Mengurai Atmosfir Sekolah Pascazonasi

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 1 Desember 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/01/mengurai-atmosfir-sekolah-pascazonasi)

OLEH: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Sudah dua tahun berjalan kebijakan zonasi sekolah dilaksanakan dimana para siswa dapat bersekolah di daerah terdekat dengan rumah, bermodalkan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat utama, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Ini berarti para siswa yang masuk lewat zonasi sudah berproses secara pendidikan di sekolah juga sudah dua tahun untuk angkatan pertama.

Hasil saya berdikusi secara mendalam dengan beberapa guru di beberapa sekolah menyebutkan bahwa karena keragaman siswa yang masuk ke sekolah begitu berwarna warni baik secara akademik, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan keluarga, maupun latar belakang ekonomi, maka ini berdampak kepada proses pendidikan itu sendiri di sekolah.

Ada siswa yang memiliki tingkat akademik yang rendah sehingga proses penerimaan pendidikan dan materi pelajaran juga lambat sehingga saat proses pembelajaran di kelas pun, mereka memiliki kemampuan daya serap pelajaran yang tidak sama.

Melakukan proses pendidikan dan belajar dalam kelas bagi anak didik yang rendah secara akademik menjadi sulit untuk menangkap penjelasan dan pemahaman yang disampaikan guru. Ada juga anak didik yang rendah akademik dan kehidupan keluarga yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Ketiadaan orang tua mereka karena meninggal, ada juga yang broken home, ditinggal orang tua sehingga hanya tinggal dengan nenek juga menyebabkan proses pendidikan dan pembelajarannya menjadi terganggu.

Ada juga anak didik yang terlibat narkoba sehingga frekuensi kehadiran ke sekolah jarang masuk. Ternyata ketika diteliti secara lebih lanjut dan mendalam, kehidupan keluarganya juga mengalami broken home. Pada prinsipnya, begitu banyak sisi hidup dan kehidupan kelam para anak didik yang menyebabkan mereka tidak maksimal dalam mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Dengan kata lain, ternyata saat kebijakan zonasi diterapkan dan para siswa sudah belajar di sekolah, mereka ditemukan dengan pelbagai sisi kehidupan yang begitu memprihatinkan.

Pada awal belum dilakukan kebijakan zonasi sekolah, temuan tentang kehidupan anak didik yang berada di bawah garis kehidupan sejahtera tidak dan belum muncul ke ruang publik sehingga ini tidak menjadi bahan diskusi dalam konteks menyadarkan kita bersama tentang begitu banyaknya persoalan kehidupan anak-anak negeri.

Tampaknya, persoalan pendidikan masih berputar kepada sarana prasana pendidikan, bantuan pendidikan, dan lain sejenisnya. Padahal ketika masuk ke dunia sekolah dan memotret kehidupan internal sekolah mengenai kehidupan para anak didik, mereka memiliki cerita dan kehidupan tersendiri tentang tiadanya dukungan orang tua dan keluarga akibat persoalan ekonomi orang tua, kehidupan rumah tangga orang tua, dan begitu seterusnya.

Terlepas dari hal tersebut, mereka sesungguhnya mengalami masa-masa hidup dan kehidupan semacam itu, bukan mereka menghendakinya, namun keadaan yang menjadikan mereka seperti itu. Oleh karenanya, temuan-temuan di lapangan semacam itu setidaknya menjadi satu refleksi kritis bersama bahwa dengan diterapkannya kebijakan zonasi masuk sekolah, ini dapat membuka tabir tentang perlunya kebijakan baru dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih maksimal untuk semua, terutama bagi mereka yang dihadapkan kepada kehidupan keluarga, “yang sedang sakit”.

Setiap anak pasti memiliki mimpi yang sama, menginginkan keluarga yang utuh demi mengawal dan mendampingi mereka dalam proses belajar. Semua orang dan semua anak Indonesia dimanapun berada menginginkan dan menghendaki memiliki orang tua yang lengkap, mutu pendidikan orang tua yang baik, lingkungan keluarga yang baik, dan rumah tangga yang baik dalam konteks penguatan suasana belajar di rumah yang baik. Ketika kehidupan keluarga dan orang tua baik, ini setidaknya menjadi modal bagi proses pendidikan yang baik untuk para anak-anaknya sebelum dan saat mereka masuk sekolah. Ada dukungan penuh keluarga dalam proses belajar dan pendidikan mereka.

Kehadiran Negara

Kebijakan zonasi telah diterapkan dan mereka, para peserta didik yang berproses di sekolah terdekat dengan rumah kini sudah dan sedang belajar. Mereka menjalani kehidupan pendidikan dan pembelajaran di sekolah sesuai dengan atmosfir dan regulasi yang dijalankan di sekolah.

Bagi mereka yang lemah akademik, dimungkinkan akan tertinggal secara akademik namun sekolah dalam konteks ini terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penyediaan layanan pendidikan karena pendidikan itu sendiri adalah untuk semua. Secara psikologis, saat awal zonasi diterapkan, sekolah sempat kaget dan tidak siap untuk melaksanakannya dengan pelbagai pertimbangan. Karena ini sebuah kebijakan, sekolah tetap harus siap dan menyiapkan diri secara lahir dan bathin untuk ikut menyukseskannya.

Pada prinsipnya, sekolah sudah bekerja keras dan maksimal untuk menjalankan amanah dari kebijakan zonasi. Kini, kehadiran negara sangat ditunggu untuk ikut memantau perkembangan pendidikan dan belajar para anak didik.

Mereka yang mengalami kehidupan “keluarga tidak sehat”, dihadapkan kepada kenyataan hidup yang tidak mendukung berproses di sekolah, dan begitu seterusnya menjadi dasar pertimbangan agar negara, terutama pemerintah daerah dapat mengambil sikap dengan melakukan pemantauan secara berkesinambungan dan terukur.

Apabila kebijakan zonasi dimaknai agar setiap sekolah secara merata memeroleh para peserta didik dengan latar belakang yang beragam baik secara kemampuan akademik, kehidupan keluarga, dan seterusnya; sekolah selanjutnya sudah melaksanakan amanah dari kebijakan zonasi, kini pemerintah, terutama dinas pendidikan setempat perlu merekap hasil perkembangan para peserta didik, mengevaluasi perkembangan belajar mereka, dan begitu seterusnya.

Pemerintah daerah juga melakukan komunikasi dengan sekolah terkait kesulitan dan kendala yang dihadapi sekolah untuk para peserta didik yang diterima melalui kebijakan zonasi. Salah satu hal mendasar yang menjadi harapan semua sekolah baik di pusat maupun di pinggiran kota adalah perlunya fasilitas yang semakin baik dalam menunjang proses pendidikan dan belajar bagi para peserta didik.

Semua peserta didik mendapatkan fasilitas belajar yang sama. Guru sebagai pengajar dan pendidik yang hadir di kelas-kelas sudah bekerja maksmial dan optimal untuk layanan pendidikan yang mencerahkan dan mencerdaskan. Apabila kita sebagai warga dan masyarakat menginginkan hal terbaik dalam prestasi, sudah semestinya dukungan negara dengan fasilitas pendidikan dan belajar di sekolah diperlukan. Ini bukan berarti tanpa fasilitas yang lengkap, para peserta didik tidak dapat belajar.

Pepatah bijak mengatakan, fasilitas, usaha, dan kerja keras akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal ketimbang hanya usaha dan kerja keras saja. Dengan kata lain, menjadi penting untuk memperkuat atmosfir sekolah pasca zonasi dengan intervensi kebijakan negara, terutama daerah dalam konteks mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Semoga kita semua semakin menyadari pentingnya pendidikan untuk memanusiakan manusia, menaikkan derajat hidup manusia Indonesia agar menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat. (*)

Iklan

Melawan Hoaks Melalui Pendidikan Kritis

Banjarmasin Post_Kamis, 11 Oktober 2018 06:14 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/10/11/melawan-hoaks-melalui-pendidikan-kritis)

OLEH: MOH. YAMIN, Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

BERITA bohong atau hoaks kini menjadi konsumsi publik yang setiap saat muncul dan merusak keutuhan publik. Hoaks kerap merisaukan publik dan menggaduhkan kehidupan publik. Akibat berita hoaks, siapapun dengan kelas sosial mulai dari level pendidikan tertinggi hingga terendah, jabatan teratas hingga paling rendah, status sosial paling top hingga ke akar rumput dan sejenisnya kemudian menjadi terpecah belah.

Hoaks dalam konteks ini merupakan penyakit yang berpotensi meruntuhkan semangat kebersamaan, soliditas di antara elemen sosial, dan begitu seterusnya. Hoaks menjadi ancaman laten yang setiap waktu mengintip kehidupan ruang-ruang publik yang awalnya sudah damai dan penuh dengan kedamaian menjadi hancur.

Hoaks dalam titik paling kritis bisa menciptakan permusuhan tanpa akar alasan yang jelas. Kehidupan bermasyarakat kemudian tidak tertib. Amarah menjadi kuat muncul sehingga dari titik ini, konflik sosial muncul.

Sesama anggota masyarakat dalam satu bendera Merah Putih kemudian saling pukul memukul, saling hantam menghantam, saling membenci, saling memfitnah, saling adu jotos dan begitu seterusnya. Tidak ada lagi hidup tentram dan damai.

Setiap anggota masyarakat karena hanya perbedaan pandangan saja selanjutnya mudah tersulut dan terprovokasi dengan sedemikian mudahnya. Tidak ada lagi upaya untuk saling menahan diri. Akibat termakan informasi tanpa adanya sumber yang jelas, kerugian publik, kerugian materiil, dan kerugian immateriil pun harus dikeluarkan.

Yang menang menjadi arang, sedangkan yang kalah menjadi abu. Semuanya berada dalam kondisi yang merugi. Sama-sama tidak diuntungkan. Sama-sama justru saling merugi sebab sama-sama kehilangan banyak hal dari diri kehidupannya.

