Ujian Nasional untuk Peradaban

Banjarmasin Post_Kamis_23 April 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/23/ujian-nasional-untuk-peradaban)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di FKIP Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, penulis buku-buku tentang pendidikan

Tulisan Prof. Dr. Wahyu M.S berjudul Sakralitas Ujian Nasional Ternoda menyebutkan bahwa kecurangan terjadi akibat ada pihak dari percetakan yang melakukan unggah item soal ke google drive dengan motif yang dipastikan untuk kehancuran pendidikan (Banjarmasin Post, 20 April 2015). Sedangkan M Syamsuri dengan tulisannya berjudul Kecurangan UN Tanggung Jawab Siapa? Lebih membahas siapakah yang harus bertanggung jawab, apakah pusat ataukah daerah (Banjarmasin Post, 22 April 2014). Untuk tulisan saudara M Syamsuri, saya mengatakan menjadi tanggung jawab bersama. Namun terlepas dari hal tersebut, saya kemudian harus mengatakan secara tegas bahwa apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengenai UN dikembalikan kepada khittah awal sebagai evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk merangkum capaian belajar siswa. Bahkan dalam surat keterangan lulus nanti, kemudian akan dijabarkan sejumlah item materi yang di-UN-kan sehingga siswa, guru, dan orang tua kemudian bisa menilai sejauh mana capaian belajar yang dicapai anak didiknya, itu kemudian perlu didukung secara bersama.

Mungkin, apa yang dimaksud oleh Mendikbud adalah didasarkan pada interpretasi pemahaman terhadap UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang evaluasi belajar. Memang pada satu sisi, itu dapat dibenarkan dan kita semua memiliki persepsi yang kurang lebih sama, namun terkadang juga tetap rumit untuk benar-benar menentukan apakah capaian belajar siswa benar-benar sudah sesuai harapan atau tidak yang kemudian disebut kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan kepentingan daerah dan nasional. Sebab selain untuk mengetahui capaian belajar, UN juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi satu daerah tertentu mengenai kualitas pendidikan masyarakat didiknya yang kemudian disebut sebagai pemetaan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap tidak dan kurang sesuai dengan standar pendidikan nasional (SNP) yang terdiri dari 8 standar, yakni standar isi, standar proses, standar kompetesi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian sebagai acuannya.

Ujian Kejujuran

Tujuan mendasar pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, manusia disebut beradab dan berkualitas apabila di dalam dirinya sudah tertanam semangat hidup untuk menolak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lain, anti-merusak keadaban publik, anti-meruntuhkan moralitas, anti-menggerus nilai-nilai keluruhan hidup yang didasarkan pada prinsip kejujuran, dan begitu seterusnya. Pendidikan, mengutip pendapat Driyarkara, memiliki tujuan memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Pribadi dan kepribadian manusia selanjutnya dipimpin dengan cara sedemikian rupa agar bisa berdiri, bergerak, bersikap, dan bertindak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kebudayaan yang tinggi. Sejalan dengan itu, Romo Mangun Wijaya kemudian juga mengatakan bahwapendidikan adalah proses awal dalam usaha menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantaraan dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menambahkan kesadaran sosial, kemudian diperlukan adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada.

Dalam konteks ujian nasional yang sudah selesai dilalui untuk siswa sekolah menengah atas (yang disusul siswa menengah pertama dan sederajat) oleh sebagai sebuah ujian kejujuran bagi semua, maka kedua tokoh pemikiran pendidikan tersebut baik Driyarkara maupun Romo Mangun Wijaya sesungguhnya ingin menegaskan bahwa ujian pendidikan apapun namanya, termasuk ujian nasional merupakan sebuah latihan diri untuk menempa kedewasaan dan kematangan diri dalam menjalani dan mengerjakan setiap item soal secara penuh bertanggung jawab, secara mandiri, selalu penuh dengan kerja keras atas usaha sendiri dan mandiri, tidak meminta pertolongan pihak lain dalam ikut serta mengerjakan setiap item soal, dan bahkan menolak apabila ditawari untuk mendapatkan bantuan menjawab item soal, merasa puas dengan hasil yang dikerjakannya serta bangga atas usaha sendiri. Di sinilah benang merah yang ingin disampaikan bahwa ujian nasional jangan sampai direcoki kerja-kerja culas pihak tertentu yang semata ingin memuluskan anak didiknya yang kemudian justru mereduksi serta menghancur-leburkan hakikat pendidikan itu sendiri sebagai upaya memanusiakan manusia.

Tentu, tatkala hal-hal demikian dapat ditunaikan secara terbuka dan jujur, pintu masa depan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya ketika ujian nasional dilalui dengan penuh praktik-praktik culas dengan memberikan kemudahan mencontek dan memberikan contekan kepada peserta ujian nasional, maka sampai kapanpun kualitas pendidikan kita akan terus terpuruk. Analoginya adalah ujian nasional yang penuh dengan pelaksanaan jujur dan kejujuran akan mempermudah pemerintah pusat untuk memetakan daerah-daerah dengan mutu pendidikan yang terus mendapat pembinaan dan pelatihan. Sebaliknya, ujian nasional dengan praktik tidak jujur akan kian menutup harapan untuk bisa bersama membangun pendidikan yang berkualitas sebab pemerintah pusat tidak bisa mendeteksi daerah-daerah mana yang harus mendapat pembinaan dan pelatihan, termasuk daerah mana yang harus terus digenjot mutunya. Pikiran sempit dan kerdil yang tidak mau menerima kelemahan karena dianggap memalukan daerah dan lembaga tertentu tentunya kemudian harus dijauhkan dari framework para pemangku kebijakan di daerah mulai dari pemerintah daerah hingga sekolah apabila masih memiliki kesadaran profetis untuk mau maju. Dengan demikian, kunci pembangunan manusia seutuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Kesuksesan ujian nasional dari awal hingga akhir pun menjadi tanggung jawab kolektif, terutama di daerah. Semoga kita semua berani dan rela menerima hasil ujian nasional dengan penuh kejujuran demi kemajuan bersama walaupun rasanya sangat pahit. Pahit karena minum obat demi sehat adalah harapan semua dari pada manis serta enak yang memabukkan namun menjadi racun bagi masa depan kehidupan. Semoga kita dapat banyak belajar agar semakin menjadi bangsa yang arif dan bijaksana dalam menata pendidikan yang beradab dan bermartabat serta berkualitas menuju pendidikan yang beradab.

Opsi Deradikalisasi Gegabah

Banjarmasin Post_Senin, 6 April 2015 00:36 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/04/06/opsi-deradikalisasi-gegabah)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul Fobia dan Radikalisme sangat menarik untuk diulas secara lebih mendalam. Dalam Tajuk tersebut dijelaskan bahwa pemerintah sepertinya mengalami ketakutan sangat luar biasa mencermati kondisi fenomena negara Islam Irak dan Syiria (ISIS) yang kian menggila di republik tercinta ini. Akibat ketakutan yang berlebihan tersebut, pemerintah melalui Kemenkominfo atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memblokir 22 situs media Islam (2/04/2015).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan memblokir puluhan situs media Islam yang konon dianggap mengajarkan Islam garis keras akan menghentikan gerakan ISIS di negeri ini? Adakah hubungan signifikan antara pemblokiran situs media Islam dengan ISIS serta menjamurnya radikalisme agama di republik ini? Apakah radikalisme agama muncul akibat banyaknya situs Islam yang konon disebut garis keras? Apakah pemerintah kemudian memiliki standar baku yang disebut situs Islam garis keras? Yang lebih ironis lagi adalah mengapa Kemenkominfo kemudian langsung mengamini permintaan BNPT untuk memblokir situs-situs media Islam dengan begitu cepatnya? Mengapa Kementerian Agama tidak dilibatkan untuk bersama-sama mengkaji mengenai situs-situs Islam yang konon disebut menyebarkan ajaran garis keras? Apakah BNPT sudah memiliki standar baku yang kemudian memberikan justifkasi bahwa situs-situs media Islam tersebut dinamakan garis keras dan begitu seterusnya?

