampung banyak anak negeri yang harus terpaksa putus sekolah?

Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan bahwa sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan. Ada enam ratus ribu anak usia sekolah dasar dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama yang tidak dapat mengakses pendidikan karena faktor kemiskinan ekonomi. Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten kemudian semakin memberikan penjelasan bahwa ada hampir setengah dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Mereka berasal dari keluarga termiskin yang memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar ketimbang mereka yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Ini berarti bahwa hampir 3 persen dari anak-anak usia sekolah dasar di desa tidak bersekolah, dibandingkan dengan hanya lebih dari 1 persen di daerah perkotaan. Selanjutnya, hampir 1 dari 5 anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama ketika ini dibandingkan dengan anak dari daerah perkotaan dimana 1 dari 10 anak di daerah perkotaan dapat melanjutkan pendidikannya.

Tugas negara selanjutnya adalah lanjutkan pelaksanaan KIP agar tidak setengah jalan dan supaya tidak disebut kebijakan pendidikan dengan konsep yang mentah. Preseden buruk tentang banyaknya anak negeri yang tidak dan belum mendapatkan KIP harus menjadi bahan evaluasi dalam rangka maksimalisasi distribusi KIP agar tepat sasaran. Melakukan pembaharuan database penerima KIP harus segera dilakukan. Database terbaru yang kemudian diperkuat tim distributor yang bekerja sebagai tim yang akan membagikan KIP kepada yang berhak menerima kemudian menjadi perangkat utama dalam menyukseskan pelaksanaan KIP. Sinergisitas banyak pihak agar KIP dapat dinikmati oleh yang berhak menjadi niatan dan gerakan kolektif demi membebaskan anak-anak negeri dari potensi putus sekolah sehingga mereka kemudian dapat menjadi pribadi-pribadi yang berpendidikan. Terlepas dari kelemahan KIP sebagai kebijakan negara yang kerap berubah-rubah penamaannya sesuai selera dari fase presiden ke presiden, marilah untuk tetap mendukung kebijakan ini demi pembangunan sumber manusia Indonesia yang unggul dan cerdas.

Program Kontroversial Sekolah Parlemen

Banjarmasin Post_Rabu, 31 Agustus 2016 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/08/31/program-kontroversial-sekolah-parlemen)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat

Tidaklah disebut dewan perwakilan rakyat apabila tidak membuat sesuatu hal sensasional dan kemudian menghabiskan uang negara. Baru-baru ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komarudin menggagas Sekolah Parlemen yang bertujuan untuk meningkatan kualitas anggota DPR. Rekrutmen terhadap siapa saja yang akan masuk dalam sekolah parlemen itu meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya (26/8/16).

Dalam tataran idealisme, kita menyetujui itu, namun muncul pertanyaan, seberapa mendesakkah diperlukan sekolah parlemen? Terlepas apapun jawabannya, diskursus mengenai sekolah parlemen kini sudah ibarat bola salju yang bergerak tidak terkendali. Komentar cukup ekstrem adalah sekolah parlemen tidak menjawab kebutuhan publik. Dewan perwakilan rakyat dengan wacana sekolah parlemen justru semakin memperlihatkan bahwa dewan perwakilan rakyat seolah tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih produktif. Ketimbang mengurusi sekolah parlemen yang kini menjadi perbincangan sangat tidak produktif, ada baiknya dewan menjalankan fungsinya sebagai controlling, budgetting, dan legislating.

Secara epistemologis, kehadiran DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuat undang-undang. Ketika ini dihubungkan dengan keinginan DPR untuk mengadakan sekolah parlemen, ini kemudian menyalahi kewenangan. Kini sudah terjadi cara berpikir kacau yang dimiliki DPR.

