Keluar dari Konflik untuk Bangkit

Banjarmasin Post, Jumat, 22 Mei 2015 00:42 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/05/22/keluar-dari-konflik-untuk-bangkit)

(Catatan Kritis Satu Semester Pemerintahan Joko Widodo)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Konflik dengan pelbagai akar persoalannya selalu mewarnai perjalanan republik ini. Konflik kekerasan atas nama agama merupakan satu hal di antara sekian potret buram yang menyertai kita semua. Umumnya, hanya karena berbeda keyakinan dan agama, ini kemudian menjadi pemicu untuk melakukan tindakan kekerasan. Tidak ada lagi yang bernama kebersamaan atas nama kepentingan bersama sebagai bangsa yang besar (baca: realitas). Belum selesai satu persoalan tentang konflik atas nama agama, konflik lain kemudian ikut muncul, sebut saja konflik di antara para elit di republik tercinta ini. Kita semua mungkin masih ingat terhadap perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, tawuran antar pelajar pun yang selama ini kerap menghiasi media cetak dan elektronik pun menjadi rangkaian konflik lain yang kian mengilustrasikan secara telanjang bulat bahwa memang begitulah wajah Indonesia yang sebenarnya, yang sangat penuh dengan pelbagai persoalan. Konflik tak berhenti di situ saja. Perang internal di antara sejumlah politisi baik di Partai Golongan Karya maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat dualisme kepengurusan selanjutnya kian menambah deretan panjang tentang rusaknya tali persaudaran sebagai anak bangsa. Mereka bertempur dan berkelahi bukan lagi demi membangun bangsa, melainkan demi mencapai kepentingan masing-masing. Persoalan tentang ekonomi yang lambat, rupiah yang tidak sehat, dan penegakan hukum yang kacau balau merupakan rentetan masalah lain yang terus menerus mengancam perjalanan republik ini (baca: realitas).

Apabila kita kemudian harus mengurut-kacang-panjangkan banyak persoalan kebangsaan di republik ini, maka kita pun tidak akan pernah selesai membicarakan hal tersebut. Namun terlepas dari hal tersebut adalah pandangan umum yang menyebutkan bahwa Indonesia yang kaya dengan budaya, suku, dan segala elemen di dalamnya bukanlah sebuah mozaik yang bisa menyejukkan dan menyenangkan hati menjadi dapat dibenarkan. Kita semua yang terlalu berpikir kerdil serta sempit telah menunjukkan diri sebagai golongan yang memang tidak lagi bertujuan untuk membangun keharmonisan demi kebangsaan yang beradab dan berbudaya. Semangat untuk membangun bangsa di tengah perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran, gagasan, keinginan, kebutuhan, kemauan, dan lain seterusnya justru menjadi sumbu untuk menghidupkan api permusuhan dan aksi saling bunuh membunuh. Idealisme bersama untuk melahirkan bangsa yang indah dan cantik tidak lagi ada, namun yang muncul dalam benak mereka dan kita adalah bagaimana memperburuk wajah Indonesia dengan pelbagai aksi yang destruktif dan anarkis.

Kita berada dalam sebuah arena untuk bertanding, bukan demi pembangunan, namun untuk kehancuran. Kita lahir dengan segala perbedaan bukan untuk bisa hidup berdampingan, melainkan untuk bersitegang satu sama lain tiada henti. Kita memiliki kulit yang berbeda, bukan kemudian dimaknai sebagai sebuah kekayaan namun sebuah malapetaka dan bencana yang kemudian harus diperangi sampai benar-benar berada di titik darah penghabisan. Antara bekerja untuk kemanusiaan dan keserakahan kemudian berada di titik yang relatif tidak jelas. Antara bekerja untuk bangsa dan ego sektoral kemudian tidak lagi ada, namun yang muncul adalah bagaimana saling menyelamatkan diri masing-masing tanpa kemudian memedulikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita kemudian menutup mata terhadap pelbagai realitas kehidupan dan hidup bahwa perbedaan dan keberbedaan dalam banyak merupakan sesuatu hal niscaya dan dalam agama hal tersebut dinamakan sunnatullah. Kita memang kemudian menjadi manusia-manusia yang dilahirkan seperti homo homini lupus. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Apabila kemudian dimunculkan sebuah pertanyaan, apakah ini menjadi sinyal buruk bagi perjalanan bangsa ke depan, kita semua memiliki jawaban yang sama, yakni “iya” sebab bagaimana akan bisa memperbaiki lingkungan sekitar dan lain seterusnya sementara kita masih hidup dalam serba emosi dan marah atas dasar egoisme masing-masing.

Sekali lagi kita harus sadar bahwa membangun bangsa di tengah perbedaan adalah sesuatu yang penting. Joseph Ernest Renan (1823-1892) mengatakan bahwa munculnya bangsa adalah karena adanya kehendak untuk bersatu. Ketika ini dihubungkan dengan kepentingan bangsa di tengah perbedaan, maka apakah kita semua memiliki kehendak bersatu? Persoalan mendasar dalam konsep kehendak untuk bersatu adalah membuang kepentingan ego sektoral. Persoalan utama yang menyebabkan sulitnya kehendak untuk bersatu adalah tatkala kepentingan sektoral sangat kuat mendominasi dan kemudian menghancur-leburkan kepentingan untuk bersama. Terlepas dari hal tersebut, apabila semua anak bangsa di republik ini masih mengingat dan sangat ingat terhadap sumpah pemuda yang diikat atas dasar bahasa Indonesia, Tanah Air Indonesia, dan Bangsa Indonesia, maka kehendak untuk bersatu kemudian akan menjadi kenyataan tak terbantahkan. Sebaliknya, ketika persoalan tentang kepentingan bangsa, tanah air sebagai pusaka yang harus dipelihara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa tunggal persatuan kemudian ditanggalkan demi mengejar kursi kekuasaan, kemenangan jangka pendek, dan begitu seterusnya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang bernama bangsa yang berdaulat dan berjaya. Menjadi wajar apabila tali temali persaudaraan untuk membangun bangsa akan terus menerus tercerai berai. Oleh sebab itu, menuju bangsa yang bangkit dari keterpurukan dan konflik atas dasar bendera sempit pun menjadi sesuatu yang mustahil terjadi.

Tugas Berat

Mr. Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 yang konon dipilih oleh rakyat adalah merawat bangsa yang plural dan multikulral ini. Bangsa yang besar kemudian akan menjadi kenyataan ketika Mr. Joko Widodo mampu menjadi presiden yang besar, pemimpin yang tidak semata menjadi milik kelompok tertentu, namun milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah satu semester lebih memimpin republik ini, publik memiliki pandangan pesimis bahwa Joko Widodo akan mampu membawa kapal Indonesia menjadi jaya, namun itu kemudian jangan menjadi batu sandungan. Yang terpenting harus dilakukan adalah Joko Widodo ke depan harus membuktikan bahwa dia bisa melakukan itu. Apabila rakyat sudah terhipnotis oleh gaya kepemimpinannya yang populis, maka itu harus ditunjukkan dengan kerja yang berani dan tegas, dan jangan lemah dan mau dilemahkan oleh intervensi pihak luar.

Visi Kebangsaan yang Hilang

Koran Madura, Kamis_Mei 21 2015 (http://www.koranmadura.com/2015/05/21/34344/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Asal Lalangon, Sumenep

Ketika bangsa ini didirikan dengan susah payah, dengan cucuran air mata dan darah, para pendiri bangsa ini sangat menghendaki agar seluruh penerus pemimpin negeri ini di masa depan mampu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Soekarno, Hatta, M. Syahrir, Tan Malaka dan lain seterusnya selalu berharap agar rakyat menjadi subyek yang harus selalu diperjuangkan hak hidupnya. Mereka mendapatkan ruang kepedulian politik sangat tinggi dari para elit. Menjunjung tinggi hak dasar hidup setiap warga negara agar mereka bisa hidup layak, memeroleh pelayanan yang laik dari pemerintah merupakan sebuah hal niscaya.

