Selamatkan Perempuan Indonesia

Banjarmasin Post, Kamis_04 Februari 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/02/04/selamatkan-perempuan-indonesia)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Ibarat berada di tengah samudra luas, ombak besar dan tinggi yang bernama kekerasan terhadap perempuan terus menerus berulang kejadiannya. Yang teranyar adalah seorang kader Partai Nasdem Dita Aditia diduga dipukul oleh Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR RI (21/01/16). Ini adalah kondisi ironis. Ternyata seharusnya seorang anggota dewan terhormat memiliki semangat memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk hak perempuan untuk dilindungi dari tindakan kekerasan, ini sudah jauh dari kenyataan. Anggota dewan terhormat seharusnya mampu menjadi sosok yang bisa melayani dengan lemah lembut serta memperlihatkan perilaku yang santun, ini kemudian menjadi gagal dilaksanakan secara konkret dan praksis. Apa yang terjadi ini sekaligus menjadi pukulan telak terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara kelembagaan walaupun oknum pelaku terduga bersifat personal. Parlemen yang dihuni orang-orang terdidik ternyata juga memiliki kurang lebih sama terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Sejak 2010, angka ini selalu menunjukkan tren meningkat. Masih menurut hasil analisis Komnas Perempuan, pola yang terjadi selama ini masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen. Sisanya adalah kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan Indonesia (6/03/15). Apa yang dipublikasikan Komnas Perempuan menjadi sebuah lonceng suram bagi urgensi melindungi perempuan dalam konteks kekerasan di dalam bentuk apapun, dimanapun, dan kapanpun. Diakui maupun tidak dan kita semua harus menyetujui itu bahwa perempuan perlu mendapatkan ruang perlindungan untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat mereka. Perempuan adalah pilar bangsa sebab dari perempuanlah, semua laki-laki kemudian menjadi besar dan berhasil akibat ada yang mendampingi dirinya, yakni perempuan. Perempuan adalah sosok yang “tidak terlihat” sebab menjadi “orang yang selalu di belakang” bukan karena terbelakang, memberikan masukan dan mendoakan agar pihak yang diberikan masukan dan didoakan terus maju untuk melakukan yang terbaik. Perempuan menjadi tokoh sentral dalam keberlangsungan hidup kaum laki-laki dan kita semua sebagai kaum laki-laki tidak bisa membantah keberadaannya.

Sumber Konflik

Mengapa perempuan kerap kali menjadi sasaran kekerasan dari kaum laki-laki, ini akibat tidak mampunya melakukan “perlawanan”. Kendatipun harus melakukan “perlawanan”, itu pun terbatas dan mengalami keterbatasan karena dalam konteks apapun dan sehebat apapun seorang perempuan, dia adalah mahluk lemah. Lemah dalam konteks ini umumnya menggunakan emosi atau perasaan. Ini adalah sesuatu yang alami, melekat terhadap pribadi dan karakter perempuan secara kodrati. Pribadinya dengan kepribadiannya yang subtil membawa dirinya untuk menggunakan perasaan dalam setiap interaksinya. Akhirnya, ketika dia bersinggungan dengan sesuatu yang merasa mendorong dirinya terhadap sesuatu yang merasa menyinggung secara perasaan, perempuan akan lebih banyak bereaksi baik itu bersifat psikis dan fisik. Barangkali itulah yang menyebabkan kaum laki-laki terkadang melakukan tindakan kekerasan walaupun itu tetap tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan dalih apapun. Dengan kata lain, kaum laki-laki sudah mengetahui dan menyadari itu namun mengabaikannya dengan alasan-alasan ego sektoral yang bersifat kelaki-lakian. Pada kondisi ini, konflik pun menjadi mudah terjadi.

De-Patriarki, bukan Matriarki

Terlepas dari hal tersebut, ada satu hal penting mengapa perempuan selama ini selalu dianggap subordinat dimana perempuan selalu diletakkan di posisi bawah dan laki-laki berada di posisi atas. Pengertian praksisnya adalah di dalam segala kehidupan baik di dalam rumah tangga atau domestik dan publik, perempuan dianggap tidak memiliki kewenangan apapun. Dalam konteks kehidupan berbangsa dimana kita sebagai bangsa Timur, sudah menjadi jamak dalam pikiran banyak masyarakat kita bahwa perempuan selalu dianggap lemah. Perempuan identik dengan tiga zona, yakni Dapur, Kasur, dan Sumur. Menjadi seorang perempuan yang harus keluar dan dikeluarkan dari zona tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit. Tanpa harus menggunakan pendekatan agama, memang perempuan juga diwajibkan untuk berinteraksi dengan tiga zona tersebut sebelum melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Ini yang kemudian menjadikan bangsa kita masuk dalam kategori budaya patriarki. Perdebatan ini secara terus menerus bergulir lintas zaman, apakah perempuan harus berada di dalam luar ataukah di luar rumah. Pro dan kontra atas itu ibarat bola salju dengan pendekatan diskursus multi perspektif baik agama itu sendiri, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain sejenisnya. Dalam konteks diskusi lebih kritis dengan semakin derasnya perubahan zaman dimana perempuan menuntut untuk keluar dan seolah memang ingin lari dari zona-zona tersebut, perempuan kemudian mencari banyak kesibukan. Kesibukan demi kesibukan ini ditujukan untuk mengangkat status perempuan agar sama atau lebih tinggi derajatnya dengan kaum laki-laki. Dia berusaha apakah itu sengaja atau tidak sengaja mengabaikan tiga zona tersebut dan itulah yang kini marak terjadi (baca: realitas).

Kita sebetulnya sangat setuju atas perjuangan kaum perempuan untuk memiliki aktivitas lebih di luar, selain di ranah domestik tanpa kemudian melupakan tanggung jawab pokoknya dalam dalam rumah tangga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah mereka berada di dua tempat aktivitas itu secara seimbang apabila tidak bisa melakukan prioritas terhadap wilayah domestik? Tatkala ada pertanyaan lanjutan mengapa kaum laki-laki kemudian melakukan “tindakan kekerasan” terhadap perempuan, maka salah satu faktornya adalah karena kaum perempuan lebih suka memiliki ranah publik ketimbang domestik walaupun ini tidak melakukan generalisasi terhadap semua perempuan di republik ini. Dengan kata lain, kaum perempuan ingin melakukan pembalikan cara pandang dari patriarki menuju matriarki dimana perempuan adalah di atas dan laki-laki ada di bawah. Perempuan mengendalikan banyak hal dan laki-laki dikendalikan oleh perempuan. Segala keputusan berada dalam genggaman kaum perempuan dan laki-laki mengamini itu secara taken for granted. Itu adalah sesuatu yang tidak benar dan dibenarkan dalam budaya bangsa Timur. Justru yang perlu dilakukan adalah marilah menegakkan semangat de-patriarki dimana laki-laki berusaha merangkul dan mengajak diskusi perempuan dalam berbagai diskusi dan bidang kehidupan selama itu tidak berlebihan. Penulis dalam konteks ini tidak menggunakan feminisme apakah itu dalam kacamata strukturalisme maupun post-strukturalisme dalam gerakan melakukan menyelamatkan kehidupan perempuan. Pasalnya, konsep ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita sebagai bangsa Timur. Pada prinsipnya, menyelamatkan perempuan dari tindakan-tindakan kekerasan harus dilakukan sebab keberadaan laki-laki menjadi tidak bernilai dan tidak bermakna tanpa kehadiran perempuan.

Habisi Mafia Narkoba Selamatkan Bangsa

Banjarmasin Post, Rabu_27 Januari 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/01/27/habisi-mafia-narkoba-selamatkan-bangsa)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap harinya anak remaja pengguna narkoba yang meninggal berjumlah 30-40 orang. Sekitar 4,2 juta orang terjerat dan menjadi korban narkotika. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata para mafia narkoba pun semakin brutal dalam rangka mengedarkan narkoba, dan bahkan bisa saja melawan siapapun yang dianggap dapat menghalangi dirinya untuk mengedarkan narkoba. Yang teranyar adalah ketika polisi sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengedar narkoba dan kemudian mendapatkan perlawanan sengit dari pelaku. Itu terjadi di Jakarta dan Medan. Untuk kejadian di Jakarta, Bripka Taufik Hidayat kena bacok, kemudian meninggal karena berusaha menyelamatkan diri dari kepungan massa dengan meloncat ke sungai Ciliwung. Korban lainnya adalah seorang informan yang turut dalam penggerebekan itu ikut meninggal di sungai tersebut dan dua anggota polisi lainnya mengalami luka karena dikeroyok (18/01/16). Di Medan, dua personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan juga tertembak oleh perlawanan mafia ketika menggerebek kawasan narkoba di Desa Pematang Johar, Labuhan Deli, Sumatra Utara (19/01/16). Begitu pula kemudian itu terjadi di Kawasan Tanjung Priok Jakarta dimana mafia narkoba melawan polisi. Dua anggota polisi terluka kena tembakan dari bandar narkoba (20/01/16).

