Orientasi Pendidikan Kita Tanpa Ujian Nasional

Kamis, 1 Desember 2016 02:12 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/01/orientasi-pendidikan-kita-tanpa-ujian-nasional)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Penulis Buku-buku Pendidikan

Terhitung sejak 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy akan memberlakukan moratorium Ujian Nasional (24/11/16). Pertimbangannya adalah sudah cukup Ujian Nasional (UN) dijadikan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional.

Hasil pemetaan dari beberapa kali UN sudah memperlihatkan bahwa ada 30 persen sekolah yang sudah berada di atas standar nasional. Sisanya, yakni 70 persen masih di bawah standar. Oleh karenanya, yang masih berada di bawah standar nasional akan mendapatkan treatment dengan langkah mendongkraknya agar mampu melampaui standar nasional secara bertahap.

Langkah operasional dari kerja dongkrak tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan revitalisasi mutu guru, sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan komponen lain yang sesuai dengan kepentingan tujuan pendidikan nasional.

Kini diskursus ditiadakannya UN sudah menjadi konsumsi publik. Mereka yang mengatakan setuju memberikan pandangan, bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik berada di tangan sekolah dan guru sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Anggaran negara kemudian dapat dihemat dengan sedemikian luar biasa, sehingga porsi anggaran tersebut dapat dioptimalisasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang layak dibenahi.

Sementara yang mengatakan pesimistis atas dihapuskannya UN adalah memberikan pandangan bahwa orientasi pendidikan ke depan tidak akan jelas langkah pergerakannya, sebab sekolah-sekolah se-nasional akan bekerja sendiri untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tanpa keterlibatan pemerintah, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah akan berlangsung tanpa pengawasan yang holistik, terutama bahan evaluasi belajar siswa.

Kebijakan Nyata

Pasca pernyataan (bisa disebut keputusan seorang mendikbud) dihapuskannya Ujian Nasional (UN), kita memerlukan langkah dan gerakan konkret dari seorang Muhadjir Effendy agar kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan nyata dalam pembangunan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di republik ini.

Adanya guyonan satire yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa “ganti menteri, ganti kebijakan” jangan sampai menjadi kebiasaan buruk dari satu rezim ke rezim yang kemudian justru melahirkan disorientasi gerak pendidikan nasional.

Contoh sederhana adalah hasil kerja keras Mendiknas M Nuh yang melahirkan Kurikulum 2013 kemudian dibatalkan pelaksanaannya di era Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang konon akan melahirkan kurikulum nasional, tapi kemudian tidak terlaksana karena (di)lengser(kan).

Mungkin apabila kita semua ingat Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) dimana evaluasi belajar siswa diserahkan ke sekolah, apakah ini yang dimaksud oleh Muhadjir Effendy. UN dihapus dan diganti dengan Ebtanas. Ini berarti bahwa penilaian akhir belajar siswa dilakukan melalui sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur keberhasilan capaian pendidikan setiap sekolah secara nasional atau keberhasilan pendidikan di setiap daerah ketika kebijakan UN? Apakah dibuat rambu-rambu kebijakan tersendiri?

Kebijakan apapun yang dikeluarkan seorang mendikbud, jangan dan bukan semata kebijakan sensasional yang tidak memiliki dampak nyata bagi perubahan mutu pendidikan secara nasional.

Publik Mendukung

Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa yang berhak menilai keberhasilan para siswanya adalah sekolah dan guru, bukan pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat dan kita semua menyetujui itu.

Namun, ada poin mendasar yang kemudian harus dilakukan pemerintah bahwa keberhasilan belajar para siswa di sekolah harus memiliki pijakan yuridis formal yang dibuat pemerintah. Apabila ada 70 persen sekolah yang berada di bawah rata-rata capaian pendidikan nasional, itu kemudian harus diperjelas seberapa rendah atau tinggi tingkat mutu pendidikan yang sudah ada untuk kemudian mendapatkan treatment.

Kita semua yakin bahwa 70 persen yang dimaksud kemudian pasti memiliki variabel 70 persen yang beragam. 70 persen sekolah di daerah pinggiran tentu berbeda dengan 70 persen sekolah yang berada di daerah perkotaan secara mutu yang harus ditingkatkan dan diperbaiki.

Sejarah pendidikan nasional kita dari satu pemerintahan ke pemerintahan sudah ditulis sangat jelas, bahwa desain pembangunan pendidikan di republik ini sangat rumit akibat pelbagai kepentingan politik yang masuk dan bermain di dalamnya.

Ketika berbicara tentang mutu pendidikan yang harus dibenahi, ini selanjutnya tidak hanya berbicara tentang sekolah secara fisik bangunan, tapi banyak hal kemudian berkaitan, sebut saja mutu guru yang rendah. Selain itu, juga pasokan buku yang juga sedikit terutama untuk sekolah-sekolah yang jauh dari akses, input siswa yang juga rendah karena berasal dari latar belakang yang berbeda beda baik secara keluarga, daerah dan banyak lain. Ini kemudian berjalin kelindan dengan lemahnya pengawasan terhadap sekolah oleh pemerintah daerah dan pusat.

Bunyi Nawacita Jokowi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar”, menjadi berat untuk dilaksanakan secara konkret dan terukur.

Kini terlepas seperti apapun kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy, selama itu diniatkan untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas, mari kita dukung sepenuhnya. Semoga kebijakan penghapusan Ujian Nasional diikuti dengan langkah serius untuk melahirkan manusia Indonesia pintar dalam rangka menjawab tantangan global, sesuai bunyi Nawacita. (*)

 

Matinya Para Pahlawan Kita

(Refleksi Hari Pahlawan 10 November)

Banjarmasin Post, Kamis_10 November 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/10/matinya-para-pahlawan-kita)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Bung Karno dalam pidato Hari Pahlawan tanggal 10 November 1961 menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai bangsa sudah memberikan penghormatan sangat tinggi kepada para pahlawannya? Selanjutnya, siapakah yang layak disebut pahlawan?

Apabila kita membaca dalam rentang dan lipatan sejarah perjuangan bangsa, jawabannya adalah mereka yang berjuang memerdekakan bangsa ini dari kolonialisme penjajah asing dan mereka yang berani mengibarkan bendera merah putih dimana saat itu pasukan prokemerdekaan bersama para milisi di Surabaya bertempur melawan pasukan Inggris dan Belanda sebagai bagian dari revolusi nasional Indonesia yang kemudian disebut Hari Pahlawan. Dalam konteks ini, kita setuju itu bahwa dari gerakan itulah kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di republik ini untuk bersama-sama melawan dan menghancurkan para kolonialis.

Namun, apakah kita yang hidup di era kemerdekaan yang sudah merdeka lebih dari 71 tahun ini juga sudah memiliki para pahlawan yang kemudian ikut melanjutkan estafet perjuangan membangun bangsa. Kita semua kemudian layakkah disebut para pahlawan. Ini tentu masih sebuah pertanyaan besar.

Realita di depan mata menyebutkan, selama kita masih memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan golongan dalam konteks apapun perjuangan itu, sesungguhnya kita tidak bisa menamakan diri sudah berbuat untuk bangsa dan semua. Golonganisme selama itu menjadi komandan utama akan selalu menjadikan mata dan hati kita buta terhadap nasib jutaan rakyat dan mereka yang terlantar.

Dalam konteks hukum dan penegakan hukum, sudah sangat ironis membaca dan mengamati para penegak hukum kemudian selalu menjalankan penegakan hukum yang tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Ketika yang berkasus hukum itu adalah mereka yang memiliki akses kekuasaan sangat tinggi, mereka umumnya kemudian tidak bisa disentuh.

Dalil dan pasal pun kemudian dimanipulasi dengan sedemikian rupa untuk memenangkan kepentingannya walaupun kemudian itu merusak dan menghancurkan kepentingan yang lebih besar. Korban dan tumbal utama adalah mereka yang secara kekuatan hukum lemah dan memang sudah dilemahkan.

Tentu, para pahlawan hukum yang diharapkan mampu menegakkan dan meninggikan bendera hukum bagi kebenaran sudah ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hari demi hari dan waktu demi waktu, menjadi semakin sulit dan susah menemukan manusia-manusia suci dan bersih yang dapat disebut sebagai pahlawan hukum yang memperjuangkan keadilan.

Perjuangkan Rakyat

Dalam konteks politik, kondisinya pun kurang lebih sama buruknya dimana para politisi kita yang berada di Senayan dan di daerah sudah semakin kehilangan akal sehatnya untuk memperjuangkan rakyat. Sandiwara politik kerap menjadi permainan mereka agar dikesankan memperjuangkan nasib rakyat. Rakyat selalu dibohongi dengan pelbagai janji yang konon akan diperjuangkannya, tapi itu kemudian hanya isapan jempol belaka. Pahlawan politik yang bekerja di legislatif dengan tugas pokoknya di bidang legislating, budgetting, dan controlling sudah tidak ada di republik ini.