Sejarah kepemimpinan dan perjuangan para pendiri bangsa memberikan bukti nyata secara politis bahwa mereka selalu menempatkan kebutuhan dan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Kepentingan kerdil dan sempit tidak terjadi sama sekali. Selalu terbangun kehendak dan komitmen kuat agar rakyat dan bangsa bisa bebas dari segala bentuk kemiskinan dan kemelaratan. Visi yang dibangun dan dijalankan adalah visi kebangsaan dengan subyek perjuangan untuk semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi persoalannya adalah menjadi lain ketika dalam perjalanan kepemimpinan dari fase-fase, banyak pemimpin di negeri ini telah salah dalam memaknai dan manafsirkan sebuah kepemimpinan. Yang muncul adalah kepemimpinan sangat identik dengan kekuasaan. Siapa yang memimpin, maka dialah yang akan menguasai. Padahal makna memimpin dan menguasai sangat berbeda konteks. Memimpin lebih merujuk pada sosok seorang yang selalu mengayomi, merawat dan memberikan kasih sayang kepada sesama dan tujuan akhirnya adalah berbuat yang terbaik kepada yang diayomi, dirawat dan lain seterusnya.

Sedangkan menguasai cenderung kepada pola sikap seseorang yang menindas, memperlakukan secara sewenang-wenang, selalu bersikap anarkis dan destruktif. Mengorbankan kepentingan bersama di atas segala-galanya dilalui dengan sedemikian rupa. Menguasai adalah bentuk kepemimpinan yang membawa kehancuran bangsa. Rakyat kemudian dijarah hak dasar hidupnya. Antonio Gramsci menilai, menguasai adalah pola dan gaya seorang pemimpin yang lebih suka membohongi rakyat dengan segala macam alibi. Seolah-olah berbicara dan berjuang demi kepentingan rakyat, namun sesungguhnya apa yang dilakukan hanyalah untuk memuaskan libido sektoral. Seakan-akan sangat manis dan baik dalam berbicara di depan seluruh rakyatnya, hal tersebut sebenarnya merupakan bagian dari cara untuk mengelabui rakyat. Tipu daya muslihat dengan pelbagai modus digunakan selama kepentingan pribadi dan golongan bisa dicapai dengan sedemikian berhasil. Bila perlu, bersumpah dengan menggunakan nama agama dan kitab suci pun juga digunakan sebagai bagian dari legitimasi pembenaran terhadap apa yang dikehendakinya.

Menguasai justru mencerminkan seorang pimpinan yang kehilangan kepekaan sosial sangat tinggi agar ia bisa menjadi seorang terbuka. Menguasai melahirkan model pimpinan yang represif dan otoriter. Kemauan keras untuk bisa merangkul semua dalam konteks kehidupan kebersamaan menjadi gagal ditunaikan dengan sedemikian kongkrit dan praksis. Seorang pemimpin sedemikian menjadi kehilangan nurani. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ki Hadjar Dewantara memandang bahwa seorang yang menguasai dan menjadi penguasa sangat jauh dari budaya serta kehidupan bangsa Indonesia. Beliau berpendapat, kemuliaan seseorang hanya bisa dinilai dari sikapnya yang berbudi pekerti luhur. Selalu rendah hati, pengasih dan penyayang merupakan ciri-ciri pemimpin yang akan selalu dikenang dan didambakan seluruh rakyat. Pertanyaannya adalah apakah para elit negeri ini dalam menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sebagai pejabat lebih menggunakan pendekatan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin ataukah penguasa? Itulah sebuah pertanyaan sangat mendasar yang harus dijawab oleh para elit negeri ini.

Betulkah mereka ketika menjalankan wewenang dan tugasnya benar-berada di jalan yang benar dan lurus, selalu memikirkan kepentingan rakyat ketimbang hal sepele? Terlepas apapun jawabannya, realitas politik saat ini sudah menunjukkan secara telanjang bulat bahwa banyak elit dan atau sebagian besar elit di negeri ini telah gagal menjadi seorang nahkoda sebuah kapal besar di lautan lepas yang mampu mengarahkan pada rute yang benar dan tepat. Justru yang mereka lakukan adalah bagaimana kapal besar yang dinahkodainya bisa ditenggelamkan ke dalam lautan samudra lepas. Melubangi di berbagai sana sini kemudian dilakukan supaya air laut masuk ke dalamnya dan semua penumpang kemudian bisa mati tanpa tersisa sedikit pun. Sedangkan sang nahkoda mencari upaya selamat sendiri dengan menaiki kapal kecil namun segala barang berharga yang berada di kapal besar dipindah ke kapal kecil dan dibawa lari.

Ujung Tanduk

Potret perumpaan sedemikian sesungguhnya sudah mulai terlihat satu demi satu ketika para elit negeri ini sedang menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemerintahan Joko Widodo yang sudah lebih dari satu semester kemudian memperlihatkan kinerja yang buruk bagi kehidupan rakyatnya, terutama tim ekonomi dan hukum. Kementerian ekonomi dan bidang-bidang terkait kesejahteraan hidup rakyat justru tidak mampu membangun atmosfir ekonomi yang berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM pun justru selama ini sudah banyak menggaduhkan kehidupan republik ini. Ini belum lagi berbicara tentang konflik berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian (baca: realitas). Tentu, sungguh ironis dan kita semua mengelus dada. Yang jelas, kondisi sedemikian telah mengilustrasikan bahwa para elit negeri bukan lagi bekerja demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Mereka justru menjual idealisme demi tujuan sempit dan kerdil.

Genderang Kehancuran

Diakui maupun tidak, sangat susah segera keluar dari belenggu kemelaratan bangsa ketika para elit negeri telah mencabik-cabik nurani kemanusiaan dan kerakyatannya. Nurani sudah dibunuh dan diganti dengan nafsu keserakahan dan ketamakan untuk bisa menjadi penguasa bagi semua. Darah yang mengalir di tubuh para elit negeri adalah darah banalitas yang sekonyong-konyong berkehendak kuat untuk mementingkan diri sendiri. Akhirnya, bangsa ini kemudian harus siap menabuh genderang kehancuran. Tidak ada yang bisa diharapkan demi perbaikan kondisi bangsa di masa depan sebab para elit negeri ini sudah kalap dan brutal. Mereka bukan lagi sosok para pejabat yang berhati mulia. Mereka bukan lagi menjadi harapan penyelamat bagi semua. Mereka ibarat serigala yang siap menerkam siapapun yang ada di depannya. Homo homini lupus menjadi prinsip hidup mereka. Haruskah bangsa ini terus menerus dinahkodai para elit negeri yang berjiwa dehumanis? Inilah tantangan ke depan yang harus segera dijawab. Apapun bentuknya, tanggung jawab para elit negeri untuk segera merubah paradigma dari destruktif menuju konstruktif bila menghendaki ada perubahan yang baik ke depannya. Tantangan Joko Widodo ke depan adalah buktikanlah bahwa dia mampu menjadi presiden untuk rakyatnya. Buktikan bahwa konkretisasi konsep revolusi mental dalam segala kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak untuk merubah kehidupan bangsa ini menjadi beradab, bermartabat, dan berdaulat benar-benar dijalankan secara nyata, bukan sebatas lip service an sich.

Lonceng Keterpurukan Pendidikan Kita

(Refleksi Hardiknas 2 Mei 2015)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Betulkah kemampuan anak-anak didik kita di republik tercinta ini mengalami peningkatan mutu dan kemajuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dipantau dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS sebagaimana yang diirilis oleh The International Association for the Evaluation of Educational Achievment (11/12/12). Dari hasil studi tersebut, nilai rata-rata siswa untuk matematika 386 atau turun 11 angka dari Trends in International Mathematics and Science 2007. Adapun nilai untuk sains 407 atau turun 21 angka dibandingkan dengan 2007. Dengan nilai sedemikian, Indonesia berada di posisi ke 38 dari 63 negara dan 14 negara bagian dari yang disurvei. Sedangkan untuk sains, Indonesia berada di posisi ke 40. Posisi ini sedikit di atas Maroko dan Ghana untuk sains serta di atas Maroko, Oman, dan Ghana untuk Matematika. Namun Indonesia tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Palestina. Hasil Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011 pun juga memberikan kabar buruk bahwa siswa kelas IV Indonesia berada di urutan ke 42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428. Di bawahnya ada Qatar, Oman, dan Maroko.