Baik yang menang maupun yang kalah sama-sama mengalami penderitaan yang kurang lebih sama. Ini berarti bahwa kerugian terbesar dari berita hoaks adalah kehidupan bermasyarakat yang penuh dan dipenuhi dengan kebaikan serta kebajikan menjadi hilang. Merajut dan mempertahankan kedamaian dan perdamaian di antara sesama menjadi tidak bisa ditunaikan dengan sedemikian rupa.

Langkah dan mimpi bersama untuk melahirkan kehidupan damai di antara sesama warga masyarakat menjadi terganggu. Dalam konteks yang jauh lebih besar, amarah dan benci yang begitu kuat terhadap kelompok tertentu yang merasa dituduh akibat hoaks menjadi pintu masuk untuk menjauhkan diri dari upaya dialog damai. Dialog untuk bisa hidup bersama di tengah perbedaan dalam kondisi apapun menjadi sulit untuk diwujudkan dengan sedemikian rupa.

Hoaks telah melahirkan sekat-sekat sosial di antara warga masyarakat yang merasa dituduh dan begitu seterusnya. Analisis Thomas M. Nichols(2017) yang menyebut bahwa masyarakat masa kini di era posmodernisme begitu mudah digiring untuk terpecah belah menjadi tesis yang sangat tepat untuk memberikan ilustrasi kehidupan semacam itu.

Era digitalisasi dimana kehidupan masyarakat masa kini tidak bisa dilepaskan dari smartphone (telpon pintar) dan setiap saat mencoba melakukan update (pembaharuan) informasi melalui smartphone sesungguhnya menjadi bukti bahwa mereka dapat mengakses dan mendapatkan informasi melalui smartphone dengan begitu mudahnya.

Sosial media yang inheren dalam smartphone dimana segala informasi muncul dan hadir kemudian menjadi konsumsi mereka. Hoaks umumnya cepat menyebar melalui sosial media. Tanpa ada saringan dan analisis para pembaca sosial media secara bijak serta kritis, informasi tidak jelas sumbernya pun masuk dan merusak cara berpikir dan cara pandang pemilik smartphone.

Bisa dibayangkan, ketika banyak pemilik smartphone di negeri ini mudah terpengaruh oleh informasi melalui sosial media dan kebetulan informasinya menyesatkan, maka begitu mudahnya bangsa ini mengalami potensi becah belah.

Berita hoaks tentang Ratna Surampaet yang konon menyebut dirinya dianaiya dan dikeroyok oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan wajahnya lebam selanjutnya menjadi salah satu contoh dari sekian banyak berita hoaks yang menggegerkan kehidupan di republik ini. Akibatnya, publik, mereka yang berkontestasi di pemilihan presiden 2019, dan tim pemenangnya pun saling memasang curiga.

Dalam hitungan hari, ternyata berita itu tidak benar dan itu pun dikonfirmasi oleh Ratna sendiri(Banjarmasin Post, 6 Oktober 2018), Ratna dengan berita hoaks ini ibarat gunung es yang hanya tampak di permukaan saja, padahal sebenarnya begitu banyak berita hoaks lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sudah bermunculan (baca: sosial media). Itu semua sudah merugikan kepentingan publik.

Hoaks apabila dianalisis secara lebih mendalam dapat muncul ke ruang publik karena dibuat secara sengaja dan tanpa sengaja. Yang disengaja diniatkan untuk melakukan adu domba demi kepentingan tertentu. Sedangkan hoaks yang tidak disengaja adalah informasi dari mulut ke mulut yang umumnya bersumber dari sumber tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi tanpa sumber yang jelas tersebut kemudian menyebar dan menjadi konsumsi publik. Oleh sebab itu, menjadi penting bagi kita dan siapapun untuk tidak mudah terbawa arus informasi yang tidak jelas sumbernya. Penguatan kapasitas diri sebagai manusia Indonesia perlu dilakukan.

Terlepas kita sebagai manusia Indonesia saat ini sepertinya sedang mengalami kekagetan teknologi informasi sehingga begitu mudah memviralkan informasi dari satu tempat sosial media ke tempat sosial media lainnya tanpa dilakukan check and recheck terlebih dahulu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi sebagai media komunikasi dan nformasi. Sikap kekagetan ini bukan semata dimiliki oleh kelompok muda, namun juga kelompok tua yang sudah bergelar pendidikan tinggi (baca: realitas).

Urgensi Penguatan Kapasitas Diri

Penguatan kapasitas diri melalui pendidikan perlu ditunaikan dalam rangka melahirkan pribadi-pribadi yang peka terhadap realitas. Pendidikan mengajarkan kita dan semua untuk mampu membaca setiap persoalan secara jelas. Pendidikan memberikan cara pandang kepada siapapun untuk dapat berpikir jernih dan terbuka sehingga tidak mudah terjebak kepada kepentingan apapun.

Setiap dari kita yang mampu berproses melalui pendidikan secara benar dan lurus akan memedomani kita sendiri ke jalan yang benar dan lurus. Pendidikan mendidik kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang kritis sebab filosofi dari penyelenggaraan pendidikan yang memanusiakan manusia adalah mengembalikan harkat dan martabat manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak dan arif dalam membaca kenyataan hidup, tidak mudah membenarkan dan menyalahkan secara sepihak tanpa melakukan proses check and recheck

Penyelenggaraan pendidikan yang berbasiskan kepada semangat profetik agar membuka diri dan membaca apapun di depan mata secara terang benderang sehingga tidak salah mengambil kesimpulan adalah sebuah hal niscaya.

Mengutip pendapat Paulo Freire, konsientisasi adalah ujung akhir dari penyelenggaraan pendidikan yang mencerahkan dimana kesadaran dari proses berpendidikan adalah ketika setiap dari kita menjadi tidak mudah untuk disesatkan oleh berita hoaks. Era digitalisasi dimana berita hoaks begitu mudah masuk di ruang-ruang media sosial kemudian perlu mendapat perhatian secara utuh bahwa informasi di media sosial adalah berita yang penuh dengan ketidakpastian.

Ketidakpastian di sini adalah tidak pasti benar dan tidak pasti salah. Oleh sebab itu, memperkuat ketajaman berpikir, ketajaman analisis, dan ketajaman menulusuri sumber berita menjadi penting untuk dipedomani. Eriyanto (2001) dalam bukunya “Analisis Wacana:: Pengantar Analisis Teks Media” menasehati kita semua agar menjadi manusia-manusia yang mampu membaca berita di balik berita.

Paradigma berpikir kritis, mengutip Habermas, menjadi penting untuk digunakan dalam menjadi proses pendidikan untuk memanusiakan manusia. Siapapun ke depannya harus melawan hoaks melalui pendidikan kritis. Kita jangan sampai mudah percaya atas informasi apapun yang bersumber dari sosial media.

Semoga kita semua menjadi pribadi manusia yang bijak dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Berawal dari berita hoaks, masyarakat terprovokasi dan terpecah belah. Berawal dari masyarakat yang tidak terprovokasi dengan hoaks karena mereka sudah berpikir kritis, maka negeri ini menjadi selamat dari kehancuran. Semoga. (*)

Jihad Memberantas Buta Aksara

Memaknai Hari Buta Aksara Internasional 9 September 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/08/jihad-memberantas-buta-aksara)

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 8 September 2018

Oleh: MOH YAMIN, Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Bicara tentang keaksaraan atau literasi yang berkelanjutan, ini berjalin kelindan dengan kompetensi tiap insan manusia dalam membaca dan menulis. Tiap manusia yang bisa membaca dan menulis akan mampu melakukan gerak langkah pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, ketika tiap insan manusia tidak mampu membaca dan menulis, mereka akan menjadi terbelakang.

Tema Hari Aksara Internasional (HAI) tahun ini adalah Literacy and Skills Development. Kemendikbud menetapkan tema nasional yakni Mengembangkan Keterampilan Literasi yang Berbudaya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 3,4 juta jiwa atau sekitar 2,07 persen penduduk Indonesia masih buta aksara. Sebagian besar penduduk yang tidak mengenal huruf tersebar di 11 provinsi dengan rentang usia 15-59 tahun.

Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa dengan angka buta aksara penduduk di bawah rata-rata angka nasional 1 persen. Kesebelas provinsi dengan angka buta aksara tertinggi tersebut yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen). Angka buta aksara di 23 provinsi lainnya diklaim di bawah angka nasional (Pikiran Rakyat, 4/09/2018).

Hal menarik selanjutnya apakah kita selaku bangsa sudah bebas dari buta aksara untuk menjadi bangsa yang melakukan pembangunan secara berkelanjutan? Apakah masyarakat kita sudah bisa membaca dan menulis, menjadi manusia-manusia yang bergerak maju dengan kekuatan literasinya?

Merujuk pada data tersebut, maka kondisi sedemikian merupakan satu pukulan sangat berat bagi sebagian besar masa depan pendidikan anak bangsa ke depan. Mereka dipastikan akan menjadi manusia-manusia yang tidak mampu mengukir masa depan dirinya, termasuk demi kepentingan lingkungan dimana mereka tinggal. Mereka justru akan berkalang dengan kehidupan yang gelap gulita. Mereka tidak mampu menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Sehingga dengan demikian, anak-anak Indonesia harus siap kehilangan masa depan.

Harapan besar demi meraih kehidupan yang lebih baik dan paling baik tinggal retorika belaka. Mereka akan menjadi manusia gelandangan yang harus meringkuk dalam hidup yang serba susah. Imbasnya, mereka kadang sangat rentan menjadi tumbal kepentingan segolongan tertentu yang mencari keuntungan di atas penderitaan mereka. Dijadikan budak atau kuli dan dipekerjakan dengan upah sangat rendah merupakan satu keniscayaan tak terbantahkan.

Akibat Ketidakadilan

Diakui maupun tidak, persoalan mengenai kemunculan penduduk buta aksara bukan lahir tanpa sebab. Ada asap, pasti ada api. Dalam konteks ini, kejadian tersebut timbul karena akses memperoleh pendidikan bagi semua kalangan sangat terbatas. Anak-anak miskin sangat susah mendapatkan pendidikan karena orangtua mereka tidak memiliki dana yang cukup guna membiayai. Lebih parah lagi, sekolah sebagai pusat pendidikan kadang mematok harga tinggi dalam pembiayaan pendidikannya sehingga anak-anak miskin tidak cukup dana untuk bersekolah (baca: realitas).

