Mewujudkan Wajah Sejuk Sekolah

Harian Banjarmasin Post_Selasa, 10 Juli 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Tahun ajaran baru pada pertengahan Juli ini (2018) dimulai. Ini berarti bahwa di semua jenjang pendidikan baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas dan sederajat melangsungkan penyelenggaraan pendidikan bagi semua peserta didiknya.

Ada harapan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan mampu membawa harapan bagi peningkatan mutu kehidupan peserta didik. Peningkatan mutu kehidupan peserta didik bukan hanya kemampuan akademik an sich, namun juga mampu memberikan warna dan kontribusi bagi pembangunan karakter anak.

Tujuan bersekolah dan belajar bukan semata menghasilkan peserta didik yang berprestasi secara akademik, namun mereka juga memiliki kapasitas diri untuk menghargai perbedaan di sekolah.

Menghargai perbedaan yang ada di sekolah berjalin-kelindan dengan perbedaan masing-masing teman-teman sebayanya yang berbeda secara latar belakang ekonomi, pendidikan orang tua, kemampuan masing-masing teman sebayanya dalam mengikuti proses pendidikan dalam kelas.

Ini berarti bahwa setiap di antara mereka yang berbeda secara kemampuan akademik kemudian tidak boleh terjadi saling merendahkan karena ada yang rendah secara akademik. Jangan ada kekerasan dalam sekolah yang mengakibatkan teman sebayanya merasa dikucilkan dan direndahkan, dan begitu seterusnya.

Karena setiap peserta didik memiliki kemampuan ekonomi lebih dari pada yang lain, mereka juga jangan memamerkan tampilan dan penampilan yang berlebihan. Sekolah bukan ibarat dunia fashion dimana masing-masing mereka kemudian berpenampilan sesuai dengan tingkat gaya hidup masing-masing karena tuntutan pasar.

Karena sekolah bukan dunia fashion, marilah berpenampilan sesuai regulasi sekolah dan tidak berlebihan. Karena setiap peserta didik berasal dari latar belakang pendidikan orang tua yang beragam baik dari pinggiran maupun perkotaan, menjadi penting untuk memegang komitmen bersama bahwa setiap peserta didik jangan dan tidak boleh menjustifikasi teman-teman sebayanya sebagai orang yang kampungan atau urban.

Membiarkan masing-masing mereka hadir dengan identitas dirinya sebagai pribadi yang dibesarkan dari latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda adalah sebuah hal niscaya. Dengan begitu, semua mereka bisa melebur dalam kehidupan sekolah tanpa berbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, tujuan belajar kemudian perlu didefinisikan sebagai kerja memahami. Konteks memahami selanjutnya harus dikontekstualisasi dengan segala bentuk aktivitas belajar dimana setiap peserta didik harus diajak untuk saling menghargai perbedaan dalam pelbagai hal. Mengajarkan mereka untuk belajar memahami perbedaan menjadi penentu bagi orientasi kehidupan peserta didik di sekolah. Setidaknya, yang mereka lakukan dengan belajar menjadi modal bagi pembangunan karakter diri mereka sebagai pribadi yang diajak terbuka dalam memandang realitas sekitar. Atas dasar itu, menjadikan suasana sekolah sebagai rumah yang menyenangkan merupakan sebuah hal niscaya. Dengan sekolah yang menyenangkan sebab di antara sesama teman sebayanya saling menghargai perbedaan, pelaksanaan pendidikan kemudian mampu memupuk kebersamaan di tengah perbedaan.

Sekolah adalah rumah yang dapat membangun peradaban ketika kegiatan berpendidikan dibangun dan dijalankan atas dasar pembangunan peradaban. Sekolah menjadi ruang untuk berproses (becoming, bukan being) menjadi manusia.

Sebetulnya, yang mereka pelajari dan alami secara langsung di sekolah menjadi bagian dari menjadikan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah ketika mereka sebagai peserta didik mampu belajar untuk menghilangkan kepentingan sektoralnya dan kemudian bisa menjadi pribadi yang membaur dan serta aktif sebagai pribadi yang mendorong interaksi kehidupan di sekolah yang dinamis.

Manusia seutuhnya adalah mereka yang menghadirkan sebagai pribadi yang berprestasi secara akademis dan kemudian mampu mendorong dengan penuh semangat kepada yang tidak berprestasi untuk bisa menjadi berprestasi. Manusia seutuhnya adalah mereka yang mampu bergerak dinamis untuk membangun lingkungan yang konstruktif sehingga di sekolah terjadi kebersamaan dalam belajar. Yang sudah maju secara akademis membantu dan mendorong yang belum maju secara akademis agar selanjutnya dapat bisa belajar bersama, dan begitu seterusnya.

Oleh sebab itu, ketika hal-hal demikian mampu dilakukan secara komprehensif dan holistik, sekolah akan membawa kebaikan dan kebajikan kolektif. Sekolah menjadi tempat berbagi pengalaman hidup di antara sesama teman sebayanya.

Berbagi pengalaman hidup dan kehidupan yang diperoleh secara langsung dalam dunia interaksi sekolah menjadi pelajaran tersendiri sehingga para peserta didik menjadi semakin belajar dan mempelajari banyak hal untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupannya di sekolah.

Kegiatan pendidikan yang ada di sekolah menjadi kontruktif sebab sudah dirancang dan dipraksiskan atas nama tercapainya prestasi pendidikan para peserta didiknya yang beragam. Oleh sebab itu, pemahaman atas prestasi pendidikan menjadi luas, tidak semata di atas angka-angka kertas, namun bagaimana mereka bisa menjunjung tinggi perbedaan dalam banyak hal.

Wajah Baru Pendidikan

Saatnya untuk meletakkan paradigma bersekolah yang sesuai dengan era kekinian dan menjawab tantangan masa depan. Tantangan pendidikan 4.0 sebagai wujud untuk menjawab tantangan kehidupan di abad 21 yang mendorong agar manusia Indonesia ke depan harus mampu berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu bekerjasama menjadi landasan penting yang harus disusun dan dimuat dalam pembelajaran saat ini dan ke depan.

Kita menghendaki agar manusia Indonesia selanjutnya tidak cukup berbangga diri dengan prestasi akademik di atas kertas, namun mereka kemudian mampu mendayagunakan kemampuan akademisnya untuk dapat berpikir kritis dan kreatif.

Berpikir kritis dan kreatif menjadi sarana untuk membaca peluang dan kesempatan hidup dalam pelbagai hal sehingga prestasi akademis di atas kertas harus diperkuat dengan kapasitas diri kritis dan kreatif agar menjadi manusia-manusia yang berdayaguna baik untuk pengembangan diri maupun lingkungannya.

Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama merupakan komponen lain yang juga perlu dikuasai sebab banyak orang cerdas dan pintar namun mereka lemah dalam berkomunikasi dan bekerjasama. Merasa paling hebat menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan diri.

Keberhasilan hidup dan menjalani kehidupan tidak cukup dengan prestasi akademis di atas; itu hanya menjadi kebanggaan sesaat di sekolah, namun kehidupan nyata tidak membutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan dan diperlukan adalah bagaimana kita selanjutnya mampu berkomunikasi dan melakukan kerjasama. Dengan kata lain, bagaimana orang lain akan tahu dan mengetahui kemampuan kita sementara kita sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan banyak orang, termasuk melakukan kerjasama dengan orang lain.

Oleh sebab itu, saatnya wajah baru pendidikan kita di sekolah diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan kecakapan hidup agar para peserta didik menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua. Mereka belajar bukan semata dari buku-buku teks, namun juga buku-buku kehidupan yang bersumber nyata dari kehidupan nyata di lingkungan sekitar. Ini menjadi tantangan para guru kita. Semoga mereka selalu menjadi pribadi yang sabar, tulus, dan ikhlas dalam mendidik para anak didiknya.

Iklan

Melawan Terorisme dengan Buku

(Refleksi Hari Buku Nasional 17 Mei 2018)

Harian Banjarmasin Post, Rabu_16 Mei 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/16/melawan-terorisme-dengan-buku-refleksi-hari-buku-nasional-17-mei-2018)

OLEH: MOH YAMIN

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Penulis Buku-buku Pendidikan

TINDAKAN terorisme, anarkisitas publik, dan lain sejenisnya merupakan wajah kelam kehidupan berbangsa dan ini layak disebut sebagai hilangnya keadaban publik. Mereka yang tiap saat terjebak dalam suasana saling membunuh atau melakukan bunuh diri atas nama kepentingan kebiadaban publik sebetulnya menjadi wajah buruk tentang mental manusia yang sangat kejam dan sadis.

Mengutip pendapat Frithjof Schuon (1901-1998), manusia sudah kehilangan nalar sosial profetik. Berkehidupan itu sesungguhnya bernilai tinggi ketika saling menguatkan, memberikan azas kebaikan bagi semua dan sesama.

Menjalani kehidupan adalah untuk berbagi kebaikan dan kebajikan. Bukan sebaliknya, justru menebar ketakutan, kegelisahan publik, dan lain sejenisnya. Mereka yang telah dibangun dengan berpikir buruk dan destruktif sesungguhnya telah kehilangan kemawasan diri serta kesadaran diri untuk membaca kehidupan yang pluralitas, dimana keberagaman adalah hal niscaya.

Tiap keberagaman tidak bisa dijawab dengan keseragaman. Mereka yang masih hidup di alam kegelapan aksi bunuh diri dan lain sejenisnya mempertahankan sikap sedemikian dapat disebut sebagai kelompok yang tidak mau dan tidak pernah belajar untuk hidup damai dengan orang lain.

Membaca untuk mengenal dan memahami yang lain tidak lagi menjadi panutan dan pedoman. Membaca untuk menjadi orang yang bijaksana dan arif tidak dilakoni dengan sedemikian rupa. Umumya, mereka yang berpikir benar-salah, hitam-putih, masuk sorga-neraka, dan begitu seterusnya adalah refleksi dari kebiasaan membaca buku-buku indoktrinatif yang kemudian membutakan diri terhadap realitas bahwa melebur dengan kehidupan realitas harus mampu membangun toleransi antarsesama secara utuh.