Terlepas apapun jawabannya, selama opsi kebijakan dalam rangka menangkal radikalisasi Islam atau deradikalisasi tersebut hanyalah sebuah tindakan gegabah, maka sampai kapanpun persoalan mendasar tentang kehidupan beragama tidak akan pernah selesai dan dapat diselesaikan secara arif serta bijaksana. Menjadi sangat prematur apabila menyebut bahwa situs media Islam tertentu disebut beraliran keras walaupun memang secara kasat mata, ada juga beberapa situs media Islam yang secara terang-terangan meneriakkan “jihad fisabillah” dalam konteks tertentu. Ini memang tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, kebijakan pemblokiran situs media Islam yang sudah diproduksi pemerintah kemudian memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa rezim sepertinya tidak memiliki jalan penyelesaian yang lebih solutif. Seolah dengan memblokir, persoalan tentang Islam garis keras akan selesai. Ini yang kemudian disebut sebagai kebijakan cita rasa balsem, hanya mengobati luka luarnya saja, namun luka dalamnya tetap sakit dan sangat perih.

Dengan demikian, pemerintahan saat ini kemudian semakin mempertontonkan ketidakmampuannya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan beragama. Sesungguhhnya, tatkala kebijakan gegabah ini dibuat, justru akan semakin mendorong kelompok-kelompok beragama yang konon disebut keras akan semakin melakukan reaksi. Keras dalam konteks ini adalah merasa tidak terima ketika disebut sebagai aliran keras. Mereka berpandangan bahwa pemerintah sudah memberikan single truth claim bahwa dirinya harus dibatasi ruang gerak dan geriknya dalam menjalankan ibadah. Persoalannya adalah inikah yang diinginkan pemerintah saat ini di bawah nahkoda Mr. Presiden Joko Widodo. Apakah dengan kebijakan seperti ini, hal tersebut selanjutnya kian menambah suasana yang panas dalam kehidupan umat beragama. Seakan-akan kebijakan pemblokiran situs-situs media Islam ibarat menggoreng keadaan umat beragama yang sudah merasa dipojokkan dengan label garis keras.

Tentu, kebijakan sedemikian perlu dikaji lebih mendalam. Jangan sampai menjadi buah simalakama baik bagi pemerintah maupun bagi kehidupan berbangsa serta bernegara agar hal tersebut tidak menjadi bencana bagi kehidupan umat beragama. Selanjutnya publik kemudian tidak ingin memberikan sebuah pembenaran bahwa apa yang dilakukan Kemenkominfo merupakan bentuk nyata dari kebingungan pemerintah dalam menangkal bencana beragama atau hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengalihkan isu dari persoalan-persoalan hukum dan politik di negeri yang benar-benar kacau balau, sebut saja tentang kebijakan Menkumham Yasonna H. Laoly dan persoalan-persoalan lainnya (baca: realitas)

Akar Kekerasan dalam Beragama
Dalam pendekatan pluralisme, semua agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan; tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, brutalitas, permusuhan, dan lain sejenisnya. Selanjutnya, agama yang benar kemudian hanyalah para penganut ajaran agama bersangkutan yang mengatakannya. Dengan kata lain, setiap para penganut pada setiap agama yang dianutnya sudah pasti mengatakan paling benar. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika agama disebut sebagai sumbu yang memicu tindakan-tindakan kekerasan. Dalam pendekatan sosiologi agama, maka yang menyebabkan kekerasan dalam beragama kemudian dapat disebabkan beberapa hal. Pertama adalah tentang sempitnya pemahaman atas agama (bukan beragama). Kurangnya pengetahuan tentang agama akan melahirkan sempitnya dalam menjalankannya dalam beragama. Apakah fenomena ISIS terjadi akibat mereka yang menjadi pengikut karena sempitnya pemahaman atas agama, inilah yang kemudian menjadi catatan dan diskusi bersama. Jalan yang bisa ditempuh dalam menangkal radikalisasi akibat sempitnya pemahaman atas agama adalah perlu kampanye Islam yang damai. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan dan dengan pertumpahan darah, itulah wajah Islam. Kantong-kantong gerakan Islam damai kemudian harus dimasifkan di banyak tempat, seluruh daerah di republik ini. Abdurrahman Wahid menyebutnya pribumisasi Islam sebagai jalan membangun kehidupan beragama yang damai; Nurcholis Madjid menamakannya dengan Islam inklusif. Kedua adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan sesungguhnya dapat menjadi trigger yang sangat mudah menggiring masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Akibat kondisi masyarakat yang miskin, maka mereka sangat rela hati menjadi pengikut kelompok tertentu selama kebutuhan sandang dan pangannya kemudian dipenuhi oleh yang memberikan jaminan. Oleh karenanya, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa pergantian rezim, termasuk rezim saat ini sesungghnya bisa menjadi salah satu pemicu tentang warga yang siap menjadi pengikut ISIS, yang konon digaji 150 juta per bulan, terlepas faktor-faktor lain yang kian menguatkan beberapa dan banyak warga untuk bergabung dengan ISIS (baca: realitas). Oleh sebab itu, inilah yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Kontroversi Remisi untuk Koruptor

Sinar Harapan_Selasa, 17 Maret 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/03/17/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Wacana pemberian remisi, pengurangan masa hukuman, dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kini menjadi bola panas yang menggelinding sangat kencang di ruang publik. Wacana tersebut ibarat menggoreng suasana yang sedang panas tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada dalam masa kegelapan (baca: realitas). Yang dilontarkan Yasonna adalah pemberian remisi kemudian tidak perlu minta restu terhadap KPK. Dengan kata lain, pemerintah bisa saja memberikan remisi apabila hal tersebut diperlukan dan dirasa sangat penting. Yasonna selanjutnya berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut mengatur narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika yang tidak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat. Pertimbangan yang digunakan Yasonna adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu, pemberian remisi kemudian menjadi hak setiap narapidana, tidak terkecuali mereka yang melakukan kejahatan negara dalam konteks tindak korupsi.

Yang menjadi titik persoalan adalah apakah Yasonna tidak lagi mampu membedakan antara narapidana korupsi dengan narapidana pada umumnya. Hanyalah seorang Yasonna yang kemudian bisa menjawab itu. Namun terlepas dari hal tersebut, pandangan Menteri Hukum dan HAM era Joko Widodo ini sebenarnya sudah tidak lagi bisa membedakan siapakah yang pantas mendapatkan remisi dan tidak mendapatkan remisi. Pikiran Yasonna yang berpandangan bahwa tindakan korupsi kemudian merupakan sebuah kejahatan biasa yang tidak merugikan kepentingan hajat hidup orang banyak sangat jelas merupakan sebuah pikiran yang sesat serta menyesatkan. Ada sebuah pandangan dalam dirinya bahwa tindakan korupsi yang sangat jelas merugikan uang negara kemudian disamakan dengan seseorang yang mencuri ayam atau sapi. Padahal apabila dianalisa secara kritis, dua tindakan melanggar hukum tersebut memiliki dampak secara berbeda. Mencuri ayam atau sapi adalah kejahatan yang hanya berdampak secara personal, tidak merugikan kepentingan orang banyak. Sementara tindak korupsi sangat jelas merugikan hajat orang banyak. Sebut saja, data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 619,0 selama kurun waktu 2003-2013 kemudian memberikan sebuah ilustrasi sangat pahit bahwa sudah banyak jutaan anak-anak Indonesia kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan akibat tindakan para koruptor. Kasus korupsi BLBI, proyek Hambalang, dan banyak tindakan korupsi lainnya yang dilakukan para koruptor kian menambah deretan panjang bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan maha luar biasa, yang berdampak sistemik bagi hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tak tanggung-tanggung, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) selanjutnya mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Korupsi merusak generasi kehidupan bangsa. Korupsi memiskinkan jutaan rakyat di republik ini. Akibat tindakan korupsi, banyak rakyat kemudian harus hidup kelaparan. Bukti lain mengenai beras miskin atau raskin yang didistribusikan kepada rakyat kelas menengah ke bawah dengan kualitasnya yang sangat buruk juga menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran yang cukup untuk memberikan beras yang layak untuk dikonsumsi oleh rakyat. Anggaran untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sudah ditilep dan masuk ke kantong-kantong pribadi dan kelompok tertentu. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Lonceng Mendukung Korupsi
Secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau setengah terbuka, dan diakui maupun tidak, apa yang kemudian dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang remisi bagi koruptor merupakan sebuah lonceng yang justru mendukung korupsi di republik tercinta ini. Korupsi kemudian bukan untuk diberantas, namun harus ditumbuhkan dengan sedemikian subur. Pernyataan tersebut memberikan angin segar bagi para koruptor untuk semakin menghidup udara bebas untuk selanjutnya bisa melakukan tindakan korupsi-tindakan korupsi lain. Akibatnya, tindakan korupsi akan kian menggila di banyak sektor. Yasonna sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan representasi negara sudah memberikan sinyal bahwa pemerintahan saat ini di bawah nahkoda Mr. Joko Widodo tidak memiliki komitmen serius dalam konteks pemberantasan korupsi atau mungkin saja pemerintahan saat ini memiliki komitmen nyata untuk menumbuh-suburkan korupsi. Memberikan remisi selanjutnya adalah jawaban bagi upaya untuk memberikan dukungan terhadap korupsi. Dengan kata lain, tindakan korupsi dipandang sebagai sebuah tindakan yang sah-sah saja dan tidak perlu diributkan.