Dalam konteks pendidikan juga demikian. Kita bisa amati kerja bidang eksekutif yang membidangi bidang pendidikan dari pusat ke daerah. Salah satu contoh sederhana adalah mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikhususkan untuk mereka yang tidak mampu. Penyalurannya tidak tepat sasaran dan bahkan masih sering terjadi pungutan liar dari oknum sekolah yang mengakibatkan orangtua siswa harus menambah biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Pertanyaannya adalah apakah mereka dapat disebut sebagai pahlawan pendidikan, jawabannya adalah memang semakin rumit pengelolaan pendidikan di republik ini.

Dalam konteks pangan juga demikian, dimana negara seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasib rakyatnya agar tetap bisa makan dengan harga beras dan kebutuhan pokok lain yang terjangkau, itu pun semakin jauh dari kenyataan. Perlindungan negara terhadap para petani juga sudah ibarat menegakkan benang basah.

Yang terjadi selanjutnya adalah ketika panen berlangsung, harga palawija, padi dan lain-lainnya yang dihasilkan para petani dalam negeri kemudian anjlok. Inikah yang disebut bahwa negara sudah menjadi pahlawan bagi rakyatnya? Jawabannya ibarat api jauh dari panggang. Kebijakan pangan yang umumnya dilakukan dalam rangka menstabilkan harga pangan dalam negeri selalu melakukan impor barang. Ini merupakan sebuah kondisi ironis.

Tentu, ketika ini dikaitkan dengan pernyataan Soekarno dalam Pidato HUT Proklamasi 1956 mengenai makna pahlawan yang berbunyi bahwa tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang didapat dari republik ini apabila berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya, maka kita memang semakin sulit mencari dan menemukan manusia-manusia Indonesia yang berjiwa pahlawan.

Revitalisasi Kebangsaan

Mengapa kita semakin kehilangan manusia-manusia yang berjiwa pahlawan, jawabannya adalah sudah kehilangan pegangan dalam konteks kebangsaan sebagaimana yang disebutkan Ernest Renan. Selama ini kita dengan segala status sosial, kelompok gerakan politik yang berbeda, dan begitu seterusnya lebih dominan menegaskan diri dengan egosentrisme masing-masing. Akibatnya, yang terjadi adalah aksi saling hantam menghantam, saling tikam menikam, saling sikut menyikut, saling bunuh membunuh, dan saling memfitnah. Inilah yang disebut matinya para pahlawan.

Oleh karenanya, sebagai upaya untuk melakukan revitalisasi kebangsaan dalam rangka mengobati kering kerontang semangat untuk berjuang demi rakyat, Renan mengatakan, ada baiknya semua elemen bangsa harus berada dalam suatu ikatan batin dengan memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama walaupun di dalam suatu kelompok manusia terdapat berbagai suku, ras, budaya, bahasa, adat istiadat dan sebagainya yang bertujuan untuk menjadi bangsa besar.

Menjadi pahlawan tidak harus mendapat apresiasi dari negara dan siapapun di manapun kita berada. Siapapun bisa menjadi pahlawan, selama itu diniatkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Melakukan kerja-kerja kebaikan yang kemudian melahirkan kebajikan-kebajikan publik dapat disebut kerja-kerja para pahlawan.

Mampukah kita menjadi pahlawan di tengah kehidupan kita masing-masing walaupun itu merupakan pekerjaan berat? Terlepas apapun jawabannya, selama yang kita lakukan dimulai dari kerja yang tulus dengan jiwa yang ikhlas, kita setidaknya sudah berbuat untuk publik. Kita kemudian sudah meneruskan perjuangan para pahlawan era prakemerdekaan. Semoga. (*)

Kebijakan KIP Setengah Hati

Banjarmasin Post_Kamis, 12 Oktober 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/10/13/kebijakan-kip-setengah-hati)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Anak negeri dimanapun berada dalam usia produktif sebagai pembelajar mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas harus mengenyam dunia pendidikan sebagai hak dasar mereka. Pendidikan bagi mereka merupakan modal utama dalam menentukan masa depan mereka ke depan. Dengan pendidikan, mereka kemudian dapat memiliki mimpi-mimpi besar yang kemudian dapat diterjemahkan kelak. John Dewey dalam bukunya “Experience and Education” mengatakan bahwa pendidikan akan melahirkan pengalaman-pengalaman hidup yang selanjutnya mengantarkan seseorang untuk mampu berpikir inovatif dan kreatif terhadap hidup yang dijalaninya. Bertrand Russell dalam bukunya “On Education Especially in Early Childhood” menyebutkan bahwa sejak lahir hingga dewasa anak agar menjadi pribadi yang tangguh dan kuat harus dibekali dengan pendidikan sebagai modal utama dalam mengarungi hidup. Selanjutnya Sinha dalam bukunya “Education and Development” menyebut peran penganggaran dalam pelaksanaan sebuah pendidikan menjadi titik sentral dalam sebuah pembangunan sumber daya manusia, terutama di dunia ketiga atau biasa disebut negara-negara berkembang.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan pendidikan di republik ini selalu diikuti dengan kebijakan penganggaran pendidikan yang selanjutnya memberikan akses kepada yang tidak mampu untuk mengenyam dunia pendidikan secara berkeadilan? Apakah kebijakan penganggaran pendidikan selanjutnya berkorelasi signifikan dengan data siswa miskin yang layak menerima bantuan pendidikan? Inilah persoalan yang selama ini kendala dalam implimentasi pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program unggulan pemerintahan Joko Widodo dapat dianggap gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. KIP yang seharusnya mampu mengurangi tingkat dan beban hidup orang-orang miskin agar kemudian dapat bersekolah secara layak sepertinya belum mampu memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Kebijakan pendidikan ini sebagaimana yang diberitakan dalam tajuk Koran ini (Jumat, 7 Oktober 2016) menyebutkan bahwa KIP sebagai penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan diberikan kepada anak-anak yang masuk usia sekolah dari keluarga tidak bantuan uang tunai secara reguler dari pemerintah. Ironisnya, hingga Septermber 2016 ini, ternyata program tersebut tidak sepenuhnya mampu menyentuh sasaran, atau malah salah sasaran. Masih banyak warga miskin yang tidak mengenal KIP, apalagi harus menerima KIP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, program tersebut hanya mampu menjangkau 60 persen sasaran sejak diluncurkan dua tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah distribusi KIP yang menggunakan data Badan Pusat Statistik 2011, yang kemudian diperbarui dengan data 2012. Oleh karenanya, letak kesalahan berkaitkelindan dengan kebijakan pendidikan yang tidak dipetakan secara tepat sasaran yang dimulai dari tujuan pelaksanaan KIP itu sendiri, langkah-langkah strategis dalam keberhasilan KIP, anggaran yang dimasukkan dalam KIP pun sebetulnya masih sama dengan bantuan siswa miskin. Database anak-anak miskin yang berasal dari orang tua kelas menengah ke bawah kemudian ikut memberikan sumbangan konkret atas kegagalan sebuah pelaksanaan pendidikan. Database anak-anak miskin yang tidak terdata secara data terbaru kemudian melahirkan sebuah kebijakan pelaksanaan KIP yang setengah hati. Tujuan dari lahirnya KIP adalah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya, namun kemudian hanya menjadi isapan jempol belaka. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah KIP hanya akan bernasib nama belaka dalam konteks kepentingan politik praktis pragmatis belaka dan rakyat kemudian menjadi korban politik kepentingan?

Menagih Janji

Kita semua dan seluruh rakyat menagih janji KIP yang benar-benar mampu membebaskan masyarakat dari beban hidup yang semakin berat. Dengan kehadiran KIP, ini setidaknya mampu memberikan angin segar bagi perjalanan pendidikan anak-anak negeri yang semakin hari semakin harus kehilangan masa depan pendidikannya akibat semakin mahalnya biaya pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang konon dapat mengurangi beban biaya sekolah nyatanya tidak sepenuhnya benar secara implimentasi sebab sekolah masih melakukan pungutan tidak resmi yang dipaksakan dimana siswa dan orang tua siswa harus membayar biaya buku tambahan dan lain seterusnya. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2015, sasaran penerima KIP berjumlah 9,1 juta siswa dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5,32 triliun dan direncanakan di 2016 ini dapat menjangkau 19,2 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 7,1 triliun. Apakah anggaran sebesar ini mampu menampung banyak anak negeri yang harus terpaksa putus sekolah?

Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan bahwa sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan. Ada enam ratus ribu anak usia sekolah dasar dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama yang tidak dapat mengakses pendidikan karena faktor kemiskinan ekonomi. Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten kemudian semakin memberikan penjelasan bahwa ada hampir setengah dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Mereka berasal dari keluarga termiskin yang memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar ketimbang mereka yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Ini berarti bahwa hampir 3 persen dari anak-anak usia sekolah dasar di desa tidak bersekolah, dibandingkan dengan hanya lebih dari 1 persen di daerah perkotaan. Selanjutnya, hampir 1 dari 5 anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama ketika ini dibandingkan dengan anak dari daerah perkotaan dimana 1 dari 10 anak di daerah perkotaan dapat melanjutkan pendidikannya.