Cara berpikir kacau DPR muncul karena sudah tidak memiliki cara berpikir berbasis tugas dan fungsi pokoknya. Parlemen sebagai perwakilan rakyat dan konstituen yang seharusnya bekerja atas nama controlling, budgetting, dan legislating kemudian lepas dari peran utamanya dalam penunaian tugas-tugas tersebut. Program sekolah parlemen bukanlah ranah yang semestinya digelar oleh DPR.

Wilayah kerja DPR bukanlah pada konteks pendidikan yang kemudian disebut sebagai sekolah parlemen. Sebetulnya apabila harus dimunculkan pertanyaan lanjutan, kita dan semua tidak dan belum mengetahui konsep yang disebut sekolah parlemen. Apakah sekolah parlemen yang dimaksud adalah berbentuk pendidikan dan pelatihan atau bagaimana. Ini yang kemudian semakin membingungkan publik atas wacana sekolah parlemen yang sedang dikembang-hembuskan oleh DPR. Oleh karenanya, kebiasaan DPR yang selalu kontroversial dan sebetulnya tidak memberikan pendidikan politik yang mencerahkan bagi rakyat dapat disebut bahwa DPR bekerja tidak atas dan berdasar kerangka berpikir sebagai wakil rakyat. DPR selalu lepas dari tugas awalnya dan kemudian mengambil alih tugas lembaga lain.

Wilayah Parpol

Wilayah kaderisasi dan pendidikan politik bagi calon anggota dewan sebetulnya sudah menjadi program rutin partai politik. Pendidikan politik yang digarap parpol adalah memberikan fasilitas pendidikan terkait apa yang seharusnya dilakukan politisi ketika masuk ke Senayan.

Menjadi politisi dengan segala program pendidikan dan materinya sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh parpol. Parpol bekerja untuk memberikan cara pandang dan pemahaman-pemahaman berpolitik yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan bersama di atas segala-galanya. Parpol tentu sudah memiliki program-program yang diniatkan untuk melahirkan para politisi ulung dan berhati kebangsaan walaupun dalam kenyataannya kemudian berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Antara das sollen dan das sein tidak selalu seiring dan sejalan. Ini memang terkadang menjadi sebuah ironi. Di tengah cita-cita bersama agar parpol memiliki keterlibatan aktif dan partisipatif dalam kerja-kerja pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, parpol melakukan tindakan pengrusakan terhadap nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan keumatan. Kini kemudian muncul pertanyaan, masih perlukah sekolah parlemen dilakukan parpol? Umumnya yang kemudian berlangsung di lapangan adalah bahwa seberapa hebat alumni dari kursus atau sekolah politik bagi para peserta, hal tersebut kemudian tidak sepenuhnya mencerminkan pribadi-pribadi yang mampu diharapkan bisa bekerja maksimal dan optimal dalam pembangunan kebangsaan.

Sebaiknya peran parlemen harus dikembalikan kepada khittahnya dalam tiga tugas utama, pengawasan, perundang-undangan, dan penganggaran. Apabila kemudian tetap diperlukan sekolah parlemen, substansi yang dikemas ulang adalah bagaimana memperkuat peran parlemen dalam tiga fungsi tersebut.

Sebetulnya, tidak perlu bagi DPR membuat sekolah parlemen untuk kalangan muda sebab yang dibutuhkan adalah peran parlemen itu sendiri dalam basis perjuangan. Kita semua membutuhkan kehadiran para politisi Senayan yang berwajah humanis dan profetik yang selanjutnya tidak semata mengobral janji palsu. Kita semua memerlukan para anggota dewan yang mampu secara terus menerus melakukan evaluasi diri terhadap dirinya, apakah sudah bekerja untuk rakyat ataukah belum.

Sekolah parlemen yang digagas pun lebih untuk diri mereka yang duduk di Senayan ketimbang untuk para generasi muda. Biarkanlah para generasi muda apabila ingin terjun dalam politik praktis belajar di sekolah-sekolah baik dasar, menengah maupun atas mengenai urgensinya membangun karakter hidup yang jujur dan begitu seterusnya. Habitus bagi generasi baru adalah membiasakan mereka menjalankan aktivitas-aktivitas yang bisa membentuk dirinya dalam internalisasi nilai-nilai kehidupan yang berkeadaban.