Lukai Rakyat
Hati rakyat tentu sangat terluka atas apa yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna. Rakyat merasa bahwa pemimpin saat ini bukan lagi bekerja bagi hajat hidup orang banyak, tidak melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak menunjukkan kinerja dan prestasi kinerja yang membanggakan publik, dan gagal membebaskan negeri ini dari kehancuran. Rakyat sudah berpandangan sangat kecewa bahwa apa yang diperlihatkan pemimpinnya adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Amanat rakyat bermakna berbuat sebesar-besar bagi hajat hidup orang banyak, hal tersebut sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Janji untuk melayani hanya manis di bibir saja dan di atas kertas, namun secara praksis kemudian melenceng. Rakyat benar-benar merasa dikadali dan dibohongi atas janji yang selama ini digembar-gemborkan oleh Mr. Joko Widodo yang konon sudah memilih para anak buahnya, yang siap bekerja untuk rakyat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah salah satu anak buah Presiden Joko Widodo yang sudah beberapa kali melahirkan kebijakan blunder, termasuk yang akan memberikan banyak keistimewaan bagi para koruptor yang disebut remisi. Selanjutnya, kita dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tinggal menilai saja walaupun belum sampai satu semester pemerintahan, apakah pemerintahan saat ini benar-benar menjalankan amanat rakyat ataukah tidak. Remisi untuk koruptor sangat nyata merupakan salah satu bentuk konkret mengenai gagalnya menjalankan amanat rakyat.

Urgensi Pendidikan Transformatif

Banjarmasin Post_Senin, 16 Maret 2015 00:24 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/16/urgensi-pendidikan-transformatif)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Banyak persoalan pendidikan yang menimpa republik ini. Salah satu persoalan tersebut adalah mengenai tawuran antar pelajar. Rabu kemarin (11/03/2015), telah terjadi tragedi pendidikan di Mulawarman, Banjarmasin, tepatnya antara siswa SMAN 2 dan SMKN 5 Banjarmasin dimana siswa SMKN 5 mengepung area SMAN 2 dan siap melakukan penyerangan. Untungnya, itu tidak berujung dengan adu fisik yang menelan korban. Tragedi itu berawal dari tulisan status yang ditulis di jejaring sosial facebook oleh siswa SMAN 2 yang konon menjelekkan siswa SMKN 5. Setali tiga uang, tentu, sudah pasti masih banyak kekerasan lain dalam dunia pendidikan yang menghantam republik ini dan kemudian sudah menghancurkan masa depan bangsa (baca: realitas), yang tidak bisa diuraikan satu per satu. Pertanyaannya adalah ada apakah dengan pendidikan kita? Apakah pendidikan yang diselenggarakan saat ini gagal menanamkan persaudaraan antar sesama. Karena sebuah persoalan sepele, para pelajar selanjutnya menggunakan kekerasan sebagai jalan terakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendidikan yang selama ini dilakukan kemudian hanya mampu mencerdaskan siswa di atas kertas, akan tetapi mereka sangat kering dengan kekuatan emosi sehingga kejiwaannya selalu labil? Tentu, jawaban atas pertanyaan tersebut sangat varian, namun poin penting yang bisa dijelaskan adalah bahwa itulah potret pendidikan di republik tercinta ini. Pendidikan tidak mendekatkan anak didik kepada keinginan dan motivasi diri untuk bisa berperilaku baik dengan yang lain.

Data Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada 2010, setidaknya terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar. Angka itu melonjak tajam lebih dari 100% pada 2011, yakni 330 kasus tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pada Januari-Juni 2012, telah terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. Sementara pada 2013 sepanjang Januari hingga Oktober, sebanyak 19 pelajar tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyebutkan, dari 229 kasus tawuran yang terjadi sepanjang 2013, jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 139 kasus. Bila membaca kejadian demi kejadian yang menghantam pendidikan di republik tercinta ini akibat tawuran antar pelajar, hal tersebut tentu membuka satu gambaran bahwa pendidikan bukan lagi mengajarkan kesunyatan dan kebaikan. Pendidikan tidak berbicara tentang bagaimana sebuah bangunan kehidupan selanjutnya dikemas dengan sedemikian indah. Pendidikan sebagaimana yang sedang diberlangsungkan adalah justru selalu memberikan hamparan persoalan kepada para pelajar. Seharusnya pendidikan untuk memanusiakan manusia, ini justru mendehumanisasikan manusia. Pengertiannya adalah pemanusiaan manusia dijalankan melalui pembentukan kepribadian jati diri siswa yang kondusif dan konstruktif, sedangkan dehumanisasi manusia adalah dijalankan dengan menjauhkan siswa dari pembangunan kelemahlembutan dalam hidup. Pendekatan pendidikan yang dibangun hanya menuju kepada kekuatan kognisi padahal peran kognisi dalam kehidupan sosial sangatlah rendah. Mengutip pendapat Driyarkara, pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia. Sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi.

Cambuk Keras

Beberapa preseden buruk yang terjadi dalam dunia pendidikan kemudian perlu menjadi sebuah cambuk keras bagi negara (pemerintah). Negara selanjutnya diminta semakin bekerja keras dengan menata kembali kurikulum pendidikan yang dialogis dan konstruktif bagi pembangunan karakter anak didik. Pendidikan adalah modal dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Pendidikan menjadi fondasi sangat mendasar bagaimana masa depan bangsa selanjutnya dibentuk dan dimajukan dengan sedemikian rupa. Pendidikan memberikan semangat substansial bagi perjalanan kehidupan di republik tercinta. Dengan pendidikan yang menjadi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negeri ini akan menjadi besar. Tentu, pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak negeri yang sedang berada di bangku pendidikan sudah semestinya dikerangkakan dalam konteks yang membangun semangat kebangsaan dan kebhinekaan. Pendidikan yang memberikan fondasi untuk menerima perbedaan secara niscaya merupakan sebuah hal tak terbantahkan.

Sementara Jean Piaget mendefinisikan pendidikan sebagai penghubung dua sisi, “di satu sisi, individu yang sedang tumbuh (dan) di sisi lain, nilai sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidikan untuk mendorong individu tersebut. Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang. Dengan demikian, pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak bangsa adalah pendidikan kultural. Pendidikan yang berbudaya adalah ketika pendidikan tersebut mewakili semangat untuk menghargai setiap yang berbeda. Tentu, sekolah sebagai lokomotif yang menghidupkan pendidikan kultural harus bisa menjadi gerbang terakhir dalam menyelamatkan kehidupan bangsa ke depannya. Pendidikan berbudaya adalah sebuah proses pendidikan yang bernilai positif. Pendidikan yang positif adalah pendidikan yang membasiskan diri pada pemantapan kejiwaan anak didik agar mereka menjadi subyek-subyek yang anti kekerasan. Setiap hal apa pun yang dijalaninya berbasiskan kepada pemanusiaan manusia.