Tugas negara selanjutnya adalah lanjutkan pelaksanaan KIP agar tidak setengah jalan dan supaya tidak disebut kebijakan pendidikan dengan konsep yang mentah. Preseden buruk tentang banyaknya anak negeri yang tidak dan belum mendapatkan KIP harus menjadi bahan evaluasi dalam rangka maksimalisasi distribusi KIP agar tepat sasaran. Melakukan pembaharuan database penerima KIP harus segera dilakukan. Database terbaru yang kemudian diperkuat tim distributor yang bekerja sebagai tim yang akan membagikan KIP kepada yang berhak menerima kemudian menjadi perangkat utama dalam menyukseskan pelaksanaan KIP. Sinergisitas banyak pihak agar KIP dapat dinikmati oleh yang berhak menjadi niatan dan gerakan kolektif demi membebaskan anak-anak negeri dari potensi putus sekolah sehingga mereka kemudian dapat menjadi pribadi-pribadi yang berpendidikan. Terlepas dari kelemahan KIP sebagai kebijakan negara yang kerap berubah-rubah penamaannya sesuai selera dari fase presiden ke presiden, marilah untuk tetap mendukung kebijakan ini demi pembangunan sumber manusia Indonesia yang unggul dan cerdas.

Program Kontroversial Sekolah Parlemen

Banjarmasin Post_Rabu, 31 Agustus 2016 00:19 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/08/31/program-kontroversial-sekolah-parlemen)

Oleh: Moh. Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat

Tidaklah disebut dewan perwakilan rakyat apabila tidak membuat sesuatu hal sensasional dan kemudian menghabiskan uang negara. Baru-baru ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ade Komarudin menggagas Sekolah Parlemen yang bertujuan untuk meningkatan kualitas anggota DPR. Rekrutmen terhadap siapa saja yang akan masuk dalam sekolah parlemen itu meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya (26/8/16).

Dalam tataran idealisme, kita menyetujui itu, namun muncul pertanyaan, seberapa mendesakkah diperlukan sekolah parlemen? Terlepas apapun jawabannya, diskursus mengenai sekolah parlemen kini sudah ibarat bola salju yang bergerak tidak terkendali. Komentar cukup ekstrem adalah sekolah parlemen tidak menjawab kebutuhan publik. Dewan perwakilan rakyat dengan wacana sekolah parlemen justru semakin memperlihatkan bahwa dewan perwakilan rakyat seolah tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih produktif. Ketimbang mengurusi sekolah parlemen yang kini menjadi perbincangan sangat tidak produktif, ada baiknya dewan menjalankan fungsinya sebagai controlling, budgetting, dan legislating.

Secara epistemologis, kehadiran DPR adalah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembuat undang-undang. Ketika ini dihubungkan dengan keinginan DPR untuk mengadakan sekolah parlemen, ini kemudian menyalahi kewenangan. Kini sudah terjadi cara berpikir kacau yang dimiliki DPR.

Cara berpikir kacau DPR muncul karena sudah tidak memiliki cara berpikir berbasis tugas dan fungsi pokoknya. Parlemen sebagai perwakilan rakyat dan konstituen yang seharusnya bekerja atas nama controlling, budgetting, dan legislating kemudian lepas dari peran utamanya dalam penunaian tugas-tugas tersebut. Program sekolah parlemen bukanlah ranah yang semestinya digelar oleh DPR.

Wilayah kerja DPR bukanlah pada konteks pendidikan yang kemudian disebut sebagai sekolah parlemen. Sebetulnya apabila harus dimunculkan pertanyaan lanjutan, kita dan semua tidak dan belum mengetahui konsep yang disebut sekolah parlemen. Apakah sekolah parlemen yang dimaksud adalah berbentuk pendidikan dan pelatihan atau bagaimana. Ini yang kemudian semakin membingungkan publik atas wacana sekolah parlemen yang sedang dikembang-hembuskan oleh DPR. Oleh karenanya, kebiasaan DPR yang selalu kontroversial dan sebetulnya tidak memberikan pendidikan politik yang mencerahkan bagi rakyat dapat disebut bahwa DPR bekerja tidak atas dan berdasar kerangka berpikir sebagai wakil rakyat. DPR selalu lepas dari tugas awalnya dan kemudian mengambil alih tugas lembaga lain.

Wilayah Parpol

Wilayah kaderisasi dan pendidikan politik bagi calon anggota dewan sebetulnya sudah menjadi program rutin partai politik. Pendidikan politik yang digarap parpol adalah memberikan fasilitas pendidikan terkait apa yang seharusnya dilakukan politisi ketika masuk ke Senayan.

Menjadi politisi dengan segala program pendidikan dan materinya sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh parpol. Parpol bekerja untuk memberikan cara pandang dan pemahaman-pemahaman berpolitik yang memiliki keberpihakan kepada kepentingan bersama di atas segala-galanya. Parpol tentu sudah memiliki program-program yang diniatkan untuk melahirkan para politisi ulung dan berhati kebangsaan walaupun dalam kenyataannya kemudian berbanding terbalik dengan yang diharapkan. Antara das sollen dan das sein tidak selalu seiring dan sejalan. Ini memang terkadang menjadi sebuah ironi. Di tengah cita-cita bersama agar parpol memiliki keterlibatan aktif dan partisipatif dalam kerja-kerja pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, parpol melakukan tindakan pengrusakan terhadap nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan keumatan. Kini kemudian muncul pertanyaan, masih perlukah sekolah parlemen dilakukan parpol? Umumnya yang kemudian berlangsung di lapangan adalah bahwa seberapa hebat alumni dari kursus atau sekolah politik bagi para peserta, hal tersebut kemudian tidak sepenuhnya mencerminkan pribadi-pribadi yang mampu diharapkan bisa bekerja maksimal dan optimal dalam pembangunan kebangsaan.

Sebaiknya peran parlemen harus dikembalikan kepada khittahnya dalam tiga tugas utama, pengawasan, perundang-undangan, dan penganggaran. Apabila kemudian tetap diperlukan sekolah parlemen, substansi yang dikemas ulang adalah bagaimana memperkuat peran parlemen dalam tiga fungsi tersebut.

Sebetulnya, tidak perlu bagi DPR membuat sekolah parlemen untuk kalangan muda sebab yang dibutuhkan adalah peran parlemen itu sendiri dalam basis perjuangan. Kita semua membutuhkan kehadiran para politisi Senayan yang berwajah humanis dan profetik yang selanjutnya tidak semata mengobral janji palsu. Kita semua memerlukan para anggota dewan yang mampu secara terus menerus melakukan evaluasi diri terhadap dirinya, apakah sudah bekerja untuk rakyat ataukah belum.

Sekolah parlemen yang digagas pun lebih untuk diri mereka yang duduk di Senayan ketimbang untuk para generasi muda. Biarkanlah para generasi muda apabila ingin terjun dalam politik praktis belajar di sekolah-sekolah baik dasar, menengah maupun atas mengenai urgensinya membangun karakter hidup yang jujur dan begitu seterusnya. Habitus bagi generasi baru adalah membiasakan mereka menjalankan aktivitas-aktivitas yang bisa membentuk dirinya dalam internalisasi nilai-nilai kehidupan yang berkeadaban.

Justru, tujuan mendasar atas kehadiran sekolah parlemen adalah dimanfaatkan bagi sebesar-besar penanaman nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi para anggota dewan. Itu sebenarnya yang lebih utama. Dengan kata lain, sebelum berusaha memperbaiki akhlaq orang lain, marilah memperbaiki akhlaq diri sendiri. Sebelum mengingatkan orang lain tentang menjalani hidup dan kehidupan yang baik, ingatkan diri sendiri bahwa berbuat kepada orang lain adalah penting. Itulah yang kemudian perlu dikemas dalam sekolah parlemen bagi para politisi di Senayan. Janganlah membuat program yang ditujukan untuk orang lain, namun dirinya sendiri sebetulnya lebih membutuhkan dan memperlukan dalam konteks peningkatan kompetensi diri.

Dampak Reshuffle Jilid II terhadap Pembangunan

Banjarmasin Post, Kamis, 28 Juli 2016 00:32 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/07/28/dampak-reshuffle-jilid-ii-terhadap-pembangunan?page=2)

Oleh: Moh Yamin

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Kabar beberapa waktu terakhir dari Istana bahwa reshuffle kabinet jilid II akan segera dilakukan, telah terbukti. Rabu (27/7/2016) siang di Istana Negara sebanyak 12 menteri baru telah dilantik Presiden Joko Widodo. Terdapat delapan nama baru yang masuk kabinet. Beberapa nama berasal dari partai politik, tapi ada juga yang berasal dari kalangan profesional.