Sementara dalam Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengukur kecakapan siswa untuk usia 15 tahun dalam mengimplimentasikan pengetahuannya guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia nyata pun juga rendah. Hasil dari tahun 2003, 2006, dan 2009 menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berada di urutan buncit. Untuk laporan PIRLS 2012, data menunjukkan bahwa Indonesia berada di nomor 2 paling terakhir sebelum Peru dari 66 negara dan 3 negara bagian, yakni dengan nilai rata-rata 382. Kita bisa bandingkan dengan Singapura dengan nilai rata-rata 551 dan Malaysia dengan nilai rata-rata 420. Bagaimana hasil studi Trends in International Mathematics and Science atau TIMSS di 2015 dan hasilnya rampung di 2016, selanjutnya dipublikasikan di 2017, maka kita tunggu saja hasilnya. Kemungkinan besar, kondisinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan berarti bahwa kita selalu berpikiran negatif terhadap kualitas pendidikan kita sendiri, namun begitulah kita dan atau Indonesia yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan masa lalu, yang kemudian selalu mengulang kesalahan pengelolaan pendidikan di hari esoknya.

Pertanyaannya adalah mengapa dunia pendidikan kita selalu terpuruk dan mengapa anak-anak Indonesia yang seharusnya mampu menjadi generasi emas bagi keberlangsungan bangsa ke depan ternyata belum mampu memberikan energi positif bagi kemajuan pendidikan dan bersama? Memang diakui maupun tidak, kita mungkin selama ini sudah berbangga diri karena sudah memiliki sejumlah anak negeri yang mendapatkan medali emas, perunggu atau perak di pentas internasional. Namun kendatipun demikian, bila dihitung, jumlahnya hanya segilintir orang ketimbang jumlah total anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebanyakan anak negeri kita justru selama ini belum dan tidak memeroleh dunia pembelajaran yang akomodatif bagi pembangunan dan pengembangan bakatnya. Lihat saja, dalam dunia berhitung, anak-anak kita lebih banyak diajarkan pada wilayah-wilayah teknis belaka bagaimana seharusnya menambah, mengurangi, mengalikan, dan membagi. Pengajarannya hanya berhenti sampai di situ. Sementara mengajak mereka untuk bernalar sangat minus.

Akhirnya ketika mereka diajak melakukan logika atau bernalar, itu pun menjadi kesulitan. Dalam dunia sains pun juga demikian. Anak-anak kita hanya diajarkan menghafal dan menghafal materi, bukan mengajak mereka melakukan pengembaraan intelektual dengan menawarkan pelbagai persoalan yang dihadapi dunia nyata untuk dipecahkan. Sains selama ini tidak membelajarkan anak-anak didik agar mereka mengetahui apa yang melatarbelakangi kemunculan pengetahuan dan bagaimana selanjutnya harus menyikapinya. Dalam dunia membaca pun juga demikian dan ini menjadi sebuah fakta tak terbantahkan.

Sesungguhnya, minusnya minat anak didik dalam membaca dipicu oleh minusnya keinginan dan inisiatif pengajarnya dalam membaca. Pengajar adalah figur dalam sekolah dan bagi anak didik sehingga apa yang dilakukan pengajarnya kemudian akan ditiru oleh anak-anak didiknya. Mengapa anak didik kemudian menjadi sangat rendah dalam membaca, ini selanjutnya terjadi karena tidak dan belum ada lingkungan yang mendukung bagi terbentuknya tradisi serta budaya membaca bagi para siswa.

Setengah Hati

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di republik ini. Hanya beberapa sekolah yang kemudian dibolehkan untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2013 selama sekolah bersangkutan memiliki kesiapan dalam banyak hal. Tentu, dua wajah kurikulum yang sama-sama dilaksanakan ini sesungguhnya disebut sebagai pelaksanaan kurikulum setengah hati dan ini mengakibatkan wajah pendidikan kita tidak jelas.

Namun terlepas dari sikap pemerintah sendiri yang setengah hati dalam konteks antara implimentasi KTSP dan Kurikulum 13, maka wajah kurikulum apapun namanya harus mampu membawa dan melahirkan paradigma baru dalam memandang sebuah implimentasi pendidikan yang global. Pendidikan global adalah bagaimana setiap satuan mata pelajaran memiliki capaian-capaian yang terukur dan kemudian tidak sempit dalam memahami setiap tujuan yang ingin dicapai. Tidak menjadi persoalan ketika capaian mikro dalam setiap mata pelajaran harus diperoleh serta ukurannya kemudian berada di atas kertas.

Terlepas dari itu, capaian makro pun dalam setiap mata pelajaran juga harus diperjelas. Apabila satuan mata pelajaran tersebut bernama matematika, maka tujuannya bukan berhenti pada suksesnya mengalikan, menambahkan, mengurangi, dan membagi. Lebih dari itu adalah bagaimana siswa selanjutnya mampu membaca fenomena alam dengan kekuatan nalar yang tinggi sehingga hitung-hitungan pembacaan fenomena kemudian dapat dikacamatakan secara matematis. Satuan mata pelajaran tersebut juga bisa terjadi kepada satuan mata pelajaran lain. Sekali lagi, tantangan pendidikan ke depan adalah sangat global dan mengglobal. Tentu, ini kemudian perlu menjadi landasan dalam melangkah untuk dunia pendidikan kita ke depannya. Semoga…

Ujian Nasional untuk Peradaban

Banjarmasin Post_Kamis_23 April 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/23/ujian-nasional-untuk-peradaban)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Tulisan Prof. Dr. Wahyu M.S berjudul Sakralitas Ujian Nasional Ternoda menyebutkan bahwa kecurangan terjadi akibat ada pihak dari percetakan yang melakukan unggah item soal ke google drive dengan motif yang dipastikan untuk kehancuran pendidikan (Banjarmasin Post, 20 April 2015). Sedangkan M Syamsuri dengan tulisannya berjudul Kecurangan UN Tanggung Jawab Siapa? Lebih membahas siapakah yang harus bertanggung jawab, apakah pusat ataukah daerah (Banjarmasin Post, 22 April 2014). Untuk tulisan saudara M Syamsuri, saya mengatakan menjadi tanggung jawab bersama. Namun terlepas dari hal tersebut, saya kemudian harus mengatakan secara tegas bahwa apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengenai UN dikembalikan kepada khittah awal sebagai evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk merangkum capaian belajar siswa. Bahkan dalam surat keterangan lulus nanti, kemudian akan dijabarkan sejumlah item materi yang di-UN-kan sehingga siswa, guru, dan orang tua kemudian bisa menilai sejauh mana capaian belajar yang dicapai anak didiknya, itu kemudian perlu didukung secara bersama.

Mungkin, apa yang dimaksud oleh Mendikbud adalah didasarkan pada interpretasi pemahaman terhadap UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang evaluasi belajar. Memang pada satu sisi, itu dapat dibenarkan dan kita semua memiliki persepsi yang kurang lebih sama, namun terkadang juga tetap rumit untuk benar-benar menentukan apakah capaian belajar siswa benar-benar sudah sesuai harapan atau tidak yang kemudian disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan kepentingan daerah dan nasional. Sebab selain untuk mengetahui capaian belajar, UN juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi satu daerah tertentu mengenai kualitas pendidikan masyarakat didiknya yang kemudian disebut sebagai pemetaan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap tidak dan kurang sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetesi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sebagai acuannya.

Ujian Kejujuran

Tujuan mendasar pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia disebut beradab dan berkualitas apabila di dalam dirinya sudah tertanam semangat hidup untuk menolak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, anti-merusak keadaban publik, anti-meruntuhkan moralitas, anti-menggerus nilai-nilai keluruhan hidup yang didasarkan pada prinsip kejujuran, dan begitu seterusnya. Pendidikan, mengutip pendapat Driyarkara, memiliki tujuan memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Pribadi dan kepribadian manusia selanjutnya dipimpin dengan cara sedemikian rupa agar bisa berdiri, bergerak, bersikap, dan bertindak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Sejalan dengan itu, Romo Mangun Wijaya kemudian juga mengatakan bahwapendidikan adalah proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menambahkan kesadaran sosial, kemudian diperlukan adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada.

