Bulan: Oktober 2016

Kebijakan KIP Setengah Hati

Banjarmasin Post_Kamis, 12 Oktober 2016 (http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/10/13/kebijakan-kip-setengah-hati)

Oleh MOH. YAMIN: Dosen di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, penulis buku-buku pendidikan

Anak negeri dimanapun berada dalam usia produktif sebagai pembelajar mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas harus mengenyam dunia pendidikan sebagai hak dasar mereka. Pendidikan bagi mereka merupakan modal utama dalam menentukan masa depan mereka ke depan. Dengan pendidikan, mereka kemudian dapat memiliki mimpi-mimpi besar yang kemudian dapat diterjemahkan kelak. John Dewey dalam bukunya “Experience and Education” mengatakan bahwa pendidikan akan melahirkan pengalaman-pengalaman hidup yang selanjutnya mengantarkan seseorang untuk mampu berpikir inovatif dan kreatif terhadap hidup yang dijalaninya. Bertrand Russell dalam bukunya “On Education Especially in Early Childhood” menyebutkan bahwa sejak lahir hingga dewasa anak agar menjadi pribadi yang tangguh dan kuat harus dibekali dengan pendidikan sebagai modal utama dalam mengarungi hidup. Selanjutnya Sinha dalam bukunya “Education and Development” menyebut peran penganggaran dalam pelaksanaan sebuah pendidikan menjadi titik sentral dalam sebuah pembangunan sumber daya manusia, terutama di dunia ketiga atau biasa disebut negara-negara berkembang.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan pendidikan di republik ini selalu diikuti dengan kebijakan penganggaran pendidikan yang selanjutnya memberikan akses kepada yang tidak mampu untuk mengenyam dunia pendidikan secara berkeadilan? Apakah kebijakan penganggaran pendidikan selanjutnya berkorelasi signifikan dengan data siswa miskin yang layak menerima bantuan pendidikan? Inilah persoalan yang selama ini kendala dalam implimentasi pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia unggul. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai program unggulan pemerintahan Joko Widodo dapat dianggap gagal dalam memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. KIP yang seharusnya mampu mengurangi tingkat dan beban hidup orang-orang miskin agar kemudian dapat bersekolah secara layak sepertinya belum mampu memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Kebijakan pendidikan ini sebagaimana yang diberitakan dalam tajuk Koran ini (Jumat, 7 Oktober 2016) menyebutkan bahwa KIP sebagai penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan diberikan kepada anak-anak yang masuk usia sekolah dari keluarga tidak bantuan uang tunai secara reguler dari pemerintah. Ironisnya, hingga Septermber 2016 ini, ternyata program tersebut tidak sepenuhnya mampu menyentuh sasaran, atau malah salah sasaran. Masih banyak warga miskin yang tidak mengenal KIP, apalagi harus menerima KIP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengungkapkan, program tersebut hanya mampu menjangkau 60 persen sasaran sejak diluncurkan dua tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah distribusi KIP yang menggunakan data Badan Pusat Statistik 2011, yang kemudian diperbarui dengan data 2012. Oleh karenanya, letak kesalahan berkaitkelindan dengan kebijakan pendidikan yang tidak dipetakan secara tepat sasaran yang dimulai dari tujuan pelaksanaan KIP itu sendiri, langkah-langkah strategis dalam keberhasilan KIP, anggaran yang dimasukkan dalam KIP pun sebetulnya masih sama dengan bantuan siswa miskin. Database anak-anak miskin yang berasal dari orang tua kelas menengah ke bawah kemudian ikut memberikan sumbangan konkret atas kegagalan sebuah pelaksanaan pendidikan. Database anak-anak miskin yang tidak terdata secara data terbaru kemudian melahirkan sebuah kebijakan pelaksanaan KIP yang setengah hati. Tujuan dari lahirnya KIP adalah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dalam menyekolahkan anak-anaknya, namun kemudian hanya menjadi isapan jempol belaka. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah KIP hanya akan bernasib nama belaka dalam konteks kepentingan politik praktis pragmatis belaka dan rakyat kemudian menjadi korban politik kepentingan?

Menagih Janji

Kita semua dan seluruh rakyat menagih janji KIP yang benar-benar mampu membebaskan masyarakat dari beban hidup yang semakin berat. Dengan kehadiran KIP, ini setidaknya mampu memberikan angin segar bagi perjalanan pendidikan anak-anak negeri yang semakin hari semakin harus kehilangan masa depan pendidikannya akibat semakin mahalnya biaya pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang konon dapat mengurangi beban biaya sekolah nyatanya tidak sepenuhnya benar secara implimentasi sebab sekolah masih melakukan pungutan tidak resmi yang dipaksakan dimana siswa dan orang tua siswa harus membayar biaya buku tambahan dan lain seterusnya. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2015, sasaran penerima KIP berjumlah 9,1 juta siswa dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5,32 triliun dan direncanakan di 2016 ini dapat menjangkau 19,2 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 7,1 triliun. Apakah anggaran sebesar ini mampu menampung banyak anak negeri yang harus terpaksa putus sekolah?

Data United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyebutkan bahwa sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan. Ada enam ratus ribu anak usia sekolah dasar dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama yang tidak dapat mengakses pendidikan karena faktor kemiskinan ekonomi. Data statistik tingkat provinsi dan kabupaten kemudian semakin memberikan penjelasan bahwa ada hampir setengah dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama. Mereka berasal dari keluarga termiskin yang memiliki kemungkinan putus sekolah empat kali lebih besar ketimbang mereka yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Ini berarti bahwa hampir 3 persen dari anak-anak usia sekolah dasar di desa tidak bersekolah, dibandingkan dengan hanya lebih dari 1 persen di daerah perkotaan. Selanjutnya, hampir 1 dari 5 anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama ketika ini dibandingkan dengan anak dari daerah perkotaan dimana 1 dari 10 anak di daerah perkotaan dapat melanjutkan pendidikannya.

Tugas negara selanjutnya adalah lanjutkan pelaksanaan KIP agar tidak setengah jalan dan supaya tidak disebut kebijakan pendidikan dengan konsep yang mentah. Preseden buruk tentang banyaknya anak negeri yang tidak dan belum mendapatkan KIP harus menjadi bahan evaluasi dalam rangka maksimalisasi distribusi KIP agar tepat sasaran. Melakukan pembaharuan database penerima KIP harus segera dilakukan. Database terbaru yang kemudian diperkuat tim distributor yang bekerja sebagai tim yang akan membagikan KIP kepada yang berhak menerima kemudian menjadi perangkat utama dalam menyukseskan pelaksanaan KIP. Sinergisitas banyak pihak agar KIP dapat dinikmati oleh yang berhak menjadi niatan dan gerakan kolektif demi membebaskan anak-anak negeri dari potensi putus sekolah sehingga mereka kemudian dapat menjadi pribadi-pribadi yang berpendidikan. Terlepas dari kelemahan KIP sebagai kebijakan negara yang kerap berubah-rubah penamaannya sesuai selera dari fase presiden ke presiden, marilah untuk tetap mendukung kebijakan ini demi pembangunan sumber manusia Indonesia yang unggul dan cerdas.

Iklan