Urgensi Praksis

Urgensi praksis pendidikan kultural merupakan sebuah harga mati untuk menjawab benang kusut bangsa agar tidak semakin mengalami banalitas. Ke depan, tantangan dan pelbagai persoalan yang sedang menghadang anak-anak bangsa semakin berat. Kita semua selanjutnya menghendaki agar jangan pernah terjadi kembali aksi-aksi yang dilakukan para remaja hanya karena persoalan-persoalan berbau tetek bengek. Anak-anak muda menjadi aset bangsa di masa depan sehingga mereka kemudian harus dirawat dan mendapatkan asupan pendidikan yang baik sekaligus humanis. Sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, anak-anak negeri yang sedang berada di bangku sekolah tentu memerlukan pendampingan sangat luar biasa agar mereka bisa berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang mencerdaskan dan melahirkan peradaban tinggi bagi kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Mengakhiri karut marut konflik yang berujung kepada kerugian material dan immaterial harus segera disudahi. Semakin segera keluar dari kubangan konflik dan perselisihan menuju kepada perdamaian demi membangun masa depan yang baik menjadi harapan semua elemen bangsa. Marilah menjadi anak-anak negeri yang saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Marilah saling mendukung demi kemajuan bersama. Tragedi pendidikan yang selama ini sudah menghantam nasib anak-anak Indonesia harus disudahi. Marilah kita semua membangun prospek yang tinggi dengan melakukan yang terbaik agar dunia pendidikan kita benar-benar mampu menjadi panasea bagi kehidupan berbangsa. Inilah yang kemudian disebut pendidikan transformatif.

Memberantas Begal

Banjarmasin Post_Senin, 2 Maret 2015 00:48 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/02/memberantas-begal)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Memilukan dan mengenaskan! Itulah ungkapan yang sangat tepat untuk merefleksikan kejahatan meneror warga dengan aksi begal. Senjata membegal dengan kayu tajam, kayu balok, senjata tajam sejenis dan sejenisnya merupakan alat yang umumnya digunakan untuk menakut-nakuti warga agar kemudian merelakan barang yang dimilikinya diserahkan secara paksa kepada para pembegal. Aksi pembekalan biasanya terjadi di jalanan, terhadap para pengendara motor, mobil boks, truk sejenis, pemilik warung dengan cara-cara kekerasan. Aksi kekerasan terakhir dan terbaru kemudian terjadi di Pondok Aren, Tangeran Selatan dimana empat orang begal sedang beraksi yang hendak memepet korban, namun naas, satu orang berhasil diringkus warga karena terjatuh saat beraksi. Satu orang yang ditangkap tersebut kemudian dibakar hidup-hidup hingga gosong, yang sebelumnya ditelanjangi terlebih dahulu. Ironisnya, salah satu pelaku dari empat pembegal tersebut adalah seorang perempuan, berumur 20-an tahun (24/02/2015).

Selanjutnya menurut data Kepolisian Daerah Metro Jaya sepanjang Januari 2015, sudah terjadi 260 pencurian sepeda motor di Ibu Kota dan sekitarnya, yang sebagian besar dibegal. Ada 54 titik yang kerap dijadikan lokasi pembegalan. Dari 25 di antaranya di Jakarta, dan 29 lainnya tersebar di Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tentunya, tidak menutup kemungkinan, daerah-daerah lain di republik ini juga ada potensi menjadi titik lokasi pembegalan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebegitu tidak amankah keamanan warga saat ini? Mengapa justru warga yang kemudian melakukan penghakiman atas tindakan pembegal? Apakah kepolisian dalam konteks ini kehilangan kepekaan atas kejahatan tersebut? Terlepas apapun jawabannya, kekerasan kejahatan semacam ini kini kerap menjadi tontonan yang sangat meresahkan warga. Mungkin, kita semua hanya mengetahui yang kebetulan saja terungkap ke publik lewat media, padahal aksi pembegalan di daerah-daerah lain yang tidak terberitakan lebih banyak terjadi (baca: realitas).

Pemicu Pembegalan
Tindakan pembegalan tidak akan terjadi apabila keamanan sekitar sudah dibangun dengan sedemikian rapi. Pembangunan keamanan tentunya perlu dimulai dari tingkat aparat penegak hukum, yakni kepolisian agar selalu memberikan keamanan kepada warganya. Untuk siang hari yang umumnya di jalanan sepi dan jauh dari keramaian, maka di situlah rentan terjadinya pembegalan. Kepolisian dalam konteks ini perlu memiliki langkah dan strategi membangunan keamanan di daerah-daerah yang sepi dan jauh dari keramaian publik. Asumsinya adalah tiadanya keramaian akan memiliki kontribusi signifikan terhadap tingkat rentannya aksi begal. Sebaliknya di daerah keramaian tidak demikian kendatipun dapat dimungkinkan memiliki tingkat kerawanan yang relatif sama ketika kepolisian bersama warga kemudian tidak mempunyai kewaspadaan tingkat tinggi.

Jalanan sepi, terutama di malam hari kemudian menjadi konteks lain yang juga bisa berpotensi menjadi titik tindakan begal oleh para pembegal. Apalagi kemudian dipicu oleh tiadanya lampu penerang jalan. Ini semakin menambah peluang dan kesempatan para pembegal untuk melakukan tindakan kejahatannya. Oleh sebab itu, kejahatan dalam bentuk apapun, termasuk aksi begal sebenarnya dapat terjadi kapanpun tatkala kesempatan kemudian muncul secara tiba-tiba. Kesempatan itu adalah akibat tiadanya lampu penerang jalan, sepinya dari keramaian, dan lain sejenisnya. Yang tak kalah pentingnya adalah warga mempertontonkan barang-barang mewah yang dapat mengundang keinginan jahat pembegal untuk melancarkan aksi begalnya. Dengan demikian, kejahatan akan datang sendiri ketika ada yang memberikan kesempatan demi hadirnya sebuah kejahatan.

Berantas Penadah
Persoalan lain yang kemudian juga menjadi bahan pertimbangan adalah banyaknya penadah yang menerima barang rampasan atau aksi begal kemudian. Hal demikian menjadi setali tiga uang yang terus menerus melahirkan aksi begal secara tiada henti walaupun lokasi dan penadanya sulit dideteksi. Dalam konteks ini, kita tidak bisa menafikan itu. Tidak akan ada aksi begal apabila tidak ada yang menerima hasil aksi begal tersebut untuk dijual kembali. Umumnya, penadah menjualnya dalam bentuk barang yang sudah disembelih demi menghindari jejak sebagai hasil rampasan dan lain seterusnya. Oleh sebab itu, kepolisian kemudian harus mengambil sikap tegas dengan adanya para penadah yang juga ikut menjadi pemicu terjadi aksi begal.

Tajamkan Taring Kepolisian
Mengapa para pembegal tidak pernah merasa takut dan jera untuk melakukan aksi begal, ini kemudian tidak terlepas dari fungsi kepolisian yang dianggap lemah dalam memberantas begal dan menangkapi para pembegal. Umumnya, yang selama ini dilakukan dalam konteks penyelesaian hanyalah berbentuk balsem, menyembuhkan penyakit kulit luarnya saja, tidak menyentuh kepada persoalan. Terlepas kini kepolisian sedang dihadapkan banyak masalah, sebut saja konflik kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, oknum polisi yang melanggar kode etik, dan lain sejenisnya, kepolisian tetap harus menajamkan taringnya dalam rangka memberikan keamanan terhadap warganya. Jangan sampai warga yang kemudian melakukan main hakim sendiri terhadap para pelanggar kepentingan publik. Banyak hal yang kemudian perlu dibehani, mulai dari pembangunan marwah kepolisian sebagai pengayom dan pemberi rasa aman kepada warganya, menindak para pelaku kejahatan dengan sanksi tegas (bukan bersifat generik). Bahkan, kerjasama kepolisian dan warga untuk bersama menciptakan rasa aman kolektif kemudian harus dilakukan. Tentu, kepolisian jangan melabelkan diri sebagai institusi dan pelayan warga yang harus disembah-sembah sebab hal semacam inilah yang membuat warga menjadi tidak hormat kepada institusi kepolisian. Berikanlah kinerja pengayoman dan pembangunan rasa aman secara penuh tanggung jawab kepada warga apabila kepolisian ingin selalu berada di hati warganya.