Dalam konteks ujian nasional yang sudah selesai dilalui untuk siswa sekolah menengah atas (yang disusul siswa menengah pertama dan sederajat) oleh sebagai sebuah ujian kejujuran bagi semua, maka kedua tokoh pemikiran pendidikan tersebut baik Driyarkara maupun Romo Mangun Wijaya sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ujian pendidikan apapun namanya, termasuk ujian nasional merupakan sebuah latihan diri untuk menempa kedewasaan dan kematangan diri dalam menjalani dan mengerjakan setiap item soal secara penuh bertanggung jawab, secara mandiri, selalu penuh dengan kerja keras atas usaha sendiri dan mandiri, tidak meminta pertolongan pihak lain dalam ikut serta mengerjakan setiap item soal, dan bahkan menolak apabila ditawari untuk mendapatkan bantuan menjawab item soal, merasa puas dengan hasil yang dikerjakannya serta bangga atas usaha sendiri. Di sinilah benang merah yang ingin disampaikan bahwa ujian nasional jangan sampai direcoki kerja-kerja culas pihak tertentu yang semata ingin memuluskan anak didiknya yang kemudian justru mereduksi serta menghancur-leburkan hakikat pendidikan itu sendiri sebagai upaya memanusiakan manusia.

Tentu, tatkala hal-hal demikian dapat ditunaikan secara terbuka dan jujur, pintu masa depan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya ketika ujian nasional dilalui dengan penuh praktik-praktik culas dengan memberikan kemudahan mencontek dan memberikan contekan kepada peserta ujian nasional, maka sampai kapanpun kualitas pendidikan kita akan terus terpuruk. Analoginya adalah ujian nasional yang penuh dengan pelaksanaan jujur dan kejujuran akan mempermudah pemerintah pusat untuk memetakan daerah-daerah dengan mutu pendidikan yang terus mendapat pembinaan dan pelatihan. Sebaliknya, ujian nasional dengan praktik tidak jujur akan kian menutup harapan untuk bisa bersama membangun pendidikan yang berkualitas sebab pemerintah pusat tidak bisa mendeteksi daerah-daerah mana yang harus mendapat pembinaan dan pelatihan, termasuk daerah mana yang harus terus digenjot mutunya. Pikiran sempit dan kerdil yang tidak mau menerima kelemahan karena dianggap memalukan daerah dan lembaga tertentu tentunya kemudian harus dijauhkan dari framework para pemangku kebijakan di daerah mulai dari pemerintah daerah hingga sekolah apabila masih memiliki kesadaran profetis untuk mau maju. Dengan demikian, kunci pembangunan manusia seutuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Kesuksesan ujian nasional dari awal hingga akhir pun menjadi tanggung jawab kolektif, terutama di daerah. Semoga kita semua berani dan rela menerima hasil ujian nasional dengan penuh kejujuran demi kemajuan bersama walaupun rasanya sangat pahit. Pahit karena minum obat demi sehat adalah harapan semua dari pada manis serta enak yang memabukkan namun menjadi racun bagi masa depan kehidupan. Semoga kita dapat banyak belajar agar semakin menjadi bangsa yang arif dan bijaksana dalam menata pendidikan yang beradab dan bermartabat serta berkualitas menuju pendidikan yang beradab.

Opsi Deradikalisasi Gegabah

Banjarmasin Post_Senin, 6 April 2015 00:36 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/06/opsi-deradikalisasi-gegabah)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul Fobia dan Radikalisme sangat menarik untuk diulas secara lebih mendalam. Dalam Tajuk tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sepertinya mengalami ketakutan sangat luar biasa mencermati kondisi fenomena negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) yang kian menggila di republik tercinta ini. Akibat ketakutan yang berlebihan tersebut, pemerintah melalui Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir 22 situs media Islam (2/04/2015).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan memblokir puluhan situs media Islam yang konon dianggap mengajarkan Islam garis keras akan menghentikan gerakan ISIS di negeri ini? Adakah hubungan signifikan antara pemblokiran situs media Islam dengan ISIS serta menjamurnya radikalisme agama di republik ini? Apakah radikalisme agama muncul akibat banyaknya situs Islam yang konon disebut garis keras? Apakah pemerintah kemudian memiliki standar baku yang disebut situs Islam garis keras? Yang lebih ironis lagi adalah mengapa Kemenkominfo kemudian langsung mengamini permintaan BNPT untuk memblokir situs-situs media Islam dengan begitu cepatnya? Mengapa Kementerian Agama tidak dilibatkan untuk bersama-sama mengkaji mengenai situs-situs Islam yang konon disebut menyebarkan ajaran garis keras? Apakah BNPT sudah memiliki standar baku yang kemudian memberikan justifkasi bahwa situs-situs media Islam tersebut dinamakan garis keras dan begitu seterusnya?

Terlepas apapun jawabannya, selama opsi kebijakan dalam rangka menangkal radikalisasi Islam atau deradikalisasi tersebut hanyalah sebuah tindakan gegabah, maka sampai kapanpun persoalan mendasar tentang kehidupan beragama tidak akan pernah selesai dan dapat diselesaikan secara arif serta bijaksana. Menjadi sangat prematur apabila menyebut bahwa situs media Islam tertentu disebut beraliran keras walaupun memang secara kasat mata, ada juga beberapa situs media Islam yang secara terang-terangan meneriakkan “jihad fisabillah” dalam konteks tertentu. Ini memang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran situs media Islam yang sudah diproduksi pemerintah kemudian memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa rezim sepertinya tidak memiliki jalan penyelesaian yang lebih solutif. Seolah dengan memblokir, persoalan tentang Islam garis keras akan selesai. Ini yang kemudian disebut sebagai kebijakan cita rasa balsem, hanya mengobati luka luarnya saja, namun luka dalamnya tetap sakit dan sangat perih.

Dengan demikian, pemerintahan saat ini kemudian semakin mempertontonkan ketidakmampuannya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan beragama. Sesungguhhnya, tatkala kebijakan gegabah ini dibuat, justru akan semakin mendorong kelompok-kelompok beragama yang konon disebut keras akan semakin melakukan reaksi. Keras dalam konteks ini adalah merasa tidak terima ketika disebut sebagai aliran keras. Mereka berpandangan bahwa pemerintah sudah memberikan single truth claim bahwa dirinya harus dibatasi ruang gerak dan geriknya dalam menjalankan ibadah. Persoalannya adalah inikah yang diinginkan pemerintah saat ini di bawah nahkoda Mr. Presiden Joko Widodo. Apakah dengan kebijakan seperti ini, hal tersebut selanjutnya kian menambah suasana yang panas dalam kehidupan umat beragama. Seakan-akan kebijakan pemblokiran situs-situs media Islam ibarat menggoreng keadaan umat beragama yang sudah merasa dipojokkan dengan label garis keras.

Tentu, kebijakan sedemikian perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai menjadi buah simalakama baik bagi pemerintah maupun bagi kehidupan berbangsa serta bernegara agar hal tersebut tidak menjadi bencana bagi kehidupan umat beragama. Selanjutnya publik kemudian tidak ingin memberikan sebuah pembenaran bahwa apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan bentuk nyata dari kebingungan pemerintah dalam menangkal bencana beragama atau hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengalihkan isu dari persoalan-persoalan hukum dan politik di negeri yang benar-benar kacau balau, sebut saja tentang kebijakan Menkumham Yasonna H. Laoly dan persoalan-persoalan lainnya (baca: realitas)