Prinsipnya, pasca sejumlah partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat, ini peta politik kekuatan pun kemudian berubah 180 derajat. Apabila Joko Widodo pernah menyampaikan jauh sebelum terpilih sebagai presiden akan mempekerjakan siapapun di kabinetnya baik yang duduk sebagai menteri, kepala departemen/lembaga bukan atas dasar politik tanpa syarat, sepertinya itu semakin tidak membekas dalam kenyataan.

Yang terjadi selanjutnya, yang masuk dalam kabinet Joko Widodo adalah mereka yang memiliki jasa politik terhadap Joko Widodo. Sementara mereka yang awal secara bersih ikut memperjuangkan kemenangan Joko Widodo sebagai presiden menjadi terdepak. Kendatipun sempat mencicipi hasil perjuangan karena pernah diberikan jatah di Istana, itu pun hanya sesaat.

Namun, itulah potret politik yang sedang dijalankan di negeri ini. Setiap gerakan dan langkah apapun yang dilahirkan oleh para pemimpin di republik tercinta ini bukan atas dasar tulus mengelola republik ini.

Hal sederhana yang dapat didiskusikan adalah tatkala perubahan nama menteri dan kerja menteri dari satu fase perombakan kabinet ke fase perombakan kabinet memiliki pergerakan yang sangat cepat, maka menjadi mustahil untuk mengukur kerja sebuah kementerian, departemen atau lembaga. Tatkala sebuah kementerian sudah menyiapkan program baru yang dipastikan akan dicapai dalam satu atau dua tahun ke depan, ini pun dipastikan akan mengalami kemacetan.

Contoh, munculnya nama menteri baru sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni Muhadjir Effendy. Praktis, agenda dan program Anies Baswedan pun akan berubah atau bisa jadi dihilangkan dan diganti dengan program baru. Publik pun sudah tahu Kurikulum 2013 dihentikan dan diganti dengan kurikulum nasional. Konsep Kurikulum 2013 sudah jelas, tapi karena pertimbangan dan kepentingan tertentu dari seorang Anies Baswedan, itu harus disetop.

Yang menjadi persoalan adalah Kurikulum Nasional yang dimaksud oleh Anies Baswedan yang akan dijalankan dengan melakukan revisi terhadap Kurikulum 2013 dan dimungkinkan semua sekolah baik pendidikan dasar dan menengah kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pun dipastikan memiliki ketidakjelasan ke depannya karena menterinya baru.

Pertanyaannya adalah bagaimana seorang Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengukur kinerja anak buahnya secara terukur yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak, sementara di tengah perjalanan kemudian disuruh turun tahta. Inilah akar persoalan sebenarnya.

Negara selama ini sepertinya masih galau dalam mengelola republik ini. Tidak jelas ukurannya dalam melihat capaian kinerja para anak buahnya. Justru yang digunakan adalah ukuran kepentingan politik sektarian. Selanjutnya bagaimana dengan menteri-menteri lain yang juga dicopot? Kondisinya juga kurang lebih sama, karena berdasar pada tekanan partai politik sehingga Joko Widodo kemudian harus mampu mengakomodir banyaknya kepentingan yang masuk ke Istana.

Publik Bertanya

Menjadi wajar apabila rakyat, kita semua dari Sabang sampai Merauke mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, apakah reshuffle kabinet di jilid II ini merupakan hasil inisiatif dari mereka yang meminta jatah menteri dan kue-kue kekuasaan. Apakah setiap konteks pengelolaan republik ini dimana kepentingan bangsa dan hajat hidup orang banyak menjadi taruhannya, jutaan anak bangsa memerlukan para pemimpin yang amanah dan jujur, banyak anak miskin membutuhkan kerja keras dari para pemimpinnya yang benar-benar ikhlas bekerja, mereka selanjutnya menjadi abai dan diabaikan dengan begitu mudahnya.

Tatkala rakyat mengimpikan para pemimpinnya yang berhati mulia, yang memiliki mimpi-mimpi besar untuk pembangunan bangsa yang beradab, hal-hal demikian selanjutnya dihancurkan begitu saja karena negara lebih memilih mencari aman dari para alogojo politik di negeri ini sehingga siapapun yang memiliki pengaruh kuat kemudian difasilitasi, diberikan kedudukan maha mulia.

Sudah banyak hasil data yang dirilis sejumlah lembaga baik nasional maupun internasional bahwa republik ini dalam pelbagai situasi dan kondisi berada di ujung kebobrokan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yakni pada 2015 berada di urutan ke-110 dari 187 negara, ini lebih rendah dibanding Malaysia di posisi 62 dan Thailand di rangking ke-93.

Indeks korupsi juga demikian, dan itu juga terjadi terhadap indeks kemiskinan di republik ini yang berada di angka mengkhawatirkan walaupun konon disebut sudah berkurang tingkat kemiskinannya di atas kertas.

Kini yang menjadi pertanyaan kolektif anak bangsa adalah apakah reshuffle kabinet jilid II ini kemudian memiliki dampak pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara? Apabila syahwat politik kemudian menjadi panglima bagi para petinggi di republik ini, maka ke depan jangan bermimpi indah bahwa pembangunan di segala bidang kehidupan sebagaimana yang tertuang dan ditulis dengan tinta emas di Nawa Cita Joko Widodo akan mampu dilaksanakan. Rakyat mengingatkan itu agar jangan selalu berkacamata politik kekuasaan dalam mengelola negeri ini.

Kita semua berharap reshuflle kabinet jilid II bukan semata kepentingan bagi-bagi kursi menteri dan kue-kue kekuasaan, sebab hal tersebut bukan memberikan jalan bagi pembangunan kebangsaan. Nawa Cita Joko Widodo harus menjadi penggerak dan alat ukur dalam melakukan reshuffle kabinet karena dari sanalah Joko Widodo berhasil terpilih sebagai presiden.

Mengurai Beban Ekonomi di Tahun Ajaran Baru

Harian Banjarmasin Post, Kamis, 26 Mei 2016 00:45 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/05/26/mengurai-beban-ekonomi-di-tahun-ajaran-baru)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Tajuk Harian Banjarmasin Post yang mengulas tentang tahun ajaran baru sekolah dimana para orang tua kelas menengah ke bawah harus memikirkan anak-anaknya dalam menyiapkan segala kebutuhan pendidikannya (25/05/16) menjadi sesuatu yang sangat aktual untuk selalu dibahas di setiap pergantian tahun baru masuk sekolah di tengah kegalauan ekonomi akar rumput saat ini. Pasalnya, hanyalah anak-anak orang miskin dan menengah kelas ke bawah yang kemudian harus dihadapkan kepada beban ekonomi yang berat di tahun ajaran baru. Seolah, setiap tahun ajaran baru, masyarakat kelas akar rumput tidak berhenti dipusingkan dengan biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang ingin belajar di bangku pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya. Seakan-akan, ketika memasuki dunia sekolah, yang ada dalam pikiran para orang tua dari anak-anak tidak mampu adalah bagaimana harus mencarikan utangan atau jalan tertentu agar biaya pendidikan anak-anaknya bisa terfasilitasi. Ini berarti bahwa biaya pendidikan yang selama ini sudah berlangsung di sekolah benar-benar memberatkan dan menjadikan para orang tua anak-anak tidak mampu harus menguras energi luar biasa terkait apa yang harus diperbuat dalam konteks pembiayaan sekolah anak-anaknya.

Oleh karenanya, ketika berbicara tentang masyarakat kelas menengah ke bawah berarti tentang biaya hidup yang kemudian harus ditanggung dan dijalankan setiap saat. Anak-anak mereka yang selanjutnya harus masuk sekolah tentu harus menyiapkan segala hal, sebut saja kebutuhan buku baru, seragam baru, dan banyak yang lain. Ini juga belum berbicara tentang pungutan sekolah yang harus dibayar kendatipun harus dicicil. Terlepas sekolah kemudian menetapkan bahwa iuran tersebut dipergunakan untuk tambahan kebutuhan sekolah dalam proses kegiatan di sekolah, hal tersebut merupakan hal lain. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sisi lain merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dimasukkan dalam pungutan sekolah. Yang menjadi perbincangan selanjutnya adalah anak-anak yang berada di kelas menengah ke bawah tentu menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah karena orang tuanya memiliki pendapatan yang terbatas. Pendapatan orang tua yang minim dipastikan menjadikan kesulitan untuk bisa membelikan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anaknya untuk masuk sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa di setiap tahun, biaya pendidikan kemudian menjadi mahal? Apakah pendidikan harus dikaitkan sepenuhnya dengan uang? Apakah mereka yang berada di kelas menengah ke bawah kemudian tidak boleh menikmati dunia pendidikan sebagaimana yang dijalani oleh anak-anak orang kaya atau menengah ke atas? Apakah hanya orang-orang yang ber-uang kemudian hanya bisa menikmati dunia pendidikan dengan segala fasilitas mewahnya, sementara mereka yang hidup dengan lumpur kemiskinan selalu tetap saja tidak dapat bergerak dari ketidaktahuan menuju ketahuan, dari kemiskinan menuju kekayaan pengetahuaan, dari kebodohan menuju kecerdasan, dan begitu seterusnya? Itulah sejumlah pertanyaan yang kemudian selalu muncul di benak kita bersama.

