Bulan: Juli 2011

Perlukah Moratorium Pemekaran Wilayah

Banjarmasinpost.co.id – Selasa, 19 Juli 2011 (http://banjarmasin.tribunnews.com/read/artikel/2011/7/19/92119/Perlukah-Moratorium-Pemekaran-Wilayah)

Oleh Moh Yamin: Pengajar di FKIP Unlam

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan setelah sepuluh tahun dilaksanakan pemekaran wilayah atau pascadiberlakukannya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah, sudah berjumlah 205 daerah atau pemerintahan daerah baru, ternyata hanya 20 persen yang bekerja dengan baik.

Sisanya sangat mengecewakan. Tidak ada perbedaan signifikan sebelum adanya pemekaran dan pascapemekaran bagi kehidupan bermasyarakat.

Yang sangat memprihatinkan lagi, sejumlah daerah otonomi daerah baru (DOB) tersebut justru semakin menunjukkan kinerja mengenaskan. Pasalnya, asupan dana dari pusat atau dana alokasi khusus (DAK) disalahgunakan dengan sedemikian rupa.

Seharusnya asupan dana dari pusat digunakan untuk mempermudah kinerja pemerintah daerah dalam melayani hajat hidup orang banyak di daerahnya.

Dana tersebut ironisnya dialirkan demi kepentingan birokrasi, sebut saja pembangunan perkantoran, fasilitas para pejabat daerah, insentif-insentif lain dan lain seterusnya.

Seolah, adanya pemerintahan daerah baru bukan lagi diorientasikan demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya namun menjadi ladang korupsi baru.

Ini merupakan sebuah ironisitas tak terbantahkan. DOB menjadi penyakit bagi semua rakyatnya. Ia menimbulkan persoalan-persoalan baru.

Idealnya bisa lebih nyata dan konkret dalam membenahi kehidupan rakyat di segala dimensi, hal tersebut gagal ditunaikan. Bahkan temuan baru yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, pemerintahan daerah baru sebagai hasil pemekaran tidak mampu menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri.

Potret tersebut kemudian semakin menegaskan dan mengilustrasikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada di birokrasi daerah tersebut tidak berkualitas.

Kemampuan dan manajerial para pejabatnya dipertanyakan. Apakah mereka dipilih menjadi pemimpin demi menguras habis kekayaan negera ataukah tidak.

Yang jelas, apa yang mereka lakukan demi kepentingan bersama di atas segala-galanya ibarat menegakkan benang basah. Profesionalisme dalam bekerja , amburadul. Prinsip the right man on the right place seharusnya menjadi kerangka dasar dalam melaksanakan tugas, menjadi mustahil.

Tidak ada semangat dalam menunaikan amanat dan mandat yang dipundakkan kepada mereka secara penuh tanggung jawab. Jabatan dan kekuasan kemudian dijadikan lahan empuk untuk mencari keuntungan politik sektoral an sich.

Yang menjadi pertanyaan adalah haruskah DOB yang sudah berjalan dan melaksanakan sejumlah agenda kedaerahannya dihentikan dengan mendadak?

Dengan kata lain, bagi sejumlah DOB yang membuahkan kinerja memilukan dan karut marut tersebut kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Bila dipandang tidak ada peningkatan atau potensi peningkatan menuju baik, maka DOB dikembalikan kepada wilayah otonom sebelumnya.

Sepertinya hal tersebut merupakan terobosan sangat revolusioner dan ongkos politiknya juga mahal. Pasalnya, pelaksanaan ibarat reformasi 1998 yang menelan korban lebih banyak.

Akan tetapi sekali lagi, usulan tersebut tetap pantas dan layak disorongkan kepada pemerintah pusat, apakah SBY akan menanggapinya secara serius dengan mengambil langkah-langkah tegas.

Ataukah sebagaimana diusulkan pemerintah pusat dengan berencana melaksanakan moratorium (penundaan) pemekaran wilayah. Sejumlah calon DOB yang kini sudah masuk dalam agenda pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk sementara ditangguhkan. Selanjutnya melakukan kajian dan penelitian lebih mendalam serta holistik mengenai sejumlah DOB yang sudah ada.

Namun apapun jawabannya, ini menjadi tanggung jawab dan ketegasan seorang SBY dalam mengambil pilihan politik tegas, berani dan cepat. Jangan sampai membiarkan persoalan ini terus menerus berlarut dengan penyelesaian yang sangat lamban.

Ini berhubungan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak. Ketika berbicara mengenai DOB, maka akan berbicara berapa dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Bila kemudian DOB menciptakan kerusakan bagi kehidupan rakyat, maka yang menjadi pihak terugikan amat sangat adalah rakyat sendiri, termasuk negara.

Kita tidak menghendaki itu. Pengalaman selama 2009 sudah menjadi bukti bahwa total DAU nasional Rp 186,414 triliun dengan rata-rata penerimaan DAU untuk kabupaten atau kota mencapai Rp 351,71 miliar.

Bila dihitung setiap tahunnya, maka jumlahyan sudah triliunan rupiah dan APBN tentunya terserap habis-habisan bagi kepentingan pemekaran wilayah.

Akhirnya, anggaran negara semakin kering kerontang tanpa ada wujud nyata bagi peningkatan kualitas hidup rakyat di negeri tercinta ini.

Oleh karenanya, SBY harus turun tangan. Bila akan melakukan moratorium pemekaran wilayah, maka itu harus segera dilaksanakan. Diikuti mengeluarkan payung hukum moratorium itu sendiri. Ini menjadi tugas pemerintah pusat. Buatlah kebijakan yang mampu memberikan arah jelas bagi pemerintahan daerah ke depan.

Desentralisasi perlu dan harus diterapkan secara asimetris agar sebangun dengan kondisi dan potensi daerah. Setidaknya, ini dapat memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berkembang dan juga berfungsi meredam keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).