Akar Kekerasan dalam Beragama
Dalam pendekatan pluralisme, semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan; tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, brutalitas, permusuhan, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, agama yang benar kemudian hanyalah para penganut ajaran agama bersangkutan yang mengatakannya. Dengan kata lain, setiap para penganut pada setiap agama yang dianutnya sudah pasti mengatakan paling benar. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika agama disebut sebagai sumbu yang memicu tindakan-tindakan kekerasan. Dalam pendekatan sosiologi agama, maka yang menyebabkan kekerasan dalam beragama kemudian dapat disebabkan beberapa hal. Pertama adalah tentang sempitnya pemahaman atas agama (bukan beragama). Kurangnya pengetahuan tentang agama akan melahirkan sempitnya dalam menjalankannya dalam beragama. Apakah fenomena ISIS terjadi akibat mereka yang menjadi pengikut karena sempitnya pemahaman atas agama, inilah yang kemudian menjadi catatan dan diskusi bersama. Jalan yang bisa ditempuh dalam menangkal radikalisasi akibat sempitnya pemahaman atas agama adalah perlu kampanye Islam yang damai. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dan dengan pertumpahan darah, itulah wajah Islam. Kantong-kantong gerakan Islam damai kemudian harus dimasifkan di banyak tempat, seluruh daerah di republik ini. Abdurrahman Wahid menyebutnya pribumisasi Islam sebagai jalan membangun kehidupan beragama yang damai; Nurcholis Madjid menamakannya dengan Islam inklusif. Kedua adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya dapat menjadi trigger yang sangat mudah menggiring masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Akibat kondisi masyarakat yang miskin, maka mereka sangat rela hati menjadi pengikut kelompok tertentu selama kebutuhan sandang dan pangannya kemudian dipenuhi oleh yang memberikan jaminan. Oleh karenanya, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pergantian rezim, termasuk rezim saat ini sesungghnya bisa menjadi salah satu pemicu tentang warga yang siap menjadi pengikut ISIS, yang konon digaji 150 juta per bulan, terlepas faktor-faktor lain yang kian menguatkan beberapa dan banyak warga untuk bergabung dengan ISIS (baca: realitas). Oleh sebab itu, inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Kontroversi Remisi untuk Koruptor

Sinar Harapan_Selasa, 17 Maret 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/03/17/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Wacana pemberian remisi, pengurangan masa hukuman, dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kini menjadi bola panas yang menggelinding sangat kencang di ruang publik. Wacana tersebut ibarat menggoreng suasana yang sedang panas tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada dalam masa kegelapan (baca: realitas). Yang dilontarkan Yasonna adalah pemberian remisi kemudian tidak perlu minta restu terhadap KPK. Dengan kata lain, pemerintah bisa saja memberikan remisi apabila hal tersebut diperlukan dan dirasa sangat penting. Yasonna selanjutnya berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut mengatur narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika yang tidak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat. Pertimbangan yang digunakan Yasonna adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, pemberian remisi kemudian menjadi hak setiap narapidana, tidak terkecuali mereka yang melakukan kejahatan negara dalam konteks tindak korupsi.

Yang menjadi titik persoalan adalah apakah Yasonna tidak lagi mampu membedakan antara narapidana korupsi dengan narapidana pada umumnya. Hanyalah seorang Yasonna yang kemudian bisa menjawab itu. Namun terlepas dari hal tersebut, pandangan Menteri Hukum dan HAM era Joko Widodo ini sebenarnya sudah tidak lagi bisa membedakan siapakah yang pantas mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan remisi. Pikiran Yasonna yang berpandangan bahwa tindakan korupsi kemudian merupakan sebuah kejahatan biasa yang tidak merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak sangat jelas merupakan sebuah pikiran yang sesat serta menyesatkan. Ada sebuah pandangan dalam dirinya bahwa tindakan korupsi yang sangat jelas merugikan uang negara kemudian disamakan dengan seseorang yang mencuri ayam atau sapi. Padahal apabila dianalisa secara kritis, dua tindakan melanggar hukum tersebut memiliki dampak secara berbeda. Mencuri ayam atau sapi adalah kejahatan yang hanya berdampak secara personal, tidak merugikan kepentingan orang banyak. Sementara tindak korupsi sangat jelas merugikan hajat orang banyak. Sebut saja, data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 selama kurun waktu 2003-2013 kemudian memberikan sebuah ilustrasi sangat pahit bahwa sudah banyak jutaan anak-anak Indonesia kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan akibat tindakan para koruptor. Kasus korupsi BLBI, proyek Hambalang, dan banyak tindakan korupsi lainnya yang dilakukan para koruptor kian menambah deretan panjang bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan maha luar biasa, yang berdampak sistemik bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tak tanggung-tanggung, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) selanjutnya mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Korupsi merusak generasi kehidupan bangsa. Korupsi memiskinkan jutaan rakyat di republik ini. Akibat tindakan korupsi, banyak rakyat kemudian harus hidup kelaparan. Bukti lain mengenai beras miskin atau raskin yang didistribusikan kepada rakyat kelas menengah ke bawah dengan kualitasnya yang sangat buruk juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran yang cukup untuk memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Anggaran untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sudah ditilep dan masuk ke kantong-kantong pribadi dan kelompok tertentu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Lonceng Mendukung Korupsi
Secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau setengah terbuka, dan diakui maupun tidak, apa yang kemudian dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang remisi bagi koruptor merupakan sebuah lonceng yang justru mendukung korupsi di republik tercinta ini. Korupsi kemudian bukan untuk diberantas, namun harus ditumbuhkan dengan sedemikian subur. Pernyataan tersebut memberikan angin segar bagi para koruptor untuk semakin menghidup udara bebas untuk selanjutnya bisa melakukan tindakan korupsi-tindakan korupsi lain. Akibatnya, tindakan korupsi akan kian menggila di banyak sektor. Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan representasi negara sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahan saat ini di bawah nahkoda Mr. Joko Widodo tidak memiliki komitmen serius dalam konteks pemberantasan korupsi atau mungkin saja pemerintahan saat ini memiliki komitmen nyata untuk menumbuh-suburkan korupsi. Memberikan remisi selanjutnya adalah jawaban bagi upaya untuk memberikan dukungan terhadap korupsi. Dengan kata lain, tindakan korupsi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sah-sah saja dan tidak perlu diributkan.

Lukai Rakyat
Hati rakyat tentu sangat terluka atas apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna. Rakyat merasa bahwa pemimpin saat ini bukan lagi bekerja bagi hajat hidup orang banyak, tidak melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak menunjukkan kinerja dan prestasi kinerja yang membanggakan publik, dan gagal membebaskan negeri ini dari kehancuran. Rakyat sudah berpandangan sangat kecewa bahwa apa yang diperlihatkan pemimpinnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Amanat rakyat bermakna berbuat sebesar-besar bagi hajat hidup orang banyak, hal tersebut sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Janji untuk melayani hanya manis di bibir saja dan di atas kertas, namun secara praksis kemudian melenceng. Rakyat benar-benar merasa dikadali dan dibohongi atas janji yang selama ini digembar-gemborkan oleh Mr. Joko Widodo yang konon sudah memilih para anak buahnya, yang siap bekerja untuk rakyat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah salah satu anak buah Presiden Joko Widodo yang sudah beberapa kali melahirkan kebijakan blunder, termasuk yang akan memberikan banyak keistimewaan bagi para koruptor yang disebut remisi. Selanjutnya, kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tinggal menilai saja walaupun belum sampai satu semester pemerintahan, apakah pemerintahan saat ini benar-benar menjalankan amanat rakyat ataukah tidak. Remisi untuk koruptor sangat nyata merupakan salah satu bentuk konkret mengenai gagalnya menjalankan amanat rakyat.

Urgensi Pendidikan Transformatif

Banjarmasin Post_Senin, 16 Maret 2015 00:24 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/16/urgensi-pendidikan-transformatif)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Banyak persoalan pendidikan yang menimpa republik ini. Salah satu persoalan tersebut adalah mengenai tawuran antar pelajar. Rabu kemarin (11/03/2015), telah terjadi tragedi pendidikan di Mulawarman, Banjarmasin, tepatnya antara siswa SMAN 2 dan SMKN 5 Banjarmasin dimana siswa SMKN 5 mengepung area SMAN 2 dan siap melakukan penyerangan. Untungnya, itu tidak berujung dengan adu fisik yang menelan korban. Tragedi itu berawal dari tulisan status yang ditulis di jejaring sosial facebook oleh siswa SMAN 2 yang konon menjelekkan siswa SMKN 5. Setali tiga uang, tentu, sudah pasti masih banyak kekerasan lain dalam dunia pendidikan yang menghantam republik ini dan kemudian sudah menghancurkan masa depan bangsa (baca: realitas), yang tidak bisa diuraikan satu per satu. Pertanyaannya adalah ada apakah dengan pendidikan kita? Apakah pendidikan yang diselenggarakan saat ini gagal menanamkan persaudaraan antar sesama. Karena sebuah persoalan sepele, para pelajar selanjutnya menggunakan kekerasan sebagai jalan terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendidikan yang selama ini dilakukan kemudian hanya mampu mencerdaskan siswa di atas kertas, akan tetapi mereka sangat kering dengan kekuatan emosi sehingga kejiwaannya selalu labil? Tentu, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat varian, namun poin penting yang bisa dijelaskan adalah bahwa itulah potret pendidikan di republik tercinta ini. Pendidikan tidak mendekatkan anak didik kepada keinginan dan motivasi diri untuk bisa berperilaku baik dengan yang lain.

Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar. Angka itu melonjak tajam lebih dari 100% pada 2011, yakni 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pada Januari-Juni 2012, telah terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. Sementara pada 2013 sepanjang Januari hingga Oktober, sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyebutkan, dari 229 kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 139 kasus. Bila membaca kejadian demi kejadian yang menghantam pendidikan di republik tercinta ini akibat tawuran antar pelajar, hal tersebut tentu membuka satu gambaran bahwa pendidikan bukan lagi mengajarkan kesunyatan dan kebaikan. Pendidikan tidak berbicara tentang bagaimana sebuah bangunan kehidupan selanjutnya dikemas dengan sedemikian indah. Pendidikan sebagaimana yang sedang diberlangsungkan adalah justru selalu memberikan hamparan persoalan kepada para pelajar. Seharusnya pendidikan untuk memanusiakan manusia, ini justru mendehumanisasikan manusia. Pengertiannya adalah pemanusiaan manusia dijalankan melalui pembentukan kepribadian jati diri siswa yang kondusif dan konstruktif, sedangkan dehumanisasi manusia adalah dijalankan dengan menjauhkan siswa dari pembangunan kelemahlembutan dalam hidup. Pendekatan pendidikan yang dibangun hanya menuju kepada kekuatan kognisi padahal peran kognisi dalam kehidupan sosial sangatlah rendah. Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi.

Cambuk Keras

Beberapa preseden buruk yang terjadi dalam dunia pendidikan kemudian perlu menjadi sebuah cambuk keras bagi negara (pemerintah). Negara selanjutnya diminta semakin bekerja keras dengan menata kembali kurikulum pendidikan yang dialogis dan konstruktif bagi pembangunan karakter anak didik. Pendidikan adalah modal dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Pendidikan menjadi fondasi sangat mendasar bagaimana masa depan bangsa selanjutnya dibentuk dan dimajukan dengan sedemikian rupa. Pendidikan memberikan semangat substansial bagi perjalanan kehidupan di republik tercinta. Dengan pendidikan yang menjadi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negeri ini akan menjadi besar. Tentu, pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak negeri yang sedang berada di bangku pendidikan sudah semestinya dikerangkakan dalam konteks yang membangun semangat kebangsaan dan kebhinekaan. Pendidikan yang memberikan fondasi untuk menerima perbedaan secara niscaya merupakan sebuah hal tak terbantahkan.

Sementara Jean Piaget mendefinisikan pendidikan sebagai penghubung dua sisi, “di satu sisi, individu yang sedang tumbuh (dan) di sisi lain, nilai sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidikan untuk mendorong individu tersebut. Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang. Dengan demikian, pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak bangsa adalah pendidikan kultural. Pendidikan yang berbudaya adalah ketika pendidikan tersebut mewakili semangat untuk menghargai setiap yang berbeda. Tentu, sekolah sebagai lokomotif yang menghidupkan pendidikan kultural harus bisa menjadi gerbang terakhir dalam menyelamatkan kehidupan bangsa ke depannya. Pendidikan berbudaya adalah sebuah proses pendidikan yang bernilai positif. Pendidikan yang positif adalah pendidikan yang membasiskan diri pada pemantapan kejiwaan anak didik agar mereka menjadi subyek-subyek yang anti kekerasan. Setiap hal apa pun yang dijalaninya berbasiskan kepada pemanusiaan manusia.

Urgensi Praksis

Urgensi praksis pendidikan kultural merupakan sebuah harga mati untuk menjawab benang kusut bangsa agar tidak semakin mengalami banalitas. Ke depan, tantangan dan pelbagai persoalan yang sedang menghadang anak-anak bangsa semakin berat. Kita semua selanjutnya menghendaki agar jangan pernah terjadi kembali aksi-aksi yang dilakukan para remaja hanya karena persoalan-persoalan berbau tetek bengek. Anak-anak muda menjadi aset bangsa di masa depan sehingga mereka kemudian harus dirawat dan mendapatkan asupan pendidikan yang baik sekaligus humanis. Sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, anak-anak negeri yang sedang berada di bangku sekolah tentu memerlukan pendampingan sangat luar biasa agar mereka bisa berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang mencerdaskan dan melahirkan peradaban tinggi bagi kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Mengakhiri karut marut konflik yang berujung kepada kerugian material dan immaterial harus segera disudahi. Semakin segera keluar dari kubangan konflik dan perselisihan menuju kepada perdamaian demi membangun masa depan yang baik menjadi harapan semua elemen bangsa. Marilah menjadi anak-anak negeri yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Marilah saling mendukung demi kemajuan bersama. Tragedi pendidikan yang selama ini sudah menghantam nasib anak-anak Indonesia harus disudahi. Marilah kita semua membangun prospek yang tinggi dengan melakukan yang terbaik agar dunia pendidikan kita benar-benar mampu menjadi panasea bagi kehidupan berbangsa. Inilah yang kemudian disebut pendidikan transformatif.

Memberantas Begal

Banjarmasin Post_Senin, 2 Maret 2015 00:48 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/02/memberantas-begal)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Memilukan dan mengenaskan! Itulah ungkapan yang sangat tepat untuk merefleksikan kejahatan meneror warga dengan aksi begal. Senjata membegal dengan kayu tajam, kayu balok, senjata tajam sejenis dan sejenisnya merupakan alat yang umumnya digunakan untuk menakut-nakuti warga agar kemudian merelakan barang yang dimilikinya diserahkan secara paksa kepada para pembegal. Aksi pembekalan biasanya terjadi di jalanan, terhadap para pengendara motor, mobil boks, truk sejenis, pemilik warung dengan cara-cara kekerasan. Aksi kekerasan terakhir dan terbaru kemudian terjadi di Pondok Aren, Tangeran Selatan dimana empat orang begal sedang beraksi yang hendak memepet korban, namun naas, satu orang berhasil diringkus warga karena terjatuh saat beraksi. Satu orang yang ditangkap tersebut kemudian dibakar hidup-hidup hingga gosong, yang sebelumnya ditelanjangi terlebih dahulu. Ironisnya, salah satu pelaku dari empat pembegal tersebut adalah seorang perempuan, berumur 20-an tahun (24/02/2015).

Selanjutnya menurut data Kepolisian Daerah Metro Jaya sepanjang Januari 2015, sudah terjadi 260 pencurian sepeda motor di Ibu Kota dan sekitarnya, yang sebagian besar dibegal. Ada 54 titik yang kerap dijadikan lokasi pembegalan. Dari 25 di antaranya di Jakarta, dan 29 lainnya tersebar di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tentunya, tidak menutup kemungkinan, daerah-daerah lain di republik ini juga ada potensi menjadi titik lokasi pembegalan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebegitu tidak amankah keamanan warga saat ini? Mengapa justru warga yang kemudian melakukan penghakiman atas tindakan pembegal? Apakah kepolisian dalam konteks ini kehilangan kepekaan atas kejahatan tersebut? Terlepas apapun jawabannya, kekerasan kejahatan semacam ini kini kerap menjadi tontonan yang sangat meresahkan warga. Mungkin, kita semua hanya mengetahui yang kebetulan saja terungkap ke publik lewat media, padahal aksi pembegalan di daerah-daerah lain yang tidak terberitakan lebih banyak terjadi (baca: realitas).

Pemicu Pembegalan
Tindakan pembegalan tidak akan terjadi apabila keamanan sekitar sudah dibangun dengan sedemikian rapi. Pembangunan keamanan tentunya perlu dimulai dari tingkat aparat penegak hukum, yakni kepolisian agar selalu memberikan keamanan kepada warganya. Untuk siang hari yang umumnya di jalanan sepi dan jauh dari keramaian, maka di situlah rentan terjadinya pembegalan. Kepolisian dalam konteks ini perlu memiliki langkah dan strategi membangunan keamanan di daerah-daerah yang sepi dan jauh dari keramaian publik. Asumsinya adalah tiadanya keramaian akan memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat rentannya aksi begal. Sebaliknya di daerah keramaian tidak demikian kendatipun dapat dimungkinkan memiliki tingkat kerawanan yang relatif sama ketika kepolisian bersama warga kemudian tidak mempunyai kewaspadaan tingkat tinggi.