Republik Kita Tanpa Marwah

Banjarmasin Post_Rabu, 11 Februari 2015 01:03 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/02/11/republik-kita-tanpa-marwah)

(Surat Terbuka untuk Mr. Presiden)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Apa yang kita bisa harapkan dari para pemimpin yang kehilangan kedaulatannya sendiri? Apa yang dapat diperbuat oleh “para aljogo” di republik ini yang memiliki mandat dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara tatkala mereka sendiri telah menjadi “loyo dan diloyokan” oleh kepentingan sektoral?

Apa yang dapat mereka perbuat untuk rakyatnya ketika para penegak hukum juga tidak lagi berpihak kepada kedaulatan hukum sendiri? Bagaimana para penegak hukum akan mampu menjalankan tugasnya masing-masing ketika mereka sendiri kemudian terjebak kepada kepentingan masing-masing?

Ketika kondisi manusia-manusia yang diberi amanat tersebut telah dikalahkan oleh setan-setan politik yang berbau nyiyir dan menjijikkan, maka ke depan republik ini benar-benar sudah tak memiliki kedaulatan itu sendiri. Tentunya, kedaulatan tersebut berwajah banyak hal. Ini sungguh merupakan sebuah keadaan yang sangat ironis. Akhirnya, tuntutan untuk melakukan perubahan bagi bangsa yang progresif benar-benar dalam kondisi yang gelap gulita. Keharusan untuk kemudian dapat melepaskan bangsa dari ini para manusia barbar benar-benar sangat kesulitan. Harapan kolektif agar roda republik ini kemudian dapat berjalan baik dan bagus, itu pun masih sebatas lip service belaka.

Mimpi besar untuk melahirkan republik dengan mental bersih, kuat, dan berkarakter pun hanya menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Jalan dan perjalanan republik ini sangat dipastikan sedang terseok-seok di antara visi yang agung dengan kinerja pemimpinnya yang sangat payah dan memilukan.

Walaupun memasang dengan mimpi yang indah dan seksi, namun para pemimpinnya kemudian lebih sibuk mengurus dan mengurusi sesuatu yang tidak substansial bagi kehidupan bersama di atas segala-galanya, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang membanggakan serta dibanggakan. Pepatah bijak mengatakan, boleh saja bermimpin indah namun itu tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan tatkala tidak diiringi dengan kerja-kerja nyata untuk mencapai mimpi-mimpin indah tersebut.

Yang kemudian perlu dimunculkan pertanyaan adalah mengapa republik ini tetap “sakit” walaupun sudah berganti presiden? Kini presiden kita adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 pilihan rakyat hasil dari reformasi 1998. Dengan kata lain, potret pemimpin kita saat ini kemudian menjadi sebuah realitas tak terbantahkan dimana presiden kita, yakni Joko Widodo memang sangat lemah atau lemah dalam mengelola dan menjalankan mandat rakyat.

Pertarungan dua lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia versus Komisi Pemberantasan Korupsi (baca: konon Partai Berlambang Moncong Putih ikut mengipas-ngipas suasana yang panas semakin panas sebagaimana yang kerap disolorohkan oleh Sang Plt. Sekreratis Jenderal) yang hingga ini belum selesai dan justru kian meruncing sana-sana.

Hal itu semakin menegaskan sebuah tesis bahwa Presiden Joko Widodo sedang dihadapkan ke dalam satu langkah yang membingungkan rakyatnya (bukan membingungkan bagi Presiden Joko Widodo sendiri), apa yang dapat serta bisa diperbuatnya. Seolah, ketika karut marut pertengkaran dua lembaga penegak hukum kian mengganas, justru bola liar dan panas tersebut dilemparkan ke publik. Tak ayal, ini kemudian memunculkan sejumlah pernyataan keraguan, apa yang sebetulnya sudah dilakukan presiden kita, apa yang membuat presiden terlalu banyak pertimbangan atas suasana mengambang dan tidak menguntungkan nasib republik ini, dan begitu seterusnya.

Kondisi tersebut ibarat air mendidih di atas 180 derajat (kalau perlu 260 derajat). Kita semua bisa membayangkan ketika air mendidih tersebut berada di atas rata-rata normalitas (silahkan anda tafsirkan sendiri sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing). Ini kemudian memantik rasa kecewa dan amarah dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah keadaan tersebut memang disengaja dimunculkan atau jangan-jangan memang tidak bisa diselesaikan. Hanyalah Presiden Joko Widodo yang bisa menjawab itu.

Selama marwah dalam memimpin masih ada dan bisa dimunculkan, Presiden akan mampu berdiri tegak untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sebaliknya, ketika dia dikalahkan oleh “kepentingan asing”, maka di sinilah tamat marwah seorang presiden. Ini dapat dianalogikan dengan kewenangan presiden sedang dilucuti oleh mereka yang memiliki kekuatan lebih besar dan kuat di luar Istana, namun mampu mempengaruhi Istana.

Suara Jujur Rakyat
Rakyat yang telah memilih Joko Widodo dan ikut mengantarkan dirinya menduduki kursi Presiden Republik Indonesia di 9 Juli 2014 lalu dipastikan sangat sakit hati dan kecewa melihat dan mencermati sikap lemah presiden dalam membaca persoalan bangsa, terutama pertengkaran dua lembaga penegak hukum.

Rakyat berada dalam keadaan galau. Mengapa rakyat saat itu rela dan ikhlas memberikan suara politiknya kepada Joko Widodo karena menganggap dirinya akan mampu menerjamahkan suara akar rumput. Rakyat pemilih saat itu melihat sosok Joko Widodo yang populis, yang mampu mendengar suara rakyat, dan yang akan mampu memperjuangkan kehidupan bangsa.

Penampilannya yang sederhana memperlihatkan bahwa dirinya memang mampu bekerja dengan mengurangi banyak bicara (tidak seperti kebanyakan pemimpin yang suka ngomong alias cerewet namun miskin kerja). Penampilan dirinya yang memperlihatkan kesederhanaan mengilustrasikan bahwa dirinya bekerja atas dasar apa yang sedang dirasakan oleh rakyatnya.

Apabila rakyat kini dihadapkan kepada sebuah tontonan yang tidak menyamankan hati dan jiwa terkait “adu mulut” antara Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian dibumbui oleh suara-suara dari pihak luar, di sinilah kecepatan dan ketangkasan seorang presiden sedang diuji, bukan kemudian mengulur-ulur waktu. Rakyat kini sedang menagih kerja cepat dan tangkas sang Mr. Presiden Joko Widodo dalam mengambil sikap tegas dan berani.

Deapreasiasi Jargon ‘Bukan Urusan Saya’

Banjarmasin Post, Kamis_22 Januari 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/22/deapreasiasi-jargon-bukan-urusan-saya)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Tulisan saudara M Natsir Asnawi berjudul Mengapresiasi Jargon “Bukan Urusan Saya” (Banjarmasin Post, 21/01/15) menarik untuk dibahas, menyisakan kelemahan landasan berpikir secara epistemologis dan keadaan tersebut selanjutnya membuat saya harus ikut memberikan tanggapan dalam konteks meluruskan yang tidak dan belum lurus secara epistemologis. Dalam pembacaan saya terhadap isi tulisan tersebut, Presiden Joko Widodo seolah menegaskan bahwa ketika siapapun yang sudah masuk dalam daftar orang yang diburu lembaga penegak hukum, maka Joko Widodo kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Boleh saja orang berkomentar atas pernyataan Joko Widodo, namun dia tetap bergeming atas komentar tersebut. Dengan kata lain, selama orang yang dicalonkan Presiden belum berkekuatan hukum tetap, maka sang Presiden tetap bisa melanjutkannya hingga menuju pelantikan. Oleh karenanya, apabila yang bersangkutan kemudian tidak dilantik atau ditunda pelantikannya (bukan membatalkan) karena banyak pertimbangan, termasuk menungguh kejelasan status hukumnya. Yang selanjutnya perlu ditegaskan adalah apakah memang Joko Widodo menurut tafsiran saudara M Natsir sudah disebut Presiden yang menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum. Dalam persepsi M Natsir, Joko Widodo memang sudah menyerahkan sepenuhnya atau yang disebut bukan urusan saya, namun sudah menjadi bagian dari kerja lembaga penegak hukum.

