Bulan: Juli 2013

Republik Para Koruptor

Sinar Harapan, Senin, 29 Juli 2013 (http://www.shnews.co/detile-22823-republik-para-koruptor.html)

Oleh Moh Yamin

Dosen dan Peneliti di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Peneliti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan Pradityo menyebut ada ketidakadilan penjatuhan hukuman kepada koruptor. Berdasarkan penelitiannya terhadap 1.365 putusan kasus korupsi sejak 2001 hingga 2012, banyak hukuman untuk koruptor tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkannya. Menurut Rimawan, dari semua kasus dalam penelitian itu, nilai kerugian negara secara eksplisit akibat korupsi tercatat Rp 168,19 triliun. Namun, hukuman finansial yang dibebankan kepada koruptor hanya Rp 15,09 triliun atau 8,97 persen. Selain itu, para koruptor hanya dihukum rata-rata 64,77 persen dari tuntutan jaksa (Media Indonesia, 25/07).

Oleh karenanya, uang rakyat benar-benar terus dihabisi para elite negeri ini yang sudah tidak memiliki hati nurani kerakyatan dan kebangsaan. Bila kas negara seharusnya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat di jagat negeri ini dari Sabang sampai Merauke, ternyata uang negara tersebut dialirkan ke pundi-pundi para pejabat negara. Ironisnya, banyak elite negeri kita selalu berkelit bila disebut telah menghabiskan uang rakyat tersebut. Dengan segala macam retorika politik, mereka kemudian mencoba lari dari kenyataan politik tersebut.

Imbasnya, negara pun berada dalam kondisi sekarat. Rakyat pun demikian. Apabila mereka harus mendapatkan bantuan kesejahteraan dalam bentuk multi-pembangunan demi masa depan yang lebih baik, itu pun merupakan sebuah kemustahilan. Persoalannya kemudian adalah mengapa kebiasaan memakan uang rakyat atau korupsi sedemikian terus melanda bangsa ini? Apa yang membuat elite negeri ini sangat rakus, serakah dan tamak, tidak memedulikan kepentingan bangsa di atas segala-galanya? Padahal, mereka sudah digaji oleh rakyat, mendapatkan banyak fasilitas supermewah dan sejenisnya. Itulah sebuah persoalan mendasar yang kemudian menjadikan bangsa ini tidak bisa maju. Kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan mengalami kemandekan sangat luar biasa.

Ketika uang negara hanya dihabiskan oleh sejumlah kelompok tertentu yang memiliki tujuan kerdil dan sempit, ini pun akan merugikan bangsa dan negara. Segala bentuk program yang dimuarakan demi peningkatan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dan konstruktif ke depan kemudian ibarat menegakkan benang basah. Menuju bangsa yang benar-benar maju pun sangat tidak mungkin terjadi. Justru, keterbelakangan kehidupan bangsa dalam segala aspek menjadi sebuah realitas tak terbantahkan. Kemiskinan ekonomi yang merata di tengah kehidupan rakyat menjadi sebuah keniscayaan. Mereka dipastikan sangat susah menikmati hidup. Banyak anak negeri kemudian harus menderita gizi buruk sebab tidak memperoleh pelayanan kesehatan dan lain seterusnya.

Mentalitas

Diakui maupun tidak, sesungguhnya perilaku elite negeri ini yang sangat mementingkan perut diri sendiri merupakan sebuah akar persoalannya. Mentalitas yang mereka bangun, bentuk dan jalankan adalah bagaimana memperkaya diri sendiri dan golongan, sedangkan memikirkan persoalan rakyat diabaikan dengan sedemikian rupa. Tidak ada kepedulian politik sangat tinggi dalam memperjuangkan hak hidup rakyat di atas segala-galanya. Segala persoalan kepentingan politik yang menyangkut kekuasaan dan jabatan bagi diri sendiri dan kelompoknya sangat dominan terjadi. Ada satu sikap politik destruktif untuk membunuh hajat hidup orang banyak yang seharusnya wajib menjadi prioritas program di antara yang lain untuk dikerjakan. Atas kondisi sedemikian, di sinilah letak kemunculan praktik korupsi yang sangat rentan terjadi.

Elite negeri pun saling melakukan konspirasi politik bagaimana harus menguras habis uang rakyat. Segala bentuk program yang dilakukan demi pembangunan kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Penggelembungan (mark up) dana pun dilakukan dengan sedemikian cantik, rapi dan sistematis. Bahkan, sejumlah pihak di luar pemerintahan pun bisa ikut serta dalam mark up dana selama itu menguntungkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Ini merupakan sebuah ironisitas. Ternyata, apa yang selama ini dikerjakan para pejabat kita hanyalah mencari keuntungan politik sepihak. Upaya dan komitmen diri agar bisa menyelamatkan bangsa dari keterbelakangan kemudian gagal dijalankan dengan sedemikian rupa. Ada sebuah ketidakseriusan politik yang digelar ketika menunaikan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pejabat negara.

Akhirnya, rakyat pun menjadi pihak yang sangat dirugikan. Rakyat semakin hidup miskin dan terus-menerus berada dalam lubang penderitaan hidup, sedangkan elite negeri kita dan para kroninya kian hidup kaya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa para koruptor sangat susah diringkus dan dipenjara? Sekali lagi, itu sangat berada di pundak nakhoda kapal, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), apakah ia berani dan tegas dalam menindak para koruptor? Realitas politik membuktikan, SBY sebetulnya sudah mengalami kemunduran volume kehendak dan kemauan politik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jilid pertama pemerintahannya, masyarakat sangat memberikan acungan jempol atas prestasi yang telah dicapainya, walaupun di sana sini masih membutuhkan banyak perbaikan. Di jilid kedua pemerintahannya saat ini, SBY secara telanjang bulat menunjukkan bahwa ia sangat lamban dan lembek dalam melakukan pemberantasan korupsi guna menjebloskan para koruptor ke jeruji penjara. Mengadili para koruptor sangat tidak serius dan tidak memiliki semangat antikorupsi yang berapi-api.

Dentang Perubahan

Kini bola liar mengenai mandeknya pengusutan tuntas atas segala bentuk korupsi yang telah memakan uang rakyat dengan jumlah sangat besar tersebut sudah masuk ke seluruh lini publik, tidak hanya kalangan elite lapis atas, namun juga di akar rumput. Persoalan mengenai ketidakseriusan SBY dalam memberantas korupsi sudah mengarah pada suasana chaos. Ada wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa pemerintahan SBY sudah tidak dapat dipercaya guna melakukan pemberantasan korupsi. Stigma buruk pemerintahan SBY yang justru memberikan perlindungan kepada para koruptor kemudian menjadi satu wacana baru.

Apakah SBY sangat peka terhadap wacana politik tersebut? Inilah tantangan baru SBY yang harus segera dijawabnya. Secara tegas, sebagai seorang presiden yang mendapat mandat politik untuk kedua kalinya, ia harus mampu menjadikan republik ini bebas dari korupsi. Sekecil apa pun tindakan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat jangan sampai dikecewakan. Apabila Perdana Menteri China Zou Ronji pernah bertutur akan menyediakan 100 peti mati bagi para koruptor dan salah satu peti mati tersebut diperuntukkan bagi dirinya sendiri andaikan dia tersangkut tindakan korupsi, maka semangat antikorupsi sedemikian sangat penting dijalankan di negeri ini.

Iklan