Hal sedemikian kemudian diikuti oleh keseriusan dan komitmen politik pemerintah dalam mengawal pendidikan yang mudah diakses oleh siapapun juga belum dijalankan secara maksimal dan optimal (bila tidak harus dikatakan sangat gagal). Nilai rupiah yang jatuh terhadap dollar AS, menembus 15.000 lebih per 1 dollar semakin menambah beban berat penyelenggaraan pendidikan yang populis.

Mereka yang bersekolah pun mengalami biaya pendidikan tinggi. Imbas lainnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun berpotensi mengalami ketersendatan dari pusat ke daerah. Korupsi dana pendidikan oleh oknum pejabat tertentu di tingkat pusat dan daerah juga merupakan salah satu indikator yang menghambat pemberantasan buta aksara (baca: realitas).

Berdasar kondisi persoalan tersebut, cukup mustahil bila yang miskin kemudian memasuki dunia pendidikan. Karena pemerintah tidak mengambil kepedulian politik sangat tinggi dalam pelayanan akses pendidikan, maka birokrasi pendidikan di tingkat bawah, termasuk pelaksana tekniknya, meliputi sekolah pun bermain dalam komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi komoditas untuk diperdagangkan dengan harga sangat tinggi.

Ini merupakan ironisitas. Karenanya, ketika realitas pendidikan sudah sedemikian terpuruk dan angka kemiskinan pendidikan sudah merajalela, banyak anak bangsa tidak mampu bersekolah, maka kini bangsa ini harus rela disebut sebagai bangsa yang sangat buta aksara. Winarno Suracmad (2009) menyebut bangsa sedemikian sebagai bangsa yang sedang mengidap busung pendidikan.

Kegagalan Negara

Ketika jumlah penduduk yang sedang busung pendidikan sangat berjumlah besar, hal tersebut sesungguhnya merupakan satu bentuk kegagalan negara dalam melahirkan masyarakat yang melek pendidikan. Apabila negara sangat bertanggung jawab memberikan pelayanan pendidikan kepada semua rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, namun hal tersebut tidak dan belum mampu ditunaikan dengan sedemikian berhasil, ini sama halnya telah membawa semua rakyat masuk dalam jurang kehancuran masa depan.

Mereka diabaikan haknya untuk bisa menikmati perbaikan dan peningkatan kualitas hidup agar bisa lebih baik ke depannya. Padahal Konstitusi ’45 sudah sangat tegas menyatakan bahwa negara sangat bertanggung jawab dalam melayani pendidikan semua warga negaranya dan wajib membiayainya. Dalam konteks yuridis formal, ketika negara tidak menjalankan hal tersebut, ini merupakan sebuah pelanggaran konstitusi.

Tugas Mulia

Para elit di tingkat pusat termasuk daerah memiliki tugas berat dan mulia untuk segera melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang seyogyanya mampu melakukan pemberantasan besar-besaran terhadap anak Indonesia yang masih berselimutkan buta aksara di tengah kondisi rupiah yang sangat tidak stabil.

Tugas besar Presiden Joko Widodo adalah segera turun tangan langsung untuk melakukan hal tersebut dengan menggelar instruksi tegas kepada para bawahannya agar kenyataan tentang kemiskinan pendidikan yang masih menghantam jutaan anak Indonesia segera disudahi.

Situasi nilai rupiah yang chaos harus segera distabilkan demi menjaga stabilitas keuangan negara. Ini berperan besar dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang sehat dan menyehatkan.

Terlepas dari hal tersebut, amanah sedemikian kemudian harus dijalankan secara nyata dan praksis dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang pro kepentingan bangsa. Menciptakan tindakan dan gerakan secara nyata yang diwujudkan dalam wadah membuka akses pelayanan pendidikan bagi yang sangat rendah ekonomi merupakan hal niscaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa harus menjadi program utama dan maha utama.

Pertanyaannya adalah apakah rezim saat ini mampu melaksanakan hal tersebut ataukah tidak? Slogan kerja, kerja, dan kerja Joko Widodo harus dibuktikan dalam bentuk pelayanan pendidikan yang bisa diakses semua lapisan sosial, terutama kalangan menengah ke bawah. Karenanya, jihad memberantas buta aksara di republik ini harus benar-benar dilakukan secara masif dan holistik. Harapan semua rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah pemberantasan kebutaaksaraan yang diidap rakyat harus bisa diselesaikan. Semoga. (*)

Pendidikan Tinggi, Tantangan Global, dan Tahun Ajaran Baru 2018

Harian Banjarmasin Post_Kamis, 30 Agustus 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/08/30/pendidikan-tinggi-tantangan-global-dan-tahun-ajaran-baru-2018)

Oleh: MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tahun ajaran baru 2018 ini sudah dimulai. Perguruan tinggi, terutama negeri sudah melakukan pengenalan kampus kepada para mahasiswa barunya yang disebut Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Selanjutnya, ada satu tema besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang kemudian perlu menjadi catatan bersama mengenai perubahan arah pendidikan tinggi ke depan yang disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan turunannya. Sejumlah perguruan tinggi (tidak memandang status negeri atau swasta) sudah melaksanakan KKNI di perguruan tingginya, namun banyak juga yang tidak dan belum mengimplimentasikan dengan alasan belum siap, belum melakukan revisi kurikulum sesuai semangat KKNI, dan lain seterusnya.

Salah satu muatan penting disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sudah saatnya merubah dan menggeser paradigma lama menuju paradigma baru. Dalam paradigma lama, kompetensi lebih terfokus kepada pengetahuan. Sementara dalam paradigma baru meletakkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku mahasiswa dimana mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi sebagai modal hidup di abad 21. Dalam konteks proses, pembelajaran kemudian akan diarahkan pada upaya diri untuk mencari dan membentuk pengetahuan. Pengertiannya adalah dosen dan mahasiswa sama-sama bekerja dalam pembelajaran supaya terjadi sebuah dialog dalam kelas. Dosen sebagai pengajar tentu selanjutnya harus memiliki banyak strategi untuk menghidupkan kelas agar mahasiswa menjadi aktif dan pro aktif dalam kelas. Sementara dalam penggunaan media, maka hal apa pun bisa digunakan selama itu mampu mencapai kompetensi yang akan dicapai. Pada akhirnya, penilaian kemudian harus mampu mencakup banyak hal dan itu harus berkesinambungan. Dalam pendekatan multiple inteligence, penilaian tidak semata kepada kemampuan dan keberhasilan kognitif an sich.

Pertanyaannya adalah apakah beberapa poin yang cukup progresif tersebut mampu dilakukan banyak kampus atau mungkin para dosen? Kita semua mungkin belum bisa memberikan jawaban “iya atau tidak.” Pasalnya, yang mampu membangun kehidupan progresif dalam kelas adalah pengajar itu sendiri. Kendatipun mahasiswa sudah memiliki kemampuan luar biasa, namun itu tidak didukung oleh pengelolaan kelas yang baik, jangan harap akan terjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan “memancing” mahasiswa untuk belajar secara kritis dan transformatif. Justru yang terjadi adalah dominasi pengajar dalam kelas. Mahasiswa yang kritis dianggap membangkang sehingga bisa diancam dengan sanksi tertentu yang bersifat akademis. Itulah yang dikatakan Paulo Freire, seorang pedagog dari Brazil. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua perguruan tinggi di republik ini sudah siap menerima kurikulum baru tersebut? Pasalnya, tidak semua perguruan tinggi mampu mengimplimentasikan hal tersebut. Alasannya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan itu biasanya terjadi akibat rendahnya minat baca dan banyak yang lain, selain itu juga sangat miskinnya buku-buku yang ada dalam perpustakaan (baca: realitas). Barangkali di kota-kota besar dimana perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berada, ketersediaan buku sudah sangat terjamin sebab umumnya infrastruktur pendukung sudah kuat dan baik. Ini berbeda dengan sejumlah perguruan tinggi yang berada di daerah-daerah.

Kini terlepas dari pelbagai kelemahan yang barangkali dialami kebanyakan perguruan tinggi, keinginan pemerintah pusat untuk semakin memajukan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi perlu diacungi jempol. Tentu, selain semakin menyempurnakan kurikulum kendatipun saya juga tidak begitu yakin bahwa kurukulum baru itu nanti akan bisa bertahan lama (umumnya akan berganti dan diganti pasca adanya rezim baru), ini selanjutnya membutuhkan respon sangat kritis dari banyak pihak. Dengan kata lain, pendidikan tinggi yang diorientasikan kepada pembangunan multi kecerdasan, kemampuan perguruan tinggi untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, dan keberadaan perguruan tinggi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat jangan sampai menjadi retorika belaka. Pasalnya, selama ini realitas menyebutkan bahwa sumbangsih perguruan tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan masih sangat minus. Kendatipun ada, itu pun hanya terjadi kepada segelintir kampus semata yang sudah memiliki nama besar atau  yang masih memiliki idealisme. Selain itu, hanya menjadi mesin yang memproduksi sarjana untuk kemudian bisa dipekerjakan. Perguruan tinggi untuk bisa berpikir dan bekerja idealis untuk pembangunan kehidupan bermasyarakat serta bisa menemukan formula—formula baru dalam keilmuan sangat sulit terjadi.