Kemana para orang tua dari anak-anak tidak mampu harus mengadu dan berkeluh kesah ketika biaya pendidikan menjadi sesuatu hal yang memberatkan? Kita semua setuju bahwa segala apa yang dilakukan di dunia ini membutuhkan uang, namun semua yang kita jalankan dalam hidup pun tidak selamanya identik dengan uang. Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ini berarti bahwa negara sudah sepenuhnya harus melindungi seluruh warga negaranya agar tidak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang  layak dan setara. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju 12 tahun tentu harus benar-benar dijalankan sepenuhnya oleh negara dimana seluruh anak negeri harus dibiayai sepenuhnya dalam konteks mendapatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Apakah mereka yang berasal dari kelompok menengah ke atas atau ke bawah, semuanya mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Dalam konteks ini, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap kelompok tertentu dari anak-anak tertentu karena merupakan anak pejabat, anak dari para keluarga pejabat, dan lain sejenisnya sehingga mereka mendapatkan akses kemudahan dalam segala aspek untuk menikmati dunia pendidikan. Dengan kata lain, tatkala mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu kemudian ingin mengakses pendidikan dengan segala fasilitasnya kemudian dipersulit dengan sedemikian rupa, anak-anak pinggiran dan miskin karena faktor ketidaktahuan dalam mengakses pendidikan gratis kemudian dipermainkan oleh oknum tertentu (baca: realitas).

Kewajiban Negara

Kewjiban negara sepenuhnya dalam pendidikan untuk semua adalah memberikan pelayanan pendidikan. Renstra Kemendikbud 2015-2019 tentang paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan menyebutkan bahwa pendidikan adalah untuk semua (education for all). Ini berarti bahwa pendidikan dapat diakses setiap orang dan pemerintah menjamin keberpihakan kepada siswa yang memiliki hambatan ekonomi dan hambatan-hambatan lain. Dalam salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yang berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan” tentu memberikan sebuah pesan kepada semua pemangku kebijakan di republik ini bahwa pendidikan harus bebas dari segala bentuk pungutan dan negara sepenuhnya bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anak negeri. Ini kemudian diperkuat oleh lima misi pendidikan Jokowi-JK yang berbunyi (1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan; (4) Mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; (5) Mewujudkan tata kelola. Secara taken for granted, membebaskan segala beban ekonomi para orang tua dari anak-anaknya yang mau bersekolah kemudian harus benar-benar ditunjukkan negara. Jangan kemudian setengah hati.

Pertanyaannya adalah apakah di ajaran baru sekolah tahun ini, para orang tua tidak akan dipusingkan dengan dunia pendidikan anak-anaknya? Sepertinya ini masih ibarat menegakkan benang basah. Pendidikan tetap merupakan komoditas mahal. Siapapun yang ingin mencicipi pendidikan dengan cita rasa bermutu harus menyiapkan modal besar. Kita semua yakin bahwa mereka yang masih harus berjuang untuk mempertahankan hidup setiap harinya agar bisa makan, minum, dan berteduh sudah pasti harus terus gigit jari. Para orang tua dari anak-anak kelas tersisihkan dari pendapatan tingkat tinggi sama sekali tidak menyekolahkan anak-anaknya karena himpitan ekonomi yang sangat luar biasa atau mungkin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah serba apa adanya. Apabila pilihannya adalah yang pertama tidak bersekolah, jawabannya adalah semakin banyak anak negeri yang putus sekolah. Apabila pilihannya adalah di sekolah serba apa adanya, ini berarti harus berbuat sesuatu yang lebih demi memaksimalkan keperluan belajarnya. Sekolah sedemikian sudah pasti akan meminta sumbangan (bukan pungutan) kepada para orang tua siswa untuk memikirkan bersama terkait apa saja yang dibutuhkan agar anak-anaknya di sekolah bisa belajar secara kondusif. Ketika konteksnya orang tua ikut bertanggung jawab terhadap kebutuhan sekolah untuk menyiapkan fasilitas belajar bagi anak-anaknya, ini kemudian menjadi beban tersendiri bagi para orang tua. Asap dapur mengepul sudah pas-pasan, ini kemudian harus ditambah dengan beban harus memberikan sumbangan kepada sekolah. Itulah realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat kita saat ini dan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah tatkala beban ekonominya bertambah yang kemudian tidak hanya mengurusi isi dapur, namun juga pendidikan anak-anaknya. Semoga ini menjadi renungan bersama, terutama bagi para pemegang kebijakan baik pusat maupun daerah untuk memikirkan terobosan progresif agar tugas mulia mendidik anak negeri menuju generasi emas di 2045 benar-benar ter(di)capai.

Membincangkan Perempuan

Harian Banjarmasin Post, 21 April 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/04/21/membincangkan-perempuan)

(Refleksi Hari Kartini 21 April 2016)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Perdebatan tentang status perempuan yang selalu identik dengan “mahluk lemah” terus menerus menggelinding begitu kencang. Perempuan kemudian dianggap sebagai sosok yang tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali bergantung kepada laki-laki. Pertanyaannya kemudian adalah benarkah pandangan publik tersebut? Terlepas apapun jawabannya, pandangan tersebut merupakan sebuah isapan jempol belaka. Memang jumlah perempuan yang kemudian mengukir sejarah perubahan dalam politik, ekonomi, seni, dan lain seterusnya tidak sebanyak yang dilakukan laki-laki, namun itu tetap membuktikan bahwa perempuan memiliki peran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tingkat dunia, ada Sappho seorang penyair sekaligus perempuan Yunani. Menurut Plato, Sappho masuk dalam daftar 10 orang penyair terhebat yang pernah ada. Ada Cleopatra yang dikenal sebagai pemimpin wanita hebat sebab mampu mempertahankan kerajaan Mesir dari ancaman kekuasaan Romawi. Dia juga cerdik dalam berpolitik dan memiliki dua sekutu pemimpin besar dari Roma, sebut saja Marc Anthony dan Julius Caesar. Ada Ratu Elizabeth I seorang ratu Inggris yang di masanya mampu menyelamatkan kerajaan Inggris dari gejolak ekonomi dan sosial. Dia juga merupakan sosok pemimpin tangguh yang menyelamatkan Inggris dari serangan Spanyol. Selain itu juga ada Rabi’ah al-’Adawīyya, sosok seorang budak asal Irak yang kemudian karena perjuangannya mampu melepaskan diri dari stigma buruk tersebut. Rabi’ah dikenal sebagai sufi atau ahli mistik yang mempunyai segudang pemikiran mendalam mengenai Islam. Ada juga Lubna of Cordoba seorang wanita yang memiliki ilmu pengetahuan luas. Dia dikenal sebagai perempuan yang mahir dalam matematika, unggul dalam tata bahasa, pintar menulis, dan berpuisi.

Sementara di tingkat nasional, ada Naning Adiningsih yang menduduki posisi Chairwoman di Green Building Council of Indonesia. Ada Yenny Wahid, putri kedua dari almarhum Abdurrahman Wahid yang aktif dalam dunia politik dan terlibat dalam kampanye toleransi antar ummat beragama dengan menjadi nahkoda Wahid Institute. Tak hanya itu saja, ada Dewi Fortuna Anwar yang menjabat sebagai Chairwoman di Institute For Democracy and Human Rights, Habibie Center sekaligus sebagai penulis hebat. Apa yang kita bicarakan tentang perempuan-perempuan hebat Indonesia ini kemudian tidak menafikan sosok Kartini sebagai perintis pembebas perempuan di masanya dan perempuan-perempuan hebat di bidang-bidang lain. Oleh karenanya, ketika Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di era kepemimpinan Soekarno sebagai sayap kekuataan politik terkuat Seokarno saat itu berada di kubu Partai Komunis Indonesia (PKI), Soeharto kemudian harus menghancurkannya. Akhirnya, Gerwani di antaranya dipreteli kekuatan politiknya, ini menunjukkan bahwa perempuan kemudian bisa hancur dan dihancurkan oleh kekuatan laki-laki.

