Bulan: September 2010

Mencari Jaksa Non-Kasir

Jurnal Nasional, 28 September 2010

Oleh Moh. Yamin: Peneliti di Freedom Institute for Social Reform

MENJELANG suksesi jaksa agung, kini mulai muncul perdebatan siapakah yang pantas dan layak menjadi jaksa agung dalam satu periode mendatang pasca Hendarman Supanjdi. Apakah dari kalangan nonkarier maupun tidak. Dari hal itu, ada satu hal menarik yang perlu dibahas bersama terkait sindiran Denny Indrayana agar jaksa agung sampai seperti seorang kasir. Dia selalu menerima uang dari segala sumber dengan segala cara. Menjadi seorang kasir merupakan sebuah pekerjaan sangat mulia dan halal sebab dibutuhkan sikap kejujuran mengelola keluar masuk uang. Ini sangat membutuhkan sebuah manajemen andal. Namun, keadaan menjadi sangat berbeda ketika seorang yang mengelola itu adalah seorang jaksa agung. Ini sangat rentan praktik suap hingga dapat berkelindan erat dengan penggadaian hukum demi sebuah kepentingan kerdil dan sempit (Jurnal Nasional, 22/9/10).

Dalam konteks ini, tugas seorang jaksa agung adalah melakukan supremasi hukum, memberikan keadilan hukum kepada semua tanpa pandang bulu. Siapa yang sudah bersalah menurut hukum harus divonis dan dimejahijaukan dengan seadil-adilnya. Hukum merupakan pilar bagi terbangunnya kedaulatan hukum dan fondasi bagi tegak kepastian serta kebenaran hukum. Apa yang diperjuangkan dan diteriakkan dalam hukum adalah berbicara untuk kejujuran, kebenaran dan kesucian. Hingga dia pun harus menghadirkan diri sebagai kekuatan demi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Hukum bukan melindungi yang salah, sudah sangat jelas merugikan negara dalam konteks apa pun. Hukum bukan memberikan fasilitas kemudahan kepada mereka yang bermasalah agar diberikan dispensasi keringanan hukuman dan lain-lain.

Menjadi penegak hukum apalagi seorang jaksa agung adalah mengabdi bagi bangsa dan negara. Jangan karena memiliki kepentingan tertentu atau dekat seorang kawan, penguasa dan kroni-kroni, maka ada sebuah perlakuan dan pelayanan istimewa. Ini sangat tegas menjadi bencana bagi kehancuran kedaulatan hukum. Akhirnya menyebabkan kondisi bangsa dan negara mengalami kehancuran sangat luar bisa hebat.

Apakah mereka yang sudah menjadi bagian dari penegak hukum akan berperilaku sedemikian dengan tujuan mengamankan kepentingan golongan serta pribadi. Inilah sebuah pertanyaan mendasar yang harus disorongkan kepada mereka semua. Apa pun alasan dan komentar, citra buruk lembaga penegak hukum di negeri ini sudah mendarah daging dan sangat susah diberantas sampai ke akar-akar (baca: realitas). Sebagian besar penegak hukum di negeri ini tanpa harus menyamaratakan semua sudah tidak mampu bersikap independen dalam memutuskan sebuah perkara. Di balik keputusan yang dibuat selalu menyisakan pesan-pesan tertentu. Bukan lagi berpihak kepada sebuah idealisme, melainkan pragmatisme kelompok dan personal. Yang dikedepankan berburu kepentingan jangka pendek dan menggadaikan kepentingan jangka panjang demi masa depan semua, bukan segelintir. Ini sebuah ironisitas. Saat sesungguhnya semangat perjuangan para penegak hukum di republik ini dalam konteks kepentingan bangsa dan negara? Ini ibarat menegakkan benang basah.

Paradigma yang dibangun adalah arogansi kekuasaan untuk sebuah kepentingan tangan-tangan tidak terlihat (the invisible hands), mengutip pendapat Joseph Stiglitz. Sebab itu, imbas sangat mendasar adalah sendi-sendi kedaulatan hukum menjadi hancur lebur sebab penegak hukum tidak lagi memiliki komitmen dan kemauan sangat kuat menegakkan kedaulatan hukum.

Jaksa Agung Berani Mati

Ada sebuah pelajaran sangat berharga ketika Baharudin Lopa menjadi Jaksa Agung. Beliau sangat tegas dan berani memperjuangkan kedaulatan hukum. Dia tak mau disuap dengan hal apa pun. Prinsip seperti seorang kasir tidak melekat dalam diri seorang Baharudin Lopa. Dia benar-benar jauh dan steril dari kepentingan apa pun. Apabila ada yang bersalah, bermasalah atau memiliki kasus, Baharudin tidak segan-segan menindak sesuai hukum yang berlaku. Mindset yang dijalankan Baharudin siap dan berani mati demi kebenaran dan keadilan. Dia tidak peduli dan memedulikan hal apa pun. Rasa takut dan gelisah tidak pernah ada ketika menangani perkara apa pun, baik kecil, menengah apalagi kasus besar. Mental Baharudin sangat teguh dan kuat untuk tetap berdiri demi tegak kedaulatan hukum. Dia tidak mau diajak berkompromi dengan siapa pun dan pihak mana pun untuk menyelesaikan sebuah perkara tertentu.

Pertanyaan selanjutnya, adakah sosok calon jaksa agung mendatang dengan ciri sedemikian. Inilah harapan semua rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yakni, muncul seorang jaksa agung yang mampu membawa sebuah harapan baru bagi dunia penegakan hukum. Sudah saatnya bangkit seorang jaksa agung alternatif untuk menjawab penegakan hukum yang gelap gulita di negeri yang sudah sekian lama dikuasai para pembajak hukum. Jaksa agung dengan pandangan dan gerakan sangat revolusioner untuk membenahi dunia peradilan sangat ditunggu demi sebuah tegak kedaulatan hukum di Indonesia. Saat ini, hukum sudah berwajah anarkis dan destruktif, tidak bisa membedakan mana yang seharusnya didakwa salah dan benar. Dia sudah menjadi ruang kekuasaan sejumlah kelompok tertentu yang semata mencari “keuntungan sepihak”.

Kondisi ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Makin terpuruk dunia hukum, makin buruk kondisi bangsa dan negara ke depan. Makin banyak lahir para penegak hukum nakal, makin susah mengeluarkan bangsa dan negara ini dari keterbelakangan. Tantangan seorang jaksa agung masa depan, harus mampu berbuat terbaik dengan segala tenaga baik jiwa maupun raga. Marilah memasang “badan” demi dunia hukum hari esok lebih baik. Tugas jaksa agung makin berat dan menumpuk. Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai penentu akhir siapa yang terpilih sebagai jaksa agung. Apakah dari nonkarier atau karier harus menjatuhkan pilihan kepada sosok dan figur yang benar-benar berintegritas tinggi, memiliki jejak rekam bersih dari noda kepentingan tertentu. Semoga…