Membaca tiga rangkaian kejadian itu tentu sangat mengerikan. Para mafia narkoba sudah gelap mata dan menutup hati secara mendalam. Dalam pikirannya adalah bagaimana narkoba yang dibawanya kemudian dapat disebarkan kepada siapapun yang bisa disebarkan dan bisa mengonsumsinya, tidak peduli, apakah narkoba tersebut kemudian merusak masa depan generasi bangsa dan menghancurkan nasib anak bangsa. Apabila dibaca secara lebih kritis, seolah para mafia narkoba benar-benar ingin melakukan perlawanan secara terbuka kepada aparat dan negara bahwa mereka hadir di republik ini memiliki dua tujuan: pertama adalah demi keuntungan sesaat dan kedua adalah untuk menghancurleburkan kehidupan berbangsa dari keadaban dan peradaban. Dampak terburuknya mengenai kehancuran masa depan bangsa bagi para mafia narkoba sudah dibuang dengan sedemikian jauh. Padahal kalau mau berbicara lebih serius dan edukatif, narkoba selama ini menjadi penyakit sangat luar biasa bagi kehidupan bersama. Sudah banyak korban berjatuhan akibat narkoba. Akibat narkoba, pendidikan anak-anak bangsa kemudian terabaikan. Mereka yang sudah terjebak dalam dunia narkoba kemudian menjadi abai terhadap keberlangsungan hidupnya ke depan. Akibat narkoba yang menggelapkan mata dan hatinya ke dalam dunia serba kesenangan sesaat juga membawa penyakit mematikan bagi yang mengonsumsinya.

Berdasarkan hasil riset Puslitkes UI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2014, kejahatan narkoba telah memberikan kerugian sosial ekonomi yang sangat tinggi, yakni sebesar Rp 63 triliun. Setiap tahunnya, diprediksi ada 33 orang yang harus meninggal. Yang lebih ironis lagi, kejahatan narkoba kemudian menghancurkan generasi masa depan sepanjang sejarah kehidupan berbangsa di republik tercinta ini. Data BNN pada 2013 selanjutnya sangat jelas memberikan sebuah ilustrasi tentang pergerakan kejahatan narkoba, yakni terungkapnya 35.436 kasus yang melibatkan 43.767 tersangka atau meningkat sekitar 23%. Angka ini jauh berbeda dengan di 2012 yang masih berjumlah 28.623 kasus dan 35.453 tersangka. Data tersebut tentu ketika dikontekstualisasikan dengan kebrutalan dan keberanian para mafia narkoba untuk berhadap-hadapan langsung dengan aparat kepolisian telah menunjukkan bahwa sudah terjadi perang terbuka antara para mafia narkoba dengan negara. Para mafia narkoba melawan negara untuk bisa memudahkan kepentingannya dalam penyebaran narkoba dan negara sepertinya menjadi kalah dan terkalahkan dengan aksi sporadis serta reaksioner dari para mafia narkoba.

Gerakan Bumi Hangus

Negara yang diwakili kepolisian dan BNN harus memiliki jurus gerakan bumi hangus terhadap para mafia narkoba. Apabila selama ini terkesan masih melakukan kompromi terhadap para mafia narkoba ketika proses penangkapan, ke depan tidak perlu lagi kompromi. Mereka langsung ditembak mati di tempat dan ini yang kemudian disebut shock therapy. Kejahatan dalam dunia narkoba sama dahsyatnya dengan kejahatan terorisme. Ketika gerakan bumi hangus terhadap para pengedar, penjual, dan pengguna narkoba dilakukan, maka ke depan mereka akan ketar ketir untuk bermain-main dengan narkoba. Tidak hanya itu, para bandar pun baik dalam negeri maupun asing pun menjadi ketakutan. Sindikat narkoba yang berjejaring dalam banyak wilayah pun menjadi harus berpikir ulang untuk tetap terlibat dalam dunia narkoba.

Butuh Super Tegas

Selama ini mengapa kejahatan narkoba secara terus menerus mengalami kenaikan baik secara kualitas maupun kuantitas, ini terjadi akibat begitu tolerannya negara terhadap siapapun dan pihak manapun yang terlibat dalam narkoba. Contoh sederhana adalah ketika akan melakukan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dari negara lain sebut saja Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Australia, Martin Anderson dari Ghana, Raheem Agbaje Salami dan Sylvester Obiekwe dari Nigeria, Rodrigo Gularte dari Brazil, Mary Jane Fiesta Veloso dari Filipina, Serge Areski Atlaoui dari Prancis, negara kemudian menjadi lemah akibat tekanan politik tertentu (baca: realitas). Ini membuktikan bahwa negara kemudian setengah hati untuk melakukan bumi hangus terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh sebab itu, ke depannya ini memerlukan sikap super tegas yang ditunjukkan dengan keberanian dari negara untuk melawan siapapun dan pihak manapun yang berusaha menggagalkan gerakan bumi hangus terhadap pengedar dan pengguna narkoba.

Belajar ke China

Kita tentu harus banyak belajar ke China dimana negara tersebut benar-benar serius memberlakukan hukuman mati bagi yang melakukan kejahatan narkoba. Data menunjukkan bahwa hampir 500 orang telah dieksekusi di China setelah tahun 2000. Terhitung dari Januari 2005 sampai Mei 2006, China telah menghukum mati lebih dari 53.000 orang yang telah dieksekusi untuk berbagai pelanggaran narkoba. China dalam konteks ini tidak begitu peduli kendatipun dunia melakukan kecaman terhadap hukuman mati yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). China tetap memilih menghukum mati atas nama keselamatan bangsa dari kejahatan narkoba. Dalih atas nama HAM sesungguhnya merupakan duri bagi penyelamatan bangsa. Semoga nahkoda republik ini semakin tegas, ganas, dan berani dalam menuntaskan kejahatan narkoba yang sudah sangat jelas merusak dan menghancurkan generasi bangsa.

Mendesak Penuntasan Pelanggaran HAM ‘98

(Refleksi Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2015)

Banjarmasin Post, Sabtu_12 Desember 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/12/12/mendesak-penuntasan-pelanggaran-ham-98)

Oleh MOH. YAMIN: mantan aktivis, dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Walaupun usia reformasi sudah memasuki lebih 17 tahun sejak tragedi Mei 1998, penuntasan kasus pelenggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan super berat saat reformasi 1998 tidak mendapatkan keseriusan dan semangat tinggi dari negara (pemerintah). Penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I & II (TSS), Tragedi Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 tidak mengalami kemajuan berarti bagi pemenuhan keadilan korban. Amanat Pasal 43 UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc pun hilang ditelan persoalan-persoalan politik lainnya. Rekomendasi paripurna DPR RI tahun 2001 yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran berat HAM pun semakin menambah deretan ketikdakseriusan negara dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Darah mahasiswa yang sudah harus dijadikan “korban” untuk melahirkan reformasi kemudian tidak diikuti komitmen negara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi saat reformasi terjadi.

Persoalannya adalah apakah negara memang sudah absen dalam mengurusi kepentingan rakyat, apalagi ini berhubungan langsung dengan penegakan HAM? Apakah negara juga sudah menutup mata dan telinga atas berbagai pelanggaran HAM yang berlangsung ketika reformasi bergulir? Terlepas apa pun jawabannya, tatkala negara sudah mengabaikan supremasi HAM, ini kemudian akan mendorong sebuah bentuk ketidakmampuannya dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa di atas segala-halanya. HAM sekali lagi merupakan bagian yang melekat (inherent) dalam kehidupan setiap manusia. HAM yang mendapatkan ruang perjuangan dan penegakannya secara nyata dan konkret bisa mencerminkan sebuah ketegasan negara dalam mendorong keterwujudan kehidupan yang berkeadilan. Bagaimana negara akan memberikan rasa keadilan bagi semua apabila kasus-kasus HAM di era reformasi sudah ditanggalkan dengan sedemikian rupa, tidak memeroleh respon positif dari negara.

Negara yang mampu memberikan kehidupan yang baik kepada rakyatnya bisa dipantau dari komitmen implimentasi penegakan hukum yang tegas dan berani. Siapa pun yang sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok lain, mereka kemudian harus ditindak tegas dan mendapat sanksi berat. Persoalannya adalah negara kita memang sudah tidak memedulikan itu sama sekali. Walaupun sudah mengalami pergantian kepemimpinan nasional pasca reformasi mulai dari BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik di jilid I maupun II namun dampak nyata yang bisa dirasakan rakyat dari Sabang sampai Merauke ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Penuntasan pelanggaran HAM selalu mendapatkan urusan paling buncit. Bagaimana dengan pemerintahan di bawah kendali Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah memimpin lebih dari satu tahun ini, apakah mampu menebas habis para pelanggar HAM, apakah negara atau pengambil kebijakan di Jakarta justru merasa takut ketika yang melakukan pelanggaran HAM tersebut ternyata terbukti memiliki kekuasaan dan pengaruh baik secara politik dan lain seterusnya (baca: realitas).