Apa yang diulas oleh Saudara M Natsir tentang bukan urusan saya kurang dan tidak dilandasi pijakan berpikir yang kuat. Marilah kita ambil satu contoh yang kini sedang menjadi kontroversi mengenai penundaan (bukan pembatalan) pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Jauh-jauh hari sebelum Komjen Polisi Budi Gunawan mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR RI atau pasca menjadi calon tunggal Kapolri pilihan Joko Widodo, Budi Gunawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas gratifikasi dan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad (13/01/15) . Tentu, dalam perspektif etika publik mengutip pendapat Haryatmoko (baca: Etika Publik untuk Integritas Publik dan Politisi, 2011), seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mengalami cacat moral kendatipun asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung dengan sedemikian tinggi. Terlepas dari hal tersebut, yang bersangkutan harus perlu merasa dan mengkategorikan dirinya sebagai seseorang yang tidak patut menjadi pimpinan dalam sebuah korps lembaga tertentu. Ironisnya, kendatipun status tersangka sudah melekat terhadap diri Budi Gunawan, ternyata sikap seorang Presiden tidak tampak tegas, seolah tidak menggubris, membiarkannya ibarat bola salju yang menggelinding tanpa arah dan tujuan. Presiden tetap jalan lurus dimana jalan itu memang dianggap dirinya lurus tanpa menoleh kanan dan kiri.

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian publik dan banyak elemen publik memberikan tanggapan miring. Joko Widodo seolah mengabaikan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum. Seharusnya keberadaan KPK sebagai lembaga yang bekerja untuk melakukan pemberantasan korupsi diperhatikan, hal ini benar-benar diabaikan. Joko Widodo selaku Presiden ke-7 yang ikut mendukung pemberantasan korupsi ternyata kemudian justru mendukung seseorang yang akan dilantik sebagai Kapolri kendatipun yang bersangkutan sudah mengalami cacat moral. Apakah ini yang mungkin disebut ‘bukan urusan saya’. Dengan kata lain, pelantikan (penundaan) tetap jalan, status tersangka juga tetap melekat terhadap seorang Budi Gunawan. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan ‘bukan urusan saya’ sesungguhnya tetap menjadi urusan seorang Presiden. Tatkala ada anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sudah sewajarnya juga menjadi urusan Presiden. Urusan dalam konteks ini adalah menarik pencalonan seorang Budi Gunawan. Presiden kemudian mengambil sikap tegas sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, bukan kemudian menggantungkan keadaan yang sudah sangat jelas berpotensi memperkeruh suasana (baca: realitas tentang konflik Polri). Oleh sebab itu, sudah seharusnya Presiden dalam konteks status Budi Gunawan sebagai seorang tersangka kemudian menyerahkan penanganannya kepada KPK. Presiden kemudian menarik pencalonan Budi Gunawan dan mengajukan calon baru untuk diajukan kembali ke Komisi III DPR RI.

Hal semacam inilah yang kemudian bisa menjernihkan keadaan dan meletakkan ‘bukan urusan saya’ menjadi ‘urusan saya’ karena ini berbicara tentang kepentingan publik. Boleh saja mengatakan bukan urusan saya dalam konteks penanganan secara hukum, namun secara moral dan etika publik, Presiden berkewajiban untuk mengambil sikap tegas dan berani.

Jangan Bias Makna

Oleh karenanya, apabila Saudara M Natsir “mengapresiasi jargon bukan urusan saya” sebagai hasil tafsiran atas kepemimpinan Joko Widodo adalah tidak tepat sebab kepemimpinan yang tidak mendengar suara rakyat disebut telah mengkhianati amanat rakyat. Kita semua tentu masih sangat ingat terhadap salah satu slogan Joko Widodo tatkala masih mencalonkan diri sebagai Presiden 2014 lalu bahwa dia akan selalu mendengarkan suara rakyat, menjadi pendengar keluh kesah rakyat, bekerja untuk rakyat yang kemudian disederhanakan menjadi ‘dari kita untuk kita’. Sepertinya, kini hal tersebut sudah mulai menghilang. Memang juga benar bahwa kita tidak bisa mengukur prestasi Joko Widodo yang masih dalam hitungan bulan, setidaknya satu semester pertama kemudian dapat ditarik satu benang merah, apakah Presiden Joko Widodo benar-benar mendengar suara rakyat dan mewujudkan suara rakyat dalam bentuk-bentuk kebijakan yang berpihak untuk rakyat. Namun terlepas dari hal tersebut, kesan selama ini yang selalu menciptakan banyak kontroversi kebijakan dan kerap mulai publik menjadi indikator bahwa Joko Widodo sebagai Presiden pilihan rakyat selalu perlu diingatkan agar kembali mengingat janji-janji politiknya yang akan bekerja untuk rakyat.

Dana Desa untuk Kebangkitan Desa

Sinar Harapan, Rabu_14 Januari 2015 (http://www.sinarharapan.co/epaper/2015/01/14/)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Republik tercinta kita ini memiliki 72.944 desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, desa mendapatkan dana dalam konteks untuk pembangunan pedesaan. Dengan dana desa tersebut, ini akan dapat memajukan pedesaan. Salah satu tujuan penggunaannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Wujud nyata dari dana desa adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, serta program-program lain agar desanya kemudian dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga memiliki nilai daya saing tinggi (high competitiveness). Sesuai peruntukannya, setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 1 miliar. Dengan alokasi dana sebesar tersebut, maka anggaran yang disiapkan untuk 72.944 desa berjumlah Rp. 73 triliun.

Kini polemik mengenai dana desa menggelinding dengan cepat, ibarat bola salju yang sangat susah dihentikan. Dua kementerian saling berebut kue dana tersebut, yakni Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dasar hukum yang digunakan Kementerian dalam Negeri adalah berpatokan kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara kacamata yuridis formal yang dijadikan sandaran Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah UU No. 6 Tahun 2014 (Kompas, 07/01/15). Tentu, polemik tersebut harus segera dihentikan. Pasalnya ketika tidak segera dimatikan, ini akan berimbas kepada lambatnya pencairan dana desa yang seyogyanya digunakan untuk membangun dan memajukan desa. Bagaimana desa akan bisa dibangun melalui sumber daya manusia yang unggul, sementara dananya kini menjadi benda yang sangat seksi bagi kedua kementerian. Jangan-jangan perebutan untuk pengelolaan diekori untuk sebuah kepentingan sektoral. Hal tersebut tentu semakin menambah persoalan. Apabila tujuan dana desa adalah untuk kemajuan desa, ini pun menjadi macet dijalankan secara konkret dan praksis.

Ketegasan Presiden

Pertarungan untuk berebut kue dana desa untuk kedua kementerian perlu mendapat perhatian sangat serius dari Presiden. Kepentingan politik sektoral perlu mendapat kewaspadaan tingkat tinggi dari Presiden selaku nahkoda pemerintahan dan kabinetnya. Tentu, apabila membaca secara kritis atas dua substansi UU tersebut, maka dasar hukum yang sangat tepat berbicara tentang desa, dana, dan pengelolaan dana desa termuat dalam UU Desa, bukan Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah untuk apa Kementerian dalam Negeri merasa kebakaran jenggot ketika dana desa menjadi kewenengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? Berhentilah berbicara tentang ego sektoral. Ketika menyangkut hidup orang banyak, jadilah pemimpin yang berjiwa besar dan selalu mendahulukan kepentingan bersama di atas segala-galanya. Dasar hukum yang sudah jelas di depan mata tentunya harus dipatuhi dengan sedemikian nyata dan konkret. Terkait konflik kepentingan dua lembaga negara tersebut, Presiden RI Joko Widodo bertanggung jawab dan memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melahirkan win win solution. Presiden menjadi penengah dan penyelesai persoalan tersebut (problem solver).

Selanjutnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana konteks pengelolaan dana desa tersebut ketika sudah masuk dalam domain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? Apakah akan disalurkan secara tepat sasaran ke setiap desa yang ada di republik ini? Apakah desa yang menerima dana sebesar 1 miliar tersebut mampu membelanjakannya dengan baik dan benar, sesuai peruntukannya? Kecurigaan semacam ini adalah hal wajar mengingat kini korupsi sudah semakin akut dan rumit. Lepas dari hal tersebut, diakui maupun tidak, kesiapan desa adalah nomor utama. Kesiapan desa dalam konteks ini adalah apakah sumber daya manusia yang memimpin daerah mampu membelanjakannya untuk kepentingan dan kemajuan desa? Realitas menunjukkan bahwa kemungkinan besar pemimpin desa, sebut saja kepala desa atau lurah dengan segala perangkat pendukungnya yang ada di tengah perkotaan dipastikan memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan kompeten akibat sangat dekat dengan pendidikan. Umumnya, banyak dari mereka dekat dunia pendidikan. Kondisi ini kemudian akan menjadi berbeda ketika dihadapkan kepada sumber daya manusia desa yang ada di daerah pinggiran, yang sangat jauh dari akses pendidikan dan lain sejenisnya. Mereka dimungkinkan kurang dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang layak. Pasalnya, berbicara tentang pengelolaan anggaran tidak cukup membutuhkan seseorang yang pintar secara matematis, namun juga yang memahami admistrasi, memahami peraturan terkait penggunaan anggaran, dan begitu seterusnya. Ini selanjutnya berkenaan dengan kompetensi dan kapabilitas dalam pengelolaan anggaran publik yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara adat kekeluargaan.

Selamatkan Desa

Rp. 1 miliar adalah dana yang besar dalam rangka membangun dan memajukan desa. Alokasi dana desa tentunya diharapkan dapat menyelamatkan desa dari ketertinggalan. Seringkali selalu terjadi dikotomi antara kota dan desa. Kota disebut sebagai kawasan yang maju sebab umumnya dekat dengan term metroplis, sementara desa dekat dengan kawasan yang tertinggal, tidak memiliki peradaban sangat tinggi. Oleh sebab itu, adanya dana desa menjadi momen yang sangat tepat dalam membangun desa. Dengan membangun desa, ini berarti telah melakukan perubahan besar bagi kualitas sumber daya manusia di desa agar menjadi unggul. Dengan memiliki sumber daya manusia unggul, ini diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat desa. Dengan melakukan yang terbaik bagi kepentingan desa, ini akan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal ini juga sesuai dengan Janji Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu yang akan membangun dan memajukan desa. Semoga janji ini berwujud kenyataan. Pasalnya, desa menjadi penentu arah masa depan bangsa ini. Kini, kita semua tinggal mengawasi aliran dana desa dari atas hingga ke akar rumput di desa itu sendiri atau dari hulur ke hilir, apakah benar-benar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya untuk kemajuan desa.

Korupsi Pendidikan dan Tantangan 2015

Catatan Kritis Awal Tahun

Banjarmasin Post_Jumat, 2 Januari 2015 00:29 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/01/02/korupsi-pendidikan-dan-tantangan-2015)

Oleh: Moh Yamin

Dosen FKIP di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 619,0 miliar, yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurun waktu 2003-2013. Untuk 2003 dan 2012, jumlahnya berada di kisaran delapan kasus. Untuk 2003, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 19,0 miliar, sedangkan 2013 Rp 99,2 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian merupakan wilayah ‘seksi’ yang paling sering dikorupsi, dengan jumlah kasus sebanyak 84 kasus. Dari jumlah tersebut, kerugian yang dialami negara terbesar adalah Rp 265,1 miliar.

Masih menurut ICW, Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi paling banyak terjadi yakni 151 kasus. Dari jumlah tersebut indikasi kerugian negara paling besar Rp 356,5 miliar. Sementara data tentang korupsi pendidikan di 2014 juga tidak kalah besarnya (baca: laporan tahunan ICW 2014).

Kini yang menjadi persoalan adalah mengapa korupsi tidak pernah berhenti menghancurkan bangsa ini? Kemdikbud pun yang seharusnya menjadi tempat bagi sebuah keberlangsungan pendidikan dan budaya yang membangun kehidupan berbangsa, kemudian harus ikut-ikut dikoyak moyak. Dalam konteks ini, pendidikan yang mengajarkan pemanusiaan manusia dan budaya yang membangun semangat cinta kasih dan rasa kepada kehidupan bangsa sudah tidak ditunaikan sama sekali. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan. Sejumlah oknum pun di elite lapis atas justru menjadikan pendidikan dan budaya sebagai jalan untuk mencari keuntungan sektoral belaka.

Menghancurkan keadaban publik kemudian dilakukan secara tanpa beban moral. Apa yang sedang terjadi pada Kemdikbud saat ini sesungguhnya bukan persoalan baru, namun justru hal tersebut semakin memperlihatkan secara telanjang bulat bahwa bangsa ini benar-benar kehilangan harga diri sebagai bangsa yang beradab.

Bangsa yang seharusnya dibangun lewat pendidikan dan budaya justru tidak mampu berjalan secara maksimal dan optimal. Bangsa yang semestinya mampu berdiri tegak sebagai masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan kemudian tidak mampu mewujud nyata, sebab sudah dikotori oleh ulah manusia-manusia jahat serta serakah.

Padahal ketika berbicara tentang bangsa, ini selanjutnya berbicara tentang nilai-nilai dari kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mencerminkan diri sebagai manusia-manusia santun dan baik seharusnya mampu dipertontonkan dengan sedemikian rupa. Bangsa, dengan demikian, berjalin kelindan dengan kemuliaan diri yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal apa pun, termasuk di dalamnya uang.

Tentu, ketika pendidikan dan budaya justru menjadi kuda tunggangan sejumlah elite beserta oknum-oknum lain untuk tujuan destruktif dan koruptif, ini pun sudah menghilangkan tujuan mulia pendidikan dan budaya itu sendiri. Jauh-jauh hari Romo Mangunwijaya mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun kesadaran diri untuk bisa peka terhadap lingkungan.

Keterlibatan aktif dan partisipatoris dalam praktik-praktik kebajikan kolektif menjadi agenda penting dalam pendidikan. Setiap dari kita pun perlu menerjunkan diri dalam kerja-kerja kebajikan dan kebaikan. Esensi mendasar dari pendidikan adalah pembangunan mentalitas diri agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab dengan sepenuh hati dan jiwa.

Setiap yang dikerjakan pun berasal dari hati nurani, bukan direkayasa dengan sedemikian rupa untuk mengelabui orang atau lain sejenisnya. Setiap apa yang dikerjakan pun lahir karena sebuah keinginan dari dalam diri untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Kesadaran personal yang selanjutnya menjadi kesadaran kolektif menjadi fondasi dalam bergerak. Itulah yang disebut tujuan pendidikan seutuhnya.

Kini apa yang sudah menjadi kenyataan pahit di depan mata, di mana praktik penggelapan uang negara berlangsung dan dilakukan oknum pejabat negara, sangat jelas mencoreng moreng dunia pendidikan dan budaya sebagai kebanggaan milik bangsa. Hanya atas nama kerakusan, keserakahan, dan ketamakan, pendidikan dan budaya yang menanamkan kebaikan, kebajikan, dan kesalehan hidup bagi bersama kemudian dihancur-leburkan. Tentu ke depannya, ke manakah bangsa ini akan melangkah tatkala pendidikan dan budaya sudah kehilangan identitasnya, kita semua tidak tahu. Ulah elite negeri yang sudah kehilangan akal sehatnya telah menjerumuskan pendidikan dan budaya kepada lubang kehancuran martabat.