Renungan Bersama

Kita atau siapa pun yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap nasib pendidikan tinggi harus segera bekerja sangat keras dan kencang dalam rangka ikut mengawal perubahan kurikulum pendidikan tinggi. KKNI yang menjadi pedoman perlu dijadikan ruang bersama untuk memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan tinggi. Apabila kita kini sudah memasuki pendidikan 4.0, sudah saatnya pendekatan dan tujuan belajar lebih diarahkan pada penguatan life skill atau kurikulum yang berbasis kepada kehidupan nyata demi memberikan investasi pengalaman hidup kepada para mahasiswa agar mereka ke depannya mampu berkompetisi secara kualitas untuk survive. Mengutip pendapat Charles Darwin dengan teorinya yang dikenal the survival of the fittest, manusia yang mampu bertahan hidup bukanlah dia yang kuat, namun mampu adaptif serta beradaptasi terhadap perubahan. Sebetulnya ketika membaca KKNI secara mendetail (baca: KKNI), hal tersebut sudah menjadi catatan sekaligus renungan bagi perguruan tinggi untuk semakin memberikan dan menumbuhkan suasana baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk melahirkan manusia Indonesia yang mampu adaptif dan responsif terhadap perubahan. Suasana akademis tentunya kemudian harus dihidupkan dengan sedemikian rupa. Mendukung setiap dosen yang kreatif dan produktif dalam rangka memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan adalah sebuah hal niscaya. Janganlah ada sebuah preseden buruk bahwa dosen diminta kerja produktif dan kreatif sementara dukungan perguruan tinggi terhadap dosen bersangkutan kemudian sangat minus. Pelajaran bersama mengenai banyaknya dosen yang aktif di luar kampus karena dipandang lebih bebas dalam melakukan aktualisasi diri dan pengembangan diri adalah sebuah hal penting untuk menjadi pedoman bersama, terutama para pemangku kepentingan di semua perguruan tinggi.

Perguruan tinggi perlu memberikan wadah sangat representatif bagi para dosen progresif dan produktif agar mereka semakin melambungkan institusinya, terutama dunia pendidikan tinggi sebagai kerja idealis. Kita selanjutnya perlu banyak belajar dari negara-negara lain yang memiliki perguruan tinggi hebat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa negara seperti Malaysia, Singapura, China atau mungkin negara-negara maju lainnya mampu menjadi penguasa dunia, maka ini karena pendidikan menjadi sebuah ujung tombak terakhir. Perguruan tinggi sebagai lokomotif gerakan pembangunan kehidupan berbangsa benar-benar dihidupkan. Penguatan dana dan lain sejenisnya untuk mengaktifkan para dosen dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan benar-benar selanjutnya ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. Lebih baik mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan ketimbang memanjakan para pejabat negara yang lebih suka menindas kehidupan rakyat. Dengan ilmu pengetahuan semakin maju, maka ini akan mendukung keberlangsungan hidup bangsa. Tidak ada ilmu pengetahuan yang menyesatkan, kecuali disesatkan oleh para pelakunya. Semoga tahun ajaran baru ini menjadi ruh penggerak pembangun peradaban bangsa untuk menjawab tantangan global yang sedang dihadapi bangsa ini. Para pemangku kepentingan, terutama perguruan tinggi dan civitas akademika lainnya bertanggung jawab atas sukses dan tidaknya pendidikan tinggi yang menjawab tantangan global.

Mewujudkan Wajah Sejuk Sekolah

Harian Banjarmasin Post_Selasa, 10 Juli 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Tahun ajaran baru pada pertengahan Juli ini (2018) dimulai. Ini berarti bahwa di semua jenjang pendidikan baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas dan sederajat melangsungkan penyelenggaraan pendidikan bagi semua peserta didiknya.

Ada harapan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan mampu membawa harapan bagi peningkatan mutu kehidupan peserta didik. Peningkatan mutu kehidupan peserta didik bukan hanya kemampuan akademik an sich, namun juga mampu memberikan warna dan kontribusi bagi pembangunan karakter anak.

Tujuan bersekolah dan belajar bukan semata menghasilkan peserta didik yang berprestasi secara akademik, namun mereka juga memiliki kapasitas diri untuk menghargai perbedaan di sekolah.

Menghargai perbedaan yang ada di sekolah berjalin-kelindan dengan perbedaan masing-masing teman-teman sebayanya yang berbeda secara latar belakang ekonomi, pendidikan orang tua, kemampuan masing-masing teman sebayanya dalam mengikuti proses pendidikan dalam kelas.

Ini berarti bahwa setiap di antara mereka yang berbeda secara kemampuan akademik kemudian tidak boleh terjadi saling merendahkan karena ada yang rendah secara akademik. Jangan ada kekerasan dalam sekolah yang mengakibatkan teman sebayanya merasa dikucilkan dan direndahkan, dan begitu seterusnya.

Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan ekonomi lebih dari pada yang lain, mereka juga jangan memamerkan tampilan dan penampilan yang berlebihan. Sekolah bukan ibarat dunia fashion dimana masing-masing mereka kemudian berpenampilan sesuai dengan tingkat gaya hidup masing-masing karena tuntutan pasar.

Karena sekolah bukan dunia fashion, marilah berpenampilan sesuai regulasi sekolah dan tidak berlebihan. Karena setiap peserta didik berasal dari latar belakang pendidikan orang tua yang beragam baik dari pinggiran maupun perkotaan, menjadi penting untuk memegang komitmen bersama bahwa setiap peserta didik jangan dan tidak boleh menjustifikasi teman-teman sebayanya sebagai orang yang kampungan atau urban.

Membiarkan masing-masing mereka hadir dengan identitas dirinya sebagai pribadi yang dibesarkan dari latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda adalah sebuah hal niscaya. Dengan begitu, semua mereka bisa melebur dalam kehidupan sekolah tanpa berbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, tujuan belajar kemudian perlu didefinisikan sebagai kerja memahami. Konteks memahami selanjutnya harus dikontekstualisasi dengan segala bentuk aktivitas belajar dimana setiap peserta didik harus diajak untuk saling menghargai perbedaan dalam pelbagai hal. Mengajarkan mereka untuk belajar memahami perbedaan menjadi penentu bagi orientasi kehidupan peserta didik di sekolah. Setidaknya, yang mereka lakukan dengan belajar menjadi modal bagi pembangunan karakter diri mereka sebagai pribadi yang diajak terbuka dalam memandang realitas sekitar. Atas dasar itu, menjadikan suasana sekolah sebagai rumah yang menyenangkan merupakan sebuah hal niscaya. Dengan sekolah yang menyenangkan sebab di antara sesama teman sebayanya saling menghargai perbedaan, pelaksanaan pendidikan kemudian mampu memupuk kebersamaan di tengah perbedaan.

Sekolah adalah rumah yang dapat membangun peradaban ketika kegiatan berpendidikan dibangun dan dijalankan atas dasar pembangunan peradaban. Sekolah menjadi ruang untuk berproses (becoming, bukan being) menjadi manusia.

Sebetulnya, yang mereka pelajari dan alami secara langsung di sekolah menjadi bagian dari menjadikan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah ketika mereka sebagai peserta didik mampu belajar untuk menghilangkan kepentingan sektoralnya dan kemudian bisa menjadi pribadi yang membaur dan serta aktif sebagai pribadi yang mendorong interaksi kehidupan di sekolah yang dinamis.

Manusia seutuhnya adalah mereka yang menghadirkan sebagai pribadi yang berprestasi secara akademis dan kemudian mampu mendorong dengan penuh semangat kepada yang tidak berprestasi untuk bisa menjadi berprestasi. Manusia seutuhnya adalah mereka yang mampu bergerak dinamis untuk membangun lingkungan yang konstruktif sehingga di sekolah terjadi kebersamaan dalam belajar. Yang sudah maju secara akademis membantu dan mendorong yang belum maju secara akademis agar selanjutnya dapat bisa belajar bersama, dan begitu seterusnya.

Oleh sebab itu, ketika hal-hal demikian mampu dilakukan secara komprehensif dan holistik, sekolah akan membawa kebaikan dan kebajikan kolektif. Sekolah menjadi tempat berbagi pengalaman hidup di antara sesama teman sebayanya.

Berbagi pengalaman hidup dan kehidupan yang diperoleh secara langsung dalam dunia interaksi sekolah menjadi pelajaran tersendiri sehingga para peserta didik menjadi semakin belajar dan mempelajari banyak hal untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupannya di sekolah.

Kegiatan pendidikan yang ada di sekolah menjadi kontruktif sebab sudah dirancang dan dipraksiskan atas nama tercapainya prestasi pendidikan para peserta didiknya yang beragam. Oleh sebab itu, pemahaman atas prestasi pendidikan menjadi luas, tidak semata di atas angka-angka kertas, namun bagaimana mereka bisa menjunjung tinggi perbedaan dalam banyak hal.

Wajah Baru Pendidikan

Saatnya untuk meletakkan paradigma bersekolah yang sesuai dengan era kekinian dan menjawab tantangan masa depan. Tantangan pendidikan 4.0 sebagai wujud untuk menjawab tantangan kehidupan di abad 21 yang mendorong agar manusia Indonesia ke depan harus mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu bekerjasama menjadi landasan penting yang harus disusun dan dimuat dalam pembelajaran saat ini dan ke depan.

Kita menghendaki agar manusia Indonesia selanjutnya tidak cukup berbangga diri dengan prestasi akademik di atas kertas, namun mereka kemudian mampu mendayagunakan kemampuan akademisnya untuk dapat berpikir kritis dan kreatif.

Berpikir kritis dan kreatif menjadi sarana untuk membaca peluang dan kesempatan hidup dalam pelbagai hal sehingga prestasi akademis di atas kertas harus diperkuat dengan kapasitas diri kritis dan kreatif agar menjadi manusia-manusia yang berdayaguna baik untuk pengembangan diri maupun lingkungannya.

Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama merupakan komponen lain yang juga perlu dikuasai sebab banyak orang cerdas dan pintar namun mereka lemah dalam berkomunikasi dan bekerjasama. Merasa paling hebat menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan diri.

Keberhasilan hidup dan menjalani kehidupan tidak cukup dengan prestasi akademis di atas; itu hanya menjadi kebanggaan sesaat di sekolah, namun kehidupan nyata tidak membutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan dan diperlukan adalah bagaimana kita selanjutnya mampu berkomunikasi dan melakukan kerjasama. Dengan kata lain, bagaimana orang lain akan tahu dan mengetahui kemampuan kita sementara kita sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk melakukan kerjasama dengan orang lain.