Bila ini jawabannya, maka negara selama ini justru sudah tidak memiliki keberanian politik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Negara sudah kalah sebelum berperang. Apabila negara yang lebih memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan di republik tercinta ini kemudian sudah merasa tidak mampu melawan para pembajak keadilan di era reformasi 1998, maka jangan harap, akan terjadi sebuah penegakan hukum dan HAM yang berpihak kepada keadilan. Negara dalam konteks ini disebut pelayan hajat hidup orang banyak namun ternyata mandul saat berhadapan secara diametral dan frontal dengan pelaku-pelaku kejahatan HAM kelas kakap. Negara tidak memiliki nyali besar untuk bisa membongkar habis-habisan dan secara mendalam atas kasus pelanggaran HAM reformasi 1998. Potret kerapuhan negara dalam penyelesaian kasus HAM 1998 akan kian menjustifikasi kegagalannya dalam merubah wajah HAM yang menyeramkan dan menakutkan.

Mental Penakut

Negara yang mandul dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengemban amanat rakyat apalagi ini berkaitan erat dengan pelanggaran HAM 1998 lebih tepat disebut bermental penakut. Negara sudah kehilangan kemandirian dan kewibawaannya dalam bekerja untuk semua. Ia sudah terjebak dalam ancaman-ancaman pihak tertentu yang menjadikan kelemahan negara sebagai jalan untuk semakin mengerdilkan etos kerja negara. Padahal, sekali lagi HAM seharusnya wajib ditegakkan. Siapa pun yang sudah melakukan pelanggaran HAM, maka harus diseret ke meja hijau. Jauh-jauh hari Johannes Morsink dalam bukunya “The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting & Intent” pernah mengatakan dengan mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt bahwa pemenuhan HAM kepada setiap warga oleh negara merupakan sebuah harga mati (1999:1).

Pengertiannya adalah negara harus memberikan ruang keadilan yang sama dan rata kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Apa pun kelas sosial yang disandang warganya, negara kemudian harus memberikan perlindungan hukum yang tegas, berani dan adil dalam konteks HAM. Apa yang dimaksud tersebut sesungguhnya juga sudah termaktub dalam al-Qur’an surah al-Balad : 12 – 17 dan At-Taubah : 6 yang dengan tegas menegaskan tentang perlindungan diri kepada setiap manusia tanpa membeda-bedakan kelas sosial apa pun. Oleh karenanya, pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM 1998 pun kemudian merupakan sebuah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi rakyatnya dalam bentuk ancaman apa pun. Rezim yang berkuasa saat ini pun kemudian harus bekerja nyata demi membeberkan siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran HAM 1998, bukan kemudian selalu membiarkannya tanpa ada usaha dan upaya serius. Menjadi dosa besar apabila negara selalu bersilat lidah akan segera menuntaskan kasus HAM tersebut, namun nyatanya tidak pernah memberikan bukti nyata sekaligus konkret. Tanggung jawab negara adalah bagaimana melakukan yang terbaik untuk semua dan rakyat, bukan kerap sangat lihai dalam beretorika. Rakyat kini menuntut sangat serius terhadap kerja negara supaya bisa menunjukkan kerjanya yang berbuah kenyataan dan hasil yang memuaskan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada keluarga korban pelanggaran HAM 1998.

Carok, Madura, dan Kita

Koran Madura, Published on Nov 04 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/11/04/carok-madura-dan-kita/)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. Kelahiran Sumenep Madura

Sangat menarik membaca tulisan berjudul Carok Bagian dari Budaya? yang ditulis oleh Nurul Komariyah (Koran Madura, 29/10/15). Nurul mengatakan bahwa carok merupakan tradisi bertarung yang disebabkan alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan dengan menggunakan senjata, biasanya celurit.

Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini karena carok merupakan cara orang Madura dalam mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik.

Dalam konteks demikian, saya memiliki pandangan serupa sehingga perlu mendapatkan ulasan secara lebih mendalam. Selanjutnya secara epistemologis, carok merupakan bentuk fisik dihunusnya “celurit” atau istilah Maduranya are’ kepada pihak musuh dengan tujuan untuk membunuh, melukai dan seterusnya. Carok lahir sekitar abad 18-an menjelang abad 19 di Pulau Madura. Ini bersamaan dengan hadirnya penjajahan Belanda yang cukup ganas dan beringas menindih serta memeras harta milik mayarakat Madura. Awalnya, carok dipelopori oleh Pak Sakera dengan seragamnya bernama “pesak”. Ini tepatnya di daerah Sampang Madura yang memang dikenal masyarakatnya itu tegas dan keras secara sikap dan ucapan namun secara pikiran dan naluri kejiwaan, mereka sangat lembah-lembut dan berbalutkan dengan nilai-nilai kesantunan dan keramahtamahan (baca sejarah perjuangan dan budaya Madura).

Alhasil, carok lalu dipergunakan untuk menghalau musuh, para penjajah Belanda yang sangat eksploitatif dan represif pada warga Madura. Carok bertujuan untuk menumpas lawan yang bertendesi menghabisi nyawa dan harta benda milik warga Madura. Carok adalah senjata ampuh warga Madura dalam rangka memerdekakan dan membebaskan kepulauan Madura dan segala isinya dari gempuran musuh yang sangat tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki nilai-nilai keadimanusiaan.

Mengupas Habis Carok

Diakui maupun tidak, carok menjadi andalan terpenting dan bahkan sebuah alat perjuangan alternatif tradisional guna menghantam para lawannya yang sudah menggunakan persenjataan maha hebat. Seolah carok tidak mematahkan semangat juang untuk secara terus-menerus berengsek ke depan guna memundurkan lawan dari barisan-barisan terdepannya kendatipun musuh sudah sangat modern secara amunisi. Dengan carok, warga Madura memiliki satu samangat revolusioner dan progresif untuk bergerak ke depan dan selanjutnya merasa terdorong untuk mempertahankan dan memperjuangkan daerahnya dari pendudukan kolonialis waktu itu.

Secara tegas, carok kala itu menyimpan api membara berbasis chauvinisme positif konstruktif lantaran carok, suka maupun tidak, merupakan luapan dan hasil gagasan kongkret yang diaktualisasikan sebagai alat perjuangan kemerdekaan atas nama bangsa Madura.

Oleh karenanya, sangat wajar bila carok sedemikian itu mampu mencabik-cabik seluruh balatentara Belanda yang mau menguasai kekayaan warga Madura. Lantaran carok membentuk dan mencetak pikiran, sikap dan tindakan warga Madura untuk hidup atas nama sebuah bangsa Madura yang bermartabat dan berharkat. Pepatah Madura mengatakan bahwa “lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup dengan kekecewaan dan tercoreng-moreng mukanya ketika dirinya dicibir, diludahi dan diinjak-injak kehormatannya oleh orang lain” (abengo’ matea bheng-tembheng sengko’ epatodus ben oreng laen).

Oleh karena itu, carok kemudian menunjukkan sebuah kelainan tersendiri yang tak bisa disamakan dengan ciri khas bangsa-bangsa lainnya. Maaf, saya tidak menggunakan kata “suku” dalam tulisan ini karena suku mengacu pada pemaknaan sebuah masyarakat yang kecil, kerdil dan kering akan nilai-nilai (baca semiotika).

Bias Makna Carok

Mengutip pendapat Kuswaedie Syafi’e budayawan kelahiran Sumenep Madura, sekarang berdomisili di Jogkarta, carok mengikuti perkembangan zaman dan dinamika peradaban bangsa Madura, maka ia sudah lepas dari tujuan-tujuan adiluhungnya. Carok semakin sempit makna dan kerdil nilai-nilai peradaban. Simak saja, tragedi-tragedi berdarah-darah yang menelan korban manusia tak terhitung jumlahnya pun menghiasi pernak-pernik percarokan. Bencana Sampit versus Madura beberapa tahun silam menjadi potret buram dan kelam Madura. Tragedi Pamekasan pada pertengahan tahun 2006 ini antara kepala desa lama dan baru terkait “tanah percaton” turut memperburuk citra Madura. Alih-alih mengatakan, carok diselewengkan dan dipergunakan dalam hal-hal destrukif dan anarkis.

Ini belum terhitung carok non-massal antara satu orang dengan satu orang lainnya di Madura. Sehingga Madura, mau tidak mau, bisa dan sudah selayaknya mendapatkan stempel bangsa barbar. Sungguh kejadian-kejadian ini sangat menusuk lambung hati dan memberikan satu ulasan makna bahwa Madura itu ibarat neraka yang siap melayani dan memfasilitasi siapapun untuk bergelimang darah. Secara jujur harus dikatakan, dari empat kota di pulau Madura mulai Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, maka carok menjadi tradisi yang tidak mendidik dan membuka ruang-ruang kehidupan kelam bagi sesama tetangganya. Karena sebuah persoalan sepele, maka carok menjadi sebuah jalan terakhir untuk menuntaskan sebuah persoalan. Karena istri atau suami selingkuh, ia kemudian ditusuk dengan are’.

Carok lalu merupakan penjawab yang bisa menyelesaikan semuanya. Jujur, ini merupakan kondisi dan fenomena kasat mata yang sangat memalukan dan ironis. Alih-alih mengatakan bahwa warga Madura kemudian disebut bangsa terbelakang, tidak berpendidikan, tidak memiliki sikap lemah-lembut dan menonjolkan musyawarah.