Kita tidak bisa memaksakan diri dan merasa diri sebagai yang paling benar dan paling suci. Akibat membaca buku-buku yang beraliran keras, ekstremis, dan indoktrinatif, maka di sinilah konflik keberkehidupan mulai muncul dan menjadi benih masalah laten yang tiap saat dapat merusak dan menghancurkan kohesitas sosial.

Buku yang didesain indokrinatif akan melahirkan cara berpikir para pembacanya dengan berpikir indoktrinatif. Ini adalah realitas yang selama ini nyata di hadapan kita semua. Mereka yang menjadi pelaku bom bunuh diri atau teroris lahir dan dilahirkan dari aktivitas membaca buku-buku yang mengajak perang, mengangkat senjata kepada siapapun dan pihak manapun yang tidak sejalan dan sevisi dengan dirinya.

Mereka yang menjadi perusak toleransi dan melakukan tindakan-tindakan intoleransi sebenarnya bermunculan karena digembleng dari aktivitas membaca buku-buku yang sesat berpikir. Khazanah berpikir mereka keluar dari cara pandang pluralis, menafikan pluralitas, menganggap kelompok lain yang tidak sama sebagai golongan yang harus dihancurkan, dibinasakan, dan dibumihanguskan.

Menekan Terorisme

Kondisi ironis semacam ini sangat jelas menjadi acaman bagi pembangunan bangsa yang berperadaban tinggi. Visi pembangunan manusia yang beradab dan bangsa beradab menjadi terancam.

Padahal bangsa dengan peradaban tingginya selalu mengajak seluruh elemen bangsanya agar menjadi pribadi-pribadi yang hidup damai, menguatkan misi perdamaian di ruang dan aras pluralitas.

Kita semua yang merasa sebagai bangsa yang masih memiliki komitmen kebangsaan kemudian perlu bergerak untuk mengampanyekan urgensi literasi buku-buku toleransi, yang mengajarkan kebaikan dan kebajikan.

Atmosfir membaca buku-buku untuk mendidik bangsa dan warga agar menjadi manusia-manusia yang berpandangan konstruktif perlu dihidupkan secara intensif. Salah satu bentuknya adalah membaca karya-karya besar berbentuk buku sebagai pusat peradaban bangsa untuk melahirkan cara berpikir yang baik dan bijak menjadi mendesak untuk dilaksanakan. Kampanye membaca buku yang mengajarkan kebaikan, kebajikan, amal baik serta amal sholeh terhadap sesama perlu diintensifkan.

Menggalakkan Atmosfir Buku Toleransi

Salah satu pusat peradaban bangsa ditentukan oleh seberapa banyak buku yang sudah ditulis dan dihasilkan oleh warganya. Buku menjadi refleksi dan cerminan atas tingkat kekuatan pengetahuan dan pemikiran warga terhadap bangsanya.

Makin banyak buku yang dihasilkan dari sebuah hasil refleksi diri dan pemikiran, ini menunjukkan ada dinamika dalam pembangunan kemanusiaan. Ketika warga sebuah bangsa mampu menampilkan pelbagai pemikirannya yang mampu meningkatkan peradabannya, ini berarti bahwa ke depan bangsanya akan terus mengalami kemajuan luar biasa.

Indikator pembangunan manusia tercermin dari bagaimana warga manusianya berpikir, menata pemikirannya, mengaktualisasikan gagasannya di ranah konkret, memberi kontribusi kebajikan bagi semua serta sesama.

Buku sangat jelas memberikan ilustrasi tentang visi warganya ke depan, pandangan jauh ke depan tentang kehidupannya dan tatanan kehidupan berbangsanya. Oleh sebab itu, sebagai sebuah karya nyata warga bangsa, ini menjadi dasar menjalankan kehidupan yang penuh dengan toleransi, memberikan efek bagi kondusivitas pembangunan, tidak akan pernah ada konflik dan pertengkaran sebab setiap buku sudah meletakkan dasar berpikir dan pemikiran tiap warganya untuk berada dan tegak berdiri untuk memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral.

Buku kebajikan dan kebaikan yang dibaca, yang dikaji, dan menjadi dasar bersikap, berpikir, dan bertindak bagi setiap warganya akan menuntun mereka untuk menghargai perbedaan dan keberagaman. Oleh sebab itu, ada dua pendekatan yang perlu dilakukan dalam rangka menghidupkan atmosfir buku-buku toleransi.

Pertama, mengajak masyarakat untuk terlibat-berinteraksi dengan buku-buku toleransi adalah hal niscaya. Ada kelompok-kelompok masyarakat madani yang memfasilitasi masyarakat umum untuk melakukan kajian-kajian semacam itu dengan cita rasa ringan dan santai.

Mengubah cara pandang masyarakat agar menjadi berpandangan toleran tidak bisa dilakukan seperti ibarat membalikkan telapak tangan, namun setidaknya dengan menjadikan fakta atas sejumlah preseden buruk terorisme sebagai wajah tindakan intoleran menjadi wajib dijadikan tamsil. Ini menjadi bagian dari proses penyadaran diri bahwa sesungguhnya akibat berpikir ekstrim justru merusak dan merugikan kepentingan publik.

Kedua, perlunya kelompok masyarakat madani, termasuk di dalamnya mereka yang berasal dari perguruan tinggi untuk terlibat melahirkan buku-buku, tulisan-tulisan, dan lain sejenisnya yang mengampanyekan urgensi toleransi demi memupuk kehidupan damai.

Buku adalah sumber pengetahuan yang dapat menjadi cahaya terang bagi kehidupan manusia. Buku memedomani perjalanan kehidupan manusia. Buku menggerakkan kehidupan manusia, memuat mimpi-mimpi dan pesan-pesan pembangunan sehingga kita semua sudah selayaknya meletakkan pentingnya buku-buku toleransi demi menyelamatkan bangsa ini dari ancaman kehancuran.

Karenanya, sebagai bangsa besar, kita perlu menyamakan pandangan dan persepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap utuh ketika seluruh warganya memiliki komitmen yang sama terhadap keutuhan NKRI itu sendiri.

Mari kita perkuat NKRI dengan menjadikan buku-buku toleransi sebagai kekuatan spiritual pembangunan kehidupan berbangsa. Mari kita bakar buku-buku yang mengajarkan kekerasan, intoleransi, permusuhan atas nama apapun dan kepentingan apapun sebab buku-buku sedemikian sesungguhnya menjadi penyakit laten bagi kehidupan berbangsa kita. Semoga. (*)

Impor Dosen Asing dan Disorientasi Pendidikan Tinggi

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 28 April 2018 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/28/impor-dosen-asing-dan-disorientasi-pendidikan-tinggi)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Hasyim Wahid (1999) dalam bukunya berjudul ‘Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia’ jauh-jauh hari mengatakan bahwa republik ini berada dalam kekuasaan global. Setiap langkah dan kebijakan dalam negeri merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan Asing. Apa yang kemudian dirisaukan Hasyim Wahid apabila kemudian diamati secara nyata di depan mata memang benar apa adanya (baca: realitas). Yang teranyar, wacana pemerintah, lebih tepatnya Kemristekdikti di bawah nahkoda M. Nasir yang akan melakukan impor dosen asing di universitas dalam negeri merupakan salah satu bentuk nyata dimana republik ini sedang semakin berada dalam telingkungan kepentingan Asing (baca: Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing). Publik pun atas kemunculan wacana tersebut kemudian bereaksi keras; ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya mendongkrak kualitas pendidikan tinggi, sementara yang menyebut tidak setuju mengatakan bahwa ini bagian dari upaya menghancurkan bangsa ini. Gelombang reaksi penolakan justru sangat kuat sebab ketika sebuah perguruan tinggi dipenuhi oleh orang Asing, maka yang terjadi adalah arah pendidikan tinggi pun akan disesuaikan dengan kepentingan dosen Asing. Orang Asing pun tentu memiliki kepentingan terhadap pendidikan tinggi yang dijalankannya. Yang terjadi selanjutnya adalah seharusnya pendidikan tinggi harus sesuai dan disesuaikan dengan budaya nasional sebagai kekuatan identitas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara; ajaran dan mata kuliah yang harus dipelajari para mahasiswa haruslah mampu merefleksikan identitas nasional; dan begitu seterusnya, hal tersebut sepertinya tidak akan mungkin dijalankan secara konkret.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kehadiran dosen Asing masuk ke perguruan tinggi dalam negeri akan melahirkan generasi muda Indonesia yang memiliki identitas nasionalisme dan kemudian mampu membangun semangat kebangsaan dalam menjalankan kemanusiaan-keindonesiaan? Sepertinya, hal tersebut kemudian ibarat menegakkan benang basah. Diakui maupun tidak, ini adalah sebuah keniscayaan tak terbantahkan. Sebut saja, ketika sang dosen Asing menjalankan dan mungkin termasuk terlibat dalam menyusun kurikulum yang akan dijalankan, maka yang dibangun kemudian bukanlah berdasarkan kepada kebudayaan dan identitas kebangsaan, namun prinsip yang dijalankan berdasar pada penguatan kompetensi skill dan semangat persaingan untuk menuju kemenangan. Sementara ketika berbicara tentang persaingan, ini tidak dimiliki oleh bangsa ini. Yang dimiliki bangsa ini adalah semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Semangat gotong royong identik dengan bagaimana saling bahu membahu, bersama membangun bangsa dengan segala perbedaan kompetensi dan keahlian yang dimiliki tanpa kemudian bersikap saling menghancurkan, saling menghantam, dan saling menghabisi satu sama lain. Efek buruk dari kompetisi atau persaingan adalah individualisme yang kemudian menghilangkan semangat kebersamaan membangun bangsa. Ajaran para pendiri bangsa agar dalam membangun negeri harus dilandasi semangat kebersamaan kemudian hilang dan dihilangkan dengan telah ditanamkannya invidualisme yang bermuara pada chauvinisme. Inilah sesungguhnya penyakit berbahaya yang dapat merusak kepentingan nasional, mematikan nasionalisme, dan membakar api saling hantam menghantam yang disebut homo homini lupus. Ini sangat jelas merupakan suatu potret yang mengerikan apabila terjadi.