Oleh sebab itu, saatnya wajah baru pendidikan kita di sekolah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan kecakapan hidup agar para peserta didik menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua. Mereka belajar bukan semata dari buku-buku teks, namun juga buku-buku kehidupan yang bersumber nyata dari kehidupan nyata di lingkungan sekitar. Ini menjadi tantangan para guru kita. Semoga mereka selalu menjadi pribadi yang sabar, tulus, dan ikhlas dalam mendidik para anak didiknya.

Melawan Terorisme dengan Buku

(Refleksi Hari Buku Nasional 17 Mei 2018)

Harian Banjarmasin Post, Rabu_16 Mei 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/16/melawan-terorisme-dengan-buku-refleksi-hari-buku-nasional-17-mei-2018)

OLEH: MOH YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Penulis Buku-buku Pendidikan

TINDAKAN terorisme, anarkisitas publik, dan lain sejenisnya merupakan wajah kelam kehidupan berbangsa dan ini layak disebut sebagai hilangnya keadaban publik. Mereka yang tiap saat terjebak dalam suasana saling membunuh atau melakukan bunuh diri atas nama kepentingan kebiadaban publik sebetulnya menjadi wajah buruk tentang mental manusia yang sangat kejam dan sadis.

Mengutip pendapat Frithjof Schuon (1901-1998), manusia sudah kehilangan nalar sosial profetik. Berkehidupan itu sesungguhnya bernilai tinggi ketika saling menguatkan, memberikan azas kebaikan bagi semua dan sesama.

Menjalani kehidupan adalah untuk berbagi kebaikan dan kebajikan. Bukan sebaliknya, justru menebar ketakutan, kegelisahan publik, dan lain sejenisnya. Mereka yang telah dibangun dengan berpikir buruk dan destruktif sesungguhnya telah kehilangan kemawasan diri serta kesadaran diri untuk membaca kehidupan yang pluralitas, dimana keberagaman adalah hal niscaya.

Tiap keberagaman tidak bisa dijawab dengan keseragaman. Mereka yang masih hidup di alam kegelapan aksi bunuh diri dan lain sejenisnya mempertahankan sikap sedemikian dapat disebut sebagai kelompok yang tidak mau dan tidak pernah belajar untuk hidup damai dengan orang lain.

Membaca untuk mengenal dan memahami yang lain tidak lagi menjadi panutan dan pedoman. Membaca untuk menjadi orang yang bijaksana dan arif tidak dilakoni dengan sedemikian rupa. Umumya, mereka yang berpikir benar-salah, hitam-putih, masuk sorga-neraka, dan begitu seterusnya adalah refleksi dari kebiasaan membaca buku-buku indoktrinatif yang kemudian membutakan diri terhadap realitas bahwa melebur dengan kehidupan realitas harus mampu membangun toleransi antarsesama secara utuh.

Kita tidak bisa memaksakan diri dan merasa diri sebagai yang paling benar dan paling suci. Akibat membaca buku-buku yang beraliran keras, ekstremis, dan indoktrinatif, maka di sinilah konflik keberkehidupan mulai muncul dan menjadi benih masalah laten yang tiap saat dapat merusak dan menghancurkan kohesitas sosial.

Buku yang didesain indokrinatif akan melahirkan cara berpikir para pembacanya dengan berpikir indoktrinatif. Ini adalah realitas yang selama ini nyata di hadapan kita semua. Mereka yang menjadi pelaku bom bunuh diri atau teroris lahir dan dilahirkan dari aktivitas membaca buku-buku yang mengajak perang, mengangkat senjata kepada siapapun dan pihak manapun yang tidak sejalan dan sevisi dengan dirinya.

Mereka yang menjadi perusak toleransi dan melakukan tindakan-tindakan intoleransi sebenarnya bermunculan karena digembleng dari aktivitas membaca buku-buku yang sesat berpikir. Khazanah berpikir mereka keluar dari cara pandang pluralis, menafikan pluralitas, menganggap kelompok lain yang tidak sama sebagai golongan yang harus dihancurkan, dibinasakan, dan dibumihanguskan.

Menekan Terorisme

Kondisi ironis semacam ini sangat jelas menjadi acaman bagi pembangunan bangsa yang berperadaban tinggi. Visi pembangunan manusia yang beradab dan bangsa beradab menjadi terancam.

Padahal bangsa dengan peradaban tingginya selalu mengajak seluruh elemen bangsanya agar menjadi pribadi-pribadi yang hidup damai, menguatkan misi perdamaian di ruang dan aras pluralitas.

Kita semua yang merasa sebagai bangsa yang masih memiliki komitmen kebangsaan kemudian perlu bergerak untuk mengampanyekan urgensi literasi buku-buku toleransi, yang mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

Atmosfir membaca buku-buku untuk mendidik bangsa dan warga agar menjadi manusia-manusia yang berpandangan konstruktif perlu dihidupkan secara intensif. Salah satu bentuknya adalah membaca karya-karya besar berbentuk buku sebagai pusat peradaban bangsa untuk melahirkan cara berpikir yang baik dan bijak menjadi mendesak untuk dilaksanakan. Kampanye membaca buku yang mengajarkan kebaikan, kebajikan, amal baik serta amal sholeh terhadap sesama perlu diintensifkan.

Menggalakkan Atmosfir Buku Toleransi

Salah satu pusat peradaban bangsa ditentukan oleh seberapa banyak buku yang sudah ditulis dan dihasilkan oleh warganya. Buku menjadi refleksi dan cerminan atas tingkat kekuatan pengetahuan dan pemikiran warga terhadap bangsanya.

Makin banyak buku yang dihasilkan dari sebuah hasil refleksi diri dan pemikiran, ini menunjukkan ada dinamika dalam pembangunan kemanusiaan. Ketika warga sebuah bangsa mampu menampilkan pelbagai pemikirannya yang mampu meningkatkan peradabannya, ini berarti bahwa ke depan bangsanya akan terus mengalami kemajuan luar biasa.

Indikator pembangunan manusia tercermin dari bagaimana warga manusianya berpikir, menata pemikirannya, mengaktualisasikan gagasannya di ranah konkret, memberi kontribusi kebajikan bagi semua serta sesama.

Buku sangat jelas memberikan ilustrasi tentang visi warganya ke depan, pandangan jauh ke depan tentang kehidupannya dan tatanan kehidupan berbangsanya. Oleh sebab itu, sebagai sebuah karya nyata warga bangsa, ini menjadi dasar menjalankan kehidupan yang penuh dengan toleransi, memberikan efek bagi kondusivitas pembangunan, tidak akan pernah ada konflik dan pertengkaran sebab setiap buku sudah meletakkan dasar berpikir dan pemikiran tiap warganya untuk berada dan tegak berdiri untuk memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.

Buku kebajikan dan kebaikan yang dibaca, yang dikaji, dan menjadi dasar bersikap, berpikir, dan bertindak bagi setiap warganya akan menuntun mereka untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Oleh sebab itu, ada dua pendekatan yang perlu dilakukan dalam rangka menghidupkan atmosfir buku-buku toleransi.

Pertama, mengajak masyarakat untuk terlibat-berinteraksi dengan buku-buku toleransi adalah hal niscaya. Ada kelompok-kelompok masyarakat madani yang memfasilitasi masyarakat umum untuk melakukan kajian-kajian semacam itu dengan cita rasa ringan dan santai.

Mengubah cara pandang masyarakat agar menjadi berpandangan toleran tidak bisa dilakukan seperti ibarat membalikkan telapak tangan, namun setidaknya dengan menjadikan fakta atas sejumlah preseden buruk terorisme sebagai wajah tindakan intoleran menjadi wajib dijadikan tamsil. Ini menjadi bagian dari proses penyadaran diri bahwa sesungguhnya akibat berpikir ekstrim justru merusak dan merugikan kepentingan publik.

Kedua, perlunya kelompok masyarakat madani, termasuk di dalamnya mereka yang berasal dari perguruan tinggi untuk terlibat melahirkan buku-buku, tulisan-tulisan, dan lain sejenisnya yang mengampanyekan urgensi toleransi demi memupuk kehidupan damai.

Buku adalah sumber pengetahuan yang dapat menjadi cahaya terang bagi kehidupan manusia. Buku memedomani perjalanan kehidupan manusia. Buku menggerakkan kehidupan manusia, memuat mimpi-mimpi dan pesan-pesan pembangunan sehingga kita semua sudah selayaknya meletakkan pentingnya buku-buku toleransi demi menyelamatkan bangsa ini dari ancaman kehancuran.

Karenanya, sebagai bangsa besar, kita perlu menyamakan pandangan dan persepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap utuh ketika seluruh warganya memiliki komitmen yang sama terhadap keutuhan NKRI itu sendiri.