Lebih ironis lagi di beberapa tempat wilayah Madura, ada satu pernyataan, bahwa apabila tidak membawa are’, sama dengan sombong dan angkuh. Secara tidak langsung dan sengaja, ia mengajak untuk bercarok. Pertanyannya adalah apakah suadara dan kita sudah seperti itu? Tidak adakah yang lebih beradab selain harus membawa are’ agar tidak tidak disebut sombong dan seterusnya? Menurut pendapat Kuswaedie S, carok itu sudah mendecitrakan Madura. Akhirnya, mereka yang tidak demen carok lalu ikut distigmakan bercarok. Dan, ini merupakan generalisasi yang sangat tidak sehat. Sehingga, semua masyarakat Madura akhirnya disebut bercarok padahal tidak. Maukah Madura secara turun-temurun selalu seperti itu dan mendapatkan rapor merah di publik? [*]

Pemuda dalam Jebakan Pragmatisme Politik

Banjarmasin Post_29 Oktober 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/10/29/pemuda-dalam-jebakan-pragmatisme-politik)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, mantan aktivis mahasiswa

Pemuda adalah aset bangsa sebab di pundak merekalah nasib bangsa ini bergantung. Bila para pemuda di negeri ini memiliki semangat juang tinggi untuk memajukan bangsanya, sangat niscaya akan terealisasi dengan sedemikian empirik. Sebab pemuda itu identik dengan gagasan cerdas, dan enerji dengan volume besar. Sehingga kunci utama yang kemudian memegang kendali perubahan bangsa baik hari ini maupun di kelak kemudian hari dibawa oleh para pemuda. Dengan demikian, mereka harus menjadi pelopor-pelopor yang gigih berjuang, dan siap dengan segala tantangan maupun hambatan. Kaum muda harus berada di garda terdepan dalam setiap langkah perjuangan guna menuntaskan segala persoalan bangsanya. Mereka wajib berteriak lantang dan menggelegarkan suaranya ke langit ibu pertiwi bahwa merekalah yang akan menyelamatkan bangsa ini dari bahaya apa pun.

Jiwa nasionalisme guna menyatukan semangat para pemuda di suluruh tanah air menjadi satu perekat inti guna bisa berjuang bersama. Jiwa nasionalime merupakan obor penyemangat yang akan meruntuhkan segala ketakutan terhadap segala bahaya yang menantang di depan mereka. Dengan jiwa nasionalisme pula, para pemuda akan bisa kompak dan bergandengan tangan secara kokoh atas nama bangsa Indonesia. Tidak terkotak-kotak atas nama daerah-sentris tertentu. Sumpah pemuda yang berasaskan satu bahasa, satu tanah air, dan satu tumpah darah Indonesia harus menjadi pendorong dan penopang kuat untuk semakin berani memperjuangkan bangsanya kendatipun darah dan nyawa menjadi taruhan. Sumpah pemuda tahun 1928 sudah selayaknya dijadikan satu inspirator untuk terus bergerak maju menyongsong bangsa Indonesia yang merdeka, beradab, dan lain seterusnya. Tentunya, pemuda harus mempunyai satu keyakinan teguh dan komiten kuat bahwa Indonesia akan merdeka dan jaya dengan adanya kiprah mereka sebagai agen perubahan. Artinya, jangan ada kata mundur dan ciut demi satu tujuan suci; menuju bangsa Indonesia merdeka di segala dimensi kehidupan.

Titik Nadir

Angin segar reformasi ’98 yang dimotori para pemuda (mahasiswa) di kampus-kampus adalah harapan utama. Agenda reformasi yang dirumuskan kalangan pemuda seperti seret koruptor, ciptakan pemerintahan bersih, dan lain seterusnya ternyata gagal dilaksanakan. Agenda tersebut hanya menjadi macan ompong yang tidak membuahkan hasil apa-apa. Justru, ketika banyak pemuda memasuki birokrasi pemerintahan, mereka tak ubahnya seperti orang-orang yang lupa daratan. Mereka sibuk mengejar kekuasaan, uang, dan jabatan. Jiwa nasionalisme mereka untuk membawa bangsa ini menjadi besar, dan maju sudah terkikis habis. Jiwa nasionalisme mereka untuk menyejahterakan rakyat pun jadi retorika an sich. Tidak menyentuh realitas sesungguhnya.

Antara idealitas dan realitas ibarat panggang jauh dari api. Bahkan, jiwa nasionalisme para pemuda untuk memelopori terbentuknya masyarakat madani juga lenyap seiring dengan kerakusan mereka terhadap harta dan tahta. Cita-cita ideal para pemuda untuk bersama membangun membangun bangsa ini pun dikalahkan oleh semangat sektarian. Sesama para pemuda saling bermain intrik, dan saling menjatuhkan atas nama kepentingan golongan maupun pribadi. Mindset mereka sudah terkontaminasi oleh doktrinasi ideologi kerdil, dan sempit. Mereka sudah berpandangan politik praktis pragmatis jangka pendek. Ukurannya adalah keuntungan-keutungan material demi memperkaya diri sendiri maupun golongan. Pemuda-pemuda di negeri ini sudah melupakan janji-janjinya untuk berbuat yang terbaik demi bangsanya.

Mungkin kalau kita mencoba lebih tajam membaca persoalan-persoalan yang dihadapi pemuda saat ini terkait dengan ruang kekuasaan dan kepentingan sektoral, maka rakyat akan ingat kepada seorang M. Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Andi Alfian Mallarangeng yang sudah menggadaikan idealisme demi sebuah tujuan jangka pendek dan sektoral (baca: perilaku korupsinya). Kita tentu belum menyebut sejumlah pemuda lain yang juga masuk dalam lingkaran kekuasaan dan selanjutnya justru kehilangan nalar dan nurani idealismenya (baca: realitas). Pertanyaannya adalah sampai kapan drama tersebut akan terus ditayangkan para pemuda di negeri ini? Terlepas apapun jawabannya, pemuda yang sudah kehilangan idealisme dan kemudian lebih bekerja atas nama sektarianisme akan melahirkan anarki bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda yang sudah lebih mengedepankan pragmatisme politik dalam rangka mengamankan diri dan selanjutnya merusak keadaban publik akan memproduksi banyak persoalan dan bencana di republik ini. Pemuda yang telah menjadi perusuh bangsanya sesungguhnya sudah tidak memiliki cita-cita dalam pembangunan kehidupan berbangsa yang berdaulat. Ini adalah sebuah kondisi ironis.

Ke depan, ketika sudah tidak banyak pemuda yang memikirkan nasib bangsanya sendiri, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan di segala aspek kehidupan. Segala sendi kehidupan pun akan gagal dimajukan dengan sedemikian. Akibatnya, rakyat menjadi sengsara dan melarat. Oleh sebab itu, para pemuda di negeri ini harus melepaskan jubah kepentingan pribadi dan golongannya dengan sesegera mungkin. Selamatkan bangsa ini dari persoalan yang kian rumit, dan kompleks. Jadilah para pemuda bangsa yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa, dan rakyatnya. Ciptakanlah paradigma berpikir yang dewasa, matang, dan berjiwa kerakyatan. Jadikanlah pernyataan Soekarno Presiden RI I yang berbunyi “berikanlah aku 10 pemuda, maka akan ku rubah bangsa ini” sebagai penggedor pintu gerbang semangat juang para pemuda. Apa yang dinyatakan Bung Karno sebetulnya memberikan lokomotif perubahan bahwa jangan pernah pesimis dalam bekerja untuk bangsa dan jangan pernah pula berhenti untuk terus memimpikan Indonesia yang besar. Pasalnya, saat para pemuda di republik ini sudah pesimis dalam berbuat kebajikan, lantas siapa lagi yang bisa merawat republik ini. Kita tentunya sangat menghendaki agar para pemuda Indonesia bisa memompa diri dalam berbuat dan berkarya untuk negeri. Marilah kita semua yang memang masih merasa sebagai generasi penerus bangsa kemudian mampu memberikan warna perubahan bagi kehidupan bangsa.

Sang politisi senior PDI Perjuangan dan sang negarawan sekaligus mantan ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas (alm) pernah menyatakan bahwa sudah saatnya tokoh-tokoh muda untuk menjadi pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Pemuda itu identik dengan gagasan, energi, dan kekuatan yang sangat progresif sekaligus brilian dan ini tentu sangat dibutuhkan dalam membangun negeri ini. Merekalah yang masih berusia panjang dan memiliki mimpi-mimpi besar dalam membesarkan republik ini. Pemuda yang masih sangat idealis dan selalu berapi-api dalam berjuang tentu semakin menambah deretan kepercayaan publik bahwa kaum muda bisa membawa harapan yang lebih besar kepada bangsa serta negara. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar bagi semua adalah mampukah tokoh-tokoh muda mengemban amanat mulia ini di tengah gemuruh politik kekuasaan yang kerap menggoda mereka untuk kemudian menjadi justru buta terhadap nurani bangsa dan kemanusiaan? Inilah tantangan para pemuda ke depan untuk selalu mawas diri secara politik profetik agar tidak mudah terporosok dalam rayuan gombal politik berkuasa dan kekuasaan.