Hal lainnya adalah akibat kehadiran dosen Asing adalah pendidikan yang harus dijalankannya berbasis kepada kebudayaan nasional, ini pun menjadi sesuatu hal yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Kebudayaan nasional yang berisikan banyak kebudayaan lokal pun menjadi hilang dan dihilangkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Kebudayaan nasional yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sebagai identitas sebuah bangsa akan ditinggalkan atas nama kepentingan dosen Asing walaupun itu terkesan implisit. Pasalnya, di sinilah kepentingan utama Asing masuk ke dalam negeri. Dengan menghilangkan kebudayaan bangsa ini bagi seluruh anak negeri dimana mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin ke depan, maka yang terjadi selajutnya bangsa ini benar-benar kehilangan identitas. Identitas kesejarahan sebagai bangsa yang dibesarkan dengan perjuangan para founding father akan hilang dan dihilangkan dalam mata kuliah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hancurnya Identitas

Siapakah yang berkepentingan terhadap impor dosen Asing? Kita tidak tahu. Namun terlepas apapun jawabannya, di sinilah nasib bangsa dipertaruhkan. Nasib republik ini ketika orang Asing ikut mengurus pun dipastikan akan menghilangkan identitas kebangsaan sebagai bangsa yang berbudaya menurut akar kesejarahannya. Nasib republik ini tatkala dinahkodai orang-orang Asing akan memiliki cara pandang dan berpikir seperti orang Asing. Ketika bangsa ini berpikir seperti bukan seperti orang Indonesia, maka ke depan keindoesiaan kita akan luntur. Bisa dibayangkan ketika anak-anak bangsa sudah kehilangan keindonesiaannya baik dalam sikap, berpikir, maupun bertindaknya, yang terjadi selajutnya hancurlah peradaban bangsa; hancurlah martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya, remuklah identitas kita sebagai orang-orang Indonesia.

Tolak Dosen Asing

Apapun alasan dan pertimbangannya bahwa dosen Asing dipergunakan untuk menaikkan kualitas pendidikan tinggi di republik ini, hal tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari mengerdilkan para ilmuwan kita, merendahkan para intelektual kita, dan mempermalukan manusia-manusia Indonesia. Yang menjadi pertanyaan terhadap impor dosen Asing adalah apakah stok orang-orang cerdas dengan kompetensi yang handal dalam mengelola perguruan tinggi, republik ini tidak punya sama sekali. Apakah wacana pemerintah ini bagian dari respon krisis kepercayaan terhadap para ilmuan di republik ini? Apakah bangsa ini yang sudah besar dan dibesarkan oleh para founding father akan diserahkan kepada para orang Asing yang sebetulnya tidak memahami akar sejarah perjuangan? Apakah kehadiran mereka bukan semakin menghancurkan dan merusak tujuan manusia Indonesia menuju generasi emas (golden age) di 2045? Inilah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh Joko Widodo menjelang masa akhir jabatannya di 2019 nanti dan kita juga harus memikirkan untuk mencari jalan agar jangan sampai ada dosen Asing yang begitu mudahnya merusak dan menghancurkan identitas kebudayaan dan pendidikan tinggi kita. Semoga…

Urgensi Pendidikan Karakter bagi Pejabat Publik

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_31 Maret 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Menjadi pejabat publik melekat tanggung jawab, etika kepatutan, perilaku sebagai tauladan publik, dan asas kepantasan apa yang patut disampaikan dan tidak patut disampaikan ke publik. Realitas mengenai pejabat di republik ini dengan etika kepatutan dalam berbicara di depan publik yang meninggalkan kesantunan publik sudah ibarat gunung es. Hampir kebanyakan dari mereka berbicara tanpa kontrol, menyinggung perasaan publik dan tidak mengesankan pejabat santun dalam berkomunikasi. Apa yang disampaikan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenag terkait kekecewaannya karena masih banyak terjadi penipuan travel umrah dengan ekspresi kalimat kasar sebetulnya tidak perlu terjadi (Banjarmasin Post, 29/03/18). Kita semua sebagai rakyat setuju bahwa menindak tegas para pengelola travel umrah nakal adalah wajib, namun juga tidak perlu dan harus dengan ungkapan dan kata yang tidak berprinsip kepada asas kepatutan secara etika publik. Kini yang menjadi pertanyaan adalah haruskah pejabat publik ketika marah dan kecewa mengungkapkan kekecewaannya dengan ungkapan yang nir-kesantunan publik.

Konstruk Pendidikan Karakter untuk Pejabat Publik

Dalam teori pendidikan karakter yang sekarang marak menjadi pembahasan para pakar pendidikan nilai, setiap pejabat publik memerlukan sikap diri yang disiplin terhadap tanggung jawab dan etos diri dalam rangka untuk terus menerus menenguhkan diri supaya tetap berdiri di atas norma etika publik. Etika publik yang dipegangnya melahirkan sikap yang dapat membangun atmosfir kehidupan yang baik dan membangun bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Sikap publik sebagai pejabat dinilai memberikan nilai ketauladan bagi semua ketika diimplimentasikan dengan gerakan pembangunan tanggung jawab dan etos diri yang merefleksikan komitmen diri yang teguh kepada kesantunan. Etika publik akan menjadi lentera dalam setiap langkah serta kebijakan yang dimunculkan pejabat dalam konteks apa pun, apakah itu langsung berkaitan dengan keputusan, pernyataan dan lain sejenisnya. Etika publik memberikan pedoman dalam menggerakkan setiap keinginan diri untuk bisa berproses menjadi manusia pejabat yang baik dan dicintai seluruh rakyatnya. Tanggung jawab merupakan beban psikologis yang dipundakkan kepada setiap pejabat untuk bisa lurus dalam bersikap dan berkomunikasi.

Seorang pedagog asal Jerman F.W Foerster (1869-1966) yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi kemudian mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah guna membentuk karakter yang selanjutnya termanifestasikan dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup setiap pribadi manusia. Pejabat publik sangat memerlukan pendidikan karakter sebagai bagian inheren dalam pembentukan jati diri yang berkarakter. Pasalnya, karakter selanjutnya menjadi sebuah identitas diri terhadap setiap perilaku dan kehidupan pribadi manusia. Pejabat yang kemudian sudah terbentuk karakternya akan mampu menjadi subyek-subyek yang tidak mudah menjadi pemarah dalam mengeluarkan ungkapan yang tidak pantas disampaikan di hadapan rakyatnya. Sebab ungkapan berbahasa yang disampaikan merupakan refleksi atas dirinya sebagai manusia seutuhnya. Pejabat yang berkarakter berpikir jernih, rasional, dan arif dalam menyampaikan realitas dan penderitaan rakyatnya.

Substansi UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 selanjutnya menyatakan bahwa wujud karakter setiap  pribadi manusia bisa berupa kelemah-lembutan dalam bersikap dan tegas, memiliki moralitas sangat tinggi, dan berkepribadian adiluhung. Pejabat publik mampu menggunakan nuraninya dalam bersikap. Mereka terus menerus berpegang sangat kuat dan kokoh atas nuraninya sebagai bagian inheren dalam pembangunan kepentingan publik. Masih menurut Foerster, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter yang selanjutnya perlu dipersonalisasikan dalam setiap pribadi manusia. Pertama adalah keteraturan interior yang senyawa dengan setiap tindakan dan hal tersebut kemudian dapat diukur dengan menggunakan hierarki nilai. Hirarki nilai itu sendiri kemudian disesuaikan dengan setiap kehidupan sosial budaya dimana setiap manusia itu melakukan interaksi di tengah lingkungannya, mengutip salah satu pendekatan dalam ilmu sisiolingustik. Kedua adalah koherensi yang berkelindan erat dengan sikap ketegasan diri atau memiliki jiwa kokoh dalam memegang prinsip. Ketika berhubungan dengan kebaikan dan keadaban publik, sudah tidak ada kompromi untuk menodainya, apalagi merusaknya. Koherensi, dengan demikian, merupakan bagian inheren dalam setiap pribadi manusia untuk tidak terjebak kepada penyalahgunaan tanggung jawab diri sebagai manusia baik itu pribadi maupun sosial.

Ketiga adalah otonomi. Sikap ini mengarah pada bagaimana setiap pribadi manusia melakukan internalisasi nilai-nilai aturan tertentu sebagai konvensi sosial sebagaimana yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) asal Swiss  dalam bukunya “Du Contract Social (1762)” menuju nilai-nilai pribadi dalam setiap kehidupannya. Semangat otonomi tersebut selanjutnya dapat tercermin dalam setiap sikap yang diputuskan dan dijalankan bukan lagi atas intervensi dari orang lain atau dari luar, melainkan berasal dari hati nurani paling dalam. Keempat adalah keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan itu sendiri berbicara tentang daya tahan diri setiap manusia untuk selalu lurus dalam menjalani kehidupannya, sedangkan kesetiaan berkelindan erat dengan loyalitas diri dan penghargaan diri yang sangat luar biasa tinggi atas sebuah pilihan yang telah diambil.

Empat prinsip pendidikan karakter tersebut bila kemudian dikontekstualisasikan dalam kehidupan para pejabat publik di republik tercinta ini masih berada di atas kertas. Sikap mereka belum dan tidak memperlihatkan pejabat-pejabat publik yang berkarakter. Mereka lebih mempertontonkan kehidupannya yang kerap menghancurkan keadaban publik. Padahal seharusnya mereka yang sudah menempatkan diri sebagai pejabat publik wajib menjadi figur publik bagi rakyatnya. Figur publik memberikan suri tauladan yang baik kepada yang dipimpinnya, bukan bertingkah semaunya sendiri di luar norma-norma etika dan kesusilaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak pernah mengalami sebuah kemajuan sangat luar biasa bagi tercapainya peradaban dan keadaban publik. Oleh karenanya, menjadi mendesak untuk melahirkan pola berpikir dan bersikap para pejabat publik yang beretika publik. Marilah untuk kembali meneguhkan diri sebagai pribadi-pribadi manusia yang menjaga norma dan etika publik agar pesan apapun yang kita sampaikan menjadi pendamai dan penyejuk hati kepada siapapun yang menerimanya. Komunikasi yang baik akan melahirkan kebajikan publik, sedangkan komunikasi yang menghilangkan kesantunan publik justru menciptakan kegaduhan publik yang kemudian menegasikan pesan untuk pembangunan bangsa dan peradaban publik.

