Bulan: Desember 2015

Mendesak Penuntasan Pelanggaran HAM ‘98

(Refleksi Hari HAM se-Dunia 10 Desember 2015)

Banjarmasin Post, Sabtu_12 Desember 2015 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/12/12/mendesak-penuntasan-pelanggaran-ham-98)

Oleh MOH. YAMIN: mantan aktivis, dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Walaupun usia reformasi sudah memasuki lebih 17 tahun sejak tragedi Mei 1998, penuntasan kasus pelenggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan super berat saat reformasi 1998 tidak mendapatkan keseriusan dan semangat tinggi dari negara (pemerintah). Penuntasan kasus Trisakti, Semanggi I & II (TSS), Tragedi Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 tidak mengalami kemajuan berarti bagi pemenuhan keadilan korban. Amanat Pasal 43 UU no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Adhoc pun hilang ditelan persoalan-persoalan politik lainnya. Rekomendasi paripurna DPR RI tahun 2001 yang menyatakan kasus TSS bukan pelanggaran berat HAM pun semakin menambah deretan ketikdakseriusan negara dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Darah mahasiswa yang sudah harus dijadikan “korban” untuk melahirkan reformasi kemudian tidak diikuti komitmen negara dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi saat reformasi terjadi.

Persoalannya adalah apakah negara memang sudah absen dalam mengurusi kepentingan rakyat, apalagi ini berhubungan langsung dengan penegakan HAM? Apakah negara juga sudah menutup mata dan telinga atas berbagai pelanggaran HAM yang berlangsung ketika reformasi bergulir? Terlepas apa pun jawabannya, tatkala negara sudah mengabaikan supremasi HAM, ini kemudian akan mendorong sebuah bentuk ketidakmampuannya dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa di atas segala-halanya. HAM sekali lagi merupakan bagian yang melekat (inherent) dalam kehidupan setiap manusia. HAM yang mendapatkan ruang perjuangan dan penegakannya secara nyata dan konkret bisa mencerminkan sebuah ketegasan negara dalam mendorong keterwujudan kehidupan yang berkeadilan. Bagaimana negara akan memberikan rasa keadilan bagi semua apabila kasus-kasus HAM di era reformasi sudah ditanggalkan dengan sedemikian rupa, tidak memeroleh respon positif dari negara.

Negara yang mampu memberikan kehidupan yang baik kepada rakyatnya bisa dipantau dari komitmen implimentasi penegakan hukum yang tegas dan berani. Siapa pun yang sudah melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok-kelompok lain, mereka kemudian harus ditindak tegas dan mendapat sanksi berat. Persoalannya adalah negara kita memang sudah tidak memedulikan itu sama sekali. Walaupun sudah mengalami pergantian kepemimpinan nasional pasca reformasi mulai dari BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baik di jilid I maupun II namun dampak nyata yang bisa dirasakan rakyat dari Sabang sampai Merauke ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Penuntasan pelanggaran HAM selalu mendapatkan urusan paling buncit. Bagaimana dengan pemerintahan di bawah kendali Joko Widodo-Jusuf Kalla yang sudah memimpin lebih dari satu tahun ini, apakah mampu menebas habis para pelanggar HAM, apakah negara atau pengambil kebijakan di Jakarta justru merasa takut ketika yang melakukan pelanggaran HAM tersebut ternyata terbukti memiliki kekuasaan dan pengaruh baik secara politik dan lain seterusnya (baca: realitas).

Bila ini jawabannya, maka negara selama ini justru sudah tidak memiliki keberanian politik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM. Negara sudah kalah sebelum berperang. Apabila negara yang lebih memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan di republik tercinta ini kemudian sudah merasa tidak mampu melawan para pembajak keadilan di era reformasi 1998, maka jangan harap, akan terjadi sebuah penegakan hukum dan HAM yang berpihak kepada keadilan. Negara dalam konteks ini disebut pelayan hajat hidup orang banyak namun ternyata mandul saat berhadapan secara diametral dan frontal dengan pelaku-pelaku kejahatan HAM kelas kakap. Negara tidak memiliki nyali besar untuk bisa membongkar habis-habisan dan secara mendalam atas kasus pelanggaran HAM reformasi 1998. Potret kerapuhan negara dalam penyelesaian kasus HAM 1998 akan kian menjustifikasi kegagalannya dalam merubah wajah HAM yang menyeramkan dan menakutkan.

Mental Penakut

Negara yang mandul dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengemban amanat rakyat apalagi ini berkaitan erat dengan pelanggaran HAM 1998 lebih tepat disebut bermental penakut. Negara sudah kehilangan kemandirian dan kewibawaannya dalam bekerja untuk semua. Ia sudah terjebak dalam ancaman-ancaman pihak tertentu yang menjadikan kelemahan negara sebagai jalan untuk semakin mengerdilkan etos kerja negara. Padahal, sekali lagi HAM seharusnya wajib ditegakkan. Siapa pun yang sudah melakukan pelanggaran HAM, maka harus diseret ke meja hijau. Jauh-jauh hari Johannes Morsink dalam bukunya “The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting & Intent” pernah mengatakan dengan mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt bahwa pemenuhan HAM kepada setiap warga oleh negara merupakan sebuah harga mati (1999:1).

Pengertiannya adalah negara harus memberikan ruang keadilan yang sama dan rata kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Apa pun kelas sosial yang disandang warganya, negara kemudian harus memberikan perlindungan hukum yang tegas, berani dan adil dalam konteks HAM. Apa yang dimaksud tersebut sesungguhnya juga sudah termaktub dalam al-Qur’an surah al-Balad : 12 – 17 dan At-Taubah : 6 yang dengan tegas menegaskan tentang perlindungan diri kepada setiap manusia tanpa membeda-bedakan kelas sosial apa pun. Oleh karenanya, pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM 1998 pun kemudian merupakan sebuah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi rakyatnya dalam bentuk ancaman apa pun. Rezim yang berkuasa saat ini pun kemudian harus bekerja nyata demi membeberkan siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran HAM 1998, bukan kemudian selalu membiarkannya tanpa ada usaha dan upaya serius. Menjadi dosa besar apabila negara selalu bersilat lidah akan segera menuntaskan kasus HAM tersebut, namun nyatanya tidak pernah memberikan bukti nyata sekaligus konkret. Tanggung jawab negara adalah bagaimana melakukan yang terbaik untuk semua dan rakyat, bukan kerap sangat lihai dalam beretorika. Rakyat kini menuntut sangat serius terhadap kerja negara supaya bisa menunjukkan kerjanya yang berbuah kenyataan dan hasil yang memuaskan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada keluarga korban pelanggaran HAM 1998.

Iklan