Jalanan sepi, terutama di malam hari kemudian menjadi konteks lain yang juga bisa berpotensi menjadi titik tindakan begal oleh para pembegal. Apalagi kemudian dipicu oleh tiadanya lampu penerang jalan. Ini semakin menambah peluang dan kesempatan para pembegal untuk melakukan tindakan kejahatannya. Oleh sebab itu, kejahatan dalam bentuk apapun, termasuk aksi begal sebenarnya dapat terjadi kapanpun tatkala kesempatan kemudian muncul secara tiba-tiba. Kesempatan itu adalah akibat tiadanya lampu penerang jalan, sepinya dari keramaian, dan lain sejenisnya. Yang tak kalah pentingnya adalah warga mempertontonkan barang-barang mewah yang dapat mengundang keinginan jahat pembegal untuk melancarkan aksi begalnya. Dengan demikian, kejahatan akan datang sendiri ketika ada yang memberikan kesempatan demi hadirnya sebuah kejahatan.

Berantas Penadah
Persoalan lain yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan adalah banyaknya penadah yang menerima barang rampasan atau aksi begal kemudian. Hal demikian menjadi setali tiga uang yang terus menerus melahirkan aksi begal secara tiada henti walaupun lokasi dan penadanya sulit dideteksi. Dalam konteks ini, kita tidak bisa menafikan itu. Tidak akan ada aksi begal apabila tidak ada yang menerima hasil aksi begal tersebut untuk dijual kembali. Umumnya, penadah menjualnya dalam bentuk barang yang sudah disembelih demi menghindari jejak sebagai hasil rampasan dan lain seterusnya. Oleh sebab itu, kepolisian kemudian harus mengambil sikap tegas dengan adanya para penadah yang juga ikut menjadi pemicu terjadi aksi begal.

Tajamkan Taring Kepolisian
Mengapa para pembegal tidak pernah merasa takut dan jera untuk melakukan aksi begal, ini kemudian tidak terlepas dari fungsi kepolisian yang dianggap lemah dalam memberantas begal dan menangkapi para pembegal. Umumnya, yang selama ini dilakukan dalam konteks penyelesaian hanyalah berbentuk balsem, menyembuhkan penyakit kulit luarnya saja, tidak menyentuh kepada persoalan. Terlepas kini kepolisian sedang dihadapkan banyak masalah, sebut saja konflik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, oknum polisi yang melanggar kode etik, dan lain sejenisnya, kepolisian tetap harus menajamkan taringnya dalam rangka memberikan keamanan terhadap warganya. Jangan sampai warga yang kemudian melakukan main hakim sendiri terhadap para pelanggar kepentingan publik. Banyak hal yang kemudian perlu dibehani, mulai dari pembangunan marwah kepolisian sebagai pengayom dan pemberi rasa aman kepada warganya, menindak para pelaku kejahatan dengan sanksi tegas (bukan bersifat generik). Bahkan, kerjasama kepolisian dan warga untuk bersama menciptakan rasa aman kolektif kemudian harus dilakukan. Tentu, kepolisian jangan melabelkan diri sebagai institusi dan pelayan warga yang harus disembah-sembah sebab hal semacam inilah yang membuat warga menjadi tidak hormat kepada institusi kepolisian. Berikanlah kinerja pengayoman dan pembangunan rasa aman secara penuh tanggung jawab kepada warga apabila kepolisian ingin selalu berada di hati warganya.

Republik Kita Tanpa Marwah

Banjarmasin Post_Rabu, 11 Februari 2015 01:03 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/02/11/republik-kita-tanpa-marwah)

(Surat Terbuka untuk Mr. Presiden)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Apa yang kita bisa harapkan dari para pemimpin yang kehilangan kedaulatannya sendiri? Apa yang dapat diperbuat oleh “para aljogo” di republik ini yang memiliki mandat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara tatkala mereka sendiri telah menjadi “loyo dan diloyokan” oleh kepentingan sektoral?

Apa yang dapat mereka perbuat untuk rakyatnya ketika para penegak hukum juga tidak lagi berpihak kepada kedaulatan hukum sendiri? Bagaimana para penegak hukum akan mampu menjalankan tugasnya masing-masing ketika mereka sendiri kemudian terjebak kepada kepentingan masing-masing?

Ketika kondisi manusia-manusia yang diberi amanat tersebut telah dikalahkan oleh setan-setan politik yang berbau nyiyir dan menjijikkan, maka ke depan republik ini benar-benar sudah tak memiliki kedaulatan itu sendiri. Tentunya, kedaulatan tersebut berwajah banyak hal. Ini sungguh merupakan sebuah keadaan yang sangat ironis. Akhirnya, tuntutan untuk melakukan perubahan bagi bangsa yang progresif benar-benar dalam kondisi yang gelap gulita. Keharusan untuk kemudian dapat melepaskan bangsa dari ini para manusia barbar benar-benar sangat kesulitan. Harapan kolektif agar roda republik ini kemudian dapat berjalan baik dan bagus, itu pun masih sebatas lip service belaka.

Mimpi besar untuk melahirkan republik dengan mental bersih, kuat, dan berkarakter pun hanya menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Jalan dan perjalanan republik ini sangat dipastikan sedang terseok-seok di antara visi yang agung dengan kinerja pemimpinnya yang sangat payah dan memilukan.

Walaupun memasang dengan mimpi yang indah dan seksi, namun para pemimpinnya kemudian lebih sibuk mengurus dan mengurusi sesuatu yang tidak substansial bagi kehidupan bersama di atas segala-galanya, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang membanggakan serta dibanggakan. Pepatah bijak mengatakan, boleh saja bermimpin indah namun itu tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan tatkala tidak diiringi dengan kerja-kerja nyata untuk mencapai mimpi-mimpin indah tersebut.

Yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah mengapa republik ini tetap “sakit” walaupun sudah berganti presiden? Kini presiden kita adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 pilihan rakyat hasil dari reformasi 1998. Dengan kata lain, potret pemimpin kita saat ini kemudian menjadi sebuah realitas tak terbantahkan dimana presiden kita, yakni Joko Widodo memang sangat lemah atau lemah dalam mengelola dan menjalankan mandat rakyat.

Pertarungan dua lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia versus Komisi Pemberantasan Korupsi (baca: konon Partai Berlambang Moncong Putih ikut mengipas-ngipas suasana yang panas semakin panas sebagaimana yang kerap disolorohkan oleh Sang Plt. Sekreratis Jenderal) yang hingga ini belum selesai dan justru kian meruncing sana-sana.

Hal itu semakin menegaskan sebuah tesis bahwa Presiden Joko Widodo sedang dihadapkan ke dalam satu langkah yang membingungkan rakyatnya (bukan membingungkan bagi Presiden Joko Widodo sendiri), apa yang dapat serta bisa diperbuatnya. Seolah, ketika karut marut pertengkaran dua lembaga penegak hukum kian mengganas, justru bola liar dan panas tersebut dilemparkan ke publik. Tak ayal, ini kemudian memunculkan sejumlah pernyataan keraguan, apa yang sebetulnya sudah dilakukan presiden kita, apa yang membuat presiden terlalu banyak pertimbangan atas suasana mengambang dan tidak menguntungkan nasib republik ini, dan begitu seterusnya.

Kondisi tersebut ibarat air mendidih di atas 180 derajat (kalau perlu 260 derajat). Kita semua bisa membayangkan ketika air mendidih tersebut berada di atas rata-rata normalitas (silahkan anda tafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing). Ini kemudian memantik rasa kecewa dan amarah dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah keadaan tersebut memang disengaja dimunculkan atau jangan-jangan memang tidak bisa diselesaikan. Hanyalah Presiden Joko Widodo yang bisa menjawab itu.

Selama marwah dalam memimpin masih ada dan bisa dimunculkan, Presiden akan mampu berdiri tegak untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sebaliknya, ketika dia dikalahkan oleh “kepentingan asing”, maka di sinilah tamat marwah seorang presiden. Ini dapat dianalogikan dengan kewenangan presiden sedang dilucuti oleh mereka yang memiliki kekuatan lebih besar dan kuat di luar Istana, namun mampu mempengaruhi Istana.