Mari kita perkuat NKRI dengan menjadikan buku-buku toleransi sebagai kekuatan spiritual pembangunan kehidupan berbangsa. Mari kita bakar buku-buku yang mengajarkan kekerasan, intoleransi, permusuhan atas nama apapun dan kepentingan apapun sebab buku-buku sedemikian sesungguhnya menjadi penyakit laten bagi kehidupan berbangsa kita. Semoga. (*)

Impor Dosen Asing dan Disorientasi Pendidikan Tinggi

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 28 April 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/28/impor-dosen-asing-dan-disorientasi-pendidikan-tinggi)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Hasyim Wahid (1999) dalam bukunya berjudul ‘Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia’ jauh-jauh hari mengatakan bahwa republik ini berada dalam kekuasaan global. Setiap langkah dan kebijakan dalam negeri merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Asing. Apa yang kemudian dirisaukan Hasyim Wahid apabila kemudian diamati secara nyata di depan mata memang benar apa adanya (baca: realitas). Yang teranyar, wacana pemerintah, lebih tepatnya Kemristekdikti di bawah nahkoda M. Nasir yang akan melakukan impor dosen asing di universitas dalam negeri merupakan salah satu bentuk nyata dimana republik ini sedang semakin berada dalam telingkungan kepentingan Asing (baca: Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing). Publik pun atas kemunculan wacana tersebut kemudian bereaksi keras; ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya mendongkrak kualitas pendidikan tinggi, sementara yang menyebut tidak setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya menghancurkan bangsa ini. Gelombang reaksi penolakan justru sangat kuat sebab ketika sebuah perguruan tinggi dipenuhi oleh orang Asing, maka yang terjadi adalah arah pendidikan tinggi pun akan disesuaikan dengan kepentingan dosen Asing. Orang Asing pun tentu memiliki kepentingan terhadap pendidikan tinggi yang dijalankannya. Yang terjadi selanjutnya adalah seharusnya pendidikan tinggi harus sesuai dan disesuaikan dengan budaya nasional sebagai kekuatan identitas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara; ajaran dan mata kuliah yang harus dipelajari para mahasiswa haruslah mampu merefleksikan identitas nasional; dan begitu seterusnya, hal tersebut sepertinya tidak akan mungkin dijalankan secara konkret.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kehadiran dosen Asing masuk ke perguruan tinggi dalam negeri akan melahirkan generasi muda Indonesia yang memiliki identitas nasionalisme dan kemudian mampu membangun semangat kebangsaan dalam menjalankan kemanusiaan-keindonesiaan? Sepertinya, hal tersebut kemudian ibarat menegakkan benang basah. Diakui maupun tidak, ini adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Sebut saja, ketika sang dosen Asing menjalankan dan mungkin termasuk terlibat dalam menyusun kurikulum yang akan dijalankan, maka yang dibangun kemudian bukanlah berdasarkan kepada kebudayaan dan identitas kebangsaan, namun prinsip yang dijalankan berdasar pada penguatan kompetensi skill dan semangat persaingan untuk menuju kemenangan. Sementara ketika berbicara tentang persaingan, ini tidak dimiliki oleh bangsa ini. Yang dimiliki bangsa ini adalah semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Semangat gotong royong identik dengan bagaimana saling bahu membahu, bersama membangun bangsa dengan segala perbedaan kompetensi dan keahlian yang dimiliki tanpa kemudian bersikap saling menghancurkan, saling menghantam, dan saling menghabisi satu sama lain. Efek buruk dari kompetisi atau persaingan adalah individualisme yang kemudian menghilangkan semangat kebersamaan membangun bangsa. Ajaran para pendiri bangsa agar dalam membangun negeri harus dilandasi semangat kebersamaan kemudian hilang dan dihilangkan dengan telah ditanamkannya invidualisme yang bermuara pada chauvinisme. Inilah sesungguhnya penyakit berbahaya yang dapat merusak kepentingan nasional, mematikan nasionalisme, dan membakar api saling hantam menghantam yang disebut homo homini lupus. Ini sangat jelas merupakan suatu potret yang mengerikan apabila terjadi.

Hal lainnya adalah akibat kehadiran dosen Asing adalah pendidikan yang harus dijalankannya berbasis kepada kebudayaan nasional, ini pun menjadi sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Kebudayaan nasional yang berisikan banyak kebudayaan lokal pun menjadi hilang dan dihilangkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Kebudayaan nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai identitas sebuah bangsa akan ditinggalkan atas nama kepentingan dosen Asing walaupun itu terkesan implisit. Pasalnya, di sinilah kepentingan utama Asing masuk ke dalam negeri. Dengan menghilangkan kebudayaan bangsa ini bagi seluruh anak negeri dimana mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin ke depan, maka yang terjadi selajutnya bangsa ini benar-benar kehilangan identitas. Identitas kesejarahan sebagai bangsa yang dibesarkan dengan perjuangan para founding father akan hilang dan dihilangkan dalam mata kuliah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hancurnya Identitas

Siapakah yang berkepentingan terhadap impor dosen Asing? Kita tidak tahu. Namun terlepas apapun jawabannya, di sinilah nasib bangsa dipertaruhkan. Nasib republik ini ketika orang Asing ikut mengurus pun dipastikan akan menghilangkan identitas kebangsaan sebagai bangsa yang berbudaya menurut akar kesejarahannya. Nasib republik ini tatkala dinahkodai orang-orang Asing akan memiliki cara pandang dan berpikir seperti orang Asing. Ketika bangsa ini berpikir seperti bukan seperti orang Indonesia, maka ke depan keindoesiaan kita akan luntur. Bisa dibayangkan ketika anak-anak bangsa sudah kehilangan keindonesiaannya baik dalam sikap, berpikir, maupun bertindaknya, yang terjadi selajutnya hancurlah peradaban bangsa; hancurlah martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya, remuklah identitas kita sebagai orang-orang Indonesia.

Tolak Dosen Asing

Apapun alasan dan pertimbangannya bahwa dosen Asing dipergunakan untuk menaikkan kualitas pendidikan tinggi di republik ini, hal tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari mengerdilkan para ilmuwan kita, merendahkan para intelektual kita, dan mempermalukan manusia-manusia Indonesia. Yang menjadi pertanyaan terhadap impor dosen Asing adalah apakah stok orang-orang cerdas dengan kompetensi yang handal dalam mengelola perguruan tinggi, republik ini tidak punya sama sekali. Apakah wacana pemerintah ini bagian dari respon krisis kepercayaan terhadap para ilmuan di republik ini? Apakah bangsa ini yang sudah besar dan dibesarkan oleh para founding father akan diserahkan kepada para orang Asing yang sebetulnya tidak memahami akar sejarah perjuangan? Apakah kehadiran mereka bukan semakin menghancurkan dan merusak tujuan manusia Indonesia menuju generasi emas (golden age) di 2045? Inilah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh Joko Widodo menjelang masa akhir jabatannya di 2019 nanti dan kita juga harus memikirkan untuk mencari jalan agar jangan sampai ada dosen Asing yang begitu mudahnya merusak dan menghancurkan identitas kebudayaan dan pendidikan tinggi kita. Semoga…

Urgensi Pendidikan Karakter bagi Pejabat Publik

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_31 Maret 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Menjadi pejabat publik melekat tanggung jawab, etika kepatutan, perilaku sebagai tauladan publik, dan asas kepantasan apa yang patut disampaikan dan tidak patut disampaikan ke publik. Realitas mengenai pejabat di republik ini dengan etika kepatutan dalam berbicara di depan publik yang meninggalkan kesantunan publik sudah ibarat gunung es. Hampir kebanyakan dari mereka berbicara tanpa kontrol, menyinggung perasaan publik dan tidak mengesankan pejabat santun dalam berkomunikasi. Apa yang disampaikan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenag terkait kekecewaannya karena masih banyak terjadi penipuan travel umrah dengan ekspresi kalimat kasar sebetulnya tidak perlu terjadi (Banjarmasin Post, 29/03/18). Kita semua sebagai rakyat setuju bahwa menindak tegas para pengelola travel umrah nakal adalah wajib, namun juga tidak perlu dan harus dengan ungkapan dan kata yang tidak berprinsip kepada asas kepatutan secara etika publik. Kini yang menjadi pertanyaan adalah haruskah pejabat publik ketika marah dan kecewa mengungkapkan kekecewaannya dengan ungkapan yang nir-kesantunan publik.

Konstruk Pendidikan Karakter untuk Pejabat Publik

Dalam teori pendidikan karakter yang sekarang marak menjadi pembahasan para pakar pendidikan nilai, setiap pejabat publik memerlukan sikap diri yang disiplin terhadap tanggung jawab dan etos diri dalam rangka untuk terus menerus menenguhkan diri supaya tetap berdiri di atas norma etika publik. Etika publik yang dipegangnya melahirkan sikap yang dapat membangun atmosfir kehidupan yang baik dan membangun bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Sikap publik sebagai pejabat dinilai memberikan nilai ketauladan bagi semua ketika diimplimentasikan dengan gerakan pembangunan tanggung jawab dan etos diri yang merefleksikan komitmen diri yang teguh kepada kesantunan. Etika publik akan menjadi lentera dalam setiap langkah serta kebijakan yang dimunculkan pejabat dalam konteks apa pun, apakah itu langsung berkaitan dengan keputusan, pernyataan dan lain sejenisnya. Etika publik memberikan pedoman dalam menggerakkan setiap keinginan diri untuk bisa berproses menjadi manusia pejabat yang baik dan dicintai seluruh rakyatnya. Tanggung jawab merupakan beban psikologis yang dipundakkan kepada setiap pejabat untuk bisa lurus dalam bersikap dan berkomunikasi.

Seorang pedagog asal Jerman F.W Foerster (1869-1966) yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi kemudian mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah guna membentuk karakter yang selanjutnya termanifestasikan dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup setiap pribadi manusia. Pejabat publik sangat memerlukan pendidikan karakter sebagai bagian inheren dalam pembentukan jati diri yang berkarakter. Pasalnya, karakter selanjutnya menjadi sebuah identitas diri terhadap setiap perilaku dan kehidupan pribadi manusia. Pejabat yang kemudian sudah terbentuk karakternya akan mampu menjadi subyek-subyek yang tidak mudah menjadi pemarah dalam mengeluarkan ungkapan yang tidak pantas disampaikan di hadapan rakyatnya. Sebab ungkapan berbahasa yang disampaikan merupakan refleksi atas dirinya sebagai manusia seutuhnya. Pejabat yang berkarakter berpikir jernih, rasional, dan arif dalam menyampaikan realitas dan penderitaan rakyatnya.