Justru, tujuan mendasar atas kehadiran sekolah parlemen adalah dimanfaatkan bagi sebesar-besar penanaman nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi para anggota dewan. Itu sebenarnya yang lebih utama. Dengan kata lain, sebelum berusaha memperbaiki akhlaq orang lain, marilah memperbaiki akhlaq diri sendiri. Sebelum mengingatkan orang lain tentang menjalani hidup dan kehidupan yang baik, ingatkan diri sendiri bahwa berbuat kepada orang lain adalah penting. Itulah yang kemudian perlu dikemas dalam sekolah parlemen bagi para politisi di Senayan. Janganlah membuat program yang ditujukan untuk orang lain, namun dirinya sendiri sebetulnya lebih membutuhkan dan memperlukan dalam konteks peningkatan kompetensi diri.

Dampak Reshuffle Jilid II terhadap Pembangunan

Banjarmasin Post, Kamis, 28 Juli 2016 00:32 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/07/28/dampak-reshuffle-jilid-ii-terhadap-pembangunan?page=2)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Kabar beberapa waktu terakhir dari Istana bahwa reshuffle kabinet jilid II akan segera dilakukan, telah terbukti. Rabu (27/7/2016) siang di Istana Negara sebanyak 12 menteri baru telah dilantik Presiden Joko Widodo. Terdapat delapan nama baru yang masuk kabinet. Beberapa nama berasal dari partai politik, tapi ada juga yang berasal dari kalangan profesional.

Prinsipnya, pasca sejumlah partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat, ini peta politik kekuatan pun kemudian berubah 180 derajat. Apabila Joko Widodo pernah menyampaikan jauh sebelum terpilih sebagai presiden akan mempekerjakan siapapun di kabinetnya baik yang duduk sebagai menteri, kepala departemen/lembaga bukan atas dasar politik tanpa syarat, sepertinya itu semakin tidak membekas dalam kenyataan.

Yang terjadi selanjutnya, yang masuk dalam kabinet Joko Widodo adalah mereka yang memiliki jasa politik terhadap Joko Widodo. Sementara mereka yang awal secara bersih ikut memperjuangkan kemenangan Joko Widodo sebagai presiden menjadi terdepak. Kendatipun sempat mencicipi hasil perjuangan karena pernah diberikan jatah di Istana, itu pun hanya sesaat.

Namun, itulah potret politik yang sedang dijalankan di negeri ini. Setiap gerakan dan langkah apapun yang dilahirkan oleh para pemimpin di republik tercinta ini bukan atas dasar tulus mengelola republik ini.

Hal sederhana yang dapat didiskusikan adalah tatkala perubahan nama menteri dan kerja menteri dari satu fase perombakan kabinet ke fase perombakan kabinet memiliki pergerakan yang sangat cepat, maka menjadi mustahil untuk mengukur kerja sebuah kementerian, departemen atau lembaga. Tatkala sebuah kementerian sudah menyiapkan program baru yang dipastikan akan dicapai dalam satu atau dua tahun ke depan, ini pun dipastikan akan mengalami kemacetan.

Contoh, munculnya nama menteri baru sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Muhadjir Effendy. Praktis, agenda dan program Anies Baswedan pun akan berubah atau bisa jadi dihilangkan dan diganti dengan program baru. Publik pun sudah tahu Kurikulum 2013 dihentikan dan diganti dengan kurikulum nasional. Konsep Kurikulum 2013 sudah jelas, tapi karena pertimbangan dan kepentingan tertentu dari seorang Anies Baswedan, itu harus disetop.

Yang menjadi persoalan adalah Kurikulum Nasional yang dimaksud oleh Anies Baswedan yang akan dijalankan dengan melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dan dimungkinkan semua sekolah baik pendidikan dasar dan menengah kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pun dipastikan memiliki ketidakjelasan ke depannya karena menterinya baru.