Suara Jujur Rakyat
Rakyat yang telah memilih Joko Widodo dan ikut mengantarkan dirinya menduduki kursi Presiden Republik Indonesia di 9 Juli 2014 lalu dipastikan sangat sakit hati dan kecewa melihat dan mencermati sikap lemah presiden dalam membaca persoalan bangsa, terutama pertengkaran dua lembaga penegak hukum.

Rakyat berada dalam keadaan galau. Mengapa rakyat saat itu rela dan ikhlas memberikan suara politiknya kepada Joko Widodo karena menganggap dirinya akan mampu menerjamahkan suara akar rumput. Rakyat pemilih saat itu melihat sosok Joko Widodo yang populis, yang mampu mendengar suara rakyat, dan yang akan mampu memperjuangkan kehidupan bangsa.

Penampilannya yang sederhana memperlihatkan bahwa dirinya memang mampu bekerja dengan mengurangi banyak bicara (tidak seperti kebanyakan pemimpin yang suka ngomong alias cerewet namun miskin kerja). Penampilan dirinya yang memperlihatkan kesederhanaan mengilustrasikan bahwa dirinya bekerja atas dasar apa yang sedang dirasakan oleh rakyatnya.

Apabila rakyat kini dihadapkan kepada sebuah tontonan yang tidak menyamankan hati dan jiwa terkait “adu mulut” antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dibumbui oleh suara-suara dari pihak luar, di sinilah kecepatan dan ketangkasan seorang presiden sedang diuji, bukan kemudian mengulur-ulur waktu. Rakyat kini sedang menagih kerja cepat dan tangkas sang Mr. Presiden Joko Widodo dalam mengambil sikap tegas dan berani.

Deapreasiasi Jargon ‘Bukan Urusan Saya’

Banjarmasin Post, Kamis_22 Januari 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/22/deapreasiasi-jargon-bukan-urusan-saya)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tulisan saudara M Natsir Asnawi berjudul Mengapresiasi Jargon “Bukan Urusan Saya” (Banjarmasin Post, 21/01/15) menarik untuk dibahas, menyisakan kelemahan landasan berpikir secara epistemologis dan keadaan tersebut selanjutnya membuat saya harus ikut memberikan tanggapan dalam konteks meluruskan yang tidak dan belum lurus secara epistemologis. Dalam pembacaan saya terhadap isi tulisan tersebut, Presiden Joko Widodo seolah menegaskan bahwa ketika siapapun yang sudah masuk dalam daftar orang yang diburu lembaga penegak hukum, maka Joko Widodo kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Boleh saja orang berkomentar atas pernyataan Joko Widodo, namun dia tetap bergeming atas komentar tersebut. Dengan kata lain, selama orang yang dicalonkan Presiden belum berkekuatan hukum tetap, maka sang Presiden tetap bisa melanjutkannya hingga menuju pelantikan. Oleh karenanya, apabila yang bersangkutan kemudian tidak dilantik atau ditunda pelantikannya (bukan membatalkan) karena banyak pertimbangan, termasuk menungguh kejelasan status hukumnya. Yang selanjutnya perlu ditegaskan adalah apakah memang Joko Widodo menurut tafsiran saudara M Natsir sudah disebut Presiden yang menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Dalam persepsi M Natsir, Joko Widodo memang sudah menyerahkan sepenuhnya atau yang disebut bukan urusan saya, namun sudah menjadi bagian dari kerja lembaga penegak hukum.

Apa yang diulas oleh Saudara M Natsir tentang bukan urusan saya kurang dan tidak dilandasi pijakan berpikir yang kuat. Marilah kita ambil satu contoh yang kini sedang menjadi kontroversi mengenai penundaan (bukan pembatalan) pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Jauh-jauh hari sebelum Komjen Polisi Budi Gunawan mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR RI atau pasca menjadi calon tunggal Kapolri pilihan Joko Widodo, Budi Gunawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas gratifikasi dan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad (13/01/15) . Tentu, dalam perspektif etika publik mengutip pendapat Haryatmoko (baca: Etika Publik untuk Integritas Publik dan Politisi, 2011), seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mengalami cacat moral kendatipun asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung dengan sedemikian tinggi. Terlepas dari hal tersebut, yang bersangkutan harus perlu merasa dan mengkategorikan dirinya sebagai seseorang yang tidak patut menjadi pimpinan dalam sebuah korps lembaga tertentu. Ironisnya, kendatipun status tersangka sudah melekat terhadap diri Budi Gunawan, ternyata sikap seorang Presiden tidak tampak tegas, seolah tidak menggubris, membiarkannya ibarat bola salju yang menggelinding tanpa arah dan tujuan. Presiden tetap jalan lurus dimana jalan itu memang dianggap dirinya lurus tanpa menoleh kanan dan kiri.

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik dan banyak elemen publik memberikan tanggapan miring. Joko Widodo seolah mengabaikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Seharusnya keberadaan KPK sebagai lembaga yang bekerja untuk melakukan pemberantasan korupsi diperhatikan, hal ini benar-benar diabaikan. Joko Widodo selaku Presiden ke-7 yang ikut mendukung pemberantasan korupsi ternyata kemudian justru mendukung seseorang yang akan dilantik sebagai Kapolri kendatipun yang bersangkutan sudah mengalami cacat moral. Apakah ini yang mungkin disebut ‘bukan urusan saya’. Dengan kata lain, pelantikan (penundaan) tetap jalan, status tersangka juga tetap melekat terhadap seorang Budi Gunawan. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan ‘bukan urusan saya’ sesungguhnya tetap menjadi urusan seorang Presiden. Tatkala ada anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah sewajarnya juga menjadi urusan Presiden. Urusan dalam konteks ini adalah menarik pencalonan seorang Budi Gunawan. Presiden kemudian mengambil sikap tegas sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, bukan kemudian menggantungkan keadaan yang sudah sangat jelas berpotensi memperkeruh suasana (baca: realitas tentang konflik Polri). Oleh sebab itu, sudah seharusnya Presiden dalam konteks status Budi Gunawan sebagai seorang tersangka kemudian menyerahkan penanganannya kepada KPK. Presiden kemudian menarik pencalonan Budi Gunawan dan mengajukan calon baru untuk diajukan kembali ke Komisi III DPR RI.

Hal semacam inilah yang kemudian bisa menjernihkan keadaan dan meletakkan ‘bukan urusan saya’ menjadi ‘urusan saya’ karena ini berbicara tentang kepentingan publik. Boleh saja mengatakan bukan urusan saya dalam konteks penanganan secara hukum, namun secara moral dan etika publik, Presiden berkewajiban untuk mengambil sikap tegas dan berani.

Jangan Bias Makna

Oleh karenanya, apabila Saudara M Natsir “mengapresiasi jargon bukan urusan saya” sebagai hasil tafsiran atas kepemimpinan Joko Widodo adalah tidak tepat sebab kepemimpinan yang tidak mendengar suara rakyat disebut telah mengkhianati amanat rakyat. Kita semua tentu masih sangat ingat terhadap salah satu slogan Joko Widodo tatkala masih mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 lalu bahwa dia akan selalu mendengarkan suara rakyat, menjadi pendengar keluh kesah rakyat, bekerja untuk rakyat yang kemudian disederhanakan menjadi ‘dari kita untuk kita’. Sepertinya, kini hal tersebut sudah mulai menghilang. Memang juga benar bahwa kita tidak bisa mengukur prestasi Joko Widodo yang masih dalam hitungan bulan, setidaknya satu semester pertama kemudian dapat ditarik satu benang merah, apakah Presiden Joko Widodo benar-benar mendengar suara rakyat dan mewujudkan suara rakyat dalam bentuk-bentuk kebijakan yang berpihak untuk rakyat. Namun terlepas dari hal tersebut, kesan selama ini yang selalu menciptakan banyak kontroversi kebijakan dan kerap mulai publik menjadi indikator bahwa Joko Widodo sebagai Presiden pilihan rakyat selalu perlu diingatkan agar kembali mengingat janji-janji politiknya yang akan bekerja untuk rakyat.