Substansi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 selanjutnya menyatakan bahwa wujud karakter setiap  pribadi manusia bisa berupa kelemah-lembutan dalam bersikap dan tegas, memiliki moralitas sangat tinggi, dan berkepribadian adiluhung. Pejabat publik mampu menggunakan nuraninya dalam bersikap. Mereka terus menerus berpegang sangat kuat dan kokoh atas nuraninya sebagai bagian inheren dalam pembangunan kepentingan publik. Masih menurut Foerster, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter yang selanjutnya perlu dipersonalisasikan dalam setiap pribadi manusia. Pertama adalah keteraturan interior yang senyawa dengan setiap tindakan dan hal tersebut kemudian dapat diukur dengan menggunakan hierarki nilai. Hirarki nilai itu sendiri kemudian disesuaikan dengan setiap kehidupan sosial budaya dimana setiap manusia itu melakukan interaksi di tengah lingkungannya, mengutip salah satu pendekatan dalam ilmu sisiolingustik. Kedua adalah koherensi yang berkelindan erat dengan sikap ketegasan diri atau memiliki jiwa kokoh dalam memegang prinsip. Ketika berhubungan dengan kebaikan dan keadaban publik, sudah tidak ada kompromi untuk menodainya, apalagi merusaknya. Koherensi, dengan demikian, merupakan bagian inheren dalam setiap pribadi manusia untuk tidak terjebak kepada penyalahgunaan tanggung jawab diri sebagai manusia baik itu pribadi maupun sosial.

Ketiga adalah otonomi. Sikap ini mengarah pada bagaimana setiap pribadi manusia melakukan internalisasi nilai-nilai aturan tertentu sebagai konvensi sosial sebagaimana yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) asal Swiss  dalam bukunya “Du Contract Social (1762)” menuju nilai-nilai pribadi dalam setiap kehidupannya. Semangat otonomi tersebut selanjutnya dapat tercermin dalam setiap sikap yang diputuskan dan dijalankan bukan lagi atas intervensi dari orang lain atau dari luar, melainkan berasal dari hati nurani paling dalam. Keempat adalah keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan itu sendiri berbicara tentang daya tahan diri setiap manusia untuk selalu lurus dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kesetiaan berkelindan erat dengan loyalitas diri dan penghargaan diri yang sangat luar biasa tinggi atas sebuah pilihan yang telah diambil.

Empat prinsip pendidikan karakter tersebut bila kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan para pejabat publik di republik tercinta ini masih berada di atas kertas. Sikap mereka belum dan tidak memperlihatkan pejabat-pejabat publik yang berkarakter. Mereka lebih mempertontonkan kehidupannya yang kerap menghancurkan keadaban publik. Padahal seharusnya mereka yang sudah menempatkan diri sebagai pejabat publik wajib menjadi figur publik bagi rakyatnya. Figur publik memberikan suri tauladan yang baik kepada yang dipimpinnya, bukan bertingkah semaunya sendiri di luar norma-norma etika dan kesusilaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak pernah mengalami sebuah kemajuan sangat luar biasa bagi tercapainya peradaban dan keadaban publik. Oleh karenanya, menjadi mendesak untuk melahirkan pola berpikir dan bersikap para pejabat publik yang beretika publik. Marilah untuk kembali meneguhkan diri sebagai pribadi-pribadi manusia yang menjaga norma dan etika publik agar pesan apapun yang kita sampaikan menjadi pendamai dan penyejuk hati kepada siapapun yang menerimanya. Komunikasi yang baik akan melahirkan kebajikan publik, sedangkan komunikasi yang menghilangkan kesantunan publik justru menciptakan kegaduhan publik yang kemudian menegasikan pesan untuk pembangunan bangsa dan peradaban publik.

Menegakkan Martabat Guru

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 06 Februari 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Dunia pendidikan kembali berduka. Seorang guru kesenian di SMAN 1 Torjun, Sampang, Jawa Timur bernama Ahmad Budi Cahyono dianiaya muridnya sendiri, MH (1/2/2018) yang menyebabkan pembuluh darahnya pecah setelah dipukul dan akhirnya meninggal dunia (02/02/2018). Ini berawal dari MH yang tidak mendengar pelajaran yang disampaikan sang guru dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan mereka. Sang guru pun menegur siswa, namun MH tidak menghiraukannya, justru yang bersangkutan semakin mengganggu teman-temannya. Sang guru akhirnya menindak MH dengan mencoret pipinya pakai cat warna. Jauh sebelumnya, Tatang Wiganda (39), guru olahraga di SMP dan SMA Y.A.S Kota Bandung meninggal dunia setelah mendapatkan luka tusukan di bagian perut sebelah kanan. Kejadian itu terjadi pada pukul 16.00 WIB, Senin (22/8/2016). Kejadian serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Kerkap, Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap. Seorang guru harus menderita patah tulang hidung pasca ditinju muridnya sendiri yang tidak menerima atas teguran sang guru terhadap dirinya di ruang kelas. Peristiwa itu bermula ketika sang guru honorer, Osi Wulandari (24) sedang mengajar pada Jumat (22/7) di ruang kelas VII sekitar Pukul 09.55 WIB. Selanjutnya, ada salah satu siswa bernama AD (16) yang merupakan pelaku duduk di atas meja yang seharusnya tidak pantas untuk diduduki. Sang guru kemudian menegur, namun yang terjadi kemudian adalah sang murid marah dan melayangkan aksi pukulannya ke bagian muka sang guru yang menyebabkan tulang hidung sang guru patah (Radar Utara, 23/07/2016). Jauh sebelumnya, seorang guru bernama Suprihatin (45) guru kelas II di SDN Pelaihari 7, Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan harus menderita luka di lengannya karena korban dianiaya oleh orang tua siswa yang tidak terima anaknya dimarahi. Inti persoalannya adalah karena anaknya tidak memakai sepatu  (4/10/2017). Tragedi pendidikan semacam ini dan mungkin tragedi-tragedi pendidikan lainnya yang serupa semakin membuka mata hati kita semua secara lebar-lebar bahwa pendidikan kita ini sedang mengalami anomali yang sangat luar biasa.

Insiden semacam ini tentu sangat menyesakkan dada. Apakah ada yang salah dalam praktik pendidikan kita dan apakah guru sudah kehilangan rasa aman serta marwahnya yang seharusnya dihormati oleh siapapun. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, segala perilaku dan tindakan masyarakat sesungguhnya merupakan akumulasi dari kehidupan sosial yang berlangsung baik masa lalu maupun masa kini yang kemudian disebut habitus. Mungkin saja, masyarakat dengan perilaku sedemikian dibentuk oleh lingkungan dimana berada.

Selanjutnya sejumlah pendapat pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ini akibat gagalnya pendidikan dalam konteks memanusiakan manusia. Ini juga terjadi akibat kurangnya menghargai satu sama lain yang kemudian disebut pendidikan toleransi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini muncul akibat pendidikan budi pekerti (pendidikan karakter) yang selama ini dilakukan di lembaga pendidikan masih sebatas pada ranah kognitif. Arah pembelajaran dan pendidikan yang berusaha membentuk manusia-manusia berkarakter secara aktualisasi kehidupan dan hidup tidak pernah dibentuk sama sekali.

Terlepas dari pelbagai pendapat tersebut, pendidikan yang seharusnya mampu menggelorakan semangat belajar untuk hidup damai kemudian tidak diimplimentasikan sekali. Ini juga menjadi bukti bahwa selama ini memang dunia pendidikan kita masih pada pemahaman karakter dan budi pekerti artifisial semata. Selanjutnya, ajaran Driyarkara yang mengatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi dimana manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia agar yang bersangkutan kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Kini banyak masyarakat kita sudah gagal memaknai setiap apa yang disampaikan oleh gurunya. Guru yang selama ini banyak mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan nilai-nilai hidup lainnya kemudian tidak sepenuhnya menjadi bagian dari aktualisasi kehidupan.

Ajaran Ki Hajar Dewantara

Dalam pendapat Ki Hadjar Dewantara, pendidikan memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Pendidikan bertujuan menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai di antara semua elemen bangsa tanpa memandang kelas sosial apapun baik ras, suku, agama, adat dan lain seterusnya. Pendidikan adalah way of life yang bisa mempersatukan segala anak bangsa dalam satu wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Bendera Merah Putih dengan ideologi Pancasila dan UUD ’45. Pendidikan merupakan bagian dari sebuah pendamai menuju bangsa yang sehat lahir dan batin. Sesama elemen bangsa hidup damai dan tentram, tidak saling menjatuhkan antara satu golongan dengan golongan yang lain atas nama kepentingan tertentu, yang kemudian merusak cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka baik secara fisik maupun psikis.

Semboyan ini berasal dari ungkapan asali, yakni Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Namun ungkapan Tut Wuri Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat umum selebihnya kurang begitu akrab di tengah masyarakat umum. Entah siapa yang bersalah sehingga seolah praktik pendidikan kita sudah jauh dari pembangunan semangat hidup adiluhung. Apabila harus dijelaskan secara lebih komprehensif, arti dari semboyan ini secara lengkap adalah: Tut Wuri Handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik). Konsep pendidikan inilah yang sepertinya sudah jarang ditemukan.

Guru tanpa Perlindungan

Fenomena kekerasan terhadap guru sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa negara sudah abai terhadap hak guru agar mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik bagi bangsa. Masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok juga menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab, selalu membiarkan itu terjadi. Fenomena kekerasan terhadap guru ibarat gunung es yang menyimpan bom waktu yang selanjutnya berpotensi dapat menghancurkan marwah guru. Ini juga memberikan ilustrasi bahwa sudah semakin jauh hak guru untuk mendapatkan perlindungan. Kita semua juga sudah memiliki pandangan yang sama bahwa semakin ke depan dengan pelbagai logika globalisasi yang terus menggerus nalar kepekaan sosial dan keadaban publik, masyarakat pun tidak lagi memandang guru sebagai pribadi yang harus dihormati sebagai garda terdepan pembangun moralitas. Masyarakat sudah menilai guru sebagai pribadi instrumental yang dibayar dengan rupiah atas kerja keringatnya mengajar. Ini tentu merupakan suatu kondisi ironis.