Pertanyaannya adalah bagaimana seorang Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengukur kinerja anak buahnya secara terukur yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak, sementara di tengah perjalanan kemudian disuruh turun tahta. Inilah akar persoalan sebenarnya.

Negara selama ini sepertinya masih galau dalam mengelola republik ini. Tidak jelas ukurannya dalam melihat capaian kinerja para anak buahnya. Justru yang digunakan adalah ukuran kepentingan politik sektarian. Selanjutnya bagaimana dengan menteri-menteri lain yang juga dicopot? Kondisinya juga kurang lebih sama, karena berdasar pada tekanan partai politik sehingga Joko Widodo kemudian harus mampu mengakomodir banyaknya kepentingan yang masuk ke Istana.

Publik Bertanya

Menjadi wajar apabila rakyat, kita semua dari Sabang sampai Merauke mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, apakah reshuffle kabinet di jilid II ini merupakan hasil inisiatif dari mereka yang meminta jatah menteri dan kue-kue kekuasaan. Apakah setiap konteks pengelolaan republik ini dimana kepentingan bangsa dan hajat hidup orang banyak menjadi taruhannya, jutaan anak bangsa memerlukan para pemimpin yang amanah dan jujur, banyak anak miskin membutuhkan kerja keras dari para pemimpinnya yang benar-benar ikhlas bekerja, mereka selanjutnya menjadi abai dan diabaikan dengan begitu mudahnya.

Tatkala rakyat mengimpikan para pemimpinnya yang berhati mulia, yang memiliki mimpi-mimpi besar untuk pembangunan bangsa yang beradab, hal-hal demikian selanjutnya dihancurkan begitu saja karena negara lebih memilih mencari aman dari para alogojo politik di negeri ini sehingga siapapun yang memiliki pengaruh kuat kemudian difasilitasi, diberikan kedudukan maha mulia.

Sudah banyak hasil data yang dirilis sejumlah lembaga baik nasional maupun internasional bahwa republik ini dalam pelbagai situasi dan kondisi berada di ujung kebobrokan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yakni pada 2015 berada di urutan ke-110 dari 187 negara, ini lebih rendah dibanding Malaysia di posisi 62 dan Thailand di rangking ke-93.

Indeks korupsi juga demikian, dan itu juga terjadi terhadap indeks kemiskinan di republik ini yang berada di angka mengkhawatirkan walaupun konon disebut sudah berkurang tingkat kemiskinannya di atas kertas.

Kini yang menjadi pertanyaan kolektif anak bangsa adalah apakah reshuffle kabinet jilid II ini kemudian memiliki dampak pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Apabila syahwat politik kemudian menjadi panglima bagi para petinggi di republik ini, maka ke depan jangan bermimpi indah bahwa pembangunan di segala bidang kehidupan sebagaimana yang tertuang dan ditulis dengan tinta emas di Nawa Cita Joko Widodo akan mampu dilaksanakan. Rakyat mengingatkan itu agar jangan selalu berkacamata politik kekuasaan dalam mengelola negeri ini.

Kita semua berharap reshuflle kabinet jilid II bukan semata kepentingan bagi-bagi kursi menteri dan kue-kue kekuasaan, sebab hal tersebut bukan memberikan jalan bagi pembangunan kebangsaan. Nawa Cita Joko Widodo harus menjadi penggerak dan alat ukur dalam melakukan reshuffle kabinet karena dari sanalah Joko Widodo berhasil terpilih sebagai presiden.