Elite negeri yang menggunakan tangan kekuasaannya untuk mengorupsi uang negara melalui dunia pendidikan dan budaya, semakin menutup harapan besar dan mulia agar bangsa ini menjadi bangsa besar. Oleh karenanya, apa pun bentuk kinerja para elite di republik ini, selama tidak ada komitmen dan kemauan serius dalam menggarap pendidikan dan budaya sebagai ujung tombak identitas bangsa, negara dan bangsa ini akan tetap bangkrut.

Tanggung jawab negara kemudian selama ini bisa disimpulkan masih sangat setengah hati dalam mengelola bangsa. Sikap setengah hati yang masih membuka peluang korupsi, baik sengaja maupun tidak sengaja sebab tidak ada pengawasan ketat sudah mengilustrasikan bahwa negara belum mampu melakukan yang terbaik bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya.

Akhirnya, selama kondisinya seperti itu, kita selanjutnya tidak akan mampu menjadi bangsa yang maju. Pertanyaan terakhir adalah sampai kapan korupsi akan terus menghantui bangsa ini dan sampai kapan korupsi dalam dunia pendidikan akan selalu digelar dengan sedemikian rupa? (*)

“Posisi Diametral” Anies dan M Nuh

Banjarmasin Post_Jumat, 12 Desember 2014 01:30 WITA (http://banjarmasin.tribunnews.com/2014/12/12/posisi-diametral-anies-dan-m-nuh)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Pendapat usang mengatakan bahwa ganti kekuasaan akan berganti pula pola baru dalam menjalankan pemerintahan. Ini tampaknya sudah menjadi sesuatu yang lazim, seperti menteri pendidikan yang melakukan pengggantian kurikulum.

Cita rasa pendidikan kemudian lebih diwarnai kepada cita rasa siapa yang berkuasa, bukan cita rasa yang dibangun atas dasar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kemudian menarik dalam konteks rezim saat ini, bukanlah mengganti kurikulum baru dengan yang lebih baru, namun mengembalikan kepada kurikulum yang lama, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006.

Anies Baswedan, yang masih berada dalam hitungan bulan dilantik sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, membuat keputusan kontroversial dengan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013, yang biasa disingkat K-13. Alasannya, karena dianggap metode penilaian yang sangat kompleks dan menyita waktu, ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013, dan ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku.

Memang benar, apa yang disampaikan Anies Baswedan atas alasan-alasan faktual tersebut, kendatipun tetap saja ada yang memberikan pandangan dan pendapat berbeda atas keputusan tersebut. Apabila kemudian dilakukan survei secara nasional mengenai setuju atau tidak setuju atas pelaksanaan K-13, para guru dipastikan akan memberikan jawaban relatif.

Kendatipun di sisi lain, juga dipastikan akan ada yang mengatakan setuju terhadap K-13 bagi mereka yang menjadi bagian dari upaya mengawal kurikulum tersebut.Pendapat ini juga disampaikan oleh Ersis Warmansyah Abbas yang dimuat di kolom opini berjudul Evaluasi Kurikulum 2013 (BPost, 11 Desember 2014), Maslani dengan judul Yang Tersisa dari Penghentian K-13 (BPost, 8 Desember 2014) dan Muhammad Arsyad dengan judul Kurikulum 2013 Akhirnya Dibatalkan (BPost, 6 Desember 2014).

Namun bila dipersentasekan, jumlah lebih besar tetap kepada yang tidak setuju atas implimentasi K-13, dengan pertimbangan bahwa guru sudah lebih nyaman dengan KTSP, dan tentu juga memberikan peluang kepada guru untuk mengembangan kemampuan diri dan pengembangan diri sebagaimana yang tersampaikan secara tersirat dalam tujuan otonomi pendidikan (baca: landasan filosofis otonomi pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Tentu, atas keputusan yang dibuat Anies Baswedan tersebut, sontak Mendikbud terdahulu, M Nuh, secara etika politik merasa dipermalukan. Usia K-13 masih seumur jagung dengan telah menelan biaya miliaran rupiah, yang dikerjakan dengan penuh semangat perjuangan kemudian dihentikan secara tiba-tiba.

Seolah, penghargaan atas kerja keras tim M.Nuh tidak memiliki nilai sama sekali. Seharusnya sebelum dilakukan penghentian, diperlukan evaluasi secara mendalam, penuh kematangan dan ketelitian. Pasalnya, ongkos mahal yang harus dikeluarkan adalah dampak sosialnya bagi guru, siswa, orangtua siswa, dan yang terutama lagi adalah bagi perjalanan pendidikan di republik ini ke depannya.

Padahal jauh-jauh hari sebelum ada pergantian dari KTSP menuju K-13, M Nuh bersama timnya juga memiliki pandangan tersendiri bahwa perubahan kurikulum adalah untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Dan, tujuan perubahan adalah karena kurikulum sebelumnya memberatkan peserta didik. Apa yang kemudian disampaikan M Nuh juga benar menurut perspektif yang dibangunnya secara akademik-saintifik. M Nuh bersandar terhadap keyakinan akademik yang dipedomani bahwa kurikulum baru sangat dituntut untuk diubah.

Sandaran Ilmiah

Sah-sah saja setiap rezim mana pun di republik ini untuk menggunakan sandaran ilmiah dalam melegitimasi kekuasaannya, ketika memproduksi kebijakan apa pun. Pasalnya, sandaran ilmiah sudah melalui proses berpikir rasional, logis, berdasar fakta dan data dengan hipotesa-hipotesa yang sudah melalui pembuktian dengan analisis yang dipastikan dibenarkan serta benar secara ilmiah.

Selama sandaran ilmiah untuk kebijakan tertentu ditujukan untuk peradaban yang membangun bangsa, siapa pun dan kita semua wajib serta berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya. Namun, menjadi persoalan dan bencana bagi bangsa, ketika sandaran ilmiah kemudian menjadi alat politik untuk menancapkan kepentingannya.

Hal tersebut kemudian sudah diingatkan oleh Michel Foucault jauh-jauh hari, bahwa pengetahuan itu tidak lepas dari kekuasaan. Dengan kata lain, tatkala pengetahuan digunakan untuk melanggengkan kepentingan tertentu dan atau setidaknya untuk memberikan goresan sejarah tertentu atas sebuah perjalanan republik ini, maka di sinilah pengetahuan sudah dikotori dan ternodai.

Kita tidak tahu, apakah itu yang sedang terjadi dalam perubahan KTSP menuju K-13 yang dilakukan M Nuh, dan K-13 menuju KTSP yang diputus oleh Anies Baswedan.

Oleh karena itu, apabila mutu pendidikan di republik ini tidak kerap beranjak menjadi baik dan sangat lambat maju, maka salah satu penyebabnya adalah akibat rezim yang masih berpikiran pendek. Data dari Education For All Global Monitoring Report 2012, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk pendidikan di seluruh dunia dari 120 negara dan Education Development Index (EDI) Indonesia, pada 2011 Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara seharusnya menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan yang tidak melulu berbicara tentang kurikulum.

Win Win Solution

Surat Edaran (SE) Mendikbud RI tertanggal 5 Desember 2014 sudah menjadi konsumsi publik. K-13, tentunya, sudah dihentikan, kecuali bagi sekolah-sekolah yang menerapkan agar tetap melanjutkannya hingga selesai satu semester ke depan, selanjutnya kembali ke KTSP sembari menunggu hasil evaluasi K-13 oleh tim pakar yang dibentuk Anies.

Selanjutnya, ada baiknya menteri lama dan menteri baru duduk bersama dalam satu meja untuk membincangkan pendidikan ke depan, saling memberikan pandangan mengapa K- 13 dihentikan dan alasan apa yang mendasari harus kembali ke KTSP.

Mengutip pendapat Plato dalam bukunya “Republik”, pemimpin yang berjiwa besar adalah ketika mampu menggunakan hati dalam menyelesaikan setiap persoalan bangsa, termasuk di dalamnya tentang dunia pendidikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. (*)