Menegakkan Martabat Guru

Harian Banjarmasin Post_Sabtu, 06 Februari 2018

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), penulis buku-buku pendidikan

Dunia pendidikan kembali berduka. Seorang guru kesenian di SMAN 1 Torjun, Sampang, Jawa Timur bernama Ahmad Budi Cahyono dianiaya muridnya sendiri, MH (1/2/2018) yang menyebabkan pembuluh darahnya pecah setelah dipukul dan akhirnya meninggal dunia (02/02/2018). Ini berawal dari MH yang tidak mendengar pelajaran yang disampaikan sang guru dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan mereka. Sang guru pun menegur siswa, namun MH tidak menghiraukannya, justru yang bersangkutan semakin mengganggu teman-temannya. Sang guru akhirnya menindak MH dengan mencoret pipinya pakai cat warna. Jauh sebelumnya, Tatang Wiganda (39), guru olahraga di SMP dan SMA Y.A.S Kota Bandung meninggal dunia setelah mendapatkan luka tusukan di bagian perut sebelah kanan. Kejadian itu terjadi pada pukul 16.00 WIB, Senin (22/8/2016). Kejadian serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Kerkap, Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap. Seorang guru harus menderita patah tulang hidung pasca ditinju muridnya sendiri yang tidak menerima atas teguran sang guru terhadap dirinya di ruang kelas. Peristiwa itu bermula ketika sang guru honorer, Osi Wulandari (24) sedang mengajar pada Jumat (22/7) di ruang kelas VII sekitar Pukul 09.55 WIB. Selanjutnya, ada salah satu siswa bernama AD (16) yang merupakan pelaku duduk di atas meja yang seharusnya tidak pantas untuk diduduki. Sang guru kemudian menegur, namun yang terjadi kemudian adalah sang murid marah dan melayangkan aksi pukulannya ke bagian muka sang guru yang menyebabkan tulang hidung sang guru patah (Radar Utara, 23/07/2016). Jauh sebelumnya, seorang guru bernama Suprihatin (45) guru kelas II di SDN Pelaihari 7, Kabupaten Tanahlaut Kalimantan Selatan harus menderita luka di lengannya karena korban dianiaya oleh orang tua siswa yang tidak terima anaknya dimarahi. Inti persoalannya adalah karena anaknya tidak memakai sepatu  (4/10/2017). Tragedi pendidikan semacam ini dan mungkin tragedi-tragedi pendidikan lainnya yang serupa semakin membuka mata hati kita semua secara lebar-lebar bahwa pendidikan kita ini sedang mengalami anomali yang sangat luar biasa.

Insiden semacam ini tentu sangat menyesakkan dada. Apakah ada yang salah dalam praktik pendidikan kita dan apakah guru sudah kehilangan rasa aman serta marwahnya yang seharusnya dihormati oleh siapapun. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, segala perilaku dan tindakan masyarakat sesungguhnya merupakan akumulasi dari kehidupan sosial yang berlangsung baik masa lalu maupun masa kini yang kemudian disebut habitus. Mungkin saja, masyarakat dengan perilaku sedemikian dibentuk oleh lingkungan dimana berada.

Selanjutnya sejumlah pendapat pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ini akibat gagalnya pendidikan dalam konteks memanusiakan manusia. Ini juga terjadi akibat kurangnya menghargai satu sama lain yang kemudian disebut pendidikan toleransi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini muncul akibat pendidikan budi pekerti (pendidikan karakter) yang selama ini dilakukan di lembaga pendidikan masih sebatas pada ranah kognitif. Arah pembelajaran dan pendidikan yang berusaha membentuk manusia-manusia berkarakter secara aktualisasi kehidupan dan hidup tidak pernah dibentuk sama sekali.

Terlepas dari pelbagai pendapat tersebut, pendidikan yang seharusnya mampu menggelorakan semangat belajar untuk hidup damai kemudian tidak diimplimentasikan sekali. Ini juga menjadi bukti bahwa selama ini memang dunia pendidikan kita masih pada pemahaman karakter dan budi pekerti artifisial semata. Selanjutnya, ajaran Driyarkara yang mengatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi dimana manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia agar yang bersangkutan kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Kini banyak masyarakat kita sudah gagal memaknai setiap apa yang disampaikan oleh gurunya. Guru yang selama ini banyak mengajarkan kejujuran, kesabaran, dan nilai-nilai hidup lainnya kemudian tidak sepenuhnya menjadi bagian dari aktualisasi kehidupan.

Ajaran Ki Hajar Dewantara

Dalam pendapat Ki Hadjar Dewantara, pendidikan memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Pendidikan bertujuan menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan damai di antara semua elemen bangsa tanpa memandang kelas sosial apapun baik ras, suku, agama, adat dan lain seterusnya. Pendidikan adalah way of life yang bisa mempersatukan segala anak bangsa dalam satu wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Bendera Merah Putih dengan ideologi Pancasila dan UUD ’45. Pendidikan merupakan bagian dari sebuah pendamai menuju bangsa yang sehat lahir dan batin. Sesama elemen bangsa hidup damai dan tentram, tidak saling menjatuhkan antara satu golongan dengan golongan yang lain atas nama kepentingan tertentu, yang kemudian merusak cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka baik secara fisik maupun psikis.

Semboyan ini berasal dari ungkapan asali, yakni Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Namun ungkapan Tut Wuri Handayani saja yang banyak dikenal dalam masyarakat umum selebihnya kurang begitu akrab di tengah masyarakat umum. Entah siapa yang bersalah sehingga seolah praktik pendidikan kita sudah jauh dari pembangunan semangat hidup adiluhung. Apabila harus dijelaskan secara lebih komprehensif, arti dari semboyan ini secara lengkap adalah: Tut Wuri Handayani (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan Ing Ngarsa Sung Tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik). Konsep pendidikan inilah yang sepertinya sudah jarang ditemukan.

Guru tanpa Perlindungan

Fenomena kekerasan terhadap guru sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa negara sudah abai terhadap hak guru agar mereka mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik bagi bangsa. Masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok juga menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab, selalu membiarkan itu terjadi. Fenomena kekerasan terhadap guru ibarat gunung es yang menyimpan bom waktu yang selanjutnya berpotensi dapat menghancurkan marwah guru. Ini juga memberikan ilustrasi bahwa sudah semakin jauh hak guru untuk mendapatkan perlindungan. Kita semua juga sudah memiliki pandangan yang sama bahwa semakin ke depan dengan pelbagai logika globalisasi yang terus menggerus nalar kepekaan sosial dan keadaban publik, masyarakat pun tidak lagi memandang guru sebagai pribadi yang harus dihormati sebagai garda terdepan pembangun moralitas. Masyarakat sudah menilai guru sebagai pribadi instrumental yang dibayar dengan rupiah atas kerja keringatnya mengajar. Ini tentu merupakan suatu kondisi ironis.

Pandangan masyarakat terhadap guru sudah mengalami reduksi nilai dan peran yang awalnya sebagai pembangunan moralitas bangsa menjadi sebatas transfer ilmu pengetahuan. Makna pembangun moralitas bangsa tentu harus dimaknai bahwa kita harus menghargai guru setinggi-tinggi sebagai orang dan pribadi yang memiliki sumbangsih besar bagi peradaban dan keadaban bangsa. Ada nilai-nilai kebaikan dan kebajikan bagi yang lain. Karena ini berbicara tentang nilai-nilai, masyarakat pun seharusnya menghargai kerja keras dan mulia guru dengan penghormatan setinggi-tinggi. Ini berbeda dengan guru sebagai pen-transfer ilmu pengetahuan dimana mereka diukur secara positivistik dengan angka-angka rupiah. Kebaikan dan kebajikan guru kemudian dihargai semata dengan rupiah. Pertanyaannya adalah seperti inikah era penghargaan masyarakat terhadap guru kita hari ini? Apapun jawabannya, selama cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak masyarakat kita sudah sangat mekanistik dan positivistik, ke depan fenomena dan realitas kekerasan terhadap guru akan semakin bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketika ini sudah menjadi realitas, kita semua tinggal menunggu kehancuran dunia pendidikan kita. Pasalnya, yang terjadi adalah lahirnya masyarakat tanpa keadaban publik. Semoga negara dan kita semua yang masih memiliki komitmen terhadap nasib guru masih mau berpikir ulang. Negara dan kita semua berusaha menata kembali cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak demi memuliakan dan menegakkan martabat para guru di republik tercinta ini. Semoga saja…

Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_08 Desember 2017

(Refleksi Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember 2017)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku “Pendidikan Antikorupsi” (2016)

Di 2015, organisasi sosial-keagamaan terbesar yang dimiliki republik ini, yakni NU dan Muhammadiyah menggelar Muktamar. NU di Jombang dan Muhammadiyah di Makassar. Selanjutnya, ada salah satu pesan dalam muktamar baik NU maupun Muhammadiyah yang kemudian menjadi sorotan perhatian bersama, yakni korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Dalam Editorial Media Indonesia, NU dan Muhammadiyah memunculkan rekomendasi keras untuk melawan para koruptor. Mereka harus dihukum mati dan tak boleh disalatkan. NU memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudarat dalam jangka panjang. Komisi Bahtsul Masa’il Waqi’iyah, dalam Muktamar Ke-33 NU, sepakat atas penerapan hukuman mati. Selanjutnya, usul koruptor tidak boleh disalatkan datang dari Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam pidatonya di Sidang Pleno III Dinamika Wilayah dan Otonom. Ia merekomendasikan Muhammadiyah mengeluarkan secara resmi fatwa muktamar, koruptor tidak perlu disalatkan bila meninggal dan rekomendasi bahwa seluruh ibadah yang dikerjakan para pencuri uang rakyat tidak sah. Alasannya korupsi lebih keji daripada genosida dan pelakunya jelas serta membunuh umat secara pelan-pelan (08/08/2015). Walaupun pernyataan yang disampaikan kedua Ormas besar ini bukanlah sesuatu yang baru, namun sudah beberapa kali dilontarkan, pernyataan tersebut memberikan penegasan kritis tentang semakin jengahnya Muhammadiyah dan NU terhadap perilaku para koruptor yang kian menyakiti kehidupan rakyat.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dirilis oleh harian Kompas, total jumlah uang negara yang dirampok oleh para koruptor selama tahun 2004-2011 adalah Rp. 39, 3 triliun. Dari total uang tersebut, ternyata semua pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi sama-sama menikmati uang haram tersebut. Untuk eselon I, II, III berjumlah 106 orang. Pihak swasta berjumlah 69 orang. Anggota DPR dan DPRD berjumlah 65. Wali Kota/Bupati, Wakil Gubernur adalah 8. Komisioner berjumlah 7. Kepala Lembaga/Kementerian berjumlah 6. Hakim ada 5. Duta Besar ada 4. Jaksa berjumlah 2. Sementara identitas di luar yang tercatat oleh KPK berjumlah 31 orang. (Kompas, 5/12/12). Luthfi Hasan Ishaaq presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait skandal suap impor daging sapi; Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terkait kasus Hambalang; mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo akibat kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan wajib pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) ketika ia menjabat sebagai Dirjen Pajak yang merugikan negara sekitar Rp 375 miliar; Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten terkait kasus kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten; Fuad Amin, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Madura sekaligus mantan Bupati Kabupaten Bangkalan selama dua periode terkait dengan jual-beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura (2/12/14) merupakan beberapa pejabat tinggi lain yang juga sudah diamankan oleh KPK. Yang ternyar adalah dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118, 1 miliar.