Mengurai Beban Ekonomi di Tahun Ajaran Baru

Harian Banjarmasin Post, Kamis, 26 Mei 2016 00:45 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/26/mengurai-beban-ekonomi-di-tahun-ajaran-baru)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Tajuk Harian Banjarmasin Post yang mengulas tentang tahun ajaran baru sekolah dimana para orang tua kelas menengah ke bawah harus memikirkan anak-anaknya dalam menyiapkan segala kebutuhan pendidikannya (25/05/16) menjadi sesuatu yang sangat aktual untuk selalu dibahas di setiap pergantian tahun baru masuk sekolah di tengah kegalauan ekonomi akar rumput saat ini. Pasalnya, hanyalah anak-anak orang miskin dan menengah kelas ke bawah yang kemudian harus dihadapkan kepada beban ekonomi yang berat di tahun ajaran baru. Seolah, setiap tahun ajaran baru, masyarakat kelas akar rumput tidak berhenti dipusingkan dengan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang ingin belajar di bangku pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya. Seakan-akan, ketika memasuki dunia sekolah, yang ada dalam pikiran para orang tua dari anak-anak tidak mampu adalah bagaimana harus mencarikan utangan atau jalan tertentu agar biaya pendidikan anak-anaknya bisa terfasilitasi. Ini berarti bahwa biaya pendidikan yang selama ini sudah berlangsung di sekolah benar-benar memberatkan dan menjadikan para orang tua anak-anak tidak mampu harus menguras energi luar biasa terkait apa yang harus diperbuat dalam konteks pembiayaan sekolah anak-anaknya.

Oleh karenanya, ketika berbicara tentang masyarakat kelas menengah ke bawah berarti tentang biaya hidup yang kemudian harus ditanggung dan dijalankan setiap saat. Anak-anak mereka yang selanjutnya harus masuk sekolah tentu harus menyiapkan segala hal, sebut saja kebutuhan buku baru, seragam baru, dan banyak yang lain. Ini juga belum berbicara tentang pungutan sekolah yang harus dibayar kendatipun harus dicicil. Terlepas sekolah kemudian menetapkan bahwa iuran tersebut dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sekolah dalam proses kegiatan di sekolah, hal tersebut merupakan hal lain. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sisi lain merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dimasukkan dalam pungutan sekolah. Yang menjadi perbincangan selanjutnya adalah anak-anak yang berada di kelas menengah ke bawah tentu menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah karena orang tuanya memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan orang tua yang minim dipastikan menjadikan kesulitan untuk bisa membelikan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya untuk masuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa di setiap tahun, biaya pendidikan kemudian menjadi mahal? Apakah pendidikan harus dikaitkan sepenuhnya dengan uang? Apakah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah kemudian tidak boleh menikmati dunia pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya atau menengah ke atas? Apakah hanya orang-orang yang ber-uang kemudian hanya bisa menikmati dunia pendidikan dengan segala fasilitas mewahnya, sementara mereka yang hidup dengan lumpur kemiskinan selalu tetap saja tidak dapat bergerak dari ketidaktahuan menuju ketahuan, dari kemiskinan menuju kekayaan pengetahuaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dan begitu seterusnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang kemudian selalu muncul di benak kita bersama.

Kemana para orang tua dari anak-anak tidak mampu harus mengadu dan berkeluh kesah ketika biaya pendidikan menjadi sesuatu hal yang memberatkan? Kita semua setuju bahwa segala apa yang dilakukan di dunia ini membutuhkan uang, namun semua yang kita jalankan dalam hidup pun tidak selamanya identik dengan uang. Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ini berarti bahwa negara sudah sepenuhnya harus melindungi seluruh warga negaranya agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang  layak dan setara. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju 12 tahun tentu harus benar-benar dijalankan sepenuhnya oleh negara dimana seluruh anak negeri harus dibiayai sepenuhnya dalam konteks mendapatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Apakah mereka yang berasal dari kelompok menengah ke atas atau ke bawah, semuanya mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu dari anak-anak tertentu karena merupakan anak pejabat, anak dari para keluarga pejabat, dan lain sejenisnya sehingga mereka mendapatkan akses kemudahan dalam segala aspek untuk menikmati dunia pendidikan. Dengan kata lain, tatkala mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu kemudian ingin mengakses pendidikan dengan segala fasilitasnya kemudian dipersulit dengan sedemikian rupa, anak-anak pinggiran dan miskin karena faktor ketidaktahuan dalam mengakses pendidikan gratis kemudian dipermainkan oleh oknum tertentu (baca: realitas).