Selain itu, apa yang terjadi terhadap Gerwani sesungguhnya dapat memberikan penjelasan secara nyata bahwa perempuan yang bergabung terhadap PKI disebut-sebut sebagai pengkhianat negara. Yang lebih mengerikan lagi, Gerwani kemudian mendapat tambahan stigma sebagai perempuan penghibur, pelacur, orang yang bejat dan keji, tidak bertuhan dan lain seterusnya. Bahkan disebut-sebut sebagian bagian dari kekuatan politik yang turut serta dalam melakukan terhadap para jenderal sebelum dibunuh di lubang buaya. Aksi pembentukan opini buruk sedemikian digelar melalui koran-koran militer serta koran pendukung lainnya yang dikendalikan Soeharto. Profesor Dr Saskia Eleonora Wieringa dalam bukunya “Penghancuran Gerakan Perempuan Di Indonesia” mengatakan bahwa perempuan yang tergabung dalam Gerwani sudah menjadi korban politik kekuasaan Soeharto karena dia berkeinginan kuat untuk naik singgasana kepresidenan (1999). Namun lepas dari itu semua, kiprah perempuan dengan pelbagai perannya memberikan sebuah ilustrasi bahwa sesungguhnya perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menorehkan gagasan, konsep, dan tindakannya. Apakah mereka berada di balik layar atau di tengah publik sebagai pemikir, pembicara, peneliti, penulis atau pemimpin di sebuah perusahaan atau apapun namanya, perempuan menjadi pribadi yang telah membuktikan kepada dunia secara nyata serta terukur bahwa mereka mampu melakukan apapun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

Stigma Miring

Stigma miring bahwa perempuan adalah “mahluk lemah” sesungguhnya muncul akibat perempuan itu sendiri tidak melakukan serangan balik dengan membuat opini tandingan. Kekuatan media yang masih didominasi kaum laki-laki menjadi bentuk konkret yang sangat telanjang mata di depan kita semua (baca: realitas). Bahasa media selama ini adalah bahasa kaum laki-laki. Kendatipun ada bahasa perempuan, warna bahasa kaum laki-laki lebih kuat menjadi warna. Bagi kaum perempuan, melakukan serangan balik terhadap tembakan bahasa kaum laki-laki bukan berarti melawan namun sebagai bentuk mempertahankan diri agar tetap memiliki harkat dan martabat adalah sesuatu hal yang penting. Semakin diam berarti harus siap untuk selalu menjadi kambing hitam dan dipolitisasi dengan sedemikian rupa. Kaum perempuan memerlukan perjuangan tanpa lelah untuk meyakinkan kaum laki-laki bahwa mereka bisa melakukan apa yang selama ini dikerjakan laki-laki. Ini bukan berarti menyalahi kodratnya sebagai mahluk yang memang dilahirkan sebagai perempuan secara given.

Gerakan Baru

Menarik apa yang disampaikan Fatimah Mernissi dalam bukunya “Women and Islam: An Hiistorical and Theological Enquiry” dimana dia menyebut kaum laki-laki selalu menjadikan ayat-ayat Tuhan sebagai alat untuk merendahkan kaum perempuan. Kaum laki-laki memandang perempuan dengan pendekatan ayat misoginis dimana memang ditujukan untuk melemahkan perempuan sehingga kaum perempuan selanjutnya tidak bisa melakukan hal apapun untuk membelanya. Akhirnya menjadi sesuatu yang niscaya apabila kaum perempuan selalu merasa berada di pihak yang salah kendatipun sesungguhnya benar. Apa yang salah menurut pihak perempuan belum tentu salah bagi laki-laki dan begitu sebaliknya. Paradigma kaum laki-laki selalu mencari menang sendiri dengan tidak pernah menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Cara pandang sedemikian juga terjadi dalam dunia kemasyarakatan dan politik. Di masyarakat, perempuan sangat rentan menjadi permainan kaum laki-laki, sedangkan dalam dunia politik pun juga berpotensi sebagai kambing hitam (baca: realitas). Oleh karenanya, saatnya perempuan harus bicara dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka dilahirkan dan terlahir bukan sebagai kaum “yang lemah. Semangat perjuangan Raden adjeng Kartini yang lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah,tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun tentu menjadi lokomotif perubahan bagi kebangkitan perempuan di Indonesia agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tanpa kita sadari, keberadaan RA Kartini dalam konteks pembangunan kepribadian perempuan Indonesia membentuk cara pandang, cara bersikap, dan cara bertindak perempuan Indonesia. Kartini menjadi inpirasi bagi perempuan Indonesia untuk menjadi pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat Hari Kartini dan selamat bagi para perempuan Indonesia yang menauladani RA Kartini dalam konteks ikut memperjuangkan kedaulatan bangsa di segala lini kehidupan mulai dari pembangunan pendidikan anak, peningkatan kualitas hidup berkeluarga, pembangunan politik kebangsaan yang bermartabat, penegakan hukum, dan lain seterusnya.

SNMPTN dan Distorsi Pendidikan

Banjarmasin Post, Sabtu_19 Maret 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/03/19/snmptn-dan-distorsi-pendidikan)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 resmi ditutup (12/03/16). Dari 1.363.051 siswa yang ditargetkan, baru 641.296 siswa yang mendaftar. Dari jumlah itu, baru 624.931 siswa yang melakukan finalisasi. Dalam koteks ini, SNMPTN merupakan salah satu cara menjaring siswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). SNMPTN merupakan seleksi yang dilakukan PTN masing-masing di bawah koordinasi panitia nasional dengan seleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. Pihak sekolah mendaftarkan siswa mereka yang memenuhi syarat ikut SNMPTN ini. Syaratnya antara lain berdasarkan nilai rapot, nilai ujian nasional, dan prestasi akademis lainnya selama di SMA. Selanjutnya, penulis dalam konteks ini tidak berbicara tentang kuantitas peserta namun substansi SNMPTN dengan basis nilai rapot, nilai ujian nasional, dan prestasi akademis lainnya sebagai rujukan. Dalam pandangan filsafat pendidikan skolastik (Doni Koesoema A, 2007: 72), menjadikan nilai rapot, nilai ujian nasional, dan prestasi akademis lainnya yang merupakan tujuan pendidikan dasar tentu berbeda dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Lebih tepatnya, ketika UN harus dipaksa menjadi alat ukur dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, hal tersebut telah merancukan tujuan pendidikan tinggi. Sebab UN sejatinya hanya bertujuan untuk mengukur prestasi yang dimiliki oleh anak didik secara pribadi yang kemudian disebut tes sumatif. Sebagai akibatnya, apakah ia telah menguasai materi pelajaran atau tidak. Bila berhasil, ia lulus namun apabila gagal dalam menjawab soal-soal yang di-UN-kan, maka ia dinyatakan tidak lulus. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, UN sebagai bagian dari proses evaluasi akhir sebuah hasil pendidikan hanya diselenggarakan untuk pendidikan sekolah, bukan perguruan tinggi. UN merupakan salah satu satu penentu yang menjustifikasi keberhasilan pendidikan anak didik kendatipun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara serius (baca: UN).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya ujian masuk perguruan tinggi perlu dipahami supaya tidak merancukan tujuan inti proses pendidikan tinggi? Dalam proses seleksi yang selama ini digunakan di pendidikan tinggi, ujian masuk ditujukan untuk mengukur kompetensi dan potensi akademik yang dimiliki seorang calon mahasiswa baru yang kemudian disebut tes formatif. Lebih tepatnya, ia bermaksud untuk melakukan diskriminasi minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap calon mahasiswa baru. Sehingga tidak menutup kemungkinan, seorang siswa yang mendapat nilai terbaik dalam UN dan rapot sekolah tidak menjamin akan diterima masuk sebuah perguruan tinggi tertentu. Kondisi berbeda akan terjadi pada seorang calon mahasiswa baru yang dalam UN-nya hanya mendapat skor biasa. Namun karena memeroleh nilai tinggi atau sesuai dengan kriteria lembaga pendidikan tinggi terkait dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi, maka ia pun akan bisa diterima.

Oleh karenanya, tes masuk perguruan tinggi dalam konteks demikian menggunakan pandangan normatif-sentris yang tidak mendasarkan diri terhadap penguasaan materi pelajaran an sich namun skor penilaian berjenjang, diambil nilai paling tinggi dan jumlah kursi dalam lembaga pendidikan tinggi pun juga menjadi sebuah pertimbangan. Lebih dari itu, setiap item soal yang diujikan pun dibuat lebih sulit yang bertujuan untuk menjauhkan calon mahasiswa baru menjawab item-item soal tersebut dengan rumus menjawab UN. Akhirnya, mereka pun mendapat ruang yang sama dan adil untuk menikmati bangku pendidikan tinggi.

Meluruskan Pemahaman UN

Mencermati hal sedemikian, mencari titik-titik kelemahan yang akan berimbas pada pelaksanaan UN sebagai ukuran diterimanya seorang calon mahasiswa di perguruan tinggi pun harus menjadi bahan pertimbangan sangat utama. Jangan sampai gegagah mengambil sebuah keputusan sebab ongkosnya sangat mahal. Sebab tidak hanya menelan dana sangat besar yang harus dikeluarkan dari kantong uang negara yang disebut anggaran pendapatan belanja negara (APBN) namun juga akan menciderai landasan filosofis sebuah penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ini belum lagi berbicara dampak buruk lain yang juga merusak tujuan dari UN dalam pendidikan secara menyeluruh. Sehingga alih-alih pendidikan bertujuan untuk melahirkan hasil pendidikan yang sangat berkualitas, itu pun menjadi isapan jempol belaka sebab konsep awal dan akhir penilaian keberhasilan pendidikan dipahami secara keliru dan sesat.