Tentu, membaca berita tersebut, ini sangat mengejutkan dan menyayat hati. Bagaimana tidak, korupsi dengan segala anak pinaknya sudah semakin menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah melumpuhkan roda perjalanan republik tercinta. Di segala lini birokrasi, para pejabat menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk mengeruk habis uang rakyat sehingga di sinilah titik terendah dari kian kecilnya kemajuan bangsa tercinta ini. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa besar dan maju ke depan, sementara isi kantongnya dikosongkan oleh mereka yang tidak berhati nurani kemanusiaan sama sekali. Mereka sebatas berpikiran kerdil dan sempit. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana menyenangkan diri sendiri dan golongan. Kondisi ironis tersebut semakin memberikan sebuah ilustrasi tak terbantahkan bahwa ternyata korupsi dengan para pelakunya sudah mematahkan semangat bangsa untuk mampu menjadi beradab, bermartabat dan berkualitas.

Pertanyaannya adalah mengapa para pelaku korupsi yang konon sudah berpendidikan serta dipercaya mengemban amanat rakyat kemudian tidak bisa menjalankan tanggung jawab sekaligus tugasnya secara tepat sasaran? Memang, kita semua mungkin akan berpikir cukup keras, ada apakah dengan para pejabat kita di negeri tercinta ini. Padahal kebanyakan dari mereka sudah berpendidikan tinggi. Segala fasilitas serta gaji sekaligus tunjangan pun sudah disediakan oleh rakyat yang diambil dari kas negara namun mengapa mereka tidak bisa bekerja dengan penuh pengabdian tinggi bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Tentu, dengan segala kemampuan dan kepemilikan yang dimilikinya tersebut, mereka seharusnya akan lebih bertanggung jawab atas segala bentuk kepercayaan politik rakyat yang dipundakkan kepadanya.

Kegagalan Pendidikan

Sangat sederhana untuk menjawab kondisi pejabat saat ini. Pertama, ternyata pendidikan yang mereka tempuh belum mampu membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak yang bersentuhan dengan realitas sesungguhnya. Kebanyakan pejabat kita hanya mampu menguasai teori, namun tidak bisa melaksanakannya di ranah realitas. Paulo Freire mengatakan bahwa manusia yang hanya mampu melihat keadaaan yang rusak namun tidak mampu memecahkan serta memberikan solusi terhadap keadaan sedemikian disebut pendidikan naif. Kesadaran kehidupan yang dibangun dan dijalankan tidak berdampak sangat konkret dan praksis terhadap kenyataan kehidupan sesungguhnya sehingga di sinilah sebuah bentuk kegagalan pendidikan.

Kedua, pendidikan adalah sebuah penyadaran manusia dalam arti sesungguhnya, menurut Romo Mangunwijaya. Disebut berpendidikan adalah ketika manusia mampu memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi dalam membangun sebuah kehidupan yang beradab dan berperadaban sangat tinggi, mengutip pendapat Driyarkara. Disebut berpendidikan adalah ketika ada sebuah perubahan sikap dan pikir yang sebelumnya sangat destruktif menuju konstruktif, dari teoritis menuju praktis-konkret, dari tertutup menuju terbuka, dan dari elitis menuju populis. Sepertinya, para pejabat yang sedang mengelola negeri ini tidak memiliki cara pandang dan cara sikap sedemikian sehingga apa yang dikerjakannya melenceng dari tanggung jawab dan mandat dari rakyat. Seharusnya, mereka bekerja dengan sepenuh hati demi melayani hajat hidup orang banyak, para pejabat kemudian mencampakkan amanat suci tersebut ke tong-tong sampah dan selanjutnya menjadi pembunuh bagi kehidupan rakyatnya yang kemudian lebih tepat disebut homo homini lupus. Menjadi pejabat yang berhati kemanusiaan dan kerakyatan sudah ibarat menegakkan benang basah. Yang terjadi selanjutnya adalah kian menjungkalkan kehidupan rakyat ke jurang kenestapaan dan kemelaran hidup antah berantah.

Selamatkan Generasi

Menyelamatkan generasi bangsa merupakan sebuah harga mati. Kita semua yang masih memiliki cita-cita mulia serta nurani tentu berpandangan serta berharap bahwa generasi bangsa ke depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau mungkin di era kepemimpinan selanjutnya perlu mendapatkan pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan anti-korupsi. Dalam konteks ini, pendidikan anti-korupsi harus menjadi sebuah bagian dari pendidikan mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi. Bentuk nyata pelaksanaan pendidikan anti-korupsi kemudian bisa dimasukkan dalam kurikulum dan turunannya adalah berbentuk silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam kelas. Mata pelajaran dan mata kuliah yang bisa dimasukkan pendidikan anti-korupsi bisa berupa mata pelajaran atau mata kuliah sosial dan berhitung yang sama-sama berpeluang menjadi bagian dari pendidikan anti-korupsi.

Untuk mata pelajaran atau mata kuliah sosial, dampak korupsi terhadap kepentingan bersama bisa dijelaskan dan menjadi pembahasan bersama. Untuk mata pelajaran atau mata kuliah berhitung, kerugian ekonomi tentu bisa menjadi pembahasan utama. Oleh sebab itu, ketika pendidikan anti-korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kecil dalam lembaga pendidikan, maka mulai dari miniatur kehidupan yang bernama sekolah, generasi bangsa ke depan akan menjadi manusia-manusia yang akan steril dari kepentingan-kepentingan sektoral. Generasi bangsa bisa lebih bersih dan mempunyai semangat dalam bekerja dengan penuh kejujuran. Apalagi, contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi kemudian menjadi pembahasan di ruangan kelas, maka pembelajaran dalam kelas semakin menarik dan menantang sehingga para anak didik akan kian antusias dalam mengikuti pelajaran. Para anak didik akan lebih cepat memahami apa itu korupsi dan koruptor itu sesungguhnya. Contoh-contoh dari pejabat yang tersangkut korupsi dimaknai sebagai bahan renungan bersama, terutama bagi para anak didik agar mereka jangan seperti para pejabat koruptif ketika suatu saat memimpin negeri tercinta ini. Mereka tentunya harus menjadi manusia-manusia yang berhati mulia dan bersedia menjadi “pemimpin amanah” apabila kelak mengelola republik ini.

Butuh Figur

Namun tanpa disadari pula, pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan di sekolah dan perguruan tinggi juga membutuhkan figur-figur yang bisa menjadi contoh atau suri tauladan bagi anak didiknya. Guru atau dosen dalam konteks ini juga harus menunjukkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kejujuran dan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada semua anak didiknya. Guru atau dosen menjadi inspirasi dan inspirator yang akan membangkitkan kesadaran diri anak didik untuk meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya. Memberikan sebuah potret kehidupan yang asli dan bukan direkayasa dari guru atau dosen kepada anak didiknya merupakan sebuah hal niscaya. Ke depan, marilah selamatkan bangsa ini melalui pendidikan karena dengan pendidikan, karakter bangsa serta moralitas anak-anak bangsa akan mampu berdiri tegak untuk mengatakan tidak terhadap korupsi.

Guru Honorer dalam Impitan Kemiskinan

Harian Banjarmasin Post, Sabtu_14 Oktober 2017

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan pernah menjadi guru honorer

Tajuk Harian Banjarmasin Post berjudul “Setop Menganaktirikan Guru Honorer” menarik untuk dibahas. Ada pembahasan menarik yang kemudian perlu dicermati bersama bahwa negara bertanggung jawab memberikan panduan terkait merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik atau siswa, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, serta meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Yang lebih menggelitik untuk dipahami oleh para petinggi di negara ini baik pusat maupun daerah adalah mereka menjalankan itu tanpa berkeluh kesah (10/10/2017).

Data menunjukkan bahwa ada ribuan guru honorer yang mengajar di sekolah menengah atas (SMA/SMK) dimana sudah enam bulan terakhir belum menerima tunjangan tambahan penghasilan yang biasa dialokasikan dari BOS daerah. Akibatnya tidak sedikit guru honorer yang terpaksa ‘ngebon’ alias meminjam kepada sekolah. Padahal biasanya, mereka menerima tunjangan guru honorer sebesar Rp. 1 juta itu setiap tiga sebulan sekali (Banjarmasin Post, 9/10/2017). Kini kemudian muncul pernyataan dan guyonan yang terkadang terlontar dari teman guru swasta yang mengatakan, “menjadi guru non-pegawai negeri sipil (non-PNS) harus siap miskin walaupun sudah bekerja sehari penuh di sekolah mendidik anak-anak didik sebab gaji yang didapat setiap bulannya sangat jauh dari layak”. Apakah benar sedemikian pernyataan tersebut? Bagi sebagian besar guru yang bernasib sama, mereka pasti merasakan itu. Mereka pasti berpendapat sama walaupun secara kasat mata, mereka tidak menampakkan itu baik dalam bentuk perilaku, sikap maupun tindakan.