Kewajiban Negara

Kewjiban negara sepenuhnya dalam pendidikan untuk semua adalah memberikan pelayanan pendidikan. Renstra Kemendikbud 2015-2019 tentang paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan menyebutkan bahwa pendidikan adalah untuk semua (education for all). Ini berarti bahwa pendidikan dapat diakses setiap orang dan pemerintah menjamin keberpihakan kepada siswa yang memiliki hambatan ekonomi dan hambatan-hambatan lain. Dalam salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yang berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan” tentu memberikan sebuah pesan kepada semua pemangku kebijakan di republik ini bahwa pendidikan harus bebas dari segala bentuk pungutan dan negara sepenuhnya bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anak negeri. Ini kemudian diperkuat oleh lima misi pendidikan Jokowi-JK yang berbunyi (1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (4) Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; (5) Mewujudkan tata kelola. Secara taken for granted, membebaskan segala beban ekonomi para orang tua dari anak-anaknya yang mau bersekolah kemudian harus benar-benar ditunjukkan negara. Jangan kemudian setengah hati.

Pertanyaannya adalah apakah di ajaran baru sekolah tahun ini, para orang tua tidak akan dipusingkan dengan dunia pendidikan anak-anaknya? Sepertinya ini masih ibarat menegakkan benang basah. Pendidikan tetap merupakan komoditas mahal. Siapapun yang ingin mencicipi pendidikan dengan cita rasa bermutu harus menyiapkan modal besar. Kita semua yakin bahwa mereka yang masih harus berjuang untuk mempertahankan hidup setiap harinya agar bisa makan, minum, dan berteduh sudah pasti harus terus gigit jari. Para orang tua dari anak-anak kelas tersisihkan dari pendapatan tingkat tinggi sama sekali tidak menyekolahkan anak-anaknya karena himpitan ekonomi yang sangat luar biasa atau mungkin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah serba apa adanya. Apabila pilihannya adalah yang pertama tidak bersekolah, jawabannya adalah semakin banyak anak negeri yang putus sekolah. Apabila pilihannya adalah di sekolah serba apa adanya, ini berarti harus berbuat sesuatu yang lebih demi memaksimalkan keperluan belajarnya. Sekolah sedemikian sudah pasti akan meminta sumbangan (bukan pungutan) kepada para orang tua siswa untuk memikirkan bersama terkait apa saja yang dibutuhkan agar anak-anaknya di sekolah bisa belajar secara kondusif. Ketika konteksnya orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan sekolah untuk menyiapkan fasilitas belajar bagi anak-anaknya, ini kemudian menjadi beban tersendiri bagi para orang tua. Asap dapur mengepul sudah pas-pasan, ini kemudian harus ditambah dengan beban harus memberikan sumbangan kepada sekolah. Itulah realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat kita saat ini dan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah tatkala beban ekonominya bertambah yang kemudian tidak hanya mengurusi isi dapur, namun juga pendidikan anak-anaknya. Semoga ini menjadi renungan bersama, terutama bagi para pemegang kebijakan baik pusat maupun daerah untuk memikirkan terobosan progresif agar tugas mulia mendidik anak negeri menuju generasi emas di 2045 benar-benar ter(di)capai.