Pemimpin Negarawan di Republik Korup

Duta Masyarakat, Oct 15, 2015 (http://duta.co/blog/pemimpin-negarawan-di-republik-korup)

Oleh: MOH. YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

PEMIMPIN dalam konteks mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya dan harus punya cita-cita tinggi, melihat dan memutuskan sesuatu secara lebih besar dan luas, sehingga berbeda dengan orang biasa yang memiliki batas-batas sempit. Itulah pernyataan yang disampaikan Charles De Gaulle, Mantan Presiden Prancis yang pernah berkuasa antara 1890–1970. Plato dalam bukunya Republik juga mengatakan bahwa pemimpin yang lebih mementingkan bangsa dan negara dengan mengorbankan kepentingan sektarianisme adalah sosok yang mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Pemimpin yang menggunakan cara pandang arif dan bijaksana dalam menuntaskan persoalan rakyat adalah sosok pemimpin yang sedang ditunggu rakyat. Pemimpin yang berpikiran jauh ke depan dan mampu memikirkan hal-hal kecil namun memiliki jangkauan jauh ke depan adalah sosok yang mampu mengarahkan perjalanan republik ini menjadi lebih baik. Apa yang disampaikan baik oleh Charles De Gaulle maupun Plato tersebut kemudian berakhir pada satu benang merah bahwa pemimpin negarawan sangat diperlukan dalam membangun bangsa yang beradab, apalagi di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk. Pemimpin negarawan, dalam konteks ini, adalah dia atau seseorang yang mampu mendengar keluh kesah rakyatnya, mampu meleburkan diri ke dalam kehidupan rakyat dan selanjutnya mampu menerjemahkan penderitaan rakyat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menolong kehidupan rakyat.

Persoalannya adalah sepertinya mencari seorang pemimpin sedemikian masih ibarat menegakkan benang basah. Pemimpin dengan gaya dan karakter yang berjuang untuk rakyat masih sangat susah dijumpai di republik tercinta ini yang dikenal dan terkenal sangat koruptif. Bayangkan saja, kita selama ini sudah banyak membaca bahwa banyak pemimpin kita baik di tingkat nasional maupun daerah tidak mencerminkan pemimpin negarawan sama sekali. Mereka justru selalu berjuang dan mementingkan kepentingan pribadi sekaligus golongan. Tak pernah ada kesadaran sangat tinggi serta profetik untuk bisa membantu kehidupan rakyatnya yang selama ini sudah hidup dalam jurang kehancuran. Para pemimpin selama ini justru sibuk dengan dunianya sendiri yang lebih mencari keuntungan sektoral. Apa yang selama ini terjadi adalah tak pernah ada kerja-kerja yang membebaskan dan memerdekakan rakyatnya. Mereka bukan lagi menjadi pelayan dan abdi rakyat sesungguhnya. Kendatipun semangat berjuang untuk rakyat selalu didendangkan dengan sedemikian rupa, ini pun sebatas retorika an sich. Bayangkan saja, konon akan menyelenggarakan kebijakan-kebijakan untuk rakyat, namun justru menyusahkan rakyatnya (baca: perilaku politisi).

Kondisi ini tentu mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa memang kita benar-benar mengalami krisis pemimpin. Kita kehilangan pemimpin yang memiliki hati dan jiwa untuk rakyat. Pemimpin kita sudah mengalami buta mati dan hati. Ini sekali lagi kemudian menjadi fakta terbantahkan. Banyak pemimpin kita yang sudah koruptif kemudian menjadikan kekuasaannya sebagai jalan untuk memuluskan agenda sektariannya semata. Tentu, ciri pemimpin sedemikian pun sesungguhnya bukan lagi akan memberikan harapan perbaikan bagi semua dan bangsa. Ciri pemimpin yang sangat anarkis dan destruktif sudah mengindikasikan bahwa mereka yang konon menyebut dirinya sebagai pemimpin sudah membuang jauh-jauh amanat rakyat yang berada di atas pundaknya. Padahal berbicara tentang amanah, ini kemudian berjalin kelindan dengan tanggung jawab yang harus dipertanggung-jawabkan. Berbicara tentang amanah kemudian menegaskan sebuah pesan suci agar para pemimpin mampu menjadi manusia-manusia mulia dan kemudian memuliakan rakyatnya. Ketika berbincang tentang amanah, ini juga berkenaan dengan pembangunan jati diri agar mampu menunaikan segala bentuk keinginan rakyat. Amanah ketika dijalinkelindankan dengan pepatah Yunani “vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan)” kemudian menjadi lentera agar para pemimpin membuka jalan yang mencerahkan bagi rakyatnya.

Manusia Setengah Dewa

Tentu, apa pun kondisinya saat ini dimana para pemimpin sudah sangat buruk dan picik, maka ke depan bangsa ini memang tidak akan pernah mengalami lompatan sangat luar biasa dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terpuruk dalam jeruji kehancuran ini tidak akan pernah bisa menjadi besar sebab pemimpinnya bukan lagi bekerja untuk semua, namun untuk segelintir orang saja. Pemimpinnya sudah sibuk dengan dunianya sendiri dan dunia itu adalah dunia yang sangat sempit serta mencekik kehidupan rakyatnya. Pemimpin dengan dunianya yang sempit tersebut selanjutnya menyulitkan harapan-harapan perubahan ke depan. Bagaimana kita menghendaki sebuah perubahan, sedangkan pemimpinnya tidak melakukan perubahan-perubahan diri baik dari sikap, pikiran, maupun tindakannya. Kini terlepas apa pun keadaan saat ini yang sudah berada pada titik kronis serta kritis, optimisme menunggu pemimpin negarawan di republik korup tetap selalu harus dibangun. Ke depan, kita membutuhkan para pemimpin negarawan yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan akut di republik ini yang sedang berada dalam kondisi korup. Mengutip judul lagu Iwan Fals, manusia setengah dewa yang berhati dan jiwa resi perlu dihadirkan untuk memimpin negeri ini.

Tanpa harus melakukan gugatan secara berlebihan, kondisi keuangan negara yang dikorupsi secara habis-habisan oleh mereka yang berdasi yang bernilai miliaran dan triliunan rupiah (baca: BLBI dan kasus-kasus korupsi lainnya), memiliki kekuatan serta pengaruh di lingkaran kekuasaan sudah semestinya dibumihanguskan. Mereka walaupun mendapatkan fasilitas negara secara berlebihan tetap saja merasa tidak puas dengan segala yang dimilikinya. Kehadiran para pemimpin negarawan yang tidak hanya bijak dalam mencerna persoalan-persoalan kebangsaan, namun juga berani tanpa memiliki empati kemanusiaan harus mampu menghabisi mereka. Memiskinkan merupakan salah satu bentuk jalan yang mesti ditempuh. Tidak hanya presiden dan wakil presiden yang harus bergerak untuk mengangkat senjata perang, namun juga semua lembaga penegak hukum, termasuk masyarakat sipil. Contoh konkret mengenai upaya “gila” yang dilakukan oknum dari Senayan dan pihak tertentu yang konon akan merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) harus dihentikan. Usulan revisi tersebut terkait dengan yang hanya akan memberikan sisa umur 12 tahun pada lembaga antirasuah itu sejak RUU disahkan jadi UU. Setelah itu, KPK harus bubar. Tak hanya itu saja, wewenang KPK juga dibatasi dan hanya boleh menangani perkara korupsi di atas Rp 50 miliar. Nilai rupiahnya kurang dari itu kemudian harus diserahkan penanganannya ke Polri. Bahkan, KPK tidak boleh menjadi penuntut lagi dan melakukan penyadapan harus seizin ketua Pengadilan Negeri. Kondisi ini tentu merupakan sebuah kondisi menyakitkan. Perjuangan reformasi 1998 yang mengamanatkan reformasi penegakan hukum dan lahirnya embrio lembaga pemberantasan korupsi saat itu kini berada di titik nadir. Kita semua yang mengaku para pemimpin bersih ditagih keberaniannya untuk menolak revisi UU KPK. Mampukah kita melawan pihak-pihak yang semata mengedepankan kepentingan sektoral, sempit, dan kerdil?

Urgensi Pendidikan Pancasila

(Refleksi Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober)

Banjarmasin Post, Kamis_1 Oktober 2015

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Penulis buku “Meretas Pendidikan Toleransi: Pluralisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban” (2011)

Negeri ini bukan milik segelintir orang saja, namun seluruh anak negeri di republik ini yang memiliki agama berbeda, keyakinan berlainan, dan begitu seterusnya. Kekerasan apapun yang kemudian mengatasnamakan kelompok tertentu selanjutnya merupakan sebuah kesalahan besar dan tidak menunjukkan bangsa yang beradab. Catatan Setara Institute for Democracy and Peace sepanjang periode tahun 2007-2014 menyebutkan ada 1.680 peristiwa dengan 2.268 tindakan pelanggaran. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 210 peristiwa dengan 283 tindakan. Selanjutnya menurut Komnas Perempuan, terdapat 365 kebijakan diskrimantif atas dasar agama dan dalil-dalil keagamaan misoginis. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia. Dari 365 kebijakan tersebut, terdapat 279 kebijakan yang menyasar pada perempuan. Sedangkan yang mendiskrimnasi kelompok agama atau kepercayaan terdapat 40 kebijakan. Ini merupakan kondisi ironis.