Namun apakah negara memerhatikan kondisi guru yang belum beruntung tersebut sehingga dicarikan cara penyelesaiannya? Dalam konteks ini, negara diakui maupun tidak sedang memperjuangkan nasib guru agar tingkat kesejahteraannya menjadi naik, namun ironisnya yang diperjuangkan hanya para guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara mereka yang berlabel non-PNS tidak mendapatkan kepedulian politik sangat tinggi. Padahal di negeri ini, jumlah guru non-PNS sangat banyak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, total jumlah guru 3.015.315. Jumlah itu terdiri dari 2.294.191 guru PNS dan guru tetap yayasan (GTY). Sisanya, sebanyak 721.124 merupakan merupakan guru tidak tetap atau honorer K2 (tirto.id, 5/10/2016).

Menurut laporan dari Education Efficiency Index, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling kurang mengapresiasi kinerja guru. Dari sekitar 30 negara yang masuk ke dalam survey lembaga tersebut, gaji guru di Swiss tertinggi dengan nilai 68.000 dolar AS atau sekitar Rp. 950 juta per tahun. Gaji guru tertinggi berikutnya adalah Belanda, Jerman, dan Belgia. Di Perancis, gaji rata rata guru senilai 33.000 dolar AS per tahun. Sedangkan Yunani 25.000 dolar AS per tahun.

Indonesia sendiri berada di urutan paling buncit dengan gaji 2.830 dolar AS atau Rp. 39 juta per tahun. Gaji guru PNS berada dalam rentang Rp. 1.486.500 dan Rp. 5.620.300, bergantung pada golongan kepegawaiannya. Sedangkan gaji rata-rata guru honorer hanya sekitar antara Rp 200.000 – 500.000 tiap bulannya. Itu pun apabila lancar pencairannya setiap bulan. Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila mereka kemudian harus mengajar di banyak sekolah lain agar bisa bertahan hidup. Setidaknya, bila di antara mereka kebanyakan sudah berkeluarga, memiliki anak dan istri, maka ini menjadikan mereka harus banting tulang mencari uang sebanyak mungkin. Apabila mereka sedang mempersiapkan diri untuk menikah dan persiapan masa depan lainnya, mereka harus mampu bekerja tanpa mengenal lelah agar bisa mengantongi pendapatan tinggi. Kondisi yang menimpa kehidupan mereka tentu sangat memilukan dan mengenaskan. Mereka berjuang untuk mendidik anak-anak didik agar bisa cerdas dan pintar, namun penghargaan secara ekonomi yang diberikan kepada mereka sangat rendah.

Tentu, menyalahkan sekolah terkait dimana mereka mengajar karena memberikan insentif sangat kecil bukan alamat yang tepat sebab kemampuan dana yang dimiliki sekolah tersebut juga sangat minim. Termasuk pula, menaikkan biaya pendidikan kepada anak-anak didik agar tingkat kesejahteraan para guru non-PNS bisa ditingkatkan, itu pun merupakan sebuah kesalahan sangat besar sebab para anak didik yang belajar juga berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Pendapatan orang tua mereka sangat kecil. Terkadang, pendapatan yang mereka dapat pun tidak cukup membiayai kebutuhan keluarganya sehingga ini pun menjadi sangat dilematis.

Terlepas dari itu semua, ketika keadaan ekonomi para guru non-PNS sangat morat marit, mereka hidup dengan tingkat ekonomi yang begitu sulit dan merana, maka menjadi guru non-PNS menjadi jalan buruk menuju kemiskinan. Jangan harap, kehidupan mereka akan bisa sejahtera. Setidaknya, membangun perekonomian keluarga yang sejahtera dalam tataran minimal akan sulit diwujudkan secara nyata. Justru, kehidupan yang mereka akan terima adalah semakin bergelimang dalam suasana ekonomi keluarga yang susah dan menyusahkan.

Oleh sebab itu, guru non-PNS pun ibarat lilin yang menerangi kehidupan sekitar. Lebih tepatnya, mereka di satu sisi berupaya dengan sedemikian maksimal dan optimal memperjuangkan pendidikan anak-anak didik demi mencerdaskan kehidupan bangsa, namun mereka di sisi lain sedang membangun kuburan kemiskinan, kemelaratan, dan penderitaan ekonomi. Sebab energi yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan konsumsi vitamin yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka.

Akhirnya dengan demikian, mereka pun bisa “sakit” sebelum berhasil menikmati perubahan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Mereka memikirkan pendidikan anak-anak didik, namun tidak ada yang memikirkan tingkat perekonomian mereka. Ini ibarat bertepuk sebelah tangan. Pertanyaannya adalah apakah nasib guru selalu seperti itu? Mereka dimiskinkan karena kebijakan negara yang tidak pro guru honorer dan siap menerima realitas kemiskinan yang menjerat kehidupan mereka. Itulah persoalan yang hingga kini belum bisa dijawab oleh para elit di negeri ini baik pusat maupun daerah.

Tugas Negara

Melahirkan kebijakan peningkatan kesejahteraan para guru yang tidak diskriminatif menjadi tugas negara. Memberikan ruang kesejahteraan yang adil, rata dan sama kepada semua guru non-PNS baik yang mengajar di sekolah swasta maupun negeri harus benar-benar direalisasikan secara nyata. Menciptakan kehendak politik yang tegas agar bisa menyejahterakan para guru, tanpa pandang bulu harus dilakukan secara berani. Harapannya ke depan, para guru non-PNS kemudian bisa membangun kehidupan ekonomi keluarga yang benar-benar sejahtera. Tidak lagi ada nasib guru non-PNS yang hidup dalam himpitan kemiskinan. Tidak ada lagi berita tentang kondisi kesejahteraannya yang sangat memilukan dan mengenaskan, padahal mereka benar-benar bekerja dan mengabdi sepenuh hati serta jiwa agar bisa memberikan kontribusi paling baik demi kepentingan masa depan pendidikan anak didiknya.

Literasi untuk Pembangunan Peradaban Bangsa

Harian Banjarmasin Post, 19 September 2017 (http://banjarmasin.tribunnews.com/bpost/index.php?hal=6)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan, menggagas Forum Berpikir dengan Literasi (FoBeLis)

Banyak persoalan bangsa yang harus diberikan catatan kritis dalam perjalanan republik ini. Salah satunya adalah mengenai kondisi generasi muda yang sudah tidak tertarik untuk suka membaca buku. Yang terjadi selanjutnya adalah generasi muda kita kering kerontang dengan pengetahuan yang didapat langsung dari buku.

Yang lebih ironis lagi adalah umumnya generasi muda kita kemudian lebih tertarik menjadi pendengar setia dan kemudian menyerap langsung apa yang disampaikan seseorang dalam forum secara taken for granted. Walaupun apa yang disampaikan tidak seluruhnya benar, ini tetap berarti bahwa begitulah realitas generasi muda kita saat ini.

Hasil PISA 2015 terkait kemampuan membaca yang dirilis 6 Desember 2016 menunjukkan bahwa Indonesia dari 72 negara sebagai peserta berada di posisi 64. Singapura sebagai negara tetangga justru berada di posisi pertama. Selanjutnya, berdasarkan data literasi yang dirilis oleh Central Connecticut State University tahun 2016 terkait peringkat minat baca dalam data World’s Most Literate Nations menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan 60 dari.

Selain itu, pada tahun 2012 Unesco melansir index tingkat membaca orang Indonesia yang hanya 0,001. Itu berarti bahwa dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius. Ini adalah potret ironis dan memilukan.

Ketika dua data temuan ini dikontektualisasikan dengan kondisi generasi muda kita saat ini, maka ke depan menjadi sangat sulit untuk melahirkan anak-anak bangsa yang memiliki cara pandang jauh ke depan, yang mempunyai visi yang visioner, dan yang kemudian mampu merencanakan agenda-agenda konkret pembangunan di masa depan.

Budaya Copy Paste

Rendahnya membaca buku setidaknya semakin menumpulkan para generasi kita untuk menyerapkan banyak pengetahuan baru. Rendahnya minat membaca kemudian menyuramkan cara berpikir mereka terkait apa saja yang kemudian harus dilakukan dalam konteks membangun menjadi lebih baik serta bermakna.

Kegiatan membaca buku sesungguhnya mendorong setiap orang untuk terus menerus berpikir dan memikirkan banyak hal. Semakin banyak membaca, ini berarti semakin banyak hal yang dapat dilakukan demi pembangunan. Semakin banyak membaca, kondisi ini akan menjadikan seseorang untuk tidak pasif dalam membaca realitas, akan tetapi semakin aktif dan progresif dalam melakukan pelbagai hal yang positif, konstruktif, dan progresif.

Membaca bukan semata aktivitas kegiatan reseptif, melainkan kegiatan produktif untuk dapat melakukan analisis realitas berdasarkan apa yang sudah dibaca. Dengan semakin analitis, ini akan mendorong seseorang untuk terus melakukan kreasi aktivitas yang produktif.

Persoalannya adalah akibat rendahnya minat membaca anak-anak negeri kita, yang terjadi ke depannya adalah semakin hilangnya semangat generasi kita untuk mau melakukan gerakan pembangunan peradaban. Akibat rendahnya minat dan gerakan membaca, anak-anak negeri akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab. Pasalnya, miskinnya pengetahuan karena tidak membaca, mereka akan melakukan budaya menerabas, mengutip pendapat Kontjaraningrat. Budaya menerabas dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukan telah melanggar norma kepatutan.

Realitas di depan kita semua mengenai tindakan plagiasi, jual beli ijazah demi mendapatkan gelar akademis, dan lain sejenisnya merupakan kejahatan akademis akibat rendahnya membaca (baca: realitas). Plagiasi terjadi akibat penulisnya sudah tidak memiliki keinginan untuk banyak membaca buku bacaan secara serius sehingga yang terjadi adalah melakukan copy paste alias comot sana sini demi mengejar gengsi akademis. Jual beli ijazah pun juga demikian. Karena kepentingan untuk dilihat publik, membeli ijazah pun kemudian dilakoni selama itu kemudian dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Kejahatan-kejahatan akademis lainnya pun juga demikian.

Tentu, perilaku dan tindakan semacam ini berawal dari tidak adanya keinginan untuk belajar secara serius dan sungguh-sungguh. Belajar serius dan sungguh-sungguh berawal dari kegiatan banyak membaca serius dan sungguh-sungguh. Apabila ini sudah tidak ada dalam benak pikiran dan keinginan para generasi kita, maka tamatlah sudah masa depan bangsa kita ini. Ini yang kemudian sedang diperangi dan diberantas oleh Kemristekdikti di bawah nahkoda Muhammad Nasir. Kita semua harus mendukung itu.