Oleh karenanya, konteks ketidakjelasan pemahaman UN perlu mendapat penyegaran pemahaman kembali sebab ini menyangkut nasib pendidikan ke depan. Hal tersebut juga berkelindan erat terhadap bagaimana pendidikan kemudian perlu diletakkan secara proporsional, tidak salah tempat dan pelaksanaan. Ibaratnya, bila tujuan baik itu dimulai dengan cara yang tidak tepat, hal tersebut bukan menambah kebaikan namun akan membawa keburukan di masa depan. Begitu pula dalam dunia pendidikan.

Win Win Solution

Supaya tujuan pendidikan tinggi bisa dijalankan secara tepat sasaran dengan landasan filosofis yang juga benar, ujian masuk perguruan tinggi yang bersifat normatif-sentris pun harus tetap dipertahankan dengan sedemikian rupa. Namun apabila UN tetap diharuskan menjadi bagian dari ujian masuk perguruan tinggi sebagaimana yang dilaksanakan selama ini, maka merombak kembali orientasi tujuan UN untuk sekolah supaya memiliki korelasi dengan tujuan pendidikan tinggi pun merupakan sebuah keniscayaan.

Akan tetapi tantangan dan tugas ke depan adalah apakah bangsa ini mampu dan siap menanggung beban besar perombakan totalitas tersebut mulai dari sistem pendidikan dasar, menengah, atas dan tinggi yang juga harus dirubah? Ini belum lagi berbicara tentang rumah pendidikan dasar dan menengah berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sedangkan pendidikan tinggi berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti). Yang jelas, semua anak bangsa di negeri ini mulai dari Sabang sampai Merauke sangat mengharap, pendidikan dalam konteks apa pun jangan selalu menjadi kelinci percobaan demi kepentingan segelintir orang semata. Dengan kata lain, Kemdikbud dan Kemristek Dikti di bawah ketiak sebuah rezim tertentu janganlah melahirkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan yang terkesan memunculkan stigma buruk di tengah publik bahwa pendidikan selalu menjadi kepentingan kekuasaan tertentu. Siapa yang memiliki wewenang terhadap dunia pendidikan, maka bisa dirubah sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing.

Selamatkan Perempuan Indonesia

Banjarmasin Post, Kamis_04 Februari 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/02/04/selamatkan-perempuan-indonesia)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Ibarat berada di tengah samudra luas, ombak besar dan tinggi yang bernama kekerasan terhadap perempuan terus menerus berulang kejadiannya. Yang teranyar adalah seorang kader Partai Nasdem Dita Aditia diduga dipukul oleh Masinton Pasaribu, anggota Komisi III DPR RI (21/01/16). Ini adalah kondisi ironis. Ternyata seharusnya seorang anggota dewan terhormat memiliki semangat memperjuangkan hak-hak rakyat, termasuk hak perempuan untuk dilindungi dari tindakan kekerasan, ini sudah jauh dari kenyataan. Anggota dewan terhormat seharusnya mampu menjadi sosok yang bisa melayani dengan lemah lembut serta memperlihatkan perilaku yang santun, ini kemudian menjadi gagal dilaksanakan secara konkret dan praksis. Apa yang terjadi ini sekaligus menjadi pukulan telak terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara kelembagaan walaupun oknum pelaku terduga bersifat personal. Parlemen yang dihuni orang-orang terdidik ternyata juga memiliki kurang lebih sama terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Sejak 2010, angka ini selalu menunjukkan tren meningkat. Masih menurut hasil analisis Komnas Perempuan, pola yang terjadi selama ini masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen. Sisanya adalah kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan Indonesia (6/03/15). Apa yang dipublikasikan Komnas Perempuan menjadi sebuah lonceng suram bagi urgensi melindungi perempuan dalam konteks kekerasan di dalam bentuk apapun, dimanapun, dan kapanpun. Diakui maupun tidak dan kita semua harus menyetujui itu bahwa perempuan perlu mendapatkan ruang perlindungan untuk kemudian mengangkat harkat dan martabat mereka. Perempuan adalah pilar bangsa sebab dari perempuanlah, semua laki-laki kemudian menjadi besar dan berhasil akibat ada yang mendampingi dirinya, yakni perempuan. Perempuan adalah sosok yang “tidak terlihat” sebab menjadi “orang yang selalu di belakang” bukan karena terbelakang, memberikan masukan dan mendoakan agar pihak yang diberikan masukan dan didoakan terus maju untuk melakukan yang terbaik. Perempuan menjadi tokoh sentral dalam keberlangsungan hidup kaum laki-laki dan kita semua sebagai kaum laki-laki tidak bisa membantah keberadaannya.

Sumber Konflik

Mengapa perempuan kerap kali menjadi sasaran kekerasan dari kaum laki-laki, ini akibat tidak mampunya melakukan “perlawanan”. Kendatipun harus melakukan “perlawanan”, itu pun terbatas dan mengalami keterbatasan karena dalam konteks apapun dan sehebat apapun seorang perempuan, dia adalah mahluk lemah. Lemah dalam konteks ini umumnya menggunakan emosi atau perasaan. Ini adalah sesuatu yang alami, melekat terhadap pribadi dan karakter perempuan secara kodrati. Pribadinya dengan kepribadiannya yang subtil membawa dirinya untuk menggunakan perasaan dalam setiap interaksinya. Akhirnya, ketika dia bersinggungan dengan sesuatu yang merasa mendorong dirinya terhadap sesuatu yang merasa menyinggung secara perasaan, perempuan akan lebih banyak bereaksi baik itu bersifat psikis dan fisik. Barangkali itulah yang menyebabkan kaum laki-laki terkadang melakukan tindakan kekerasan walaupun itu tetap tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan dalih apapun. Dengan kata lain, kaum laki-laki sudah mengetahui dan menyadari itu namun mengabaikannya dengan alasan-alasan ego sektoral yang bersifat kelaki-lakian. Pada kondisi ini, konflik pun menjadi mudah terjadi.

De-Patriarki, bukan Matriarki

Terlepas dari hal tersebut, ada satu hal penting mengapa perempuan selama ini selalu dianggap subordinat dimana perempuan selalu diletakkan di posisi bawah dan laki-laki berada di posisi atas. Pengertian praksisnya adalah di dalam segala kehidupan baik di dalam rumah tangga atau domestik dan publik, perempuan dianggap tidak memiliki kewenangan apapun. Dalam konteks kehidupan berbangsa dimana kita sebagai bangsa Timur, sudah menjadi jamak dalam pikiran banyak masyarakat kita bahwa perempuan selalu dianggap lemah. Perempuan identik dengan tiga zona, yakni Dapur, Kasur, dan Sumur. Menjadi seorang perempuan yang harus keluar dan dikeluarkan dari zona tersebut adalah sesuatu yang sangat sulit. Tanpa harus menggunakan pendekatan agama, memang perempuan juga diwajibkan untuk berinteraksi dengan tiga zona tersebut sebelum melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Ini yang kemudian menjadikan bangsa kita masuk dalam kategori budaya patriarki. Perdebatan ini secara terus menerus bergulir lintas zaman, apakah perempuan harus berada di dalam luar ataukah di luar rumah. Pro dan kontra atas itu ibarat bola salju dengan pendekatan diskursus multi perspektif baik agama itu sendiri, budaya, tradisi, adat istiadat, dan lain sejenisnya. Dalam konteks diskusi lebih kritis dengan semakin derasnya perubahan zaman dimana perempuan menuntut untuk keluar dan seolah memang ingin lari dari zona-zona tersebut, perempuan kemudian mencari banyak kesibukan. Kesibukan demi kesibukan ini ditujukan untuk mengangkat status perempuan agar sama atau lebih tinggi derajatnya dengan kaum laki-laki. Dia berusaha apakah itu sengaja atau tidak sengaja mengabaikan tiga zona tersebut dan itulah yang kini marak terjadi (baca: realitas).