Pandangan masyarakat terhadap guru sudah mengalami reduksi nilai dan peran yang awalnya sebagai pembangunan moralitas bangsa menjadi sebatas transfer ilmu pengetahuan. Makna pembangun moralitas bangsa tentu harus dimaknai bahwa kita harus menghargai guru setinggi-tinggi sebagai orang dan pribadi yang memiliki sumbangsih besar bagi peradaban dan keadaban bangsa. Ada nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi yang lain. Karena ini berbicara tentang nilai-nilai, masyarakat pun seharusnya menghargai kerja keras dan mulia guru dengan penghormatan setinggi-tinggi. Ini berbeda dengan guru sebagai pen-transfer ilmu pengetahuan dimana mereka diukur secara positivistik dengan angka-angka rupiah. Kebaikan dan kebajikan guru kemudian dihargai semata dengan rupiah. Pertanyaannya adalah seperti inikah era penghargaan masyarakat terhadap guru kita hari ini? Apapun jawabannya, selama cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak masyarakat kita sudah sangat mekanistik dan positivistik, ke depan fenomena dan realitas kekerasan terhadap guru akan semakin bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketika ini sudah menjadi realitas, kita semua tinggal menunggu kehancuran dunia pendidikan kita. Pasalnya, yang terjadi adalah lahirnya masyarakat tanpa keadaban publik. Semoga negara dan kita semua yang masih memiliki komitmen terhadap nasib guru masih mau berpikir ulang. Negara dan kita semua berusaha menata kembali cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak demi memuliakan dan menegakkan martabat para guru di republik tercinta ini. Semoga saja…

Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_08 Desember 2017

(Refleksi Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2017)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku “Pendidikan Antikorupsi” (2016)

Di 2015, organisasi sosial-keagamaan terbesar yang dimiliki republik ini, yakni NU dan Muhammadiyah menggelar Muktamar. NU di Jombang dan Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, ada salah satu pesan dalam muktamar baik NU maupun Muhammadiyah yang kemudian menjadi sorotan perhatian bersama, yakni korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Dalam Editorial Media Indonesia, NU dan Muhammadiyah memunculkan rekomendasi keras untuk melawan para koruptor. Mereka harus dihukum mati dan tak boleh disalatkan. NU memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudarat dalam jangka panjang. Komisi Bahtsul Masa’il Waqi’iyah, dalam Muktamar Ke-33 NU, sepakat atas penerapan hukuman mati. Selanjutnya, usul koruptor tidak boleh disalatkan datang dari Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pidatonya di Sidang Pleno III Dinamika Wilayah dan Otonom. Ia merekomendasikan Muhammadiyah mengeluarkan secara resmi fatwa muktamar, koruptor tidak perlu disalatkan bila meninggal dan rekomendasi bahwa seluruh ibadah yang dikerjakan para pencuri uang rakyat tidak sah. Alasannya korupsi lebih keji daripada genosida dan pelakunya jelas serta membunuh umat secara pelan-pelan (08/08/2015). Walaupun pernyataan yang disampaikan kedua Ormas besar ini bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah beberapa kali dilontarkan, pernyataan tersebut memberikan penegasan kritis tentang semakin jengahnya Muhammadiyah dan NU terhadap perilaku para koruptor yang kian menyakiti kehidupan rakyat.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dirilis oleh harian Kompas, total jumlah uang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp. 39, 3 triliun. Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang. (Kompas, 5/12/12). Luthfi Hasan Ishaaq presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait skandal suap impor daging sapi; Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terkait kasus Hambalang; mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo akibat kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) ketika ia menjabat sebagai Dirjen Pajak yang merugikan negara sekitar Rp 375 miliar; Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten terkait kasus kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten; Fuad Amin, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Madura sekaligus mantan Bupati Kabupaten Bangkalan selama dua periode terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura (2/12/14) merupakan beberapa pejabat tinggi lain yang juga sudah diamankan oleh KPK. Yang ternyar adalah dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118, 1 miliar.

Tentu, membaca berita tersebut, ini sangat mengejutkan dan menyayat hati. Bagaimana tidak, korupsi dengan segala anak pinaknya sudah semakin menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah melumpuhkan roda perjalanan republik tercinta. Di segala lini birokrasi, para pejabat menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sehingga di sinilah titik terendah dari kian kecilnya kemajuan bangsa tercinta ini. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa besar dan maju ke depan, sementara isi kantongnya dikosongkan oleh mereka yang tidak berhati nurani kemanusiaan sama sekali. Mereka sebatas berpikiran kerdil dan sempit. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menyenangkan diri sendiri dan golongan. Kondisi ironis tersebut semakin memberikan sebuah ilustrasi tak terbantahkan bahwa ternyata korupsi dengan para pelakunya sudah mematahkan semangat bangsa untuk mampu menjadi beradab, bermartabat dan berkualitas.

Pertanyaannya adalah mengapa para pelaku korupsi yang konon sudah berpendidikan serta dipercaya mengemban amanat rakyat kemudian tidak bisa menjalankan tanggung jawab sekaligus tugasnya secara tepat sasaran? Memang, kita semua mungkin akan berpikir cukup keras, ada apakah dengan para pejabat kita di negeri tercinta ini. Padahal kebanyakan dari mereka sudah berpendidikan tinggi. Segala fasilitas serta gaji sekaligus tunjangan pun sudah disediakan oleh rakyat yang diambil dari kas negara namun mengapa mereka tidak bisa bekerja dengan penuh pengabdian tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Tentu, dengan segala kemampuan dan kepemilikan yang dimilikinya tersebut, mereka seharusnya akan lebih bertanggung jawab atas segala bentuk kepercayaan politik rakyat yang dipundakkan kepadanya.

Kegagalan Pendidikan

Sangat sederhana untuk menjawab kondisi pejabat saat ini. Pertama, ternyata pendidikan yang mereka tempuh belum mampu membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang bersentuhan dengan realitas sesungguhnya. Kebanyakan pejabat kita hanya mampu menguasai teori, namun tidak bisa melaksanakannya di ranah realitas. Paulo Freire mengatakan bahwa manusia yang hanya mampu melihat keadaaan yang rusak namun tidak mampu memecahkan serta memberikan solusi terhadap keadaan sedemikian disebut pendidikan naif. Kesadaran kehidupan yang dibangun dan dijalankan tidak berdampak sangat konkret dan praksis terhadap kenyataan kehidupan sesungguhnya sehingga di sinilah sebuah bentuk kegagalan pendidikan.

Kedua, pendidikan adalah sebuah penyadaran manusia dalam arti sesungguhnya, menurut Romo Mangunwijaya. Disebut berpendidikan adalah ketika manusia mampu memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi dalam membangun sebuah kehidupan yang beradab dan berperadaban sangat tinggi, mengutip pendapat Driyarkara. Disebut berpendidikan adalah ketika ada sebuah perubahan sikap dan pikir yang sebelumnya sangat destruktif menuju konstruktif, dari teoritis menuju praktis-konkret, dari tertutup menuju terbuka, dan dari elitis menuju populis. Sepertinya, para pejabat yang sedang mengelola negeri ini tidak memiliki cara pandang dan cara sikap sedemikian sehingga apa yang dikerjakannya melenceng dari tanggung jawab dan mandat dari rakyat. Seharusnya, mereka bekerja dengan sepenuh hati demi melayani hajat hidup orang banyak, para pejabat kemudian mencampakkan amanat suci tersebut ke tong-tong sampah dan selanjutnya menjadi pembunuh bagi kehidupan rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut homo homini lupus. Menjadi pejabat yang berhati kemanusiaan dan kerakyatan sudah ibarat menegakkan benang basah. Yang terjadi selanjutnya adalah kian menjungkalkan kehidupan rakyat ke jurang kenestapaan dan kemelaran hidup antah berantah.

Selamatkan Generasi

Menyelamatkan generasi bangsa merupakan sebuah harga mati. Kita semua yang masih memiliki cita-cita mulia serta nurani tentu berpandangan serta berharap bahwa generasi bangsa ke depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau mungkin di era kepemimpinan selanjutnya perlu mendapatkan pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus menjadi sebuah bagian dari pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Bentuk nyata pelaksanaan pendidikan anti-korupsi kemudian bisa dimasukkan dalam kurikulum dan turunannya adalah berbentuk silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam kelas. Mata pelajaran dan mata kuliah yang bisa dimasukkan pendidikan anti-korupsi bisa berupa mata pelajaran atau mata kuliah sosial dan berhitung yang sama-sama berpeluang menjadi bagian dari pendidikan anti-korupsi.

Untuk mata pelajaran atau mata kuliah sosial, dampak korupsi terhadap kepentingan bersama bisa dijelaskan dan menjadi pembahasan bersama. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah berhitung, kerugian ekonomi tentu bisa menjadi pembahasan utama. Oleh sebab itu, ketika pendidikan anti-korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil dalam lembaga pendidikan, maka mulai dari miniatur kehidupan yang bernama sekolah, generasi bangsa ke depan akan menjadi manusia-manusia yang akan steril dari kepentingan-kepentingan sektoral. Generasi bangsa bisa lebih bersih dan mempunyai semangat dalam bekerja dengan penuh kejujuran. Apalagi, contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi kemudian menjadi pembahasan di ruangan kelas, maka pembelajaran dalam kelas semakin menarik dan menantang sehingga para anak didik akan kian antusias dalam mengikuti pelajaran. Para anak didik akan lebih cepat memahami apa itu korupsi dan koruptor itu sesungguhnya. Contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi dimaknai sebagai bahan renungan bersama, terutama bagi para anak didik agar mereka jangan seperti para pejabat koruptif ketika suatu saat memimpin negeri tercinta ini. Mereka tentunya harus menjadi manusia-manusia yang berhati mulia dan bersedia menjadi “pemimpin amanah” apabila kelak mengelola republik ini.

Butuh Figur

Namun tanpa disadari pula, pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi juga membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Guru atau dosen dalam konteks ini juga harus menunjukkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejujuran dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada semua anak didiknya. Guru atau dosen menjadi inspirasi dan inspirator yang akan membangkitkan kesadaran diri anak didik untuk meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya. Memberikan sebuah potret kehidupan yang asli dan bukan direkayasa dari guru atau dosen kepada anak didiknya merupakan sebuah hal niscaya. Ke depan, marilah selamatkan bangsa ini melalui pendidikan karena dengan pendidikan, karakter bangsa serta moralitas anak-anak bangsa akan mampu berdiri tegak untuk mengatakan tidak terhadap korupsi.