Selamatkan Bangsa

Menyelamatkan bangsa agar tidak semakin terperosok ke jurang kehancuran peradaban merupakan tugas bersama. Kita semua tidak menghendaki agar bangsa kita secara terus menerus berada di urutan terakhir dalam pembangunan peradaban. Pasalnya, bangsa besar dilihat dari peradaban yang dicapainya. Peradaban itu bisa berupa karya pemikiran tertulis yang dihasilkan, cagar kebudayaannya, jumlah sumber daya manusianya yang sudah mencapai jenjang pendidikan tertinggi, dan banyak yang lain.

Tugas kolektif kita semua ke depan adalah marilah menjadikan budaya literasi sebagai gerakan membangun bangsa. Sekolah dimana para anak didik belajar harus dibangun semangat tinggi untuk melakukan literasi sebagai upaya serius untuk menaikkan derajat pengetahuannya dan mereka kemudian janganlah terjebak kepada angka di atas kertas sebagai bentuk keberhasilan akademis. Pasalnya, tidak ada korelasi signfikan antara literasi yang tinggi dengan skor yang tinggi di atas kertas.

Literasi melewati batas-batas angka sebab angka itu sendiri adalah angka mati, sementara literasi yang dibangun dan menjadi inheren dalam kehidupan anak didik kita adalah terus hidup. Begitu pula dengan mereka yang duduk dan berada di bangku pendidikan tinggi. Mereka pun janganlah tertipu dengan angka-angka menakjubkan di atas kertas sebab itu hanyalah benda mati; semangat literasi mengandung nilai yang lebih dari angka.

Kita semua pun kemudian haruslah berpikir di luar angka-angka mati apabila menghendaki peradaban bangsa akan berdiri tegak. Semangat dari salah satu Nawacita Joko Widodo yang berbunyi Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program ‘Indonesia Pintar’ harus dijadikan landasan bergerak progresif.

Tema Hari Aksara Internasional tahun ini yang diusung UNESCO bertajuk ”Literacy in a Digital World” dan Kemendikbud kemudian menerjemahkannya menjadi “Membangun Budaya Literasi di Era Digital” yang bertujuan melihat jenis keterampilan keaksaraan yang dibutuhkan orang untuk menavigasi masyarakat yang dimediasi secara digital serta mengeksplorasi kebijakan keaksaraan yang efektif harus menjadi momentum melahirkan simpul-simpul gerakan pencerahan menuju pembangunan peradaban bangsa.

Mari kita jadikan data tentang rendahnya literasi yang dirilis oleh Central Connecticut State University dan Unesco serta PISA 2015 sebagai catatan kritis untuk semakin serius memperbaiki bangsa ini. Literasi adalah langkah tepat untuk membangun peradaban di republik ini.

Memandirikan Bangsa melalui Pendidikan

Banjarmasin Post_ Kamis, 10 Agustus 2017

(Refleksi Kemerdekaan Kita Selama 72 Tahun)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis dan editor buku-buku pendidikan

Bangsa yang besar adalah ketika dia mampu bergerak dan berdiri di atas kakinya sendiri, mengutip pendapat Ir. Soekarno dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi”. Bangsa yang disebut berdaulat dan kemudian menjadi rumah mencerdaskan ketika bisa hadir sebagai bangsa yang siap berkompetisi secara sehat dengan bangsa-bangsa lain. Berkompetisi di sini dimaknai bahwa semua bangsa, termasuk kita bersaing karena modal kualitas, integritas, kompetensi, dan keahlian. Kita kemudian bisa besar dan mandiri karena modal-modal tersebut, bukan justru melakukan tindakan serta sikap licik, seperti menelingkung di sana sini, menikam dari belakang, dan memotong kompas demi mencari jalur cepat.

Oleh sebab itu, pembangunan dan pemandirian bangsa selanjutnya menjadi hal strategis yang harus dilakukan secara organik dan kolektif. Bangsa ini yang konon disebut bangsa besar kemudian perlu melakukan refleksi kritis dan profetis, apakah sejauh ini kita sudah benar-benar besar dan mandiri, apakah kemandirian bangsa ini sudah dibuktikan dengan kemandirian dalam mengatur kehidupan berbangsa serta bernegaranya. Kemandirian di sini kemudian dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mengatur kehidupannya. Pendidikan sebagai langkah strategis untuk membangun bangsa besar dan mandiri kemudian perlu dikuatkan. Usia bangsa ini yang konon sudah merdeka sejak 72 tahun lalu kemudian perlu meneguhkan kembali, apakah kita sudah benar-benar merdeka dalam spektrum pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusia yang mandiri, unggul, dan cerdas?

Pikiran Kerdil

Tanpa harus menyalahkan siapapun dan pihak manapun, sebetulnya walaupun kita secara kuantitas baik yang masih berada di bangku pendidikan dasar dan menengah memperlihatkan tingkat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah yang mengalami peningkatan dimana pada 2015 cenderung meningkat menjadi 79,02 persen dari tahun 2014 yang berkisar 75,53 persen; persentase penduduk Indonesia yang melek aksara juga meningkat; hampir seluruh penduduk usia 15 sampai 24 tahun melek aksara dengan persentase 99,7 persen; usia 25 hingga 44 tahun persentase melek aksara meningkat dari 98,3 persen menjadi 98,5 persen; persentase angka melek aksara kelompok usia 45 tahun ke atas juga mengalami serupa; angkanya meningkat dari 87,8 persen menjadi 88,1 persen dengan mengutip pernyataan Anies Baswedan ketika masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Republika, 17/06/16), sementara  angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi secara terus menerus bertambah dimana pada tahun 2015 berada pada 33,5%, di atas target dan ditagetkan di awal tahun, yakni sebesar 26,8% mengutip Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam acara Refleksi 1 Tahun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dikti.go.id, 28/12/15), namun tampaknya hal tersebut belum sepenuhnya memberikan upaya perubahan cara berpikir bagi manusia Indonesia. Pemandangan yang setiap hari kita amati baik di media cetak, media on line, maupun televisi dimana banyak generasi muda kita terjebak kepada perilaku tidak bermoral, melakukan bullying terhadap sesama teman, dan tindakan anarkis yang mengganggu kepentingan publik tentu menjadi realitas tidak terbantahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak berhasil dalam melahirkan manusia-manusia Indonesia yang beradab dan berbudaya. Pendidikan tidak dan belum memberikan perubahan-perubahan signifikan serta transformatif dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya demi memandirikan bangsa ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, manusia-manusia Indonesia yang berada di dunia birokrasi baik pusat maupun daerah pun juga memberikan ilustrasi mengelus dada dimana mereka pun kerap kali melakukan perselingkuhan atas nama kepentingan pribadi dan golongan. Contoh sederhana adalah tindakan korupsi yang setiap saat terus bertambah jumlahnya baik secara kuantitas pelaku maupun yang dikorupsi (baca: data Indonesia Corruption Watch).  Padahal mereka sudah bergelar pendidikan tinggi. Hampir di seluruh lini kehidupan, kita yang sudah memegang gelar pendidikan tinggi sepertinya juga tidak mampu menjalankan prinsip-prinsip kehidupan yang berbasis kepada semangat kejujuran. Kejujuran sudah menjadi harga mahal yang sepertinya menjadi susah dan langka untuk dipegang menjadi pedoman berkehidupan. Kualitas hidup yang berbasis kepada kompetensi untuk bekerja pun juga semakin jauh dari kehidupan kita sehingga atas nama menghalalkan segala cara, kegiatan apapun yang bernilai pragmatis kemudian direbut walaupun kita sebetulnya tidak layak menjalankan itu. Kita mendapatkannya bukan karena berkompetisi secara sehat dan kualitas diri, melainkan karena tindakan menikam dan merebut pekerjaan itu dari belakang.

Terlepas kita tidak memiliki nilai kualifikasi sesuai bidang yang harus dijalankannya, tetap saja kegiatan itu direbut dan dikerjakan. Walaupun secara kualitas dan kinerja, kita sangat tidak layak menjalankan itu, tetap saja dilakoni dalam konteks kepentingan pragmatis dan sektoral. Ini merupakan satu kondisi ironi di tengah sedang gencar-gencarnya pemerintahan Joko Widodo sedang membumikan semangat dan agenda revolusi mental. Menarik apa yang disampaikan Thomas Hobbes (1588 – 1679), setiap manusia pada dasarnya egois dan memiliki motivasi untuk memperkaya diri sendiri walaupun harus bertindak kejam kepada orang lain. Akhirnya, muncul sebuah kegelisahan publik bahwa walaupun kita terus membaik secara peringkat dalam jumlah penduduk yang berpendidikan dan berpendidikan tinggi, hal ini tetap saja tidak merubah peta berpikir manusia Indonesia untuk bersama membangun negeri ini.