Membincangkan Perempuan

Harian Banjarmasin Post, 21 April 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/04/21/membincangkan-perempuan)

(Refleksi Hari Kartini 21 April 2016)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Perdebatan tentang status perempuan yang selalu identik dengan “mahluk lemah” terus menerus menggelinding begitu kencang. Perempuan kemudian dianggap sebagai sosok yang tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali bergantung kepada laki-laki. Pertanyaannya kemudian adalah benarkah pandangan publik tersebut? Terlepas apapun jawabannya, pandangan tersebut merupakan sebuah isapan jempol belaka. Memang jumlah perempuan yang kemudian mengukir sejarah perubahan dalam politik, ekonomi, seni, dan lain seterusnya tidak sebanyak yang dilakukan laki-laki, namun itu tetap membuktikan bahwa perempuan memiliki peran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tingkat dunia, ada Sappho seorang penyair sekaligus perempuan Yunani. Menurut Plato, Sappho masuk dalam daftar 10 orang penyair terhebat yang pernah ada. Ada Cleopatra yang dikenal sebagai pemimpin wanita hebat sebab mampu mempertahankan kerajaan Mesir dari ancaman kekuasaan Romawi. Dia juga cerdik dalam berpolitik dan memiliki dua sekutu pemimpin besar dari Roma, sebut saja Marc Anthony dan Julius Caesar. Ada Ratu Elizabeth I seorang ratu Inggris yang di masanya mampu menyelamatkan kerajaan Inggris dari gejolak ekonomi dan sosial. Dia juga merupakan sosok pemimpin tangguh yang menyelamatkan Inggris dari serangan Spanyol. Selain itu juga ada Rabi’ah al-’Adawīyya, sosok seorang budak asal Irak yang kemudian karena perjuangannya mampu melepaskan diri dari stigma buruk tersebut. Rabi’ah dikenal sebagai sufi atau ahli mistik yang mempunyai segudang pemikiran mendalam mengenai Islam. Ada juga Lubna of Cordoba seorang wanita yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Dia dikenal sebagai perempuan yang mahir dalam matematika, unggul dalam tata bahasa, pintar menulis, dan berpuisi.

Sementara di tingkat nasional, ada Naning Adiningsih yang menduduki posisi Chairwoman di Green Building Council of Indonesia. Ada Yenny Wahid, putri kedua dari almarhum Abdurrahman Wahid yang aktif dalam dunia politik dan terlibat dalam kampanye toleransi antar ummat beragama dengan menjadi nahkoda Wahid Institute. Tak hanya itu saja, ada Dewi Fortuna Anwar yang menjabat sebagai Chairwoman di Institute For Democracy and Human Rights, Habibie Center sekaligus sebagai penulis hebat. Apa yang kita bicarakan tentang perempuan-perempuan hebat Indonesia ini kemudian tidak menafikan sosok Kartini sebagai perintis pembebas perempuan di masanya dan perempuan-perempuan hebat di bidang-bidang lain. Oleh karenanya, ketika Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di era kepemimpinan Soekarno sebagai sayap kekuataan politik terkuat Seokarno saat itu berada di kubu Partai Komunis Indonesia (PKI), Soeharto kemudian harus menghancurkannya. Akhirnya, Gerwani di antaranya dipreteli kekuatan politiknya, ini menunjukkan bahwa perempuan kemudian bisa hancur dan dihancurkan oleh kekuatan laki-laki.

Selain itu, apa yang terjadi terhadap Gerwani sesungguhnya dapat memberikan penjelasan secara nyata bahwa perempuan yang bergabung terhadap PKI disebut-sebut sebagai pengkhianat negara. Yang lebih mengerikan lagi, Gerwani kemudian mendapat tambahan stigma sebagai perempuan penghibur, pelacur, orang yang bejat dan keji, tidak bertuhan dan lain seterusnya. Bahkan disebut-sebut sebagian bagian dari kekuatan politik yang turut serta dalam melakukan terhadap para jenderal sebelum dibunuh di lubang buaya. Aksi pembentukan opini buruk sedemikian digelar melalui koran-koran militer serta koran pendukung lainnya yang dikendalikan Soeharto. Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya “Penghancuran Gerakan Perempuan Di Indonesia” mengatakan bahwa perempuan yang tergabung dalam Gerwani sudah menjadi korban politik kekuasaan Soeharto karena dia berkeinginan kuat untuk naik singgasana kepresidenan (1999). Namun lepas dari itu semua, kiprah perempuan dengan pelbagai perannya memberikan sebuah ilustrasi bahwa sesungguhnya perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menorehkan gagasan, konsep, dan tindakannya. Apakah mereka berada di balik layar atau di tengah publik sebagai pemikir, pembicara, peneliti, penulis atau pemimpin di sebuah perusahaan atau apapun namanya, perempuan menjadi pribadi yang telah membuktikan kepada dunia secara nyata serta terukur bahwa mereka mampu melakukan apapun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