Ketika insiden kekerasan agama ini kemudian dikorelasikan dengan keberadaan bangsa Indonesia yang dibangun dari pelbagai agama, maka tindakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama tertentu sudah sangat jelas menodai nilai-nilai kebhinnekaan tunggal ika. Bhinneka tunggal ika sebagai bagian ajaran dari Pancasila telah dirusak dan dihancurkan. Padahal kita semua sudah sepakat mengatakan bahwa Pancasila adalah harga mati. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercinta bukan semata lahir tanpa ada sebuah sejarah panjang sebelumnya. Ia justru lahir atas nama kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Dalam Pancasila sudah termuat segala keragaman kehidupan berbangsa baik budaya, suku, agama, pemikiran dan lain seterusnya. Dijadikannya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa bukanlah sebuah keputusan sepihak dari sejumlah kelompok tertentu, namun melibatkan banyak pihak yang mewakili seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila berbicara atas nama seluruh rakyat Indonesia. Yang diamanatkan dalam Pancasila untuk kemudian ditunaikan dalam kehidupan berbangsa adalah mampu menjalin(kan) kehidupan dan hidup yang harmonis dan damai. Semangat hidup untuk mampu menghargai perbedaan apa pun merupakan sebuah hal niscaya untuk ditegakkan dengan sedemikian rupa.

Semangat untuk hidup berdampingan walau berbeda pandangan dan pemikiran merupakan sebuah keniscyaan untuk ditunjukkan dengan sedemikian rupa. Pancasila mencerminkan realitas-realitas plural yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di republik tercinta ini. Pancasila tidak pernah mengajarkan setiap warga negara Indonesia untuk mempertahankan ego sektoral masing-masing dengan lebih mengedepankan chauvinisme dan kepentingan-kepentingan kerdil lainnya. Pancasila menjadi payung bagi semua dan sesama agar bisa mendendangkan semangat untuk bersatu dan bersama dalam mencapai kehidupan dan hidup harmonis di tengah perbedaan dan keberbedaan. Persoalan selanjutnya adalah realitas kekinian secara telanjang bulat menunjukkan bahwa gerakan-gerakan fundamentalisme yang mengatasnamakan agama tertentu kemudian memberikan sebuah justifikasi bahwa Pancasila sudah tidak layak menjadi falsafah hidup bangsa di republik tercinta ini. Konon, begitu banyaknya persoalan baik korupsi, mafia hukum dan lain seterusnya menghantam bangsa ini karena Pancasila tetap dipertahankan sebagai pandangan hidup.

Dalam pandangan agama fundamentalisme, Pancasila dipandang sudah semakin menjauhkan masyarakat dalam melakoni kehidupan yang beradab. Pancasila menjadi candu dan racun bagi kerusakan yang terjadi di bumi Indonesia. Hal tersebut kemudian merupakan sebuah pandangan yang sesat, menyesatkan dan salah. Padahal para pendiri bangsa ini tidak pernah gegabah dalam merumuskan sebuah falsafah hidup bangsa. Mereka sebelumnya sudah melakukan perenungan diri secara mendalam, diikuti dengan diskusi-diskusi multi-perspekif dan kemudian melahirkan Pancasila. Akan tetapi pertanyaannya adalah benarkah yang diklaim kelompok gerakan agama beraliran keras tersebut? Terlepas apa pun jawabannya, ini sudah menjadi titik rawan bagi keberlanjutan hidup berbangsa ke depannya. Membiarkan gerakan agama tertentu melakukan perongrongan atas keberadaan Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa akan semakin menjadikan kelompok gerakan tersebut bertambah binal, liar dan menjadi-jadi. Ia akan semakin leluasa bergerak, menciptakan ketakutan, kegelisahan dan ketidakamanan bagi kehidupan masyarakat.

Kita tidak mungkin hanya bekerja secara parsial dengan semata melawan kampanye kebenaran tunggal dari organisasi-organisasi gerakan agama tersebut supaya ajaran dan pandangan yang ingin mengotori pikiran anak bangsa bisa segera dibumi-hanguskan, namun sesungguhnya yang terpenting dari hal tersebut adalah menghidupkan kembali wawasan Pancasila di dunia pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Bila selama ini pendidikan Pancasila hanya sebatas mata pelajaran “pinggiran”, maka hal tersebut harus kembali dipertajam peran dan tujuannya. Namun gerakan menghidupkan kembali Pancasila janganlah bersifat reaksioner yang hanya bermuara untuk membendung gerakan-gerakan keagamaan ekstrim tertentu sebab hal tersebut tidak akan membekas dan melekat dalam kehidupan sehari-hari generasi bangsa. Menghidupkan Pancasila harus dimaknai sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai agar bisa sebangun dengan kebutuhan bangsa di masa depan. Praktik-praktik pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi harus mendorong sebuah kehidupan yang berlandaskan Pancasila, bukan semata teori belaka.

Kurikulum Baru

Agenda mendesak negara dan dunia pendidikan ke depan adalah segera merumuskan kembali nilai-nilai Pancasila yang perlu dimasukkan baik dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi. Segala materi pelajaran atau materi perkuliahan pun kendatipun sudah mendapatkan materi terpisah tentang pendidikan Pancasila harus tetap diadakan. Nilai-nilai ke-Pancasila-an harus bisa dimasukkan dalam segala aspek pendidikan. Ketika mengajarkan agama, maka nilai-nilai Pancasila harus masuk dalam pelajaran tersebut. Bagaimana bisa memasukkan Pancasila ke agama yang diajarkan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, maka ini kemudian menjadi tanggung jawab pengajar bersama tim pengembang kurikulum di lembaga pendidikan bersangkutan. Tatkala mengajar ilmu budaya pun, Pancasila kemudian juga harus diselipkan agar kemudian budaya dan Pancasila bisa saling bergandengan satu sama lain. Pancasila lahir dari budaya, sedangkan budaya sudah ada dalam Pancasila dan begitu seterusnya. Saat mengajar ilmu ekonomi pun, Pancasila juga perlu mendapat ruang aktualisasi diri agar pendidikan ekonomi yang diajarkan kemudian bernafaskan Pancasila. Praktik-praktik pengajaran dan pembelajaran tersebut juga harus terjadi dan dilangsungkan di segala materi lain.

Kerja Nyata

Menghidupan Pancasila di dunia pendidikan bukanlah tugas berat bila itu dilakukan dengan penuh keseriusan, komitmen dan etos kerja tinggi dari para penyelenggara pendidikan. Ketika ini bersangkut paut dengan keselamatan bangsa, seluruh komponen pendidikan baik di sekolah maupun perguruan tinggi harus bekerja keras. Menyelamatkan negeri ini dari ideologi-ideologi tertentu yang anarkis dan destruktif harus bisa dilakukan dengan sedemikian berhasil. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang sudah menyatu dalam kehidupan bangsa ini dan hal tersebut merupakan harga mati yang tidak bisa lagi ditawar-tawar keberadaannya. Bila para pendiri bangsa ini harus menggadaikan nyawa dan raganya untuk menjadikan Pancasila sebab sudah dipandang merepresentasikan seluruh identitas di negeri tercinta ini, maka tanggung jawab kita bersama adalah terus berpegang teguh kepada Pancasila baik sebagai falsafah hidup, pandangan hidup, ajaran hidup maupun ideologi. Tema Hari Kesaktian Pancasila 2015 atau tahun ini “Kerja Keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila” tentu harus menjadi energi baru dan positif untuk membumikan Pancasila dalam setiap pergerakan pendidikan di semua lini kehidupan untuk melahirkan insan manusia yang berpikir(an) inklusif terhadap semua dan sesama. Semoga…

Antara Ketakutan dan Rendahnya Komitmen

Banjarmasin Post, Selasa, 15 September 2015 00:55 http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/09/15/antara-ketakutan-dan-rendahnya-komitmen?page=3

Oleh:Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul; “Dana Melimpah di Tengah Krisis” (11 September 2015), menarik untuk diulas dalam konteks pembangunan masa depan bangsa. Dalam tajuk tersebut disebutkan bahwa dana kita baik di Anggaran Pendapatan Belanja NAPBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sangat melimpah ruah. Persoalannya adalah serapan anggaran untuk pembangunan hajat hidup orang banyak justru sangat kering kerontang.

Data menunjukkan, sebut saja di Kalimantan Selatan ada dana sekitar Rp 2,4 triliun yang belum dimanfaatkan. Dana yang mengendap di bank itu seharusnya sudah terserap habis, apalagi ini sudah masuk September atau bulan ke 9. Untuk menuju Desember 2015 ini, tinggal menghitung bulan, yakni tersisa tiga bulan lagi. Ironisnya, dari sekitar Rp 5,2 triliun dana yang masuk APBD, hingga akhir Agustus 2015, yang terserap untuk membiayai pembangunan baru sekitar Rp 2,8 triliun. Muncul dugaan sementara bahwa lambannya serapan anggaran adalah akibat sikap takut pemegang kebijakan di daerah dalam konteks eksekusi anggaran.

