Bulan: November 2011

Bola Liar Jual Beli Pasal

Jurnal Nasional | Kamis, 24 Nov 2011 (http://www.jurnas.com/halaman/10/2011-11-24/190095)

Oleh Moh Yamin: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

MAHFUD MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan pernyataan kontroversial bahwa praktik jual beli pasal di Senayan sudah berlangsung lama. Karena sebuah kepentingan pendek dan politik golongan, jual beli pasal untuk mengamankan kepentingan sektarianisme kemudian dilakukan sedemikian rupa. Mahfud mengungkapkan, ada 406 kali pengujian Undang-Undang (UU) ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011.

Sebanyak 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Masih menurut Mahfud, buruknya UU di Republik tercinta ini difaktori oleh sering terjadinya tukar menukar isu dan jual beli dalam penentuan isi pasal-pasal. Sontak, yang disampaikan Ketua MK tersebut mengundang kontroversi. Beberapa pihak, termasuk kalangan DPR, meminta pernyataan Mahfud tersebut ditopang dengan bukti, bukan semata di atas kertas. Jangan membuat pernyataan yang kemudian dapat menjatuhkan nama baik lembaga terhormat bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, ini akan menjadi sebuah preseden buruk.

Sementara beberapa kalangan justru langsung mengamini apa yang dinyatakan Mahfud. Selaku Ketua MK, ia memang sudah memiliki track record dan integritas yang baik sehingga apa yang keluar dari mulut seorang Mahfud adalah sebuah kebenaran. Kejujuran dan etos kerjanya yang sangat luar biasa dalam mengawal hukum yang bersih merupakan sebuah hal niscaya. Sudah tidak diragukan lagi terkait apa yang diucapkan Mahfud. Persoalan selanjutnya adalah tanpa harus memerlukan bukti-bukti yang lebih konkret atas praktik jual beli pasal di Senayan, realitas implementasi UU memang mencerminkan kepentingan golongan dan pemodal.

UU diproduksi di Senayan untuk melanggengkan kepentingan penguasa sehingga dengan segala cara pasal demi pasal yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap penguasa selanjutnya dilakukan sedemikian rupa. Sebaliknya, pasal demi pasal yang dapat membahayakan eksistensi golonganisme kemudian harus dihapus, sebab suatu saat dapat menghancurkan kepentingan golonganisme. Jual beli pasal hanya demi memperlancar tujuan dan kehendak sektoral kemudian ditunaikan dengan sedemikian rakus dan serakah.

UU selalu hadir dan menghadirkan diri sebagai alat untuk menyelamatkan sebuah kelompok kecil, namun punya pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Barangkali kita masih ingat UU BHP yang dibatalkan MK, sebab bertentangan dengan UUD 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai kepentingan publik dan pengelolaannya langsung di bawah negara (pemerintah), bukanlah nonpemerintah. Substansi UU BHP mengamanatkan bahwa pendidikan dikelola atas dasar keuntungan-keuntungan tertentu sehingga ini sangat merugikan kepentingan publik atau anak-anak kelas menengah ke bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka selanjutnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor biaya pendidikan yang tinggi dan lain seterusnya. Yang selanjutnya dapat memperoleh akses pendidikan adalah mereka yang berduit.

Keuntungan bagi penguasa dan kroni-kroninya adalah semakin banyak keuntungan ekonomi yang didapat. Sebab anak orang kaya akan siap membayar biaya pendidikan meski setinggi langit. Yang penting, anak-anaknya bisa bersekolah dengan pelayanan dan fasilitas yang memuaskan. Inilah yang dinamakan dampak buruk kebijakan pendidikan yang sangat diskriminatif, destruktif, dan anarkis. Keberpihakan UU yang sangat memperjuangkan hajat hidup orang banyak ibarat panggang jauh dari api.

DPR sebagai penyambung lidah rakyat–atau lebih tepat menggunakan terma “vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan)”–kemudian hanya retorika belaka. Meski anggota dewan dipilih oleh rakyat di pemilihan legislatif 2009 lalu dan sejatinya mereka harus merepresentasikan kepentingan konstituen, ini pun ibarat menegakkan benang basah. Saat memproduksi undang-undang, mereka tidak lagi menjadikan nurani publik sebagai fondasi kuat dan secara sungguh-sungguh bekerja demi perubahan mendasar kehidupan rakyat. Mereka justru memproduksi undang-undang yang sangat melukai hati nurani rakyat, menciptakan persoalan-persoalan baru bagi rakyat, kian melemparkan rakyat ke jurang penderitaan.

Machiavelinistik

Menghalalkan segala cara (machiavelinistik) menjadi sebuah cara pandang para politisi yang sedang bersarang di Senayan saat ini. Atas nama arogansi, kesombongan, kecongkakan, keberingasan, banalitas dan lain seterusnya, segala langkah yang dapat dilakukan mencapai sebuah tujuan kemudian digelar sedemikian rupa. Atas nama ego sektoral yang berkiblat kepada kekuasaan, segala upaya selanjutnya menjadi gerbang yang harus dilewati, meski rakyat menjadi korban utama. Kini mereka tidak lagi menggunakan cara berpikir jernih, bijaksana, bersih dan jujur dalam memutuskan sebuah kebijakan. Para politisi di Senayan berlomba-lomba melahirkan produk-produk hukum yang bisa bermuara pada pencapaian tujuannya an sich. Hati mereka sudah buta sehingga tidak bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar, pantas dan tidak pantas.

Dalam teori etika publik, setiap langkah, gerak dan perbuatan yang seharusnya dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan etis yang berkaitan dengan kepantasan dan keadaban kemudian sudah dibuang dengan sedemikian jauh-jauh. Menjadi pejabat, pengambil keputusan dalam sebuah jabatan tertentu dan begitu seterusnya sudah tidak lagi berbasiskan nilai-nilai keumatan yang sebenarnya menjadi sebuah refleksi dari etika publik itu sendiri. Menerima mandat dari rakyat bukan lagi menjalankannya secara berdedikasi dan bertanggung jawab agar segala bentuk kinerjanya kemudian dapat menjadi teladan bagi semua serta memberikan kemaslahatan.

Inilah yang dinamakan hancurnya etika publik yang dipertontonkan para politisi di Republik tercinta ini. Hanya karena menuruti dan menghamba kepada nafsu yang dekat dengan “kejahatan”, mandat suci yang dipundakkan kepada sang wakil rakyat kemudian diselewengkan sedemikian rupa.

Apakah para anggota dewan terhormat sudah menyadari pernyataan Mahfud MD yang memang sudah terbukti kredibilitasnya sebagai pejabat publik? Sah-sah saja para anggota dewan kebakaran jenggot dan sangat marah atas pernyataan itu. Akan tetapi, selama yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran, mengapa tidak dijadikan sebagai cambuk bagi DPR ke depan? Dengan begitu, mereka mampu berbenah diri, terutama dalam konteks mentalitas dan kepribadian.