Bulan: September 2011

Menyorot Demokrasi Lokal

Jurnal Nasional, Rabu – 14 September 2011 (http://nasional.jurnas.com/halaman/10/2011-09-14)

Oleh Moh Yamin: Pengajar di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

PEMILIHAN kepala daerah langsung (pilkada) di Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu yang seharusnya sudah melahirkan seorang pemimpin baru justru bersimbah bencana. Duka dan pilu yang menyayat hati sekaligus mempermalukan bangsa ini yang konon disebut bangsa beradab dan berbudaya. Ada sejumlah simpatisan dan pendukung antarsesama calon kepala daerah berbaku hantam satu sama lain hingga menewaskan banyak orang, termasuk menelan kerugian material dan imaterial lainnya karena merasa tidak puas dengan hasil pilkada tersebut sebab dianggap terjadi kecurangan, dan seterusnya.

Atas dasar kondisi tersebut, hajatan demokrasi lokal bernama pilkada mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen sosial dan petinggi negara. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pernah memberikan komentar tentang praktik demokrasi lokal yang sudah dipandang telah mengalami disorientasi penyelenggaraan. Pilkada selama ini sudah sarat kepentingan politik uang. Sehingga, siapa pun yang harus maju dan ingin terpilih sebagai kepala daerah, wajib menyediakan miliaran rupiah untuk diberikan kepada para pencoblos atau mereka yang memiliki hak suara.

Parahnya lagi, politik uang bukan saja berasal dari keinginan partai politik (parpol) pengusung si calon dalam pilkada, namun pula sudah menjadi permintaan dari masyarakat pemilih agar siapa pun yang ingin dipilih dalam pilkada harus memberikan sesuatu hal yang diinginkan masyarakat. Uang kemudian menjadi alat transaksi dalam sebuah kepentingan politik jangka pendek antara calon dalam pilkada dengan masyarakat pemilih. Seolah, bila masyarakat tidak diberi iming-iming, kemungkinan besar masyarakat pemilih akan menjadi pemilih golongan putih (golput) alias lebih baik tidak menjatuhkan pilihan politik apa pun. Kondisi tersebut tentu sangat mengenaskan.

Ajang pilkada yang seharusnya dijadikan wahana melahirkan seorang pemimpin baru demi kepentingan masa depan daerah mengalami penyesatan tujuan dan maksud. Ini ironis. Padahal, menurut Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung dalam satu pasangan oleh rakyat. Namun praktiknya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah justru dipilih menurut seberapa tebal kantong yang dimiliki si calon.

Jauh-jauh hari William Liddle (2001), Guru Besar Ilmu Politik dari Harvard University Amerika Serikat juga sempat khawatir soal demokrasi lokal, sebab penyelenggaraannya sangat rentan dimasuki “demokrasi” model kaum penjahat. Demokrasi lokal akan menjadi media kepentingan sejumlah pihak tertentu yang memandang bahwa masyarakat pemilih dapat dibengkokkan pandangannya tentang sebuah arti pilkada dengan semata-mata berpikir mendapatkan sogokan tertentu.

Hal itu dibuktikan oleh sebuah survei yang digelar Universitas Paramadina –berkolaborasi dengan Pride Indonesia– bahwa persentase keinginan warga yang paling tinggi adalah agar pasangan calon memberikan uang kepada mereka. Bukti politik uang sedemikian mendalam, sehingga pilkada sangat jelas merusak esensi demokrasi lokal. Dalam survei yang mengambil sampel pilkada di Kabupaten Mojokerto tersebut, 14,9 persen warga berharap agar kontestan pilkada itu memberikan uang bila ingin dipilih. Sedangkan warga yang menginginkan kontestan memberikan sembako mencapai 10,6 persen.

Sementara warga yang berharap sang calon memberikan modal usaha sebanyak 5,3 persen. Survei tersebut dilaksanakan 20-25 Mei 2010 dengan melibatkan 400 responden di 18 kecamatan di wilayah Mojokerto. Apakah sistem demokrasi lokal yang selama ini dijalankan tidak mampu membangun sebuah mekanisme pemilihan yang benar-benar bisa didasarkan atas asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas publik? Apa pun jawabannya, sistem pilkada –sebut saja dasar hukumnya, yakni UU No 34 Tahun 2004– harus dikaji ulang.

Lepas dari hal tersebut, yang perlu dipersoalkan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan demokrasi lokal masih sangat rendah. Diakui atau tidak, realitas membuktikan bahwa penyelenggara pilkada kerapkali masih melakukan keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Sehingga, di sinilah praktik kejahatan demokrasi lokal diberlangsungkan.

Di tingkat desa, masih ada Panitia Pemungutan Suara (PPS) kerap tergoda rayuan sejumlah tim sukses agar bisa memenangkan calon tertentu dengan melakukan rekayasa suara. Penyakit anarkis tersebut juga menjalar ke tingkat kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi.

Ini belum lagi bicara soal kinerja Panitia Pengawas Pemilu Daerah (Panwasluda) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang tidak dan kurang hati-hati dalam menyiapkan logistik keperluan pencoblosan, mulai dari kertas suara dan lain-lain, termasuk di bidang pengawasan yang juga lemah. Padahal kondisi seperti itu cukup mengundang pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengacaukan pelaksanaan demokrasi lokal.

Ini selanjutnya diperparah oleh masyarakat pemilih sendiri yang selalu apatis terhadap makna substantif pilkada yang bukan seremonial belaka, tetapi sebagai media untuk melahirkan pemimpin baru yang berpandangan jauh ke depan, memiliki mimpi-mimpi indah tentang masa depan daerah. Masyarakat pemilih sudah acuh tak acuh dengan tujuan tersebut, melainkan semata-mata berpikir bagaimana mereka mendapatkan suap bernama uang dari para kontestan.

Esensi Demokrasi Lokal

Siapa pun yang masih memiliki komitmen dan kehendak politik demi pembangunan kesejahteraan dan kepentingan publik, maka menjaga esensi demokrasi lokal yang berkeadaban publik dan bermuara bagi penciptaan kepala daerah yang berdedikasi tinggi bagi kepentingan daerah harus terus ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praktis.

Pilkada sebagai manifestasi demokrasi lokal sudah sangat tepat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat yang terbuka, sebab sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Kini yang harus dikerjakan bersama adalah bagaimana menyelenggarakan pilkada demi harapan perbaikan bagi kehidupan di daerah. Menumbuhkan kedewasaan berpolitik harus dilakukan agar kemudian mampu berpikir terbuka dan bijaksana dalam melakukan demokrasi lokal.