Tantangan Ke Depan

Semangat abad 21 dimana kemajuan bangsa diikur dari produktivitas manusianya dalam memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran dan kerja cerdasnya untuk pembangunan, ini kemudian belum bisa menjawab harapan bersama demi Indonesia yang lebih maju. Semangat abad 21 yang lebih menitikberatkan kepada kualitas dan kompetensi, soft skill dalam kompetensi berkomunikasi, termasuk kesantunan dalam berbicara, dan banyak indikator lain kemudian belum sepenuhnya mampu mengangkat harkat dan derajat kita sebagai bangsa yang sudah merdeka 72 tahun yang lalu. Semangat abad 21 yang didasarkan kepada pendidikan sebagai modal untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul kemudian harus semakin dikuatkan perannya secara strategis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata seberapa besar capaian APK yang diraih di seluruh jenjang pendidikan, namun harus dikawal dengan penguatan kualitas dan kompetensi SDM di banyak sektor. Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan mempunyai akar yang pahit, namun buahnya yang manis. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa belajar bukan sepenuhnya terkait dengan rutinitas dan ritualitas datang ke sekolah, menghadiri kelas serta mendengarkan ceramah guru (dosen), mengerjakan tugas, dan lain seterusnya. Selain itu, pendidikan sebetulnya berupaya mendidik agar anak didik kemudian belajar mengenal hidup, mengambil hikmah di setiap apa yang dijalani dalam proses berpendidikan dan hidup, dan begitu seterusnya. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai ketekunan, keuletan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan lain sejenisnya. Guru (guru) di sini kemudian menjadi figur utama. Adanya murid (mahasiswa) yang hebat karena adanya guru (dosen) yang hebat. Hebat di sini kemudian dapat berjalin kelindan dengan kedisiplinan, kejujuran, kesantunan, ketekunan, dan banyak yang lain. Menarik apa yang disampaikan Thomas H. Huxley, mungkin hasil yang paling berharga dari pendidikan adalah kemampuan kita untuk mengerjakan hal-hal yang mesti kita kerjakan, tidak peduli apakah pekerjaan itu kita suka atau tidak kita sukai. Selanjutnya, kita semua perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, sudah sejauh mana kesiapan dan modal yang kita miliki untuk berlari dalam prestasi dengan bangsa-bangsa lain? Terlepas apapun jawabannya, sepanjang kita selama ini selalu sibuk dengan kepentingan dan ego sektoral masing-masing, berkelahi dengan sesama anak bangsa sendiri, dan mengabaikan kepentingan bangsa, sampai kapanpun kita dan bangsa ini akan selalu menjadi bangsa terpinggirkan dalam percaturan pemikiran, gagasan, dominasi pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dan menyatukan pikiran yang jernih serta visioner untuk Indonesia yang lebih maju. Hilangkan pikiran kerdil dan jiwa menerabas yang kemudian merusak proses menjalani kehidupan dan hidup. Koentjaraningrat jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semua (bagi yang sadar dan memiliki kesadaran seutuhnya) bahwa jiwa menerabas adalah penyakit bangsa yang semakin menjauhkan kita untuk bergerak maju menjadi bangsa besar dan mandiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-72…

Ketika Sekolah Kehilangan Keluhuran dan Sakralitas

Harian Banjarmasin Post_Kamis_20 Juli 2017

MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, penulis dan editor buku-buku pendidikan

Dunia pendidikan kita secara berulang kali dihantam tragedi yang memilukan dan ini dapat disebut kado duka bagi pendidikan kita ketika genderang tahun ajaran baru pendidikan sedang ditabuh. Aksi bullying siswa dan siswi yang berseragam SMP terhadap seorang siswi di kawasan Thamrin City, Jakarta Pusat (14/7) mempertontonkan fakta pahit dimana siswi berseragam putih itu mendapat perlakuan kekerasan oleh sejumlah siswa-siswi lainnya. Siswi yang berseragam putih-putih tersebut tampak terpojok, dikelilingi siswa dan siswi lainnya. Ironisnya, sejumlah siswa-siswi yang menonton justru meminta agar siswi yang di-bully mencium tangan dua orang yang mem-bully-nya. Peristiwa kedua adalah aksi bullying yang dilakukan mahasiswa semester dua Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi angkatan 2016, Kampus Universitas Gunadarma, Kelapa Dua, Depok, terhadap temannya yang berkebutuhan khusus. Peristiwa ketiga terjadi terhadap seorang siswa yang inisial NWA terpaksa mengundurkan diri dari SMP 3 Genteng Banyuwangi karena menjadi korban diskriminasi. Ia memilih mengundurkan diri karena salah satu syarat untuk masuk ke sekolah negeri itu adalah menggunakan jilbab bagi seluruh pelajarnya. Sementara itu, NWA beragama non Islam (Koran Jakarta, 18/07/17). Peristiwa keempat adalah modus pungli di SMA 10 yang diduga meminta sumbangan jalur offline kepada orang tua siswa pada penerimaan peserta didik baru jalur offline untuk periode 17-19 Mei 2017 dan 19-22 Juni 2017 (Banjarmasin Post, 18/07/17).

Yang kemudian selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa persoalan serupa mulai dari tindakan tidak terpuji antar sesama siswa kerap menghiasai setiap penyelenggaraan pendidikan di republik ini. Pertanyaan selanjutnya adalah diskriminasi pendidikan pun tidak pernah berhenti singgah dalam setiap implimentasi pendidikan kita, apakah selama ini sekolah yang seharusnya kemudian menjadi ruang damai dan sejuk bagi semua tanpa memandang kelas sosial dan lain sejenisnya kemudian tidak pernah dipraktikkan sama sekali. Kendatipun ajaran pendidikan yang disampaikan kepada seluruh siswa  oleh sekolah dalam setiap pertemuan selalu indah disampaikan, itu pun sepertinya tidak membekas dan menjadi terinternalisasi dalam setiap para peserta didik. Yang lebih memprihantikan lagi, sekolah dengan tindakan diskriminasi kepada siswanya pun menjadi irama lain yang menjadikan pendidikan kita bernada sumbang. Pendidikan di sekolah tetap memperkenalkan dunia yang serba disparitas antara yang satu dengan yang lain. Dunia disparitas karena berasal dari satu golongan tertentu dan bukan bagian dari mayoritas kemudian harus dikucilkan dengan sedemikian rupa. Kelompok minoritas dalam dunia pendidikan kita ini seolah semakin mempertajam ruang yang lebar dan menganga bahwa yang berbeda serta minor kemudian harus disingkirkan. Ini tentu menjadi sebuah ironi di tengah kehidupan bangsa dan negeri yang sedang terpuruk akibat pelbagai tindakan bejat sejumlah oknum pemimpin di negeri ini yang lebih suka mencari keuntungan sektoral dan mengabaikan hajat hidup orang banyak (baca: realitas).

Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan pungli di SMA 10 yang berhasil dilakukan Tim Saber Pungli Provinsi Kalsel terdiri dari gabungan Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum dan Ombudsman Provinsi Kalsel tentu semakin menambah deretan buruk serta catatan merah dunia pendidikan bahwa sekolah tidak lagi mengajarkan kejujuran. Sekolah sebagai miniatur kehidupan dimana para anak didik kemudian belajar membangun karakter kejujuran dan lain seterusnya kemudian sudah dikotori oleh tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekolah sudah kehilangan nilai keluhuran dan sakralitas sehingga sepertinya sekolah sudah seperti sebuah mall dimana setiap orang dapat membeli barang yang ada di dalamnya dengan harga sesuka hati selama ada uang, sesuai dengan harga yang dipatok oleh sang pedagang. Sekolah secara ontologis harus dan seharusnya hadir untuk memanusiakan para insan muda agar menjadi pribadi-pribadi yang berkeadaban tinggi serta mulia, itu kemudian menjadi sulit dilakukan. Tanpa kemudian harus menyalahkan siapapun dan pihak manapun, kondisi pendidikan kita yang semakin mengalami carut marut baik secara epistemologi, aksiologi, dan ontologi sesungguhnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari gagalnya memahami dan menempatkan pendidikan sebagai mengadabkan manusia. Sekolah akibat dikelola secara komersil dan mekanistis dimana lebih seperti supply and demand kemudian kian memojokkan eksistensi pendidikan sehingga tidak lagi mampu menghaluskan karakter setiap insan manusia.

Pendidikan adalah untuk mengangkat harkat dan marbat manusia, untuk menajamkan hati serta kalbu manusia agar menjadi peduli kepada yang lain dan sesama, untuk mendorong setiap pribadi menjadi berempati kepada yang lain, dan begitu seterusnya, hal-hal demikian menjadi ter(di)nafikan dengan sedemikian rupa. Sekolah dimana di dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan perangkat lainnya tidak lagi bekerja atas nama kemanusiaan, akan tetapi mereka sudah bekerja demi kepentingan pasar. Padahal sekolah tentu tidak bisa disamakan dengan pasar.

Sekolah adalah tempat bagi siapapun yang ingin belajar, yang memiliki niat tulus untuk menimba ilmu kehidupan untuk hidup, yang mengabdikan dirinya agar menjadi pribadi yang bisa menempatkan dirinya mengenal yang lain secara resiprokal sehingga tidak merasa paling hebat dan begitu seterusnya. Sekolah secara hakiki adalah melahirkan manusia-manusia unggul dengan karakter mulia sebab hakikat seutuhnya dari bersekolah adalah belajar untuk hidup. Jauh-jauh hari Driyarkara mengatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan agung guna memanusiakan manusia muda, yang disebut homonisasi dan humanisasi. Lebih tepatnya, manusia dipimpin dengan cara sedemikian rupa supaya ia bisa berdiri, bergerak, bersikap dan bertindak sebagai manusia sehingga ia kemudian memiliki kebudayaan yang tinggi. Ketika proses homonisasi ditunaikan, ini tidak akan lepas dari upaya untuk menjadikan manusia yang benar-benar kuat dan teguh dalam berpendirian. Sementara tatkala humanisasi dijalankan dalam rangka proses pendidikan untuk manusia, maka ini bermuara pada pemberadaban manusia seutuhnya. Manusia yang memiliki nilai yang tinggi dan keluhuran yang tinggi menjadi sebuah akhir dari pendidikan humanisasi.

Ini berbeda dengan pasar yang lebih menggunakan prinsip untung rugi, modal kecil atau tanpa modal dengan keuntungan besar, dan segala kepentingan sektarian lainnya yang tentu merugikan hajat hidup orang banyak. Mereka yang berdagang tentunya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sekolah dalam konteks ini tidak bisa disamakan dengan pasar. Pasalnya, dampak paling berbahaya adalah ini akan melahirkan manusia-manusia nir-keadaban, nir-empati, dan begitu seterusnya. Hal inilah yang sedang menjadi fakta di depan mata kita semua dimana sudah terjadi anomali pelaksanaan pendidikan mulai dari perilaku anak didik yang menyimpang, dan lain sejenisnya (baca: realitas).

Komitmen Kolektif

Komitmen kolektif untuk menekan anomali penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama. Mengurusi kehidupan anak didik bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah, melainkan seluruh unsur masyarakat, terutama para orang tua siswa. Mengawasi penyelenggaraan pendidikan agar tidak menjadi ajang berbisnis pun perlu menjadi dan dijadikan tanggung jawab semua demi mengawal pendidikan yang berpihak kepada akses keterbukaan, membangun akuntabilitas implimentasi pendidikan yang bermuara bagi kepentingan publik. Persoalan apapun dalam konteks mengurusi pendidikan dan sekolah demi kepentingan anak negeri harus disterilkan dari tangan-tangan pencari keuntungan di balik penderitaan orang lain. Semoga…