Pasalnya, sudah banyak pimpinan di daerah akibat salah mengambil kebijakan kemudian harus masuk penjara (baca: realitas). Inilah konon alasan klasik atau alibi yang digunakan sebagai basis berpikir dan bergeraknya. Pertanyaannya adalah benarkah landasan berpijak tersebut?

Apabila setiap pemimpin, termasuk para kepala daerah memiliki komitmen dalam konteks pelayanan publik, maka terlepas adanya sejumlah kepala daerah divonis bersalah dan melakukan korupsi uang rakyat, preseden buruk tersebut tidak tepat dijadikan cerminan yang menjadikan mereka untuk takut mengeksekusi anggaran publik untuk kepentingan publik.

Ketakutan dalam eksekusi anggaran publik untuk kepentingan publik tidak bisa dibenarkan. Dengan kata lain, tatkala seseorang sudah menjadi pemimpin atau kepala daerah, yang bersangkutan harus mampu menanggung setiap risiko, tanggung jawab dalam konteks bekerja untuk publik. Jangan hanya mau menjadi kepala daerah untuk semata mendapatkan fasilitas negara dengan segala aksesorinya, namun ketika ditagih untuk memiliki keberanian dan ketegasan dalam eksekusi anggaran publik, mereka tidak mau melakukannya dengan alasan takut untuk divonis bersalah dan masuk penjara.

Setiap tugas yang melekat kepada seseorang yang menjadi kepala daerah atau pemimpin, sudah harus dikuatkan dengan model kepemimpinan yang siap berjuang sepenuhnya untuk publik dan unsur kebaikan, serta keburukan yang berpotensi menimpanya tentu merupakan sebuah hal niscaya.

Bekerja selama berada dalam rel yang benar, dilandasi oleh kekuatan yuridis formal akan menjauhkan para kepala daerah untuk bisa bersih dan bebas dari tindakan korupsi. Setiap kepala daerah selama melakukan tugas dan kerja-kerja publiknya yang berkaitan dengan anggaran berbasiskan kepada transparansi anggaran publik, berasaskan pada peraturan yang berlaku tidak akan menjurumuskannya kepada hukum atau jeruji besi.

Apabila ada kepala daerah atau pemimpin berurusan dengan hukum, ini sesungguhnya merupakan cermin dari kepala daerah yang “nakal”, melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi wewenang yang seharusnya diemban dengan sedemikian penuh tanggung jawab dan suci.

Kepala daerah yang tersangkut korupsi adalah seseorang yang menggunakan anggaran bukan sesuai kepada peruntukannya. Kepala daerah yang bekerja atas nama kepentingan pribadi dan golongannyalah adalah seseorang yang suka “bermain mata” dan begitu seterusnya. Oleh sebab itu, untuk apa harus takut dan waswas selama kebijakan eksekusi anggaran publik itu sudah benar dan dibenarkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Redefinisi Anggaran

Dalam kamus hukum dan glosarium otonomi daerah, disebutkan bahwa anggaran merupakan sebuah pengejewantahan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk perencanaan yang sistematis, mengenai pendanaan suatu kegiatan dalam periode tertentu untuk waktu yang akan datang, dan sebagai kebijakan umum untuk mengalokasikan sumber daya dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan (Freidrich Naumann Stiftung, 2003).

Anggaran dalam konteks ini berposisi untuk mampu melangsungkan kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi kepada pembangunan publik. Angggaran yang ditatakelola dengan sedemikian rupa didedikasikan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan golongan.

Di setiap mata anggaran, tentu sudah jelas indikator dan arah realisasi anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan publik baik itu dalam sektor infratsruktur maupun sejenisnya. Kepala daerah dalam konteks ini harus bekerja atas dasar kepentingan itu, bukan yang lain. Tidak akan ada kesalahan dan pelanggaran peruntukan apabila anggaran publik tersebut untuk publik, bukan sesuatu yang dipaksakan dengan membuat program-program fiktif dan lain seterusnya.

Oleh sebab itu, fungsi anggaran dapat dilihat dalam beberapa fungsi, di antaranya, pertama merupakan otorisasi yang dapat dimaknai sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, bertujuan melanjutkan kerja-kerja pembangunan yang sebelumnya belum terselesaikan dengan sedemikian sempurna dengan tetap menjadikan kepentingan publik sebagai leading sector.

Kedua merupakan sebuah fungsi perencanaan yang berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, menjadi pedoman agar program-program kerja yang sudah disiapkan dapat dijalankan secara optimal dan maksimal. Ketiga merupakan fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepala daerah dengan visi dan misinya saat pencalonan harus meneguhkan diri bahwa anggaran harus benar-benar berorientasi untuk publik. Serapan anggaran harus sesuai dengan peruntukan dan didasarkan pada kerangka peraturan dan perundangan yang berlaku. Tatkala ini semua dijalankan, tidak akan ada kepala daerah yang tersandung korupsi. Inilah yang disebut komitmen kepala daerah dalam konteks penyerapan publik yang sesungguhnya.

Apabila masih ada kepala daerah yang takut melakukan serapan anggaran, ini sebetulnya berada dalam konteks masih kuatnya kepentingan sektoral.

Pada prinsipnya, selama mereka berada dalam rel peraturan dan perundangan, tidak akan ada kepala daerah yang akan berurusan dengan hukum. Selanjutnya, mari kita tunggu dalam hitungan 3 bulan ke depan hingga pengujung Desember tahun ini, apakah serapan anggaran tetap kurus kerempeng atau bekerja cepat demi merealisasikan hajat hidup orang banyak. (*)

Optimis Berantas Buta Aksara

Koran Madura_Sep 14 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/09/14/optimis-berantas-buta-aksara/)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tepat tanggal 8 September 2015 lalu diperingati sebagai Hari Aksara Internasional (HAI) ke-50. Tema Hari Aksara Internasional tahun ini adalah ”Literacy and Sustainable Societies”. Ketika berbicara tentang keaksaraan atau literasi dan masyarakat yang berkelanjutan, akan berjalin kelindan dengan kompetensi setiap manusia dalam membaca dan menulis.

Setiap manusia yang mampu membaca dan menulis akan mampu melakukan gerak langkah pembangunan yang berkelanjutan, begitu pun sebaliknya. Hal menarik selanjutnya adalah apakah kita selaku bangsa sudah bebas dari buta aksara untuk menjadi bangsa yang melakukan pembangunan secara berkelanjutan? Apakah masyarakat kita sudah bisa membaca dan menulis, menjadi manusia-manusia yang bergerak maju dengan kekuatan literasinya?

Data Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dilansir Jum’at (12/06/2009) menyebutkan, jumlah penduduk yang buta aksara masih sekitar 9,7 juta atau 6% dari jumlah penduduk se-Indonesia. Lebihironislagi, Indonesia juga sedang berpotensi melahirkan penduduk buta aksara sekitar 600 ribu orang per tahun. Hal ini didasarkan pada masih adanya jumlah besar penduduk yang masih sama sekali tidak memperoleh akses layanan pendidikan dasar. Mereka meliputi para anak jalanan dan anak di daerah terpencil. Mengenai anak di daerah terpencil, mereka tersebar di daerah Provinsi Banten yang berada di 106 desa sebab belum memiliki sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Hal tersebut juga diperparah oleh angka DO (dropout) tiap tahun pada sekolah dasar yang diperkirakan berjumlah 483 ribu orang. Secara garis besar, DO lebih banyak terjadi pada anak kelas 1-3 sehingga potensi buta hurufnya sekitar 300 ribu. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wartanto juga mengatakan bahwa angka rata-rata nasional buta huruf mencapai 4,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia (17/05/14).

Merujuk pada data tersebut, maka kondisi sedemikian merupakan satu pukulan sangat berat bagi sebagian besar masa depan pendidikan anak bangsa ke depan. Mereka dipastikan akan menjadi manusia-manusia yang tidak mampu mengukir masa depan dirinya, termasuk demi kepentingan lingkungan dimana mereka tinggal. Mereka justru akan berkalang dengan kehidupan yang gelap gulita. Mereka tidak mampu menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Sehingga dengan demikian, anak-anak Indonesia harus siap kehilangan masa depan.

Harapan besar demi meraih kehidupan yang lebih baik dan paling baik tinggal retorika belaka. Mereka akan menjadi manusia gelandangan yang harus meringkuk dalam hidup yang serba susah. Imbasnya, mereka terkadang sangat rentan menjadi tumbal kepentingan segolongan tertentu yang mencari keuntungan di atas penderitaan mereka. Dijadikan budak atau kuli dan dipekerjakan dengan upah sangat rendah merupakan satu keniscayaan tak terbantahkan.