Kita sebetulnya sangat setuju atas perjuangan kaum perempuan untuk memiliki aktivitas lebih di luar, selain di ranah domestik tanpa kemudian melupakan tanggung jawab pokoknya dalam dalam rumah tangga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mampukah mereka berada di dua tempat aktivitas itu secara seimbang apabila tidak bisa melakukan prioritas terhadap wilayah domestik? Tatkala ada pertanyaan lanjutan mengapa kaum laki-laki kemudian melakukan “tindakan kekerasan” terhadap perempuan, maka salah satu faktornya adalah karena kaum perempuan lebih suka memiliki ranah publik ketimbang domestik walaupun ini tidak melakukan generalisasi terhadap semua perempuan di republik ini. Dengan kata lain, kaum perempuan ingin melakukan pembalikan cara pandang dari patriarki menuju matriarki dimana perempuan adalah di atas dan laki-laki ada di bawah. Perempuan mengendalikan banyak hal dan laki-laki dikendalikan oleh perempuan. Segala keputusan berada dalam genggaman kaum perempuan dan laki-laki mengamini itu secara taken for granted. Itu adalah sesuatu yang tidak benar dan dibenarkan dalam budaya bangsa Timur. Justru yang perlu dilakukan adalah marilah menegakkan semangat de-patriarki dimana laki-laki berusaha merangkul dan mengajak diskusi perempuan dalam berbagai diskusi dan bidang kehidupan selama itu tidak berlebihan. Penulis dalam konteks ini tidak menggunakan feminisme apakah itu dalam kacamata strukturalisme maupun post-strukturalisme dalam gerakan melakukan menyelamatkan kehidupan perempuan. Pasalnya, konsep ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita sebagai bangsa Timur. Pada prinsipnya, menyelamatkan perempuan dari tindakan-tindakan kekerasan harus dilakukan sebab keberadaan laki-laki menjadi tidak bernilai dan tidak bermakna tanpa kehadiran perempuan.

Habisi Mafia Narkoba Selamatkan Bangsa

Banjarmasin Post, Rabu_27 Januari 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/01/27/habisi-mafia-narkoba-selamatkan-bangsa)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap harinya anak remaja pengguna narkoba yang meninggal berjumlah 30-40 orang. Sekitar 4,2 juta orang terjerat dan menjadi korban narkotika. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata para mafia narkoba pun semakin brutal dalam rangka mengedarkan narkoba, dan bahkan bisa saja melawan siapapun yang dianggap dapat menghalangi dirinya untuk mengedarkan narkoba. Yang teranyar adalah ketika polisi sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengedar narkoba dan kemudian mendapatkan perlawanan sengit dari pelaku. Itu terjadi di Jakarta dan Medan. Untuk kejadian di Jakarta, Bripka Taufik Hidayat kena bacok, kemudian meninggal karena berusaha menyelamatkan diri dari kepungan massa dengan meloncat ke sungai Ciliwung. Korban lainnya adalah seorang informan yang turut dalam penggerebekan itu ikut meninggal di sungai tersebut dan dua anggota polisi lainnya mengalami luka karena dikeroyok (18/01/16). Di Medan, dua personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan juga tertembak oleh perlawanan mafia ketika menggerebek kawasan narkoba di Desa Pematang Johar, Labuhan Deli, Sumatra Utara (19/01/16). Begitu pula kemudian itu terjadi di Kawasan Tanjung Priok Jakarta dimana mafia narkoba melawan polisi. Dua anggota polisi terluka kena tembakan dari bandar narkoba (20/01/16).

Membaca tiga rangkaian kejadian itu tentu sangat mengerikan. Para mafia narkoba sudah gelap mata dan menutup hati secara mendalam. Dalam pikirannya adalah bagaimana narkoba yang dibawanya kemudian dapat disebarkan kepada siapapun yang bisa disebarkan dan bisa mengonsumsinya, tidak peduli, apakah narkoba tersebut kemudian merusak masa depan generasi bangsa dan menghancurkan nasib anak bangsa. Apabila dibaca secara lebih kritis, seolah para mafia narkoba benar-benar ingin melakukan perlawanan secara terbuka kepada aparat dan negara bahwa mereka hadir di republik ini memiliki dua tujuan: pertama adalah demi keuntungan sesaat dan kedua adalah untuk menghancurleburkan kehidupan berbangsa dari keadaban dan peradaban. Dampak terburuknya mengenai kehancuran masa depan bangsa bagi para mafia narkoba sudah dibuang dengan sedemikian jauh. Padahal kalau mau berbicara lebih serius dan edukatif, narkoba selama ini menjadi penyakit sangat luar biasa bagi kehidupan bersama. Sudah banyak korban berjatuhan akibat narkoba. Akibat narkoba, pendidikan anak-anak bangsa kemudian terabaikan. Mereka yang sudah terjebak dalam dunia narkoba kemudian menjadi abai terhadap keberlangsungan hidupnya ke depan. Akibat narkoba yang menggelapkan mata dan hatinya ke dalam dunia serba kesenangan sesaat juga membawa penyakit mematikan bagi yang mengonsumsinya.

Berdasarkan hasil riset Puslitkes UI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2014, kejahatan narkoba telah memberikan kerugian sosial ekonomi yang sangat tinggi, yakni sebesar Rp 63 triliun. Setiap tahunnya, diprediksi ada 33 orang yang harus meninggal. Yang lebih ironis lagi, kejahatan narkoba kemudian menghancurkan generasi masa depan sepanjang sejarah kehidupan berbangsa di republik tercinta ini. Data BNN pada 2013 selanjutnya sangat jelas memberikan sebuah ilustrasi tentang pergerakan kejahatan narkoba, yakni terungkapnya 35.436 kasus yang melibatkan 43.767 tersangka atau meningkat sekitar 23%. Angka ini jauh berbeda dengan di 2012 yang masih berjumlah 28.623 kasus dan 35.453 tersangka. Data tersebut tentu ketika dikontekstualisasikan dengan kebrutalan dan keberanian para mafia narkoba untuk berhadap-hadapan langsung dengan aparat kepolisian telah menunjukkan bahwa sudah terjadi perang terbuka antara para mafia narkoba dengan negara. Para mafia narkoba melawan negara untuk bisa memudahkan kepentingannya dalam penyebaran narkoba dan negara sepertinya menjadi kalah dan terkalahkan dengan aksi sporadis serta reaksioner dari para mafia narkoba.

Gerakan Bumi Hangus

Negara yang diwakili kepolisian dan BNN harus memiliki jurus gerakan bumi hangus terhadap para mafia narkoba. Apabila selama ini terkesan masih melakukan kompromi terhadap para mafia narkoba ketika proses penangkapan, ke depan tidak perlu lagi kompromi. Mereka langsung ditembak mati di tempat dan ini yang kemudian disebut shock therapy. Kejahatan dalam dunia narkoba sama dahsyatnya dengan kejahatan terorisme. Ketika gerakan bumi hangus terhadap para pengedar, penjual, dan pengguna narkoba dilakukan, maka ke depan mereka akan ketar ketir untuk bermain-main dengan narkoba. Tidak hanya itu, para bandar pun baik dalam negeri maupun asing pun menjadi ketakutan. Sindikat narkoba yang berjejaring dalam banyak wilayah pun menjadi harus berpikir ulang untuk tetap terlibat dalam dunia narkoba.

Butuh Super Tegas

Selama ini mengapa kejahatan narkoba secara terus menerus mengalami kenaikan baik secara kualitas maupun kuantitas, ini terjadi akibat begitu tolerannya negara terhadap siapapun dan pihak manapun yang terlibat dalam narkoba. Contoh sederhana adalah ketika akan melakukan hukuman mati terhadap pengedar narkoba dari negara lain sebut saja Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Australia, Martin Anderson dari Ghana, Raheem Agbaje Salami dan Sylvester Obiekwe dari Nigeria, Rodrigo Gularte dari Brazil, Mary Jane Fiesta Veloso dari Filipina, Serge Areski Atlaoui dari Prancis, negara kemudian menjadi lemah akibat tekanan politik tertentu (baca: realitas). Ini membuktikan bahwa negara kemudian setengah hati untuk melakukan bumi hangus terhadap pelaku kejahatan narkoba. Oleh sebab itu, ke depannya ini memerlukan sikap super tegas yang ditunjukkan dengan keberanian dari negara untuk melawan siapapun dan pihak manapun yang berusaha menggagalkan gerakan bumi hangus terhadap pengedar dan pengguna narkoba.

Belajar ke China

Kita tentu harus banyak belajar ke China dimana negara tersebut benar-benar serius memberlakukan hukuman mati bagi yang melakukan kejahatan narkoba. Data menunjukkan bahwa hampir 500 orang telah dieksekusi di China setelah tahun 2000. Terhitung dari Januari 2005 sampai Mei 2006, China telah menghukum mati lebih dari 53.000 orang yang telah dieksekusi untuk berbagai pelanggaran narkoba. China dalam konteks ini tidak begitu peduli kendatipun dunia melakukan kecaman terhadap hukuman mati yang kemudian dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). China tetap memilih menghukum mati atas nama keselamatan bangsa dari kejahatan narkoba. Dalih atas nama HAM sesungguhnya merupakan duri bagi penyelamatan bangsa. Semoga nahkoda republik ini semakin tegas, ganas, dan berani dalam menuntaskan kejahatan narkoba yang sudah sangat jelas merusak dan menghancurkan generasi bangsa.