Stigma Miring

Stigma miring bahwa perempuan adalah “mahluk lemah” sesungguhnya muncul akibat perempuan itu sendiri tidak melakukan serangan balik dengan membuat opini tandingan. Kekuatan media yang masih didominasi kaum laki-laki menjadi bentuk konkret yang sangat telanjang mata di depan kita semua (baca: realitas). Bahasa media selama ini adalah bahasa kaum laki-laki. Kendatipun ada bahasa perempuan, warna bahasa kaum laki-laki lebih kuat menjadi warna. Bagi kaum perempuan, melakukan serangan balik terhadap tembakan bahasa kaum laki-laki bukan berarti melawan namun sebagai bentuk mempertahankan diri agar tetap memiliki harkat dan martabat adalah sesuatu hal yang penting. Semakin diam berarti harus siap untuk selalu menjadi kambing hitam dan dipolitisasi dengan sedemikian rupa. Kaum perempuan memerlukan perjuangan tanpa lelah untuk meyakinkan kaum laki-laki bahwa mereka bisa melakukan apa yang selama ini dikerjakan laki-laki. Ini bukan berarti menyalahi kodratnya sebagai mahluk yang memang dilahirkan sebagai perempuan secara given.

Gerakan Baru

Menarik apa yang disampaikan Fatimah Mernissi dalam bukunya “Women and Islam: An Hiistorical and Theological Enquiry” dimana dia menyebut kaum laki-laki selalu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai alat untuk merendahkan kaum perempuan. Kaum laki-laki memandang perempuan dengan pendekatan ayat misoginis dimana memang ditujukan untuk melemahkan perempuan sehingga kaum perempuan selanjutnya tidak bisa melakukan hal apapun untuk membelanya. Akhirnya menjadi sesuatu yang niscaya apabila kaum perempuan selalu merasa berada di pihak yang salah kendatipun sesungguhnya benar. Apa yang salah menurut pihak perempuan belum tentu salah bagi laki-laki dan begitu sebaliknya. Paradigma kaum laki-laki selalu mencari menang sendiri dengan tidak pernah menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Cara pandang sedemikian juga terjadi dalam dunia kemasyarakatan dan politik. Di masyarakat, perempuan sangat rentan menjadi permainan kaum laki-laki, sedangkan dalam dunia politik pun juga berpotensi sebagai kambing hitam (baca: realitas). Oleh karenanya, saatnya perempuan harus bicara dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dilahirkan dan terlahir bukan sebagai kaum “yang lemah. Semangat perjuangan Raden adjeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah,tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun tentu menjadi lokomotif perubahan bagi kebangkitan perempuan di Indonesia agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tanpa kita sadari, keberadaan RA Kartini dalam konteks pembangunan kepribadian perempuan Indonesia membentuk cara pandang, cara bersikap, dan cara bertindak perempuan Indonesia. Kartini menjadi inpirasi bagi perempuan Indonesia untuk menjadi pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat Hari Kartini dan selamat bagi para perempuan Indonesia yang menauladani RA Kartini dalam konteks ikut memperjuangkan kedaulatan bangsa di segala lini kehidupan mulai dari pembangunan pendidikan anak, peningkatan kualitas hidup berkeluarga, pembangunan politik kebangsaan yang bermartabat, penegakan hukum, dan lain seterusnya.