Akibat Ketidakadilan

Diakui maupun tidak, persoalan penduduk buta aksara bukan lahir tanpa sebab. Ada asap, pasti ada api. Dalam konteks ini, kejadian tersebut timbul karena akses memperoleh pendidikan bagi semua kalangan sangat terbatas. Anak-anak miskin sangat susah mendapatkan pendidikan karena orangtua mereka tidak memiliki biaya. Lebih parah lagi, sekolah sebagai pusat pendidikan terkadang mematok harga tinggi dalam pembiayaan pendidikannya sehingga anak-anak miskin tidak cukup dana untuk bersekolah (baca: realitas).

Hal sedemikian kemudian diikuti oleh keseriusan dan komitmen politik pemerintah dalam mengawal pendidikan yang mudah diakses oleh siapapun juga belum dijalankan secara maksimal dan optimal (bila tidak harus dikatakan sangat gagal). Korupsi dana pendidikan oleh oknum pejabat tertentu di tingkat pusat dan daerah merupakan salah satu indikator yang menghambat pemberantasan buta. Atas kondisi ini, maka cukup mustahil bila yang miskin kemudian memasuki dunia pendidikan.

Oleh karenanya, ketika realitas pendidikan sudah sedemikian terpuruk dan angka kemiskinan pendidikan sudah merajalela, banyak anak bangsa tidak mampu bersekolah, maka kini bangsa ini harus rela disebut sebagai bangsa yang sangat buta aksara. Prof. Dr. Winarno Suracmad menyebut bangsa sedemikian sebagai bangsa yang sedang mengidap busung pendidikan.

Kegagalan Negara

Ketika jumlah penduduk yang sedang busung pendidikan berjumlah besar, menjadi indikator kegagalan negara dalam melahirkan masyarakat yang melek pendidikan. Seharusnya negara sangat bertanggung jawab memberikan pelayanan pendidikan kepada semua rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, namun hal tersebut belum maksimal.

Mereka diabaikan haknya untuk bisa menikmati perbaikan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa lebih baik ke depannya. Padahal Konstitusi 1945 sudah tegas menyatakan bahwa negara sangat bertanggung jawab dalam melayani pendidikan semua warga negaranya dan wajib membiayainya. Dalam konteks yuridis formal, ketika negara tidak menjalankan hal tersebut, ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.

Tugas Mulia

Para elit di tingkat pusat termasuk daerah memilik itugas berat dan mulia untuk segera melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang seyogyanya mampu melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap anak Indonesia yang masih buta aksara. Tugas besar Presiden Joko Widodo adalah segera turun tangan langsung dan memberikan instruksi tegas kepada para bawahannya agar kenyataan tentang kemiskinan pendidikan yang masih menghantam jutaan anak Indonesia segera disudahi.

Terlepas dari hal tersebut, amanah sedemikian kemudian harus dijalankan secara nyata dan praksis dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro kepentingan bangsa, seperti membuka akses pelayanan pendidikan murah. Sehingga Slogan kerja, kerja, dan kerja Joko Widodo harus dibuktikan dalam bentuk pelayanan pendidikan yang bisa diakses semua lapisan sosial, terutama kalangan menengah ke bawah. [*]

Rupiah dan Kegalauan Ekonomi Nasional

Banjarmasin Post_Jumat, 28 Agustus 2015 00:27 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/08/28/rupiah-dan-kegalauan-ekonomi-nasional)

OLEH: MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Rupiah kini berada dalam kondisi yang sangat rapuh, mencapai Rp. 14.000 lebih per US Dollar. Akibat rupiah yang jatuh, dampak sangat nyata sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah dengan pendapatan yang rendah dan sangat rendah. Tak hanya itu, dipastikan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sangat masif di sejumlah perusahaan (baca: realitas). Ini kemudian akan melahirkan para pengangguran baru dan masyarakat miskin baru. Yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah resep kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan melemahnya rupiah terhadap dollar? Terlepas apapun jawabannya, apabila kondisi rupiah secara terus menerus terpuruk, ini akan menjadikan republik ambruk dan dipastikan akan menjadi negara miskin. Nilai mata uang rupiah yang sudah hancur-hancuran akan menjadikan kondisi perekonomian dalam negeri karut marut. Segala persoalan terkait kehidupan berbangsa akan menjadi terlunta-lunta. Salah satu indikator kedaulatan ekonomi nasional tercermin dari kedaulatan rupiah. Tatkala rupiah sedang bermasalah, perekonomian pun menjadi bermasalah dengan segala anak pinaknya. Dengan kata lain, pelbaga persoalan ekonomi nasional dan rakyat akibat rupiah yang sangat luar biasa sakit akan menyebabkan pelbagai persoalan baru dalam konteks kepentingan hajat hidup orang banyak.

Oleh sebab itu, rupiah yang terus menerus tersudut kemudian dapat dianalogikan dengan kondisi ekonomi rakyat juga tersudut dan terjebak dalam ketidakberdayaan ekonomi. Sakitnya rupiah sama dengan sakitnya ekonomi bangsa dan kedaulatan bangsa. Bisa dibayangkan tatkala nilai rupiah kemudian tidak bermakna sama sekali dalam konteks pertukaran barang jasa dan non-jasa baik dalam negeri maupun luar negeri, maka ke depannya yang terjadi adalah kian rusaknya tatanan perekonomian nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nasib bangsa kita akan sama dengan nasib bangsa Yunani dimana negaranya benar-benar menjadi bangkrut? Kita semua tidak mengharapkan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondisi rupiah yang tak berdaya di hadapan US Dollar saat ini memiliki dampak buruk yang kurang lebih sama dengan kondisi rupiah di tahun 1997 dimana saat itu sedang terjadi krisis moneter yang kemudian menghantam perekonomian nasional. Rupiah berada dalam keadaan inflasi yang meroket tinggi. Walaupun saat itu Bank Indonesia (BI) bekerja keras demi kepentingan penyelamatan perekonomian nasional dengan mengeluarkan mata uang rupiah sebanyak mungkin ke pasar, hal tersebut tidak memberikan solusi nyata, justru semakin menambah persoalan. Obat BI hanya seperti obat generik, yang hanya bersifat menyembuhkan secara jangka pendek, namun secara jangka panjang memunculkan banyak persoalan baru yang lebih kompleks dan rumit.

Dampak ekonomi sangat konkret dan pahit saat itu adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak dapat dibilang sangat wajar. Tak hanya itu saja, preseden buruk tentang runtuhnya kedaulatan rupiah kemudian menghancurkan kedaulatan ekonomi nasional dimana stok barang nasional terkait Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) mulai menipis di penghujung tahun 1997 dan akhirnya harga menjadi naik secara tidak terkendali dan efeknya kemudian menjadi berlapis, yakni dengan semakin tingginya biaya hidup tentu menjadi pukulan telak bagi karut marut perekonomian nasional saat itu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Cambuk Keras

Berdasarkan basis penghitungan internasional mengenai kehidupan rakyat di republik ini, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam katagori miskin. Delapan persen dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrem. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni 2 dollar AS paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) per jiwa per hari, ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional 1 dollar AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrem yang bersifat akut ini adalah sekitar 7 persen dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per 1 dollar AS terhadap beras jenis medium sepuluh tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per 1 dollar AS pada 2001 hanya dapat memeroleh 3,7 kilogram beras, pada 2010 hanya 1,18 kilogram. Demikian pula kemampuan beli per dollar AS atas minyak goreng, yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter. Ketika kondisi ekonomi rakyat miskin di republik ini dihubungkan dengan rupiah yang karut marut, maka di sinilah tugas seorang presiden Joko Widodo mengambil sikap penyelamatan rupiah demi kepentingan ekonomi nasional. Amanat UU No. 7 Tahun 2011 menyatakan bahwa mata uang rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan menjadi kebanggaan setiap warga negara republik Indonesia dan itu menjadi landasan yuridis formal Joko Widodo untuk benar-benar mampu melakukan penyelamatan dan penyehatan rupiah demi kepentingan ekonomi nasional.

Butuh Kerja Keras

Tim solid pemerintahan Joko Widodo yang memiliki tugas pokok dalam penyelamatan rupiah harus bekerja keras siang dan malam. Janji Joko Widodo dengan slogannya kerja, kerja, dan kerja harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Apabila selama ini pemerintahan Joko Widodo dikesankan bekerja tanpa hasil nyata bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas), maka itu kemudian perlu ditepis dengan upaya nyata dan resep jitu penyelamatan rupiah dan ekonomi nasional. Kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sedang mengalami kegalauan ekonomi nasional akibat kondisi rupiah yang sakit keras. Kita dan bangsa ini benar-benar dihadapkan pada situasi dan kondisi kehidupan berbangsa yang tidak jelas ke depannya akibat runtuhnya kedaulatan rupiah, yang kemudian merusak pilar-pilar kedaulatan ekonomi nasional. Rakyat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat merasakan dampak melemahnya rupiah terhadap US Dollar. Selanjutnya, kita semua menunggu langkah dan gerak kebijakan konkret tim Mr. Joko Widodo dalam konteks penyelamatan rupiah demi kedaulatan rupiah dan kedaulatan ekonomi nasional.